PERIZINAN PENELITIAN ASING DI INDONESIA (PP 41/ 2006)

Mekanisme Perizinan Peneliti AsingDenpasar, 22 September 2016

SEKRETARIAT TKPIPA

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN DIKTI

DARATAN : ± 1.900.000 km²

LAUT : ± 5.800.000 km²

JUMLAH PULAU : ± 17.480

YANG BERNAMA : ± 5.707

GARIS PANTAI : ± 95.181 km (Ke empat Terpanjang)

± 92 PULAU TERLUAR (BERBATASAN DENGAN NEGARA LAIN)

Alur laut yang berbobot strategis ekonomi dan militer global, yaitu:• Selat Malaka (merupakan SLoC), • Selat Sunda (ALKI 1), • Selat Lombok dan Selat Makassar (ALKI 2), dan • Selat Ombai Wetar (ALKI 3). Sebagian besar pelayaran utama dunia melewati dan memanfaatkan alur-alur tersebut sebagai jalur pelayarannya

Kebesaran dan Kedaulatan IndonesiaProdusen besar di dunia untuk berbagai komoditas:• kelapa sawit (penghasil dan

eksportir terbesar di dunia), • kakao (no. 2),• timah (no. 2), • nikel (cadangan no. 4)• bauksit (cadangan no. 7)• komoditas unggulan lainnya: besi

baja, tembaga, karet dan perikanan.

Indonesia merupakan “Laboratorium Alam “• Geologi• Klimatologi

• Bencana alam: gempa bumi, tsunami, badai (iklim)

• Biodiversity• Biology (marine biology, Zoology, primatology)

• Kehutanan/ Konservasi

• Kelautan• Ekologi• Geografi• Kesehatan• Antropologi• Sosial• Agama• Budaya

Alasan Perizinan Penelitian• Pengembangan Iptek harus didukung oleh

penelitian• Persaingan penguasaan Iptek semakin ketat• Penelitian lintas negara semakin banyak

(globalisasi)• Minat peneliti asing ke Indonesia semakin

meningkat (keanekaragaman hayati, lingkungan hidup, bencana alam, sosial budaya)

→ Pengendalian atas SDA dan keamanan Nasional

→ Perlu pengaturan perizinan bagi peneliti asing

Kemanfaatan Penelitian Asing

• Peningkatan Kerjasama Internasional khususnya bidang Iptek→ Pertukaran data dan informasi iptek→ Peningkatan kemampuan dan pengalaman

peneliti Indonesia -> transfer teknologi.• Peningkatan peran Indonesia dalam penanganan

isu-isu global• Peningkatan Capacity Building: misal

studentship, lectureship, pembentukan Research Centre, pelatihan untuk penduduk lokal, dsb

Dasar Hukum

Pembentukan Tim Koordinasi, Pengawasan, dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Litbang Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, Badan Usaha dan Orang Asing

1) Kerja sama internasional dapat diusahakan oleh semua unsur kelembagaan Iptek untuk meningkatkan alih teknologi dari negara-negara lain serta meningkatkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat ilmiah internasional.

2) Kerja sama sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan atas dasar persamaan kedudukan yang saling menguntungkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3) Pemerintah bertanggung jawab memberikan dukungan bagi perguruan tinggi dan lembaga litbang dalam rangka kerja sama internasional di bidang Iptek

4) Perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing, badan usaha asing, dan orang asing yang tidak berdomisili di Indonesia yang akan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia harus mendapatkan izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang.

Pasal 17

Perundang-Undangan Terkait

• UU Keimigrasian dan turunannya:– UU no. 06/2011)– PP no. 31/2013 tentang Peraturan Pelaksanaan– Permenkumham no 27/2014 tentang izin

Tinggal– Peraturan Dirjen Imigrasi no.

