tinjauan tentang rumah susun

7/21/2019 Tinjauan Tentang Rumah Susun

1/15

10/28/2015 Study: Tinjauan Tentang Rumah Susun

data:text/html;charset=utf-8,%3Ch3%20class%3D%22post-titl e%20entry-title%22%20itemprop%3D%22name%22%20style%3D%22marg in%3A%200.75 1/15

Tinjauan Tentang Rumah Susun

Tinjauan mengenai permukiman dilakukan dengan mendeskripsikan pengertianrumah susun, landasan dan tujuan rumah susun, pola pembangunan rumahsusun, jenis rumah susun.

1 Pengertian Rumah Susun Pengertian rumah susun menurut kamus besar Indonesia merupakan gabungandari pengertian rumah dan pengertian susun. Rumah yaitu bangunan untuk tempat tinggal, sedangkan pengertian susun yaitu seperangkat barang yangdiatur secara bertingkat. Jadi pengertian rumah susun adalah bangunan untuk tempat tinggal yang diatur secara bertingkat.

Pengertian rumah susun sederhana sewa, yang selanjutnya disebut rusunawa berdasarkan PERMEN No.14/ 2007 tentang Pengelolaan Rumah SusunSederhana sewa yaitu bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatulingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secarafungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewaserta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsiutamanya sebagai hunian.

Penjabaran lebih terinci dari pengertian rumah susun sederhana sewa yangtersebut di atas adalah

1. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebutsarusunawa, adalah unit hunian pada rusunawa yang dapat digunakansecara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyaisarana penghubung ke jalan umum.

2. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh badan pengelola

atas barang milik negara/daerah yang berupa rusunawa denganmelestarikan fungsi rusunawa yang meliputi kebijakan perencanaan,pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan,pengawasan dan pengendalian rusunawa.

3. Pengelola, yang selanjutnya disebut badan pengelola, adalah instansipemerintah atau badan hukum atau badan layanan umum yang ditunjuk oleh pemilik rusunawa untuk melaksanakan sebagian fungsi pengelolaanrusunawa.

4. Pemilik rusunawa, yang selanjutnya disebut sebagai pemilik, adalahpengguna barang milik negara yang mempunyai penguasaan atas barangmilik negara berupa rusunawa.


2/15



5. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang berupa rusunawa untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok danfungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, dan kerjasama pemanfaatan, dengan tidak mengubah status kepemilikanyang dilakukan oleh badan pengelola untuk memfungsikan rusunawa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

6. Penghuni adalah warga negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan yang berlaku yangmelakukan perjanjian sewa sarusunawa dengan badan pengelola; Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominaluang sebagai pembayaran atas sewa sarusunawa dan/atau sewa bukanhunian rusunawa untuk jangka waktu tertentu.

7. Pengembangan adalah kegiatan penambahan bangunan dan/ataukomponen bangunan, prasarana dan sarana lingkungan yang tidak terencana pada waktu pembangunan rusunawa tetapi diperlukan setelah

bangunan dan lingkungan difungsikan.8. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penerima aset kelola

sementara kepada badan pengelola dan penghuni rusunawa meliputipembinaan, pelatihan, dan penyuluhan.

9. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapanperaturan perundang-undangan mengenai rumah susun sederhana sewadan upaya penegakan hukum.

10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disebut MBR,

adalah masyarakat yang mempunyai penghasilan berdasarkan ketentuandalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat.

2. Landasan dan Tujuan Rumah Susun Kebijaksanaan dibidang perumahan dan permukiman pada dasarnya dilandasioleh amanat GBHN (1993) yang menyatakan pembangunan perumahan danpermukiman dilanjutkan dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian

dan lingkungan kehidupan keluarga/masyarakat. Pembangunan perumahan danpermukiman perlu dtingkatkan dan diperluas sehingga dapat menjangkaumasyarakat yang berpenghasilan rendah.

Untuk menunjang dan memperkuat kebijaksanaan pembangunan rumah susun,pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.16 Tahun 1985 tentang rumahsusun. Undang- undang rumah susun tersebut untuk mengatur dan menegaskanmengenai tujuan, pengelolaan, penghunian, status hukum dan kepemilikanrumah susun. Adapun tujuan pembangunan rumah susun adalah

1. Meningkatkan kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutamagolongan masyarakat berpenghasilan rendah yang menjamin kepastianhokum dalam pemanfaatannya.


