arahan teknis dana dekon 2015

ii

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR .................................................................................. i DAFTAR ISI ............................................................................................ ii DAFTAR TABEL...... ................................................................................. iii DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. iv I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang .......................................................................... 1 B. Maksud dan Tujuan ................................................................... 2 C. Ruang Lingkup .......................................................................... 2 II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN KEHUTANAN ..................... 3 A. Kebijakan Penyuluhan Kehutanan .............................................. 3 B. Strategi Penyuluhan Kehutanan ................................................. 4 III. ARAHAN TEKNIS KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI PENYULUHAN

KEHUTANAN ................................................................................... 5

A. Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan (BOP) ............................. 5 B. Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan ...... 6 C. Pembinaan dan Penilaian Kelas KTH........................... 8 D. Pengembangan Materi Penyuluhan ................................... 9 E. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan PNS/Penyuluh

Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) Pendamping KTH dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan ....................................

10 F. Pengembangan dan Pemeliharaan Unit Percontohan Penyuluhan

Kehutanan .................................................................................

11 G. Penyusunan Data KTH dan Statistik Penyuluhan

Kehutanan................................

12 H. Lomba Wana Lestari . 15 IV. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ...................................... 17 A. Monitoring dan Evaluasi ............................................................. 17 B. Pelaporan ................................................................................. 17 V. PENUTUP ....................................................................................... 19

iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Laporan Bulanan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Tahun 2015....... 17

Tabel 2. Laporan Triwulanan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Tahun 2015... 17

Tabel 3. Laporan Semester Kegiatan Dana Dekonsentrasi Tahun 2015..... 17

Tabel 4. Laporan Tahunan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Tahun 2015...... 18

iv

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Format Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran/ Tahunan.........................................................................

20

Lampiran 2. Format Rekapitulasi Penilaian Kelas KTH........................... 26

Lampiran 3. Format Tabel Statistik Penyuluhan Kehutanan................... 28

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Undang-undang No. 41 tahun 1999, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pembangunan kehutanan terdiri dari (1) Perencanaan Hutan, (2) Pengelolaan Hutan, (3) Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Latihan serta Penyuluhan, (4) Pengawasan dan Pengendalian.

Dengan tingkat deforestrasi dan degradasi hutan yang masih cukup tinggi, dan dengan perubahan paradigma pembangunan kehutanan menjadi resources dan community based management, diperlukan sumberdaya manusia (SDM) Kehutanan yang kompeten dan profesional untuk menyelenggarakan pembangunan kehutanan, yaitu membangun, memelihara/memulihkan serta memanfatkan sumberdaya hutan, meningkatkan nilai tambah hasil hutan, serta mampu mengakses pasar, sehingga hutan lestari untuk kesejahteraan masyarakat berkeadilan dapat terwujud.

Penyuluhan kehutanan memiliki peran yang sangat strategis dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan. Melalui pendekatan partisipatif yang berbasis pemberdayaan masyarakat, alih keterampilan, pendampingan dan penguatan kelembagaan serta peningkatan akses terhadap sumber modal dan pasar, masyarakat dapat berperan serta dalam upaya rehabilitasi dan konservasi hutan.

Tujuan penyuluhan kehutanan adalah untuk mewujudkan masyarakat mandiri berbasis pembangunan kehutanan sehingga berperan serta aktif dalam pelestarian fungsi dan manfaat sumberdaya hutan secara ekonomi, lingkungan dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan yang didukung oleh kemantapan kelembagaannya. Sebagaimana tertuang dalam pasal 56 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditegaskan bahwa Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan harus terstruktur dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha dan organisasi masyarakat. Untuk itu perlu diciptakan sinergi agar penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dapat berjalan optimal.

Sesuai dengan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan dan upaya meningkatkan peran penyuluhan kehutanan dalam pembangunan kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalokasikan dana dekonsentrasi yaitu dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah, dan sekaligus sebagai Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Tingkat provinsi. Beberapa kegiatan yang dialokasikan dalam dana dekonsentrasi antara lain menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi penyelenggaraan dan pembinaan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota.

Agar pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi penyuluhan kehutanan tersebut dapat berjalan dengan lancar maka perlu disusun Arahan Teknis Kegiatan Penyuluhan Kehutanan Dana Dekonsentrasi Tahun 2015.

2

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan arahan teknis kegiatan penyuluhan kehutanan dana dekonsentransi adalah sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan agar kegiatan dapat terlaksana secara berdayaguna dan berhasil guna.

Sedangkan tujuannya adalah : 1. Terselenggaranya kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai sasaran dan target

yang telah ditetapkan. 2. Terwujudnya Penyuluh Kehutanan yang handal sebagai pendamping kegiatan

pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan. 3. Meningkatnya peran Penyuluh Kehutanan dalam pendampingan masyarakat

sebagai pelaku utama pembangunan kehutanan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup arahan teknis kegiatan penyuluhan kehutanan dana dekonsentrasikan meliputi :

1. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Kehutanan 2. Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan tingkat Provinsi 3. Administrasi Umum 4. Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat 5. Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) 6. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan 7. Monitoring ke Kabupaten/Kota 8. Penyusunan Data KTH dan Statistik Penyuluhan Kehutanan 9. Lomba Wana Lestari 10. Pengembangan Materi Penyuluhan Kehutanan 11. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan PNS/PKSM pendamping KTH

dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Hutan

3

II. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PENINGKATAN PENYULUHAN KEHUTANAN TAHUN 2015 - 2019

A. Kebijakan Penyuluhan Kehutanan Dalam rangka mendukung pembangunan kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kehutanan mempunyai visi SDM Penyelenggara Pembangunan Kehutanan Profesional dan Kompeten dan misi Mengisi Kesenjangan Kompetensi SDM Sejalan dengan visi dan misi Badan P2SDM, maka perumusan tujuan penyelenggaranan kehutanan bidang P2SDM adalah mewujudkan kebijakan penyuluhan dan pengembangan sdm kehutanan dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan hutan di tingkat tapak.

