juklak dekon pertanian.pdf

PETUNJUK PELAKSANAANPENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI

PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIANTAHUN 2012

PUSAT PENYULUHAN PERTANIANBADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN2012

PETUNJUK PELAKSANAANPENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI

PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIANTAHUN 2012

PUSAT PENYULUHAN PERTANIANBADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN2012

Petunjuk Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi 2012 Pusluhtan i

KATA PENGANTAR

Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan danKehutanan (SP3K) dan Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan,Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutananmengamanatkan Pimpinan Kementerian/Lembaga baik Pusat maupun Daerah untukmengalokasikan anggaran pembiayaan penyuluhan berdasarkan tugas dan kewenangannyasesuai kemampuan keuangan masing-masing.

Pemerintah Pusat melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian c.q PusatPenyuluhan Pertanian mengalokasikan dana bagi penyelenggaraan penyuluhan di daerahmelalui Satker Pelaksana Dana Dekonsentrasi lingkup Badan Pengembangan SDM Pertaniantahun 2011. Kegiatan-kegiatan penyelenggaraan penyuluhan sebagai penjabaran dari RencanaStrategis Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian Tahun 2010 – 2014 melalui Program AksiPemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian yang masuk dalam Rencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJM) periode tahun 2010 – 2014.

Terget Utama Pembangunan Pertanian adalah mewujudkan Empat Sukses PembangunanPertanian yaitu: 1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; 2) PeningkatanDiversifikasi Pangan; 3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor; dan 4) PeningkatanKesejahteraan Petani.

Program aksi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian tetap difokuskan pada tataranimplementasi Undang-undang No. 16 Tahun 2006, dengan ruang lingkup penataan danpenguatan kelembagaan, peningkatan kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluh, danpeningkatan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Dana dekonsentrasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian untuk mewujudkan Empat SuksesPembangunan Pertanian agar disinergikan dengan kegiatan pembangunan pertanian di daerahyang bersumber dari dana APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta sumber-sumberlain yang sah dan tidak mengikat.

Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan PertanianTahun 2012 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaksana penyelenggaraan penyuluhanpertanian di provinsi dan kabupaten/kota, agar penyelenggaraan penyuluhan lebih produktif,efektif dan efisien.

Jakarta, Januari 2012

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian,

Dr. Ir. Momon Rusmono, MSNIP. 19610524.198603.1.003

Petunjuk Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi 2012 Pusluhtan ii

DAFTAR ISI

HalI. PENDAHULUAN ............................................................................................. 1

A. Latar Belakang ...................................................................................... 1B. Maksud dan Tujuan .............................................................................. 3C. Ruang Lingkup ...................................................................................... 4D. Pengertian............................................................................................ 4E. Dasar Hukum ....................................................................................... 4F. Sasaran ............................................................................................... 5G. Hasil Yang Diharapkan .......................................................................... 5

II. ALOKASI DAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI ............................................ 6A. Alokasi Dana Dekonsentrasi .................................................................. 6B. Kegiatan Dana Dekonsentrasi ................................................................ 7

Iii. ORGANISASI MEKANISME KERJA SATKER PENGELOLAAN DANADEKONSENTRASI............................................................................................. 9A. Organisasi Pengelola Dana Dekonsentrasi ............................................... 9B. Mekanisme Pengelola Dana Dekonsentrasi ............................................. 9

iV. PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI ............................................................ 11A. Honor dan Biaya Operasional Penyuluh Pertanian THL-TB Penyuluh

Pertanian ............................................................................................. 11B. Biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS ............................................. 11C. Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian di Provinsi Lampung...... 13D. Fasilitasi Balai Penyuluhan Kecamatan (BP3K) ......................................... 14E. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian ............ 15F. Fasilitasi Penilaian Penyuluh, Petani, Gapoktan dan Kelembagaan

Penyuluhan ......................................................................................... 16G. Administrasi Kegiatan ........................................................................... 16H. Penggandaan Materi Penyuluhan Pertanian............................................ 17I. Langganan Tabloid................................................................................ 18J. Penyusunan dan Pengadaan Materi Penyuluhan bagi Poktan dan

Gapoktan ............................................................................................ 18K. Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung

P2BN di Lokasi SL-PTT ........................................................................... 19L. Pengembangan Jejaring Usaha Kelembagaan Petani ................................ 20M. Evaluasi pembinaan Poktan dan Gapoktan .............................................. 21N. Pembinaan Poktan Gapoktan ................................................................. 21O. Pembinaan Petani Berbasis Teknologi di Kuatai Kertanegara, Kaltim .......... 22P. Pengawalan dan Pendampingan THL-TB Penyuluh Pertanian .................... 22Q. Apresiasi Peningkatan Kapasitas THL-TB Penyuluh Pertanian .................... 23R. Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya .. 23

Petunjuk Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi 2012 Pusluhtan iii

S. Pemberdayaan Petani Melalui Denfarm SL-Agribisnis .............................. 24V. DUKUNGAN KEGIATAN PUSAT UNTUK PENYELENGGARAAN PENYULUHAN

PERTANIAN DI DAERAH .................................................................................. 26VI. DUKUNGAN PEMBIAYAAN KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN

OLEH PEMERINTAH DAERAH 28VII. PENUTUP ...................................................................................................... 29

LAMPIRAN-LAMPIRAN ................................................................................... 30

P etunjuk P elaks anaan D ana D ekonses ntrasi 20 12 P us luhtan 1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

”Menjadikan Pusat Penyuluhan Pertanian andal untuk mewujudkan pelaku utama dan pelaku usaha yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global”.

Keberhasilan pembangunan pertanian bukan hanya ditentu an oleh kondisi sumberdaya pertanian, tetapi juga ditentukan oleh peran penyuluh pertanian yang sangat strategis dan kualitas sumberdaya manusia yang mendukungnya, yaitu SDM yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan sumberdaya pertanian secara berkelanjutan.

Penyuluhan Pertanian memiliki peran yang sangat strategis di dalam mendukung dan mengawal program utama pembangunan pertanian, untuk tercapainya Empat Sukses Pembangunan Pertanian, yaitu: (1) Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; (2) Diversifikasi Pangan; (3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor, dan (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Sesuai dengan fungsi Pusat Penyuluhan Pertanian dan memperhatikan po capaian hasil pada periode sebelumnya, serta tantangan dan permasalahan yang ada, maka visi Pusat Penyuluhan Pertanian periode 2010-2014 adalah

Guna mewujudkan visi tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian mencanangkan Program Aksi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian tersebut merupakan upaya untuk mendudukkan, memerankan, memfungsikan dan menata kembali penyuluhan pertanian agar terwujud arah dan kesatuan gerak di dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Untuk meningkatkan peran penyuluhan pertanian dalam pembangunan pertanian, perlu adanya sinergitas dan penyamaan persepsi terhadap kegiatan-kegiatan penyuluhan di daerah dengan program penyuluhan di pusat, sesuai dengan peran pemerintah sebagai regulator, koordinator dan supervisor, maka Kementerian Pertanian melalui Satker Badan Koordinasi/ Dinas yang menangani penyuluhan pertanian memfasilitasi dana Dekonsentrasi kegiatan penyuluhan pertanian Tahun 2012.

Dukungan Pemerintah terhadap penyelenggaraan penyuluhan tahun 2012 di provinsi dan kabupaten/kota, dilaksanakan melalui:

a. Dana Dekonsentrasi yang bersumber dari APBN yang dialokasikan di 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota;

b. Dana Tugas Pembantuan (TP) dengan Program FEATI () yang bersumber dari pinjaman Bank

Dunia, APBN dan APBD yang dialokasikan di 18 provinsi dan 68 kabupaten/kota;

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian dalam rangka membantu kabupaten/kota untuk pembangunan, rehabilitasi/ renovasi, penyediaan sarana Balai Penyuluhan Kecamatan, penyediaan seperangkat alat pembelajaran untuk Balai Penyuluhan Kecamatan;

Farmers Empowerment through Agricultural Technology and Information Project


d. Alokasi dana untuk Pembinaan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Pusat yang secara tidak langsung mendukung penyelenggaraan penyuluhan di daerah, seperti pengadaan sarana kendaraan roda 2 bagi penyuluh dan soil-teskit, pengembangan sistem informasi penyuluhan melalui jaringan internet ( dan Pengembangan Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN)

Implementasi UU No.16 Tahun 2006 tentang SP3K sampai saat ini (Desember 2011) belum optimal namun telah menunjukkan perkembangannya, hal ini dapat dilihat dari aspek-aspek, sebagai berikut :

1. Kelembagaan :

a. Pada tingkat provinsi telah terbentuk 22 Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Bakorluh), dan 7 Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (Bakorluh Campuran);

b. Pada tingkat kabupaten/kota telah terbentuk 145 Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Bapelluh) dan 179 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (Bapelluh Campuran).

2. Ketenagaan

Data tenaga Penyuluh Pertanian yang tercatat di Pusat Pertanian adalah 57.694 orang terdiri dari :

a. Penyuluh pertanian PNS 27.514 orang;

b. Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP) angkatan I, II dan III sebanyak 22.163 orang; dan

c. Penyuluh swadaya sebanyak 8.017 orang.

3. Penyelenggaraan

a. Programa penyuluhan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan telah disusun di setiap tingkatan wilayah mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional. Sedangkan di tingkat desa masih tergantung pada kesiapan daerah setempat.

b. Telah terdistribusi dan terbangunnya sarana dan prasarana penyuluhan pertanian untuk mendukung penyelenggaraan penyuluhan sejak tahun 2006, seperti: pengadaan untuk penyuluh pertanian di 6 provinsi (Gorontalo, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur); KendaraanRoda Dua bagi Penyuluh Pertanian, Mobil Unit Penyuluhan Pertanian;Pembangunan Balai Penyuluhan di Kecamatan melalui dana FEATI dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian dan lain-lain;

c. Sistem informasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dari daerah ke pusat dilakukan melalui pos udara, faximili (012-7804386) dan e-mail dengan alamat:

(1) [email protected]



Cyber Extension)

Handphone


Berdasarkan kondisi umum sumberdaya penyuluhan pertanian dan hasil-hasil yang telah dicapai selama periode 2005-2009, maka permasalahan yang dihadapi dalam pemantapan sistem penyuluhan pertanian guna mewujudkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global, adalah sebagai berikut:

a. Lemahnya kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani.

c. Belum optimalnya jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian.

d. Belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

e. Belum optimalnya dukungan sarana-prasarana dan pembiayaan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan dalam penyelenggaran penyuluhan pertanian tersebut, pusat penyuluhan pertanian melaksanankan program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian melalui pengalokasian .

Maksud penyusunan petunjuk pelaksanaan dana dekonsentrasi penyuluhan pertanian adalah agar pengelolaan dan penggunaan dana dekonsentrasi sesuai dengan peraturan/pedoman yang telah ditetapkan dari aspek teknis maupun administrasi.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Pengalokasian dana dekonsentrasi penyuluhan pertanian dapat memenuhi sasaran kegiatan dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Mendukung Program Empat Sukses Pembangunan Pertanian;

2. Terselenggaranya tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang didekonsentrasikan;

3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan di pusat dan daerah.

Ruang lingkup pedoman pelaskaanaan dana dekonsentrasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian tahun 2012, adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan

2. Pengertian, Dasar Hukum, dan Kegiatan Dana Dekonsentrasi

3. Alokasi dan Kegiatan Dana Dekonsentrasi

4. Organisasi dan Mekanisme Kerja Satker Dana Dekonsentrasi

5. Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi

6. Penutup

Dana Dekonsentrasi

B. Maksud dan Tujuan

C. Ruang Lingkup


D. Pengertian

E. Dasar Hukum

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

2. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua erimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dana dekonsentrasi.

3. Kelembagaan Penyuluhan Provinsi adalah lembaga pemerintah di Provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan, yaitu: Badan Koordinasi Penyuluhan/ Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian/Dinas lingkup Pertanian yang menangani penyuluhan;

4. Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten/Kota adalah lembaga pemerintah di Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan, yaitu: Badan Pelaksana Penyuluhan/Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian/Dinas lingkup Pertanian yang menangani penyuluhan.

5. Honorarium THL-TB Penyuluh Pertanian adalah pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada THL-TB Penyuluh Pertanian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai THL-TB Penyuluh Pertanian

6. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah biaya yang diberikan kepada para penyuluh untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat sehingga dapat meningkatkan prestasi kerjanya.

