14

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian korporasi sebagai subjek tindak pidana

Mengingat korporasi adalah suatu badan hukum yang diciptakan

oleh hukum itu sendiri dan mempunyai hak dan kewajiban atau dengan

kata lain korporasi merupakan sekumpulan orang dan harta kekayaan serta

korporasi bisa dikatakan melakukan tindak pidana apabila berdasarkan

perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengontrol

pengurusan korporasi.

Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sudah lama dikenal

sehingga pada dasarnya merupakan konsekuensi dari diterimanya

korporasi sebagai suatu legal person, meskipun korporasi merupakan

subjek hukum pidana, seperti halnya manusia yang bersifat artificia legal

entity.

Korporasi dianggap sebagai subjek hukum pidana sudah dikenal

oleh peraturan perundang-undangan diluar kitab undang-undang hukum

pidana, tindak pidana korporasi pada dasarnya dapat diartikan sebagai

perbuatan yang telah dilakukan oleh direksi atau pegawai dari korporasi

itu sendiri, setiap tingkatan yang mempunyai tugas dan fungsi serta dapat

15

mewakili korporasi yang dapat mengakibatkan pertanggungjawaban

pidana.

Korporasi dapat diminta suatu pertanggungjawaban dari apa yang

telah di perbuat maka direksi dan pegawainya harus memenuhi:1

a. Actus reus, artinya suatu perbuatan yang dilakukan harus di

dalam lingkup kekuasannya. Dengan kata lain segala perbuatan

dalam menjalankan tugas masih dalam cakupan tugas dan

kewenangan korporasi.

b. Perbauatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja (mens rea)

c. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang pelaku yang cakap

jiwa atau mentalnya.

Adapun mengenai kedudukan sebagai pembuat tindak pidana dan

sifat pertanggungjawaban pidana dari korporasi, yaitu:2.

1) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana sehingga

dapat dikatakan penguruslah yang wajib dan harus memikul

pertanggungjawaban pidana.

2) Korporasi sebagai pembuat tindak idana akan tetapi pengurus

yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

3) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu

sendiri yang harus memikul peratnggungjawaban pidana.

1 Hasbullah F. Sjawie.2015. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana

Korupsi. Jakarta. Prenada Media Group.hlm.267

2 Ibid, hlm.272

16

4) Pengurus da korporasi keduanya dapat dikatakan sebagai

pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul

pertanggungjawaban pidana.

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah bahasa asing disebut

dengan teoreken-baardheid, criminal liabillity atau criminal responbillity

yang bertujuan untuk dapat menentukan apakah seseorang tersangka dapat

mempertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau

tidak apabila tindakan tersebut terbukti melawan hukum.

Pertanggungjawaban pidana atau criminal liability artinya adalah

orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana belum berarti

dapat dipidana akan tetapi harus mempertanggungjawabkan atas

perbuatannya yang telah dilakukan jika ditemukan unsur kesalahan

padanya karena perbuatan tindak pidana itu terdiri atas 2 unsur

yaitu a criminal act (actus reus) dan a criminal intent (mens rea).3

Jadi, sebagaimana pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa

memang pada hakekatnya adanya kesalahan merupakan unsur mutlak

untuk dimintakannya pertanggungjawaban pidana bagi seseorang dengan

tujuan agar dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan melawan

hukum yang telah dilakukan, jika pelaku terbukti bersalah dan dipidana

maka tindakan yang dilakukannya harus bersifat melawan hukum dan

terdakwa mampu bertanggungjawab.

3 Ibid.hlm.10

17

Dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yaitu tiada hukuman

tanpa adanya kesalahan yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP

yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan

ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang, yang ada

terdahulu daripada perbuatan itu”4

Sehingga berdasarkan kutipan pasal 1 ayat (1) KUHP tentang asas

legalitas atau “nullum delictum nula poena sige lege” maka penulis dapat

mengambil kesimpulan bahwa tidak ada suatu pidana yang dapat

dipertanggungjawabkan pidananya apabila tidak ada perbuatan melawan

hukum yang telah dilakukan serta adanya peraturan yang mendahului

terjadinya perbuatan tersebut.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan tersebut menyampingkan dari