F434.IZ.0.1.10/2006• UU no. 2/ 2002 tentang Kepolisian Negara RI • Permendagri no. 49/ 2010 tentang Pengawasan

Orang Asing di Daerah• PP No 9 of 2014 tentang Pelaksanaan UU No 9 /

2014 tentang Informasi Geospacial

Perundang-Undangan Terkait

• UU no 11 of 2013 tentang Ratifikasi Nagoya Protocol tentang Akses terhadap Sumber Daya Genetik dan Pembagian yang adil dan seimbang t Terhadap Keuntungan yang Ditimbulkan dari Pemanfaatannya terhadap CBD

• UU no. 5/1990 tentang Konservasi SDA Hayati• UU No. 5/1994 tentang Ratifikasi CBD• UU No.4/2006 tentang Ratifikasi International

Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture

• PP No 8/1999 tentang Pemanffatan TSL

ASPEK PENILAIAN PERIZINAN• Kemanfaatan Iptek• Hubungan Luar Negeri• Kelestarian Lingkungan Hidup• Politik• Pertahanan & Keamanan• Sosial• Budaya• Agama• Ekonomi• Komposisi peneliti Asing dan Ind

Kelengkapan Dokumen Permohonan

1 Surat permohonan untuk melakukan penelitian di Indonesia, ditujukan kepada SESMEN RISTEK

2 Surat Rekomendasi dari Perwakilan RI 3 Proposal Penelitian 4 Daftar Riwayat Hidup Peneliti 5 Surat Rekomendasi dari Profesor/ Peneliti

Senior & Instansi asal peneliti6 Surat Rekomendasi dari Mitra Kerja di Indonesia7 Surat Rekomendasi dari Lembaga Penjamin di

Indonesia8 Surat Keterangan Jaminan Biaya Riset9 Surat Keterangan Sehat

10 Daftar Barang yang akan dibawa (jika ada)11 Fotokopi Paspor peneliti 12 Pas foto 4x6 cm 4 lembar

Pemohon Izin

Dokumen Aplikasi Riset

Pemberitahuan ke Pemohon

Siap Masuk ke Indonesia

KBRI/KJRI

On Line

VISA No 315

Rekomendasi

RISTEKDIKTI

Sekretariat TKPIPA

Data Permohonan Izin Penelitian

Update Data Permohonan

Permohonan Otorisasi VISA

Salinan Teleks Otorisasi Visa

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PENELITIAN(Pra Kedatangan Di Indonesia)

Waktu yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan izin penelitian paling lama 2 minggu terhitung sejak dokumen lengkap diterima dan memenuhi semua persyaratan sedangkan proses penerbitan otorisasi visa paling lama 10 hari kerja terhitung sejak data diinput

 

Rapat TKPIPA

Ditjen Imigrasi

Disetujui

Teleks Otorisasi Visa

Ditolak

Anggota Tim Koordinasi Pemberian Izin Peneliti Asing (TKPIPA)

Jangka Waktu Izin dan Perpanjangan

paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut untuk masing-masing jangka waktu paling lama 12 bulan

Kelengkapan Persyaratan (Pasal 12 ayat (3); diajukan selambatnya 30 hari sebelumnya

Persyaratan Permohonan Perpanjangan

• Surat permohonan disertai alasan mengapa harus diperpanjang

• Proposal Perpanjangan • Laporan Kemajuan Penelitian• Surat Rekomendasi dari Mitra Kerja

Sbg persetujuan permohonan Perpanjangan

• Kajian /Evaluasi singkat dari Mitra ttg penelitian yg telah dilakukan

AktivitasPelaksana Mutu Baku

Pemohon RISTEK POLRI Ditjen Imigrasi

Kantor Lain Kelengkapan Waktu Output

Pemohon (peneliti) yg telah disetujui datang ke Indonesia; melapor ke Ristek  

      passpor, arrival card, pass foto,

formulir

24 jam  

Pembayaran biaya izin penelitian sesuai jabatan dan status pemohon

          bukti pembayaran

Penerbitan surat izin Peneliti (SIP) dan surat pengantar untuk melapor ke Mabes POLRI/ Mapolda, Kantor Imigrasi lokal, Kemendagri, dan PHKA

          SIP, Surat Pengantar

lainnya

Penelitii Asing lapor ke Mabes POLRI         SIP 1 hari

 Menerima SKJ dari Mabes POLRI           1 hari Surat

Keterangan Jalan (SKJ)

Peneliti Asing lapor ke Kantor Imigrasi lokal, dan Kantor Kementerian Dalam Negeri

        SIP 3-10 hari KITAS

Memperoleh KITAS dari Kantor Imigrasi, dan SPP dari Kantor Kemdagri

          1 hari SPP (pusat)