1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

4. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

5. PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

6. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. PP No. 6 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

8. PP No. 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

9. Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;

10. Peraturan Menteri Pertanian No. 58/Permentan/KU.410/12/2009 tentang Pelimpahan Kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2010.


1.

2.

3.

4.

1.

2.

F. Sasaran

G. Hasil yang Diharapkan

.

Kelembagaan penyuluhan pemerintah di 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota;

Penyuluh pertanian PNS penerima BOP sebanyak 27.514 orang;

Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP) sebanyak 22.163 orang di 497 kabupaten/kota;

Petugas operator Simluhtan dari 33 provinsi dan 315 kabupaten/kota.

Teralokasikannya dana dekonsentrasi penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan sasaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Mendukung Empat Sukses Pembangunan Pertanian;

Terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang didekonsentrasikan;

Terjadinya sinergitas dan koordinasi semua kegiatan penyelenggaraan penyuluhan antara pusat dan daerah

3.


II. ALOKASI DAN KEGIATAN DANA DEKONSESNTRASI

A. Alokasi Dana Dekonsentrasi

Lampiran 1.

No. Jenis Kegiatan *)

BP4K / BP2KP

Perda Sesuai UU 16/2006

Perda Campuran/

Perbup /Walikota

NonKelembagaan

(Kantor KP/Dinas)

- -

- -

Pengalokasian dana dekonsentrasi pusat penyuluhan mengacu pada sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, berbagai sumber pembiayaan yang tersedia, baik APBN, APBD provinsi dan kabupaten/kota, maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dana dekonsentrasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian dialokasikan kepada 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota. Pemberian dana dekonsentrasi tersebut difokuskan kepada kelembagaan penyuluhan yang sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2006 per bulan Juli 2011 yang terdata di Pusat Penyuluhan Pertanian.

Untuk tingkat provinsi secara berurutan dibagi dalam 3 (tiga) kategori yang disesuaikan dengan status dan bentuk kelembagaan penyuluhan, yaitu:

1. Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) yang dibentuk melalui Peraturan Daerah (PERDA);

2. Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) dan Ketahanan Pangan (KP) yang dibentuk melalui PERDA dan Bakorluh serta Bakorluh KP yang dibentuk melalui PERGUB;

3. Unit kerja pelaksana penyuluhan tingkat provinsi (kelembagaan yang menangani penyuluhan).

Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota secara berurutan dibagi dalam 3 (tiga) kategori yang disesuaikan dengan status dan bentuk kelembagaan penyuluhan, yaitu:

1. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) yang berdasarkan PERDA;

2. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) yang dibentuk melalui PERDA, BP4K/BP2KP yang dibentuk melalui Peraturan Bupati/Walikota;

3. Unit kerja pelaksana penyuluhan (Dinas lingkup pertanian/Kantor Penyuluhan).

Kategori status dan bentuk kelembagaan penyuluhan provinsi dan kabupaten/kota dapat dilihat pada

Lebih rinci Jenis Kegiatan Dana Dekonsentrasi sesuai dengan status Kelembagaan Penyuluhan di tingkat kabupaten/kota, dapat dilihat dalam tabel berikut :

1 Honor dan BOP THL-TB PP

2 Biaya Operasional Penyuluh (BOP) untuk Penuluh PNS

3 Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian Provinsi Lampung**)

4 Fasilitasi Balai Penyuluhan Kecamatan


5 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

6 Fasilitasi Penilaian Penyuluh, Petani,/Gapoktan dan Kelembagaan Penyuluhan

7 Administrasi Kegiatan

8 Penggandaan Materi Penyuluhan

9 Langganan Tabloid Pertanian

10 Penyusunan dan Penggandaan Materi Penyuluhan bagi Poktan dan Gapoktan

11Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung P2BN di Lokasi SLPTT (5760 desa)

12 Pengembangan Jejaring Usaha Kelembagaan Petani

13 Evaluasi Pembinaan Poktan dan Gapoktan

14 Pembinaan Poktan dan Gapoktan

15 Pembinaan Petani Berbasis Teknologi di Kutai Kertanegara***)

16 Pengawalan dan Pendampingan THL-TB PP

17 Apresiasi Peningkatan Kapasitas THL-TB PP

18 Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya

19Pemberdayaan Petani Melalui Demfarm SL-Agribisnis****)

Jumlah alokasi Dana Dekonsentrasi tahun 2012 sebesar (rincian anggaran pada Lampiran 1).

Untuk melaksanakan strategi penyuluhan pertanian, Pusat Penyuluhan Pertanian memiliki program, sebagai berikut:

1. Mengembangkan program dan informasi penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.

- -

Keterangan :

*) Kegiatan penyuluhan yang tidak dialokasikan dari dana dekonsentrasi agar mendapat dukungan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota;

**) Kegiatan Temu Teknis dan Temu Karya hanya dilakukan di Provinsi Lampung

***) Pembinaan Petani Berbasis Teknologi di Kutai Kertanegara hanya dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur sebagai tindak lanjut Pelaksanaan PENAS XIII

****) Pemberdayaan Petani Melalui Demfarm SL-Agribisnis Padi dilaksanakan di lokasi BP3K yang diasilitasi, dan masing-masing BP3K mendapatkan 3 unit Denfarm serta tempatnya harus di luar lokasi SL-PTT

Rp. 622.750.629.000,-

B. Kegiatan Dana Dekonsentrasi


2. Mengembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian yang andal, dan ketenagaan penyuluhan pertanian yang profesional.

3. Memberdayakan kelembagaan petani dan usaha tani yang kuat, mandiri dan berdaya saing.

4. Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (FEATI).

Dalam pelaksanaannya, program Pusat Penyuluhan Pertanian pada tahun 2012 didukung oleh kegiatan Dana Dekonsentrasi di provinsi dan kabupaten/kota, sebagai berikut

1. Honor dan BOP THL-TB PP

2. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) untuk Penuluh PNS

3. Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian Provinsi Lampung

5. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

6. Fasilitasi Penilaian Penyuluh, Petani,/Gapoktan dan Kelembagaan Penyuluhan

7. Administrasi Kegiatan

8. Penggandaan Materi Penyuluhan

9. Langganan Tabloid Pertanian

10. Penyusunan dan Penggandaan Materi Penyuluhan bagi Poktan dan Gapoktan

12. Pengembangan Jejaring Usaha Kelembagaan Petani

13. Evaluasi Pembinaan Poktan dan Gapoktan

14. Pembinaan Poktan dan Gapoktan

15. Pembinaan Petani Berbasis Teknologi di Kutai Kertanegara

16. Pengawalan dan Pendampingan THL-TB PP

17. Apresiasi Peningkatan Kapasitas THL-TB PP

18. Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya

4. Fasilitasi Balai Penyuluhan Kecamatan

11. Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung P2BN di Lokasi SLPTT (5760 desa)

19. Pemberdayaan Petani Melalui Demfarm SL-Agribisnis Padi


III. ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA SATKER PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI

A. Organisasi Pengelola Dana Dekonsentrasi

B. Mekanisme Pengelola Dana Dekonsentrasi

Pelimpahan

Organisasi Pengelola dana dekonsentrasi meliputi:

1. Kementerian Pertanian:2. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian:3. Pusat Penyuluhan Pertanian:4. Bakorluh/Dinas lingkup pertanian Provinsi:5. BP4K/BP2KP/Dinas lingkup pertanian/Kantor Penyuluhan Kabupaten/Kota.

1. Pusat

a. Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran (PA) memberikan kuasa kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebagai Penanggungjawab Program;

b. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian merupakan penanggungjawab Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dalam pelaksanaan sehari-hari Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian menunjuk Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian selaku penanggungjawab teknis kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) selaku penanggungjawab keuangan.

2. Provinsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/KU.410/12/2009 tentang kepada Gubernur dalam pengelolaan kegiatandan tanggungjawab dana dekonsentrasi provinsi tahun anggaran 2010, Gubernur menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satker pelaksana kegiatandekonsentrasi Kementerian Pertanian di tingkat provinsi kepada KepalaSekretariat Bakorluh/Kepala Dinas lingkup pertanian provinsi untuk bertindak sebagai pejabat KPA, sekaligus menunjuk pejabat struktural di Bakorluh/dinas lingkup pertanian sebagai P2K; Bendahara Pengeluaran; dan pejabat penguji Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan usulan Kepala Sekretariat Bakorluh/Dinas lingkup pertanian Provinsi;

Untuk membantu pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi di kabupaten/kota, Gubernur meminta Bupati untuk menetapkan BP4K/BP2KP/Dinas lingkup pertanian sebagai pelaksana kegiatan di Kabupaten/Kota.

a.

b.


3. Kabupaten/Kota

a. Kepala BP4K/BP2KP/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan di Kabupaten/Kota sebagai atasan langsung Pemegang Uang Muka (PUM),bertindak selaku penanggungjawab kegiatan penyuluhan di Kabupaten/Kota;

b. Dalam pengelolaan dana dekonsentrasi, penanggungjawab kegiatan di Kabupaten/Kota dibantu oleh pelaksana teknis kegiatan (pejabat struktural).


IV. PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI

Honor dan Biaya Operasional Penyuluh Pertanian THL-TB Penyuluh Pertanian

NO ANGKATAN S1/D4 D3 SLTA JUMLAH

NOTINGKAT

PENDIDIKANHONOR

(RP)BOP(RP)

JUMLAH(RP)

Biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS

Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Tahun 2012 di Provinsi dan Kabupaten/Kotadifokuskan kepada kegiatan, sebagai berikut:

Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2007, sampai dengan er 2011 tercatat masih sebanyak 22.163 orang yang tersebar di kabupaten/kota Indonesia, dengan rincian berdasarkan Angkatan dan Pendidikan, seperti tabel berikut:

1 Angkatan I + II + III 8.358 2.376 11.429 22.163

Jumlah 8.358 2.376 11.429 22.163

Selanjutnya besaran Honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian setiap bulan, dengan rincian sebagai berikut:

1 S1/D4 1.400.000 600.000 2.000.000

2 D3 1,200.000 300.000 1.500.000

3 SLTA 1.000.000 100.000 1.100.000Keterangan :

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) dimaksudkan untuk memfasilitasi operasional penyuluh di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan kunjungan/pembinaan penyuluhan di wilyah binaannya masing-masing. Besaran BOP setiap bulan dibedakan dalam 3 (tiga) wilayah dengan rincian sebagai berikut:

A.

B.

Lebih rinci mekanisme pembayaran Honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertaniandiatur tersendiri dalam Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian Tahun 2012.


NO WILAYAHBOP(RP)

1 Wilayah Barat 320.000

2 Wilayah Tengah 400.000

3 Wilayah Timur 480.000

Adapun persyaratan penyuluh pertanian yang menerima BOP, adalah sebagai berikut:

a. Yang berhak menerima BOP:

1) Penyuluh pertanian PNS yang telah diangkat menjadi pejabat fungsional penyuluh pertanian sesuai dengan PERMENPAN No. PER/02/MENPAN/2/2008 (dibuktikan dengan SK pengangkatan jabatan fungsional penyuluh pertanian);

2) Bertugas dan melakukan pembinaan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya;

3) Untuk penyuluh pertanian PNS dengan keahlian perikanan dan telah diangkat kembali sebagai pejabat fungsional penyuluh pertanian.

b. Yang tidak berhak menerima BOP:

1) Penyuluh pertanian yang sedang dalam tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;

2) Penyuluh pertanian yang telah mengalami mutasi jabatan dari fungsional ke struktural;

3) Penyuluh pertanian yang mendapat tugas khusus di luar tugas sebagai penyuluh;

4) Penyuluh pertanian yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, dengan alat verifikasi, yaitu:

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Penyuluh Pertanian yang disusun berdasarkan Programa Penyuluhan sesuai lokasi penugasan;

Laporan Bulanan Kegiatan Penyuluh Pertanian;

Persetujuan dari Koordinator Penyuluh atau atasan langsung penyuluh.

