harmonisasi rancangan undang

8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang

1/75

DASAR-DASAR PENYUSUNAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

Oleh:T. Saiful Bahri, S.H.,M.Si

Penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, pada hakekatnyaperlu memperhatikandasar-dasar pembentukannya terutama berkaitan denganlandasan-landasan, asasa-asas yangberkaiatan dengan materi muatannya.Sekurang-kurangnya dasar-dasar penyusunan peraturanperundang-undanganharus memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologisdan landasan yuridis. Namun selain dari ketiga landasan tersebut, ada landasanlandasanlainyang perlu diperhatikan juga antara lain landasan teknik perancangan dan landasan politis.Landasan-landasan, asas-asas dan materi muatan peraturan perundang-undangan dimaksuddapat dijelaskan sebagai berikut:

A. LANDASAN

1. Landasan ilosofis !Filosofische grondslag "

Landasan filosofis merupakan filsafat atau pandangan hidup sesuatu bangsayang berisi nilai-nilaimoral atau etika dari bangsa tersebut. #oral dan etikapada dasarnya berisi nilai-nilai yang baikdan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi.$imana di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yangdianggap baik. Pengertian baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takaran yang dimilikibangsa ybs. %ukum yang baik harus berdasarkan kepada semua itu. %ukum yang dibentuk tanpamemperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkannya, tidak akan ditaati atau dipatuhi. Semuanilai yang ada di&ndonesia terakumulasi dalam Pancasila, karena Pancasila adalah pandanganhidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan !way of life", dan berbagai sebutan lainnya.

'papun jenisnya filsafat hidup bangsa, harus menjadi rujukan dalam membentuk hukum yangakan dipergunakan dalam kehidupan bangsa tersebut.

(leh karena itu kaidah hukum yang dibentuk !yang termuat dalam peraturan perundang-

undangan" harus mencerminkan filsafat hidup bangsa itu. Sekurangkurangnya tidakbertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan masyarakat.

). Landasan Sosiologis !Sociologische grondslag "

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabilaketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.%al ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadikalimat-kalimat mati belaka1. %al ini berarti bah*a peraturan perundang-undangan yang dibuatharus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat ybs. #embuatsuatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidakakan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. %ukum yangdibentuk harus sesuai dengan +hukum yang hidup+ !living law " dalam masyarakat. $engandemikian perlu dipahami juga bah*a tidak berarti apa yang ada pada saat ini dalam suatumasyarakat, akan menjadi nilai kehidupan pada masyarakat selanjutnya. Produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan seketika !moment opname".) #asyarakat berubah,nilai-nilaipun berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi danterakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi masa depan.

. Landasan uridis !uridische grondslag "

Landasan yuridis adalah landasan hukum !yuridische gelding " yang menjadi dasar ke*enangan!!evoegdheid atau competentie" pembuatan peraturan perundang-undangan. 'pakah

1


2/75

ke*enangan seseorang pejabat atau lembagabadan tertentu mempunyai dasar hukum yangditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. $asar hukum ke*enanganmembentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. /anpa disebutkan dalamperaturan perundangan sebagai landasan yuridis formal, seorang pejabat atau suatulembagabadan adalah tidak ber*enang !on!evoegdheid " mengeluarkan peraturan. Sebagailandasan yuridis formal tersebut misalnya, Pasal )0 ayat !1" $N2& /ahun 1345 memberikanke*enangan kepada $e*an Per*akilan 2akyat untuk membentuk ndang-undang. $emikianpula ketentuanPasal 5 ayat !)" memberikan dasar hukum ke*enangan kepada Presiden dalam menetapkanPeraturan Pemerintah untuk menjalankan ndang-undang. $i dalam landasan yuridis formalselain menetapkan lembagabadan yang ber*enang membentuk, juga secara garis besar ditetapkan proses dan prosedur penetapannya. #isalnya, suatu ndang-undang sebelumdisahkan !istilah $N2& /ahun 1345" menjadi ndang-undang harus mendapat persetujuanbersama terlebih dahulu dari Presiden. Selain itu, *alaupun 2 telah disetujui oleh Presidentetapi dalam *aktu 0 !tiga puluh" hari sejak persetujuan tidak disahkan oleh Presiden, maka2 tersebut sah menjadi ndang-undang dan *ajib diundangkan !Pasal )0 ayat !5" $N2&/ahun 1345". $emikian pula misalnya Peraturan $aerah, ditetapkan oleh 6epala $aerah setelahmendapat persetujuan bersama $P2$ !Pasal 17 No. ) /ahun )004 tentang Pemerintahan$aerah". 6alau suatu Peraturan $aerah dibuat oleh 6epala $aerah tanpa disetujui oleh $P2$maka Peraturan $aerah tersebut batal demi

hukum !van rechtwegenietig ".

$engan demikian jenis peraturan perundang-undangan serta lembagabadan yang ber*enangmembentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. /anpa landasan formaldemikian, maka prinsip negara berdasar atas hukum akanmenjadi goyah. (leh karena itu dasar yuridis sangat penting dalam pemuatan peraturanperundangundangan yang ditandai dengan:

1. adanya ke*enangan untuk pembuat peraturan perundang-undangan, karena setiapperaturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembagabadan atau pejabat yangber*enang8

). adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materiyang diatu, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundangundangan tingkatlebih tinggi atau sederajat8

1 9agir #anan, dasar-dasar Perundang-undangan &ndonesia, Penerbit &ndhill, o, ;akarta, 133).) 'miroeddin Syarif, Perundang-undangan, $asar, ;enis dan /eknik #embuatnya, Penerbit 9ina

'ksara, ;akarta,13


3/75

undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnyalebih tinggi.

Sebagaimana telah disinggung di atas bah*a, selain ketiga landasan !filosofis, sosiologis danyuridis" masih terdapat landasan teknik perancangan dan landasan politis.

a. Landasan teknik perancangan

nsur teknik perancangan merupakan unsur yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuatperaturan perundang-undangan yang baik. Peraturan perundangundanganyang kurang baikdapat juga terjadi karena tidak jelas perumusannya sehingga tidak jelas arti, maksud dantujuannya !am!iguous" atau rumusannya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti ! interpretatif " atauterjadi inkonsistensi dalam menggunakan peristilahan atau sistematika yang tidak baik, bahasayang berbelitbelit sehingga sukar dimengerti dan lain sebagainya.

b. Landasan politis

Landasan politis ialah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara. #isalnya garis politik dibidang otonomi yang tercantum dalam /'P #P2-2& No &>#P2)000 tentang 2ekomendasi

6ebijakan $alam Penyelenggaraan (tonomi $aerah, menjadi landasan politis dalam pembuatanndang-undang No. )) /ahun 1333 tentang Pemerintahan $aerah yang telah disempurnakandengan ndang-ndang No. ) /ahun )004 tentang Pemerintahan $aerah. /egasnya, garispolitik dalam /'P #P2-2& itu, memberi pengarahan dalam pembuatan undang-undang itu.$engan demikian dapat dipahami bah*a hal itu termasuk dalam landasan yuridis karena indikasimengenai otonomi yang tertuang dalam 6etetapan #P2 yang nota bene merupakan landasanyuridis. $i pihak lain, keberadaan Pemerintahan $aerah baik secara yuridis maupun politis diatur dalam Pasal 1


4/75

d. dapat dilaksanakan8 yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undanganharusdiperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalammasyarakat,baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan8 yaitu setiap peraturan perundang-undangandibuatkarena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengaturkehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. kejelasan rumusan8 yaitu setiap peraturan perundang-undangan harusmemenuhipersyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika,danpilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudahdimengerti,sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalampelaksanaannya.

g. keterbukaan8 yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undanganmulai dariperencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifattransparan dan terbuka.$engan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyaikesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam prosespembuatan peraturan perundang-undangan.

$i samping itu, dalam ketentuan Pasal 7 dirumuskan pula tentang asas materimuatan yang harus terkandung dalam suatu peraturan Peru ndang-undangan, yaitu:

a. pengayoman8 yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan

harusberfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakanketentramanmasyarakat8

b. kemanusiaan8 yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undanganharusmencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia sertaharkatdan martabat setiap *arga negara dan penduduk &ndonesia secara proporsional.

c. kebangsaan8 yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undanganharusmencerminkan sifat dan *atak bangsa &ndonesia yang pluralistik!kebhinekaan"dengan tetap menjaga prinsip N62&.

d. kekeluargaan8 yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undanganharusmencerminkan musya*arah untuk mencapai mufakat dalam setiappengambilankeputusan.

e. kenusantaraan8 yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangansenantiasamemperhatikan kepentingan seluruh *ilayah &ndonesia, termasuk materimuatan

peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagiandari sistemhukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. bhineka tunggal ika8 yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harusmemperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khususdaerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitifdalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. keadilan8 yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undanganharusmencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap *arga tanpa kecuali.

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan8 yaitu setiap materi muatanperaturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakanberdasarkan agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. ketertiban dan kepastian hukum8 yaitu setiap materi muatan peraturanperundangundangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui

jaminan adanya kepastian hukum. j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan8 yaitu setiap materi muatanperaturanperundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dankeselarasan, antara kepentingan indi?idu dan masyarakat dengan kepentingan bangsadan negara.

Selain asas-asas sebagaimana tersebut di atas, dimungkinkan asas lain yang disesuaikandengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yangbersangkutan, antara lain:

4


5/75

a. dalam hukum pidana, terdapat asas legalitas, asas tiada hukum tanpa kesalahan, asaspembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah8

b. dalam hukum perdata, terutama dalam hukum perjanjian, terdapat asaskesepakatan,asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik.

Sebelum lahirnya ndang-ndang No. 10 tahun )004 tentang Pembentukan peraturanPerundang-undangan, secara teoritis beberapa ahli telah memperkenalkan asas perundang-undangan yaitu:

1. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam Peraturan dan urisprudensi !13=3"menyebutkan ada enam asas peraturan perundangundangan yang meliputi:

a. ndang-undang tidak berlaku surut,b. ndang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai

kedudukan yang lebih tinggi pula,c. ndang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undangundang yang

bersifat umum !#e$ specialis derogat le$ generali ",d. ndang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undangundang yang

berlaku terdahulu !#e$ posteriore derogat le$ priori ", ndang-undang tidak dapatdiganggu-gugat.

e. ndang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapaikesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupunindi?idu, melalui

pembaharuan atau pelestarian !%elvaarstaat ".

). 'miroeddin Syarif dalam Peraturan Perundang-undangan: $asar, ;enis dan /eknismembuatnya !13


6/75

dari pemeo yang menyatakan +tiada hukum tanpa pengecualian+ !geen recht (onder uit (ondering ". 'rtinya bah*a kepastian dan keadilan hukum harus diperhatikan, tetapi pengecualiandapat dilakukan sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang terkena aturan tersebut, karenahukum ditujukan untuk mengayomi dan mensejahterakan masyarakat. %ukum bukan untukmenindas masyarakat.

