buku petunjuk dekon proper 2014

8/19/2019 Buku Petunjuk Dekon PROPER 2014

1/140

Petunjuk Teknis 2014Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam

Pengelolaan Lingkungan Hidup(PROPER)


2/140

Petunjuk Teknis Program PenilaianPeringkat Kinerja Perusahaan dalamPengelolaan Lingkungan Hidup

(PROPER)

2014


3/140

DAFTAR ISI

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan ..................................................................... 4

A. Latar Belakang .................................................................... 4

B. Tujuan .................................................................................. 5

C. Ruang Lingkup ................................................................... 5

BAB II Mekanisme Pelaksanaan Proper Dekonsentrasi 2014... 6

BAB III Tahap Persiapan .............................................................. 9

A. Penyusunan Tim Pelaksana PROPER ............................ 9

B. Penguatan Kapasitas ......................................................... 9

C. Sosialisasi ............................................................................ 10

BAB IV Inspeksi Lapangan dan Supervisi ................................. 12

A. Pengumpulan Data Awal ................................................. 12

B. Pelaksanaan Inspeksi ........................................................C. Penyusunan Berita Acara..................................................

1213

D. Penyusunan Laporan Inspeksi ........................................ 13

E. Supervisi ............................................................................. 15

BAB V Pemeringkatan .................................................................. 17

A. Penyusunan Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER(Rapor) Sementara .............................................................

17

B. Pemberitahuan Hasil Peringkat Sementara ................... 18


4/140

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, Petunjuk TeknisKegiatan Dekonsentrasi Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3,Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui Program PROPER,

Tahun 2014 dapat kami susun tepat pada waktunya.

Dalam rangka menjawab pengelolaan lingkungan yang lebih baik, Deputi

Pengendalian Pencemaran Lingkungan mengupayakan perencanaan program dan

kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan KualitasAir dan Udara Skala Nasional melalui Program PROPER, dapat dilaksanakansecara terarah dan terukur oleh Pemerintah Provinsi sesuai sasaran kinerjaKementerian Lingkungan Hidup.

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi dalammelaksanakan kegiatan dekonsentrasi di daerah dalam upaya meningkatkan

ketaatan perusahaan terhadap lingkungan hidup dan menjaga agar pencemaran

lingkungan hidup dapat dicegah sejak dini.

Akhir kata kami berharap Petunjuk Teknis ini bermanfaat bagi para pihak dalammengupayakan perbaikan kualitas lingkungan demi terwujudnya pembangunanyang berkelanjutan. Saran dan masukan terhadap Petunjuk Teknis ini akan sangatbermanfaat dalam meningkatkan kinerja PROPER.

Jakarta, Februari 2014Deputi MENLH BidangPengendalian PencemaranLi k


5/140

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraanPemerintahan di Indonesia, pada hakekatnya dimaknai sebagai bentuk kepedulianPemerintah Pusat terhadap Daerah melalui pendelegasian kewenangan yangdimiliki dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah agar

terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan utama penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas perbantuan adalah untukmempercepat kesejahteraan masyarakat di daerah, sebagaimana dimaksud dalamkonsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,serta penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasidan Tugas Pembantuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah menetapkan urusan bidanglingkungan hidup yang menjadi Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsidan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kriteria eksternal, akuntabilitas danefisiensi.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup, Menteri

memandang perlu untuk menyelenggarakan dekonsentrasi bidang lingkunganhidup kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.

Dekonsentrasi bidang lingkungan hidup tersebut diharapkan dapat meningkatkan


6/140

B. Tujuan

Tujuan petunjuk teknis ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi institusipengelola lingkungan hidup tingkat Provinsi dalam melaksanakan tugasdekonsentrasi PROPER.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis dekonsentrasi ini memuat langkah-langkah dan standar teknispelaksanaan PROPER di Provinsi. Petunjuk teknis terdiri dari BAB I Pendahuluan

yang menjelaskan mekanisme umum Dekonsentrasi Pengawasan PelaksanaanPengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasionalmelalui PROPER. BAB II Mekanisme Pelaksanaan Dekonsentrasi Proper 2014, BABIII menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk persiapan

pelaksanaan PROPER. BAB IV menjelaskan tentang mekanisme dan prosedurpelaksanaan inspeksi lapangan dan supervisi. Langkah setelah inspeksi lapangan

dan supervisi dijelaskan dalam BAB V tentang Pemeringkatan. Salah satu tugasdekonsentrasi adalah peningkatan kapasitas Kabupaten/Kota. Langkah-langkah

peningkatan kapasitas di jelaskan pada Bab VI. Sedangkan Bab VII menjelaskantentang Jadwal Pelaksanaan dan selanjutnya pada Bab VIII dijelaskan tentangEvaluasi & Pelaporan. Untuk kepraktisan buku ini, maka Lampiran-lampirandipisahkan dari Buku Petunjuk Teknis.


7/140

BAB IIMEKANISME PELAKSANAAN DEKONSENTRASI PROPER 2014

Pada periode penilaian PROPER tahun 2013-2014, Kementerian Lingkungan Hidupmenargetkan akan melakukan evaluasi kinerja lingkungan terhadap 1911perusahaan dengan ketentuan:a. 1087 perusahaan pengawasan penaatan dilakukan oleh 30 provinsi;b. 239 perusahaan pengawasan penaatan dilakukan oleh Kementerian

Lingkungan Hidup;c. 585 perusahaan yang memperoleh peringkat taat dalam 3 periode PROPER

terakhir, atau memperoleh peringkat lebih dari yang dipersyaratkan dalam 1periode PROPER terakhir pengawasan penaatan dilakukan oleh Kementerian

Lingkungan Hidup melalui mekanisme self assesment;d. Pengawasan dan usulan peringkat Biru, Merah dan Hitam dilakukan oleh 30

Provinsi dan Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup;e. Penilaian Hijau dan Emas dilakukan oleh Tim Teknis PROPER Kementerian

Lingkungan Hidup;f. Penetapan peringkat dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup.

Penetapan provinsi yang berperan serta pada pelaksanaan Dekonsentrasi PROPER2014 telah ditentukan melalui Rapat Pertemuan dengan Kepala Badan LingkunganHidup Provinsi atau yang melawakili. Pada pertemuan tersebut telah disetujui

jumlah dan nama perusahaan yang akan dilakukan pengawasan penaatan oleh 30Provinsi. Untuk memperbaharui data perusahaan yang mutakhir, Deputi Bidang

Pengendalian Pencemaran Lingkungan telah mengirimkan surat No. B-566

/Dep.II/LH/PDAL/01/ 2014 Perihal usulan peserta proper 2014. Seluruh provinsitelah memberikan respon dengan rekapitulasi jumlah industri yang diusulkansebagai berikut:


8/140

No. PROVINSI JUMLAH16 Kep. Bangka Belitung 4117 Kepulauan Riau 1518 Lampung 7219 Maluku 2720 NTB 3021 Papua Barat 822 Riau 5223 Sulawesi Barat 624 Sulawesi Selatan 4925 Sulawesi Tengah 2426 Sulawesi Tenggara 1527 Sulawesi Utara 4028 Sumatera Barat 2829 Sumatera Selatan 5530 Sumatera Utara 57

TOTAL 1087Keterangan : MPJ = Sektor Manufaktur Prasarana Jasa; PEM = Sektor Pertambangan Energi Migas; AGRO = Sektor

Agroindustri

Dekonsentrasi PROPER dilaksanakan dengan melaksanakan 4 tahapanpelaksanaan PROPER sebagai berikut :

1. Persiapan;2. Inspeksi Lapangan dan Supervisi;3. Pemeringkatan Penaatan;4. Peningkatan Kapasitas.


9/140

Dalam melaksanakan dekonsentrasi PROPER terdapat beberapa prinsip dasar yangdigunakan sebagai pedoman pelaksanaannya. Salah satu prinsip dasar adalah

pelaksanaan PROPER yang didekonsentrasikan kepada 31 Provinsi tersebut di atas,Kriteria Penilaian PROPER dan Mekanisme Pelaksanaan PROPER wajib mengikutiketentuan PROPER Kementerian Lingkungan Hidup.

Untuk menjamin kredibilitas dan akuntabilitas pelaksanaan PROPER, semuaaparat yang terlibat dalam pelaksanaan PROPER wajib melaksanakan etikaPejabat Pengawas Lingkungan Hidup, yakni:

1. Menaati semua ketentuan disiplin dan sumpah pegawai negeri;

2. Menghindari setiap pertentangan kepentingan karena faktor finansial ataukepentingan lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan;

3. Berkomunikasi secara sopan dan profesional dengan petugas dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;

4. Menguasai dan menerapkan konsep K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)selama melaksanakan pengawasan;

5. Melaporkan fakta-fakta hasil pengawasan secara lengkap, akurat, dan obyektif;6. Selalu berupaya meningkatkan pengetahuan profesional dan keterampilan

teknis;7. Berpenampilan pantas termasuk mengenakan pakaian dan peralatan pelindung

untuk keselamatan kerja;8. Melengkapi diri dengan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan

pengawasan yang mudah dibawa untuk menghindari hutang budi terhadapusaha dan atau kegiatan.


10/140

BAB IIITAHAP PERSIAPAN

Tahap persiapan pada dasarnya adalah persiapan untuk melaksanakan kegiatanPROPER selanjutnya. Perangkat lunak seperti Kriteria Penilaian, perusahaan yangakan di PROPER, Sumberdaya manusia yang akan melaksanakan PROPER perludisiapkan agar pelaksanaan PROPER sesuai dengan target dan jadwal yangditetapkan. Adapun langkah-langkah tahap persiapan antara lain adalah:

A. Penyusunan Tim Pelaksana PROPER

Tahap pertama dalam persiapan pelaksanaan dekonsentrasi PROPER 2014 adalahmelakukan penyusunan Tim Pelaksana PROPER Provinsi. Langkah-langkah

penyusunan tim adalah sebagai berikut :

1. Kepala Institusi Lingkungan Hidup Provinsi menetapkan susunan TimPelaksana PROPER Provinsi dalam suatu surat keputusan dengan susunan

sebagai berikut:

a. Ketua Tim Pelaksana PROPER, adalah Kepala Bidang yang menanganipengawasan.

b. Sekretariat Tim Pelaksana PROPER Provinsi:

1) Staf administrasi yang bertugas menyelesaikan urusan administrasi dankeuangan.