Pelaksanaan pencairan dan pendistribusian BOP bagi penyuluh pertanian, adalah sebagai berikut:

1) Melakukan verifikasi ulang terhadap penyuluh calon pen BOP baik di provinsi maupun kabupaten/kota sebelum pencairan BOP triwulan I tahun 2012;

2) Biaya Operasional Penyuluh bagi penyuluh pertanian yang bertugas di tingkat provinsi (termasuk penyuluh pertanian yang bertugas di instansi lingkup pertanian) dan kabupaten/kota (termasuk kecamatan dan esa) dialokasikan melalui Satker provinsi;

3) Kuasa Pengguna Anggaran di satker provinsi menerbitkan SK penyuluh pertanian penerima BOP di provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan usulan dari Bakorluh/dinas lingkup pertanian provinsi dan dari BP4K/BP2KP/dinaslingkup pertanian/Kantor Penyuluhan kabupaten/kota;

-

-

-


4) Pencairan dana BOP dilakukan oleh bendahara pengeluaran Satker provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening PUM kabupaten/kota. Masing-masing PUM tersebut mengirimkan langsung ke rekening penyuluh penerima BOP atas dasar persetujuan/rekomendasi dari Koordinator Penyuluh atau atasan langsung penyuluh. Apabila jumlah penyuluh yang terbatas di kabupaten/kota, maka pengiriman BOP dapat langsung disalurkan oleh PUM provinsi ke rekening penyuluh;

5) Persetujuan/rekomendasi tersebut dikeluarkan triwulanan setelah penyuluh terlebih dahulu menyerahkan: programa penyuluhan, RKT Penyuluh, laporan bulanan kegiatan penyuluh pertanian selama triwulan sebelumnya;

6) Kinerja setiap penyuluh pertanian akan dievaluasi berdasarkan 9 indikator keberhasilan penyuluh pertanian;

7) Pencairan dana BOP dilakukan paling lambat setiap 3 bulan sekali;

8) Koordinator penyuluh atau atasan langsung penyuluh agar segera melaporkan kepada Satker provinsi, apabila terjadi alih tugas, pensiun, wafat, dan tindak indisipliner lainnya, untuk dilakukan pemberhentian terhadap penyaluran BOP. Apabila penyuluh tersebut tetap menerima BOP, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

9) Terhadap BOP tidak , termasuk pemotongan pajak;

10) Dana BOP Penyuluh Pertanian PNS yang tidak terserap, dan harus disetorkan ke Kas Negara.

Pemberian batuan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) terhadap para penyuluh pertanian diharapakan dapat memberikian motivasi kerja yanga lebih baik dan optimal dalam melaksanakan pendampingan sesuai tugas dan fungsinya.

Mengingat keterbatasan dana dekonsentrasi yang tersedia di tingkat pusat, maka daerah dapat bagi penyuluh pertanian, antara lain melalui dan bentuk-bentuk pendanaan lain yang bersumber dari APBD provinsi, kabupaten/kota atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluhan adalah forum/pertemuan ini digunakan untuk membangun persamaan persepsi dari berbagai unsur terkait lingkup pertanian, UPT lingkup BPPSDMP (Badan Koordinasi Penyuluhan/Satker Provinsi, Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan, Balai Pengkajian Teknologi ertanian (BPTP) dan instasi terkait lainnya) dalam rangka mendukung program percepatan produksi beras tingkat provinsi. Sedangkan temu karya adalah pertemuan para penyuluh pertanian untuk menunjukkan hasil karyanya dalam menyampaikan suatu materi dengan metode yang baik dan efektif kepada para petani yang difasilitasinya.

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1) Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan dan menyusun rencana kerja peningkatan produksi beras tingkat provinsi

2) Menyusun matrik kegiatan peningkatan produksi beras tingkat provinsi

dikenakan pemotongan

tidak dapat direvisi

menambahkan dukungan dana operasionalpenyediaan Uang Kerja Bimbingan (UKB)

Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian di Provinsi LampungC.


3) Menyusun rencana evaluasi dan supervisi terhadap kegiatan peningkatan produksi beras tingkat provinsi, dan lain-lain.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian bersama Badan Koordinasi Penyuluhan/Satker provinsi dalam bentuk pertemuan/Jambore penyuluhan di provinsi Lampung.

Dalam rangka memberikan informasi, masukan untuk pengembangan program peningkatan produksi beras nasional, penyelenggara kegiatan menghadirkan narasumber dari pusat , pakar di bidang pertanian/penyuluhan,dan para pejabat eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Unsur-unsur daerah yang dihadirkan dalam pertemuan tersebut, yaitu:

1) Kepala Dinas lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota;2) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota;3) Asisten Daerah Provinsi yang membidangi pertanian;4) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP);5) Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi (KPPP) dan Komisi Penyuluhan Pertanian

Kabupaten/Kota (KPPK);6) Penyuluh Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan adanya temu teknis dan temu karya penyuluhan pertanian di Provinsi Lampung tersebut, diharapkan dapat meningkatkan motivasi para penyuluh pertanian dan stakeholder lainnya dalam mendukung peningkatan produksi dan produktivitas padi nasional.

Pencanagan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang ditindak lanjuti dengan munculnya Undang-Undang no. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) menempatkan kembali peran BP3K sebagai kelembagaan yang berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan pertanian di tingkat kecamatan. Agar keberadaan BP3K dapat berfungsi sesuai dengan tuntutan undang-undang, maka perlu diberikan fasilitasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga BP3K mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi para petani di wilayah binaannya.

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada BP3K bukan kegiatan fisik kelembagaan BP3K, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian diwilayah binaan dan sekitarnya.Sedangkan jumlah sasaran kegiatan fasilitasi BP3K tahun 2012 adalah sebanyak 1.206 BP3K yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia.

Metoda pelaksanaan fasilitasi BP3K ini adalah dengan membiayai pelaksanaan pertemuan-pertemuan di tingkat kecamatan yang diinisiasi oleh kepala/koordinator penyuluh pertanian di BP3K. Adapun kegiatan fasilitasi BP3K tersebut meliputi penyediaan materi informasi spesifik lokasi, percontohan, latihan dan kunjungan (LAKU),dan penyusunan laporan singkat setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Hasil yang diharapkan dari fasilitasi BP3K adalah terwujudnya terlaksananya fasilitasi kegiatan-kegiatan di BP3K untuk meningkatkan kualitas SDM para petani dan penyuluh pertanian.

D. Fasilitasi Balai Penyuluhan Kecamatan (BP3K)


E. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari proses manajemen dalam suatu kegiatan pertanggungjawaban dari suatu penyelenggaraan kegiatan Satuan Kerja (Satker) Pusat Penyuluhan Pertanian, terutama mengenai bagaimana penggunaan dan pencapaian sasaran kinerjanya. Monitoring diarahkan untuk kegiatan pencatatan secara sistematis dan analisa berkala dan koutinyu dari informasi instansi penyelenggara serta para penyuluh pertanian. Evaluasi diarahkan untuk melakukan penilaian dan pengamatan yang merefleksikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dari atau sedang dilaksanakan di 33 Provinsi Satker Pelaksana Dana Dekonsentrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dengan tujuan agar kegiatan yang telah ditetapkan dalam DIPA serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) tahun 2012 berjalan dengan baik dan sesuai dengan target serta tertib administrasi.

Kegiatan monitoring dan evaluasi bertujuan :a) Mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya penyuluhan

pertanian.b) Mengetahui tingkat kemajuan kegiatan baik yang sedang maupun yang telah

selesai sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan/tindakan yang diperlukan.c) Memastikan penggunaan sumberdaya penyuluh pertanian secara efektif dan efisien.d) Menyediakan umpan balik dari seluruh stakeholders dalam rangka penyempurnaan

penyelenggaraan penyuluhan pertanian.e) Mengukur pencapaian dampak kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan

indikator yang ditetapkan.

Sasaran monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian tahun 2012 adalah 33 provinsi Satker Pelaksana Dana Dekonsentrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yang meliputi 497 kabupaten/kota.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di provinsi adalah melakukan supervisi. monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota pelaksanaan monitoring dan evaluasinya adalah ke kecamatan dan desa/kelurahan..

Hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian baik di provinsi maupun kabupaten/kota adalah merupakan bahan penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan yang harus di serahkan ke Pusat Penyuluhan Pertanian serta akan sangat berguna sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan pengembangan penyelenggaraan penyuluhan di masa yang akan datang.

Lebih lengkap tentang pelaksanaan monitoring evaluasi pelaksanaan dana dekonsesntrasi dapat dilihat pada pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana dekonsentrasi tahun 2012


F.

G.

Fasilitasi Penilaian Penyuluh, Petani, Gapoktan dan Kelembagaan Penyuluhan

Administrasi Kegiatan

Fasilitasi penilaian penyuluh PNS, penyuluh swadaya, THL-TB Penyuluh Pertanian, petani, gapoktan dan kelembagaan penyuluhan teladan adalah untuk memberikan dukungan dan kesamaan gerak terhadap provinsi dalam melakukan penilaian sehingga penilaian dapat terlaksana dengan baik dan dapat memotivasi penyuluh dalam melakukan penyelenggaraan penyuluhan di daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja para pemangku penyelenggara penyuluhan di daerah sehingga dapat memberikan dukungan yang kong terhadap program P2BN sekaligus mendukung program 4 sukses kementerian pertanian.

Sasaran kegiatan ini adalah para penyuluh PNS dari desa sampai provinsi, penyuluh swadaya, THL-TB Penyuluh Pertanian, petani, gapoktan dan kelembagaan penyuluhan di kecamatan.

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi ini adalah mengacu kepada pedoman-pedoman pelaksanaan penilaian yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Hasil yang diharapkan dari adanya kegiatan fasilitasi penilaian ini adalah terpilihnya penyuluh, petani, pengurus gapoktan, dan kelembagaan penyuluhan yang benar-benar dapat digunakan sebagai contoh dalam menyelenggarakan penyuluhan.

Dalam rangka Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian diperlukan SDM yang berkualitas, dengan ciri-ciri: mandiri, profesional, berjiwa wirausaha, mempunyai dedikasi dan etos kerja yang tingggi, disiplin dan moral yang baik serta berwawasan global. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian adalah dengan pemberdayaan petugas dan petani melalui proses pembelajaran sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya.

Oleh karena itu, diperlukan program dan kegiatan di Pusat yang dapat mengintegrasikan segala sumberdaya penyelenggaraan penyuluhan pertanian mulai dari Pusat hingga ke Daeah. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian melalui Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2012 memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di Pusat dalam rangka mengoperasionalkan kegiatan di tingkat Pusat sekaligus untuk mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Daerah.

Administrasi kegiatan dimaksudkan untuk memfasilitasi operasional penyelenggaraan penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi diantaranya:

Honorarium petugas yang terkait dengan operasional Satker. Khusus di provinsi tersedia honorarium bagi petugas Operator Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (simluhtan, ) yang diberikan setiap 3 bulan;

Pengadaan bahan dan alat tulis kantor, penggandaan, surat menyurat, konsumsi rapat-rapat serta penyusunan dan pengiriman laporan provinsi dan kabupaten/kota ke pusat dalam berbagai bentuk formulir pelaporan yang disusun oleh Pusat Penyuluhan Pertanian;

a.

b.

cyber extention


c.

d.

e.

Perjalanan dalam rangka koordinasi dan perencanaan dari provinsi ke kabupaten/kota dan sebaliknya serta perjalanan konsultasi dari provinsi dan kabupaten/kota ke Pusat;

Biaya perjalanan dalam rangka koordinasi dan perencanaan dari kabupaten/kota ke provinsi di gunakan untuk kegiatan pertemuan awal tahun. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mensosialisasikan dan merencanakan kegiatan-kegiatan di provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi tahun 2012. Pertemuan dihadiri oleh para pelaksana/penanngungjawab kegiatan dana dekonsentrasi penyuluhan yang berada di BP4K/BP2KP/Dinas lingkup pertanian/Kantor Penyuluhan kabupaten/kota.

Laporan bulanan kegiatan provinsi dan kabupaten/kota paling lambat diterima tanggal 10 pada bulan berikutnya meliputi rekapitulasi kegiatan di kabupaten/kota dan kegiatan di provinsi dengan alamat : Pusat Penyuluhan Pertanian, Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan-Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Gedung D, Lantai V, Jakarta (12550), Telp/Fax. 021-7804386.e-mail: [email protected] atau [email protected] atau [email protected]

Pusat Penyuluhan Pertanian akan menginformasikan keragaan penerimaan laporan bulanan/triwulanan/tengah tahunan/tahunan kepada Satker Provinsi.

Metode plelaksanaan kegiatan ini adalah melalui fasilitasi pengelolaan administrasi,pertemuan/rapat-rapat. Hasil kegiatan ini adalah terciptanya kesatuan gerak penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat daerah dan tertib administrasi.

Salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para penyuluh pertanian PNS, penyuluh swadaya, THL-TB Penyuluh Pertanian, dan petani adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan petani dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan. Kegiatan ini dilakukan melalui informasi media tercetak (brosur,folder, leaflet dan poster) , meda audio visual dan media elektronik.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan adanya perbanyakan bahan-bahan informasi penyuluhan pertanian berupa media tercetak (brosur, folder, leaflet dan poster) sebagai alat bantu penyuluh pertanian dalam memfasilitasi petani.

Kegiatan Perbanyakan Materi Penyuluhan Pertanian berupa penyusunan dan/atau penggandaan materi penyuluhan pertanian berupa lembar leaflet/brosur/folder dan VCD untuk penyuluh pertanian PNS, penyuluh swadaya, dan THL-TB Penyuluh Pertanian bertujuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan pelayanan penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Sistematika Penyusunan dan Penyebaran Materi

a. Mengidentifikasi materi penyuluhan pertanian dari masing-masing provinsi, dan kabupaten/kota untuk menetapkan prioritas materi penyuluhan yang akan dipublikasikan;

H. Penggandaan Materi Penyuluhan Pertanian


b. Penyusunan/pemilihan judul materi penyuluhan pertanian oleh anggota Tim Materi;

c. Pencetakan/Penggandaan/Perbanyakan materi penyuluhan pertanian

d. Pengiriman materi penyuluhan pertanian ke kepada penyuluh pertanian PNS, penyuluh swadaya, THL-TB Penyuluh Pertanian dan pelaku utama serta pelaku usahasebagai bahan menambah wawasan dalam membangun pertanian

Sasaran dari kegiatan perbanyakan materi penyuluhan pertanian adalah penyuluh pertanian PNS, penyuluh swadaya, dan THL-TB Penyuluh Pertanian.

Dengan adanya perbanyakan materi penyuluhan maka akan tersedianya materi penyuluhan dalam bentuk media cetak (Brosur, Folder, Leaflet dan Poster), mediaelektronik dan lain-lain sesuai kebutuhan lapangan.

Taboid pertanian merupakan bentuk media cetak yang berisi informasi pertanian, yang merupakn hasil liputan langsung maupun tidak langsung. Kegiatan Langganan Tabloid Pertanian bertujuan dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh dan pelayanan penyuluhan.

Persyaratan tabloid pertanian sebagai materi penyuluhan, adalah sebagai berikut:

Terbit minimal 4 kali dalam sebulan;

Mampu melayani pendistribusian sampai ke tingkat kecamatan/desa;

Menyampaikan informasi teknis pertanian dan kebijakan khususnya Kementerian Pertanian;

Berpengalaman/telah terbit minimal 5 tahun secara terus menerus;

Berbadan hukum.

Sasaran berlangganan tabloid pertanian adalah para penyuluh pertanian dengan menerima satu eksemplar tabloid pertanian per minggu selama satu tahun.

Tabloid pertanian disalurkan melalui Satker provinsi untuk selanjutnya didistribusikan ke BP4K/BP2KP/Dinas lingkup pertanian/Kantor Penyuluhan kabupaten/kota melalui Koordinator Penyuluh.

Dengan berlangganan Tabloid pertanian diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan penyuluh pertanian serta dapat mengaplikasikan informasi yang didapat untuk memajukan pertanian di Indonesia.

Salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan ke Kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) adalah penambahan pengetahuan melalui penyediaan informasi melalui media tercetak (brosur, folder, leaflet dan poster) sebagai bahan untuk menambah wawasan petani dalam melaksanakan program penyuluhan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan adanya perbanyakan bahan-bahan informasi penyuluhan pertanian berupa media tercetak (brosur, folder, leaflet dan poster) sebagai alat bantu penyuluh pertanian dalam pelaksanaan program penyuluhan.

I.

J.

Langganan Tabloid Pertanian

Penyusunan dan Penggandaan Materi Penyuluhan bagi Poktan dan Gapoktan

a.

b.

c.

d.

e.


Kegiatan Perbanyakan Materi Penyuluhan Pertanian berupa penyusunan dan/atau penggandaan materi penyuluhan pertanian berupa lembar informasi/ leaflet/brosur/ folder dan VCD untuk Kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) bertujuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan pelayanan penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Sistematika Penyusunan dan Penyebaran Materi

Mengidentifikasi materi penyuluhan pertanian dari masing-masing kabupaten/kota untuk menetapkan prioritas materi penyuluhan yang akan dipublikasikan;

Penyusunan/pemilihan judul materi penyuluhan pertanian oleh anggota Tim Materi;

Pencetakan/Penggandaan/Perbanyakan materi penyuluhan pertanian

Pengiriman materi penyuluhan pertanian ke kepada Kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) sebagai bahan menambah wawasan dalam membangun pertanian

Sasaran kegiatan ini adalah kelompok tani dan gabungan kelompok tani.

Dengan adanya perbanyakan materi penyuluhan bagi poktan dan gapoktan maka akan tersedianya materi penyuluhan dalam bentuk media cetak (Brosur, Folder, Leaflet dan Poster), dan media elektronik.

Hasil yang diharapkan dari pertemuan ini adalah terjadinya peningkatan pengetahuan para petani dan pengurus gapoktan sesuai spesifik lokasi.

Dalam melakukan kegiatan percepatan produksi beras nasional peran penyuluh pertanian sebagai pendamping dan pembimbing pelaku utama dan pelaku usaha. Dalam melaksanakan perannya, penyuluh pertanian bertindak sebagai fasilitator agar para petani mampu mengambil keputusan sendiri, dengan jalan membantu: 1) mengidentifikasi potensi wilayah; 2) mengidentifikasi menganalisa penerapan teknologi sesuai dengan spesifik lokalita; 3) mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan; dan 4) mengorganisasikan kelompoktani dan gabungan kelompoktani dalam suatu gerakan.

Pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian dilaksanakan di 11 provinsi sentra produksi beras nasional mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota dan Kecamatan.

Pengawalan dan pendampingan bertujuan untuk memfasilitasi percepatan kegiatan peningkatan produksi beras nasional oleh penyuluh pendamping. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, setiap Sekretariat/kelembagaan yang menangani penyuluhan di provinsi agar berkoordinasi dengan kabupaten/kota lokasi SL-PTT.

Sasaran kegiatan ini adalah Penyuluh Pertanian di Lokasi SL-PTT.Kegiatan pengawalan dan pendampingan tersebut, meliputi:

Temu Koordinasi Penyuluhan Pertanian Tingkat ProvinsiTemu Teknis Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota

a.

b.

c.

d.

a.b.

K. Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung P2BN di Lokasi SL-PTT


c.d.e.f.g.

h.

a.

b.

Temu Teknis Penyuluhan Pertanian Tingkat Kecamatan Penyusunan RDKK Tingkat Kecamatan dan Desa;Kaji Terap SL-PTT Padi Hari Temu Lapang (Farmers Field Day)Bantuan transport bagi penyuluh pertanian dalam melakukan pendampingan di lokasi SL-PTT Monitoring dan evaluasi

Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan Pertanian di Lokasi SL-PTT diharapkan dapat memberdayakan petani sekaligus meningkatkan produksi dan produksivitas padi pada 11 provinsi sentra produksi beras nasional untuk dalam Mendukung P2BN.

Upaya pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain: (1) peberdayaan sumberdaya manusia (SDM) baik secara individu maupun kelompok; (2) pemberdayaan kelembagaan petani dalam memberikan wadah kerjasama kemitraan; (3) pemberdayaan usahatani sehingga dapat meningkatkan pendapatannya. Pemberdayaan petani diarahkan pada penerapan agribisnis melalui penumbuhkembangan kerjasama antar petani (kemitraan) dan atau dengan pihak lain yang terkait (pengusaha) untuk mengembangkan skala usahataninya.

Untuk meningkatkan usaha pertanian maka perlu dilakukan upaya, antara lain pengembangan jejaring usaha kelembagaan petani, sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap kelembagaan usaha pertanian dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian.

Pengembangan jejaring usaha kelembagaan petani menjadi sangat penting dan strategis, karena beberapa permasalahan yang dihadapi petani dalam pengembangan usahanya, antara lain: (1) belum optimalnya kelembagaan usaha pertanian di perdesaan dalam mengembangkan jejaring usaha kelembagaan petani; (2) masih sulitnya akses petani terhadap pelayanan lembaga-lembaga yang ada termasuk akses pemasaran; rendahnya posisi tawar petani dalam transaksi usaha komoditas pertanian. Melalui pengembangan jejaring kelembagaan petani, diharapkan akan mempermudah terjalinnya kemitraan usaha dengan berbagai pihak sehingga hubungan kerjasama yang dijalin akan saling menguntungkan antar dua pihak yang bermitra.

Kegiatan ini bertujuan :

Meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dalam membangun jejaring usaha baik antar kelembagaan petani maupun dengan pihak-pihak lain (perbankan,mitra usaha dll) yang berkaitan dengan pengembangan usaha

Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani dalam membangun jejaring usahabaik antar kelembagaan petani maupun dengan pihak-pihak lain.

Lebih lengkap tentang pelaksanaan pengawalan dan pendampingan SL-PTT dapat dilihat pada pedoman pelaksanaan pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian di lokasi SL-PTT pada 11 provinsi sentra produksi beras nasional.

L. Pengembangan Jejaring Usaha Kelembagaan Petani


Pelaksanaannya kegiatan ini yaitu mulai dari rapat persiapan; rapat koordinasi provinsi/kabupaten/kota; inventarisasi kelembagaan petani yang memenuhi persyaratan untuk membangun jejaring usaha; pertemuan jejaring usaha kelembagaan petani;pembinaan jejaring usaha kelembagaan petani; monitoring dan evaluasi; dan pelaporan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah kelembagaan petani (gapoktan) yang telah mengembangkan kelembagaannya menjadi kelembagaan usahatani.

Hasil kegiatan ini diharapkan dapat meningkatnya interaksi usaha baik antar kelembagaan petani maupun dengan pihak lain yang berkaitan dengan engembangan komoditi unggulan dan Berkembangnya kegiatan agribisnis komoditi unggulan yang dilakukan oleh kelembagaan petani berskala ekonomi .

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 penumbuhan dan pembinaan kelompoktani yang dilaksanakan secara berkesinambungan diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan kelompoktani dalam melaksanakan fungsinya sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi sehingga mampu mengembangkan usaha agribisnis dan menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri.

Salah satu upaya untuk mengetahui sejauh mana pembinaan kelompoktani berdampak terhadap perkembangan kemajuan kelompoktani dalam melaksanakan fungsinya adalah dengan melakukan evaluasi pembinaan kelompoktani.


a. Untuk mengetahui sejauh mana pembinaan kelompoktani berdampak terhadap peningkatan kelas kemampuan kelompoktani;

b. Sejauhmana pembinaan kelompoktani berdampak terhadap peningkatan usahatani.

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini, dimulai persiapan pembinaan di tingkat Provinsi, Kabupaten/kota, dan Kecamatan; pelaksanaan evaluasi pembinaan poktan dan gapoktan;Penyusunan laporan evaluasi di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi yang dilakukan setiap akhir tahun; proses pengukuhan kelas kelompok; penyampaian laporan ke Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian melalui Pusat Penyuluhan Pertanian dengan sasaran kegiatan ini adalah kelembagaan petani atau kelompoktani di 33 Provinsi.

Hasil kegiatan ini adalah diketahuinya kelas kemapuan kelompoktani seluruh Indonesia dan diketahuinya kemampuan kelompoktani sebagai dasar kebijakan pembinaan kelompoktani tahun selanjutnya.

Keberhasilan program pembangunan pertanian perlu didukung dengan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui penyuluhan pertanian, dengan pendekatan kelompoktani (poktan) beserta keluarganya dan gabungan kelompoktani (gapoktan) agar mampu mengelola usahataninya secara profesional dan berwawasan agribisnis.

Pembinaan dilakukan melalui pendekatan kelompok bertujuan agar kelompoktani mampu melaksanakan fungsinya sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit

M.

N.

Evaluasi Pembinaan Poktan dan Gapoktan

Pembinaan Poktan dan Gapoktan


produksi. sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para anggotanya dalam mengembangkan usahatani yang berbasis agribisnis yang dapat menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri.