2angga*ijaya 2osidi, Pengantar &lmu perundang-ndangan &ndonesia, Penerbit, #andar #aju,9andung, 133<

'sas perundang-undangan berkaitan dengan lingkungan kuasa *aktu atau +ti'dsge!ied + atau+temporal sphere+, yang dikemukakan oleh ;%' Logemann, yang dikenal dengan teori tentanglingkup atau lingkungan berlakunya hukum !geldingsge!ied van het recht ".

#enurut Logetmann lingkungan kuasa hukum meliputi empat hal, yaitu:a. Lingkungan kuasa tempat !ruimtege!ied atau territorial sphere".b. Lingkungan kuasa persoalan !(a"enge!ied atau material sphere".c. Lingkungan kuasa orang ! personenge!ied ".d. Lingkungan kuasa *aktu !ti'dsge!ied atau temporal sphere".

a. Lingkungan kuasa tempat !ruimtege!ied atau territorial sphere".

9erlakunya aturan hukum !peraturan perundang-undangan" dibatasi oleh ruang atau tempat. 'pakah sesuatu aturan hukum itu berlaku untuk suatu *ilayah negara atau hanya berlaku untuksuatu bagian dari *ilayah negara. Seperti diketahui, +daerah kekuasaan+ berlakunya suatundang-undang dapat meliputi seluruh *ilayah negara, tetapi untuk suatu keadaan tertentu atausuatu materi tertentu hanya diberlakukan untuk suatu *ilayah tertentu pula. Suatu peraturandaerah hanya berlaku untuk suatu daerah tertentu !Pro?insi, dan 6abupaten6ota" saja.

b. Lingkungan kuasa persoalan !(a"enge!ied atau material sphere"

Suatu materi atau persoalan tertentu yang diatur dalam suatu peraturan perudangundanganmengidentifikasi masalah tertentu. $engan demikian maka persoalan yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan menunjukkan lingkup materi yang diatur, apakah persoalannyaadalah persoalan publik atau pri?at, persoalanperdata atau pidana dsb. #ateri tersebut menunjukkan lingkup masalah atau persoalan yangdiatur.

c. Lingkungan kuasa orang ! personenge!ied "

Sesuatu aturan mungkin hanya diberlakukan bagi sekelompok atau segolongan orang ataupenduduk tertentu. $engan ditetapkannya subyek atau orang !orang" tertentu dalam peraturanperundangundangan tersebut maka memperlihatkan adanya pembatasan mengenai orangnya.ndang-undang tentang Pega*ai Negeri, ndang-undang tentang /enaga 6erja. ndangundangtentang Pidana #iliter, ndang-undang tentang Pajak (rang 'sing, dsb8 menunjukkan bah*a

peraturan perundang-undangan tersebut hanya diberlakukan bagi kelompak orang yangdiidenrifikasi dalam peraturanperundang-undangan tersebut.

d. Lingkungan kuasa *aktu !ti'dsge!ied atau temporal sphere"

Lingkungan *aktu menunjukkan kapan suatu peraturan perundana-undangan berlaku, apakahberiaku untuk suatu masa tertentu atau untuk masa tidak tertentu. 'pakah mulai berlaku sejakditetapkan atau berlaku surut sebelum ditetapkan. 9erlakunya suatu peraturan hukum ditentukanoleh *aktu.

6


7/75

$alam teori tata urutan atau hirarki peraturan perundang-undangan sebagairnana dikemukakanoleh %ans 6elsen, terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip tata urutan, yaitu bah*a:

a. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah ataumengenyampingkan ketentuan-ketentuan perundangundangan yang lebih tinggi8

b. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh ataudenganperundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.

c. 6etentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidakmempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangandenganperundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sebaliknya ketentuan-ketentuanperundang-undangan yang lebih tinggi, tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukumserta mengikat, *alaupun diubah, ditambah,diganti atau dicabut oleh peraturanperundang-undangan yang lebih rendah.

d. #ateri yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannyatidak dapat diatur oleh perundng-undangan yang lebih rendah8

Pengertian dari asas bah*a undang-undang tidak dapat diganggu gugat, dalam politik hukum&ndonesia menjadi tidak bermakna, karena Pasal )4 $N2& /ahun 1345, menyatakan bah*a mahkamah 6onstitusi ber*enang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap $,....dts. &ni menunjukkan bah*a materi muatan undang-undang dapat diuji oleh badan peradilan!#.6". 9ukan lagi paradigma bah*a hanya pembentuk undang-undang sendiri yang dapatmenilai substansi undang-undang, sehingga perubahan, pencabutan atau pembatalan suatuundang-undang hanya dapat dilakukan dengan undang-undang sendiri.

6alau kita perhatikan pada paradigma lama !dalam sejarah perundangundangan 2epublik&ndonesia" yaitu 'sas undang-undang tidak dapat diganggu gugat tersebut dianut dalam6onstitusi 2&S 1343 dan $ 1350, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 10 ayat!)" 6onstitusi 2&S, bah*a ndangundang ederal tidak dapat diganggu gugat, dan Pasal 35 !)"$S 1350 bah*a ndang-undang tidak dapat diganggu gugat. Sesungguhnya adanyaketentuan tesebut berkaitan dengan ke*enangan pembentuk undang-undang. #enurut6onstitusi 2&S 1343 Pasal 1)=, pembentuk undang-undang adalah Pemerintah, $P2 dan Senat

!untuk materi tertentu dibentuk oleh Pemerintah dan $P2"8 sedangkan menurut $S 1350Pasal


8/75

dipenuhi persyaratan bah*a peraturan perundang-undangan tersebut sejenis !sederajat" atauperaturan perundang-undangan yang baru tersebut derajatnya lebih tinggi dari peraturanperundang-undangan yang lama. 'sas ini digunakan dalam rangka mencapai kepartian danketertiban hukum.

C. MATERI MUATAN 9erkaitan dengan meteri muatan peraturan perundang-undangan dapat dipilah menjadi !tiga"kelompok, yaitu ndang-ndang, Peraturan Pernerintah, dan Peraturan lainnya. $imana materimuatannya mempunyai ciri khas yang harus diletakkan dan selalu berada di dalam jenjang atauhierarkinya. $alam 9ab #ateri #uatan ndang-ndang No. 10 /ahun )004 tentangpembentukan Peraturan Perundang-undangan dirumuskan materi muatan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. ndang-ndang

#ateri muatan ndang-ndang:a. engatur lebih lanjut ketentuan ndang-ndang $asar Negeri 2epublik &ndonesia /ahun

1345 yang meliputi:1" hak-hak asasi manusia8

)" hak dan ke*ajiban *arga Negara8" pelaksanaan dan penegakan kedaulatan Negara serta pembagiankekuasaan

Negara84" *ilayah Negara dan pembagian daerah85" ke*arganegaraan dan kependudukan-,7" keuangan Negara8

b. diperintahkan oieh suatu ndang-ndang untuk diatur dengan ndangndang.

). Peraturan Pemerintah

Sesuai dengan sifat dan hakekat dari suatu Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturandelegasi dari ndang-ndang, atau peraturan yang melaksanakan suatu ndang-ndang, makamateri muatan Peraturan Pemerintah adalah seluruh materi muatan ndang-ndang tetapi

sebatas yang dilimpahkan. 'rtinya sebatas yang perlu dijalankan atau diselenggarakanpengaturan lebih lanjut sebagaimana mestinya oleh Peraturan pemerintah seperti dimaksuddalam Pasal 10 ndang-ndang tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan.

. Peraturan lainnya

Setelah mengetahui materi muatan ndang-ndang dan materi muatan Peraturan Pemerintah,maka meteri muatan +sisanya+ adalah materi muatan dari Peraturan Presiden. Sedangkan materimuatan Peraturan Perundang-undangan lainya !seiain , PP dan Perpres" adalah merupakanmateri muatan yang bersifat limpahan dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, baikbersifat delegatif atau atributif.

$alam ndang-ndang tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan materi muatan

peraturan perundang-undangan lainnya adalah sebagai berikut:a. materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh ndang-ndangatau materi untuk melaksakan Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidaktegas diperintahkan pembentukannya. 'kan tetapi sesuai dengan kedudukan Presidenyang memegang kekuasaan pemerintahan, maka Peraturan Presiden dibuat olehPresiden untuk menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dari Pasal 4ayat !1" berdasarkan $N2& /ahun 1345.

b. #ateri muatan Peraturan $aerah adalah seluruh materi muatan dalamrangkapenyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung

8


9/75

kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundanganyanglebih tinggi.

c. #ateri muatan Peraturan $esayang setingkat adalah seluruh materi dalamrangkapenyeienggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih ianjutPeraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

$emikianlah beberapa hal yang berkaitan dengan dasar-dasar penyusunanperaturan perundangan-undangan.

Semoga bermanfaat;akarta, September )007

arm!ni"a"i Ran#an$an Undan$-Undan$ Tentan$ Admini"tra"iPemerinta%an Berda"arkan Undan$-Undan$ N!m!r &' Ta%(n )''*

%armonisasi 2ancangan ndang-ndang /entang 'dministrasi Pemerintahan 9erdasarkan

ndang-ndang Nomor 10 /ahun )004

(leh: @icipto Setiadi

&. Penda%(l(an

9erbicara tentang pengharmonisasian, dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 1<

ayat !)" ndang-ndang Nomor 10 /ahun )004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, yang menentukan APengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi

2ancangan ndang-ndang yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh #enteri yang

tugas dan tanggungja*abnya di bidang peraturan perundang-undanganB. 6etentuan dalam pasal

ini memang membatasi hanya rancangan undang-undang saja yang perlu diharmoniskan, dan

2-nya pun dibatasi hanya yang berasal dari Presiden. 2 yang datang dari $P2 tidak

melalui prosedur pengharmonisasian berdasarkan Nomor 10 /ahun )004.

Selanjutnya, pasal ini juga menyebutkan bah*a yang diberikan ke*enangan untuk

melakukan koordinasi pengharmonisasian adalah menteri yang tugas dan tanggung ja*abnya di

bidang peraturan perundang-undangan. 2umusan pasal ini tidak bisa ditafsirkan lain selain

#enteri %ukum dan %'# yang ber*enang melakukan koordinasi pengharmonisasian 2 yang

datang dari Presiden. 9agaimana dengan rancangan peraturan perundang-undangan di ba*ah

undang-undang, apakah berlaku prosedur pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1< ayat !)" Nomor 10 /ahun )004C Saya berpendapat bah*a tidak ada salahnya

9


10/75

apabila prosedur pengharmonisasian juga diberlakukan terhadap rancangan peraturan

perundang-undangan di ba*ah undang-undang dan hal ini dalam praktik sudah dilakukan. (leh

karena itu, pada kesempatan ini saya mengemukakan bah*a prosedur pengharmonisasian

mestinya berlaku juga untuk semua jenis rancangan peraturan perundang-undangan di ba*ahundang-undang.