3/15



2. Meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah perkotaan denganmemperhatikan kelestariaan sumber daya alam dan menciptakanlingkungan permukiman yang lengkap, serasi dan seimbang

3. Memenuhi kebutuhan untuk kepentingan lainnya yang berguna bagikehidupan masyarakat

Pengaturan dan pembinaan rumah susun dapat dilakukan oleh pemerintah ataudiserahkan kepada Pemda. Pada pelaksanaan pengaturan dan pembinaan diaturdengan Peraturan Pemerintah. Dalam UU No.16 Tahun 1985, juga disebutkanpemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat golongan rendah untuk memperoleh dan memiliki rumah susun yang pelaksanaannya diatur dengan PP(Pasal 11 ayat 1 dan 2)

Pemerintah Indonesia lebih memberlakukan rumah sebagai barang ataukebutuhan sosial. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peran pemerintah dalammembantu pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi ini dapat dimengerti karena sebagian besarpenduduk Indonesia merupakan golongan yang kurang mampu memenuhikebutuhan perumahan yang layak. Dalam kaitan ini, pemerintah memutuskanuntuk melaksanakan pembangunan rumah susun di kota besar sebagai usahaperemajaan kota dan untuk memenuhi kebutuhan perumahan dengan pola yang vertikal.

Proses lahirnya kebijakan untuk melaksanakan pembangunan rumah susun di

kota-kota besar di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pengalaman negaralain (seperti Singapura, Hongkong dan lain-lain) dalam mengatasi masalahperkotaan yang diakibatkan urbanisasi, khususnya dalam bidang perumaan kota.Konsep pembangunan rumah susun pada hakekatnya dimaksudkan untuk mengatasi masalah kualitas lingkungan yang semakin menurun maupun untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan dalam kota. (Yeh, 1975:186; Hassan,1997:32)

3. Pola Pembangunan Rumah Susun

Pembangunan rumah susun di Indonesia dikaitkan dengan dua kegiatan yaitu

1. Program Peremajaan Kota

Pada awalnya penerapan kebijaksanaan pembangunan rumah susun di Indonesiadihubungkan dengan usaha peremajaan kota, yaitu usaha perbaikan danpeningkatan kualitas lingkungan perumahan kumuh dan padat di pusat kota.Lingkungan yang termasuk golongan ini merupakan lingkungan permukiman

yang sulit ditingkatkan kualitasnya melalui program perbaikan kampong (KIP).

Dipilihnya pusat kota sebagai rumah susun berdasarkan pertimbangan tingkatkemudahan yang tinggi terhadap berbagai fasilitas dan prasarana yangdibutuhkan oleh kelompok sasaran, seperti pendidikan, kesehatan dan fasilitas


4/15



lainnya. Pertimbangan lain yang juga memepengaruhi dipilihnya pusat kotasebagai lokasi rumah susun adalah perlunya peningkatan daya guna dan hasilguna lahn di pusat kota yang sangat dibutuhkan untuk menampung dinamikaperkembangan kegiatan kota yang semakin meningkat serta pertimbanganefesiensi penyediaan prasarana kota.

2. Program Pengadaan Perumahan

Pembangunan perumahan ditujukan untuk menunjang kebutuhanperumahan dan memberikan akomodasi bagi masyarakat berpenghasila rendah yang tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan menetap. Sejalan denganpembangunan rumah susun dengan sistem kepemilikan, maka sejak tahun 1984telah pula dibangun rumah susun sewa yang dapat dihuni secara sewa baik harian maupun bulanan.

Pelaksanaan pembangunan rumah susun sewa juga dikaitkan dengan

program peremajan kota atau program pembangunan kota terpadu. Hanya sajapelaksanaan pembangunannya yang berbeda. Bila dalam pembangunan rumahsusun dengan sistem kepemilikan lebih banyak dilakukan oleh Perum Perumnasdan Dinas Perumahan, maka dalam pembangunan rumah susun sewa lebih banyak ditangani oleh BUMD (Badan Usahan Milik Daerah).

Rumah susun merupakan alternatif pilihan perumahan di kota akibatketerbatasan lahan dan harga lahan yang mahal, maka pendekatan yangdilakukan dalam pembangunan adalah dengan memenuhi aspek-aspek yangmenjadi dasar pilihan masyarakat kelompok sasaran yaitu

1. Aksesibilitas lokasi rumah susun terhadap fasilitas perkotaan, sepertilapangan pekerjaan, transportasi, pendidikan, perdagangan, kesehatan,perbelanjaan.