ajaran sebelumnya yakni ajaran „fait material’ yang pada intinya

menyatakan bahwa perbuatan materiel dapat dikatakan melakukan suatu

pelanggaran melawan hukum itu sudah cukup untuk memidanakan para

pelakunya meskipun perbuatan tersebut dilkukan tanpa adanya kesalahan

yang terjadi.5

Adanya suatu kesalahan menjadi hal yang sangat penting dalam

hukum pidana dikarenakan dengan adanya kesalahan maka dapat

dimintakannya pertanggungjawaban pidana, Selanjutnya disamping itu

bahwa semua unsur kesalahan harus dihubungkan dengan perbuatan tindak

4 Ibid. Hal 16 5 Ibid. Hal.15

18

pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian ternyata bahwa untuk

adanya kesalahan, terdakwa harus:

a. Melakukan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana (sifat melawan

hukum).

b. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab.

c. mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau

kealpaan.

d. Tidak ada alasan pemaaf.6

Adapun pertanggungjawaban menurut Roeslan Saleh adalah:

“Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya

celaan yang objektif yang ada pada setiap perbuatan pidana dan

secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena

perbuatannya itu.”7

Jadi, menurut penulis berdasarkan pendapat ahli yang penulis kutip

diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana

sebagai akibat lebih lanjut yang dimana harus ditanggung oleh siapa saja

yang telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum baik yang

setara dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Adapun menurut teori hukum ada bebrapa jenis dalam sistem

hukum pertanggungjawaban pidana, antara lain:

a. Pertanggungjawaban pidana mutlak (stricht liability)

Pertanggungjawaban pidana mutlak adalah dimana seseorang yang

telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa harus dibuktikan

6 Moeljatno. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. PT Rineka Cipta .Hal177

7 Prof.Mr.Roeslan Saleh.1983. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana.

Jakarta. Aksara Baru. Hlm.78

19

sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang maka harus dan

mutlak dapat dipidana.

Dalam artian yang lain pertanggungjawaban pidana terhadap

pelaku secara perorangan atau sendiri-sendiri . Strichliability dapat

berlaku bila terdapat 3 (tiga) macam delik, yaitu:8

1) Criminal libel atau fitnah dan pencemaran nama baik, baik secara

lisan maupun tertulis, melaui teknologi informasi dan transakasi

elektronik.

2) Contempt of court atau pelanggaran tata tertib pengadilan, baik

dalam peradilan husus maupun peradilan umum atau disebut juga

penghinaan terhadap pengadilan.

3) Public nuisance atau yang dimaksut dengan gangguan terhadap

ketertiban umum, jalan raya, mengeluarka bau yang tidak sedap

ataupun yang dapat mengganggu lingkungan.

b. Pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability)

Pertanggungjawaban pidana pengganti adalah berkaita dengan

pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang tanpa kesalahan

pribadi dan bertanggung jawab atas kesalahan atas tindakan orang lain.

Terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi agar dapat menerapkan

pertanggungjawaban pidana pengganti antara lain:

1) Harus terdapat hubungan pekerjaan

8 Hasbullah F. Sjawie, Op. Cit. Hlm.300

20

2) Perbuatan pidana yang telah dilakkan oleh pegawai/karyawan tersebut

masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.9

c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (Geen Starf Zonder

Schuld)

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana berdasarkan

kesalahan (Geen Starff Zonder) yaitu adanya syarat-syarat subjektif

untuk dapat dipidanakannya seseorang meliputi 3(tiga) unsur yang

terdiri atas:

a. Kemampuan bertanggungjawab

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah

suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan kecerdasan yang

terdapat 3 (tiga) kemampuan antara lain:

1) Mampu dan mengerti dari nilai perbuatan yang dikalukan

sendiri.

2) Mampu untuk menyadari bahwa pebuatan yang dilakukan itu

menurut pandangan masyarakat adalah suatu perbuatan yang

salah dan tidak diperbolehkan.

3) Mampu dan sadar dalam meentukan kehendaknya atas

perbuatan-perbuatan yang dilakukan.10

Sehingga seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab

apabila pada keadaan umumnya dapat dilihat dari:11

1) Keadaan jiwanya

9 Edi Yunara. 2012. Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Bandung. PT

Citra Aditya Bakti. hal.59 10 Ibid. Hlm 59

11 Ibid,hlm.60

21

Tidak terganggu oleh suatu penyakit terus menerus atau penyakit

sementara, tidak cacat dalam tumbuh kembang pertumbuhan, tidak

adanya gangguan yang disebabkan oleh terkejut, hipnotis, amarah

yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau dikarenakan

demam tinggi, ngidam dan sebagainya.