Posisi penyuluhan kehutanan tertuang dalam program penyuluhan dan pengembangan SDM. Outcome/hasil kegiatan penyuluhan kehutanan adalah meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha.

Operasional penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan diemban oleh Pusat Penyuluhan sebagai unit Eselon II di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pusat Penyuluhan Kehutanan guna mencapai target indikator kinerja tahun 2015-2019 sebagai berikut :

1. Mendorong pemenuhan jumlah tenaga penyuluh kehutanan sesuai dengan kebutuhan (PK PNS, PKSM dan Penyuluh Swasta);

2. Memprioritaskan masyarakat pelaku utama pembangunan kehutanan di dalam dan sekitar KPH sebagai sasaran utama penyuluhan kehutanan;

3. Menetapkan kawasan KPH sebagai bagian penting wilayah kerja Penyuluh Kehutanan;

4. Membangun dan mengembangkan kelembagaan petani hutan (KTH) dan mengembangkan kelembagaan usaha berbentuk koperasi petani hutan untuk meningkatkan kesejahteraannya;

5. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme PK, mengembangkan metoda dan materi penyuluhan;

6. Meningkatkan ketersedian data dan informasi; 7. Memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan penyuluh

kehutanan.

4

B. Kegiatan Peningkatan Penyuluhan Kehutanan

Kegiatan Dana Dekonsentrasi Tahun 2015 digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja indikator kinerja kegiatan (IKK) Pusat Penyuluhan, target capian IKK tersebut yaitu:

1. Meningkatkan kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya sejumlah 600 unit,

2. Terfasilitasinya pembentukan koperasi sejumlah 25 unit,

3. Tersedianya Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) sejumlah 33 unit,

4. Tersedianya tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan sejumlah 600 orang.

5

III. ARAHAN TEKNIS KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI PENYULUHAN KEHUTANAN

A. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Kehutanan

Biaya Operasional Penyuluh adalah dana yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) kepada penyuluh kehutanan untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja.

1. Tujuan pemberian BOP adalah :

a. Mengoptimalkan pelaksanaan penyuluhan kehutanan, b. Meningkatkan kinerja penyuluh kehutanan dalam mendukung

pembangunan kehutanan.

2. Persyaratan penerima BOP a. Penyuluh yang menerima BOP adalah penyuluh kehutanan atau calon

penyuluh kehutanan, baik PNS maupun CPNS di provinsi dan kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan/Gubernur atau Bupati/Walikota.

b. Penyuluh kehutanan seperti pada butir a) melaksanakan tugas-tugas penyuluhan kehutanan dan bukan tugas-tugas administrasi.

3. Penetapan penerima BOP a. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi/Dinas Kehutanan

Provinsi/ Badan Pelaksana Penyuluhan /Dinas Kehutanan/atau Instansi yang menangani penyuluhan kehutanan kabupaten/kota membuat daftar Penyuluh Kehutanan calon penerima BOP dan menyampaikan kepada Satker dekonsentrasi penyuluhan kehutanan.

b. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi/Kepala Dinas Kehutanan Provinsi selaku Kepala Satker Dana Dekonsentrasi menetapkan Penyuluh Kehutanan calon penerima BOP lingkup provinsi bersangkutan.

c. Hasil penetapan Penyuluh Kehutanan penerima BOP disampaikan kepada Kepala Badan P2SDM cq. Pusat Penyuluhan.

4. Besarnya BOP dan Mekanisme Penyaluran a. Besarnya BOP per bulan sesuai dengan rayonisasi sebagai berikut:

1) Wilayah Barat (Sumatera, Jawa) : Rp. 320.000,-/bulan

2) Wialyah Tengah (Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB)

: Rp. 400.000,-/bulan

3) Wilayah Timur ( Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat)

: Rp. 480.000,-/bulan

6

b. Mekanisme penyaluran BOP sebagai berikut :

1) Satker pengelola dana dekonsentrasi menyalurkan BOP kepada penyuluh kehutanan berdasarkan Hasil Penetapan Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi/Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.

2) BOP dibayarkan kepada penyuluh kehutanan penerima BOP setelah penyuluh kehutanan menyampaikan laporan.

3) Pencairan BOP dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran satker Dekon yang selanjutnya dibayarkan langsung kepada penyuluh kehutanan, atau langsung ke rekening masing-masing penyuluh kehutanan yang bersangkutan.

4) Apabila terjadi perubahan penerima BOP, maka Satker menyampaikan laporan perubahannya kepada Badan P2SDM cq. Pusat Penyuluhan.

