BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah Hibah merupakan pemberian secara cuma-cuma yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang pembagian pelaksanaannya biasanya dilakukan pada waktu si penghibah masih hidup. Biasanya pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pembagian tersebut, karena pada dasarnya pemilik kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun yang dikehendakinya. Adapun tujuan dari pemberian hibah tersebut umumnya adalah disamping sebagai persyaratan rasa kasih sayang si penghibah kepada si penerima hibah, juga untuk mencegah perselisihan diantara para ahli waris atau antara para ahli waris dengan orang lain yang merasa berhak mendapat pembagian harta peninggalan pewaris.

1.1 Identifikasi Masalah Hukum Dari beberapa permasalahan yang ditemui di kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) I Putu Agus Nubekti Yasa Wedha, SH, sperti : pembuatan perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli tanah, pembuatan surat kuasa, pembuatan akta jual beli tanah, perjanjian kerja sama dan lain sebagainya. Akan tetapi saya lebih tertarik untuk mengangkat

1

permasalahan mengenai penghibahan hak milik atas tanah. Namun disini akan dibatasi dengan mengambil penelitian di wilayah Kotamadya Denpasar karena prosedur dan syarat penghibahan di setipa wilayah kabupaten selalu berbeda, yang mana ini tergantung pada keputusan pemerintah daerah setempat. Kemudian disamping itu juga karena dalam melaksanakan program PKKH ini saya ditempatkan di kantor PPAT wilayah kerja Kotamadya Denpasar sehingga akan lebih memudahkan saya dalam penyusunan laporan ini. Dewasa ini masih banyak orang yang salah pengertian, yang

menganggap penghibahan tersebut sama dengan wasiat. Padahal keduanya sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Yang mana penghibahan tersebut merupakan suatu perjanjian pemberian secara cuma-cuma dari penghibah kepada si penerima hibah pada saat si penghibah masih hidup. Sedangkan wasiat tersebut merupakan pemberian sesuatu kepada orang yang ditunjuk atau yang berhak, yang dilakukan ketika si pemberi wasiat telah meninggal dunia. Jadi perbedaannya terletak pada pelaksanaan pembagian objek (harta) yang diberikan tersebut. Dalam prakteknya orang yang datang ke kantor Notaris cenderung lebih suka melakukan perjanjian penghibahan dari pada wasiat, hal ini dikarenakan proses penghibahan itu sendiri lebih mudah dan lebih sederhana dibandingkan dengan proses perjanjian wasiat. Di samping itu pula dikarenakan dalam hukum adat Bali tidak mengenal perjanjian wasiat sehingga bagi seseorang

2

(khususnya masyarakat Bali) yang ingin mengalihkan haknya kepada orang lain akan lebih memilih penghibahan daripada wasiat. Dalam laporan ini akan dibahas mengenai penghibahan sebagian hak milik atas tanah sesai dengan kasus yang saya temui di lapangan (di kantor Notaris/PPAT Bapak I Putu Agus Nubekti Yasa Wedha, SH)

2. Rumusan Masalah Adapun permasalahan yang diangkat dari identifikasi masalah hukum di atas adalah : 1. Bagaimanakah prosedur pemberian hibah sebagian hak milik atas tanah? 2. Persyaratan apakah yang harus dipenuhi bagi seseorang yang akan menghibahkan hak milik atas tanah?

3. Tinjauan Pustaka Menurut pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata) yang dimaksud dengan hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuai benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Kemudian dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanah sesuai dengan pasal 4 ayat 1 adalah adalah permukaan tanah, yang dalam penggunaannya menurut pasal 4 ayat 2, meliputi

3

tubuh bumi, air dan ruang angkasa, yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas menurut Undang-undang Pokok Agraria, dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Dalam Pasal 20 UUPA pada ayat 1 disebutkan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengngat ketentuan dalam Pasal 6. Dan dalam ayat (2)nya disebutkan bahwa hak milk atas tanah tersebut dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Disini berarti seorang notaris berhak untuk membuat sebuah akta autentik mengenai yang dianggap perlu dan dapt digunakan sebagai alat bukti yang kuat apabila terjadi suatu perselisihan diantara para pihak yang terikat dalam akta autentik yang dibuatnya tersebut. Hibah harus dilakukan dengan akta Notaris, apabila tidak dengan akta Notaris maka hibah batal 1 Dari beberapa pengertian tersebut di atas maka dapat kita lihat bahwa hak milik atas tanah dapat dihibahkan/dialihkan kepada orang lain.

Penghibahan hak milik atas tanah tersebut dituangkan dalam sebuah akta autentik untuk mendapat kepastian hukum kepada para pihak yang terikat di

Eman Suparman, SH, MH, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, Bandung : PT. Refika Aditama, 2005, hal 81.

