18

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Harmonisasi

1. Pengertian kata Harmonisasi dan makna kata harmonisasi dalam dunia hukum

Istilah harmonisasi dalam kajian ini berasal dari kata harmoni (bahasa Yunani

harmonia), yaitu terikat secara serasi dan sesuai. Ditinjau dari aspek filsafat, harmoni

diartikan kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa sehingga faktor-

faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur, misalnya antara jasad seorang

manusia hendaknya harus ada harmoni, kalau tidak belum dapat disebut pribadi. Di

sisi lain, istilah harmoni diartikan juga sebagai pola, seperti di bidang sosiologi, yaitu

usaha untuk mempertemukan berbagai pertentangan dalam masyarakat, diterapkan

dalam hubungan-hubungan sosial ekonomi untuk menunjukkan pemikiran bahwa

kebijakan sosial ekonomi yang paling sempurna hanya dapat tercapai dengan

meningkatkan permusyawaratan antara berbagai anggota masyarakat, istilah ini disebut

juga pola integrasi 12.

Kusnu Goesniadhie tidak saja memberikan arti dari istilah harmonis secara

lebih lengkap, yaitu keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan, tetapi juga

menentukan unsur-unsur pengertian harmonisasi dan pemaknaannya, antara lain

terdiri dari:

a) Adanya hal-hal ketegangan yang berlebih

12Hassan Shaddly, dkk, Ensiklopedia Indonesia, Ichtisar Baru-Van Hoeve, Jakarta Hlm 1262

19

b) Menyelaraskan kedua rencana dengan menggunakan bagian masing-masing

agar membentuk sistem;

c) Proses atau upaya untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian,

kecocokan, dan keseimbangan;

d) Kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor

tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.

Makna harmonisasi menurut Kusnu Goesniadhie, sebagai upaya maupun

sebagai proses, yaitu sebagai upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-

batasan perbedaan, hal-Hal yang bertentangan, dan kejanggalan. Upaya atau proses

untuk merealisasikan keselarasan, keserasian, kecocokan dan keseimbangan, antara

berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan

kesatuan atau membentuk satu keseluruhan yang luhur sebagai bagian dari sistem.

Jadi istilah harmonisasi dapat diartikan sebagai proses atau upaya untuk

menyelaraskan, menyerasikan, atau menyesuaikan sesuatu yang dianggap tidak atau

kurang sesuai, kurang atau tidak pantas atau tidak serasi, sehingga menghasilkan

sesuatu yang baik atau harmonis di berbagai hal.

Pengertian harmonisasi hukum, sering pula diidentikkan dengan

pengertian sinkronisasi hukum. Sinkronisasiberasal dari kata sinkron yang berarti

terjadi atau berlaku pada waktu yang sama secara serentak, sedangkan sinkronisasi

diartikan sebagai “penyerentakan”, “keserentakan” atau “penyesuaian”. Secara literal

dikenal dengan istilah “koherensi”, “konsistensi” dan “comptabiliti”. Pranqois Rigaux

mendefinisikan coherence is a state of peace of the mind, of logical mind which is

disturbed when two competing concept or rules or two different meaning of the same

20

concepts are conflicting. Pengertian antara harmonisasi dan sinkronisasi, secara hakiki

terdapat perbedaan. Pengertian harmonisasi lebih luas dari pengertian sinkronisasi.

Sinkronisasi hanya merupakan bagian dari kegiatan harmonisasi hukum. Dalam

harmonisasi terdapat berbagai elemen yang didalamnya terkandung koheransi,

konsistensi dan korespondensi, masing-masing elemen ini dalam teori menjadi dasar

untuk mengungkapkan sesuatu adanya hubungan harmonis satu sama lain.

2. Harmonisasi Pengaturan Hukum

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyimpulkan terdapat 9

(sembilan) macam arti hukum, yaitu 13:

a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang tersusun secara

sistematis atas dasar kekuatan pemikiran;

b. Hukum sebagai disiplin, yaitu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-

gejala yang dihadapi;

c. Hukum sebagai kaidah, yaitu pedoman atau patokan sikap tindak atau perilaku

yang pantas atau diharapkan;

d. Hukum sebagai tata hukum, yaitu struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah

hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis;

e. Hukum sebagai petugas, yaitu pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang

berhubungan erat dengan penegak hukum (law enforcement officer);

f. Hukum sebagai keputusan penguasa, yaitu hasil proses diskresi yang

menyangkut decision making not strictly governed by legal rules, but rather with a

significant element of personal judgement. Dimaksud dengan diskresi menurut

13 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum,

Alumni, Bandung, Hlm 10-11

21

Roscoe Pound (1960) adalah an authority conferred by law to act in certain

conditions or situations in according with an official’s or an official agency’s

own considered judgment and conscience. It as an idea of morals, belonging to the

twilight zone between law and morals.