2) Kemampuan jiwanya

Dapat mengetahui hakikat dari tindakannya, dapat menentukan

kehendaknya atas tindakan tersebut apakah akan dilaksanakan atau

tidak serta dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

3) Kesengajaan atau kealpaan

a) Kesengajaan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan

secara sadar dan kehendak (kemauan) untuk melakukan atau

tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau

diperintahkan oleh undang-undang.

b) Kealpaan atau biasa disebut dngan kelalaian adalah sikap batin

dari seseorang yang dapat menimbulkan keadaan yang dilarang

itu bukanlah menentang larangan tersebut.

c) Tidak ada alasan pemaaf

Selain adanya unsur tindak pidana melawan hukum yang

dilakukan oleh seseorang sebagai dasar serta acuan untuk

dipertanggungjawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya

maka digunakan pula unsur tidak adanya alasan pemaaf .

d. Teori Doctrine of Delegation ( Teori Delegasi )

22

Teori delegasi adalah yang menjadi dasar pembenar untuk

suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan pada seseorang

yang kemudian oleh direksi diberi delegasi untuk melaksanakan

kewenangan korporasi.

e. Teori Identifikasi

Teori Identifikasi adalah tori yang dipergunakan untuk

memberikan pembenaran pertanggungjawaban pidana korporasi

yang dimana pada kenyataannya korporasi bukan sesuatu yang bisa

bertindak sendiri , yang demikian korporasi dapat dikatakan

melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang

yang memiliki hubungan erat dengan korporasi.

Doctrin of identification jug merupankan pembebaban

tanggung jawab keada korporasi maka kesalahan dan perbuatan

pidana yang dilakukan oleh sesorng yang merupakan „directing

mind‟ dari korporasi yang berarti means rea dan actus reus yang

dilakukan oleh „directing mind‟ yang diatributkan kepada

korporasi.

f. Teori coporate culture model

Adalah pembebanan pertanggungjawaban korporasi sudah cukup

apabila seorang yang termasuk dalam jajaran pengurus memberi

kewenangan sehingga terbukti terjadi suatu tindak pidana.

23

4. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.

1) Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang

bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hak

orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

sendiri baik dengan, perundang-undangan, kesusilaan maupun

sikap hati-hati yang harus diindahkan.

2) Adanya kesalahan (schuld),kesalahan memiliki dua pengertian

yaitu secara luas terdiri dari kealpaan sedangkan kesalahan dalam

arti sempit adalah kesengajaan. Untuk suatu kesengajaan apabila

seseorang pada saat ia melakukan perbuatan atau pada saat ia

melalaikan kewajibannya sudah dapat diketahui bahwa akibat yang

dilakukannya merugikan dan walaupun ia telah mengetahuinya

tetapi ia tetap melakukan perbuatannya atau melalaikan

kewajibannya.

3) Adanya kerugian (schade), kerugian dalam perbuatan melawan

hukum dapat berupa kerugian kekayaan atau kerugian yang bersifat

idiil atau moril, kerugiaan kekayaan pada umumnya mencakup

kerugian yang diderita oleh penderita dan keuntungan yang

diterima olehnya. Sedangkan keriugian moril mencakup kerugian

akibat ketakutan, keterkejutan, sakit dan kehilangan kesenangan

hidup.

24

4) Adanya hubungan kausal (oorzakelijk verband), hubungan kausa

antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan

sehingga pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Adapun unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:12

a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat

yang berarti keadaan jiwa dari pada pelaku itu sendiri harus

normal dalam kata lain tidak mengalami gangguan

kejiwaan.

b. Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya

yang berupa kealpaan (culpa) dan kesengajaan (dolus).

c. Tidak adanya suatu kesalahan yang menghapus kesalahan

yang artinya tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan

pembenar.