1

4

dalamnya. Akta autentik yang dimaksud adalah suatu akta yang tertuang dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-undang dalam hal ini Pasal 1868 KUHPerdata dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat. Pejabat yang berwenang untuk pembuatan akta autentik ini adalah seorang Notaris.

4. Tujuan Penulisan 4.1 Tujuan Umum Secara umum penulisan laporan ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas laporan akhir dari pelaksanaan program PKKH yang merupakan suatu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa/mahasiwi Fakultas Hukum Universitas Udayana dalam hal merealisasika teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam praktek langsung di lapangan sehingga mahasiswa/mahasiswi mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi.

4.2 Tujuan Khusus Tujuan khusus dari penulisan laporan ini adalah untuk : 1. Mengetahui bagaimana proses penghibahan hak milik atas sebidang tanah. 2. Mengetahui syarat-syarat apa saja yang diperlukan dalam hal

penghibahan tanah tersebut. 5. Manfaat Penulisan

5

Melalui penulisan dan penyusunan laporan ini diharapkan pembaca khususnya mahasiswa dapat memperoleh manfaat yaitu : 1. Dapat meningkatkan nalar dan bersikap kritis terhadap permasalahanpermasalahan di bidang hukum yang tumbuh dalam masyarakat. 2. Dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh sehingga dapat memecahkan masalah-masalah hukum yang dihadapi.

6. Metode Penulisan 6.1 Pendekatan Masalah Dalam penyusunan laporan ini digunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji aspek hukum dan kemudian mengkaitkan dengan pelaksanaan di lapangan.

6.2 Sumber Data Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber yang dapat diklasifikasikan dalam dua jenis data yaitu : 1. Penelitian lapangan, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber lapangan. 2. Study kepustakaan, yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui telaah kepustakaan yang mencakup buku-buku, hasil penelitian dan dokumen resmi. 6.3 Teknik Pengumpulan Data

6

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut : 1. Wawancara atau interview yaitu suatu proses tanya jawab lisan dengan bebas responden. Dalam hal ini notaris dan staffnya. 2. Kepustakaan, yaitu dengan melalui buku-buku, hasil penelitian dan dokumen resmi yang relevan dengan permasalahan.

6.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data Data yang diperoleh secara kualitatif kemudian dianalisa dan disajikan secara deskriptif sistematis.

7

BAB II PEMBAHASAN

1. Analisis 1.1 Tinjauan Umum Penghibahan Sebelum menginjak pada pokok permasalahan yaitu mengenai prosedur dan syarat-syarat penghibahan, adakalanya dipahami terlebih dahulu mengenai penghibahan pada umumnya yaitu mengenai : pengertian penghibahan itu sendiri, kemudian apa saja yang dapat menjadi objek penghibahan, subjek penghibahan, faktor apa yang menyebabkan batalnya penghibahan, serta mengenai larangan-larangan yang terdapat dalam penghibahan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut : a. Pengertian Penghibahan Penghibahan berasal dari Bahasa Belanda yaitu schenking yang berarti suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. 2 Jika ditinjau menurut kamus hukum, yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian. Pengertian tersebut sesuai dengan ketentuan dirumuskan dalam pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Yang mana berdasarkan

R. Subekti, Aneka Perjanjian (Cetakan kesepuluh), Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hlm 94.

2

8

pengertian tersebut menunjukkan bahwa perjanjian yang terjadi dalam suatu penghibahan adalah dilakukan dengan cuma-cuma. Apabila meninjau pada prinsip perjanjian, perjanjian yang umum tentunya adalah bertimbal balik karena yang lazim bahwa orang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi. Akan tetapi kalau kita melihat kembali pada definisi penghibaan sebagaimana telah dijelaskan bahwa prinsip perjanjiannya adalah dengan cuma-cuma, hal ini menunjukkan pada hanya adanya presasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lainnya tidak perlu memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Dengan demikian perjanjian dalam

penghibahan ini termasuk dalam perjanjian sepihak (unilateral). Dalam penghibahan, selain merupakan perjanjian yang dilakukan secara cuma-cuma terdapat penghibahan yang pula hal prinsip yang harus diakui oleh undang-undang diperhatikan yakni

adalah

penghibahan-

penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penghibahan dilakukan diwaktu hidupnya si penghibah, perkataan tersebut dinyatakan untuk membedakan penghibahan ini dengan pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu testament atau surat wasiat. Dalam kehidupan sehari-hari penghibahan sering pula diidentikkan dengan wasiat. Akan tetapi apabila ditelusuri lebih mendalam, pada dasarnya hibah dan wasiat memiliki perbedaan yang tegas. Penghibahan menurut KUHPerdata adalah suatu perjanjian antara si penghibah di waktu hidupnya dengan si penerima hibah. Jadi si penerima hibah setelah memperoleh akta