g. Hukum sebagai proses pemerintah, yaitu proses hubungan timbalbalik antara

unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan;

h. Hukum sebagai sikap tindak atau perilaku, yaitu perilaku yang diulang-ulang

dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian;Hukum sebagai

jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi abstrak tentang apa yang

dianggap baik dan buruk.

Menurut H. Muchsin unsur-unsur hukum terdiri dari, yaitu:

a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia;

b. Peraturan itu dibuat oleh badan berwenang;

c. Peraturan itu bersifat memaksa, walaupun tidak dapat dipaksakan;

d. Peraturan itu disertai sanksi yang tegas dan dapat dirasakan oleh yang

bersangkutan.

B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan

kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak,

kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab

kepada orang/badan lain14.

14 Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintah Daerah di Indonesia, Pustaka

Refleksi, Makassar 2010, Hlm 35

22

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum

organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-Aturan yang

berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan

oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan

kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak

berbuat.Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban 15.

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki

seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian

kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan

menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang

dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting

dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi Negara 16.

Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan

J.G.Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum

administrasi Negara 17.

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis

berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat

atau institusi yang beritindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan

yang berlaku.

15 Ridwan HR.Hukum Administrasi Negara, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm 71 16 Nurmayani SH.,MH, Hukum Administrasi Negara, Lampung, 2009, Hlm 26 17 Ridwan HR, Op.Cit.,Hlm 90

23

C. Harmonisasi Kewenangan antara Lembaga Negara Polri dan Tim Satgas Saber

Pungli

Harmonisasi dapat diartikan sebagai proses atau upaya untuk

menyelaraskan, menyerasikan, atau menyesuaikan sesuatu yang dianggap tidak atau

kurang sesuai, kurang atau tidak pantas atau tidak serasi, sehingga menghasilkan

sesuatu yang baik atau harmonis di berbagai hal. Oleh karena itu, yang dimaksud

harmonisasi kewenangan disini adalah upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan

dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan pemahaman dan

pengertian menegnai hak dan kewajiban yang harmonis. Dengan kata lain

pengharmonisan merupakan upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, menetapkan

dan membulatkan konsepsi suatu peraturan yang ada demi terciptanya kepastian hukum.

Suatu peraturan lain baik yang lebih tinggi (superior), sederajat, maupun yang lebih

rendah (inferior) dan lain-lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun

secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (overlaping).

Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hirarki peraturan perundang-

undangan. Dengan dilakukan harmonisasi akan tergambar dengan jelas dalam pemikiran

atau pengertian bahwa suatu peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral

yang utuh dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan. Lembaga polri

sebagai lembaga permanen Negara ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002, sedangkan Tim Satgas Saber Pungli merupakan hasil dari produk hukum berupa

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang pembentukan Tim Satgas Saber Pungli

bersifat ad hoc, tidak permanen.

24

D. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Republik Indonesia

1. Definisi Kepolisian Republik Indonseia

Kepolisian berasal dari istilah polisi yang beragam penyebutannya di setiap

negara. Istilah polisi pertama kali berasal dari Yunani yakni politeia dari tokoh Plato yang

berlatar belakang pemikiran bahwa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-

citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat

keadilan dijunjung tinggi. Keragaman istilah lain dapat dilihat di Inggris dengan police,

Jerman polizei, dan Belanda dengan politie 18.