Disamping itu, tujuan pembinaan poktan dan gapoktan adalah untuk memperkuat manajemen kelembagaan petani melalui kegiatan penyelenggaraan penyuluhan, dengan sasaran pengurus poktan dan gapoktan di 33 Provinsi (115 Kab/kota)

Tahap pelaksanaan kegiatan tersebut mulai dari persiapan pembinaan berupa analisis kebutuhan belajar kelompoktani; melaksanakan proses pembelajaran/kursus tani bagi pengurus poktan dan gapoktan yang mewakili kabupaten/kota (pelaksanaannya di tingkat kecamatan), dan mengevaluasi pelaksanaan proses pembelajaran (kursus) dan menyusun laporan serta rencana tindak lanjut.

Hasil dari pembinaan poktan dan gapoktan adalah terbinanya poktan dan gapoktan dalam memperkuat manajemen kelembagaan petani.

Gelar Tekonologi merupakan merupakan salah satu metode yang mengembangkanmodel budidaya komoditas pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan dengan menggunakan teknologi inovatif.

Keberhasilan pelaksanaan gelar teknologi yang dilakukan pada PENAS XIII di Kutai Kartanegara, telah menunjukan adanya hasil yang signifikan terhadap diterapkannya berbagai teknologi yag ditawarkan oleh para petani, terutama petani yang berada di sekitar lokasi gelar teknologi berlangsung.

Untuk memberikan dukungan terhadap proses diseminasi teknologi secara utuh di lokasi gelar teknologi Penas XIII, maka diperlukan adanya kegiatan lanjutan yang dapat menjamin keberlanjutan kegiatan tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai upaya pembelajaran untuk pemberdayaan petani.


a. Memperkenalkan teknologi tepat guna yang merupakan hasil kajian;b. Meningkatkan penguasaan pengetahuan dan teknologi tepat guna bagi petani

Sasaran kegiatan ini adalah penyuluh, peneliti, dan pe dalam penerapan teknologi inovatif spesifik lokasi, dengan pelaksanaan sebagai berikut : diawali dengan kegiatan rapat persiapan; penentuan lokasi kegiatan; pembentukan tim pelaksana kegiatan;pertemuan Perencanaan (penyiapan Instrumen, metode dan pan kegiatan); aplikasi teknologi inovatif spesifik lokasi; pertemuan evaluasi pelaksanaan kegiatan/hari temu lapang; penyusunan RTL; dan penyusunan laporan.

Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menyebarkan informasi teknologi inovatif spesifik lokasi yang di terapakan oleh penyuluh dalam rangka memfasilitasi petani.

THL-TBPP membantu penyuluh pertanian PNS dalam melakukan pendampingan dan bimbingan serta memfasilitasi pelaku utama dalam berbagai kegiatan, seperti penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK), penyusunan Rencana Usaha Bersama

O.

P.

Pembinaan Petani Berbasis Teknologi di Kutai Kertanegara

Pengawalan dan Pendampingan THL-TB Penyuluh Pertanian


(RUB), akses informasi pasar, permodalan, teknologi, agar mampu mengembangkan usaha agribisnisnya yang menguntungkan. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, kepada THL-TBPP diberikan honorarium dan Biaya Operasional Penyuluhan (BOP) yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian.

Sejak tahun 2011, pembayaran honor dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian telah dialokasikan melalui Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Dana Dekonsentrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Mengingat Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran honor dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian Tahun 2011 melalui dana dekonsentrasi di 33 provinsi dan adanya perubahan kebijakan tersebut, memiliki implikasi terhadap berbagai aspek penanganan THL-TB Penyuluh Pertanian, maka diperlukan kegiatan Pengawalan dan Pendampingan THL-TB Penyuluh Pertanian.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memverifikasi administrasi THL-TB Penyuluh Pertanian; memantau kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memfasilitasi petani, memperoleh umpan balik dari petani/poktan terhadap kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian, membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh THL-TB Penyuluh Pertanian di lapangan, serta memberikan saran-saran dan umpan balik ke provinsi;

Sasaran kegiatan ini adalah THL-TB Penyuluh Pertanian di 33 Provinsi di Indonesia, dengan tahapan pelaksanaan mulai dari penyusunan intrumen samapai kepada pelaksanaan ke lapangan, pengolahan data dan penyusunan laporan.

Dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan hasil yang positif terhadap terlaksananya kegiatan-kegiatan THL-TB Penyuluh Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan tugas penyuluhan pertanian di lapangan; terbitnya SK Honorer THL-TB Penyuluh Pertanian; lancarnya penyaluran honorarium dan biaya operasional bagi THL-TB Penyuluh Pertanian ke rekening masing-masing THL-TB Penyuluh Pertanian di wilayah kerjanya; terpecahkannya masalah-masalah yang dihadapi oleh THL-TB Penyuluh Pertanian di lapangan, diperolehnya saran-saran dan umpan balik ke provinsi; dan tersusunnya laporan hasil Monitoring dan Evaluasi THL-TB Penyuluh Pertanian.

Peranan THL-TB Penyuluh Pertanian menjadi amat strategis melaksanakan tugas pendampingan, bimbingan dan konsultasi bagi petani/kelompoktani dalam mengembangkan usaha agribisnisnya yang berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya.

Dalam hal ini THL-TB Penyuluh Pertanian diupayakan diberikan apresiasi dalam rangka program percepatan produksi dan produktivitas padi, agar melaksanakan kegiatan penyuluhan sesuai tugas dan fungsinya dengan baik. Sasaran dari kegiatan ini adalah THL-TB Penyuluh Pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi, peran dan motivasi bagi THL-TB Penyuluh Pertanian dalam penyelenggaraan penyuluhan secara optimal.

Apresiasi peningkatan Kapasitas THL-TB PP dilakukan dengan metode pertemuan yang dilaksanakan oleh 33 satker pelaksana dana dekonsentrasi lingkup Badan PPSDMP. Hasil dari apresiasi ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan dukungan yang makin kuat terhadap peningkatan produksi dan produktivitas padi nasional.

Q. Apresiasi Peningkatan Kapasitas THL-TB PP


R.

S.

Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya

Pemberdayaan Petani Melalui Demfarm SL-Agribisnis

Untuk mendukung jiwa profesionalisme dan kemandirian petanian diperlukan pembinaan pola karier bagi penyuluh pertanian PNS melalui Peraturan Peraturan yang telah diterbitkan tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya. Saat ini, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pelaksanaannya Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS, S Menkowasbangpan No. 19/1999 tentang Pedoman Penilaian Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kredit yang disempurnakan dengan Permenpan Nomor:02/02/2008 serta Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN No.54/Permentan/OT.210/II/2008 dan No. 23 A Tahun 2008 dan No. 41 Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional.

Agar pembinaan dan penilaian angka kredit bagi penyuluh pertanian PNS dapat memberikan kepastian dalam meniti karier profesi penyuluh pertanian untuk setiap tingkatan jabatan fungsional penyuluh pertanian diperlukan kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh pertanian pusat, provinsi, kabupaten/kota dan BPTP terhadap usulan DUPAK, dengan sasaran penyuluh pertanian PNS.

Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya dilakukan dengan cara Tim Penilai melakukan sosialisasi tatacara penilaian angka kredit kepada tim penilai daerah.

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang pem ya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia guna mewujudkan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Dalam struktur pangan, beras merupakan salah satu komoditas yang paling strategis sehingga Presiden Republik Indonesia pada sidang Kabinet terbatas tanggal 6 September 2011 dan Pidato Kegijakan setelah pelantikan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II 19 Oktober 2011, mengamanatkan bahwa produksi pangan dalam negeri mampu menyediakan surplus beras sebesar 10 juta ton paa tahun 2014.

Startegi yang dilakukan Kementerian Pertanian untuk mewujudkan surplus beras tersebut, yaitu peningkatan produktivitas, perluasan areal dan optimasi lahan, penurunan konsumsi beras, dan penyempurnaan manajemen Gerakan Massal P2BN.

Salah satu metode yang dikembangkan untuk mendukung pencapaian target produksi beras yaitu pemberdayaan petani melalui metode demfarm SL-Agribisnis Padi. Dengan metode ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anggota kelompoktani serta memberi contoh petani disekitarnya menerapkan teknologi baru melalui kerjasama kelompok.

Tahap Pelaksanaan Kegiatan, pemberdayaan petani melalui Demfarm yaitu :

a. Pertemuan Koordinasi Tingkat provinsi dan kabupatenb. Temu Teknis Penyuluh Tingkat Kabupaten/Kotac. Temu Teknis Penyuluh Tingkat Kecamatan


d. Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan dalam rangka pemberdayaan petani melalui Demfarm

e. Penyusunan RDK/RDKKf. Forum Petani Tingkat Desa g. Pelaksanaan Dem farm SL- Agribisnis Padih. Hari Temu Lapangani. Pengawalan dan Pendampingan Demfarmj. Pelaporan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah semakin berdayanya petani dalam melakukan peningkatan produksi dan produktivitas padi ekaligus mendukung program P2BN.

Lebih lengkap tentang Pemberdayaan Petani dapat dilihat pada Pedoman Pemberdayaan Petani Melalui Denfarm SL-Agribisnis Padi


V. DUKUNGAN KEGIATAN PUSAT UNTUK PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI DAERAH

Agar penyelenggaraan penyuluhan pertanian melalui dana dekonsentrasi dapat berjalan sesuai dengan efektif dan efisien, diperlukan dukungan kegiatan penyuluhan di pusat.

Kegiatan-kegiatan pusat yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian di daerah, sebagaimana di bawah ini:1. Apresiasi Cyber Extension2. Pengawalan dan Pendampingan Cyber Extension3. Apresiasi Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan)4. Pengembangan dan Penyusunan Materi Cyber Extension5. Penerbitan Majalah Ekstensia6. Pencetakan Buku Saku Penyuluhan Pertanian7. Langganan Tabloid Pertanian8. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Melalui Televisi 9. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Melalui Radio

10. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Melalui Media Cetak 11. Penyusunan Program dan kegiatan Pengembangan Penyuluhan Pertanian12. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian13. Pengawalan dan Pendampingan Balai Penyuluhan Kecamatan14. Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Nasional15. Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Penyelenggaraan rangka Pemantapan

Sistem Penyuluhan Pertanian 16. Kerjasama Pengembangan Penyuluhan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri17. Pengembangan Profesionalisme Staf18. Administrasi Kegiatan

19. Koordinasi Penyelenggaraan Penyuluhan20. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian21. Pangadaan Perlengkapan Kantor22. Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan Pertanian Dalam mendukung P2BN di Lokasi

SL-PTT23. Mobil Unit Penyuluhan Pertanian24. Kendaraan Operasional Penyuluhan Pertanian25. Kendaraan Operasional Penyuluh Pertanian Roda 226. Soil Tester27. Penyelesaian Peraturan Presiden Tindak Lanjut UU No.16/2006 dan Peraturan-peraturan

lainnya

28. Pengembangan Database Kelembagaan Penyuluhan Pertanian29. Pengembangan Database Ketenagaan Penyuluhan Pertanian30. Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan, Kelembagaan Teknis dan Kelembagaan

Litbang31. Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian


32. Fasilitasi Wadah Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan33. Fasilitasi Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN)34. Koordinasi Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi35. Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian dalam mendukung 4 Sukses

Pembangunan Pertanian 36. Bimbingan Teknis Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh37. Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya Tingkat Provinsi

dan Kabupaten/Kota

38. Fasilitasi Tim Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian Pusat39. Pemberian Penghargaan bagi Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Swadaya dan THL-TB PP

Teladan Nasional, serta Balai Penyuluhan Terbaik40. Apresiasi Peningkatan Kapasitas THL-TB PP41. Pengawalan dan Pendampingan THL-TB PP42. Pengembangan Profesionalisme Penyuluh Pertanian (seminar, workshop dan magang

penyuluh)43. Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya44. Pendampingan/Binaan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Pusat45. Pemberdayaan Petani melalui Metode Demfarm (3.600Desa)46. Pengembangan Data Base Kelembagaan Petani (Kelembagaan Poktan/Gapoktan dan

Usahatani)47. Apresiasi Pengurus Kelembagaan Petani (Rembug Tani)48. Pertemuan Pengurus Kelembagaan Usaha Tani (Temu Usaha)49. Pengawalan dan Pendampingan Poktan dan Gapoktan50. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani (5 Jurus Kemampuan Kelompoktani) 51. Pemberian Penghargaan bagi Petani dan Gapoktan Berprestasi52. Apresiasi Pengembangan Jejaring Usaha Kelembagaan Petani53. Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Petani Tingkat Nasional54. Pengawalan dan Pendampingan Kelembagaan Usahatani di Pedesaan