Membuktikan kesalahan korporasi dapat dilakukan dengan 2

cara, antara lain:13

1. Pendekatan Derivative

Adalah upaya untuk menemukan kesalahan dari

korporasi secara langsung, yang dimana hal ini dapat

dilakukan dalam hal perbuatan dapat dibuktikan yang

12 Wirjono Prodjodikoro, 1982, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta, PT.

Eresco, hal.55

13

Hasbullah F. Sjawie, Op. Cit. Hlm.331

25

merupakan pelaksanaan dari hasil keputusan korporasi.

Antara lain hasil rapat dari dewan direksi.

2. Pendekatan Directive

Pendekatan Directive sesungguhnya merupakan

bukan bentuk dari menmukan kesalah korporasi yang

sesungguhnya tetapi lebih sebagai upaya untuk mencari

sebuah petunjuk atau indikator tentang adanya suatu

kesalahan korporas. Adapun beberapa hal yang dapat

digunakan sebagai petunjuk, yaitu : adanya

criminogenic culture atau budaya kriminal dalam

korporasi atau ketiadaan program kepatuhan hukum

yang secara serius dilakukan dilingkungan kororasi.

3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Berbagai usaha yang telah dilakukan dalam menciptakan pelaku

usaha yang bertanggungjawab menjadi salah satu motif diundangkanya

UUPK diwujudkan dengan salah satu peran hukum pidana dengan

memakai penerapan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi.14

Korporasi itu sendiri dalam arti sempit adalah badan hukum

sedangkan dalam arti luas korporasi adalah dapat berbentuk badan hukum

tetapi bisa juga tidak berbentuk sebagai bukan badan hukum. korporasi

menurut hukum pidana di indonesia tidak hanya mencakup badan hukum

14 Roeslan Saleh. 1983. Perbuatan Pidana dan Perbuatan Pertanggungjawaban Pidana,

Aksara Baru. hal.76-77

26

seperti perseroan terbatas, yayasan dan lain-lain. Pengertian korporasi

menurut hukum pidana di indonesia lebih luas dibandingkan pengertian

menurut hukum perdata.

Kualitas hukum moral perbuatan menyangkut inti tentang aspek

hukum perilaku yang tidak seimbang, dimana ketidakseimbangan tersebut

telah disederhanakan dalam suatu pertanyaan tentang penyelesaian

kepentingan-kepentingan agar dengan keadilan.15

Struktur dari semua

pertanggungjawaban pidana adalah sebuah konsepsi hukum yang mana

dilaksanakan secara berkesinambungan demi terwujudnya kualitas moral

yang baik dan benar.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana di Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam

menyebutkan istilah tindak pidana sebagai peristiwa pidana, perbuatan

pidana dan delik. Tindak pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dilarang

oleh suatu aturan dan diikuti dengan ancaman atau sanksi berupa ancaman

pidana sesuai perbuatan hukum yang dilanggar.

Pengertian tindak pidana menurut Roeslan Saleh dan Tresna:

“Menurut Roeslan Saleh perbuatan pidana adalah perbuatan yang

bertentangan dengan tata ketertiban yang dihendaki oleh hukum.

sedangkan menurut Tresna peristiwa pidana itu adalah suatu

perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan

15 Yusuf Shofie. Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan

Konsumen Di Indonesia. Bandung. PT Citra Aditya Bakti..hlm56

27

dengan undag-undang dan peraturan perundang-undangan lain

terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.”16

Sebagaimana kutipan dari pendapat ahli tersebut maka penulis

mengambil kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan tindakan yang

tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum sehingga untuk dapat

dikatakan melakukan perbuatan tindak pidana harus terdapat perbuatan

melawan hukum yang dilakukan sehingga dapat dikenakan sanksi pidana

berupa hukuman atas perbuatanya yang telah di atur dalam KUHP.

Adapun unsur-unsur tindak pidana antara lain:17

1) Kelakuan dan akibat yang dapat ditimbulkan tersebut harus bersifat

melawan hukum baik dalam pengertian yang formil maupun

materiil.

2) Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif atau pasif yang

dapat berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan ayang telah

dilarang oleh hukum.

3) Adanya hal-hal dan keadaan tertentu yang menyertai terjadinya

kelakuan serta akibat yang sudah dilarang oleh hukum. dalam

unsur yang ketiga ini berkaitan dengan beberapa hal yang

wujudnya berbeda-beda dan sesuai dengan ketentuan pasal hukum

pidana yang terdapat di dalam undang-undang.