Sebagaimana Diketahui Indonesia dahulu pernah dijajah oleh Belanda, maka

secara historis istilah polisi di Indonesia dapat dikatakan mengikuti istilah polisi Negara

Belanda yaitu politie. Makna Politie menurut Van Vollenhoven adalah “organ

pemerintah yang bertugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang

diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah”. Polisi sebagai

bagian dari organ pemerintah dapat dikatakan secara jelas bahwa polisi adalah organisasi

dan alat pemerintah.Selain itu, polisi adalah birokrasi tanpa loket dan sekat yang

memisahkannya dengan masyarakat, hubungan polisi dengan masyarakat itu bagai air

dengan ikan di dalamnya. Tidak ada masyarakat tanpa polisi (ubi society ubi politie) 19.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2 (selanjutnya disebut UU Kepolisian) dinyatakan bahwa “Kepolisian adalah

segala hal ihwal yang berkaitan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan

18 Sadjiono, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbangg Press Sindo, Yogyakarta, 2010. 19 Ismantoro Dwi Yuwono, Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan, Pustaka Yustisia,

Yogyakarta, 2011, Hlm 64

25

perundang-undangan”.Pengertian tersebut memiliki dua makna yakni lembaga

kepolisian dan fungsi kepolisian. Lembaga kepolisian adalah suatu organ pemerintah

terorganisasi dan terstruktur yang ditetapkan sebagai suatu lembaga serta diberikan

kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundangan-

undangan. Sedangkan fungsi kepolisian dalam Pasal 2 UU Kepolisian adalah salah satu

fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di

Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban

tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Kedudukan Kepolisian Menurut Hukum Positif di Indonesia

Mencermati hukum positif di Indonesia minimal ada empat instrument hukum

yang mengatur tentang kedudukan Polri, yakin Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000,

Keputusan Presiden No 89 Tahun2000, Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia , dan Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002

tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia.20

3. Hukum Kepolisian

Hukum Kepolsian adalah segala peraturan yang mengatur segala hal yang

berkaitan dengan tugas pokok, fungsi, peranan, Polri dalam melindungi, mengayomi,

20 Dr. Sadjijono, SH, M.Hum, Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance, 2005, Hlm 263

26

melayani dan mengegakan hukum. apa saja yang termasuk dalam hukum Kepolisian itu,

tentunya apa saja yang dilakukan oleh Kepolisian dalam tersebut di atas, sehingga

peraturan peruyndang-undangan yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian begitu banyak,

dan dalam pelaksanaan tugasnya itu Anggota Polisi selalu bersentuhan dengan Hak Azasi

Manuasia, Undang-undang telah memberikan kewenangan yang begitu besar kepada

setioap Anggota Polisi di lapangan agar kewenangan itu tidak disalah dinakan maka

Pimpinan Kepolisian membuat berbagai peraturan perundangan-undangan untuk

dijalankan dan ditaati oleh setiap anggota Polri agar dalam melaksnakan tugasnya tidak

menimbulkan penyalah gunaan wewenang dan tidak menimbulkan perbuatan yang

arogansi. sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksnalkan dengan sebaik-

baiknya sesuai dengan harapan masyarakat negara hukum.21

4. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian yang

ada di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi kepolisian

(POLRI) terkait erat dengan Good Governance, yakni sebagai alat Negara yang menjaga

kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi,

mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu

fungsi pemerintahan hokum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-undang (Pasal 30

21 Ibid .

27

Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang POLRI)

5. Dasar Profesi POLRI

Sebagai suatu profesi maka diperlukan suatu upaya pemolisian profesi, karena

polisi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki status social yang tinggi dan bergengsi

tinggi. Di samping itu juga merupakan suatu pengkhususan (spesialisasi) yang

mempersyaratkan pendidikan formal yang dapat dipertanggung jawabkan. Profesi

POLRI memiliki standart persyaratan yang ketat untuk masuk, dan merupakan suatu

organisasi yang mengembangkan sendiri suatu pengetahuan teoritis. Kepolisian juga

merupakan suatu badan yang mempunyai dan melaksanankan kode etik dan memiliki

otonomi politik untuk mengontrol nasibnya sendiri. Kepolisian diatur di Undang-undang

nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik indonesia.22

6. Profesionalisme Kepolisian Mempunyai Ciri-Ciri

1. Jujur, taat terhadap kewajiban dan senantiasa menghormati hak-hak orang lain.

2. Tekad di dalam jiwanya, setiap amal perbuatan dilandasi oleh niat untuk beribadah

dan merupakan pengabdian dirinya kepada dan bagi kepentingan orang lain sebagai

bukti adanya kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.

3. Memiliki sifat, watak dan akhlak serta kepribadian dan yang baik dengan

berlandaskan pada Taqwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4. Amalan perbuatannya senantiasa diawali dengan niat dan itikad baik dan untuk

mencapai tujuan dilakukan dengan cara yang baik dan benar.