2) Tim Pengolah Data yang bertugas mengelola data hasil pengawasanlapangan dan menyiapkan Rapor, Tim Pengolah Data harus menguasaikomputer terutama aplikasi Ms Word dan Ms Excel.

c. Tim Inspeksi PROPER Provinsi, adalah pejabat pengawas lingkungan hidup


11/140

Selatan, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Maluku, NTB, Riau, Sulawesi Selatan,Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera

Utara dan Papua.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penguatan kapasitas danpenyegaran dengan ketentuan:

Penguatan Kapasitas Petugas Inspeksi PROPER ProvinsiSekretariat PROPER Provinsi menyelenggarakan penguatan kapasitas sumberdaya

manusia kepada Petugas Inspeksi PROPER Provinsi atau Petugas Inspeksi

Kabupaten/Kota dengan ketentuan :

1. Melibatkan Tim teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dalampelaksanaan penguatan kapasitas PROPER.

2. Sekretariat PROPER Provinsi mengkoordinasikan pelaksanaan penguatankapasitas dan menerbitkan sertifikat kelulusan penguatan kapasitas bagi PetugasInspeksi PROPER Provinsi.

3. Sertifikat Petugas Inspeksi PROPER didasarkan atas uji kompetensi dan tingkatkehadiran peserta dalam kegiatan peningkatan kapasitas.

4. Petugas Inspeksi PROPER Provinsi yang telah memperoleh sertifikat dapat

melakukan peningkatan kapasitas kepada Petugas Inspeksi PROPERKabupaten/Kota dengan menggunakan muatan materi yang ditetapkan olehTim Teknis PROPER KLH.

Output kegiatan:

1. Jumlah orang yang mengikuti penyegaran PROPER dan penguatan kapasitas;2. Jumlah orang yang mendapat sertifikat penguatan kapasitas PROPER;3. Laporan pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas PROPER;


12/140

melalui berbagai metode seperti pencetakan dan penyebaran leaflet dan booklet,seminar dan workshop, dan kegiatan dengan media massa.

Output:1. Jumlah perusahaan yang memperoleh sosialisasi;2. Jumlah peserta sosialisasi;3. Laporan Pelaksanaan kegiatan sosialisasi.


13/140

BAB IVINSPEKSI LAPANGAN DAN SUPERVISI

A. Pengumpulan Data Awal

Pengumpulan data awal bertujuan mengumpulkan informasi awal, yangdigunakan untuk menyusun strategi inspeksi lapangan. Persiapan yang baikdengan informasi awal yang lengkap merupakan faktor penentu utamapelaksanaan inspeksi yang efektif dan efisien.

Pengumpulan data awal dilaksanakan dengan ketentuan :1. Petugas Inspeksi PROPER Provinsi mengumpulkan data awal berupa :

a. Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Hasil Evaluasi KinerjaPenaatan PROPER bagi perusahaan yang telah diperingkat periode penilaian

sebelumnya.

b. Laporan Pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL.

c. Laporan Pelaksanaan Izin.

d. Profil Perusahaan yang memuat informasi dasar seperti nama dan alamatperusahaan, kapasitas produksi atau jasa, proses produksi atau jasa, upayapengendalian penemaran yang dilakukan dan upaya penanganan limbah B3.

2. Petugas Inspeksi PROPER Provinsi dapat mengumpulkan data dengankuisioner untuk perusahaan baru dan menyampaikan hasil kuesioner kepada

Sekretariat PROPER.

Output:Data kuesioner yang telah diisi oleh perusahaan.


14/140

3. Tim Inspeksi lapangan harus dilengkapi dengan surat tugas dengan ketentuan:a. Nama petugas tim inspeksi lapangan harus sesuai dengan yang tercantum

dalam SK Tim Inspeksi PROPER Provinsi.b. Nama petugas yang menandatangani Berita Acara Hasil PengawasanPROPER harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam surat tugas.

4. Pelaksanaan inspeksi yang dilakukan harus mengacu pada panduan inspeksiPROPER.

5. Pelaksanaan inspeksi dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

a. Tahap I : April - Mei;

b. Tahap II : Mei - Juli.

6. Pada setiap akhir tahap inspeksi, Petugas Inspeksi PROPER Provinsi sudah

harus menyelesaikan inspeksi dengan target sebagai berikut :

Tabel 2. Tahapan Inspeksi

TAHAP

INSPEKSI

TARGET

INSPEKSI

KETERANGAN

I 30 %II 100 %

7. Tim Pelaksana PROPER Provinsi wajib melaporkan kemajuan pelaksanaaninspeksi kepada Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup setiapbulan.

8. Pengujian sampel air limbah wajib dilakukan oleh laboratorium yangterakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur.

9. Lokasi pengambilan sampel air limbah wajib dilakukan pada titik penaatan.

10. Seluruh biaya pelaksanaan inspeksi ditanggung oleh biaya APBN Kementerian

Lingkungan Hidup melalui dana dekonsentrasi.


15/140

6) Kinerja penaatan dalam pengendalian kerusakan lingkungan (khususuntuk kegiatan pertambangan);

d.

Bagian 2 memuat :1) Foto-foto hasil pengawasan lapangan;2) Lampiran data Swa Pantau yang dilaporkan usaha dan atau kegiatan

yang dinilai;3) Lampiran hasil Pengisian Daftar Isian penilaian Pengelolaan Limbah B3;4) Lampiran hasil Pengisian Daftar Isian Penilaian Kriteria Potensi

Kerusakan Lahan (khusus untuk kegiatan pertambangan).

2. Format Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER sesuai lampiran I.

3. Kinerja penaatan pengendalian pencemaran air dan udara dihitung berdasarkanmatriks penaatan sesuai lampiran II;

4. Jika perusahaan menolak untuk dilakukan pengawasan, Tim Inspeksi Lapanganwajib membuat Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPER sesuai lampiranIII.

5. Sekretariat PROPER Provinsi wajib mendokumentasikan secara sistematis

Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara PenolakanPengawasan PROPER. Sekretariat PROPER Provinsi wajib mendokumentasikanBerita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Penolakan

Pengawasan PROPER dalam bentuk data elektronik (scan) selain tetapmendokumentasikan berkas dalam bentuk manual (hard copy).

6. Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER wajib disampaikan kepada Sekretariat

PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dapat berupa data elektronik (soft

copy) maupun manual (hard copy).7. Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup mempunyai hak penuh

untuk mengakses dokumentasi Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER danBerita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Penolakan


16/140

D. Penyusunan Laporan Inspeksi

Laporan inspeksi adalah laporan Tim Inspeksi lapangan kepada atasan masing-masing untuk melaporkan hasil pengawasannya sehingga atasan dapat segeramengambil tindakan jika ditemukan hasil pengawasan yang berpotensi atau telahmelanggar peraturan lingkungan hidup dan berpotensi atau telah menyebabkanterjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pada setiap akhir kunjungan inspeksi lapangan, petugas inspeksi wajibmenyelesaikan laporan inspeksi berupa ringkasan ketaatan perusahaan dalam

aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaanlimbah B3, dan pengendalian kerusakan lingkungan (khusus kegiatanpertambangan) serta hal-hal yang perlu mendapat perhatian kepada atasan masing-masing dengan dilampiri oleh:

a. Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER.

b. Foto-foto hasil pengawasan lapangan.

c. Data Swapantau (dalam form berita acara) yang dilaporkan usaha dan ataukegiatan yang dinilai.

d. Data hasil pengambilan sampel oleh Tim Pelaksana PROPER Provinsi1.

e. Hasil Pengisian Daftar Isian penilaian Pengelolaan Limbah B3 (dalam form beritaacara).

f. Hasil Pengisian Daftar Isian Penilaian Kriteria Potensi Kerusakan Lahan.

g. Data Perhitungan Beban Pencemaran.

Laporan inspeksi wajib didokumentasikan oleh Sekretariat Tim Pelaksana PROPER

Provinsi secara sistematis sehingga mudah ditelusuri. Tim Teknis PROPERKementerian Lingkungan Hidup memiliki hak penuh untuk mengakses laporaninspeksi ini.


17/140

1. Tim Pelaksana PROPER Provinsi menyiapkan materi supervisi sebagai berikut :a. Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Penolakan

Pengawasan PROPER beserta lampirannya.b. Laporan hasil inspeksi.c. Data-data kualitas air limbah, emisi dan pengelolaan limbah B3. d. Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara. Format dan

ketentuan tentang Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementaramengacu kepada Sub Bab Penyusunan Hasil Evaluasi Kinerja PenaatanPROPER (Rapor) Sementara pada bagian selanjutnya petunjuk teknis ini.

2. Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup melakukan supervisiterhadap proses penyusunan Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPERSementara.

3. Tim Pelaksana PROPER Provinsi bersama dengan Tim Teknis PROPERKementerian Lingkungan Hidup menyusun Rekapitulasi Status Penaatan AwalPerusahaan (Lampiran V) dan Berita Acara Supervisi.

4. Tim Pelaksana PROPER Provinsi melaporkan hasil supervisi kepada KepalaInstansi Lingkungan Hidup Provinsi, sedangkan Tim Teknis PROPERKementerian Lingkungan Hidup melaporkan hasil supervisi kepada Ketua TimTeknis PROPER melalui Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup.

5. Sekretariat PROPER Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup wajibmendokumentasikan Laporan Hasil Supervisi.

Output kegiatan:1. Kumpulan Hasil Inspeksi.

2. Draft Hasil Evaluasi Kinerja PenaatanPROPER Sementara.


18/140

BAB VPEMERINGKATAN

A. Penyusunan Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER (Rapor) Sementara

Langkah pertama untuk pemeringkatan adalah penyusunan Rapor sementara. Pada

tahapan ini sebenarnya adalah tahapan untuk memutakhirkan Draft Hasil EvaluasiKinerja Penaatan PROPER Sementara yang telah disusun pada saat supervisidengan memasukkan data-data pemantauan dan neraca limbah B3 yang terbaru.

Adapun pelaksanaan penyusunan Rapor Sementara dilakukan dengan ketentuan :

1. Petugas inspeksi PROPER wajib menyelesaikan Rapor Sementara berdasarkanBerita Acara Hasil Pengawasan PROPER, foto-foto hasil pengawasan lapangan,Data Swa Pantau yang dilaporkan perusahaan, Data hasil pengambilan sampeloleh instansi lingkungan hidup, Hasil Pengisian Daftar Isian penilaianPengelolaan Limbah B3, Hasil Pengisian Daftar Isian Penilaian Kriteria PotensiKerusakan Lahan dan perbaikan yang telah dilakukan perusahaan dalam

bentuk form Isian umum, Pengendalian Pencemaran Air, udara,dokumen/izin lingkungan dan Pengelolaan Limbah B3.

2. Rapor Sementara adalah penilaian sementara kinerja pengelolaan lingkunganaspek Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara,Dokumen/izin lingkungan, Pengelolaan limbah B3 dan pengendalian kerusakanlahan (khusus kegiatan pertambangan) sesuai dengan kriteria penilaianPROPER.

3. Format Rapor Sementara yang memuat kinerja perusahaan dalam pengendalian

pencemaran air, udara dan limbah B3 serta pengendalian kerusakan


19/140

7. Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup melakukan supervisikepada Tim Pelaksana PROPER Provinsi untuk memastikan kesesuaian RaporSementara dengan kriteria penilaian PROPER, validitas data dan menjaminkredibilitas pelaksanaan PROPER serta kesesuaian dengan jadwal pelaksanaanPROPER yang telah ditetapkan.