VI. DUKUNGAN PEMBIAYAAN KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIANOLEH PEMERINTAH DAERAH

Agar penyelenggaraan penyuluhan dapat berjalan secara dan efisien, diperlukan dukungan pembiayaan oleh pemerintah daerah terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak

dialokasikan pada dana dekonsentrasi, seperti : 1. Penyusunan programa penyuluhan pertanian2. Replikasi pemberdayaan balai penyuluhan kecamatan lain3. Pengawalan dan Pendampingan Balai Penyuluhan di Kecamatan4. Identifikasi Kebutuhan Informasi Pertanian5. Pendampingan penyusunan rencana kegiatan kelompoktani n) dan Gabungan

Kelompoktani (Gapoktan)6. Rembug-rembug Petani/Poktan/Gapoktan di kecamatan7. Forum-forum penyuluhan pertanian di pedesaan8. Pelatihan penyuluh di Balai Penyuluhan Kecamatan9. Administrasi dan pelaporan kegiatan10. Advokasi penumbuhan dan pengembangan POSLUHDES11. Supervisi, evaluasi dan penilaian kinerja penyuluh oleh koordinator penyuluh di Balai

Penyuluhan Kecamatan12. Sarana perkantoran Balai Penyuluhan Kecamatan (perpustakaan, sarana)13. Eksploitasi dan biaya berlangganan internet untuk kegiatan Cyber Extension14. Tambahan Honorarium dan BOP THL-TB PP selama 2 bulan15. Fasilitasi kegiatan Komisi Penyuluhan Provinsi dan Kabupaten16. Fasilitasi Penilaian Penyuluh Teladan, Petani/Gapoktan Berprestasi dan Balai Penyuluhan

Terbaik17. Replikasi Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan Pertanian dalam mendukung P2BN18. Temu Teknis dan Temu Karya (Jambore Penyuluh) di Provinsi Lampung


VII. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2012 disusun untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi Satker provinsi dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk operasionalisasi kegiatan penyuluhan pertanian melalui dana dekonsentrasi, Satker provinsi wajib menyusun dan menerbitkan petunjuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Jakarta, .Januari 2012

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian

Dr. Ir. Momon Rusmono, MSNIP. 196105241986031003


Lampiran 1.

Alokasi Anggaran, Status dan BentukKelembagaan Penyuluhan Provinsi dan Kebupaten/Kota