2. Status kepemilikan yang terjamin secara hukum

3. Harga yang terjangkau oleh masyarakat kelompok sasaran Kelengkapanfasilitas baik didalam unit maupun untuk lingkungannya

4. Lingkungan yang teratur, bersih dan memenuhi syarat sebagai rumahlayak.

3. Jenis Rumah Susun di Indonesia

Rumah Susun di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut :

1. Rumah Susun Sederhana (Rusuna), pada umumnya dihuni olehgolongan yang kurang mampu. Biasanya dijual atau disewakan olehPerumnas (BUMN). Misalnya, Rusuna Klender di Pasar Jumat,Lebak Bulus, Jakarta.

2. Rumah Susun Menengah (Apartemen), biasanya dijual atau


5/15



disewakan oleh Perumnas atau Pengembang Swasta kepadamasyarakat konsumen menengah ke bawah. Misalnya, ApartemenTaman Rasuna Said, Jakarta Selatan.

3. Rumah Susun Mewah (Condonium), selain dijual kepada masyarakatkonsumen menengah ke atas juga kepada orang asing atau expatriateoleh Pengembang Swasta. Misalnya Casablanca, Jakarta.

5. Persyaratan Teknis Rumah Susun

Berdasarkan PP nomor 4/ 1988 mengenai Persyaratan Teknis PembangunanRumah Susun yang harus dipenuhi dalam pembangunan rumah susun, antaralain adalah kelengkapan, sarana dan prasarana rumah susun.

1. Kelengkapan rumah susun (Pasal 14)

Utilitas umum merupakan sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan dirumah susun. Kelengkapan utilitas rumah susun harus memenuhi persyaratansebagai berikut :

Jaringan air bersih yang memenuhi persyaratan mengenai perpipaandan perlengkapannya termasuk meter aiar, pengaturan tekanan airdan tangki air dalam bangunan

Jaringan air listrik yang memenuhi persyaratan mengenai kabel danperlengkapannya, termasuk meter listrik dan pembatas arus, serta

pengamanan terhadap kemungkinan timbulnya hal-hal yangmembahayakanJaringan air gas yang memenuhi persyaratan besertakelengkapannya termasuk meter gas, pengatur arus sertapengamanan terhadap kemungkinan timbulnya hal-hal yangmembahayakan

Saluran pembuangan air hujan yang memenuhi persyaratan kualitas,kuantitas dan pemasangan

Saluran pembuangan air limbah yang memenuhi persyaratankualitas, kuantitas dan pemasangan

Saluran dan atau tempat pembuangan sampah yang memenuhipersyaratan terahada kebersihan, kesehatan dan kemudahan

Tempat kemungkinan pemasangan jaringan telepon dan alatkomunikasi lainnya

Alat transportasi berupa tangga, lift atau eskalator dengan tingkatkeperluan dan persyaratan yang berlaku

Pintu dan tangga darurat kebakaranTempat jemuran

Alat pemadam kebakaran

Penangkal petir


6/15



Alat/Sistem alarm

Pintu kedap asap pada jarak- jarak tertentu

Generator listrik digunakan untuk rumah susun yang mengunakan lift

2. Lokasi Rumah Susun (Pasal 22)

Dalam memilih lokasi rumah susun, maka lokasi tersebut harus memenuhipersyaratan sebagai berikut :

Lokasi rumah susun harus sesuai dengan peruntukan dan keserasianlingkungan dengan memperhatikan rencana tata ruang dan tata gunatanah

Lokasi harus memungkinkan berfungsinya saluran-saluranpembungan dalam lingkungan ke system jaringan pembuangan airhujan dan jaringan air limbah.

Lokasi harus mudah dicapai angkutan umum baik langsung maupuntidak langsung

Lokasi rumah susun harus dijangkau oleh pelayanan air bersih danlistrik

3. Prasarana Lingkungan (Pasal 25 dan 26)

Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yangmemungkinkan di lingkungan rumah susun, sehingga dapat berfungsisebagaimana mestinya, berupa jalan, tangga, selasar, drainase, sistem air limbah,persampahan dan air bersih. Lingkungan rumah susun harus dilengkapi denganprasarana sebagai berikut

Prasarana lingkungan yang berfungsi sebagai penghubung untuk keperluan kegiatan sehari-hari bagi penghuni seperti jalan setapak,kendaraan & tempat parkir