5. Tata Cara Pelaporan

a. Penyuluh kehutanan wajib membuat laporan kinerja berupa laporan bulanan dan laporan semester/tahunan dengan format sebagaimana Lampiran 1.

b. Laporan kinerja disampaikan kepada kepala Bapeluh/Dinas Kehutanan atau instansi yang menangani penyuluhan kehutanan di kabupaten/kota; bagi penyuluh kehutanan yang berada di provinsi laporan kinerja disampaikan kepada Kepala Sekretariat Bakorluh/Dinas Kehutanan Provinsi.

c. Kepala Bapeluh/Dinas Kehutanan atau instansi yang menangani penyuluhan kehutanan di kabupaten/kota menyampaikan rekapitulasi laporan kinerja penyuluh kehutanan kepada kepala Satker dekonsentrasi dengan tembusan kepada instansi yang menangani kehutanan di kabupaten/kota.

d. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi/instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan provinsi sebagai penanggungjawab BOP wajib melakukan rekapitulasi laporan dan melaporkan kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan cq. Pusat Penyuluhan dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan Provinsi.

B. Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan

1. Rapat koordinasi penyuluhan kehutanan dimaksudkan untuk membangun kesepahaman dan keterpaduan program pembangunan kehutanan dan program penyuluhan kehutanan. Tujuannya adalah meningkatkan peran penyuluhan kehutanan dalam mendukung pencapaian keberhasilan kegiatan pembangunan kehutanan.

7

2. Peserta rapat koordinasi adalah :

a. Sekretarat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi b. Dinas Kehutanan Provinsi/instansi yang menangani penyuluhan kehutanan

provinsi. c. Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota. d. Badan Pelaksana Penyuluhan/instansi penyelenggara penyuluhan

kehutanan Kabupaten/Kota. e. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. f. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi/Kabupaten/Kota. g. Koordinator Penyuluh Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota.

3. Materi yang perlu dibahas pada Rapat Koordinasi antara lain :

a. Arahan Gubernur. b. Paparan :

1) Kondisi penyuluhan kehutanan ditingkat provinsi, meliputi kelembagaan, ketenagaan, sarana & prasarana, hasil evaluasi kinerja dan peran Penyuluh Kehutanan di lapangan oleh Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi.

2) Kegiatan pembangunan kehutanan yang memerlukan dukungan pendampingan Penyuluh Kehutanan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, Kepala UPT Kementerian Kehutanan.

c. Tanggapan dari masing-masing Badan Pelaksana Penyuluhan/instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan kabupaten/kota.

d. Tanggapan Kepala BKD. e. Diskusi umum. f. Perumusan.

4. Pada rapat koordinasi juga dapat diagendakan penyampaian arahan dan masukan dari Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional atau Komisi Penyuluhan Provinsi.

5. Rumusan memuat butir-butir kesimpulan, rekomendasi, kesepakatan dan komitmen para pihak untuk saling mendukung, memperpadukan program pembangunan kehutanan dan penyuluhan kehutanan serta menyukseskan pelaksanaan program pembangunan kehutanan di wilayahnya.

8

6. Waktu pelaksanaan Rapat Koodinasi diagendakan pada awal tahun, sehingga hasil rumusan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan.

C. Pembinaan dan Penilaian Kelas KTH

Peningkatan Kelas KTH pada tahun 2015 merupakan kegiatan baru dan penting untuk mencapai IKU Kegiatan Peningkatan Penyuluhan Kehutanan, yaitu mampu meningkatkan kelas kelompok tani hutan pemula menjadi madya sejumlah 600 KTH periode Tahun 2015.

1. Pembinaan Kelas KTH

Pembinaan KTH dilaksanakan oleh Penyuluh Kehutanan dan Instansi Penyelenggara Penyuluhan dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM P.1/IX-SET/2015 tentang Petunjuk Teknis Peningkatan Kelas KTH. Pembinaan oleh Penyuluh Kehutanan meliputi: a. Kelola kelembagaan, b. Kelola kawasan, dan c. Kelola usaha.

Sedangkan pembinaan KTH oleh Instansi Penyelenggara Penyuluhan meliputi: a. Menyusun database KTH. b. Memantau perkembangan KTH. c. Memfasilitasi peningkatan kapasitas KTH. d. Memfasilitasi pengembangan usaha. e. Memfasilitasi akses informasi, teknologi, modal dan pasar. f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Penilaian KTH

a. Tim Penilai

1) Penilaian kelas KTH dilakukan oleh Tim Penilai Kemampuan KTH yang dibentuk oleh instansi pelaksana penyuluhan kabupaten/kota.

2) Tim Penilai Kemampuan KTH sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari unsur pejabat struktural dan pejabat fungsional penyuluh kehutanan pada instansi pelaksana penyuluhan kabupaten/kota.

b. Metode penilaian kelas KTH

1) Proses penilaian dilakukan melalui wawancara dengan ketua, pengurus dan anggota dalam forum pertemuan kelompok.

9

2) Wawancara menggunakan butir-butir pertanyaan pada instrumen penilaian kemampuan KTH sebagaimana Lampiran IV Peraturan Menteri Kehutanan No. P.57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan.

3) Untuk menghindari penilaian yang subyektif oleh Tim Penilai, maka untuk setiap jawaban pertanyaan perlu dibuktikan dengan dokumen dan bukti fisik di lapangan.

c. Waktu penilaian

Penilaian dilakukan melalui 2 tahap, tahap pertama dilakukan untuk mengetahui kondisi awal KTH (kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha) yang dilakukan secara mandiri oleh penyuluh kehutanan. Penilaian tahap kedua dilakukan setelah memperoleh fasilitasi peningkatan kelas KTH melalui sumber dana APBN Pusat Penyuluhan.

3. Pelaporan Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kelas KTH

Pelaporan kegiatan pembianaan dan peningkatan kelas KTH memuat antara lain: a. Profil KTH, b. Kelas KTH Awal, c. Kelas KTH Akhir, d. Analisa dan permasalahan.