22 Bibit Samad Irianto, Pemikiran Menuju Polri yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat, Restu

Agung, Jakarta, 2006, hlm. 174

28

5. Tidak akan pernah berniat jelek terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya, oleh

masyarakat dan Negara maupun bangsa berdasarkan hukum yang berlaku.

6. Memiliki kebanggan pada profesinya dengan mendahulukan kepentingan umum dari

pada kepentingan pribadinya.23

7. Ukuran Profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia

Untuk mengukur profesionalisme,menurut Sullivan,pakar Ilmu Kepolisian dan

Kriminolog AS, dapat dilihat dari tiga parameter, yaitu motivasi, pendidikan dan

penghasilan. Agar diperoleh aparat penegak hukum (inklusif plisi) yang baik, maka

haruslah dipenuhi prinsip Well MES, yaitu well motivation (motivasi baggus), well

education (pendidikan baik), dan well salary (gaji layak). Prinsip Welll MES-nya

Sullivan kiranya dapat dijadikan acuan untuk menganalisis.

Pertama, well motivation, haruslah dilihat motivasi seseorang calin untuk

mengabdikan diri sebagai polisi. Sejak awal seorang calon harus mengetahui dan

bermotivasi bahwa menjadi polisi adalah tantangan sekaligus tugas berat. Sebagai polisi,

seseorang dituntut kesiapan mental dan fisik. Ia harus rela melayani masyarakat. Polisi

dituntut dapat berperan aktif pada saat terjadi kemacetan lalu lintas atau kerusuhan.

Pengorbanan polisi harus sedemikian total.

Kedua, well education, seharusnya polisi kita memnuhi standar pendidikan

tertentu. Polisi dituntut mempu memahamu modus operandi mekejahatan dan

mengetahui perangkat hukum yang hendak diancamkan kepada penjahat. Untuk

memenuhi kesemua itu maka pendidikan polisi “mutlak” harus bagus. Seperti kita

ketahui, modus dan teknik kejahatan semakin canggih seiring dengan perkembangan

23 Drs.H.Pudi Rahardi, M.H., Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), LAKSBANG

MEDIATAMA, Surabaya, 2007, hlm. 204-205

29

zaman. Sementara itu kualifikasi pendidikan bagus ternyata belum sepenuhnya dipenuhi

korps polisi kita. Sampai saat ini masih banyak bintara polisi lulusan SMTA atau SMTP,

bahkan masih ada beberapa yang lulusan SD. Kekurangan ini dapat ditutup dengan

pemberian Diklat lanjutan, seperti seminar, up granding dan short course, agar

pengetahuan polisi terus bertambah. Kebijakan pimpinan Polri menyekolahkan beberapa

anggotanya ke perguruan tinggi swasta patut mendapat acungan jempol. Layak pula

dipertimbangakan saran Harsya W Bachtiar tentang pendidikan pasca sarjana (S2 dan

S3) Ilmu Kepolisian bagi peningkatan profesionalisme anggota Polri. Untuk

mengimbangi irama kerja dengan aparat penegak hukum lainnya (dan hakim), dan untuk

mengantisipasi perkembangan dunia kejahatan, maka perlu dipikirkan pengisian jabatan

kapolsek oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP plus), Yakni AKP yang

berpendidikan sarjana dan kalau perlu mempunyai pendidikan Magister atau Master.

Ketiga, well salary harus jeadi perhatian. Gaji anggota Polri memang kecil

disbanding penegak hukum lain (hakim dan jaksa). Sebagai gambaran seorang Ajun

Komisaris Polisi (dulu Kapten) misalnya, gajinya masih kalah dengan pegawai pemula

di bank swasta.24

Masih berkaitan dengan profesionalisme Polri, menurut Anton Tabah, di dunia

ini terdapat lima syarat yang harus dipenuhi oleh institusi kepolisian agar professional,

yaitu :

1. Well Motivated, yaitu seorang calon anggota polisi harus memliki motivasi yang

baik ketika dia menjatuhkan pilihan untuk menjadi polisi. Motivasi tersebut ikut

memberi warna pemolisian seorang anggota polisi dalam mengembangkan

24 Ibid., Hlm 207-208

30

kariernya. Well motivated dapat dipantau sejak awal, yakni ketika dilakukan

rekruitmen di institusi kepolisian.