Prasarana lingkungan harus mempertimbangkan kemudahan dankeserasian hubungan dalam kegiatan sehari-hari dan pengamanan bila terjadi hal-hal yang membahayakan, serta struktur, ukuran, dankekuatan yang sesuai dengan fungsi dan penggunaan jalan tersebut.Jaringan distribusi air bersih, gas dan listrik dengan segalakelengkapannya seperti tangki air, pompa air, tangki gas dan gardu-gardu listrik

Saluran pembuangan air hujan yang menghubungkan air hujan darurumah susun ke system jaringan pembuangan air kota

Saluran pembuangan air limbah dan atau septik yangmenghubungkan air limbah dari rumah susun ke system jaringan

limbah kotaTempat pembuangan sampah, sebagai pengumpul sampah dari Rusun yang dibuang ke tempat pembuangan sampah kota, denganmempertimbangkan faktor kemudahan pengangkutan, kebersihan,


7/15



kesehatan dan keindahan

Kran-kran air untuk mencegah dan peangamanan terhadap bahayakebakaran yang dapat menjangkau semua tempat dalam lingkungan

Tempat parkir kendaraan dan atau penyimpanan barang

Jaringan telepon dan alat komunikasi sesuai dengan keperluan

4. Sarana Lingkungan (Pasal 27)

Sarana lingkungan merupakan fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya.Fasilitaslingkungan dalam rumah susun dan lingkungannya harus disediakan :

Ruangan atau bangunan untuk tempat berkumpul, melakukankegiatan masyarakat, tempat bermain anak-anak dan kontak sosiallainnya sesuai standar yang berlaku.

Ruangan atau bangunan untuk kebutuhan sehari-hari sesuai standar yang berlaku, seperti kesehatan, pendidikan, peribadatan, olahraga.

6. Tinjauan Sarana

Tinjauan sarana bedasarkan berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata caraperencanaan lingkungan perumahan di perkotaan adalah sebagai berikut :

1. Fasilitas Niaga (warung) :

- Maksimal penghuni yang dapat dilayani adalah 250 penghuni.- Berfungsi sebagai penjual sembilan bahan pokok pangan.- Lokasi di pusat lingkungan rumah susun dan mempunyai radius 300 m.- Luas lantai minimal adalah sama dengan luas satuan unit rumah susun

sederhana dan maksimal 36 m2 (termasuk gudang kecil).

2. Fasilitas Pendidikan (tingkat Pra Belajar) :- Maksimal penghuni yang dapat dilayani adalah 1000 penghuni dimana

anak-anak usia 5-6 tahun sebanyak 8%.- Berfungsi untuk menampung pelaksanaan pendidikan pra sekolah usia

5-6 tahun.- Berada di tengah-tengah kelompok keluarga/digabung dengan taman-

taman tempat bermain di RT/RW.- Luas lantai yang dibutuhkan sekitar 125 m2 (1,5 m2/siswa).

3. Fasilitas Kesehatan .- Maksimal penghuni yang dilayani adalah 1000 penghuni.- Berfungsi memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia

Balita.- Berada di tengah-tengah lingkungan keluarga dan menyatu dengan

kantor RT/RW.- Kebutuhan minimal ruang 30 m2, yaitu ruangan yang menampung


8/15



segala aktivitas.

4. Fasilitas Peribadatan .Fasilitas peribadatan harus disediakan di setiap blok untuk kegiatanperibadatan harian, dapat disatukan dengan ruang serbaguna ataukomunal, dengan ketentuan:- Jumlah penghuni minimal yang mendukung adalah 40 KK untuk setiap

satu musholla. Di salah satu lantai bangunan dapat disediakan satumusholla untuk tiap satu blok, dengan luas lantai 9 36 m2. Jumlahpenghuni minimal untuk setiap satu masjid kecil adalah 400 KK.

5. Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum.a. Siskamling.

- Jumlah maksimal penghuni yang dapat dilayani adalah 200 orang.- Dapat berada pada lantai unit hunian.- Luas lantai minimal adalah sama dengan unit hunian terkecil.

b. Gedung Sebaguna.- Jumlah maksimal yang dapat dilayani adalah 1000 orang.- Dapat berada pada tengah-tengah lingkungan dan di lantai dasar.- Luas lantai minimal 250 m2.

c. Kantor Pengelola.