Peneliti Asing melaporkan diri ke Kantor Kepolisian Daerah

      SIP 7-14 hari SKLD

Jika akan memasuki kawasan Konservasi, Peneliti Asing melapor ke Kantor PHKA

      SIP 7-14 hari Simaksi

Peneliti Asing melapor ke Kantor Kesbang Linmas, membawa SPP

      SIP, SPP (pusat) 7 hari SPP (daerah)

Siap untuk melakukan penelitian                

Prosedur Perizinan Pasca Kedatangan di Indonesia

Dalam praktek, total waktu dpt mencapai 4 minggu

DIHAPUS SEJAK JANUARI 2014

Lembaga Penjamin & Mitra Kerja

Lembaga PenjaminOrang perorangan atau organisasi di Indonesia atau di luar negeri yang bertindak sebagai penjamin kegiatan penelitian – (Pasal 1 ayat 9)

Mitra KerjaLembaga litbang dan/ atau perguruan tinggi pemerintah/ swasta berbadan hukum Indonesia – (Pasal 1 ayat 10)

Lembaga Penjamin & Mitra Kerja (cont..)

Kompetensi dan kelayakan lembaga penjamin dan mitra kerja ditentukan oleh tim koordinasi – Pasal 14 ayat (2) Lembaga Penjamin bertanggung jawab terhadap perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing, badan usaha asing, dan orang asing selama berada dan melaksanakan penelitian di Indonesia – Pasal 15 Mitra kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian yang dilakukan – Pasal 16Persyaratan lembaga penjamin dapat dikecualikan apabila mitra kerja memiliki kompetensi dan kelayakan sebagai lembaga penjamin – Pasal 17

MITRA KERJA• Mitra Kerja merupakan Lembaga Penelitian, bisa:

– Pemerintah/ Swasta– Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta– Lembaga Ilmiah lainnya

• Peran:– Memberikan pengarahan dan petunjuk teknis

mengenai pelaksanaan penelitian– Bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian

• Wajib– menunjuk pendamping untuk bersama-sama

melakukan penelitian di lapangan– melaporkan kepulangan Peneliti Asing kepada RISTEK– membuat perjanjian (MoU) dan MTA yang mengatur

sharing data atau HKI• Berhak: membuat perjanjian mengenai hak

penulisan bersama dalam publikasi ilmiah, paten, dan IPR lainnya.

Kewajiban Peneliti Asing

Pemantauan - Pelaporan

• Pasal 19 PP 41/2006:• Perguruan Tinggi asing, lembaga litbang asing,

BU asing, dan orang asing harus melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan kepada Menteri secara berkala

• Pasal 2 (2) Permen 8/2007:• Laporan disampaikan secara tertulis kepada

Menteri melalui Ketua Tim Koordinasi dengan tembusan kepada Mitra Kerja, dan Pemda di wilayah kegiatan penelitian.

• Pasal 4 Permen 8/2007 :• Laporan terdiri dari Laporan Kemajuan dan

Laporan Akhir hasil pelaksanaan litbang

SanksiPelanggaran dikenakan sanksi administratif , berupa:

a)teguran lisan;b)teguran tertulis;c)pemberhentian sementara kegiatan;d)pembatalan dan/atau pencabutan izin.

Sanksi pembatalan dan/ atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Menteri – Pasal 23 ayat (3)

Pengenaan sanksi administratif tidak mengurangi kemungkinan dikenakan sanksi hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan – Pasal 25

Material Transfer Agreement

Material Transfer AgreementPeraturanMenteri Kesehatan No 647/MENKES/PER//VIII/2009 tentang pengiriman dan penggunaan specimen klinik, materi biologi dan muatan informasinyaKeputusan Menteri kesehatan No 732/MENKES//SK/VIII/2008 tentang pendoman pengiriman specimen untuk keperluan penelitian dan pengembangan kesehatan;Peraturan Menteri Pertanian No 15/Permentan/OT.140/32009 tentang pendoman penyusunan perjanjian pengalihan material (MTA)Peraturan Kepala LIPI No 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjanjian Pengalihan Materiak di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Total Number of Foreign Researches that were granted for Permit