Namun, mengingat keterbatasan tenaga, kemampuan dan daya jangkau $irektorat

;enderal Peraturan Perundang-undangan, maka pengharmonisaisan dilakukan untuk rancangan

peraturan perundang-undangan di ba*ah undang-undang di tingkat pusat saja, yaitu Peraturan

Pemerintah !PP", dan Peraturan Presiden !Perpres". ntuk Peraturan Pemerintah Pengganti

ndang-ndang !Perpu", karena materi muatan Perpu sama dengan materi muatan undang-

undang maka secara mutatis mutandis berlaku prosedur pengharmonisasian. Sedangkan untuk

Peraturan $aerah tidak mungkin dilakukan pengharmonisasian oleh $irektorat ;enderal

Peraturan Perundang-undangan mengingat begitu banyaknya daerah dan peraturan daerah.

ang paling mungkin dilakukan oleh $irektorat ;enderal Peraturan Perundang-undangan adalah

bimbingan dan konsultasi sebelum disahkannya peraturan daerah. ungsi seperti ini sudah

dilakukan oleh $irektorat asilitasi Perancangan Peraturan $aerah dan sifatnya juga tidak *ajib.

Sehubungan dengan topik yang diberikan oleh penyelenggara terkait dengan

pengharmonisasian 2ancangan ndang-ndangan tentang 'dministrasi Pemerintahan, ada

beberapa hal yang perlu dikemukakan terlebih dahulu sebelum membahas pengharmonisasian

2 tentang 'dministrasi Pemerintahan, yaitu: 1" mengapa perlu dilakukan pengharmonisasianC

)" aspek-aspek apa yang diharmoniskanC

). Men$a+a +erl( +en$%arm!ni"a"ian,

Secara singkat dapat dikemukakan bah*a pengharmonisasian adalah upaya untuk

menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan

peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih

tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-

undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih

!overlaping ". %al ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-

undangan. $engan dilakukan pengharmonisasian maka akan tergambar dengan jelas dalam

10


11/75

pemikiran atau pengertian bah*a suatu peraturan perundang-undangan merupakan bagian

integral yang utuh dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan.

paya pengharmonisasian dilakukan, selain untuk memenuhi ketentuan Pasal 1< ayat !)"

ndang-ndang Nomor 10 /ahun )004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

paling tidak ada alasan lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

a. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral dari sistem hukum.

Peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem atau sub sistem dari sistem yang

lebih besar tentu harus memenuhi ciri-ciri antara lain ada saling keterkaitan dan saling

tergantung dan merupakan satu kebulatan yang utuh, di samping ciri-ciri lainnya. $alam

sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis, ciri-ciri tersebut

dapat diketahui dari ketentuan Pasal ), Pasal , Pasal = ayat !5" ndang-ndang Nomor

10 /ahun )004.

Pasal ) menentukan bah*a Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum

negara. Penjelasan pasal tersebut menentukan bah*a penempatan Pancasila sebagai

sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan ndang-

ndang $asar Negara 2epublik &ndonesia /ahun 1345 yang menempatkan Pancasila

sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofi bangsa dan negara,

sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

6emudian Pasal ayat !1" menentukan ndang-ndang $asar Negara 2epublik

&ndonesia /ahun 1345 merupakan hukum dasar peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal ayat !1" menentukan bah*a ndang-ndang $asar Negara

2epublik &ndonesia /ahun 1345 yang memuat hukum dasar negara merupakan sumber

hukum bagi pembentukan peraturan perudang-undangan di ba*ah ndang-ndang

$asar.

Selanjutnya Pasal = ayat !5" menentukan kekuatan hukum peraturan perundang-

undangan adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

11


12/75

Penjelasan Pasal = ayat !5" menentukan bah*a yang dimaksud dengan AhierarkiB adalah

penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas

bah*a peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

$ari ketentuan di atas jelas bagaimana saling keterkaitan dan saling ketergantungan

satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang

merupakan satu kebulatan yang utuh.

Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara harus mengalir

dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. $emikian pula ndang-ndang

$asar Negara 2epublik &ndonesia /ahun 1345 merupakan sumber hukum bagi

pembentukan peraturan perundang-undangan di ba*ah ndang-ndang $asar.

Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengharmonisasian dilakukan untuk menjaga keselarasan, kemantapan, dan kebulatan

konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem agar peraturan perundang-

undangan berfungsi secara efektif.

b. Peraturan perundang-undangan dapat diuji ! 'udicial review " baik secara materiel

maupun formal.

Pasal )4 ' ayat !1" ndang-ndang $asar Negara 2epublik &ndonesia /ahun 1345

menentukan antara lain bah*a #ahkamah 'gung ber*enang menguji peraturan

perundang-undangan di ba*ah ndang-ndang terhadap ndang-ndang.

6emudian Pasal )4 ayat !1" antara lain menentukan bah*a #ahkamah 6onstitusi

ber*enang menguji ndang-ndang terhadap ndang-ndang $asar. 9erhubung

dengan itu, pengharmonisasian peraturan perundang-undangan sangat strategis

fungsinya sebagai uapaya pre?entif untuk mencegah diajukannya permohonan

12


13/75

pengujian peraturan perundang-undangan kepada kekuasaan kehakiman yang

berkompeten.

Putusan kekuasaan kehakiman dapat menyatakan bah*a suatu materi muatan pasal,

ayat, danatau bagian dari peraturan perundang-undangan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat atau tidak mempunyai dampak yuridis, sosial dan politis yang luas.

6arena itu pengharmonisasian perlu dilakukan secara cermat.

c. #enjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat

asas demi kepastian hukum. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan perlu

dilakukan secara taat asas dalam rangka membentuk peraturan perundang-undangan

yang baik yang memenuhi berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas,

tata cara penyampaian dan pembahasan, teknis penyusunan serta pemberlakuannya

dengan membuka akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

Peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis yang sangat penting dalam

sistem hukum kita dan mengikat publik haruslah mengandung kepastian, sehingga

akibat dari tindakan tertentu yang sesuai atau yang bertentangan dengan hukum dapat

diprediksi. $engan demikian peraturan perundang-undangan dapat menjadi sarana yang

penting untuk menjaga hubungan yang sinergis antar *arga masyarakat dan antara

*arga masyarakat dengan pemerintah untuk me*ujudkan tujuan bersama secara

dinamis, tetapi tertib dan teratur.

. A"+ek-a"+ek an$ di%arm!ni"a"ikan

Setidak-tidaknya ada ) aspek yang perlu diharmonisasikan pada *aktu menyusun

peraturan perundang-undangan, yaitu yang berkaitan dengan aspek konsepsi materi muatan dan

aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

a. yang berkenaan dengan konsepsi materi muatan peraturan perundang-undangan

mencakup:

13


14/75

1" Pengharmonisasian konsepsi materi muatan rancangan peraturan perundang-

undangan dengan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi sumber dalam

setiap peraturan perundang-undangan sehingga nilai-nilai tersebut menjadi aktual

dan memberikan batas kepada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.Setiap peraturan perundang-undangan secara substansial mesti menjabarkan nilai-

nilai 6etuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial.

Pancasila merupakan cita hukum !rechtsidee". ita hukum tidak hanya berfungsi

sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang menguji apakah suatu hukum

positif adil atau tidak, melainkan juga sekaligus sebagai dasar yang bersifat

konstitutif, yaitu yang menentukan bah*a tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan

maknanya sebagai hukum.

)" Pengharmonisan konsepsi materi muatan rancangan peraturan perundang-

undangan dengan ndang-ndang $asar.

#ateri muatan peraturan perundang-undangan harus diselaraskandengan ketentuan ndang-ndang $asar sebagai hukum dasarnegara. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan denganndang-ndang $asar selain berkaitan dengan pasal-pasal tertentuyang dijadikan dasar pembentukannya dan pasal-pasal yang terkait

juga dengan prinsip-prinsip negara hukum dan negara demokrasi baikdi bidang sosial politik maupun ekonomi. $alam pengharmonisasianperaturan perundang-undangan dengan ndang-ndang $asar,yurisprudensi yang diciptakan oleh #ahkamah 6onstitusi yangdijadikan acuan, sebab putusan #ahkamah 6onstitusi yang bersifatfinal dan mengikat sangat penting untuk dipahami dalam menafsirkansecara juridis aturan-aturan dasar bernegara yang tercantum dalamndang-ndang $asar.

ndang-undang yang bertentangan dengan pasal-pasal dansemangat ndang-ndang $asar sebagaimana termaktub dalam

pembukaan dapat diuji keabsahannya oleh #ahkamah 6onstitusikarena ndang-undang yang demikian kehilangan dasarkonstitusionalnya.

" Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan asas

pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

14


15/75

ndang-undang Nomor 10 /ahun )004 menggolongkan asas peraturan perundang-undangan menjadi !tiga" golongan yaitu : asas pembentukan peraturanperundang-undangan yang baik !Pasal 5" asas materi muatan !Pasal 7 ayat !1" danasas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yangbersangkutan !Pasal 7 ayat !)".

Pasal 5 menentukan bah*a asas pembentukan peraturan perundang-undanganyang baik adalah sebagai berikut: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organpembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapatdilaksanakan kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan danketerbukaan.

Pasal 7 ayat !1" menentukan bah*a asas materi muatan peraturanperundang-undangan adalah sebagai berikut: kemanusiaan,kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika,keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan,ketertiban kepastiana hukum danatau keseimbangan keserasian dankesejahteraan. $i samping itu masih ada asas lain sesuai dengan

bidang hukum yang diatur, misalnya asas legalitas dalam hukumpidana, asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. 'asashukum adalah penting untuk dapat melihat jalur Abenang merahB darisistem hukum positif yang ditelusuri dan diteliti. #elaluai asas-asastersebut dapat dicari apa yang menjadi tujuan umum aturan tersebut.

'sas peraturan perundang-undangan sangat bermanfaat bagipenyiapan, penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. 'sas tersebut berfungsi untuk memberipedoman dan bimbingan dalam proses pembentukan peraturanperundang-undangan.

4" Pengharmonisasian materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan

secara horiDontal agar tidak tumpang tindih dan saling bertentangan, karena hal

tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ambiguitas dalam

penerapannya.

$alam pelaksanaan pengharmonisasian secara horiDontal sudah tentuberbagai peraturan perundang-undangan yang terkait perlu dipelajarisecara cermat agar konsepsi materi muatan peraturan perundang-

undangan yang erat berhubungan satu sama lain selaras. Pembentukperaturan perundang-undangan tentu perlu melakukan koordinasidengan instansi yang terkait, yang secara substansial menguasaimateri muatan suatu peraturan perundang-undangan danketerkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain.

5" Pengharmonisasian materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan dengan kon?ensiperjanjian internasional.

15


16/75

6on?ensiperjanjian internasional juga harus diperhatikan agarperaturan perundang-undangan nasional tidak bertentangan dengankon?ensiperjanjian internasional, terutama yang telah diratifikasi olehnegara &ndonesia.

7" Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangandengan putusan #ahkamah 6onstitusi dan putusan #ahkamah 'gungatas pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Putusan#ahkamah 6onstitusi atau #ahkamah 'gung atas pengujian terhadapperaturan perundang-undangan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap harus dipertimbangkan oleh perancang peraturanperundang-undangan dalam menyusun rancangan peraturanperundang-undangan.