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian s/d Juli 2011

NOPROV/KELEMB/

KAB/KOTA

STATUS PROV STATUS KABUPATEN JUMLAHPENYULUH

PNS

JUMLAHTHL-TB PP T O T A L

PERDA PERGUB NON KLMBG

PERDAUU

PERDACAMPUR

PERBUP/WALIKOTA

NONKLMBG

1 2 3 4 5 6 7

I ACEH

Badan KP & Penyuluhan 1

1 Aceh Barat

12 Aceh Besar

13 Bireuen

14 Aceh Jaya

15 Aceh Tamlang

16 Bener Meriah

17 Aceh Tenggara

18 Aceh Utara

19 Aceh Tengah

110 Gayo Lues

111 Pidie

112 Pidie Jaya

113 Aceh Barat Daya

114 Aceh Selatan

115 Aceh Singkil

116 Kota Sibulussalam

117 Nagan Raya

118 Aceh Timur

119 Kep. Simeuleu

120 Kota Banda Aceh

1

29,164,278,000

706,868,000

944,528,000

683,864,000

287,576,000

663,302,000

320,600,000

787,664,000

1,022,960,000

616,052,000

438,548,000

775,280,000

295,832,000

169,240,000

415,544,000

479,828,000

291,704,000

415,544,000

1,184,912,000

291,704,000

78,424,000


NOPROV/KELEMB/

KAB/KOTA


PNS



PERDAUU

PERDACAMPUR

PERBUP/WALIKOTA

NONKLMBG

1 2 3 4 5 6 721 Kota Sabang

122 Kota Lokseumawe

123 kota Langsa

1

JUMLAH I0 1 0 2 16 0 5

1,113 1.879 40,327,316,000

II SUMATERA UTARA

Bakorluh PPK

11 Deli Serdang

12 Karo

13 Pak Pak Bharat

14 Simalungun

15 Binjai Kota

16 Asahan

17 Samosir

18 Mandailing Natal

19 Kota Padang

Sidempuan1

10 Serdang Bedagal

111 Dairi

112 Batu bara

113 Humbang

Hasundutan 114 Langkat

115 Tebing Tinggi Kota

116 Tapanuli Utara

117 Toba Samosir

118 Medan Kota

119 Labuhan Batu

120 Pematang Siantar

Kota 1

90,808,000

86,680,000

115,576,000

33,070,050,000

45,400,000

755,600,000

445,400,000

527,600,000

217,400,000

527,600,000

217,400,000

527,600,000

217,400,000

445,400,000

45,400,000

217,400,000

45,400,000

45,400,000

45,400,000

522,950,000

45,400,000

45,400,000

45,400,000

45,400,000


NOPROV/KELEMB/

KAB/KOTA


PNS



PERDAUU

PERDACAMPUR

PERBUP/WALIKOTA

NONKLMBG

1 2 3 4 5 6 721 Tapanuli Selatan

122 Tapanuli Tengah

123 Sibolga Kota

124 Tanjung Balai Kota

125 Nias

126 Nias Selatan

127 Padang Lawas

128 Padang lawas Utara

129 Labuhan Batu Utara

130 Labuhan Batu

Selatan 131 Nias Barat

132 Nias Utara

133 Gunung Sitoli Kota

1

JUMLAH II 1 -

-

6

9

2

16

1,250 1,824

III SUMATERA BARAT

Distan TP & Bun Prov

11 Lima Puluh Kota

12 Pasaman

13 Solok

14 Tanah Datar

15 Pasaman Barat

16 Agam

17 Kep. Mentawai

18 Padang Pariaman

19 Pesisir Selatan

110 Sijunjung

1

755,600,000

45,400,000

45,400,000

45,400,000

682,700,000

45,400,000

445,400,000

217,400,000

217,400,000

217,400,000

45,400,000

45,400,000

45,400,000

40,954,100,000

10,698,180,000

701,336,000

460,952,000

797,684,000

412,792,000

345,368,000

739,892,000

66,040,000

485,720,000

388,024,000

660,056,000


NOPROV/KELEMB/

KAB/KOTA


PNS



PERDAUU

PERDACAMPUR

PERBUP/WALIKOTA

NONKLMBG

1 2 3 4 5 6 711 Bukit Tinggi Kota

112 Padang Kota

113 Padang Panjang Kota

114 Pariaman Kota

115 Payakumbuh Kota

116 Sawah Lunto Kota

117 Kota Solok

118 Dharmasraya

119 Solok Selatan

1

JUMLAH III -

1

-

2

5

2

10

884 700

IV SUMATERA SELATAN

Bakorluh PPK

11 Musirawas

12 Muara Enim

13 Ogan Komering Ilir

14 Ogan Ilir

15 OKU Timur

16 OKU Selatan

17 Pagar Alam Kota

18 Banyuasin

19 Ogan Kemering Ulu

110 Musi Banyuasin

111 Palembang Kota

112 Lahat

113 Empat Lawang

114 Prabumulih Kota

1

94,936,000

284,824,000

94,936,000

86,680,000

341,240,000

115,576,000

82,552,000

353,624,000

169,240,000

17,379,652,000

12,261,320,000

1,027,448,000

1,221,464,000

1,158,662,000

390,776,000

735,764,000

627,032,000

374,264,000

1,348,550,000

730,232,000

977,030,000

173,368,000

737,606,000

573,368,000

262,808,000


NOPROV/KELEMB/

KAB/KOTA


PNS



PERDAUU

PERDACAMPUR

PERBUP/WALIKOTA

NONKLMBG

1 2 3 4 5 6 715 Lubuk Linggau Kota

1

JUMLAH IV

1 -

-

9

4

-

2

1,263 670

V BANGKA BELITUNG

Bakorluh PPK

11 Bangka Barat

12 Bangka Selatan

13 Bangka Tengah

14 Bangka

15 Belitung

16 Belitung Timur

17 Pangkalpinang

1

JUMLAH V

1 -

-

-

2

1

4

69 132

VI JAMBI

Bakorluh & KP

11 Batanghari

12 Bungo

13 Merangin

14 Muaro Jambi

15 Sarolangun

16 Tanjung Jabung

Timur 17 Tanjung Jabung

Barat 18 Tebo

19 Kerinci

110 Jambi Kota

111 Kota Sungai Penuh

1

JUMLAH VI

1 -

-

6

5

-

-

849 363

222,904,000

22,822,596,000

2,570,432,000

45,400,000

217,400,000

217,400,000

217,400,000

45,400,000

45,400,000

45,400,000

3,404,232,000

5,537,350,000

419,672,000

1,114,136,000

944,888,000

543,512,000

767,384,000

680,696,000

693,080,000

791,270,000

923,888,000

349,496,000

320,600,000

13,085,972,000


NOPROV/KELEMB/

KAB/KOTA


PNS



PERDAUU

PERDACAMPUR

PERBUP/WALIKOTA

NONKLMBG

1 2 3 4 5 6 7

VII BENGKULU

Bakorluh Prov

11 Bengkulu Selatan

12 Muko-muko

13 Seluma

14 Bengkulu Kota

15 Rejang Lebong

16 Lebong

17 Kapahiang

18 Bengkulu Utara

19 Bengkulu Tengah

110 Kaur

1

JUMLAH VII

1 -

-

6

2

2

-

563 385

VIII LAMPUNG

Bakorluh PPK

11 Lampung Barat

12 Lampung Timur

13 Lampung Utara

14 Tanggamus

15 Tulang Bawang

16 Way Kanan

17 Bandar Lampung

Kota 18 Metro Kota

19 Lampung Selatan

110 Pasawaran

111 Lampung Tengah

1

8,308,164,000

522,950,000

445,400,000

522,950,000

217,400,000

445,400,000

445,400,000

445,400,000

372,500,000

217,400,000

217,400,000

12,160,364,000

14,567,191,000

740,734,000

1,070,974,000

872,830,000

769,630,000

1,018,792,000

565,516,000

114,576,000

510,448,000

931,504,000

217,776,000

761,296,000


NOPROV/KELEMB/

KAB/KOTA


PNS



PERDAUU

PERDACAMPUR

PERBUP/WALIKOTA

NONKLMBG

1 2 3 4 5 6 712 Pringsewu

113 Mesuji

114 Tulang Bawang

Barat1

JUMLAH VIII

1 -

-

8

2

-

4

928

735

IX R I A U

Bakorluh Prov

11 Kampar

12 Rokan Hulu

13 Bengkalis

14 Indragiri Hilir

15 Indragiri Hulu

16 Pelalawan

17 Rokan Hilir

18 Siak

19 Dumai Kota

110 Kuantan Singingi

111 Pekanbaru Kota

112 Kep. Meranti

1

JUMLAH IX

1 -

-

-

7

-

5

712 383

X KEPULAUAN RIAU

Dinas Pertanian Prov

1 1 Bintan

12 Natuna

13 Kota Batam

14 Karimun

15 Tanjung Pinang

1

1,006,408,000

254,928,000

164,112,000

23,566,715,000

9,056,736,000

527,600,000

372,500,000

217,400,000

527,600,000

372,500,000

45,400,000

45,400,000

217,400,000

45,400,000

45,400,000

217,400,000

45,400,000

11,736,136,000

602,514,000

217,400,000

45,400,000

45,400,000

45,400,000

45,400,000


NOPROV/KELEMB/

KAB/KOTA


PNS



PERDAUU

PERDACAMPUR

PERBUP/WALIKOTA

NONKLMBG

1 2 3 4 5 6 76 Lingga

17 Anambas

1

JUMLAH X -

-

1

-

1

-

6

38

16

XI BANTEN

Distan & Nak Prov

11 Lebak

12 Serang

13 Tangerang

14 Pandeglang

15 Tangerang Kota

16 Cilegon Kota

17 Kota Serang

18 Tangerang Selatan

1

JUMLAH XI -

-

1

1

2

1

4

282 425

XII DKI JAKARTA

Distan & Hut Prov

11 Jakarta Barat

12 Jakarta Pusat

13 Jakarta Selatan

14 Jakarta Timur

15 Jakarta Utara

16 Kep. Seribu

1

JUMLAH XII -

-

1

-

-

-

6

78 53

XIII JAWA BARAT

Distan TP Prov

11 Bekasi

1

45,400,000

45,400,000

1,092,314,000

7,260,813,000

498,468,000

483,720,000

417,672,000

864,456,000

76,424,000

76,424,000

80,552,000

68,168,000

9,826,697,000

1,616,934,000

43,400,000

43,400,000

43,400,000

43,400,000

43,400,000

43,400,000

1,877,334,000

38,214,712,000

525,600,000


NOPROV/KELEMB/

KAB/KOTA


PNS



PERDAUU

PERDACAMPUR

PERBUP/WALIKOTA

NONKLMBG

1 2 3 4 5 6 72 Bogor

13 Subang

14 Sukabumi

15 Cirebon

16 Ciamis

17 Majalengka

18 Bandung

19 Kuningan

110 Tasikmalaya Kota

111 Karawang

112 Depok Kota

113 Bekasi Kota

114 Bogor Kota

115 Bandung Barat

116 Purwakarta

117 Cianjur

118 Indramayu

119 Cirebon Kota

120 Garut

121 Bandung Kota

122 Kota Banjar

123 Tasikmalaya

124 Sumedang

125 Cimahi Kota

126 Sukabumi Kota

1

JUMLAH XIII -

1

-

6

6

2

12

2,200 1.748

520,950,000

215,400,000

753,600,000

525,600,000

753,600,000

753,600,000

370,500,000

520,950,000

43,400,000

525,600,000

43,400,000

43,400,000

43,400,000

43,400,000

43,400,000

525,600,000

525,600,000

43,400,000

753,600,000

43,400,000

43,400,000

43,400,000

525,600,000

43,400,000

43,400,000

46,531,312,000


NOPROV/KELEMB/

KAB/KOTA


PNS



PERDAUU

PERDACAMPUR

PERBUP/WALIKOTA

NONKLMBG

1 2 3 4 5 6 7

XIV JAWA TENGAH

Bakorluh PPK

11 Tegal

12 Tegal Kota

13 Pemalang

14 Batang

15 Pekalongan

16 Semarang

17 Kudus

18 Blora

19 Cilacap

110 Banyumas

111 Boyolali

112 Temanggung

113 Klaten

114 Karanganyar

115 Banjarnegara

116 Sragen

117 Pati

118 Grobogan

119 Purworejo

120 Kebumen

121 Wonosobo

122 Purbalingga

123 Brebes

124 Pekalongan Kota

1

45,027,272,000

1,138,504,000

274,192,000

689,356,000

671,440,000

638,416,000

881,608,000

164,112,000

778,408,000

1,105,480,000

674,608,000

881,608,000

1,035,304,000

571,408,000

1,080,712,000

860,968,000

1,221,064,000

914,632,000

856,840,000

881,608,000

1,051,816,000

672,844,000

1,097,224,000

869,224,000

69,168,000


NOPROV/KELEMB/

KAB/KOTA


PNS



PERDAUU

PERDACAMPUR

PERBUP/WALIKOTA

NONKLMBG

1 2 3 4 5 6 725 Kendal

126 Semarang Kota

127 Demak

128 Jepara

129 Kota Surakarta

130 Wonogiri

131 Sukoharjo

132 Rembang

133 Salatiga Kota

134 Kota Magelang

135 Magelang

1

JUMLAH XIV

1 -

-

11

4

15

5

2,369 2.757

XV D.I. YOGYAKARTA


1 Gunung Kidul

12 Bantul

13 Kulonprogo

14 Sleman

15 Yogyakarta Kota

1

JUMLAH XV

1 -

-

1

1

-

3

314 241

XVI JAWA TIMUR

Bakorluh

11 Pamekasan

12 Magetan

13 Probolinggo

14 Mojokerto

1

1,010,536,000

93,936,000

729,232,000

840,328,000

44,400,000

641,584,000

668,716,000

623,308,000

253,552,000

81,552,000

1,013,704,000

70,108,664,000

4,338,024,000

1,142,632,000

786,664,000

271,440,000

378,768,000

73,296,000

6,990,824,000

45,955,675,000

209,520,000

827,944,000

575,536,000

399,408,000


NOPROV/KELEMB/

KAB/KOTA


PNS



PERDAUU

PERDACAMPUR

PERBUP/WALIKOTA

NONKLMBG

1 2 3 4 5 6 75 Batu Kota

16 Malang

17 Ngawi

18 Trenggalek

19 Situbondo

110 Jember

111 Bondowoso

112 Bangkalan

113 Sumenep

114 Lumajang

115 Pasuruan

116 Pasuruan Kota

117 Probolinggo Kota

118 Lamongan

119 Tuban

120 Sampang

121 Gresik

122 Blitar Kota

123 Jombang

124 Mojokerto Kota

125 Sidoarjo

126 Malang Kota

127 Bojonegoro

128 Tulungagung

129 Kota Surabaya

130 Blitar

1

139,344,000

1,108,648,000

877,480,000

635,692,000

786,664,000

721,392,000

439,312,000

699,976,000

337,488,000

819,688,000

387,024,000

48,528,000

77,424,000

292,080,000

881,608,000

565,516,000

815,560,000

77,424,000

519,120,000

81,552,000

664,588,000

106,320,000

448,944,000

997,192,000

282,448,000

1,229,320,000


NOPROV/KELEMB/

KAB/KOTA


PNS



PERDAUU

PERDACAMPUR

PERBUP/WALIKOTA

NONKLMBG

1 2 3 4 5 6 731 Madiun

132 Ponorogo

133 Nganjuk

134 Madiun Kota

135 Pacitan

136 Kediri

137 Kediri Kota

138 Banyuwangi

1

JUMLAH XVI -

1

-

1

11

7

19

2,610 2.759

XVII BALI

Distan TP Prov

11 Bangli

12 Tabanan

13 Badung

14 Gianyar

15 Jembrana

16 Karangasem

17 Klungkung

18 Buleleng

19 Denpasar Kota

1

JUMLAH XVII -

-

1

1

-

2

6

670 230

XVIIIKALIMANTAN BARAT


1 Kapuas Hulu

12 Kubu Raya

13 Pontianak

1

681,100,000

1,063,240,000

436,560,000

44,400,000

296,208,000

922,888,000

106,320,000

519,120,000

66,078,251,000

7,186,710,000

235,400,000

480,900,000

56,400,000

235,400,000

56,400,000

56,400,000

56,400,000

56,400,000

56,400,000

8,476,810,000

10,249,650,000

480,900,000

480,900,000

235,400,000


NOPROV/KELEMB/

KAB/KOTA


PNS



PERDAUU

PERDACAMPUR

PERBUP/WALIKOTA

NONKLMBG

1 2 3 4 5 6 74 Sanggau

15 Sintang

16 Singkawang Kota

17 Sambas

18 Bengkayang

19 Ketapang

110 Kayong Utara

111 Landak

112 Pontianak Kota

113 Melawi

114 Sekadau

1

JUMLAH XVIII

1 -

-

3

7

-

4

700 436

XIXKALIMANTAN TENGAH

Bakorluh PPK

11 Kapuas

12 Pulang Pisau

13 Barito Utara

14 Barito Timur

15 Gunung Mas

16 Katingan

17 Kotawaringin Barat

18 Kotawaringin Timur

19 Lamandau

110 Murung Raya

111 Seruyan

112 Palangkaraya Kota

1

558,450,000

235,400,000

56,400,000

235,400,000

545,600,000

56,400,000

235,400,000

390,500,000

56,400,000

56,400,000

235,400,000

14,108,600,000

8,557,984,000

235,400,000

235,400,000

56,400,000

56,400,000

56,400,000

235,400,000

56,400,000

235,400,000

235,400,000

56,400,000

56,400,000

235,400,000


NOPROV/KELEMB/

KAB/KOTA


PNS



PERDAUU

PERDACAMPUR

PERBUP/WALIKOTA

NONKLMBG

1 2 3 4 5 6 713 Sukamara

114 Barito Selatan

1

JUMLAH XIX -

1

-

-

5

2

7

693

340

XXKALIMANTAN SELATAN

BAKORLUH PPK

11 Balangan

12 Banjar

13 Hulu Sungai Tengah

14 Hulu Sungai Utara

15 Tanah Bumbu

16 Tanah Laut

17 Tapin

18 Barito Kuala

19 Hulu Sungai Selatan

110 Kota Baru

111 Tabalong

112 Banjarbaru Kota

113 Banjarmasin Kota

1

JUMLAH XX

1 -

-

3

5

-

5

1,008 508

XXIKALIMANTAN TIMUR

Bakorluh & KP

11 Berau

12 Pasir

13 Bulungan

14 Kutai Barat

15 Kutai Kartanegara