2. Well Educated, yaitu untuk mendapatkan polisi yang baik maka harus dididik untuk

menjadi polisi yang baik. Hal ini menyangkut system pendidikan, kurikulum dan

proses belajar mengajar yang cukup ketat, disiplin yang rumit di lembaga pendidikan

kepolisian.

3. Well Trainned, yaitu perlu dilakukan pelatihan secara terus menerus bagi anggota

polisi melalui proses managerial yang ketat agar pendidikan dan pelatihan yang

sinkron mampu menjawab berbagai tantangan kepolisian actual dan tantangan di

masa depan.

4. Well Equipment, yakni menyangkut penyediaan saran dan prasarana yang cukup

bagi institusi kepolisian, serta penyediaan system dan sarana teknologi kepolisian

yang baik agar anggota polisi dapat menjalankan tugas dengan baik.

5. Wellfare, yakni diberikan kesejahteraan kepada anggota polisi dengan baik,

menyangkut gaji, tunjangan dan penghasilan lain yang sah yang cukup untuk

menghidupi polisi dan anggota keluarganya.25

Selanjutnya, menurut Sadjijono, khusus untuk kindisi Indonesia untuk mencapai

Profesionalisme Polri syarat-syarat yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut di

atas perlu ditambah dengan pengorganisasian dan pengawasan kepolisian. Hal ini

didasarkan pada kondisi Polri yang dihadapkan pada kultur, ideology bangsa, dan

25 Anton Tabah, Membngun Polri yang Kuat, Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2001, Hlm 5-8

31

karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat khusus. Adapun mutu kepolisian yang

ideal di Indonesia meliputi26 :

1. Motivasi dan moralitas yang baik dari calon anggota dan setiap anggota Polri, yang

dapat ditelusuri sejak rekuitmen calon anggota hingga memasuki masa dinas

kepolisian.

2. Dasar pendidikan umum dan pendidikan kepolisian yang memadai, yakni dasar

pendidikan umum yang berorientasi pada relevansi kebutuhan tugas, sedangkan

pendidikan kepolisian harus sesuai dengan kurikulum yang berorientasi pada tugas

utama kepolisian dan tantangan tugas di masa depan

3. Melakukan pelatihan secara rutin dan berkelanjutan

4. Memiliki keahlian dan mampu menggunakan peralatan yang memadai sesuai dengan

kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat.

5. Pemberian kesejahteraan yang cukup berdasarkan kebutuhan normal dalam

masyarakat, yang berorientasi pada gradasi golongan kepangkatan dan masa

berdinas.

6. Pengorganisasian yang efektif yang berorientasi pada tugas dan wewenang serta

struktur ketatanegaraan. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepolisian yang

benar-benar mandiri.

7. Adanya pengawasan yang baik dalam system organisasi

8. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dalam

Pasal 13 tugas dan wewenang kepolisian ;

26 Sadjiono, Fungsi Kepolisian dalam pelaksanaan Good Governance, LaksbangPRESSindo, Yogyakarta, 2005, Hlm

236-237

32

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

2. Menegakkan hukum; dan

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat27 .

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dalam

Pasal 14 Kepolisian Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan

masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan

kelancaran lalu lintas di jalan;

c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum

masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan

perundang-undangan;

d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian

khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium

forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

27 Ibid .

33

i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup

dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan

pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh

instansi dan/atau pihak yang berwenang;

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam

lingkup tugas kepolisian; serta (l). melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 15

dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

a. menerima laporan dan/atau pengaduan;

b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu

ketertiban umum;

c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan

dan kesatuan bangsa;

e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif

kepolisian;

f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam

rangka pencegahan;

g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

34

h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

i. mencari keterangan dan barang bukti;

j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka

pelayanan masyarakat;

l. memberikan bantu an pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; menerima dan

menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 16

dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di

bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk 28:

a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk

kepentingan penyidikan;

c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda

pengenal diri;

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan

perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan;

28 Ibid .

35

i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

j. mengajukan permintaan secara langsungkepada pejabat imigrasi yang berwenang di

tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk

mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil

serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan

kepada penuntut umum; dan

l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

E. Tinjaun Umum tentang Tim Satgas Saber Pungli

Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ( Tim Satgas Saber Pungli) adalah

tim yang lahir dari dikeluakan nya produk hukum berupa Peraturan Presdien Nomor 87

Tahun 2016 yang diundangkan pada tanggal 21 Oktober 2016. Amanat presdien untuk

setiap daerah membentuk tim satgas saber pungli di wilayah masing-masing. Daerah kota

Malang sendiri telah mengukuhkan Tim Satgas Saber Pungli pada 9 Januari 2017

berdasarkan surat keputusan walikota nomor:188.45/30/35.73.112.2017. Satgas Saber

Pungli bersifat ad hoc, tidak permanen.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Satgas Saber Pungli pada Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan

pembeantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan

pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada kementrian /

lembaga maupun pemerintah daerah.