9/15



6. Fasilitas Ruang Terbuka .a. Tempat Bermain.

- Maksimal dapat melayani 12 30 anak.- Berada antara bangunan atau pada ujung-ujung cluster yang mudah

diawasi.- Luas area minimal 75 180 m2.

b. Tempat Parkir.- Berfungsi untuk menyimpan kendaraan penghuni (roda 2 dan 4).- Jarak maksimal dari tempat parkir roda 2 ke blok hunian terjauh 100

m, sedangkan untuk roda 4 ke blok hunian terjauh 400 m.- Tempat parkir 1 kendaraan roda 4 disediakan untuk setiap 5

keluarga, sedang roda 2 untuk setiap 3 keluarga.- 2 M2 tiap kendaraan roda 4; 1,2 M2 untuk kendaraan roda 2 dan satu

tamu menggunakan kendaraan roda 4 untuk tiap 10 KK.

7. Tinjauan Prasarana

Tinjauan prasarana berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNo.05/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah SusunSederhana Bertingkat Tinggi adalah sebagai berikut :

1. Sistem air minum

Sistem air minum harus direncanakan dan dipasang denganmempertimbangkan sumber air minum, kualitas air bersih, sistemdistribusi, dan penampungannya.

Sumber air minum dapat diperoleh dari sumber air berlangganandan/atau sumber air lainnya yang memenuhi persyaratan kesehatansesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.Perencanaan sistem distribusi air minum dalam bangunan gedungharus memenuhi debit air dan tekanan minimal yang disyaratkan.

Penampungan air minum dalam bangunan gedung diupayakansedemikian rupa agar menjamin kualitas air.

Penampungan air minum harus memenuhi persyaratan kelayakan bangunan gedung.

Persyaratan plambing bangunan rusuna bertingkat tinggi harusmengikuti:

1. Kualitas air minum mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 16Tahun 2005 tentang Pengembangan sistem Air Minum danPermenkes 907/2002, sedangkan instalasi perpipaannya mengikutiPedoman Plambing; dan

2. SNI 03- 6481-2000 Sistem Plambing 2000, atau edisi terbaru. Dalamhal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau


10/15



pedoman teknis.

2. Sistem air limbah

Sistem pembuangan air limbah dan/atau air kotor harusdirencanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan

tingkat bahayanya.Pertimbangan jenis air limbah dan/atau air kotor diwujudkan dalam bentuk pemilihan sistem pengaliran/pembuangan dan penggunaanperalatan yang dibutuhkan.Pertimbangan tingkat bahaya air limbah dan/atau air kotordiwujudkan dalam bentuk sistem pengolahan dan pembuangannya.

Air limbah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya tidak boleh digabung dengan air limbah domestik.

Air limbah yang berisi bahan beracun dan berbahaya (B3) harusdiproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Air limbah domestik sebelum dibuang ke saluran terbuka harus diproses sesuai denganpedoman dan standar teknis y ang berlaku.

Persyaratan teknis air limbah harus mengikuti:

1. SNI 03-6481-2000 Sistem plambing 2000, atau edisi terbaru;

2. SNI 03-2398-2002 Tata cara perencanaan tangki septik dengan sistemresapan, atau edisi terbaru;

3. SNI 03-6379-2000 Spesifikasi dan pemasangan perangkap bau, atau edisiterbaru; dan

4. Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistempembuangan air limbah dan air kotor pada bangunan gedung mengikutistandar baku serta ketentuan teknis yang berlaku.

3. Drainase

Setiap bangunan rusuna bertingkat tinggi dan pekarangannya harusdilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan.

Sistem penyaluran air hujan harus direncanakan dan dipasang denganmempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitastanah, dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota.Kecuali untuk daerah tertentu, air hujan harus diresapkan ke dalamtanah pekarangan dan/atau dialirkan ke sumur resapan dan/atausumur penampungan sebelum dialirkan ke jaringan drainaselingkungan/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Pemanfaatan air hujan diperbolehkan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.


11/15



Bila belum tersedia jaringan drainase kota ataupun sebab lain yangdapat diterima, maka penyaluran air hujan harus dilakukan dengancara lain yang dibenarkan oleh instansi yang berwenang.

Sistem pematusan/penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran.