8. Tim Pelaksana PROPER Provinsi bersama dengan Tim Teknis PROPERKementerian Lingkungan Hidup menyusun status penaatan/peringkat awalperusahaan, yang merupakan hasil rekapitulasi dari rapor sementara dan BeritaAcara Penyusunan Peringkat Sementara.

Output kegiatan:1. Rapor Sementara hasil evaluasi pengawasan kinerja penaatan PROPER;

2. Rekapitulasi status penaatan;3. Berita Acara Penyusunan Peringkat Sementara atau Berita Acara Supervisi;

4. Surat penyampaian status penaatan usaha dan atau kegiatan yang dinilai danperingkat awal usaha dan atau kegiatan.

B. Pemberitahuan hasil peringkat sementara

Setelah Rapor Sementara diselesaikan, langkah selanjutnya adalah menyampaikanRapor tersebut kepada perusahaan untuk memperoleh tanggapan. Langkahlangkah untuk memberitahukan hasil peringkat sementara adalah sebagai berikut :

1. Kepala institusi lingkungan hidup Provinsi menyampaikan secara tertulis hasilstatus sementara penaatan Perusahaan beserta Rapor Sementara kepada Ketua

Tim Teknis melalui Sekretariat PROPER bulan September.2. Rapor Sementara disampaikan kepada Perusahaan pada bulan September


20/140

2. Sanggahan ini harus dalam bentuk tertulis yang diantar langsung ataupundikirim melalui fax dan pos untuk selanjutnya mendapat bukti tanda terimadokumen sanggah. Apabila tidak ada sanggahan dalam jangka waktu 2 minggusetelah pemberitahuan hasil peringkat sementara maka Perusahaan dianggapmenerima hasil Peringkat Kinerja Sementara dan Rapor Kinerja Sementara.

3. Tim Pelaksana PROPER Provinsi melakukan evaluasi terhadap dokumensanggahan pada bulan Oktober. Hasil evaluasi dokumen sanggahandidiskusikan dengan Tim Teknis PROPER untuk menyepakati usulan peringkatakhir pada bulan Oktober.

4. Sanggahan tertulis dapat dilakukan setelah dilakukan kesepakatan dengan Tim

Teknis PROPER KLH.5. Perbaikan peringkat perusahaan hanya dapat dilakukan jika :

a. Terdapat kesalahan data yang dimasukkan kedalam Rapor sementara olehTim Pelaksana PROPER Provinsi,

b. Melengkapi data yang masih belum dimasukkan oleh Tim PelaksanaPROPER Provinsi.

6. Jika terdapat sanggahan yang tidak berkaitan dengan ketentuan angka 5, makawajib didiskusikan dengan Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan

Hidup untuk menentukan perlu atau tidaknya perubahan peringkatperusahaan.

Output kegiatan:Tanda terima dokumen sanggahan;

D. Review hasil sanggahan oleh Dewan PROPER Berdasarkan hasil verifikasi sanggahan yang dilakukan oleh Tim PelaksanaPROPER Provinsi bersama dengan Tim Teknis PROPER. Adapun langkah-langkah

review hasil sanggahan adalah sebagai berikut :1. Dewan pertimbangan akan melakukan review terhadap usulan peringkat akhir


21/140

BAB VIPENINGKATAN KAPASITAS KABUPATEN/KOTA

Tim Pelaksana PROPER Provinsi dapat melakukan peningkatan kapasitas kepadaTim Pelaksana PROPER Kabupaten/Kota dengan menggunakan muatan materiyang ditetapkan oleh Ketua Tim Teknis PROPER.

Lingkup peningkatan kapasitas mencakup :a. Kriteria dan mekanisme pelaksanaan PROPER;b. Tata cara pengawasan penaatan lingkungan hidup (pengendalian pencemaran

air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, sertapengendalian kerusakan lingkungan, khusus kegiatan pertambangan);

c. Cara penyusunan Berita Acara Hasil Pengawasan;d. Cara pengolahan data hasil pengawasan;e. Cara penyusunan Rapor Sementara dan,f. Cara penyusunan Rapor final.

Kepala instansi lingkungan hidup Provinsi memberikan sertifikat kepada para

peserta penguatan kapasitas yang lulus.

Kepala instansi lingkungan hidup Provinsi menyampaikan laporan hasilpelaksanaan penguatan kapasitas kepada Ketua Tim Teknis PROPER.

Output kegiatan:

1. Jumlah orang yang dilatih;2. Jumlah orang yang mendapat sertifikat;3. Laporan pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas.


22/140

BAB VII JADWAL KEGIATAN PROPER

Pelaksanaan kegiatan PROPER dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

Kegiatan Waktu (bulan) Peningkatan Kapasitas dan Sosialisasi Mekanismedan Kriteria PROPER kepada Perusahaan Maret - April

Kunjungan Lapangan Tahap I Mei - Juni

Supervisi Tahap I Mei

Kunjungan Lapangan Tahap II Mei – Juli

Supervisi Tahap II Juni dan Juli

Pengiriman Raport Sementara Provinsi dan KLH September

Sanggahan September

Evaluasi Sanggahan Oktober

Usulan Pemeringkatan Oktober

Pengumuman November


23/140

BAB VIIIEVALUASI DAN PELAPORAN

Laporan dekonsentrasi Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3,Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui PROPER mengacukepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2013 tentangPetunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup danstruktur laporan dekonsentrasi PROPER.

Tim Pelaksana PROPER Provinsi wajib mendokumentasikan secara sistematis

semua output tahapan kegiatan dan Tim PROPER Kementerian Lingkungan Hidupberhak secara penuh untuk mengakses dokumentasi pelaksanaan PROPER.

Pelaporan dekonsentrasi Proper terdiri beberapa bab dan lampiran dengan susunansebagai berikut:

I. Pendahuluan

II. Pelaksanaan Proper

III. Hasil Evaluasi Proper

IV. Peningkatan Kapasitas

V. Penutup

VI. Lampiran-Lampiran

Struktur pelaporan dapat dilihat pada gambar 8.1


24/140

Isian lampiran laporan dekonsentrasi PROPER mengacu pada Lampiran VIII.

A. PendahuluanPada bab pendahuluan disampaikan latar belakang, tujuan, ruang lingkup kegiatanProper serta sistematika pelaporan dekon PROPER. Dalam ruang lingkup kegiatanPROPER disampaikan deskripsi mengenai tahapan persiapan proper yang terdiridari persiapan, pelaksanaan serta evaluasi hasil pelaksanaan PROPER

B. Pelaksanaan PROPER

Dalam Bab pelaksanaan Proper disampaikan serangkaian kegiatan yang

dilaksanakan oleh Pemda mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan PROPERyaitu :

Penetapan usulan peserta PROPER kepada KLH

Pertemuan teknis dengan KLH membahas peserta, rencana pemantauan serta

peningkatan kapasitas

Penyusunan rencana kerja pelaksanaan PROPER di Provinsi

Peningkatan kapasitas kepada Tim Pelaksana PROPER Provinsi

Sosialisasi PROPER kepada Perusahaan peserta PROPER

Dalam Bab ini disampaikan juga daftar peserta PROPER periode penilaian. Datalengkap mengenai peserta PROPER disampaikan dalam Lampiran 1 Laporan

Dekonsentrasi PROPER. Setelah dilaksanakan pengawasan, salah satu buktipengawasan adalah Berita Acara. Kumpulan Berita Acara peserta PROPER

disampaikan dalam Lampiran 2 Laporan Dekonsentrasi PROPER .

C. Hasil Pelaksanaan PROPER

Dalam Bab ini disampaikan hasil pelaksanaan PROPER yang terdiri dari jumlahindustri peserta PROPER dan hasil peringkatnya, data penghitungan beban


25/140

No. SektorParameter (ton/Periode)

BOD COD TSSMinyak

& Lemakdst dst

1 MPJ2 PEM

3 Agro

Detail inventarisasi beban pencemaran air dari setiap perusahaandisampaikan dalam Lampiran 3 a.

Inventarisasi beban pencemar udara dilakukan untuk pencemar kriteria

yaitu SO2, NO2, PArtikulat, serta pencemar GRK yaitu CO2, CH4, N2O sertaSF6 dimana semua nilainya dikonversi dengan CO2e. Contoh tabel untukbeban pencemar udara dan GRK adalah sebagai berikut:

Tabel Beban Pencemar Udara


SO2 NO2 Partikulat dst dst1 MPJ

2 PEM

3 Agro

Tabel Pencemar GRK


CO2 CH4 N2O CH4 CO2e1 MPJ

2 PEM

3 Agro

Detail perhitungan beban pencemar udara kriteria dan gas rumah kaca dariti h d t dilih t d L i 3 b


26/140

8.3.3 Kinerja Perusahaan Peserta PROPER

Kinerja Laporan kinerja perusahaan disampaikan dalam bentuk Rapor yang

akan disampaikan kepada setiap peserta PROPER. Kumpulan Rapor pesertaakan disampaikan dalam Lampiran 4 Laporan Dekonsentrasi PROPER.

D. Penguatan Kapasitas

Dalam bab ini disampaikan hasil penguatan kapasitas yang sudah dilakukan baik

untuk lingkup internal, ataupun kabupaten/kota, serta sosialisasi kepada

perusahaan perusahaan PROPER. Jumlah SDM yang terlibat, kompetensi,pendidikan, pelatihan serta status kepegawaian ataupun jabatan fungsionaldisampaikan dalam Lampiran 5 Laporan Dekonsentrasi PROPER.

E. Penutup

Bab penutup berisikan analisis hasil pelaksanaan PROPER, kendala serta hambatan,kesimpulan hasil pelaksanaan PROPER serta rekomendasi agar pelaksanaan

PROPER ke depan menjadi lebih baik


27/140

Sekretariat PROPER KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Dekonsentrasi Pengawasan Pelaksanaan

Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melaluiPROPER, dapat menghubungi:

Sekretariat PROPER

Telp./Fax. : (021) 8520-886Email: [email protected] dan [email protected]: Jl. DI. Panjaitan Kav. 24, Gd. B Lt. 4 Kebon Nanas – Jakarta 13410.


28/140

LAMPIRAN


29/140

LAMPIRAN I.FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN PROPER

Pada hari ini, .......... tanggal .... Bulan ..... tahun ......., pukul ......, di Kab/Kota..... Provinsi ......., kami yangbertanda tangan di bawah ini :

Nama : ............................................................................................................................................Instansi : ............................................................................................................................................NIP./No. PPLH : .................................. /........................................................................................................Pangkat/Gol. : .........................../................................................................................................................Jabatan : ............................................................................................................................................

Beserta anggota pengawas:Nama NIP/PPLH Jabatan

............................ .................................. ..........................................

secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap:

Perusahaan : ............................................................................................................................................

