Pendahuluan

Tujuan dan Fungsi

Pengembangan

Kawasan

1

Kebijakan

Pengembangan

Kawasan, Arahan

Pemanfaatan Ruang dan Arahan

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

2

Arahan Peraturan

Zonasi 3

Arahan Perizinan,

Zonasi, Insentif

dan Disinsentif,

Pengenaan Sanksi, Pembinaan,

pengawasan dan

peran masyarakat

4

Pembentukan KEK

PERATURAN PRESIDEN 87 TAHUN 2011

KAWASAN BATAM BINTAN KARIMUN (BBK)

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas Gedung Madiun Lt 3 Jl. Taman Suropati No 2 Telp : 021 392712 Fax : 3926601 Email : trp@bappenas.go.id

BAPPENAS

D A F T A R I S I :

D E F I N I S I

Kawasan BBK Arahan Pemanfaatan

Ruang Arahan Penggendalian

Pemanfaatan Ruang Arahan Peraaturan

Zonasi Arahan Perizinan

Zonasi Pengenaan Insentif dan

Disinsentif Pengenaan Sanksi,

Pembinaan, Pengawasan dan Peran Masyarakat

Tujuan dan Fungsi Pengembangan Kawasan

Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun yang selanjutnya disebut Kawasan BBK adalah satu kesatuan kawasan yang terdiri atas sebagian wilayah Kota Batam, sebagian wilayah Kabupaten Bintan, sebagian wilayah Kota Tanjungpinang, sebagian wilayah Kabupaten Karimun, dan sebagian wilayah perairan di Selat Jodoh, Selat Malaka, dan Selat Singapura. Dasar Penetapan dari Perpres 87 Tahun 2011 ini adalah melihat kawasan Batam Bintan Karimun (BBK) ditetapkan sebagai Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas. Hal ini menunjukkan besarnya harapan BBK untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Perpres 87/2011 secara garis besar dibagi menjadi rencana struktur dan pola ruang. Struktur ruang BBK berkonsep polisentris, dimana masing-masing pulau memiliki sub-pusat pelayanan. Dengan konsep ini,wilayah Karimun dan Bintan tidak terlalu bergantung pada Batam. Pembangunan infrastruktur merupakan kunci lancaranya pembangunan di wilayah BBK.

Pendahuluan

H A L A M A N 2

Kebijakan Pengembangan Kawasan

Arahan Pemanfaatan Ruang

Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan BBK digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan BBK yang terdiri atas : A. Arahan Peraturan Zonasi B. Arahan Perizinan C. Arahan Insentif dan Disinsentif D. Arahan Sanksi

H A L A M A N 3

Arahan Peraturan Zonasi

memuat

H A L A M A N 4 Arahan Perizinan Zonasi

Arahan Insentif dan Disinsentif

Pengenaan Sanksi Pembinaan, Pengawasan dan Peran Masyarakat