Menurut Lumintang terdapat secara umum unsur perbuatan tindak

pidana dapat dibedakan menjadi beberapa unsur yaitu unsur subjektif dan

unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur

yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku

dan termasuk didalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung didalam

hatinya.

Adapun unsur-unsur subjektif dari tindak pidana yaitu:18

16 Roeslan Saleh.2003. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta.

Aksara Baru. Hlm 53a

17 Ibid. Hlm 53

28

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)

2. Macam-macam maksud seperti misalnya yang terdapat dalam

tindak pidana pencurian.

3. Merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya yang terdapat

dalam pasal 340 KUHP.

4. Maksud pada suatu percobaan.

Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang

berhubungan dengan suatu keadaan-keadaan, antara lain didalam

keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Adapun unsur-unsur yang ada hubungannya dengan unsur objektif

dari tindak pidana yakni:19

1. Adanya sifat yang melanggar hukum

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang

pegawai negri dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP, dalam

pasal 415 KUHP antara lain ditegaskan: “ seorang pejabat atau

oran lain yang ditugasi menjalankan jabatan umum”.

3. Kasualitas, yaitu hubungan adanya hubungan antara suatu

tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah:20

a) Adannya perbuatan manusia

b) Diancam dengan pidana

c) Melawan hukum

d) Dilakukan dengan kesalahan

e) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Jadi, berdasarkan penjelasan diatas untuk dapat dikatakan tindak

pidana harus diawali dengan adanya keinginan kehendak, atau kemauan

terlebih dahulu dari orang itu sendiri yang melakukan perbuatan melawan

hukum serta harus melakukannya secara sengaja, sadar dan mengetahui

terhadap perbuatannya yang bertentangan dengan undang-undang dan

melawan hukum tersebut.

C. Tinjauan Umum Penggelapan 18 A.Fuad Usfa, Pengantar Hukum Pidana, UPT.Penerbitan Muhammadiyah

Malang.2006.hal45

19 Ibid. Hal.46

20

Ibid. Hal.47

29

1. Pengertian Penggelapan

Dalam buku II KUHP bab XXIV penggelapan adalah memiliki

barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya bukan

sebagai suatu kejahatan dan dalam pengertian yuridis tentang penggelapan

terdapat dalam pasal 372 KUHP, sebagai berikut :21

“barang siapa dengan sengaja memilki dengan melawan hak suatu

barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan

orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena akibat

kejahtan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara

selama-lamanya empat tahun atau dendan sebnayak-banyaknya

Sembilan ratus rupiah:”

Adapun pengertian tentang penggelapan menurut pendapat ahli M.

Sudrajat sebagai berikut:

Penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang harus

dibawah kekuasaan si pelaku dengan cara lain dari pada dengan

melakukan kejahatan. Sehingga barang tersebut oleh yang punya

dipercayakan kepada si pelaku. Pada intinya pelaku tidak

memenuhi keprcayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap

dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.22

Jadi dapat dikatakan bahwa penggelapan merupakan suatu

perbuatan melawan hukum yang menyimpang dengan menyalahgunakan

kepercayaan orang lain yang sudah diberikan dan awal mula barang

tersebut berada ditangannya bukan karena hasil dari kejahatan.

2. Unsur-unsur tindak pidana penggelapan:

d. Unsur objektif:23

21 Pasal 372 KUHP

22 M. Sudrajat Bassar, Tindak-tindak pidana tertentu dalam KUHP, remaja karya

bandung, 1984, hlm.74

23

Adami chazawi, kejahatan terhadap harta benda,bayu media, Jakarta, 2006, hlm.72

30

1) Perbuatan memiliki atau mengaku milik sendiri

(zich wederrechtlijk toeeigenen) yang berarti dengan perkataan

memiliki, ada kalanya menguasai secara melawan hak atau

menganggap sebagai milik serta mengaku sebagai milik. Adapun

menurut pendapat ahli Adami Chazawi mengatakan bahwa:

Perbuatan memiliki adalah berupa suatu perbuatan menguasai

benda seolah-olah ia pemilik benda tersebut. Dengan pengertian ini

dapat diterangkan bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan

memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya adalah

ia melkukan perbuatan sebagaimana pemilik melakukan terhadap

benda itu oleh karena sebagai unsur tindak pidana penggelapan

unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang

sama dalam tindak pidana pencurian sekalipun dengan pengertian

yang sama.