=" %al yang tidak kalah pentingnya adalah pengharmonisasianrancangan peraturan perundang-undangan dengan teori hukum,

pendapat para ahli !dogma", yurisprudensi, hukum adat, norma-normatidak tertulis, rancangan peraturan perundang-undangan, dankebijakan-kebijakan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan disusun.

b. /eknik penyusunan peraturan perundang-undangan baik menyangkut kerangka

peraturan perundang-undangan, hal-hal khusus, ragam bahasa dan bentuk peraturan

perundang-undangan. /eknik penyusunan peraturan perundang-undangan tertuang

dalam lampiran ndang-ndang Nomor 10 /ahun )004. Pengabaian terhadap teknik

penyusunan peraturan perundang-undangan akibatnya memang tidak sefatal

pengabaian keharusan harmonisaisi atas susbtansi peraturan perundang-undangan.

Pengabaikan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, tidak dapat

menjadi alasan batalnya peraturan perundang-undangan atau alasan untuk melakukan

yudicial review. 'pabila kita mengabaikan teknik penyusunan peraturan perundang-

undangan, paling-paling kita hanya dapat mengatakan bah*a peraturan perundang-

undangan tersebut jelek.

*. Pr!"e" Pen$%arm!ni"a"ian dan +erma"ala%anna

6emudian bagaimana dan di tingkat mana pengharmonisasian dilakukan serta apa saja

permasalahan yang dihadapi dalam praktikC Pengharmonisan rancangan peraturan perundang-

undangan dilakukan oleh #enteri %ukum dan %'#, dalam hal ini oleh $irektorat ;enderal

Peraturan Perundang-undangan atas permintaan tertulis dari #enteri atau Pimpinan LPN$ yang

16


17/75

memprakarsai penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

9erdasarkan permintaan tersebut, $irektorat ;enderal Peraturan Perundang-undangan

mengundang *akil-*akil dari instansi terkait untuk melakukan pengharmonisasian rancangan

peraturan perundang-undangan dalam rangka pembulatan dan pemantapan konsepsi rancanganperaturan perundang-undangan.

@akil dari #enteri atau Pimpinan LPN$ pemrakarsa diberikan kesempatan untuk

memaparkan pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi pembentukan rancangan peraturan

perundang-undangan dan garis besar materi muatannya. Selanjutnya *akil-*akil dari instansi

yang terkait diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan, pendapat atau usul perubahan.

mumnya tanggapan, pendapat atau usul perubahan sering disampaikan secara spontan pada

saat rapat pengharmonisasian. %al yang krusial biasanya yang menyangkut materi muatan yang

terkait dengan ruang lingkup tugas instansi yang di*akili.

Selanjutnya dilakukan pembahasan secara mendalam terhadap tanggapan, pendapat

atau usul perubahan yang diajukan dalam rapat. Pengambilan keputusan dilakukan apabila telah

dicapai kesepakatan tentang materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan yang

diharmoniskan. Seringkali pembahasan berjalan alot karena adanya tarik menarik kepentingan

antarinstansi. Pembahasan yang alot pada umumnya menyangkut ke*enangan, kelembagaan,

pengelolaan keuangan, pengaturan prosedur, penetapan hak dan ke*ajiban serta sanksi.

'pabila suatu isu yang menjadi pokok masalah tidak dapat dicarikan solusinya atau tidak

dapat disepakati, maka diberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi dengan Pimpinan

instansinya atau untuk meminta pendapat tertulis dari instansi yang dipandang lebih

berkompeten. Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan tidak jarang

memakan *aktu yang cukup lama dan menguras tenaga dan pikiran. Sesudah tercapai

kesepakatan atau kebulatan konsepsi dan dituangkan ke dalam rumusan akhir, maka #enteri

%ukum dan %'# atau #enteriPimpinan LPN$ pemrakarsa setelah mendapat rekomendasi dari

#enteri %ukum dan %'# mengajukan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut

kepada Presiden untuk mendapat persetujuan.

Permasalahan yang dihadapi dalam proses pengharmonisasian antara lain adalah:

17


18/75

a" Pasal 1< ayat !)" ndang-undang Nomor 10 /ahun )004 hanya mengatur

mengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi 2ancangan ndang-

ndang yang berasal dari Presiden, dan tidak mengatur 2ancangan ndang-ndang

yang berasal dari $P2. Siapa yang diberikan ke*enangan untuk melakukanpengharmonisasian 2 yang berasal dari $P2C

b" #asih adanya semangat egoisme sektoral dari masing-masing instansi terkait, karena

belum adanya persamaan persepsi tentang rancangan peraturan perundang-undangan

sebagai suatu sistem sehingga pembahasan oleh *akil-*akil instansi terkait tidak

bersifat menyeluruh tetapi bersifat fragmentaris menurut kepentingan masing-masing

instansi.

c" @akil-*akil yang diutus oleh instansi terkait sering berganti-ganti dan tidak ber*enang

untuk mengambil keputusan sehingga pendapat yang diajukan tidak konsisten,

tergantung kepada indi?idu yang ditugasi me*akili, sehingga menghambat pembahasan.

d" 2ancangan peraturan perundang-undangan yang akan diharmoniskan sering baru

dibagikan pada saat rapat atau baru dipelajari pada saat rapat sehingga pendapat yang

diajukan bersifat spontan dan belum tentu me*akili pendapat instansi yang di*akili.

e" /enaga fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan masih terbatas dan

belum memiliki spesialisasi untuk menguasai bidang hukum tertentu, karena jabatan

fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dianggap jabatan yang tidak

cukup menarik.

/. Pen$%arm!ni"a"ian RUU tentan$ Admini"tra"i Pemerinta%an

Proses pengharmonisasian atas 2 tentang 'dministrasi Pemerintahan selain harus

mempertimbangkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, secara khusus harus merpertimbangkan

ndang-undang Nomor 5 /ahun 13


19/75

Nepotisme dan undang-undang lainnya serta dengan 2 lain yang diprakarsai oleh

6ementerian P'N.

Pada kesempatan ini, akan disoroti 2 tentang 'dministrasi Pemerintahan

kaitannya dengan 2 lain yang diprakarsai oleh 6ementerian P'N.6ementerian P'N sekarang sedang memprakarsai penyusunan 2 yangterkait dengan reformasi birokrasi, antara lain 2 tentang Pelayanan Publik,2 tentang Etika Pemerintahan, dan 2 lainnya. #engapa 6ementrian P'Ntidak mempersiapkan satu 2 saja terkait dengan reformasi birokrasiC 'pabilamau dapat dicarikan judul yang dapat mencakup hal-hal yang terkait denganreformasi birokrasi. Pengaturan reformasi birokarasi dalam satu undang-undangakan memudahkan pengharmonisasian.

6ecenderungan yang terjadi saat ini, semua instansi berlomba-lomba untukmengajukan usulan 2 karena segala masalah akan diatur dengan undang-

undang. Padahal belum tentu dengan diatur dalam undang-undang segalanyaselesai, bahkan bisa jadi dengan diaturnya dalam undang-undang justrumenimbulkan masalah baru. 'pabila dicermati, banyak penyusunan 2ternyata dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan instansi yangbersangkutan. Selain itu, sejujurnya banyak substansi yang tidak perlu diaturdengan undang-undang, tetapi cukup dengan peraturan perundang-undanganyang lebih rendah atau malah cukup dengan kebijakan saja.

$alam rangka pengharmonisasian 2 tentang 'dministrasi Pemerintahan akandikemukakan beberapa hal, antara lain:

a"

Pasal 1 angka 4

6etentuan ini memuat pengertian Pejabat 'dministrasi Pemerintahan. 'pbila dikaitkan dengan penjelasan Pasal 1 angka 1 ndang-undangNomor 5 /ahun 13


20/75

sini, 6eputusan 'dministrasi Negara yang berlaku umum tidak termasukkedua-duanya.

c" Pasal 1 angka


21/75

Pajajaran 9andung, dan S dari Program Pascasarjana akultas %ukum ni?ersitas &ndonesia

;akarta.

Menguji Undang-Undang

Oleh: Hadi Herdiansyah dan Bivitri Susanti

Mungkinkah undang-undang mengandung kesalahan dalam materinya? Mungkinkah

suatu undang-undang yang bermasalah dibatalkan? Pertanyaan ini akan muncul dibenak para pemerhati undang-undang. Masalahnya, dalam kenyataannya memang

ada undang-undang yang “bermasalah”. Sebut saja misalnya undang-undangtentang pemilihan presiden yang di dalamnya pengaturan mengenai syarat calon

presiden yang dapat ditafsirkan berbeda-beda. kibatnya, ketika itu bdurrahman!ahid, yang bermaksud menjadi kandidat presiden dan merasa dirugikan karena

ketentuan ini, mengangkat kasus ini dan melakukan upaya-upaya hukum.

"amun di sisi lainnya, undang-undang merupakan suatu instrumen pengatur yangmengikat dan punya legitimasi. pabila undang-undang dapat dengan mudah

diubah-ubah begitu saja, kepastian hukum tidak akan terjadi.

#leh karena itu, ada suatu mekanisme hukum tata negara yang la$im diterapkan diberbagai negara di dunia. Mekanisme ini la$im disebut uji materil undang-undang

atau judicial review . %ntuk menjaga agar pembuat undang-undang tidak semena-mena, konstitusi dijadikan dasar untuk menguji undang-undang. Sebab di dalam

konstitusilah diatur prinsip-prinsip dasar bernegara. Mulai dari hak asasi manusia,sampai bagaimana perekonomian negara seharusnya diatur.

Sejarah Singkat Uji Materil Peraturan di Indonesia

&i 'ndonesia, pengujian terhadap peraturan perundang-undangan merupakandiskursus hukum yang sudah lama berlangsung. Mulai dari saat pembentukan

21


22/75

%ndang-%ndang &asar (%%&) *+ pada tahun *+ sampai dengan amandemen%%& yang dimulai pada tahun *+++, soal uji materil ini selalu menjadi salah satu

topik yang menarik. Persoalan utamanya berkisar pada” “siapa” yang diberikeenangan menguji suatu peraturan?

Melalui perdebatan panjang, pada tahun *+/0 secara resmi akhirnya eenang

menguji peraturan diberikan kepada Mahkamah gung melalui %ndang-%ndang "o.* 1ahun *+/0 tentang 2etentuan-2etentuan Pokok 2ekuasaan 2ehakiman (saat ini

sudah digantikan oleh %% "o. 1ahun 300). "amun, eenang yang diberikankepada Mahkamah gung hanyalah untuk menguji peraturan di baah undang-

undang, seperti Peraturan Pemerintah, 2eputusan Presiden, dan lain-lain. Sementaraitu, undang-undang tidaklah dapat diuji. Padahal hakekat dari judicial review yang

dikenal dalam praktek hukum tata negara secara uni4ersal adalah untuk memberikaneenang pengaasan oleh lembaga yudikatif kepada pembuat undang-undang. &i

sinilah salah satu inti dari apa yang disebut “checks and balances”.

Selagi amandemen terhadap %%& pada tahun *+++ dilakukan, topik ini menghangat

kembali. khirnya pada tahun 300* (amandemen ketiga), muncul ketentuan baru

dalam %%& yang diamandemen. 2etentuan inilah yang berlaku pada saat ini.