Alamat : ............................................................................................................................................ Telp./Fax./HP : ............................................................................................................................................ e-mail : ............................................................................................................................................

Pihak Perusahaan

Nama : ............................................................................................................................................ Jabatan : ............................................................................................................................................ No. Hp : ............................................................................................................................................

Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Program Penilaian

BERITA ACARA

PENGAWASAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP


30/140

Lampiran1. Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup

PROFIL PERUSAHAAN

Nama Perusahaan :

Alamat lokasi kegiatan :

Telp./Fax. :

Alamat Kantor Pusat/Perwakilan :

Telp./Fax. :

Nama Holding Company :

Alamat Kantor Holding Company

Telp./Fax. :

Tahun Berdiri Perusahaan/ Beroperasi Perusahaan :

Jenis Industri :

Status Permodalan

Luas Area Pabrik/Lokasi Kegatan :

Pengelolaan Air Limbah : Pembuangan Ke sumber air/Pembuangan ke laut/ Pemanfaatan ke

tanah/ ReinjeksiJumlah Karyawan :

Kapasitas Produksi :

· Terpasang :

· Senyatanya :

Bahan Baku Utama :

Bahan Penolong :

Proses Produksi :

Prosentase Pemasaran Eksport :

Prosentase Pemasaran Domestik/Lokal :


31/140

HASIL EVALUASI PENGAWASAN KINERJA PENAATANPeriode 1 Juli 20xx – 30 Juni 20xx

Nama Perusahaan : PT. Xxx Jenis Industri : XxxLokasi Kegiatan : Kabupaten Xxx, Provinsi Xxx

I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN

No. Kewajiban penanggungjawab usahasesu ai PP 27/2012

Penaatan Temuan

1. Memiliki dokumen lingkungan/IzinLingkungan.

Taat Dokumen UKL-UPL Nomor :117/UKL-UPL/2008 disetujui oleh Kepala DinasLingkunga Hidup, Pertambangan danEnergi Kabupaten xxx

2. Melaksanakan ketentuan dalam dokumenlingkungan/izin lingkungan: A. Deskripsi kegiatan (luas area dan

kapasitas produksi)B. Pengelolaan lingkungan terutama

terutama aspek pengendalianpencemaran air, pengendalianpencemaran udara, dan PengelolaanLB3

Tidak Taat Belum melaksanakan ketentuansecara rutin pelaksanaan UKL-UPL

3. Melaporkan pelaksanaan dokumenlingkungan/izin lingkungan (terutama aspekpengendalian pencemaran air, pengendalianpencemaran udara, dan Pengelolaan LB3)

Tidak Taat Belum melaporkan secara rutinpelaksanaan UKL-UPL

II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

A Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air


32/140

B. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan

1. Perusahaan wajib segera menutup saluran bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL

2. Perusahaan wajib segera mengurus izin pembuangan air limbah kepada Bupati Kabupatenxxxxxxxxxxxx

3. Perusahaan wajib menjagaKualitas air limbah melalui optimalisasi kinerja IPAL agar memenuhiBMAL yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturanxxxxxxxxxxxx tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan xxxxxxxxxxxxxxx

4. Perusahaan wajib melakukan pengujian air limbah setiap bulan untuk setiap parameter yangdipersyaratkan dalam baku mutu air limbah Industri xxxxxxxxxxx ,dan memeriksakannyakepada laboratorium terakreditasi.

5. Perusahaan wajib memasang alat ukur debit dan melakukan pencatatan debit, /kuantitas

limbah harian, pH harian, serta produksi senyatanya bulanan. 6. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pH harian, debit/kuantitas air limbah harian,

kadar parameter mutu limbah cair dan produksi harian senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulansekali kepada BLH Kabupaten Xxx, BLH Provinsi Xxx dan Kementerian Lingkungan Hidup.

C. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/periode)No Parameter Beban Inlet Beban Outlet

III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara

No. Pengendalian Pencemaran Udara Penaatan Temuan

1. Ketaatan terhadap titik penaatan

pemantauan

100% Sumber Emisi : 3 unit boiler, 1 unit

heather, 2 Unit dryer, 3 unit deporasigliserin, 2 unit genset

Seluruh sumber emisi sudah dipantau2 Ketaatanterhadappelaporan 100% Semuaparameterdarihasil


33/140

pengujian kualitas udara ambien sekurang-kurangnya enam bulan sekal kepada BLH Kabupaten xxx,BLH Provinsi xxx dan Kementerian Lingkungan Hidup.

C. Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode)No Parameter Beban Emisi

IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) A. Perizinan Pengelolaan Limb ah Bahan Berbahaya dan Beracun

PengelolaanLimbah B3

StatusPerizinan

No. SK/ No. Surat Masa Berlaku Keterangan

PenyimpananSementara

√ Surat KeputusanKepala BLH KabupatenXXX nomor:XXX//SK/TPS-LB3/2011 pada tanggal27 Desember 2011

2 (dua) tahun Izin tempat penyimpanansementara limbah B3 untuksludge hasil kegiatan sendiri

--- --- --- Belum memiliki TPS LimbahB3 untuk penyimpanan abubatubara

--- --- --- Belum memiliki izinpenyimpanan sementarauntuk limbah B3 lainnya (olibekas, bekas kemasanbahan kimia, aki bekas,majun terkontaminasi limbahB3, drum bekas oli bekas,limbah elektronik)

B. Sumber Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun


34/140

C. Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 20xx – 30 Juni 20xx

Jenis Limbah SatuanLimbah

Dihasilkan

Limbah

Dikelola

LimbahBelum

Dikelola

Perlakuan

A. Sumber Dari Proses Produksi

--- --- --- --- --- ---

B. Sumber Dari Luar Proses Produksi

Abu batubara Ton 30.00 0 30.00 Ditempatkan dalam karungplastik di lokasi terbuka dilingkungan pabrik

Sludge IPAL Ton 7.54 2.005.54

0 - Disimpan di TPS- Diserahkan ke xxx

(pengangkut/ AAT), PT. xxxOli bekas Ton 0.45 0 0.45 Disimpan di gudang workshop

Drum bekas oli bekas Ton 0.03 0 0.03 Disimpan di gudang workshop

Bekas kemasan bahankimia

Ton 0.09 0 0.09 Disimpan di gudang workshop

Majun terkontaminasilimbah B3

Ton 0 0 0 Belum dihasilkan

Aki bekas Ton 0 0 0 Belum dihasilkan

Limbah elektronik Ton 0 0 0 Belum dihasilkanTOTAL Ton 38.11 7.54 30.57

Persentase % 19.79 80.21

Ket : 14.54% limbah B3 yang diserahkan ke pihak ke tiga yang memiliki izin, 5.25% limbah B3 masihtersimpan di TPS dan 80,21% limbah B3 belum dikelola sesuai ketentuan. Secara umum 80.21%limbah B3 belum dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

D. Temuan dan RekomendasiNo Aspek Penilaian Temuan Lapangan Rencana Tindak Lanjut

1 a. Pendataan Jenis dan VolumeLimbah yang dihasilkan

Identifikasi jenis limbah B3 - Telah melakukan identifikasiterhadap limbah B3 sludge

Wajib melakukan identifikasiterhadapseluruh limbahB3yang


35/140

yang sudah memiliki izin TPSLB3.

B3, logbook, dan manifestsalinan #2 per triwulan kepadaBLH XXX dengan tembusan

kepada Kementerian LingkunganHidup dan BLH ProvinsiXXX.

2. Perizinan PengelolaanLimbah B3

Kepemilikan izin PLB3 yangdipersyaratkan

- Sudah memiliki IzinPenyimpanan SementaraLimbah B3 untuk sludgeIPAL sesuai Surat

Keputusan Kepala BLHKabupaten XXX nomor:XXX//SK/TPS-LB3/2011pada tanggal 27 Desember2011

- Belum memiliki IzinPenyimpanan Sementarauntuk limbah abu batubara

- Belum memiliki Izin

Penyimpanan Sementarauntuk limbah B3 oli bekas,aki bekas, majunterkontaminasi, bekaskemasan bahan kimia, drumbekas oli bekas dan limbahelektronik

- Wajib membangun TPSLimbah B3 untuk limbah B3abu batubara, oli bekas, akibekas, majun terkontaminasi,

bekas kemasan bahan kimia,drum bekas oli bekas danlimbah elektronik sesuai KEP-01/BAPEDAL/09/1995 danmengajukan permohonan IzinPenyimpanan SementaraLimbah B3 kepada BLHKabupaten XXX.

- Tidak menyimpan limbah B3

melebihi jangka waktu 90 harikecuali jika limbah B3 yangdihasilkan kurang dari 50 kgper hari maka dapat disimpanselama 180 hari

Masa berlaku izin 2 (dua) tahun untuk IzinPenyimpanan Sementara

Limbah B3 untuk sludge IPAL

3. Pelaksanaan ketentuan izin :

a Pemenuhan terhadap ketentuan TPS Sludge memenuhi Wajib membangun TPS Limbah


36/140

c. Effluent dari kegiatanpengolahan dan/ataupenimbunan dan/atau

pengelolaan limbah B3lainnya :

--- ---

d. Standar Mutu Produkdan/atau kualitas limbah B3untuk pemanfaatan

--- ---

4. Open dumpi ng, pengelolaantumpahan, dan penanganan

media/tanah terkontaminasilimbah B3 :

Menyimpan limbah B3 abubatubara dalam kemasan

karung plastik di lokasi terbukadi lingkungan pabrik

- Menghentikan kegiatanmenyimpan limbah abu

batubara di tempat terbuka- Segera memindahkan limbah

abu batubara yang disimpan dilokasi terbuka ke dalam TPSyang berizin

- Menyampaikan progresspemindahan limbah B3 abubatubara ke dalam TPS berizinkepada Kementerian

Lingkungan Hidup dengantembusan ke BLH KabupatenXXX

- Menyampaikan rencanapenyelesaian pemindahanlimbah B3 abu batubara kedalam TPS berizin kepadaKementerian LingkunganHidup dengan tembusan ke

BLH KabupatenXXX

Jenis limbah dan jumlah limbahyang di open dumping

Limbah abu batubara sebanyak30 ton

Rencana pengelolaan lahanterkontaminasi

---

Kesesuaian rencana denganpelaksanaa pengelolaan lahanterkontaminasi

--- ---


37/140

Kesesuaian jenis limbah B3yang dikumpul dengan izin yangberlaku

--- ---

Kontrak kerjasama penghasillimbah dan pengumpul limbah

--- ---

Kontrak kerjasama antarapengumpul dengan pihakpemanfaat, pengolah ataupenimbun

--- ---

Ada/tidak masalah pencemaranlingkungan

--- ---

b. Pihak ke-3 pengelola lanjutlimbah B3 (pemanfaat/pengolah/ penimbun)

PT. Bata Kuo Shin ---

Masa berlaku izin Perusahaan tidak memilikisalinan izin pihak ketigapengelola lanjut