2) Suatu benda

Sebuah benda yang menjadi suatu objek penggelapan tidak

dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan

berwujud

3) Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Seseorang dapat dikatakan menggelapkan milik orang lain

apabaila seluruhnya tau sebagian itu milik orang lain serta yang

dimaksud orang lain sebagai pemilik benda yang menjadi objek

penggelapan, tidak menjadi syarat sebgai orang tersebut adalah

31

korban atau orang teretentu melainkan siapa saja asalkan bukan

petindak sendiri.

4) Berada dalm kekuasaannya bukan karena kejahatan

Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila

melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu, dapat

segera langsung melakukannya tanpa harus terlebih dahulu

melakukan perbuatan yang lain seperti menukarnya, menghibahkan

dan menjual. didalam perbuatan melawan hukum penggelapan

perbuatan menguasai bukan karena kejahatan bukan merupakan

ciri pokok.

e. Unsur subjektif:

1. Barang siapa

2. Dengan sengaja

3. Melawan hukum

3. Jenis-jenis tindak pidana penggelapan

1. Penggelapan biasa

Penggelapan biasa diatur dalam pasal 372 KUHP, penggelapan

biasa dapat dikatakan sebagai pokok atau inti penggolongan

kejahaatan yang telah dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk tindak

pidana penggelapan.

2. Penggelapan ringan

Penggelapan ringan merupakan suatu tindak pidana

penggelapan yang digelapkan bukan ternak serta harganya tidak lebih

32

dari.25 terdapat dalam pasal 373 KUHP. Pendapat ahli Tongat

menjelaskan penggelapan ringan sebagai berikut:

Bahwa unsur-unsur tindak pidana penggelapan ringan sama hal nya

dengan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam bentuknya

yang pokok hanya didalam tindak pidana penggelapan ringan

haruslah dipenuhi unsur bahwa yang digelapkan itu bukanlah

ternak dan harga dari barang yang digelapkan tidak lebih dari dua

puluh lima rupiah.24

3. Penggelapan dengan pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam pasal 374 KUHP,

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang atau

menguasai barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau

jabatannya karna ia mendapat upah. Adapun factor yang

menyebabkan lebih berat dari pada bentuk pokoknya didasari pada

lebih besarnya kepercayaan yang telah diberikan sebelumnya kepada

orang yang telah menguasai benda yang digelapkan.25

4. Penggelapan berat

Penggelapan dalam lingkungan keluarga diatur dalam pasal 375

KUHP, penggelapan dalam lingkungan keluarga merupakan

penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa dengan

diberi barang untuk disimpan oleh pengampu, wali, pengurus ataupun

pelaksana surat wasiat, pengurus yayasan atau lembaga social trhadap

barang yang dikuasainya.

5. Penggelapan dalam lingkungan keluarga

24 Tongat, hukum pidana materiil, UMM Press, Malang, 2006, hlm 63

25

Adami chazawi, kejahatan terhadap harta benda,bayu media, Jakarta, 2006, hlm 85

33

Berdasarkan pasal 376 KUHP dalam ketentuan-ketentuannya

kejahatan terhadap benda, pencurian, pemerasan, pengancaman,

penggelapan, penipuan jika dilakukan dalam lingkungan keluarga maka

dapat menjadi sebagai berikut :

1. Tidak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap petindaknya

maupun terhadap pelaku pembantunya.

2. Yaitu tindak pidana aduan, tanpa adanya pengaduan baik

terhadap petindaknya maupun pelaku pembantunya dengan

demikian tidak dapat dilakukan penuntutan.26

D. Tinjauan Umum Perusahaan Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian perusahaan pembiayaan

Perusahaan pembiayaan adalah suatu kegiatan pembiayaan yang

dilakukan oleh lembaga non Bank yang berbentuk perusahaan dan

koperasi dalam bentuk penyediaan barang-barang dan dan atau modal

dengan tidak menarik langsung dari masyarakat serta untuk digunakan

oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu.