&i dalam %%& hasil amandemen diatur baha eenang menguji undang-undangberdasarkan %%& diberikan kepada Mahkamah 2onstitusi. Sedangkan eenang

untuk menguji peraturan di baah undang-undang berdasarkan undang-undang,diberikan kepada Mahkamah gung. Untuk mengetahui tata urutan peraturan

perundang-undangan, klik Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Melalui mekanisme ini, masyarakat luas mempunyai saluran untuk menguji suatu

undang-undang ataupun peraturan di baah undang-undang apabila dirasakan

bertentangan dengan hak asasi manusia serta prinsip-prinsip konstitusional lainnya.Memang, perlu dicatat baha eenang Mahkamah 2onstitusi dan Mahkamah

gung tidaklah bersifat pro-aktif. Mereka hanya dapat menguji peraturan sesuaidengan eenangnya, apabila ada permohonan dari masyarakat yang

berkepentingan.

Uji Materil Undang-Undang Terhadap UUD

22

http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?docid=hierarkihttp://www.parlemen.net/site/ldetails.php?docid=hierarki


23/75

&alam %%& setelah diamandemen, disebutkan baha Mahkamah 2onstitusimerupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang

terhadap %%& dan putusannya akan bersifat final dan tetap.

5incian mekanisme uji materil oleh Mahkamah 2onstitusi diatur berdasarkan%ndang-%ndang "o. 3 1ahun 3006 tentang Mahkamah 2onstitusi sebagai berikut.

*. Pengujian %% terhadap %%& *+ dilakukan setelah adanya permohonan yang

diajukan secara tertulis dalam 7ahasa 'ndonesia kepada Mahkamah 2onstitusi.

• Perlu dicatat baha Pasal 0 %% 383006 memang mengatur baha

undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang

yang diundangkan setelah perubahan %%& *+ (tahun *+++). "amun,Mahkamah 2onstitusi sendiri kemudian menganggap ketentuan ini tidak

berlaku lagi dengan mengabulkan permohonan untuk melakukan pengujianatas %% "o. * 1ahun *+9 tentang Mahkamah gung pada bulan :ebruari

300. Perkembangan ini sangat baik karena menjadi dasar yang baik agarselanjutnya setiap pihak yang berkepentingan dapat mengajukan undang-

undang manapun, baik berlaku sesudah maupun sebelum *+++.

• Pemohon dalam hal ini adalah pihak yang menganggap hak dan8atau

keenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang,yaitu;

a. Perorangan arga negara 'ndonesia<

b. 2esatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip "egara

2esatuan 5epublik 'ndonesia yang diatur dalam undang-undang<

c. 7adan hukum publik atau pri4at< atau

d. =embaga negara.

• Pemohon ajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang

hak atau keenangan konstitusionalnya baha;

a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan

berdasarkan %%& *+< dan8atau

b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan8atau bagian undang-undangdianggap bertentangan dengan %%& *+.

3. Permohonan yang masuk kemudian diperiksa oleh Panitera Mahkamah

2onstitusi untuk mengetahui kelengkapan administrasi dari permohonantersebut.

23


24/75

• pabila ternyata belum lengkap maka Pemohon akan diminta untuk

melengkapi kekurangannya dalam aktu paling lambat / (tujuh) hari kerja

sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon.

• Sedangkan untuk permohonan yang telah memenuhi kelengkapan

adminstrasi maka akan dicatat dalam 7uku 5egistrasi Perkara 2onstitusi.

6. &alam jangka aktu paling lambat / (tujuh) hari kerja sejak permohonan

tersebut dicatat dalam 7uku 5egistrasi Perkara 2onstitusi, Mahkamah 2onstitusi

akan menyampaikan permohonan tersebut kepada &ean Perakilan 5akyat(&P5) dan presiden untuk diketahui.

• &alam jangka aktu yang sama tersebut Mahkamah 2onstitusi akan

memberitahukan Mahkamah gung mengenai adanya permohonan pengujian

terhadap suatu undang-undang.

. &alam aktu paling lambat * (empat belas) hari kerja setelah permohonan

dicatat dalam 7uku 5egistrasi Perkara, Mahkamah 2onstitusi akan menetapkan

hari sidang pertama. Penetapan hari sidang tersebut diumumkan kepada parapihak dan masyarakat.

. Sebelum memulai pokok perkara, Mahkamah 2onstitusi mengadakan

pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. &alam

pemeriksaan tersebut, Mahkamah 2onstitusi ajib memberikan nasihat kepada

Pemohon untuk melengkapi dan8atau memperbaiki permohonan dalam jangkaaktu paling lambat * (empat belas) hari.

>. &alam persidangan, hakim Mahkamah 2onstitusi memeriksa permohonan

beserta alat bukti yang diajukan.

• ang termasuk ke dalam alat bukti dalam persidangan di Mahkamah

2onstitusi ini adalah;

a. surat atau tulisan yang perolehannya dapat dipertanggungjaabkan

secara hukum<

b. keterangan saksi<

c. keterangan ahli<

d. keterangan para pihak<

24


25/75

e. petunjuk< dan

f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan,

diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yangserupa dengan itu.

• Mahkamah 2onstitusi dapat meminta keterangan dan8atau risalah rapatyang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MP5,

&P5, &ean Perakilan &aerah (&P&), dan8atau presiden.

/. Putusan Mahkamah 2onstitusi diambil dalam sidang pleno @akim 2onstitusi

berdasarkan hasil musyaarah untuk mencapai mufakat bulat. &alam hal tidak

tidak tercapai mufakat bulat maka keputusan diambil berdasarkan suaraterbanyak. pabila tidak dimungkinkan juga, maka suara terakhir ketua sidang

pleno @akim 2onstitusi yang akan menentukan.

9. mar putusan Mahkamah 2onstitusi;

• mar putusan akan menyatakan baha permohonan tidak dapat diterima

apabila Mahkamah 2onstitusi berpendapat baha Pemohon dan8ataupermohonannya tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan.

• mar putusan akan mengabulkan permohonan apabila Mahkamah

2onstitusi berpendapat baha permohonan beralasan.

• mar putusan akan menyatakan permohonan dikabulkan dalam hal

pembentukan undang-undang yang dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan

pembentukan undang-undang berdasarkan %%& *+.

• mar putusan akan menyatakan permohonan ditolak apabila undang-

undang tersebut baik pembentukan maupun materinya tidak bertentangandengan %%& *+.

+. Putusan yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-

kurangnya 3 (dua) alat bukti.

*0. &alam permohonan yang dikabulkan, Mahkamah 2onstitusi menyatakan dengan

tegas, materi muatan ayat, pasal, dan8atau bagian dari undang-undang yang

bertentangan dengan %%& *+ dan secara otomatis maka materi muatan ayat,pasal, dan8atau bagian dari undang-undang yang bertentangan tersebut tidak

akan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

25


26/75

• Sedangkan untuk putusan Mahkamah 2onstitusi yang menyatakan baha

pembentukan suatu undang-undang tidak sesuai dengan ketentuan %%&

*+ maka undang-undang tersebut secara otomatis tidak mempunyaikekuatan mengikat.

**. Putusan Mahkamah 2onstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap sejak selesai

diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Mahkamah 2onstitusi ajibuntuk mengirimkan salinannya kepada para pihak dalam aktu paling lambat /

(tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan dan putusan tersebut ajib dimuatdalam 7erita "egara dalam jangka aktu paling lambat 60 (tiga puluh) hari kerja

sejak putusan diucapkan.

• Putusan tersebut disampaikan juga kepada &P5, &P&, Presiden, dan

Mahkamah gung.

Sidang Mahkamah 2onstitusi terbuka untuk umum, kecuali untuk permusyaaratanhakim. Setiap perkara selalu dilakukan oleh seluruh hakim konstitusi yang berjumlah

sembilan orang, sehingga tidak ada pembagian perkara kepada majelis-majelishakim. Sistem ini disebut full bench. !alau putusan diambil bersama-sama oleh

kesembilan hakim, setiap hakim diberi hak untuk menyatakan pernyataan keberatan(dissenting opinion) atas suatu putusan yang sudah diputuskan bersama-sama.

Pernyataan ini dijadikan bagian tak terpisahkan dari putusan.

Perlu untuk diketahui juga, baha pengujian peraturan perundang-undangan di

baah undang-undang yang sedang dilakukan oleh Mahkamah gung ajibdihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebutsedang berada dalam proses pengujian Mahkamah 2onstitusi sampai ada putusan

Mahkamah 2onstitusi. %ndang-undang yang diuji oleh Mahkamah 2onstitusi tetapberlaku selama belum ada putusan yang menyatakan baha undang-undang

tersebut bertentangan dengan %%&. 1erhadap materi muatan ayat, pasal, atau

bagian undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan kembali.

%ntuk mengetahui lebih rinci mengenai prosedur uji materil dan lembaga Mahkamah

2onstitusi, klik http;88.mahkamahkonstitusi.go.id8.

%ji Materil tas Peraturan Peraturan Perundang-undangan di baah %ndang-%ndang

26

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/


27/75

Seperti diungkapkan di atas, eenang uji materil atas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang diberikan kepada Mahkamah

gung. 2eeenangan Mahkamah gung untuk melakukan pengujian tersebut padaaalnya lahir dari %% "o. * 1ahun *+/0 1entang 2etentuan-2etentuan Pokok

2ekuasaan 2ehakiman dan juga %% "o. * 1ahun *+9 tentang Mahkamah gung.2edua undang-undang tersebut pada pokoknya mengatakan baha Mahkamah

gung berenang untuk melakukan pengujian materiil terhadap peraturanperundang-undangan yang berada di baah undang-undang dan menyatakan tidaksah peraturan tersebut apabila ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berada di atasnya.

Selanjutnya, MP5 melalui 2etetapan MP5 "o. ''' 1ahun 3000 (Pasal ayat (3), (6),

dan ()) juga mengatur keenangan Mahkamah gung tersebut. 7egitu pula halnyadengan %%&. Sebagaimana tercantum dalam amandemen ketiga %%& *+ yang

disahkan pada "o4ember 300*, Mahkamah gung berenang untuk mengujiperaturan perundang-undangan yang berada di baah undang-undang terhadap

undang-undang di atasnya.

7aik %% "o. * 1ahun *+/0, 1P MP5 "o. 6 1ahun *+/9 maupun %% "o. * 1ahun*+9 menyatakan baha keenangan pengujian yang dimiliki oleh Mahkamah gung

hanya dapat dilakukan apabila berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkatkasasi. &alam perkembangannya, mengingat umumnya sifat pengaturan yang

terdapat dalam peraturan-peraturan tersebut, maka dalam rangka memberikanpanduan dalam pelaksanan uji materil ini, pada tahun *++6 Mahkamah gung

mengeluarkan Peraturan Mahkamah gung (PA5M) yang kemudian pada tahun*+++ diubah dengan PA5M "o. * tahun *+++.