Format laporan peningkatan kelas KTH sebagaimana pada lampiran 2. Laporan disampaikan kepada Kepala Pusat Penyuluhan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Surat dengan alamat Gd. Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 8 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat dan email [email protected] , Fax. 021-5720228.

D. Pengembangan Materi Penyuluhan Kehutanan

1. Tujuan pengembangan materi adalah menyediakan dan menyebarluaskan materi penyuluhan kehutanan yang berasal dari sumber yang ada (hasil penelitian, pustaka, dll) maupun pengalaman penyuluh yang bersifat spesifik lokal agar penyuluhan kehutanan lebih optimal.

2. Bentuk materi berupa : media cetak ( leaflet, booklet dan poster) dan atau media elektronik (audio visual, siaran radio, iklan layanan masyarakat)

3. Sasaran pengembangan materi adalah penyuluh kehutanan, PKSM, pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat.

10

E. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan PNS/Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan

1. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan PNS/Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan, merupakan salah satu kegiatan dalam rangka menyediakan pendamping KTH yang handal mendukung kegiatan pembangunan kehutanan.

2. Tujuannya adalah terciptanya tenaga pendamping KTH yang handal yang mampu menggerakan masyarakat di sekitarnya:

a. menggali potensi yang dimiliki daerah setempat secara mandiri, b. mengembangkan potensi daerah untuk peningkatan kesejahteraan, c. memecahkan masalah yang dihadapi.

3. Calon peserta peningkatan kapasitas adalah penyuluh kehutanan PNS dan PKSM yang mempunyai binaan KTH.

4. Materi

Materi peningkatan kapasitas dipilih berdasarkan kebutuhan, kondisi wilayah dan kondisi masyarakat kelompok binaanya, antara lain:

a. Kepemimpinan dan organisasi kelompok; b. Teknik pendampingan; c. Tekinik perencanaan partisipatif; d. Teknik mediasi; e. Pengelolaan HKm, HTR, HD f. Resolusi konflik; g. Manajemen pemasaran produk hasil usaha; h. Pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu (lebah madu, persuteraan

alam, bambu, rotan, budidaya jamur, dll); i. Penangkaran flora fauna; j. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; k. Pembibitan dan penanaman; l. Pemanfaatan limbah hasil hutan; m. Teknik konservasi tanah dan air; n. Pemanfaatan jasa lingkungan, dll.

5. Metode

Metode /teknik peningkatan kapasitas yang digunakan adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, dialog, dan praktek di dalam maupun di luar kelas (peragaan di lapangan, karyawisata, widyawisata, atau bentuk kunjungan lainnya).

11

6. Fasilitator

Fasilitator peningkatan kapasitas dapat berasal dari :

a. Penyuluh Kehutanan Ahli Pusat/Daerah, b. Perguruan Tinggi, c. Widiaiswara d. Instansi Teknis Daerah, e. Unit Pelaksana Teknis Kementerian LHK, dan f. Praktisi di bidangnya.

7. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan baik terhadap materi peningkatan kapasitas, fasilitator, dan seluruh pelaksana kegiatan.

8. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan peningkatan kapasitas dan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Sistematika penyusunan laporan adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR/FOTO KEGIATAN DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Dasar Pelaksanaan B. Waktu dan Tempat C. Peserta dan Asal Peserta D. Fasilitator E. Jadwal dan Metode peningkatan kapasitas F. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan B. Saran

F. Pengembangan dan Pemeliharaan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK)

Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK) adalah sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan berupa lokasi yang ditetapkan untuk memperagakan berbagai aktifitas kehutanan yang berfungsi sebagai tempat pembelajaran dan

12

penguatan kelembagaan kelompok masyarakat serta peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan.

Pembangunan UPPK meliputi beberapa tahapan, dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Tahun pertama (T-1) digunakan untuk pembuatan rancangan teknis. Tahun kedua (T+1) sampai dengan tahun kelima (T+4) merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan teknis, pengembangan, dan pemeliharaan.

Pada tahun 2015, diharapkan semua kegiatan UPPK minimal telah memasuki tahun ketiga, yaitu pelaksanaan kegiatan teknis, pengembangan dan pemeliharan.

Pemilihan kegiatan teknis kehutanan yang akan dikembangkan dalam UPPK, disesuaikan dengan potensi lahan, permasalahan dan kebutuhan kelompok dengan tetap mempertimbangkan komoditas unggulan lokal dan memperhatikan peluang usaha serta peluang pasar. Kegiatan teknis kehutanan dapat mencakup kegiatan budidaya (persemaian, pembibitan), pengolahan dan pasca panen.

Pengembangan dilakukan terhadap kelembagaan dan usaha kelompok. Pengembangan kelembagaan dilakukan melalui penguatan organisasi kelompok tani, aturan-aturan kelompok yang mendukung pencapaian tujuan organisasi dan peningkatan kapasitas SDM.

Pemeliharaan dilakukan pada hasil kegiatan teknis kehutanan dan sarpras UPPK. Tujuannya adalah untuk menambah waktu pemanfaatan sehingga kegiatan teknis kehutanan dan sarpras yang berkaitan dengan kegiatan UPPK bisa dimanfaatkan lebih lama.

Dalam pelaksanaannya, Pembangunan UPPK harus mengikuti Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Pembangunan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK) yang dikeluarkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan, cq. Pusat Penyuluhan Kehutanan.