Top 10 Bidang Penelitian yang Diminati Peneliti Asing 2014

Top 10 of Field Study 2015

Top 10 Mitra Kerja Peneliti Asing 2014

Top 10 Negara Asal Peneliti Asing 2014

Top 10 Daerah Penelitian 2014

TN Danau Sentarum: Ecology, Health

FISH-DIVA: Aqua-Culture & Zoology

Siberut; Mentawai primatology

TN Bali Barat; primatologyBali Menjangan Island Reef: Marine Biology

Konserv. Lindu, Lore: primatology, AgroEcology

TN Gunung Palung: primatology

TN Berbak: EcologyTN Bukit Tigapuluh; primatology

TN Kutai; Zoology

TN Batang Toru; primatology

TN Bantimurung; primatology

CIMTROP, Sebangau; Ecology/ ForestryJoloi River: BiologyBukit Raya Expedition: Botany

Ferns Diversity: Botany

CRD-ERID: MicroBiology

ICBG: MekonggaLambusango Project: Wakatobi

Nantu: Ecology

Sumatran Plate Boundary: Paleoseismology

Timika: Health

Rajaampat: Biology

Beberapa HOT-SPOTS Penelitian Asing

Suaq Balimbing; primatology

Paserine Birds: Zoology

Mangrove; ecology

Merapi: Vulcanology

Bioresource in Tropical Forest: Resources Management

TN Komodoi: EcologyTN Gn Halimun, Gn Gede: Primatology

Coral Reef: Oceanography

Flores: Geology

TN Hutan Harapan, TN Bukit Duabelas: Forestry

TN Gn Salak: Forestry

Donggala; Poso: Forestry

SM Lambusango: Forestry

Forestry

Contoh Kasus Kerjasama Penelitian Perikanan antara IRD-KKP

• Penelitian antara Balitbang KP-IRD membuahkan 2 patent atas nama IRD, yang diterbitkan di Perancis, tanpa menyebutkan kontribusi peneliti Indonesia

• Sample ikan Indonesia ada yang masih disimpan di Perancis tanpa kejelasan apakah akan dikembalikan

• MoU antara Balitbang KP-IRD akan berakhir dan belum jelas penandatangan MoU yang baru, namun IRD sudah mengajukan perpanjangan bagi penelitinya

• Sementara itu salah satu peneliti IRD meminta pembatalan suatu proyek dengan Puslitbang Budidaya Perikanan, dan mengusulkan permohonan dengan bermitra dengan LIPI, sedangkan MoU antara LIPI-IRD pada saat itu belum ditandatangani

Tarif Perizinan Peneliti Asing(PP no. 13/ 2014); IDR

*Tarif dalam ribuan

CATEGORIE

S

New

(<1

month)

New

(<6

months)

New

(6 – 12

months)

Extensio

n

(<1

month )

Extension

(<6

months )

Extension

(6-12

months)

New

Travel

Docume

nt for

Spouse

&

Depend

ent

Extension

Travel

Document

for

Spouse &

Dependen

t

Registratio

n Fee

100 100 100 100 100 100 100 -

University 1.750 2.500 5.000 750 1.250 2.500 1.000 500

R&D

Institution

1.750 2.500 5.000 750 1.250 2.500 1.000 500

Company 3.000 5.000 10.000 1.750 2.500 5.000 1.000 500

Individuals 750 1.300 1.500 500 650 750 1.000 500

TERIMA KASIH

Terima kasih ….

Alamat Sekretariat

Contoh Kasus (2)3. Kerjasama Penelitian Biodiversity antara UC Davies-LIPI

1. Telah dipagari dengan MoU dan MTA yang mengatur kepemilikan hasil-hasil penelitian, patent, publikasi, ketentuan pengiriman sampel, dsb.

2. Salah seorang peneliti LIPI menemukan tawon raksasa yang merupakan spesies baru, dan dia yang memberi nama dan akan dimintakan ke Presiden RI untuk meresmikan dan mengumumkannya.

3. Sementara Presiden belum menjadwalkan event tsb, salah seorang PA telah mempublikasikan temuan tersebut di Jurnal Internasional tanpa menyebutkan peneliti Indonesianya.