7erbeda dengan %% * 1ahun *+/0 dan %% "o. * 1ahun *+9, PA5M mengatur

baha Mahkamah gung memeriksa dan memutus pengujian atas peraturanperundang-undang yang berada di baah undang-undang berdasarkan gugatan atau

permohonan. 2etentuan tersebut dipertegas lagi dalam 2etetapan MP5 "o. ''' 1ahun3000, di mana Mahkamah gung dapat secara aktif melakukan pengujian atas

peraturan perundang-undangan tanpa harus ada suatu peradilan kasasi terlebih

dahulu dan keputusannya bersifat mengikat.

dapun pelaksanaan pengujian atas peraturan perundang-undangan di baah

undang-undang berdasarkan Perma "o. * 1ahun *+++ 1entang @ak %ji Materiiladalah sebagai berikut;

27


28/75

*. Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berada di baah

undang-undang dapat dilakukan oleh Mahkamah gung sehubungan dengan

adanya gugatan atau permohonan keberatan.

• Bugatan atau permohonan keberatan hanya dapat diajukan terhadap satu

peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap peraturan perundang-

undangan yang berkaitan secara langsung.

3. Bugatan atau permohonan keberatan diajukan kepada Mahkamah gung

dengan cara;

a. =angsung ke Mahkamah gung<

b. Melalui Pengadilan "egeri di ilayah hukum tempat kedudukan tergugat.

6. Bugatan atau permohonan keberatan diajukan dalam tenggat aktu *90

(seratus delapan puluh) hari sejak berlakunya peraturan perundang-undangan

yang bersangkutan.

. &alam hal gugatan atau permohonan keberatan diajukan secara langsung

kepada Mahkamah gung, maka 2epaniteraan Mahkamah gung akanmemeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta

langsung kepada penggugat8pemohon keberatan atau kuasanya yang sah.

• Setelah berkas gugatan8permohonan keberatan tersebut lengkap, Panitera

Mahkamah gung menyampaikannya kepada 2etua Mahkamah gung untuk

ditetapkan Majelis @akim gung yang akan menangani gugatan8permohonan

keberatan tersebut.

• %ntuk pengujian peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada

gugatan yang diajukan kepada Mahkamah gung, setelah berkas gugatan

diterima, diperiksa dan dinyatakan lengkap oleh Panitera Mahkamah gungmaka Panitera Mahkamah gung juga ajib mengirimkan salinan gugatan

tersebut kepada pihak tergugat setelah terpenuhinya kelengkapan berkasnya.

• 1ergugat ajib mengirimkan atau menyerahkan jaabannya kepada

Panitera Mahkamah gung dalam aktu * (empat belas) hari sejakditerimanya salinan gugatan tersebut.

. &alam hal gugatan8permohonan keberatan diajukan melalui Pengadilan "egeri

setempat maka Panitera Pengadilan "egeri akan memeriksa kelengkapan

gugatan8permohonan keberatan yang telah didaftarkan dan apabila terdapat

28


29/75

kekurangan dapat meminta langsung kepada penggugat8pemohon keberatanatau kuasanya yang sah.

• %ntuk pengujian peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada

gugatan yang diajukan kepada Pengadilan "egeri, setelah berkas gugatan

diterima, diperiksa dan dinyatakan lengkap oleh Panitera Pengadilan "egeri

maka Panitera Pengadilan "egeri mengirimkan salinan gugatan tersebutkepada pihak tergugat setelah terpenuhinya kelengkapan berkasnya.

• 1ergugat ajib mengirimkan atau menyerahkan jaabannya kepada

Panitera Pengadilan "egeri dalam aktu * (empat belas) hari sejakditerimanya salinan gugatan tersebut.

• @ari berikutnya setelah leat aktu * (empat belas) hari di atas, Panitera

Pengadilan "egeri yang bersangkutan segera meneruskan meneruskan

gugatan dan jaaban penggugat kepada Mahkamah gung untuk kemudiandisampaikan oleh Panitera Mahkamah gung kepada 2etua Mahkamah gung

agar dapat ditetapkan Majelis @akim gung yang akan menanganinya.

>. Bugatan8permohonan keberatan diperiksa dan diputus oleh Majelis @akimgung dengan menerapkan ketentuan yang berlaku bagi perkara

gugatan8permohonan keberatan dalam aktu sesingkat-singkatnya sesuaidengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

/. &alam pemeriksaan untuk pengujian yang didasarkan atas gugatan maka

tergugat (pihak pembuat peraturan perundang-undangan) harus didengar

keterangannya. Sedangkan untuk pemeriksaan sehubungan dengan pengujianyang didasarkan pada permohonan maka pihak pembuat perundang-undangantidak perlu didengar pendapatnya.

9. &alam hal gugatan8permohonan keberatan itu beralasan karena peraturan

perundang-undangan tersebut bertentangan dengan undang-undang atauperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Mahkamah gung akan

mengabulkan gugatan tersebut. Mahkamah gung akan menyatakan bahaperaturan perundang-undangan tersebut tidak sah dan tidak berlaku untuk

umum serta memerintahkan pencabutannya kepada instansi yang bersangkutan.

• &alam hal gugatan dinilai tidak beralasan maka Majelis @akim yang

menangani perkara tersebut akan menolak gugatan8permohonan keberatantersebut.

+. Pemberitahuan salinan putusan Mahkamah gung terhadap

gugatan8permohonan keberatan disampaikan dengan surat tercatat kepada para

29


30/75

pihak dan dalam hal diajukan melalui Pengadilan "egeri setempat,pemberitahuan salinannya disampaikan juga kepada Pengadilan "egeri tersebut.

*0. &alam aktu +0 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah gung

dikirim kepada tergugat (dalam hal pengujian diajukan berdasarkan gugatan)atau badan atau Pejabat 1ata %saha "egara yang mengeluarkan peraturantersebut (dalam hal pengujian diajukan berdasarkan permohona keberatan) tidak

melaksanakan keajiban untuk mencabut peraturan yang bersangkutan maka

demi hukum peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatanhukum.

**. Putusan Majelis @akim gung atas gugatan8permohonan keberatan atas suatu

peraturan perundangan-undangan tidak dapat diajukan peninjauan kembali.

&ari hasil studi mengenai Mahkamah gung yang dilakukan oleh =embaga 2ajian dand4okasi untuk 'ndependensi Peradilan (=e'P) pada tahun 3006, terdapat beberapa

pertanyaan yang muncul sehubungan dengan hukum acara judicial review yangdiatur dalam PA5M tersebut. 7eberapa pertanyaan tersebut antara lain;

• pakah tepat baha dalam pemeriksaan judicial review yang dilakukan atas dasar

permohonan maka pihak termohon (pembuat peraturan perundang-undangan

tersebut) tidak perlu didengar keterangannya?

• pakah pemberlakuan jangka aktu *90 hari sejak suatu peraturan perundang-

undangan dinyatakan berlaku merupakan jangka aktu yang cukup untukmembatasi pengajuan judicial review atas peraturan perundang-undangan tersebut?

Pertanyaan tersebut diajukan sehubungan dengan kondisi nyata. Seringkali suatuperundang-undangan sulit untuk diakses oleh masyarakat atau tidak bisa segera

diakses setelah dinyatakan berlaku. palagi biasanya masyarakat baru membaca danmerasakan adanya kesalahan dalam suatu peraturan perundang-undangan pada saat

mereka menghadapi masalah yang berhubungan dengan peraturan tersebut.Meskipun demikian, perlu juga dicatat baha pembatasan jangka aktu tersebut

diadakan dengan alasan memberikan kepastian hukum.

• pabila Mahkamah gung dalam melakukan pengujian tersebut berpendapat

baha terdapat beberapa pasal saja dari suatu peraturan perundang-undangan yang

menurutnya bertentangan dengan peraturan di atasnya, apakah Mahkamah gungdapat memutuskan baha hanya pasal-pasal tertentu saja yang tidak berlaku atauMahkamah gung harus memutuskan baha peraturan tersebut seluruhnya tidak

berlaku?

• 7agaimana dengan penyelesaian dari akibat atas tindakan yang telah dilakukan

oleh pemerintah atau pihak lain yang diberi eenang tertentu dalam peraturanyang dinyatakan tidak berlaku tersebut? pakah tindakan-tindakannya tetap

dinyatakan sah atau batal demi hukum atau dapat dibatalkan? 2emudian apabila

30


31/75

telah ada suatu kerugian yang muncul akibat peraturan yang dinyatakan tidakberlaku tersebut, apakah mereka yang dirugikan dapat meminta ganti kerugian?

PENGANTAR MEMAHAMI

UNDANG-UNDANG TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh : Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah, SH

1. Pendahuluan

Pada tanggal 24 Mei2004, Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Pemerinta

tela menyet!"!ibersama Ran#angan $ndang%$ndang tentang Pembent!kan

Perat!ranPer!ndang%!ndangan men"adi $ndang%$ndang& $ndang%!ndang terseb!tmer!'akan!ndang%!ndang (rganik, karena melaksanakan se#ara tegas 'erinta $ndang%

$ndangDasar )egara Re'!blik *nd(nesia +a!n 1945 Pasal 22 yang menyatakan

bawaketent!an mengenai tata #ara 'embent!kan !ndang%!ndang diat!r dengan!ndang%!ndang&

$$D 1945, Pasal20 ayat -5./ Dalam al ran#angan !ndang%!ndang yang tela

diset!"!i bersamaterseb!t tidak disakan (le Presiden dalam wakt! tiga '!l! ari

semen"akran#angan !ndang%!ndang terseb!t diset!"!i, ran#angan !ndang%!ndangterseb!tsa men"adi !ndang%!ndang dan wa"ib di!ndangkan&

Dalam alPresiden tidak menandatanganinya sam'ai dengan batas wakt! yang

diteta'kan$ndang%$ndang Dasar 1945, dan Menteri ekretaris )egara tidak '!la

men"alankankewa"iban k(nstit!si(nal !nt!k meng!ndangkannya dalam embaran )egara Re'!blik*nd(nesia, tela mend(r(ng timb!lnya 'erbin#angan '!blik yang

melairkanberbagai tangga'an&C*D

ebagianber'enda'at bawa berdasarkan k(nstit!si s!at! ran#angan !ndang%

!ndang yangtela mem'er(le 'erset!"!an bersama DPR dan Presiden nam!n Presidentidakmenandatanganinya setela melam'a!i batas wakt! 30 ari, maka ran#anganterseb!t

sa men"adi !ndang%!ndang, anya tidak memiliki kek!atan !k!mmengikat (rang

banyak -legally binding force) "ika bel!m dim!at dalamembaran )egara Re'!blik *nd(nesia dan tidak ada n(m(rnya&C3D Penda'at lain mengatakan bawa ak et(

Presiden berdasarkan k(nstit!si !nt!ktidak mengesakan !ndang%!ndang berarti Presiden

31


32/75

sebagai ke'ala 'emerintaantidak bertangg!ng "awab terada' 'elaksanaan !ndang%

!ndang terseb!t& Pandanganlain menyeb!tkan ekretaris )egara diangga' tidak

men"alankan kewa"ibank(nstit!si "ika tidak meng!ndangkan s!at! !ndang%!ndang yangtela menda'atkan'erset!"!an bersama wala!'!n Presiden tidak menandatangani

-mengesakan.nya&da '!la 'enda'at lain yang mengangga' !ndang%!ndang bel!m ada,

karena'erset!"!an bersama DPR dan Presiden sebagaimana dimaks!d dalam Pasal 20ayat-2. $$D 1945 'erset!"!an tadi (le Presiden diw!"!dkan dengan 'emb!b!an

tandatangan Presiden atas !ndang%!ndang sebel!m dim!at dalam lembaran negara&

2. PembentukanUndang-Undang dalam Kn!t"tu!"

ebagai telaase"ara 'er!ndang%!ndangan -wetshistorie), da'at dikem!kakan bawa se"ak'r(klamasi 17 g!st!s 1945, Re'!blik *nd(nesia tela melewati 4 kali

berlak!nya$ndang%$ndang Dasar, yait!/ -1. $ndang%$ndang Dasar 1945C6D-2.