Penyaluran dana kegiatan kepada kelompok tani dilakukan dengan mekanisme kerja sama melaui Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) dengan mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

G. Penyusunan Data KTH dan Statistik Penyuluhan Kehutanan

Maksud penyusunan statistik penyuluhan kehutanan adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan penyelenggarakan penyuluhan kehutanan yang telah dilaksanakan oleh instansi yang menangani penyuluhan kehutanan baik di provinsi maupun kabupaten dan pihak lain yang berkaitan dengan penyuluhan kehutanan. Sedangkan tujuannya adalah untuk menyajikan data dan informasi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kehutanan

13

yang telah dilaksanakan dengan penyajian materi dalam bentuk angka dan gambar.

Format Statistik Penyuluhan Kehutanan disusun paling tidak memuat bab-bab sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I. Pendahuluan

BAB II. Kondisi Umum

Tabel 1. Nama dan Alamat Instansi Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota

BAB III. Ruang Lingkup

BAB IV. Tenaga Penyuluh Kehutanan

Tabel 2. Jumlah Penyuluh Kehutanan Tahun 2010-2014

Tabel 3. Jumlah Penyuluh Swadaya Masyarakat Tahun 2010-2014

Tabel 4. Jumlah Penyuluh Swasta Tahun 2014

Tabel 5. Data Wilayah Kerja Penyuluh Kehutanan Tahun 2014

Tabel 6. Data Wilayah Kerja Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) Tahun 2014

BAB V. Sarana Prasarana Penyuluhan

Tabel 7. Data Sarana dan Prasarana Penyuluh Kehutanan Tahun 2010-2014

Tabel 8. Data Pengguna Sarpras Penyuluhan Kehutanan Tahun 2014

BAB VI. Programa Penyuluhan Kehutanan

Tabel 9. Pelaksanaan Penyusunan Programa Tahun 2014

BAB VII. Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Hutan

Tabel 10. Jumlah Sentra Penyuluh Kehutanan Pedesaan (SPKP)/Pos Penyuluhan Desa Hutan Tahun 2010-2014

Tabel 11. Jumlah Komulatif KTH Tahun 2010-2014

Tabel 12. Data Kelompok Tani Hutan (KTH) Tahun 2014

BAB VIII. Materi Penyuluhan Kehutanan

Tabel 13. Jenis Materi Penyuluhan Kehutanan

Penjelasan pengisian Tabel:

Tabel 1: Berisikan Data nama, alamat, nomor telp/fax, alamat email instansi pelaksana penyuluhan Kabupaten/Kota

Tabel 2: Berisikan data Rekapitulasi Data Penyuluh Kehutanan (PK) dari Tahun 2010 2014 diuraikan pertahun.

14

Tabel 3: Berisikan data Rekapitulasi Data Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) dari Tahun 2010 2014 diuraikan pertahun.

Tabel 4: Berisikan data Penyuluh Kehutanan Swasta dari Tahun 2014.

Tabel 5: Berisikan data Penyuluh Kehutanan (PK) Nama sesuai dengan SK-pengangkatan, pelatihan yang pernah diikuti, wilayah kerja, jumlah kelompok tani binaan dan nama kabupaten/kota

Tabel 6: Berisikan data Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) Nama sesuai dengan SK Pengukuhan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan/Dinas Kehutanan Kabupaten/instansi penyelenggara penyuluhan, pelatihan yang pernah diikuti, wilayah kerja, jumlah kelompok tani binaan dan nama Kabupaten / kota.

Tabel 7: Berisikan data Sarana dan Prasarana (Sarpras) yang berisikan Jenis Sarpras, Volume, Kondisi Barang, Sumber pembiayaan, dan Kabupaten/Kota Tahun 2010-2014.

Tabel 8: Berisikan data pengguna sarpras penyuluhan.

Tabel 9: Berisikan data identifikasi potensi (jumlah kecamatan), sasaran penyuluhan (jumlah KTH), kegiatan pokok KTH dan metoda penyuluhan.

Tabel 10: Berisikan data Rekapitulasi Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP)/Pos Penyuluhan Pedesaan dari Tahun 2010 2014 diuraikan pertahun.

Tabel 11: Berisikan data jumlah komulatif KTH per Kabupaten/Kota Tahun 2010-2014.

Tabel 12: Berisikan data Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diisi dengan nama KTH, nama Ketua KTH, Nama Penyuluh Pendamping, alamat, tahun berdiri, kegiatan pokok, dan Kelas KTH.

Tabel 13: Berisikan data jenis materi, judul materi, jumlah materi dan sumber anggaran penyusunan materi penyuluhan kehutanan.

Format tabel sebagaimana pada lampiran 3.

15

H. Lomba Wana Lestari

1. Tujuan Lomba Wana Lestari memberikan penghargaan kepada Desa/Kelurahan, masyarakat dan aparat kehutanan yang telah berperan aktif dan peduli dalam berbagai kegiatan pembangunan kehutanan khususnya dalam kegiatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam.

2. Kategori Lomba Wana Lestari :

a. Penyuluh Kehutanan b. Kelompok Tani Hutan (KTH) c. Desa/Kelurahan Peduli Kehutanan d. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) e. Kader Konservasi Alam (KKA) f. Kelompok Pecinta Alam (KPA) g. Polisi Kehutanan (Polhut) h. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) i. KPH Perum Perhutani j. BKPH Perum Perhutani k. RPH Perum Perhutani l. Mandor Pendamping PHBM m. Mandor Tanam Perum Perhutani n. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Perum Perhutani.