Terdapat beberapa unsur-unsur, antara lain:

a. Kegiatan pembiayaan yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas

dengan cara mebiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha

yang membutuhkan.

b. Badan usaha atau yang dimaksut perusahaan pembiayaan

yang khusus di dirikan untuk melakukan kegiatan yang

termasuk dalam dalam bidang usaha lembaga pembiayaan

konsumen.

c. Penyedian dana yaitu melakukan aktivitas atau kegiataan

dalam berupa dana atau modal untuk suatu keperluan.

d. Barang modal yaitu berupa barang yang dipakai untuk

menghasilkan sesuatu.

e. Masyarakat yaitu sejumlah orang yang hidup bersama disuatu

tempat.

f. Tidak menarik dana secara langsung.27

26 Ibid, hlm 86

34

Berdasarkan penjelasan tersebut maka pembiayaan konsumen

dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan dalam berupa dana atau jasa yang

dilakukan dengan cara membiayai pihak-pihak atau para pelaku usaha

yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya.

1) Bidang-bidang Usaha Pembiayaan

a. Sewa Guna Usaha (Leasing)

Sewa guna usaha atau disebut juga dengan leasing adalah suatu

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang, modal

maupun jasa untuk digunakan sebagai peluang usaha oleh

konsumen selama jangka waktu tertentu berdasarkan

pembayaran secara berangsur atau berkala.

b. Modal Ventura

Modal ventura dalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk

usaha pembiayaan jangka panjang dalam bentuk penyertaan

modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan

pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.

c. Anjak Piutang

Anjak piutang adalah suatu perusahaan pembiayaan non-bank

atau bukan bank yang merupakan kegiatan usaha yang

dilakukan dalam bentuk pembiayaan dan atau pengalihan serta

pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek.

d. Pembiayaan konsumen

27 Dahlan Siamat. 2011. Manajemen Lembaga Keuangan. Edisi Kedua. Jakarta:Fakultas

Ekonomi Universitas Indonesia. hlm.281

35

Pembiayaan konsumen merupakan kegiaytan pembiayaan oleh

suatu lembaga keuangan non-bank untuk jangka waktu tertentu

yang menyediakan pembiayaan dalam bentuk barang

kebutuhan konsumen maupun dana dengan cara pembayaran

angsuran atau berkala.

e. Kartu kredit

Kartu kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian

barang tau jasa dengan menggunakan kartu kredit sebagai

media transaksi.

2) Peranan perusahaan pembiayaan

Perusahaan pembiayaan adalah sebagai salah satu menujang

berkembangnya pertumbuhan ekonomi nasional , perusahaan

pembiayaan juga peranan yang sangat penting yaitu dalam hal

pembangunan karena dapat menampung dan menyalurkan apresiasi

dan minat masyarakat sehingga memudahkan masyarat yang ingin

melakukan suatu usaha.

Lembaga pembiayaan memiliki peranan penting dalam bidang

pembangunan karena dengan adanya lembaga pembiayaan dapat

membantu dalam proses pembangunan seperti membantu dalam

menampung minat masyarakat dimana para pelaku dan masyarakat

umum dapat lebih mudah dalam mengatasi masalah yang serimg

terjadi yaitu masalah mengenai permodalan dan keuangan.

36

Serta berperan aktif dalam pembangunan dimana perusahaan

pembiayaan ini diharapkan pelaku usaha dapat mengatasi salah

satu faktor atau kendala yang umum ditemui dalam melakukan

suatu suaha yaitu faktor permodalan.28

Beberapa fungsi yang ditimbulkan dari adanya suatu lembaga

pembiayaan yaitu untuk membantu masyrakat umum menengah ke

bawah dalam mengapresiasikan minat atau menyalurkan ide-ide

peluang usaha yang terkendala oleh biaya serta modal yang

terbatas.

Selain itu fungsi lembaga pembiayaan tidak hanya berguna

bagi masyarakat umum melainkan juga berguna untuk

pengembangan insfratuktur melalui lembaga pembiayaan para

pelaku bisnis bisa mendapatkan berbagai dana pinjaman guna

mengembangkan bisnis menjadi lebih besar.