4. Disamping itu atas dasar kepercayaan, peneliti LIPI memperbolehkan PA meminjam species tsb ke Amerika. Species tsb ternyata ditunjukkan ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan seizin LIPI

Perizinan sebagai Pelayanan Publik

(UU 25/ 2009)• Standar Pelayanan:– Frekwensi sidang 2x perbulan– hasil keputusan sidang disampaikan dalam waktu

2 hari• Maklumat Pelayanan• Sistem Informasi Pelayanan Publik:

– Registrasi Online• Biaya/ Tarif Pelayanan• Pengelolaan Pengaduan • Penilaian KinerjaSertifikasi ISO 9001: 2008

STANDAR PELAYANAN FRP

No. Layanan Persyaratan Biaya Produk Waktu 1. Registrasi online aplikasi

riset No. 1-15 Tidak ada

biaya Dokumen aplikasi riset

1 jam

2. Sidang TKPIPA 1. Matrix data aplikasi riset

2. Abstrak riset 3. Proposal riset 4. CV

Tidak ada biaya

Keputusan rapat terhadap aplikasi riset

3 jam (setiap dua minggu)

3. Rekomendasi otorisasi VITAS 315 dan 317

Rekomendasi RISTEKDIKTI Surat jaminan sponsor visa CV Foto copy paspor

Tidak ada biaya

Surat rekomendasi

1 jam

4. Penerbitan SIP 1. Paspor asli 2. Vitas 315 3. Materai 6000 4. Pass photo

PP No. 13/2014

Surat Ijin Penelitian

2 jam

5. Rekomendasi ITAS dan MERP

1. Paspor asli 2. Vitas 315

Tidak ada biaya

Surat rekomendasi

1 jam

6. Rekomendasi dokumen perjalanan

1. Paspor asli 2. Vitas 315

Tidak ada biaya

Surat rekomendasi

1 jam

7. Rekomendasi EPO Rekomendasi mitra kerja Tentative Final Report

Tidak ada biaya

Surat rekomendasi

1 jam

INDEKS KEPUASAN PELANGGAN 2016

Instansi Layanan Persyaratan Biaya Waktu Produk Keterangan

1. Telex Otorisasi Visa 2. Itas 3. MERP 4. EPO

1. Rekomendasi Sponsor 2. Surat Jaminan 3. Copy Paspor 4. CV 5. Copy Visa 315 6. Finger Print

PP No. 45/2014

Telex visa (14 hari) KITAS (4 hari) EPO (1 hari)

1. KITAS 2. Exit Permit

SKJ

1. Rekomendasi Ristekdikti 2. Copy SIP 3. Copy Paspor 4. Copy Visa 315 5. Pass photo

Tidak ada biaya

SKJ (4 jam) SKJ

SPP

1. Rekomendasi Ristekdikti 2. Copy SIP 3. Copy SKJ 4. Copy Paspor 5. Copy Visa 315 6. Pass photo

Tidak ada biaya

SPP (4 hari) SPP

Rekomendasi Ilmiah Pengambilan Sampel Riset

1. Surat Permohonan 2. Copy SIP 3. Proposal Riset

Tidak ada biaya

15 hari kerja Rekomendasi Ilmiah

1. Simaksi 2. SATDN 3. SATLN

1. Surat Permohonan 2. Rekomendasi ilmiah LIPI 3. Proposal riset 4. Copy SIP 5. Copy SKJ 6. Copy SPP 7. Copy Paspor 8. Copy Visa 315 9. Pass photo

PP No. 12/2014

Simaksi (5 hari) SATDN (10 hari) SATLN (10 hari)

1. Simaksi 2. SATDN 3. SATLN

1. Security Clearance 2. Security Officer

1. Rekomendasi RISTEKDIKTI 2. SK ITAS Perairan 3. CV 4. Rencana operasi 5. Gambar dan spek kapal

Tidak ada biaya

14 hari SC dan SO

Isu-isu Global dan Kerjasama Internasional

• Penggundulan Hutan; REDD+• Gas Rumah Kaca; Perlindungan Lapisan Ozon• Pelestarian dan Pemanfaatan Lahan Basah• Kyoto Protocol• Nagoya Protocol:

– akses dan pembagian keuntungan secara adil dan seimbang dalam pemanfaatan sumber daya genetik.

– persetujuan terlebih dahulu – ‘Prior Informed Consent’ dari negara pemilik.

– berdasarkan kesepakatan kontrak tertulis; Mutually Agreed Terms.• Convention on Biodiversity (CBD)

– hukum internasional yang mengikat dalam melindungi keanekaragaman hayati, pengetahuan tradisional dan folklore dari penyalahgunaan dan pencurian.

Komunitas Ilmiah Internasional