Kategori nomor 2j sampai 2n khusus untuk Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Penilaian Lomba Wana Lestari dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional dengan tata waktu sebagai berikut : a. Proses penilaian dan penetapan hasil pemenang lomba tingkat

kabupaten/kota dilaksanakan mulai bulan April sampai dengan minggu II bulan Mei 2015.

b. Proses penilaian dan penetapan hasil lomba tingkat provinsi dilaksanakan mulai minggu III bulan Mei sampai dengan minggu II bulan Juni 2015.

c. Proses penilaian dan penetapan hasil pemenang lomba tingkat nasional dilaksanakan mulai minggu III bulan Juni sampai dengan minggu bulan Juli 2015.

3. Fasilitasi pembiayaan Lomba Wana Lestari : a. Penilaian lomba tingkat kabupaten/kota, antara lain untuk biaya ATK, foto

copy, biaya rapat-rapat dan perjalanan penilaian lomba.

b. Penilaian lomba tingkat provinsi, antara lain untuk biaya rapat-rapat dan perjalanan penilaian lomba ke wilayah kabupaten/kota.

16

4. Pelaksanaan kegiatan Lomba Wana Lestari mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 22/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Umum Penilaian Lomba Wana Lestari tanggal 17 April 2013.

17

IV. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala, terus menerus sepanjang

tahun, hal ini dilakukan sebagai upaya pengendalian dan pencapaian target serta dalam rangka untuk mengetahui lebih awal setiap permasalahan atau kendala yang perlu segera ditindaklanjuti.

B. Pelaporan

1. Laporan Progres Kegiatan

Dalam rangka mengatahui perkembangan pelaksanaan kegiatan perlu dibuat dan disampaikan laporan bulanan, triwulanan, semester maupun tahunan. Untuk keseragaman laporan kegiatan dapat menggunakan format sebagaimana Tabel 1, 2, 3, 4 dan 5 berikut :

Tabel 1. Laporan Bulanan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Tahun 2015.

No. Uraian Kegiatan Volume Target 1 Tahun Target s/d Bln Ini Realisasi s/d Bln Ini

Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tabel 2. Laporan Triwulanan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Tahun 2015.

No. Uraian Kegiatan Volume Realisasi Triw.

Lalu Realisasi Triw. Ini Realisasi s/d Triw.Ini


Tabel 3. Laporan Semester Kegiatan Dana Dekonsentrasi Tahun 2015.

No. Uraian Kegiatan Volume Target 1 Tahun Realisasi Smtr Ini Realisasi s/d Smtr Ini


18

Tabel 4. Laporan Tahunan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Tahun 2015.

No. Uraian Kegiatan Volume Rencana Realisasi % Realisasi


Laporan disampaikan kepada Kepala Pusat Penyuluhan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Surat dengan alamat Gd. Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 8 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat dan email [email protected] , Fax. 021-5720228.

2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Setiap akhir pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan dekonsentrasi, satker dekonsentrasi perlu membuat dan menyampaikan laporan dengan outline sebagai berikut:

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR/FOTO KEGIATAN DAFTAR LAMPIRAN I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan

II. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Dasar Pelaksanaan B. Waktu dan Tempat C. Realisasi Keuangan dan Fisik

III. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan B. Saran

20

V. PENUTUP

Dengan arahan teknis kegiatan dana dekonsentrasi ini diharapkan ada keseragaman dalam pengelolaan dana dekonsentrasi sekaligus sebagai alat pengendali pelaksanaan serta pelaporannya. Sehingga dengan demikian pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana dekonsentrasi akan mencapai tujuan dan tepat sasaran dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan baik di masing-masing provinsi maupun nasional.

21

LAMPIRAN 1. FORMAT LAPORAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN/TAHUNAN

22

Tabel 1. Laporan Kinerja Penyuluh Kehutanan (Bulanan)

Matrik Laporan Bulanan

Nama/NIP : (1) Tahun : (4) Pangkat/Golongan : (2) Wilayah Kerja : (5) Jabatan : (3) Instansi : (6)

No. Indikator Kinerja* Satuan Jumlah**

Permasalahan*** Ket. Rencana Realisasi s/d bulan

1 2 3 4 5 6 7 1. Penyusunan Programa dan Rencana Kerja Penyuluhan Kehutanan : A Identifikasi Potensi Wilayah Desa/Kec. Diisi nama wilayah yang diidentifikasi B Penyusunan Rencana Pelaksanaan Buku Diisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan C Dll. 2. Penyusunan Materi Penyuluhan A Menyiapkan materi Buah Diisi judul materi yang disiapkan/dibuat B Membuat Materi (Cetak/Elektronik) Buah C Dll. 3. Penerapan Metode Penyuluhan A Kunjungan tatap muka/anjangsana Kali Diisi metode dan jenis kegiatan yang dilakukan B Kaji terap Teknologi/Uji Coba Kali C Demonstransi (Percontohan) Kali D Dll. 4. Mengembangkan Swadaya dan Swakarya Kelompok Sasaran A Pembentukan Organisasi Kelompok Kelompok Diisi jumlah kelompok yang dibentuk dan aktivitas

usaha kelompok sasaran B Peningkatan kelas kelompok Kelompok C Peran dalam perlombaan Kali 5 Pendampingan Aktifitas Kelompok A KUP, SPKP. UPPK Unit Diisi sesuai jenis aktivitas yang dikerjakan dan

didampingo B Hutan Rakyat, HKm. Hutan Desa, HTR Unit/Ha C Pembibitan (KBD, KBR Swadaya dll.) Unit/Batang D Dll. 6 Pengembangan Penyuluhan Kehutanan A Kelembagaan Manajemen Konsep/ Rumusan Diisi konsep yang dirumuskan B Mengembangkan Teknologi Tepat Guna Rancangan/Konsep Diisi rancangan yang dikembangkan 7 Pengembangan Profesi A Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah Buku Diisi judul yang dibuat B Membuat Buku Pedoman/Juknis Buku 8 Penunjang Penyuluhan Kehutanan A Mengajar/Melatih Kali Diisi judul materi ajar/latih B Seminar/Lokakarya Kali Diisi tema kegiatan yang diikuti C Dll.