Wajib memiliki salinan izin pihakketiga pengelola lanjut danmenyampaikan salinan izintersebut ke KementerianLingkungan Hidup

Kesesuaian jenis limbah B3

yang dikelola

--- ---

Kontrak kerjasama penghasildan pengolah/ pemanfaat/penimbun

--- ---

Ada/tidak masalah pencemaranlingkungan yang dilakukan olehpengelola limbah B3

--- ---

Pihak ke-3 Jasa

Pengangkutan

CV. Gema Putra Buana ---

Ada/tidak izin dari KementerianPerhubungan

Memiliki izin pengangkutan dariKementerian Perhubungan

---

Ada/tidak rekomendasi dari KLH Memiliki rekomendasi dari ---


38/140

limbah B3 dengan cara tertentu

Jumlah/volume limbah B3 yangdi dumping

--- ---

8. Pengelolaan Limbah B3lainnya

--- ---

E. Penaatan

No. Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 TaatBelumTaat

Keterangan

1. a. Pendataan jenis dan volume limbah yangdihasilkan

--- √

- Belum melakukan identifikasilimbah elektronik dan majun

terkontaminasi limbah B3- Belum melakukan pencatatan

seluruh limbah B3 yangdihasilkan

b. Pelaporan--- √

Belum melakukan pelaporanrealisasi pengelolaan limbah B3sludge IPAL sesuai dengan izin

2. Status perizinan pengelolaan limbah B3√ ---

Untuk TPS Limbah B3 SludgeIPAL

3. Pelaksanaan ketentuan dalam Izina. Pemenuhan Ketentuan Teknis

--- √

- TPS Sludge memenuhi57.70% ketentuan teknis

- Belum memiliki TPS Limbah B3untuk penyimpanan abubatubara dan limbah B3 lainnya

b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi --- ---c. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah --- ---d. Pemenuhan Pemanfaatan --- ---

4. Penanganan open dumping, pengelolaantumpahan, dan penanganan mediaterkontaminasi LB3

--- √

Menyimpan limbah B3 abubatubara dalam kemasan karungplastik di lokasi terbuka dilingkungan pabrik


39/140

LAMPIRAN1. Check list pengelolaan limbah B3 (TPS Limbah B3) yang telah ditandatangani oleh pengawas dan

perusahaan.2. Foto temuan lapangan.

FOTO TEMUAN LAPANGAN

Kondisi TPS Limbah B3 Keterangan Tindak Lanjut

- Membuang air limbah hasilpengolahan IPAL (dryingbed) ke lingkungan tanpaada izin pembuanganlimbah cair

- Dilakukan analisa pH padaair limbah yang dibuang kelingkungan menggunakankertas lakmus dengan hasilpH 7

- Tidak melakukanpembuangan air limbah dariproses IPAL secaralangsung ke lingkungantanpa ada izin pembuanganlimbah cair

- Menutup saluran air limbahdari proses drying bed kelingkungan selama izinpembuangan limbah cairbelum ada dan mengalirkankembali ke IPAL.

TPS Sludge tidak sesuaidengan ketentuan teknis dalamKep-01/BAPEDAL/09/1995

Wajib memenuhi ketentuanteknis di TPS sesuai Kep-01/BAPEDAL/09/1995

Terdapat tumpahan/ ceceransludge IPAL di sekitar TPSSludge.

Melakukan pembersihansludge IPAL yang tercecer dilokasi TPS Sludge.


40/140

Menyimpan limbah oli bekas,drum bekas oli bekas, kemasanbekas bahan kimia di gudang

workshop dan bercampurdengan limbah non B3.

Wajib membangun TPSLimbah B3 untuk menyimpanoli bekas, drum bekas oli

bekas, kemasan bekas bahankimia, majun terkontaminasilimbah B3, aki bekas, danlimbah elektronik.

- House keeping di lokasiboiler kurang terawat

- Banyak batubara yangdisimpan di luar lokasi boiler

- Menyimpan limbah abubatubara di lokasi boiler

- Banyak limbah abubatubara yang tercecer disekitar lokasi boiler

- Menjaga house keeping dilokasi boiler agar terawat,rapi dan bersih sehinggatidak ada ceceran batubaradan limbah abu batubara kelingkungan

- Membangun TPS limbah B3khusus untuk abu batubarasesuai ketentuan Kep-

01/BAPEDAL/09.1995


41/140

- Menyimpan limbah B3 abubatubara dalam kemasankarung plastik di lokasi

terbuka di lingkungan pabrik,di antaranya dekat lokasiboiler dan di sampingbangunan pabrik

- Menyimpan limbah B3 abubatubara dalam kemasankarung plastik di lokasiterbuka di lingkungan pabrik

- Menyimpan limbah B3 abu

batubara dalam kemasankarung plastik di lokasiterbuka di lingkungan pabrik

- Menyimpan limbah B3 abubatubara dalam kemasankarung plastik di lokasiterbuka di lingkungan pabrik

- Menghentikan kegiatanmenyinpan limbah abubatubara di lokasi terbuka.

- Segera memindahkan limbahabu batubara ke dalam TPSyang berizin.

- Menyampaikan progresspemindahan limbah B3 abubatubara ke dalam TPSberizin kepada KementerianLingkungan Hidup dengantembusan ke BLH

Kabupaten XXX - Menyampaikan rencana

penyelesaian pemindahanlimbah B3 abu batubara kedalam TPS berizin kepadaKementerian LingkunganHidup dengan tembusan keBLH KabupatenXXX


42/140

V. PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN (KHUSUS KEGIATAN PERTAMBANGAN) A. Rekapitulasi Penilaian

No. Tahapan Lokasi NilaiTotal

X ≥ 80 55 < x < 80 X ≤ 55 Keterangan

1. PembersihanLahan

Lokasi 1 98 1 Taat

2. PenggalianTanah Penutup

Lokasi 1 81 1 Taat

3. Penambangan Lokasi 1 88 1 Taat

4. Penimbunan Lokasi 1 78 1 Tidak Taat

5. PengupasanTanah Pucuk

Lokasi 1 98 1 Taat

6. Reklamasi Lokasi 1 88 1 Taat

7. PembersihanLahan

Lokasi 2 100 1 Taat

8. PengupasanTanah Pucuk Lokasi 2 100 1 Taat


Lokasi 2 81 1 Taat


11. Penimbunan Lokasi 2 53 1 Taat

12. Reklamasi Lokasi 2 86 1 Taat

13. PembersihanLahan

Lokasi 3 100 1 Taat


43/140


Lokasi 5 91 1 Taat


25. PembersihanLahan

Lokasi 6 100 1 Taat

26. PengupasanTanah Pucuk

Lokasi 6 100 1 Taat


Lokasi 6 83 1 Taat


29. Penimbunan Lokasi 6 83 1 Taat30. Reklamasi Lokasi 6 88 1 Taat

JUMLAH DATA 30 27 2 1 Tidak Taat

Persentase 90% 6,67% 3,3% Tidak Taat

B. Ringkasan Penaatan Pengendalian Kerusakan Lahan1. Pada aspek manajemen telah memenuhi semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan

lingkungan

2. Untuk aspek Teknis:

a) Kriteria K3 (Potensi Longsor) terlihat longsoran batuan pada dinding yang ditinggalb) Kriteria K4 (Potensi Pencemaran AAT) tidak mendapatkan nilai karena belum dilakukan

upaya penanganan batuan yang berpotensi membentuk air asam tambang.c) Kriteria K5 (Erosi): terdapat indikasi adanya erosi didinding lereng penggalian tanah

penutupd) Kriteria K6 (Kebencanan); jauh dari pemukiman penduduk dan sarana vital lain/memiliki

sistem tanggap darurat (sarana, personil, SOP, dll)

c. Tindaklanjut yang harus dilakukan1. Mempertahankan kinerja terkait aspek manajemen2. Melakukan pembenahan pada lereng-lereng yang tinggi atau sudutnya melebihi rekomendasi

FS dan terlihat adanya longsoran batuan didaerah tersebut.


44/140

43

LAMPIRAN 2. BERITA ACARA PENGAWASAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP

A. LEMBAR ISIAN PENILAIAN DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN

1. Pengesahan Dokumen

No.Nama Dokumen

LingkunganInstitusi PengesahanDokumen Lingkungan

Tanggal PengesahanDokumen Lingkungan

Batasan KapasitasProduksi

Realisasi KapasitasProduksi

Dampak Pentingyang dikelola

1. … … … … … …

2. … … … … … …

dst.

2. Pelaporan Triwulanan*

InstansiTriwulan III-(Tahun

N-1)

Triwulan IV-

(Tahun N-1)

Triwulan I-

(Tahun N)

Triwulan II-

(Tahun N)Keterangan

Kabupaten … … … … …

Provinsi … … … … …

Kementerian Lingkungan Hidup … … … … …

* Triwulanan : berupa nomor dan tanggal surat pengiriman laporan

3. Pelaporan Semester**

InstansiSemester 2-(Tahun

N-1)Semester 1-(Tahun N)

Kabupaten … …

Provinsi … …

Kementerian Lingkungan Hidup … …

** Semester : berupa nomor dan tanggal surat pengiriman laporan

Catatan : Tabel Triwulan/Semeter dipilih sesuai kewajiban dalam Dokumen Lingkungan


45/140

44

B. LEMBAR ISIAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

1. Titik Penaatan dan Izin

No.Sumber

AirLimbah

Nama TitikPenaatan

KoordinatJenis

TeknologiPengolahan Air Limbah

Status Izin Nomor Sertifikat Hasil Uji

NomorIzin

InstansiPenerbit

Izin

TanggalIzin

Terbit

TanggalBerakhir

Jul Ags Sep Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jundr2 LU

1. ……… ……….. … … ……….. …… …. …. …. ... … …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….