Persyaratan penyaluran air hujan harus mengikuti:

1. SNI 03-4681-2000 Sistem plambing 2000, atau edisi terbaru;

2. SNI 03-2453-2002 Tata cara perencanaan sumur resapan air hujanuntuk lahan pekarangan, atau edisi terbaru;

3. SNI 03- 2459-2002 Spesifikasi sumur resapan air hujan untuk lahanpekarangan, atau edisi terbaru; dan

4. Standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan, danpemeliharaan sistem penyaluran air hujan pada bangunan gedung;Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung,atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/ataupedoman teknis.

4. Pengolahan sampah.

Sistem pembuangan sampah padat direncanakan dan dipasangdengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.

Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat penampungan kotoran dan sampah pada masing-masing bangunan rusuna bertingkat tinggi, yang diperhitungkan berdasarkan jumlah penghuni, dan volume kotoran dan sampah.

Pertimbangan jenis sampah padat diwujudkan dalam bentuk penempatan pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.

Ketentuan pengelolaan sampah padat

1. Bagi pengembang perumahan wajib menyediakan wadah sampah, alatpengumpul dan tempat pembuangan sampah sementara, sedangkanpengangkutan dan pembuangan akhir sampah bergabung dengan sistem yang sudah ada.

2. Potensi reduksi sampah padat dapat dilakukan dengan mendaur ulang,memanfaatkan kembali beberapa jenis sampah seperti botol bekas, kertas,kertas koran, kardus, aluminium, kaleng, wadah plastik dan sebagainya.

3. Sampah padat kecuali sampah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) harusdibakar dengan insinerator yang tidak mengganggu lingkungan. Dalam halmasih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belummempun


12/15



5. Persyaratan Terhadap Bahaya Kebakaran

Bangunan rusuna bertingkat tinggi harus dilengkapi dengan sistemproteksi pasif dan sistem proteksi aktif.

1. Sistem Proteksi Pasif

Setiap bangunan rusuna bertingkat tinggi harus mempunyai sistemproteksi pasif terhadap bahaya kebakaran yang memproteksi hartamilik berbasis pada desain atau pengaturan terhadap komponenarsitektur dan struktur bangunan gedung sehingga dapat melindungipenghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran.

Penerapan sistem proteksi pasif didasarkan pada fungsi/klasifikasiresiko kebakaran, geometri ruang, bahan bangunan terpasang,dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan gedung.

Pada sistem proteksi pasif yang perlu diperhatikan meliputi:persyaratan kinerja, ketahanan api dan stabilitas, tipe konstruksitahan api, tipe konstruksi yang diwajibkan, kompartemenisasi danpemisahan, dan perlindungan pada bukaan.

Sistem proteksi pasif tersebut harus mengikuti:

1. SNI 03-1736-2000 Tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung, atau edisi terbaru;dan

2. SNI 03-1746-2000 Tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalanke luar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada bangunangedung, atau edisi terbaru. Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

2. Sistem Proteksi Aktif

Setiap bangunan rusuna bertingkat tinggi, harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan proteksi aktif.

Penerapan sistem proteksi aktif didasarkan pada fungsi, klasifikasi,luas, ketinggian, volume bangunan, dan/atau jumlah dan kondisipenghuni dalam bangunan rusuna bertingkat tinggi.Pada sistem proteksi aktif yang perlu diperhatikan meliputi:

1. Sistem Pemadam Kebakaran baik berupa APAR, sprinkler , hidran boxmaupun hidran pilar/halaman;

2. Sistem Deteksi & Alarm Kebakaran;

3. Sistem Pengendalian Asap Kebakaran; dan4. Pusat Pengendali Kebakaran

Sistem proteksi aktif tersebut harus mengikuti:


13/15



1. SNI 03-3987-1995 Tata cara perencanaan, pemasangan pemadamapi ringan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunanrumah dan gedung;

2. SNI 03-1745-2000 Tata cara perencanaan dan pemasangan sistempipa tegak dan slang untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung, atau edisi terbaru;

3. SNI 03-3985-2000 Tata cara perencanaan, pemasangan danpengujian sistem deteksi dan alarm kebakaran untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung, atau edisi terbaru;

4. SNI 03-3989-2000 Tata cara perencanaan dan pemasangan sistemspringkler otomatik untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung, atau edisi terbaru;

5. SNI 03-6571-2001 Sistem pengendalian asap kebakaran pada bangunan gedung, atau edisi terbaru; dan

6. SNI 03-0712-2004 Sistem manajemen asap dalam mal, atrium, danruangan bervolume besar, atau edisi terbaru. Dalam hal masih adapersyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belummempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

Persyaratan Jalan Keluar dan Aksesibilitas untuk PemadamanKebakaranPersyaratan jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadamankebakaran meliputi perencanaan akses bangunan dan lingkungan

untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rusuna bertingkat tinggi, dan perencanaan dan pemasangan sarana jalankeluar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran.