(nstit!si Re'!blik *nd(nesia erikatCD-3. $ndang%$ndang Dasar ementara Re'!blik *nd(nesiaCDdan -4. $ndang%$ndang Dasar )egara Re'!blik *nd(nesia +a!n 1945

yang di!ba-diamendemen. dengan em'at kali 'er!baan&C>D

$$D 1945-sebel!m 'er!baan. tidak men"elaskan tentang 'embent!kan !ndang%

!ndang denganlengka', melainkan anya menegaskan bawa Presiden memegangkek!asaanmembent!k !ndang%!ndang dengan 'erset!"!an DPR C/DMengenai 'r(ses

'embent!kan !ndang%!ndang anya menyeb!tkan bawa ran#angan!ndang%!ndang yang

tidak menda'at 'erset!"!an DPR tidak b(le dia"!kan lagidalam 'ersidangan berik!tnya&

C9Delain it! 'ada bagian lain, yait! mengenai nggaran Penda'atan dan elan"a, $$D

1945 menyatakan bawa al it! diteta'kan dengan !ndang%!ndang, dan a'abilaDPR

tidak menyet!"!i yang di!s!lkan Pemerinta, maka Pemerinta men"alankananggaranta!n yang lal!& -Pasal 23 ayat -1.&C+D

(nstit!si R*-1950. yang terdiri dari 197 'asal dan $$D -1950. yang terdiri

dari 146 'asalmengat!r tentang 'embent!kan !ndang%!ndang& Pasal 127 Pasal 143

(nstit!siR* mem!at agian ** tentang Per!ndang%!ndangan yang mengat!r

tentangkek!asaan 'er!ndang%!ndangan ederal&C*0Dagian ** $$D -1950. yang terdiridari 146 'asal "!ga mem!at 'engat!rantentang Per!ndang%!ndangan -Pasal 89 Pasal

100.&C**D

$$D 1945mengalami em'at kali 'er!baan !ndamental dalam wakt! relati

sangat 'endek&Ma"elis Perm!syawaratan Rakyat yang diberi wewenang !nt!k meng!badanmeneta'kan $ndang%$ndang Dasar -Pasal 3 ayat -1., sebagai 'erw!"!dan

keinginanrakyat !nt!k melak!kan re(rmasi di bidang !k!m&

Per!baan $$D1945 sangat mem'engar!i mekanisme 'enyelenggaraan negaradan !r!san'emerintaan, seingga berbagai lembaga negara diwa"ibkan !nt!k

melak!kan'embenaan yang menyangk!t !ngsinya !nt!k dises!aikan dengan

'er!baanterseb!t&

32


33/75

erkaitan dengan'embent!kan !ndang%!ndang yang melibatkan !ngsi DPR dan

Presiden, terda'atberbagai landasan 'engat!ran bar! dalam $$D 1945 -setela

'er!baan. antaralain sebagai berik!t/

a& beralinya kek!asaan membent!k !ndang%!ndang dariPresiden ke'ada DPR

-Pasal 20 ayat -1. wala!'!n setia' ran#angan !ndang%!ndangdibaas (le DPR dan Presiden !nt!k menda'at 'erset!"!an bersama -Pasal 20 ayat-2.

b& kewa"iban Presiden mengesakan ran#angan !ndang%!ndangmen"adi !ndang%!ndang yang tela diset!"!i bersama !nt!k men"adi !ndang%!ndang&-Pasal 20

ayat -4.

#& sanya !ndang%!ndang setela lewat wakt! 30 ari se"ak'erset!"!an bersama atas

ran#angan !ndang%!ndang dalam al R$$ terseb!t tidakdisakan (le Presiden-Pasal20 ayat 5.

d& kewa"iban meng!ndangkan !ndang%!ndang -Pasal 20 ayat -5.&

e& adanya !ndang%!ndang (rganik yang mengat!r tentang tata#ara 'embent!kan

!ndang%!ndang -Pasal 22. dan

& t!gas 'eng!ndangan 'erat!ran 'er!ndang%!ndangandiserakan ke'ada menteriyang t!gas dan tangg!ng "awabnya di bidang 'erat!ran'er!ndang%!ndangan&

-Pasal 48.&

#. Undang-undang tentang Pembentukan Pe$atu$anPe$undang-undangan

Memen!i amanatPasal 22 $$D 1945 dan Pasal 6 +P MPR )(& ***:MPR:2000tentang !mber ;!k!mdan+ata $r!tan Perat!ran Per!ndang%!ndangan, DPR bersama

dengan Presiden telamembent!k Ran#angan $ndang%$ndang tentang Pembent!kan

Perat!ranPer!ndang%!ndangan yang tela menda'at 'erset!"!an bersama 'ada tanggal 24Mei2004& Pada dasarnya $$ P3 dimaks!dkan !nt!k membent!k s!at! ketent!an yang

bak!mengenai tata #ara Pembent!kan Perat!ran Per!ndang%!ndangan&C*3D

!bstansi $$ P3terdiri 13 bab dan 58 'asal disertai 'en"elasan !m!m dan 'asal

'er'asal danlam'iran yang berisi teknik 'eny!s!nan 'erat!ran 'er!ndang%!ndangan

yangda!l!nya dim!at dalam e''res )(& 44:1999 setela diadakan m(diikasidan'enyem'!rnaan&

e#ara !m!mda'at dikatakan bawa $$ P3 mem!at ketent!an mengenai asas

'erat!ran'er!ndang%!ndangan -asas 'embent!kan, materi m!atan, "enis danierarki .,materi m!atan, 'embent!kan 'erat!ran 'er!ndang%!ndangan, 'embaasan

dan'engesaan, teknik 'eny!s!nan 'erat!ran 'er!ndang%!ndangan, 'eng!ndangan

33


34/75

dan'enyebarl!asan, dan 'artisi'asi masyarakat dalam 'enyia'an ata!

'embaasanran#angan !ndang%!ndangan ran#angan 'erat!ran daera&

$$ P3meningkatkan stat!s berbagai 'engat!ran yang terda'at dalam e'!t!sanPresiden)(m(r 188 ta!n 1998 tentang +ata 16?

34


35/75

Dikaitkan dengan!k!m administrasi, asas P3 dibedakan 'ada asas yang

berkaitan dengan/

a& 'r(ses 'ersia'an dan 'embent!kan ke'!t!san -hetprocess van voorbereiding enbesluitvorming)

b& asas yang berkaitan dengan m(tiasi dan 'embent!kanke'!t!san -de motivering

en inrichting van het besluitvorming) dan

#& asas isi ke'!t!san -de inhoud van het besluit)&

etiga asas diatas lebi dititiberatkan 'ada asas (rmal P3 yang da'at dir!m!skanlagisebagai berik!t/

a& asas terw!"!dnya s!at! 'erat!ran -de totstandkomingvan een regel)

b& asas sistematika dan 'eng!ndangan -'eng!m!man. s!at!'erat!ran -de

systematiek en bekendmaking van een regel .

#& asas kemendesakan dan t!"!an dari 'erat!ran -denoodzaak en de doelstelling vaneen regel) dan

d& asas isi -m!atan. s!at! 'erat!ran -de inhoud van eenregel)&C*/D

+idak di#ant!mkannyaasas alasan -m(tiasi. 'embent!kan 'erat!ran 'er!ndang%

!ndangan se#araeks'lisit dalam $$P m!ngkin dimaks!dkan karena asas terseb!t s!dainkl!sidalam asas tentang ke"elasan t!"!an dalam Pasal 5 !r! a yang

dalam'en"elasannya diseb!tkan bawa setia' P3 ar!s mem'!nyai t!"!an yang "elas

yangendak di#a'ai& sas m(tiasi lebi men#erminkan tentang keendak yangsebenarnya dari P3 yang sangat m!ngkin dit!m'angi ata! dis!s!'i (leke'entingan

kel(m'(k tertent! ata! berlatar belakang ) se'erti yang banyakdisinyalir akir%akir

ini&

Dalam $$ P3,a'aka asas !ndang%!ndang ar!s ter#ant!m se#ara eks'lisit dalam batang t!b!CPembent!k !ndang%!ndang m!ngkin memerl!kan 'en#ant!man asas, dan

"ika demikianasas da'at dimas!kkan dalam bab ketent!an !m!m dan b!kan dalam

tersendiri&)am!n ketent!an !m!m sebaiknya anya men#erminkan asas, maks!d dant!"!an&>18?

$$ P3 telamenyelesaikan 'erbin#angan sekitar masala "enis 'erat!ran

'er!ndang%!ndanganse#ara #!k!' mem!askan& elama ini masi di'ers(alkan tentang

ked!d!kanke'!t!san menteri yang se#ara eks'lisit tidak ter#ant!m sebagai "enis'erat!ran 'er!ndang%!ndangan men!r!t +P MPR )(& *** +a!n 2000 tentang

!mber+ertib ;!k!m& enis Perat!ran Per!ndang%!ndangan dalam Pasal 7 ayat -1. $$

35


36/75

P3diteta'kan 5 "enis dan ierarki 'erat!ran 'er!ndang%!ndangan yang tidakdi#ant!mkan

'erat!ran menteri di dalamnya& )am!n dalam Pasal 7 ayat -4.dinyatakan/

enis Perat!ran Per!ndang%!ndangan selain sebagaimana dimaks!d 'adaayat -1. diak!i keberadaannya dan mem'!nyai kek!atan !k!m

mengikat se'an"angdi'erintakan (le Perat!ran 'er!ndang%!ndanganyang lebi tinggi&

Pen"elasan ayat 4. menyeb!tkan se#ara l!as tentang "enis 'erat!ran'er!ndang%!ndangan, seingga meli'!ti sem!a 'erat!ran 'er!ndang%!ndangan yang dikel!arkan(le

MPR, DPR, DPRD, M, M, P, *, Menteri, ke'ala badan, lembaga, ata!k(misi

yang setingkat yang dibent!k (le !ndang%!ndang ata! Pemerinta atas'erinta !ndang%!ndang, DPRD, E!bern!r, !'atiFalik(ta, e'ala Desa ata! yangsetingkat&