2. ……… ……….. … … ……….. …… …. …. …. … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….

dst.

a. Titik Penaatan dan Izin (Industri yang menerapkan Land Aplikasi)

No Nama TitikPenaatan

Jenis Titik Penaatan Status IzinNomor Sertifikat Hasil

UjiTanggal PemantauanNomor

IzinInstansi

Penerbit IzinTanggal Izin

TerbitTanggalBerakhir

1 ……… Tanah (Rorak)

2 ……… Tanah (Antar Rorak)

3 ………Tanah (LahanKontrol/Non LA)

b. Parameter dan Pelaporan Baku Mutu

No.Titik Penaatan

(outlet)Parameter

yang dipantau

Konsentrasi

Karakteristik AirLimbah/Inlet

(sebelum diolah diIPAL)

KonsentrasiTitik Penaatan/ outlet

Baku MutuKonsentrasi

SatuanBakuMutu

PeraturanBaku Mutuyang diacu

Baku MutuBeban

PencemaranMaksimum

Satuan BakuMutu BebanPencemaran

PeraturanBaku MutuBeban

PencemaranMaksimum

Jul Agust Jul Agust

1. … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … …


46/140

45

2. … … … … … … … … …

… … … … … … … …

dst.

c. Parameter dan Pelaporan Baku Mutu (Industri yang menerapkan Land Aplikasi)

NoTitik Penaatan

(outlet)

Parameteryang

dipantau

Kedalaman Tanah/Lapisan

Baku MutuKonsentrasi

SatuanBakuMutu

PeraturanBaku Mutuyang diacu

Baku MutuBeban

Pencemaranmaksimum

SatuanBakuMutuBeban

PeraturanBaku Mutu

BebanPencemaranMaksimumyang diacu

0 - 20cm

20 - 40cm

40 - 60cm

60 - 80cm

80 - 100cm

100 - 120cm

1 Tanah (Rorak) … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …2 Tanah (Antar

Rorak)… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

3 Tanah (LahanKontrol/Non LA)

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

d. Ketentuan Teknis

Ketentuan Teknis Laboratoriu

1. Laboratorium penguji ….2. Nama Laboratorium penguji ….

3. Nomor akreditasi laboratorium penguji/laboratorium rujukan Gubernur ….4. Tanggal Berakhir Akreditasi laboratoriu ….5. Bulan pengujian 7 8 ..... 11 12 1 2 .... 5 6


47/140

46

No. Ketentuan TeknisStatus

(Ya/Tidak)Dokumen Pendukung

1. Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan Layout saluran air limbah dan drainase dan Foto2. Membuat saluran air limbah yang kedap air Layout saluran air limbah dan drainase dan Foto

3. Memasang alat pengukur debit ( lowmeter ) Foto lowmeter pada seluruh saluran outlet4. Memantau pH dan debit harian5. Tidak melakukan pengenceran6. Tidak melakukan by pass air limbah

Khusus untuk industri sawit melakukan land aplikasi ditambahkan



1. Dilakukan pada lahan selain lahan gambut ….2. Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam ….3. Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang 1,5 cm/jam ….

4. Tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter ….5. Pembuatan sumur pantau di 3 lokasi yang diwajibkan ….6. Tidak ada air larian (run off ) yang masuk ke sungai ….7. Tidak melakukan pengenceran air limbah yang dimanfaatkan ….8. Tidak membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam peraturan ….9. Tidak membuang air limbah ke sungai bila melebihi ketentuan yang berlaku ….10. Tidak melakukan pengaplikasian air limbah pada lahan diluar lahan dalam izin ….

Khusus untuk Industri Petrokimia ditambahkan

Ketentuan TeknisStatus


Pemantauan harian pH dan COD ….

e. Penurunan Beban Pencemaran

No. Kegiatan Penurunan Beban Pencemaran AirTAHUN

Satuan Bukti PerhitunganN-3 N-2 N-1 N

1. .... .... .... .... .... …. ….

dst.


48/140

47

f. Beban Pencemaran Aktual

NoTitik

Penaatan

(Outlet)

ParameterHasil Perhitungan Beban Pencemaran Aktual

(Debit x Konsentrasi) Periode (N-1) – (N)Satuan

Debit

Satuan

Produksi

BebanPencemaran Total

dalam TonJul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (m3/

bulan)Ton/bulan

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...dst


49/140

48

C. LEMBAR ISIAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

a. a. 1. Inventarisasi Sumber Emisi (Pengukuran Manual)

No.Nama

SumberEmisi

KodeCerobong

KapasitasSumberEmisi

AlatPengendali

Emisi

Bahanbakar

WaktuOperasi(Jam/Tahun)

Lokasi Koordinat

BentukCerobong(kotak/silinder/kerucut)

Tinggi/Panjang

Cerobong(m)

DiameterCerobong

(m)

Posisi(ketinggian/

kepanjangan)Lubang

Sampling(m)

Status DataPemantauan

PeriodePROPER

(dipantau/ tidakdipantau)

FrekuensiKewajiban

PengukuranKet

BuktiPendukung

TidakDipantau

1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... … ... …

2. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... … ... …

dst.

a. a. 2. Inventarisasi Sumber Emisi (Pengukuran CEMS)

No.Nama

SumberEmisi

KodeCerobong

KapasitasSumberEmisi

AlatPengendali

Emisi

Bahanbakar

WaktuOperasi(Jam/Tahun)

Lokasi Koordinat

Bentuk

Cerobong(kotak/silinder/kerucut)

Tinggi/Panjang

Cerobong(m)

DiameterCerobong

(m)

Posisi

(ketinggian/kepanjangan)

Lubang Sampling(m)

DataPemantauan

(dipantau/ tidakdipantau)

Ket

1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

dst.

1. b. Titik Penaatan

No Nama Sumber Emisi Kode Cerobong Waktu Operasi(Jam/Tahun)

1

2


50/140

49

b. Ketaatan Parameter dan Baku Mutu

No.Nama

Sumber

Emisi

Kode

Cerobong

Parameteryang

dipantau

Konsentrasi Hasil Pengujian Sampel (mg/Nm3)

Baku

Mutu

SatuanBaku

Mutu

PeraturanBaku Mutu

yang diacu

Baku MutuBeban

PencemaranMaksimum

SatuanBaku

MutuBeban

PeraturanBaku Mutu

Beban

PencemaranMaksimumyang diacu

Semester II (N-1) Semester I (N)

Jul Ags Sep Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun

1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

dst

c. Pelaporan dan Baku Mutu CEMSPelaporan Hasil Pemantauan

Ketaatan PelaporanSemester 2-

(N-1)(Ya/Tidak)

Semester 1-(N)

(Ya/Tidak)Keterangan

1. Melaporkan (6 bulanan) data pemantauan Emisi (manual/No.n CEMS) …2. Kabupaten/Kota …3. Provinsi …4. KLH …Catatan: Bukti pelaporan berupa nomor dan tanggal surat pengiriman laporan

Ketaatan PelaporanTriwulan III-

(N-1)(Ya/Tidak)

Triwulan IV-(N-1)

(Ya/Tidak)

Triwulan I- (N)(Ya/Tidak)

1. Melaporkan secara periodik (3 bulanan) data pemantauan harian CEMS2. Kabupaten/Kota3. Provinsi4. KLH

Catatan: Bukti pelaporan berupa nomor dan tanggal surat pengiriman laporan


51/140

50

Ketaatan Pemantauan CEMSTriwulan III-

(N-1)Triwulan IV-

(N-1)Triwulan I-

(N)Triwulan II-

(N)Keterangan

1. Jumlah data parameter pemantauan harian CEMS selama 3 bulanan … … … … …2. SOx … … … … …

3. NO.x … … … … …4. Partikulat … … … … …5. CS2 … … … … …6. H2S … … … … …7. Cl2 … … … … …

8. TRS (Total Sulfur Tereduksi) … … … … …9. ClO3 (Klorin Dioksida) … … … … …10. Jumlah data pemantauan yang memenuhi Baku Mutu CEMS … … … … …11. SOx … … … … …12. NO.x … … … … …13. Partikulat … … … … …

14. CS2 … … … … …15. H2S … … … … …16. Cl2 … … … … …17. TRS (Total Sulfur Tereduksi) … … … … …18. ClO3 (Klorin Dioksida) … … … … …

d. Pelaporan CEMS (Parameter Sox, Partikulat, No.x, CS2, H2S, CL2, TRS, CLO3.Konsentrasi Hasil Pengukuran: SOx/Partikulat/No.x/CS2/H2S/CL2/TRS/CLO3.a. Nama sumber emisi;b. Jenis sumber emisi;c. Nama/Kode cerobong;d. Dimensi cerobong (diameter);e. Dimensi cerobong (Panjang x Lebar);f. Dimensi cerobong (Tinggi);g. Bahan bakar;h. Kapasitas kandungan sulfur dalam bahan bakar; dani. Waktu operasional (jam).


52/140

51

No. Triwulan Waktu PengukuranKonsentrasi Rata-rata

Harian(mg/Nm3)

Waktu OperasiCEMS dalam Satu

Hari (jam)Baku Mutu

Satuan BakuMutu

Peraturan BakuMutu yang diacu

1. Triwulan III (N) 01 Juli 20xx …. …. …. …. ….

2. Triwulan III (N) 02 Juli 20xx …. …. …. …. ….dst.

e. Perhitungan Beban Emisi ManualNo. Nama

SumberEmisi

KodeCerobong

LuasPenampang

(m2)

Parameteryang

dipantau

Hasil Perhitungan Beban Emisi (satuan: Ton/tahun)(lampirkan bukti perhitungan dan acuan peraturan perhitungan)

JumlahBebanEmisi

(Ton/tahun)

Semester 2 (N-1) Semester 1 (N)

Jul Agust Sep Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun

1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

dst

f. Perhitungan beban emisi CEMS

No.Nama

SumberEmisi

KodeCerobong

LuasPenampang

(m2)

Parameteryang

dipantau

Hasil Perhitungan Beban Emisi (satuan: Ton/tahun)(lampirkan bukti perhitungan dan acuan peraturan perhitungan)

JumlahBebanEmisi

(Ton/tahun)

TW 3 (N-1) TW 4 (N-1) TW 1 (N) TW 2 (N)

Jul Agust Sep Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun

1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

dst

g. Perhitungan Beban Emisi GRK

Rangkuman hasil perhitungan beban emisi

Keterangan:Metodologi perhitungan mengacu pada Peraturan Menteri LH No. 12 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri LH No. 21 Tahun 2008.Parameter: CO2, CH4, N2OPeriode: Januari - Desember N-2; Januari – Desember N-1


53/140

52

No. Nama Sumber Emisi ParameterBeban Emisi Tahun N-2 Beban Emisi Tahun N-1

Beban Emisi(ton)

Beban Emisi(ton eq. Co2)

Beban Emisi(ton)

Beban Emisi(ton eq. Co2)

1. Contoh … … … …2. Sumber emisi A CO2 … … … …3. Sumber emisi A CH4 … … … …4. Sumber emisi A N2O … … … …

h. Ketentuan Teknis


(Ya/Tidak)Keterangan

1. Memasang dan mengoperasikan CEMS* …2. Peralatan CEMS* beroperasi No.rmal …

3. Membuang seluruh emisi melalui cerobong …

4. a. Persyaratan teknis cerobongb. Memiliki lubang samplingc. Memiliki tangga samplingd. Memiliki platforme. Memiliki sumber listrik untuk pengambilan sampel

Melampirkan bukti berupa foto dan spesifikasi teknis…

…

…

5. Semua sumber emisi No.n fugitive emisi harus dibuang melalui cerobong …

6. Menggunakan jasa laboratorium terakreditasi/laboratorium yang ditunjukoleh Gubernur

…

*Khusus bagi industri:a. Unit regenerator katalis (unit perengkahan katalitik air);b. Unit pentawaran sulfur;c. Proses pembakaran dengan kapasitas≥ 25 MW atau kapasitas < 25 MW dengan kandungan sulfur dalam bahan bakar > 2%; d. Peleburan baja;e. Pulp dan kertas;f. Pupuk;g. Semen;h. Carbon black;i. Rayon.