1

56,400,000

235,400,000

10,600,584,000

14,081,525,000

56,400,000

791,100,000

558,450,000

235,400,000

235,400,000

558,450,000

235,400,000

235,400,000

468,050,000

56,400,000

56,400,000

56,400,000

56,400,000

17,681,175,000

9,446,472,000

235,400,000

235,400,000

56,400,000

56,400,000

545,600,000


NOPROV/KELEMB/

KAB/KOTA


PNS



PERDAUU

PERDACAMPUR

PERBUP/WALIKOTA

NONKLMBG

1 2 3 4 5 6 76 Kutai Timur

17 Malinau

18 Nunukan

19 Panajam Paser Utara

110 Samarinda Kota

111 Tarakan Kota

112 Balikpapan Kota

113 Bontang Kota

114 Tanah Tidung

1

JUMLAH XXI

1 -

-

-

7

-

7

769 344

XXII SULAWESI UTARA

Bakorluh PPK

11 Bolaang

Mongondow 12 Kep. Sangihe

13 Minahasa

14 Minahasa Selatan

15 Minahasa Tenggara

(MITRA)1

6 Kota Kotamobagu

17 Bolaang

Mongondow Utara 18 Kep. Talaud

19 Kep. Siau

Tagulandang Biaro (SITARO) 1

10 Minahasa Utara

111 Tomohon Kota

112 Bitung Kota

113 Manado Kota

114 Bolmong Timur

1

235,400,000

56,400,000

235,400,000

235,400,000

235,400,000

56,400,000

56,400,000

56,400,000

56,400,000

11,799,272,000

7,091,930,000

559,450,000

792,100,000

792,100,000

792,100,000

481,900,000

481,900,000

481,900,000

481,900,000

481,900,000

481,900,000

236,400,000

481,900,000

236,400,000

236,400,000


NOPROV/KELEMB/

KAB/KOTA


PNS



PERDAUU

PERDACAMPUR

PERBUP/WALIKOTA

NONKLMBG

1 2 3 4 5 6 715 Bolmong Selatan

1

JUMLAH XXII

1 -

-

11

2

2

-

735 210

XXIII GORONTALO

Bakorluh PPK

11 Boalemo

12 Bone Bolango

13 Gorontalo

14 Gorontalo Utara

15 Gorontalo Kota

16 Pohuwato

1

JUMLAH XXIII

1 -

-

4

2

-

-

254 172

XXIV SULAWESI TENGAH

BAKORLUH PPK

11 Buol

12 Banggai Kepulauan

13 Donggala

14 Morowali

15 Parigi Mauntong

16 Poso

17 Toli- Toli

18 Tojo Una-una

19 Palu Kota

110 Banggai

111 Sigi

1

JUMLAH XXIV

1 -

-

7

4

-

-

767 444

XXVSULAWESI TENGGARA

236,400,000

14,346,580,000

3,826,952,000

391,500,000

326,800,000

792,100,000

481,900,000

481,900,000

391,500,000

6,692,652,000

7,032,472,000

869,818,000

848,236,000

1,398,970,000

737,530,000

602,736,000

840,688,000

577,296,000

439,920,000

363,600,000

1,119,130,000

481,900,000

15,312,296,000


NOPROV/KELEMB/

KAB/KOTA


PNS



PERDAUU

PERDACAMPUR

PERBUP/WALIKOTA

NONKLMBG

1 2 3 4 5 6 7BAKORLUH PPK

11 Kolaka

12 Konawe Selatan

13 Konawe

14 Konawe Utara

15 Bau-Bau Kota

16 Buton

17 Buton Utara

18 Kolaka Utara

19 Muna

110 Kendari Kota

111 Bombana

112 Wakatobi

1

JUMLAH XXV

1 -

-

7

3

-

2

646 520

XXVI SULAWESI SELATAN

Bakorluh PPK

11 Bantaeng

12 Barru

13 Jeneponto

14 Maros

15 Pinrang

16 Sidenreng Rappang

17 Sinjai

18 Soppeng

19 Takalar

110 Wajo

1

11,665,248,000

481,900,000

481,900,000

481,900,000

481,900,000

57,400,000

236,400,000

236,400,000

481,900,000

57,400,000

481,900,000

481,900,000

236,400,000

15,862,548,000

25,338,971,000

235,900,000

235,900,000

235,900,000

235,900,000

481,400,000

235,900,000

235,900,000

235,900,000

235,900,000

235,900,000


NOPROV/KELEMB/

KAB/KOTA


PNS



PERDAUU

PERDACAMPUR

PERBUP/WALIKOTA

NONKLMBG

1 2 3 4 5 6 711 Selayar

112 Bone

113 Bulukumba

114 Enrekang

115 Gowa

116 Luwu

117 Luwu Timur

118 Luwu Utara

119 Pangkajene

Kepulauan 120 Tana Toraja

121 Makassar Kota

122 Pare-Pare Kota

123 Kota Palopo

124 Tanah Toraja Utara

1

JUMLAH XXVI

1 -

-

3

16

1

4

1,825 955

XXVII SULAWESI BARAT

Bakorluh PPK

11 Mamuju

12 Polewari Mandar

13 Majene

14 Mamasa

15 Mamuju Utara

1

JUMLAH XXVII

1 -

-

1

4

-

-

375 170

XXVIIINUSA TENGGARA BARAT

BAKORLUH PPK1

1 Lombok Barat1

2 Lombok Timur1

235,900,000

481,400,000

235,900,000

56,900,000

56,900,000

235,900,000

481,400,000

235,900,000

235,900,000

235,900,000

56,900,000

56,900,000

235,900,000

235,900,000

31,021,071,000

4,630,200,000

235,900,000

235,900,000

235,900,000

481,400,000

235,900,000

6,055,200,000

14,622,072,000

235,900,000

481,400,000


NOPROV/KELEMB/

KAB/KOTA


PNS



PERDAUU

PERDACAMPUR

PERBUP/WALIKOTA

NONKLMBG

1 2 3 4 5 6 73 Bima Kota

14 Sumbawa Barat

5 Mataram Kota1

6 Bima1

7 Dompu

18 Lombok Tengah

19 Sumbawa

110 Lombok Utara

1

JUMLAH XXVIII 1

-

-

5

4

-

1

795

625

XXIXNUSA TENGGARA TIMUR

Badan KP dan Penyuluhan

11 Timor Tengah Utara

12 Sumba Timur

13 Sikka

14 Lembata

15 Nagekeo

16 Kupang

17 Timor Tengah

Selatan 18 Kupang Kota

19 Belu

110 Sumba barat

111 Sumba Barat Daya

112 Sumba Tengah

113 Alor

114 Ende

115 Flores Timur

116 Manggarai

117 Manggarai Barat

118 Manggarai Timur

1

235,900,000

1 481,400,000

235,900,000

481,400,000

235,900,000

481,400,000

481,400,000

56,900,000

18,029,572,000

15,389,044,000

664,664,000

864,184,000

682,808,000

640,472,000

628,376,000

1,075,864,000

873,284,000

338,072,000

942,872,000

356,216,000

253,400,000

392,504,000

604,184,000

785,624,000

616,280,000

670,712,000

628,376,000

483,224,000


NOPROV/KELEMB/

KAB/KOTA


PNS



PERDAUU

PERDACAMPUR

PERBUP/WALIKOTA

NONKLMBG

1 2 3 4 5 6 719 Ngada

120 Rote-Ndao

121 Sabu Raijua

1

JUMLAH XXIX

1 -

-

2

16

1

2

1,177 1.008

XXX MALUKU

Bakorluh PPK

11 Buru

12 Maluku Tengah

13 Maluku Tenggara

14 Maluku Tenggara

Barat 15 Ambon Kota

16 Seram Bagian Timur

17 Seram Bagian Barat

18 Kepulauan Aru

19 Buru Selatan

110 Kota Tual

111 Maluku Barat Daya

1

JUMLAH XXX

1 -

-

-

4

-

7

384

202

XXXI MALUKU UTARA

Bakorluh PPK

11 Halmahera Tengah

12 Halmahera Utara

13 Ternate Kota

14 Halmahera Barat

15 Halmahera Selatan

16 Halmahera Timur

1

531,608,000

319,928,000

68,900,000

27,810,596,000

5,645,232,000

68,900,000

253,400,000

68,900,000

68,900,000

68,900,000

253,400,000

253,400,000

68,900,000

253,400,000

68,900,000

68,900,000

7,141,132,000

3,797,672,000

428,792,000

555,800,000

664,600,000

803,704,000

604,120,000

195,908,000


NOPROV/KELEMB/

KAB/KOTA


PNS



PERDAUU

PERDACAMPUR

PERBUP/WALIKOTA

NONKLMBG

1 2 3 4 5 6 77 Kepulauan Sula

18 Tidore Kepulauan

Kota 19 Kep. Morotai

1

JUMLAH XXXI

1 -

-

4

1

1

3

270

252

XXXII PAPUA BARAT

Bakorluh dan KP

11 Manokwari

12 Sorong Kota

13 Sorong

14 Teluk Bintuni

15 Teluk Wondama

16 Sorong Selatan

17 Raja Ampat

18 Fak-Fak

19 Kaimana

110 Tambrauw

111 Maybrat

1

JUMLAH XXXII

1 -

-

-

1

-

10

334 217

XXXIII PAPUA

Distan dan KP

11 Pegunungan Bintang

12 Timika

13 Merauke

14 Keerom

15 Yopen

16 Boven Digul

1

141,476,000

852,088,000

68,900,000

8,113,060,000

5,597,732,000

68,900,000

68,900,000

68,900,000

68,900,000

68,900,000

68,900,000

68,900,000

253,400,000

68,900,000

68,900,000

68,900,000

6,540,132,000

6,578,026,000

592,024,000

316,868,000

537,656,000

749,272,000

483,224,000

604,120,000


NOPROV/KELEMB/

KAB/KOTA


PNS



PERDAUU

PERDACAMPUR

PERBUP/WALIKOTA

NONKLMBG

1 2 3 4 5 6 77 Jayapura Kota

18 Yahukimo

19 Waropen

110 Mamberamo Raya

111 Supiori

112 Sarmi

113 Puncak Jaya

114 Paniai

115 Tolikara

116 Mappi

117 Jayawijaya

118 Jayapura

119 Biak Numfor

120 Asmat

121 Nabire

122 Dogiyai

123 Lanny Jaya

124 Maberamo Tengah

125 Nduga

126 Puncak

127 Yalimo

128 Deiyai

129 Intan Jaya

1JUMLAH XXXIII

- -

1

5

3

2

19

590 470

TOTAL: 23 5 5 115 161 43 178

27,514 22.163622,750,629,000

195,908,000

123,332,000

585,976,000

68,900,000

111,236,000

135,428,000

111,236,000

74,948,000

105,188,000

398,552,000

537,656,000

1,081,912,000

365,252,000

226,148,000

682,808,000

68,900,000

68,900,000

68,900,000

68,900,000

68,900,000

68,900,000

68,900,000

68,900,000

15,216,870,000


Kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Aspek Teknis dan Keuangan dalam pemanfaatan

THL-TB Penyuluh Pertanian

Kewenangan Pusat1.

a. Aspek Teknis

b. Aspek Keuangan

1). Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian cq. Pusat Penyuluhan Pertanian menyusun draf keputusan Menteri Pertanian berdasarkan endasi kinerja baik THL-TB Penyuluh Pertanian dari Bupati/Walikota, setelah dilakukan Verifikasi.

2). Melaksanakan Pengawalan dan Pendampingan sesuai Permentan 26 tahun 2010tentang Pembinaan dan Pengawalan THL-TB Penyuluh Pertanian.

1). Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian mengalokasikan anggaran THL-TB Penyuluh Pertanian tahun 2011 sesuai dengan surat keputusan Menteri Pertanian tentang pembaharuan kontrak THL-TB Penyuluh Pertanian.

2). Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian segera melakukan koordinasi dengan BRI Pasar Minggu perihal penyaluran dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian yang semula dilaksanakan di Pusat, tahun 2011 dialihkan ke Satuan Kerja Pelaksana Dana Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

3). Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian melakukan monotoring dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan honor dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian.

4). Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian menyusun PetunjukPelaksanaan Penggunaan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2011.


2. Kewenangan Provinsi

a. Aspek Teknis

1). Gubernur membuat surat kepada Bupati/Walikota untuk menerbitkan SK Penempatan THL-TB Penyuluh Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian.

2). Penetapan pemberhentian THL-TB Penyuluh Pertanian yang berkinerja tidak baik, dilakukan oleh pejabat pembina di Sekretariat Bakorluh/kelembagaan yang menangani penyuluhan setelah mendapatkan rekomendasi dari BP4K/kelembagaan yang menangani penyuluhan di kabupaten/kota. Selanjutnya hasil penetapan pemberhentian THL-TBPP tersebut dilaporkan ke Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, c.q Pusat Penyuluhan Pertanian.

3). Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker Dana Dekonsentrasi Provinsi melakukan pemberhentian pembayaran honor dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian, menindaklanjuti penetapan pemberhentian THL-TBPP yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina di Sekretariat Bakorluh/ kelembagaan yang menangani penyuluhan di provinsi

4). Satker Dana Dekonsentrasi Provinsi melaporkan perkembangan jumlah dan status THL-TB Penyuluh Pertanian di wilayah kerjanya, setiap tiga bulan sekali ke Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, cq Pusat Penyuluhan Pertanian.

5). Sekretariat Bakorluh/Kelembagaan yang menangani penyuluhan di provinsi menyusun THL-TBPP yang berisi data nama, nomor tes, tingkat pendidikan, jurusan, jenis kelamin, alamat, nomor rekening, nomor handphone, kabupaten/kota, wilayah kerja.

b. Aspek Keuangan

1). Satker Dekonsentrasi Provinsi melakukan koordinasi dengan perbankan /BRI di provinsi perihal penyaluran honor dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian, paling lambat Desember 2010.

2). Satker Dekonsentrasi Provinsi mencairkan honor bagi THL-TB Penyuluh Pertanian ke rekening THL-TB Penyuluh Pertanian yang disalurkan melalui BRI Provinsi setiap bulan dilakukan paling lambat minggu pertama untuk setiap bulannya setelah menerima laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan THL-TB Penyuluh Pertanian periode 1 bulan sebelumnya.

database


3. Kewenangan Kabupaten/Kota :

KONTRAK KERJA

a. Aspek Teknis

1). Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan (BP3K)/kelembagaan yang menangani penyuluhan di Kecamatan melakukan pengamatan dan melaporkan kinerja THL-TBPP kepada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K)/kelembagaan yang menangani penyuluhan di kabupaten/kota.

2). BP4K/kelembagaan yang menangani penyuluhan di kabupaten/kota:

a) menyampaikan laporan kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian yang berkinerja baik dan berkinerja tidak baik ke Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi (Bakorluh)/kelembagaan yang menangani penyuluhan provinsi;

b) menyusun rencana penempatan THL-TBPP untuk ditetapkan wilayah kerjanya oleh Bupati/Walikota. Nama THL-TBPP yang ditetapkan harus sesuai dengan nama yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian;

c) melaporkan perkembangan jumlah dan status THL-TB Penyuluh Pertanian di wilayah kerjanya, setiap tiga bulan sekali (Maret, Juni, September, Desember) ke Bakorluh, pada minggu ketiga bulan ketiga.

b. Aspek Keuangan

BP4K/kelembagaan yang menangani penyuluhan di kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan BRI kabupaten/kota, apabila terjadi dalam kelancaran penyaluran honor dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian.

Tenaga Harian Lepas (THL)Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian mempunyai kewajiban untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku terkait dengan pensasi kerja yakni besarnya honorarium, BOP, dan Percontohan yang menjadi haknya dengan cara membuat kontrak kerja antara THL-TB PP dengan Kuasa Pengguna Anggaran di satker provinsi.

juklak dekon pertanian.pdf

Documents