23

Ket. : *) Indikator kinerja disesuaikan dengan jenjang jabatan penyuluh **) Sesuai dengan rencana kerja tahunan ***) Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan realisasi tidak sesuai dengan rencana

Mengetahui .............., ............... Kepala BP3K/UPT .. Penyuluh Kehutanan

................................... .................................... NIP. ........................... ...................................

24

Tabel 2. Laporan Kinerja Penyuluh Kehutanan (Semester/Tahunan)

Matrik Laporan Kegiatan Semester/Tahunan


No. Indikator Kinerja* Satuan Jumlah**

Permasalahan*** Saran tindak lanjut Ket. Rencana Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Penyusunan Programa dan Rencana Kerja Penyuluhan Kehutanan : A Identifikasi Potensi Wilayah Desa/Kec. Diisi nama wilayah yang diidentifikasi B Penyusunan Rencana Pelaksanaan Buku Diisi rencana kegiatan yang akan

dilaksanakan C Dll. 2. Penyusunan Materi Penyuluhan A Menyiapkan materi Buah Diisi judul materi yang disiapkan/dibuat B Membuat Materi (Cetak/Elektronik) Buah C Dll. 3. Penerapan Metode Penyuluhan A Kunjungan tatap muka/anjangsana Kali Diisi metode dan jenis kegiatan yang

dilakukan B Kaji terapTeknologi/Uji Coba Kali C Demonstransi (Percontohan) Kali D Dll. 4. Mengembangkan Swadaya dan Swakarya Kelompok Sasaran A Pembentukan Organisasi Kelompok Kelompok Diisi jumlah kelompok yang dibentuk dan

aktivitas usaha kelompok sasaran B Peningkatan kelas kelompok Kelompok C Peran dalam perlombaan Kali 5 Pendampingan Aktifitas Kelompok A KUP, SPKP. UPPK Unit Diisi sesuai jenis aktivitas yang dikerjakan

dan didampingo B Hutan Rakyat, HKm. Hutan Desa, HTR Unit/Ha C Pembibitan (KBD, KBR Swadaya dll.) Unit/Batang D Dll. 6 Pengembangan Penyuluhan Kehutanan A Kelembagaan Manajemen Konsep/ Rumusan Diisi konsep yang dirumuskan B Mengembangkan Teknologi Tepat Guna Rancangan/Konsep Diisi rancangan yang dikembangkan 7 Pengembangan Profesi A Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah Buku Diisi judul yang dibuat B Membuat Buku Pedoman/Juknis Buku 8 Penunjang Penyuluhan Kehutanan A Mengajar/Melatih Kali Diisi judul materi ajar/latih B Seminar/Lokakarya Kali Diisi tema kegiatan yang diikuti C Dll.

25

Ket. : *) Indikator kinerja disesuaikan dengan jenjang jabatan penyuluh **) Sesuai dengan rencana kerja tahunan ***) Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan realisasi tidak sesuai dengan rencana Mengetahui .............., ............... Kepala BP3K/UPT . Penyuluh Kehutanan

................................... .................................... NIP. ........................... ...................................

26

Tabel 3. Rekapitulasi Laporan Kinerja Penyuluh Kehutanan

Matrik Laporan Kegiatan Semester/Tahunan


No. Indikator Kinerja* Satuan Jumlah Keterangan

1 2 3 6 8 1. Penyusunan Programa dan Rencana Kerja Penyuluhan Kehutanan : A Identifikasi Potensi Wilayah Desa/Kec. B Penyusunan Rencana Pelaksanaan Buku C Dll. 2. Penyusunan Materi Penyuluhan A Menyiapkan materi Buah B Membuat Materi (Cetak/Elektronik) Buah C Dll. 3. Penerapan Metode Penyuluhan A Kunjungan tatap muka/anjangsana Kali B Kaji terapTeknologi/Uji Coba Kali C Demonstransi (Percontohan) Kali D Dll. 4. Mengembangkan Swadaya dan Swakarya Kelompok Sasaran A Pembentukan Organisasi Kelompok Kelompok B Peningkatan kelas kelompok Kelompok C Peran dalam perlombaan Kali 5 Pendampingan Aktifitas Kelompok A KUP, SPKP. UPPK Unit B Hutan Rakyat, HKm. Hutan Desa, HTR Unit/Ha C Pembibitan (KBD, KBR Swadaya dll.) Unit/Batang D Dll. 6 Pengembangan Penyuluhan Kehutanan A Kelembagaan Manajemen Konsep/ Rumusan B Mengembangkan Teknologi Tepat Guna Rancangan/Konsep 7 Pengembangan Profesi A Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah Buku B Membuat Buku Pedoman/Juknis Buku 8 Penunjang Penyuluhan Kehutanan A Mengajar/Melatih Kali B Seminar/Lokakarya Kali C Dll.