54/140

53

D. EVALUASI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

a. Umum

Jelaskan gambaran secara umum pengelolaan untuk masing-masing jenis limbah B3 yang dilakukan perusahaan Saudara, dan lengkapi dengandiagram proses produksi (paling banyak 1 lembar A4):

b. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan dan Beracun

No. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 Kinerja Data Pendukung/Lampiran

1. a. Pendataan dan identifikasi jenis dan volumelimbah B3

Ya/Tidak

1) Telah melakukan identifikasi jenis limbahB3

Rekap Limbah B3 selama periode penilaian(Lampiran Format Neraca)

2) Telah melakukan pencatatan jenis danvolume limbah B3

Neraca Limbah B3 selama periode penilaian

3) Telah melakukan pendataan pengelolaanlanjut limbah B3

Neraca Limbah B3 selama periode penilaian

b. Pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3 TW 3Th N-1

TW 4 ThN-1

TW 1 ThN

TW 2 Th N

1) KLH Salinan surat penyampaian laporan triwulan(bukti tanda terima/pengiriman)

2) Provinsi Salinan surat penyampaian laporan triwulan(bukti tanda terima/pengiriman)

3) Kabupaten/Kota Salinan surat penyampaian laporan triwulan(bukti tanda terima/pengiriman)

2. Perizinan Pengelolaan Limbah B3


55/140

54


Memiliki izin pengelolaan limbah bahan berbahayadan beracun

Jika "Ya" diisi:Jenis pengelolaan LB3:1. Izin Nomor; dan

2. Instansi yangmengeluarkan izin.

(jika izin lebih dari satu,silahkan menambahkanbaris)

Salinan SK perizinan pengelolaan limbah B3Jenis pengelolaan limbah B3: (penyimpanansementara/ pemanfaatan/insinerator/

bioremediasi/penimbunan)

Jika "Tidak" diisi: Alasan :

Jika izin sedang dalamproses diisi:Jenis Pengelolaan LB3:(Penyimpanan/pemanfaatan/pengolahan/penimbunan)

1. surat Pengajuan izin;dan2. surat tanggapan

proses perizinan; dan3. berita acara verifikasi

perizinan.

1. Surat pengajuan izin (jika barumengajukan izin).

2. Status permohonan izin (berita acaraverifikasi/rapat/surat balasan dariBLH/KLH)

3. Pemenuhan ketentuan izin

a. Mengisi cheklist sesuai pengelolaan limbah B3yang dilakukan (form terlampir)

Foto-foto yang berhubungan denganpersyaratan teknis yang tertuang dalam izin(Penyimpanan sementara/ insinerator/bioremediasi/ pemanfaatan/ penimbunan)1) Persentase pemenuhan ketentuan teknis

pengelolaan limbah B3 sesuai checklistyang telah diisi

(jika izin lebih dari satu, silahkanmenambahkan baris)

%

b. Emisi/effluent pengolahan limbah B3 Lampirkan salinan hasil uji laboratorium yangdiwajibkan dalam pengelolaan limbah B3(misalnya : TCLP/uji kuat tekan untukpemanfaatan sebagai batako/paving block, ujiemisi insinerator, uji air lindi

1) umlah parameter yang diuji sesuai denganizin.

2) Seluruh parameter memenuhi baku mutuemisi/effluent.


56/140

55


3) Frekuensi pengukuran sesuai denganizin/peraturan.

penimbunan/bioremediasi, sumur pantaupenimbunan, dan lain-lain)

4. Open dumping, pemulihan lahan terkontaminasilimbah B3

a. Melakukan open dumping limbah B3 ika ya,sebutkanapa jenislimbah B3yang diopendumpingdanperkiraan jumlah/

volumelimbah B3yang diopendumping:

Foto-foto limbah yang di open dumping

b. Apakah akan melakukan pembersihan padalahan open dumping

1. Menyampaikan rencana pembersihanlahan dan pemulihan lahan terkontaminasi(termasuk volume dan jumlah limbah B3yang sudah dikelola/belum dikelola).

2. Menyampaikan progress pembersihanlahan dan pemulihan lahan terkontaminasi(termasuk volume dan jumlah limbah B3yang sudah dikelola/belum dikelola).

3. Menyampaikan hasil analisa sumurpantau, kualitas tanah di area bekas opendumping (jika ada).

4. Bukti pengelolaan lanjut limbah B3 yang diangkat.

5. Jika limbah B3 hasil pengangkatan dikirimke pihak ketiga agar menyampaikandokumen manifest salinan 2, dan


57/140

56


menunjukkancopy manifest salinan 3 dan7.

c. Apakah pernah melakukan pemulihan lahan

terkontaminasi dan diterbitkan SSPLT (SuratStatus Penyelesaian Lahan Terkontaminasi)

ika ya,

sebutkannomorsurat dantang-galSSPLT

Menyampaikan copy SSPLT

d. Apakah sudah melakukan pelaporan terkaitSSPLT yang telah diterbitkan

Menyampaikan copy surat penyampaianlaporan

5. Jumlah limbah B3 yang dikelola

a. Apakah memiliki pencatatan jumlah limbah B3yang telah dikelola selama periode penilaian

Menyampaikan neraca pengelolaan limbah B3periode penilaian Juli 2012 - Juni 2013

b. Prosentase Limbah B3 yang dikelola sesuaidengan ketentuan

%

6. Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3

a. Pengumpul/pengolah/pemanfaat/ penimbun

1) Apakah limbah B3 dikelola oleh pihakketiga (pengumpul/pengolah/pemanfaat/penimbun) yang berizin

Jika ya diisi:1. Nama pihak ketiga.2. Izin/SK Nomor.3. Jenis limbah B3 yang

diizinkan dikelola olehpihak ketiga

4. Instansi yangmengeluarkan izin.

Menyampaikan salinan perizinan pihak ketigadari KLH/BLH

Jika tidak diisi sebutkanalasannya

2) Apakah memiliki kontrak kerja samaantara penghasil dengan pihak ketiga

Jika ya diisi:1. Nomor surat kontrak

Salinan surat kontrak kerja sama antarapenghasil dan pihak ketiga (pengumpul/


58/140

57


yang mengelola limbah B3(pengumpul/pengolah/pemanfa-at/penimbun)

kerja sama.2. Tanggal pembuatan

kontrak kerja sama.

3. Masa berlaku kontrakkerja sama.

4. Jenis Limbah B3 yangdikelola sesuai kontrakkerja sama.

pengolah/pemanfaat/penimbun

Jika tidak disebutkanalasannya

3) Apakah pihak ketiga(pengumpul/pengolah/pemanfa-at/penimbun) sedang memilikipermasalahan pencemaran lingkungan

Surat pernyataan dari pihak ketiga(pengumpul/pengolah/pemanfa-at/penimbun)yang menyatakan tidak sedang dalam masalahpencemaran lingkungan

b. Pengangkut

1) Apakah pihak pengangkut memilikirekomendasi pengangkutan limbah B3 dariKLH

Jika ya diisi:1. Nomor Surat

Rekomendasi.2. Tanggal terbit surat.3. Masa berlaku surat.

Menyampaikan salinan surat rekomendasipengangkutan dari KLH


2) Apakah pihak pengangkut memiliki izinpengangkutan Limbah B3 dariKementerian Perhubungan

Jika ya diisi:1. Tanggal terbit izin.2. Masa berlaku izin.

Menyampaikan izin pengangkutan limbah B3dari Kementerian Perhubungan


3) Apakah jenis limbah B3 yang diangkuttelah sesuai dengan rekomendasi dan izinyang dimiliki oleh pihak pengangkut

Jika ya diisi:Sebutkan jenis limbah B3apa saja yang diizinkanuntuk diangkut.


59/140

58



4) Apakah pihak pengangkut memiliki

dokumen manifest yang sah sesuaidengan ketentuan Keputusan KepalaBapedal Nomor: Kep-02/BAPEDAL/09/1995.

Jika ya diisi:

Sebutkan kode manifestpengangkut yang dimiliki.


5) Apakah pihak pengangkut sedang memilikipermasalahan pencemaran lingkungan

Surat pernyataan dari pihak pengangkut yangmenyatakan tidak sedang dalam masalahpencemaran lingkungan

7. Dumping, Open burning, dan Pengelolaan Limbah

B3 cara tertentua. Apakah melakukan dumping jika ya,

apa jenislimbahB3 yangdidumping

1. Menyampaikan salinan izin pengelolaanlimbah B3 cara tertentu/dumping ke laut.

2. Menyampaikan status progress perizinan(jika masih dalam proses pengajuan izinseperti surat pengajuan izin, berita acaraverifikasi, surat tanggapan dari KLH.

3. Menyampaikan status pengelolaan limbahB3 yang diminta untuk dihentikankegiatannya sesuai dengan berita acarapengawasan atau rapor Proper.

b. Apakah melakukanopen burning jika ya,apa jenislimbahB3 yangdi open

1. Foto-foto kegiatan open burning2. Neraca limbah B3 periode penilaian Juli

2012 - Juni 2013


60/140

59


burning

c. Apakah memiliki rencana menghentikankegiatan open burning

jika ya,kapan

1. Foto-foto penyimpanan limbah B3 yangtidak di open burning lagi.

2. Neraca limbah B3 periode penilaian Juli2012 - Juni 2013 (yang menunjukkanlimbah B3 sudah tidak di open burning).

d. Apakah melakukan pengelolaan limbah B3cara tertentu

jika YA,kegiatanapayangdilaku-kan :

1. Foto-foto kegiatan pengelolaan limbah B3dengan cara tertentu

2. Dokumen perizinan yang dimiliki sesuaidengan kegiatan tersebut

3. Neraca limbah B3 periode penilaian Juli2012- Juni 2013

Catatan :

Data Pendukung/Lampiran disampaikan dalam bentuk salinan (untuk foto dan dokumen izin berbentuk *pdf, untuk logbook dan neraca limbah B3 berbentuk *xls).


61/140

60

E. LEMBAR ISIAN PENGELOLAAN LIMBAH B31. Tempat Penyimpanan Sementara

CHECKLIST P.01TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

NAMA PERUSAHAANSEKTOR

INDUSTRI :…

PT. .......................LOKASI : Kab./Kota ...

TIM PENILAI : …

TGLPENILAIAN :

…

NO. KETENTUAN YA TIDAK KETERANGAN

PENGEMASAN1. Apakah pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan bentuk limbah B3? …2. Apakah pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan karakteristik limbah B3? …3. Apakah pengemasan limbah B3 dilengkapi dengan simbol label limbah B3? …4. apakah penempatan limbah B3 disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah B3? …5. Apakah kondisi kemasan limbah B3 bebas karat? …6. Apakah kondisi kemasan limbah B3 tidak bocor? …7. Apakah kondisi kemasan limbah B3 tidak meluber? …

BANGUNAN DAN PENYIMPANAN

8. Apakah bagian luar bangunan diberi papan nama? …

9. Apakah bagian luar diberi simbol limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yangdisimpan?

…

10. Apakah limbah B3 terlindung dari hujan dan sinar matahari? …11. Apakah bangunan mempunyai sistem ventilasi? …12. Apakah bangunan memiliki saluran dan bak penampung tumpahan (jika menyimpan limbah

B3 cair)?