Persyaratan jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadamankebakaran tersebut harus mengikuti:

1. SNI 03-1735-2000 Tata cara perencanaan akses bangunan dan akseslingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumahdan gedung, atau edisi terbaru; dan

2. SNI 03-1736-2000 Tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalankeluar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada gedung, atauedisi terbaru.

3. Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedomanteknis.

Persyaratan Pencahayaan Darurat, Tanda Arah Keluar/Eksit, danSistem Peringatan Bahaya

1. Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah keluar/eksit, dansistem peringatan bahaya dimaksudkan untuk memberikanarahan yang jelas bagi pengguna bangunan rusuna bertingkat


14/15



tinggi dalam keadaan darurat untuk dapat menyelamatkan diri, yang meliputi:

1. Sistem pencahayaan darurat;

2. Tanda arah keluar/eksit; dan

3. Sistem Peringatan Bahaya.

1. Pencahayaan darurat, tanda arah keluar, dan sistem peringatan bahaya dalam gedung harus mengikuti SNI 03-6573-2001 Tatacara perancangan pencahayaan darurat, tanda arah dan sistemperingatan bahaya pada bangunan gedung, atau edisi terbaru.Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belumtertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakanstandar baku dan/atau pedoman teknis.

Persyaratan Komunikasi Dalam Bangunan Rusuna Bertingkat Tinggi

1. Persyaratan komunikasi bangunan rusuna bertingkat tinggi dimaksudkansebagai penyediaan sistem komunikasi baik untuk keperluan internal bangunan maupun untuk hubungan ke luar, pada saat terjadi kebakarandan/atau kondisi darurat lainnya. Antara lain: sistem telepon, sistem tatasuara, sistem voice evacuation , dll.

2. Penggunaan instalasi tata suara pada waktu keadaan daruratdimungkinkan asal memenuhi pedoman dan standar teknis.

Persyaratan Instalasi Bahan Bakar Gas

1. Dalam hal rusuna bertingkat tinggi menggunakan gaspembakaran dari Instalasi Gas Kota, maka harus memenuhiketentuan:

1. Rancangan sistem distribusi gas pembakaran, pemilihan bahan dankonstruksinya mengikuti peraturan berlaku dari instansi yang berwenang, atau ketentuan lainnya sepanjang tidak bertentangan.

2. Instalasi pemipaan (mulai dari katup penutup, meter-gas atauregulator) mengikuti peraturan berlaku dari instansi yang berwenang, atau ketentuan lainnya sepanjang tidak bertentangan.Katup penutup, meter-gas harus ditempatkan di luar bangunan.

3. Pada instalasi untuk pembakaran, harus dilengkapi peralatan khususuntuk mendeteksi kebocoran gas yang secara otomatis mematikanaliran gas.

1. Dalam hal rusuna bertingkat tinggi menggunakan gaspembakaran Instalasi gas elpji (LPG), maka harus memenuhiketentuan:

1. Rancangan sistem distribusi gas pembakaran, pemilihan bahan dan


15/15


konstruksinya mengikuti peraturan yang berlaku dari instansi yang berwenang, atau ketentuan lainnya sepanjang tidak bertentangan.

2. Instalasi pemipaan untuk rumah tangga (domestik) dan gedung(komersial) mengikuti peraturan yang berlaku dari instansi yang berwenang, atau ketentuan lainnya sepanjang tidak bertentangan.

3. Bila pasokan dari beberapa tabung silinder digabung ke dalam satu

manipol ( manifold atau header ), maka harus mengikuti peraturan yang berlaku dari instansi yang berwenang, atau ketentuan lainnyasepanjang tidak bertentangan. Tabung-tabung silinder yang digabungharus ditempatkan di luar bangunan rusuna bertingkat tinggi.

4. Pada instalasi pembakaran, harus dilengkapi dengan peralatankhusus untuk mendeteksi kebocoran gas yang secara otomatismematikan aliran gas, dan tanda DILARANG MEROKOK.

Manajemen Penanggulangan Kebakaran

Setiap bangunan rusuna bertingkat tinggi harus memiliki unitmanajemen pengamanan kebakaran.

tinjauan tentang rumah susun

Documents