36

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Satgas Saber Pungli Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi:

a) intelijen;

b) pencegahan;

c) penindakan; dan

d) yustisi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Satgas Saber Pungli Pasal 4 Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang:

a) membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;

b) melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan

pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;

c) mengoordinasikan,merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan

pungutan liar;

d) melakukan operasi tangkap tangan;

e) memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala

pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f) memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli

di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan

kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan

g) melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

F. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik

37

1. Pengertian Pelayanan Publik

Secara sederhana dalam arti konsep pelayanan berarti membicarakan tentang cara

yang dilakukan untuk memberikan servis atau jasa kepada orang yang membutuhkan.

Dalam pengertian secara etimologis, kata publik berasal dari bahasa Inggris, yakni public

berarti masyarakat, umum, rakyat umum, orang banyak, dan keperluan umum. Dalam

Bahasa Indonesia, publik berarti orang banyak (umum). Dengan demikian, pelayanan

publik merupakan kegiatan membantu masyarakat (stakeholders) dalam rangka

memperoleh servis dan advis yang terkait dengan kepentingan umum (orang banyak).

2. Pengertian Pelayanan Publik Menurut Para Ahli

Menurut Philp Kotler sebagaimana dikutip dalam buku Sampara Lukman

mengemukakan pandangannya mengenai konsep pelayanan sebagai berikut:

A service is any act or performance that one party can offer to another that is

essentially intangible and does not result in the ownership of anything. It’s production

may or may not be tied in physical produce” (Pelayanan merupakan setiap tindakan atau

pelaksanaan yang dapat diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya

menunjukkan tidak nyata dan tidak mengakibatkan kekuasaan atas segala sesuatunya).

Hasil dari pelayanan ini dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan produk fisik. Pandangan

Kotler tersebut dapat dipahami bahwa pada hakikatnya pelayanan adalah setiap kegiatan

yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan

meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.29

Sebagaimana konsep pelayanan menurut Philip Kotler tersebut, Sampara Lukman

juga berpendapat bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan atau urusan kegiatan yang

29 Sampara Lukman, 2000, Manajemen Kualitas Pelayanan, STIA Lan Press, Jakarta.hlm.8

38

terjadi dalam interaksi langsung antar seorang dengan orang lain atau mesin secara fisik,

dan menyediakan kepuasan pelanggan.30

Disamping konsep pelayanan diatas, dalam memahami konsep pelayanan publik

maka juga harus diketahui mengenai konsep publik. Inu Kencana mendefinisikan publik

yakni: Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, dan

tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka memiliki. Oleh

karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan

meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.31

Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dimaksudkan

untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan

penyelenggara dalam pelayanan publik.

Pasal 1 Angka 1 merumuskan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau

pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan

demikian tugas utama dari setiap instansi pemerintahan adalah memberikan pelayanan

atau menyelenggarakan pelayanan publik (public service) dan kesejahteraan bagi

rakyatnya (public welfare) berdasarkan peraturan perundang-undangan. 32

3. Pelayanan Publik bertujuan:

30 Ibid., hlm.6 31 Lijian Poltak Sinambela, 2006, Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan

Implementasi,Bumi Aksara, Bandung, hlm.5. 32 M. Busrizalti, 2013, Hukum Pemda : Otonomi Daerah dan Implikasinya, Cet. I, Total Media, Yogyakarta, hlm. 140.