3) Pengertian pembiayan konsumen

Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit

yang diberikan oleh suatu perusahaan pembiayaan konsumen

kepada debitur untuk pembelian barang maupun jasa yang akan

28 Siti Ismijati Jenie. 1966. Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiataan

Pembiayaan.Yogyakarta:Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum UGM. hlm.1

37

langsung dikonsumsikan oleh konsumen dan tidak bertujuan untuk

produksi atau distribusi.29

Serta terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian

pembiayaan konsumen antara lain:

1. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan

hukum pembiayaan konsumen yaitu perusahaan pembiayaan

konsumen (kreditur), konsumen (debitur) dan penyedia barang

(pemasok,supplier)

2. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan

dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga

misalnya televisi , kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot

rumah tangga, kendaraan bermotor.

3. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang

diadakan antara pembiayaan konsumen dan konsumen serta

jual beli antar pemasok dan konsumen, perjanjian ini di

dukung oleh dokumen-dokumen.

4. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan barang yang

diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada

pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada

perusahaan pembiayaan konsumen.

5. Jaminan itu sendiri terdiri dari jaminan utama, jaminan pokok

dan jaminan tambahan. Jamina utama berupa kepercayaan

terhadap konsumen bahwa konsumen dapat dipercaya untuk

membayar angsurannya sampai selesai. Jaminan pokok secara

fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan

pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan

keentingan barang dikuasai oeh perusahan pembiayaan

konsumrn sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan

tambahan berpa pengakuan utang dari konsumen..30

Menurut yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor

9 Tahun 2009 pembiayaan konsumen adalah kegiayaan

pembiayaan yang dilakukan untuk pengadaan suatu barang

berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara

29 Kasmir. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya..Jakarta. Rajawali Pers. Jakarta

.hal.23

30

Sunaryo. 2009. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta. Sinar Grafika.Hlm.97

38

berangsur. Adapun jenis pembiayaan konsumen berdasarkan

kepemilikananya, antara lain:

1. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merup akan

satugroup dari usaha dengan pemasok.

2. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak

perusahaan dari pemasok.31

Para pihak dalam perjanjian ini adalah antara lain :

a. Kreditur (pihak perusahaan pembiayaan konsumen)

Kreditur adalah perorangan atau perusahaan yang begerak

dalam bidang jasa dan layanan dengan meminjamkan dana

atau uang dimana melakukan perjanjian terlebih dahulu atau

kontrak. Kreditur juga dapat dikatakan sebagai pihak yang

memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lain.

Secara garis besar yang dimaksudkan dengan kreditur

adalah terdapat pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain

atas barang maupun jasa yang diberikannya. Dimana

didalamnya terdapat perjanjian yang mengikat antara pihak

kreditur dan debitur bahwa pihak kedua tersebut akan

mengembalikan barang atau jasa yang nilainya sama secara

tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan,

pihak kedua juga biasa disebut sebagai pihak yang meminjam

dan berhutang.

31 Ibid.Hlm.97

39

Adapun golongan-golongan kreditur, antara lain sebagai

berikut:

1. Kreditur yang kedudukannya di atas kreditur pemegang

saham jaminan kebendaan.

2. Kreditur sebagai pemegang jaminan kebendaan yang

disebut sebagai kreditur sparatis. Jaminan kebendaan yang

dikenal atau diatur di indonesia adalah antara lain:

f. Gadai

g. Fidusia

h. Hak tanggungan

i. Hipotik kapalUtang harta pailit

3. Kreditur preferen khusus

4. Kreditur konsumen

b. Debitur (pihak konsumen)

Debitur adalah pihak yang berhutang kepada pihak lain

dimana debitur tersebut menerima sesuatu dari kreditur yang

dijanjikan oleh debitur dan akan dibayar kembali dimasa yang

akan datang atau debitur biasa juga dibut sebagai pihak yang

meminjam atau berhutang.

Dalam pemberian pijaman secara umum biasanya

diharuskan untuk memberikan sebuah jaminan terlebih dahulu

dari ihak debitur biasanya berupa BPKB kendaraan bermotor,

40

tanah dan lain-lain. Yang nantinya akan dipergunakan

sebagai jaminan apabila pihak debitur tidak bisa menuntaskan

kewajiban untuk membayar denga tepat waktu sesuai dengan

perjanjian yang telah dilakukan maka ihak debitur akan

melakukan penyitaan barang milik debitur serta memaksa

pihak debitur untuk melunasi dengan memaksa melakukan

pembayaran.