Dengan demikian, selain $$D, $$:Per'!, PP, Perat!ran Presiden, dan

Perda,terda'at banyak "enis 'erat!ran 'er!ndang%!ndangan yang lain dengan

k!aliikasisebagai berik!t/

a& diak!ikeberadaannya

b& mem'!nyaikek!atan !k!m mengikat

#& dibent!katas 'erinta 'erat!ran 'er!ndang%!ndangan yang lebi tinggi dan

d& dibent!k(le badan yang diberi kewenangan&

Dalam"enis dan ierarki terseb!t terda'at instr!men !k!m yang diseb!t

'erat!ran'residen -yang dig!nakan dalam masa (rde lama. 'engganti darike'!t!san'residen yang bersiat mengat!r& Penggantian instr!men !k!m terseb!t

tent!dimaks!dkan !nt!k menyederanakan 'enyeb!tan "enis 'erat!ran 'er!ndang%

!ndangandan !nt!k mengindari 'eran ganda ke'!t!san 'residen, baik yang

bersiatmengat!r -regeling) ma!'!n yang bersiat 'eneta'an -beschikking)&Disadari bawa 'enggantian it! dikritik (le se"!mla ali 'er!ndang%!ndangankarena 'engat!ran

yang lama -ke'!t!san 'residen yang bersiat mengat!r. masi#!k!' alid&C*+D

$$P3 memberikan 'ed(man 'asti tentang materi m!atan bagi $ndang%$ndang,

Perat!ranPemerinta Pengganti $ndang%$ndang, Perat!ran Pemerinta, Perat!ranPresiden, Perat!ran Daera, Perat!ran Desa:yang setingkat, dan materi m!atan

ketent!an'idana& ;al ini 'erl! di'ertimbangkan dengan teliti (le 'embent!k ran#angan!ndang%!ndang& !s!s !nt!k materi Perat!ran Presiden, diseb!tkan bawamateriPerat!ran Presiden berisi materi yang di'erintakan (le $ndang%$ndang

ata!materi !nt!k melaksanakan Perat!ran Pemerinta& e'intas lal! terliat bawa

Perat!ranPresiden tidak bers!mber dari Pasal 4 ayat -1. yait! 'erat!ran yangdikel!arkanPresiden !nt!k men"alankan kek!asaan 'emerintaan men!r!t $ndang%

$ndang Dasar,melainkan adala materi m!atan delegasian dari $ndang%$ndang ata!

materimelaksanakan Perat!ran Pemerinta& ika demikian, 'emikiran mengenai

36


37/75

materim!atan Perat!ran Presiden memang berbeda dengan 'aradigma

k(nse'si(nale'!t!san Presiden yang bers!mber dari Pasal 4 ayat -1.&C30Dika demikian,

bagaimana 'en"abaran kek!asaan 'engat!ran (le Presidenberdasarkan Pasal 4 ayat -1.CC3*D

(. Pengha$mn"!a!"an&Pembulatan& dan Pemanta)an Kn!e)!" RUU

!bstansiPasal 18 ayat -2. tentang 'engarm(nisasian, 'emb!latan dan

'emanta'an k(nse'siR$$ miri' dengan s!bstansi e''res )(& 188:1998& +!gask((rdinasi masi teta'dibebankan ke'ada menteri yang t!gas dan tangg!ng "awabnya di

bidang 'erat!ran'er!ndang%!ndangan&

Pasal18 mengand!ng k(nsek!ensi bawa ran#angan !ndang%!ndang ar!s

melewatimekanisme tertent!, yait! 'embaasan bersama Panitia ntar De'artemen

-PD.agar tidak ter"adi t!m'ang tindi 'engat!ran dalam seb!a R$$& Menteri dibidang 'er!ndang%!ndangan diserai t!gas k((rdinasi ses!ai dengan t!gas '(k(kdan !ngsinya

sebagai 'embant! Presiden dalam 'enyelenggaraan !r!san'emerintaan di bidang !k!m

'embinaan !k!m nasi(nal&

agaimana"ika instansi 'emerinta yang mem'rakarsai R$$ tidak menem'!

'r(sed!rterseb!tC agaimana '!la dengan 'r(sed!r yang ar!s ditem'! dalam

rangkamem'ersia'kan ran#angan 'erat!ran daeraC Memang tidak ada 'engat!ranyangtegas memberikan sema#am sanksi& ebab al it! se'en!nya tergant!ng

ke'adakewenangan Presiden, a'aka masi akan menerima seb!a ran#angan !ndang%

!ndangyang akan disam'aikan ke'ada DPR tan'a memen!i ketent!an Pasal 18

ata!men(laknyaC

Menteri dan 'im'inan lembaga 'emerinta n(n%de'artemen yang ber!ngsisebgai

'embant! Presiden sear!snya menyadari bawa kewa"iban Pasal 18dimaks!dkan

sebagai !'aya 'engawasan bersama (le Panitia ntar De'artemen yangbersiat

men#ega terada' kem!ngkinan seb!a ran#angan mengand!ng #a#at!k!m- preventief toezicht), yang tidak terliat dengan "eli (lede'artemen 'emrakarsa& $$D 1945 memang

memberikan 'el!ang bawa ran#angan yangtidak diset!"!i (le Panitia ntar

De'artemen da'at diter!skan ke DPR sebagai!s!l ak inisiati, nam!n 'r(d!k awal-initial draft) yang dikirimkanterseb!t m!ngkin akan mengand!ng berbagai n(rma yang

berbent!ran dengan'erat!ran 'er!ndang%!ndangan dari de'artemen lain -conflicting

norms),seingga akan meny!litkan Presiden ata! menteri yang bersangk!tandalam'elaksanaannya& angat terb!ka kem!ngkinan bagi 'ara 'iak yang

merasadir!gikan !nt!k menga"!kan g!gatan terada' seb!a !ndang%!ndang

yangbermasala - judicial review) ke'ada Makama (nstit!si, se'erti yangbanyak ter"adi akir%akir ini&

37


38/75

*. Penge!ahan&Pengundangan dan Pen+eba$lua!an

Pasal 37 s:d Pasal 39 memberi d!a kem!ngkinan tentang'engesaan, yait!

-1. 'engesaan dengan 'emb!b!an tanda tangan (le Presiden terada'ran#angan!ndang%!ndang yang disam'aikan (le DPR ata!

-2. 'engesaan tan'a 'emb!b!an tanda tangan (le Presiden, "ikatela melewati wakt! 'aling lambat 30 ari se"ak ran#angan !ndang%!ndangdiset!"!i bersama&

$nt!k kas!s ked!a tanda 'engesaan berb!nyi/ $ndang%$ndang inidinyatakan sa berdasarkan ketent!an Pasal 20 ayat -5. $ndang%$ndang Dasar)egara Re'!blik

*nd(nesia +a!n 1945&

$$ P3 tidak men"elaskan tentang langka%langka yang sey(gyanyadilak!kan

Presiden dalam al dia tidak set!"! ata! men(lak seb!a ran#angan!ndang%!ndang yangtela diset!"!i bersama& ebagai 'erbandingan dalam mekanis'er!ndang%!ndangan

men!r!t (nstit!si R* -Pasal 138. dan $$D, wala!'!n dalamsistem 'emerintaan

yang berbeda, Presiden berkewa"iban memberita!kan ke'adaDPR "ika dia merasa masiada keberatan terada' ran#angan !ndang%!ndang yangdisam'aikan (le DPR&

Peng!ndangan -bekendmaking) 'erat!ran 'er!ndang%!ndangandilak!kan dengan

menem'atkan 'erat!ran 'er!ndang%!ndangan 'ada/ embaran )egaraR*, erita )egara

R*, embaran Daera, ata! erita Daera& -Pasal 45.& Peng!ndangan'erat!ran 'er!ndang%!ndangan yang ditem'atkan dalam embaran )egara ata! dalamerita

)egara dilak!kan (le menteri yang t!gas dan tangg!ng "awabnya di bidang'er!ndang%

!ndangan& -Pasal 48.

etent!an mengenai 'eng!ndangan tidak se#ara tegas menyeb!tkan stat!s+ambaan

embaran )egara yang selama ini berlak! sebagai tem'at 'eng!ndanganbagi 'en"elasan 'erat!ran 'er!ndang%!ndangan& 'aka ini berarti bawa !nt!kmasa akan datang tidak

dikenal lagi +ambaan embaran )egaraC

Penyebarl!asan -afkondiging) 'erat!ran 'er!ndang%!ndangan yangdi!ndangkandalam embaran )egara dan erita )egara dibebankan ke'adaPemerinta, sedangkan

'enyebarl!asan Perat!ran Daera dan 'erat!ran di bawanyayang dim!at dalam erita

Daera dibebankan ke'ada Pemerinta Daera&

G!ngsi 'enyebarl!asan sebenarnya tidak termas!k dalam 'r(ses'embent!kan 'erat!ran 'er!ndang%!ndangan, wala!'!n terkait dengan te(ri fictieleer yang masi

dian!t dalam rasa 'en!t!' seb!a !ndang%!ndang agar setia'(rang mengeta!inya,karena 'ada !m!mnya masyarakat mengeta!i adanya!ndang%!ndang b!kan dariembaran )egara ata! embaran Daera melainkan dari'emberitaan mass%media ata!

'!blikasi k!s!s 'er!ndang%!ndangan&

,. Penutu)dan a$an

38


39/75

$$P3 mer!'akan master piece di bidang 'er!ndang%!ndangan dan

diara'kansebagai handboek wetgeving bagi 'ara 'eran#ang 'erat!ran'er!ndang%

!ndangan& +ent! terda'at bebera'a titik kelemaan dalam $$ P3 yangm!ngkin akanmenimb!lkan 'erbedaan tasir di kalangan 'engg!nanya& erbagai'ermasalaan yang

m!n#!l dalam rangka 'emaaman $$ P3 se'erti di!raikan dalammakala ini sama sekali

b!kan mer!'akan alasan !nt!k tidak menaati ketent!anyang terda'at di dalamnya&!ster! berbagai titik%titik lema it! memb!ka'el!ang bagi 'ara analis ilm! 'er!ndang%

!ndangan !nt!k melairkan berbagaikarya akademis g!na menggantikan berbagai t!lisan

sebel!mnya&

$$P3 melairkan berbagai 'aradigma k(nse'si(nal bar! yang ar!s di"elaskanke'adamasyarakat l!as, dan !nt!k it! memerl!kan masa transisi yang #!k!'

lama&De'artemen eakiman dan ;ak sasi Man!sia -ata! nama lain dalam kabinet

bar!.dibebankan t!gas yang #!k!' berat& +idak anya t!gas mens(sialisasikan $$P3melainkan "!ga kewa"iban mem'ersia'kan berbagai inrastr!kt!r dan sarana

yangdi'erl!kan !nt!k men!n"ang 'elaksanaannya&

C*D$$D 1945, Pasal 20 ayat -5./ Dalam al ran#angan !ndang%!ndang yangteladiset!"!i bersama terseb!t tidak disakan (le Presiden dalam wakt! tiga '!l!ari

semen"ak ran#angan !ndang%!ndang terseb!t diset!"!i, ran#angan!ndang%!ndang terseb!t

sa men"adi !ndang%!ndang dan wa"ib di!ndangkan&Presiden 'ada bebera'a ta!n lal!mengembalikan R$$ tentang Penyiaran yangtela diset!"!i DPR, karena terda'at

bebera'a s!bstansi yang tidak ses!aidengan kebi"akan Presiden& Pengembalian ini

diangga' sebagai sika' men(l

harmonisasi rancangan undang

Documents