…

13. Apakah penyimpanan menggunakan sistem blok/sel …


62/140

61

14. Apakah masing-masing blok/sel dipisahkan gang/tanggul? …15. Apakah kemasan/limbah limbah B3 diberi alas/pallet? …16. Apakah tu pukan limbah B3 maksimal 3 lapis? …17. Apakah limbah B3 disimpan sesuai dengan masa penyimpanan dalam izin?

(jika baru mengajukan izin, tidak perlu diisi)

…

PEMANTAUAN18. Adakah logbook/catatan untuk mencatat keluar masuk limbah limbah B3? …19. Apakah jumlah dan jenis limbah B3 sesuai dengan yang tercatat di logbook/catatan? …

PENGELOLAAN LANJUTAN

20. Apakah melakukan pengelolaan lanjutan terhadap limbah B3 yang disimpan? (diserahkanke pihak ketiga/dimanfaatkan internal)

…

LAI -LAIN

21. Tersediakah alat tanggap darurat yang mudah dijangkau?

…22. Tersediakah fasilitas P3K yang mudah dijangkau? …23. Apakah memiliki SOP penyimpanan? …24. Apakah memiliki SOP tanggap darurat? …25. Apakah tersedia pagar, pintu darurat, dan rute evakuasi? (sesuai dengan SOP

penyimpanan dan tanggap darurat)

…

26. Apakah kebersihan/housekeeping terkelola dengan baik? …

TOTAL YA …TOTAL TIDAK …

PROSENTASE PENTAATAN LB3 ...% ...


63/140

62

2. KolamSludge Minyak (Sludge Pond)

CHECKLIST P.02KOLAM SLUGE MINYAK (SLUDGE POND)


INDUSTRI :…

PT. ...................LOKASI : Kab./Kota ...

TIM PENILAI : …

TGPENILAIAN :

…

NO. KETERANGAN YA TIDAK KETERANGAN

PENYIMPANAN1. Apakah rancang bangunan pond sesuai dg jumlah limbah? …2. Apakah rancang bangun dapat mencegah luapan sludge? …3. Apakah lantai bangunan kedap air (10-7 cm/dtk)? …4. Apakah dilengkapi dengan sistem penerangan? …5. Apakah memiliki sumur pantau di upstream &downstream? …6. Adakah logbook/pencatatan keluar masuk sludge ke pond? …

PEMANTAUAN

7. Adakah pencatatan sludge yg disimpan/bulan? …8. Adakah pencatatan sludge yg dikelola/bulan? …9. Apakah melakukan analisa kualitas air sumur pantau sesuai izin? …

PENGELOLAAN LANJUTAN10. Apakah dilakukan lanjutan (SOR, kirim ke pihak pengumpul, dll)? …

LAI -LAIN

11. Tersediakah alat tanggap darurat yang mudah dijangkau? …12. Tersediakah fasilitas P3K yang mudah dijangkau? …


64/140


65/140

64

3. Pengolahan Limbah B3 Secara Thermal (Insinerator )

CHECKLIST P.03

PENGOLAHAN LIMBAH B3 SECARA THERMAL (INSINERATOR)


INDUSTRI :…

PT. .....................LOKASI : Kab./Kota ...

TIM PENILAI : …

TGLPENILAIAN :

…

NO. KETENTUAN YA TIDAK KETERANGAN

PENAATAN UMUM

1. Apakah selama pengakutan tidak terjadi ceceran? …2. Apakah jenis limbah yang dibakar sesuai dengan yang tercantum dalam izin? …3. Apakah pengoperasian insinerator sesuai izin? …

PENAATAN KHUSUS

4. Apakah dilakukan pengukuran suhu gas bakar di burning chamber ? …5. Apakah dilakukan pencatatan jumlah dan komposisi limbah yang dibakar? (cek log book) …6. Apakah komposisi limbah yang dibakar sesuai izin? …7. Apakah suhu ruang bakar I saat insinerator beroperasi 600-800 °C (atau sesuai izin)? …

8. Apakah suhu ruang bakar II saat insinerator beroperasi 900-1100 °C (atau sesuai izin)? …9. Apakah efisiensi pembakaran terpenuhi? (Cek sertifikat hasil uji) …10. Apakah melakukan pengelolaan lanjutan terhadap abu sisa pembakaran? (diserahkan ke

pihak ke-3/landfill) …

PEMANTAUAN

11. Apakah memiliki logbook/pencatatan keluar masuk limbah yang dibakar dan abu …


66/140

65

insinerator?

LAIN-LAIN

12. Tersediakah alat tanggap darurat yang mudah dijangkau? …

13. Tersediakah fasilitas P3K yang mudah dijangkau? …14. Apakah memiliki SOP pengoperasian insinerator ? …15. Apakah memiliki SOP tanggap darurat? …16. Tersediakah pagar, pintu darurat dan rute evakuasi? (sesuai dengan SOP penyimpanan

dan tanggap darurat) …

17. Apakah kebersihan/housekeeping terkelola dengan baik? …

TOTAL YA …

TOTAL TIDAK …

PROSENTASE PENTAATAN LB3 ...% ...%


67/140

66

4. Bioremediasi

CHECKLIST P.04Pengolahan LIMBAH B3 SECARA BIOLOGI (BIOREMEDIASI)


INDUSTRI :…

PT. .........................LOKASI : Kab./Kota ...

TIM PENILAI : …

TGLPENILAIAN :

…

NO. KETERANGAN YA TIDAK KETERANGAN

PERSYARATAN LIMBAH DIOLAH

1. Apakah dilakukan pengujian TPH awal dan memenuhi persyaratan (≤15%)? …2. Apakah dilakukan pengujian awal total logam berat? …3. Apakah dilakukan pengujian awal TCLP logam berat dan hasilnya dibawah baku mutu

sesuai Keputusan Pengendalian Dampak lingkungan Nomor 04 Tahun 1995? …

PERSYARATAN LOKASI

4. Apakah lokasi tempat pengolahan sesuai dengan persyaratan izin? …5. Apakah dilakukan pengkajian kondisi awal lahan? …

PERSYARATAN FASILITAS

6. Apakah desain untuk lahan pengolahan sesuai persyaratan? …

7. Apakah permeabilitas lapisan dasar lahan pengolahan sesuai persyaratan? …8. Apakah drainase dan pond mampu menampung air luapan/leachete? …

9. Apakah jumlah sel sesuai dengan timbulan limbah yang akan diolah? …10. Apakah terdapat sumur pantau upstream dan downstream sesuai izin? …


68/140

67

PENAATAN KHUSUS

11. Apakah jenis mikroorganisme yang digunakan bukan merupakan hasil rekayasa genetik? …12. Apakah material pencampur dan penggembur (bulking agent) bukan merupakan material

yang terkontaminasi LB3? …

13. Apakah dilakukan analisa sampel limbah yang diolah secara berkala sesuaipersyaratan/izin?

…

14. Apakah dilakukan analisa sampel air tanah dan air sumur pantau sesuai izin? …15. Apakah dilakukan analisa sample air luapan/lindi (jika terbuang ke lingkungan)? …

PENANGANAN HASIL OLAHAN (jika ada yang sudah selesai diolah)

16. Apakah dilakukan uji analisis kimia, TCLP, dan toksikologi material hasil olahan sesuai izin? …17. Apakah material hasil olahan dikelola sesuai dengan rencana kelola? …18. Apakah lokasi penempatan material hasil olahan sesuai persyaratan dan teridentifikasi

dengan baik? …

PEMANTAUAN

19. Adakah logbook/pencatatan keluar masuk limbah kegiatan bioremediasi? …

LAI -LAIN20. Apakah terdapat tanda peringatan keselamatan dan keamanan? …21. Apakah memiliki SOP kegiatan Bioremediasi? …22. Apakah terdapat sistem tanggap darurat? …23. Apakah kebersihan/housekeeping terkelola dengan baik? …

TOTAL YA …

TOTA TIDA …

PROSENTASE PENTAATAN LB3 ... ...%


69/140

68

5. Penimbunan Limbah B3

CHECKLIST P.05

PENIMBUNAN LIMBAH B3


INDUSTRI :…

PT. ............................LOKASI : Kab./Kota

TIM PENILAI : …

TGLPENILAIAN :

…

NO. KETERANGAN YA TIDA KETERANGAN

DATA PENAATAN

1. Apakah Jenis limbah B3 yang ditimbun sesuai dengan izin ? …2. Apakah jenis limbah yang ditimbun memenuhi bakumutu TCLP? …3. Terdapat sumur pantau minimal 3 buah (1 upstream dan 2 downstream)? …

RANCANG BANGUN FASILITAS PENIMBUNAN4. Apakah lapisan dasar (sub base) adalah tanah lempung yang dipadatkan dengan

permeabilitas 1 x 10-9m/det? …

5. Apakah permeabilitas dari sistem pendeteksi kebocoran (k) = 1 x 10-4 m/det? …

6. Apakah ketebalan minimum lapisan geomembran HDPE 1,5 mm?

…7. Apakah permeabilitas lapisan tanah penghalang k = 1 x 10-9 m/det? …8. Apakah lapisan pelindung adalah tanah setempat dg tebal 20 cm dan dilapisi geotextile? …

BAK PENGUMPUL LINDI9. Apakah berada di area lokasi landfill dan memiliki 1 unit pompa? …10. Apakah konstruksi pondasi, lantai, dan dinding dari beton? …


70/140

69

11. Apakah air lindi diolah di IPAL ? …

12. Apakah melakukan uji kualitas lindi dalam bak pengumpul lindi sebelum dipindah kefasilitas IPAL?

…

13. Apakah melakukan uji kualitas air tanah pada sumur pantau rona awal? …

14. Apakah baku mutu air tanah ditetapka sesuai dengan rona awal? …15. Apakah pengujian dilakukan oleh laboratorium pihak ketiga yang independen dan

terakreditasi? (cek sertifikat hasil uji) …

16. Apakah melakukan uji kualitas air lindi setiap 3 bulan/sesuai izin? …17. Apakah melakukan pencatatan arus jumlah limbah B3 yang keluar dan masuk tempat

penimbunan? (cek logbook) …

LAIN-LAIN18. Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau? …19. Apakah memiliki SOP tanggap darurat? …20. Apakah kebersihan/housekeeping terkelola dengan baik? …

TOTAL YA …TOTAL TIDAK …

P

buku petunjuk dekon proper 2014

Documents