27

LAMPIRAN 2. FORMAT REKAPITULASI PENILAIAN KELAS KTH

28

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Penilaian Peningkatan Kelas KTH Tahun 2015

No Kabupaten/Kota Nama KTH

Nama Ketua KTH

Alamat KTH

Jumlah Anggota

Nomor Register

KTH

Kegiatan Pokok

Nama Penyuluh

Pendamping

Hasil Penilaian Kelas KTH

Skor Awal Skor Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Kab. Bogor 1 2 3 Dst 26 2 Kab ......

29

LAMPIRAN 3. FORMAT TABEL STATISTIK PENYULUHAN KEHUTANAN

30

Tabel 1. Nama dan Alamat Instansi Pelaksana Penyuluhan Kehutanan Kabupaten/Kota

No Kabupaten/Kota Nama Instansi Nama Kepala Instansi Alamat Instansi No. Telp/Fax Alamat email

1 2 4 5 6 7 8

31

Tabel 2. Jumlah Penyuluh Kehutanan Tahun 2010-2014

No.

Provinsi/ Kabupaten/Kota

JUMLAH PENYULUH KEHUTANAN (ORG) KET

2010 2011 2012 2013 2014

Trampil Ahli Jml Trampil Ahli Jml Trampil Ahli Jml Trampil Ahli Jml Trampil Ahli Jml 1 Bakorluh....... 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0 3 3 2 Kab. Bogor 10 12 22 11 10 21 11 8 19 11 7 18 10 7 17 Dst....... Jumlah

32

Tabel 3. Jumlah Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat Tahun 2010-2014

No. KABUPATEN/KOTA JUMLAH PENYULUH SWADAYA MASYARAKAT (ORG)

KETERANGAN 2010 2011 2012 2013 2014

33

Tabel 4. Jumlah Penyuluh Kehutanan Swasta Tahun 2014

No. KABUPATEN/KOTA JUMLAH PENYULUH SWADAYA MASYARAKAT (ORG) KETERANGAN

34

Tabel 5. Data Wilayah Kerja Kondisi Penyuluh Kehutanan Tahun 2014

No Kabupaten/Kota No Nama Penyuluh Kehutanan NIP No dan tanggal

SK Pengangkatan Pelatihan yg

pernah diikuti Wilayah

Kerja

Jumlah Kelompok

Tani Binaan Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

35

Tabel 6. Data Wilayah Kerja Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) Tahun 2015

No. Kabupaten/Kota No Nama PKSM Tanggal Lahir

No dan tanggal SK Pengukuhan Kepala Bapeluh/Dinas Kab.

Pelatihan yang pernah diikuti

Wilayah kerja

Jumlah Kelompok Tani

Binaan Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Keterangan :

Kolom 8 dan 9 bila ada.

36

Tabel 7. Data Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan Tahun 2010-2014

No Kabupaten/Kota Jenis Sarpras Tahun Volume Sumber Biaya Pengadaan Kondisi

1 2 3 4 5 6 8

1. Bogor Sepeda Motor 2011 8 DAK Baik 2012 2013 2014 2015 GPS 2011 2012 2013 2014 2015 ......... 2011 2012 2013 2014 2015

37

Tabel 8. Data Pengguna Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan Tahun 2014

No Kabupaten/Kota Jenis Sarpras Nama Penyuluh Kehutanan Kondisi Tahun Pengadaan Keterangan

(Nomor Polisi/Nomor register)

1 2 3 4 5 6

1. Bogor Sepeda Motor Yamin Baik 2010 B 1234 CDE

GPS .........

38

Tabel 9. Pelaksanaan Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan Tahun 2015

No Kabupaten/Kota Identifikasi Potensi Kehutanan (Kecamatan) Sasaran

Penyuluhan (KTH) Kegiatan Pokok KTH Metoda

Penyuluhan Keterangan

1 2 3 4 5 6 7

1. Kab. Bogor 10 Kecamatan 12 KTH Hutan Rakyat

2. Kab........ .....Kecamatan ......KTH ........... ...........

39

Tabel 10. Jumlah Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP)/Pos Penyuluhan Desa Hutan Tahun 2010-2014

No. KABUPATEN/KOTA JML SPKP/POSLUHDES

KETERANGAN 2010 2011 2012 2013 2014

40

Tabel 11. Jumlah Komulatif KTH 2010 - 2014

No. KABUPATEN/KOTA JUMLAH KELOMPOK TANI HUTAN (UNIT)

KETERANGAN 2010 2011 2012 2013 2014

1 Kab. Bogor 20 22 24 25 26

41

Tabel 12. Data Kelompok Tani Hutan Tahun 2014

No Kabupaten/Kota Nama KTH Nama Ketua KTH Alamat KTH Jumlah

Anggota Tahun Berdiri

Kegiatan Pokok

Nama Penyuluh

Pendamping Kelas KTH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Kab. Bogor 1 2 3 Dst 26 2 Kab ......

42

Tabel 13. Jenis Materi Penyuluhan Kehutanan

No Kabupaten/Kota Jenis Materi Judul Materi Jumlah Sumber Anggaran Keterangan

1 2 3 4 5 6 7

1 Provinsi....... Leaflet Penanggulangan Karat Furu 500 eks Poster dst 2 Kab. Bogor leaflet ........ ........

scan0017Daftar Isi finalARAHAN DEKON 2015_final

arahan teknis dana dekon 2015

Documents