39

1) Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab,

kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan

pelayanan publik;

2) Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan

asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;

3) Terpenuhinya penyelenggaraan pelayan publik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; dan

4) Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam

penyelenggaraan publik.33

4. Asas-asas pelayanan public :

Di samping tujuan pelayanan publik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25

Tahun2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 4 tersebut juga harus dilaksanakan

dengan prinsip atau asas-asas sebagai berikut:

a. Kepentingan hukum artinya pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan

kepentingan pribadi dan/atau golongan;

b. Kepastian hukum, artinya terjaminnya hak dan kewajiban dalam pelayanan publik;

c. Persamaan hak, artinya tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan

status ekonomi;

d. .Keseimbangan hak dan kewajiban, artinya pemenuhan hak harus sebanding dengan

kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan;

e. Keprofesionalan, artinya pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang

sesuai dengan tugasnya;

33 Ibid.

40

f. .Partisipatif, artinya peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mayarakat;

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, artinya setiap warga masyarakat berhak

memperoleh pelayanan yang adil;

h. Keterbukaan, artinya setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses

dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan;

i. Akuntabilitas, artinya proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, artinya pemberian kemudahan

terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan;

k. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, artinya pemberian kemudahan

terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan;

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, artinya setiap pelaanan dilakukan

secara cepat, mudah, dan terjangkau

G. Tinjaun Umum tentang Pungli

1. Definisi Pungli

Arti kata Pungli di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); pungli/pung·li/

akronim pungutan liar; memungli/me·mung·li/ v meminta sesuatu (uang dan sebagainya)

kepada seseorang (lembaga, perusahaan, dan sebagainya) tanpa menurut peraturan yang

lazim.34 Pungutan liar atau Pungli adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau

Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang

34 Pengertian pungli di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

41

yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran

tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.35

Lijan Poltak dalam bukunya Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan

Implermentasi (2006) menjelaskan Pungli adalah ; pengenaan biaya di tempat yang tidak

seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kegiatan pungutan liar (selanjutnya disebut

pungli) bukanlah hal baru. Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis

dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran/meminta uang secara

paksa. Jadi pungli merupakan praktek kejahatan. Istilah pungli ini juga terdapat dalam

kamus bahasa China. Li artinya keuntungan dan Pung artinya persembahan, jadi Pungli

diucapkan Pung Li, artinya adalah mempersembahkan keuntungan.

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai

Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak

sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal

ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan.36

2. Unsur-unsur Obyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur- unsur objektif dalam hal ini diatur dalam

rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001berasal dari Pasal 423

KUHP adalah :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara (deambtenaar);

2. Menyalahgunakan kekuasaan (misbruik van gezag);

3. Memaksa seseorang (iemand dwigen om) untuk :

35 Muchsilin Riadi, Pungutan Liar(PUNGLI), http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html 36 Lijan Poltak Sinambela. 2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implermentasi.Sinar Grafika

Offset.Jakarta.hal 96

42

a) Memberikan sesuatu (iets af geven);

b) Membayar (uitbetaling);

c) Menerima pembayaran dengan potongan, atau (eene terughouding genoegen

nemenbij eene uitbetaling);

d) Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (een persoonlijken dienst verrichten).

3. Unsur-unsur Subyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur- unsur subjektif dalam hal ini diatur dalam

rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423

KUHP adalah :

1. Atau dengan maksud untuk (met het oogmerk om) menguntungkan diri sendiri

atau orang lain secara melawan

hukum (zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen);

2. Menguntungkan secara melawan hukum (wederrechtelijk te bevoordelen).

4. Tindak Pidana Pungutan Liar

Dalam kasus tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam KUHP,

namun demikian pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan pidana penipuan,

pemerasan dan penipuan serta korupsi yang diatur sebagai berikut di dalam KUHP:

1. Pasal 368 KUHP: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau

sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun

menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama

sembilan tahun".

43

2. Pasal 378 KUHP : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat

palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara

paling lama empat tahun”

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, praktek pungutan liar juga dapat

di jerat dengan tindak pidana yang di atur dalam UU No 20 Tahun 2001 dengan pidana

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

1. Pasal 12 huruf (a) UU No 20 Tahun 2001 pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga

bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan

atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan

kewajibannya

2. Pasal 12 huruf (b) UU No 20 Tahun 2001 pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa

hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah

melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang

bertentangan dengan kewajibannya;

44

3. Pasal 12 huruf (e) UU No 20 Tahun 2001 pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa

seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan

potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

4. Pasal 12 huruf (f) UU No 20 Tahun 2001pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau

memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau

penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai

utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan

utang;

5. Pasal 12 huruf (g) UU No 20 Tahun 2001 pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima

pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada

dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang

45