9

hibah

dapat

menggunakan

barang

yang

dihibahkan

kepadanya

guna

keperluannya meskipun si penghibah belum meninggal dunia. Oleh karena itu, maka dengan sendirinya si penghibah tidak dapat menarik kembali secara sepihak segala sesuatu yang telah dihibahkannya. Berbeda halnya dengan testament (wasiat), dimana testament tersebut adalah surat yang mengandung penetapan-penetapan kehendak si pembuat atau pesanan-pesanan yang baru akan berlaku pada saat si pembuatnya meninggal. 3 Hal ini berarti bahwa testament tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum apabila si pemberi wasiat telah meninggal. Dengan demikian maka dalam pembentukan wasiat tidak memerlukan adanya perjanjian antara si pemberi wasiat dengan si penerima wasiat, sehingga setiap waktu selama si pemberi itu masih hidup, wasiat dapat diubah atau ditarik kembali olehnya.

b. Obyek Penghibahan Menurut ketentuan Pasal 1667 KUHPerdata, barang-barang yang dapat dihibahkan adalah barang-barang yang telah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jadi apabila penghibahan dilakukan meliputi barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari, maka berdasarkan ketentuan tersebut penghibahan harus dibatalkan. Akan tetapi dalam praktek dapat pula terjadi penghibahan terhadap suatu barang yang sudah ada yang dilakukan pula bersama-sama suatu barang3

R. Subekti, Kamus Hukum, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1973, hal 98.

10

lain yang baru akan ada di kemudiaan hari. Dalam hal kemudiaan; maka penghibahan terhadap barang yang pertama adalah sah dan dapat di lakukan; sedangkan mengenai barang yang kedua adalah tidak sah dan penghibahan harus dibatalkan. Dengan demikian, yang dimaksud sebagai objek penghibaahn adalah barang-barang yang telah nyata ada pada saat dilakukan penghibahan baik barang-barang yang tidak bergerak maupun barang-barang yang bergerak.

c. Subyek Dalam Penghibahan Untuk dapat menjadi subyek hukum secara sah dalam penghibahan maka seseorang harus memiliki kecakapan. Pihak-pihak yang bertindak sebagai subjek dalam penghibahan adalah si penghibah dan si penerima hibah. Dimana bagi si penghibah untuk dapat menghibahkan barang-barang miliknya terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi yaitu : harus dalam keadaan sehat pikirannya dan telah dewasa (mencapai usia 21 tahun). Dalam hal ini terdapat pengecualian dalam hal seseorang yang belum 21 tahun namun telah menikah maka ia diperkenankan untuk melakukan perjanjian penghibahan dengan dasar didampingi oleh orang tua. Sedangkan bagi si penerima hibah, agar dapat dinyatakan sebagai subyek untuk menerima hibah maka orang yang menerima hibah tersebut harus sudah ada, maksudnya adalah bahwa orang tersebut sudah dilahirkan pada saat penghibahan dilakukan. Dalam ketentuan ini menurut pasal 2 KUHPerdata

11

anak yang terdapat dalam kandungan juga dianggap sebagai anak yang telah dilahirkan manakala kepentingan si anak itu menghendakinya. Dalam hal ini berbeda dengan si penghibah, umtuk dapat menerima hibah; si penerima hibah di perbolehkan belum dewasa; akan tetapi ia harus diwakilkan oleh orang tua atau wali. selain orang-orang yang dapat menerima penghibahan; terdapat pula ketentuan yang menyatakan orang-orang yang tidak dapat menerima hibah yaitu orang-orang tertentu yang mempunyai hubungan yang begitu khusus dengan si pemberi hibah. Misalnya : walinya si pemberi hibah, dokter yang merawat si pemberi hibah, notaris yang membuat akta/testatement yang dibuat oleh si penghibah.

d. Batalnya Penghibahan Tidak setiap penghibahan dapat dilaksanakan dengan lancar, melainkan terdapat pada hal-hal yang menjadi faktor penyebab batalnya suatu

penghibahan. Menurut KUHPerdata menyebutkan beberapa faktor penyebab batalnya suatu penghibahan yaitu : 1. Apabila barang-barang yang dihibahkan meliputi barang-barang yang akan ada dikemudian hari (pasal 1667). 2. Si penghibah telah memperjanjikan ia tetap berkuasa untuk menjual atua memberikan kepada orang lain suatu barang termasuk dalam penghibahan (pasal 1668) karena janji tersebut menandakan bahwa hak milik atas barang tersebut tetap berada padanya, sedangkan dalam hak milik hanya seorang

12

pemilik yang dapat menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain. Dengan sendirinya hal tersebut bertentangan dengan sifat dan hakekat penghibahan, sehingga dapat menyebabkan batalnya penghibahan. 3. Suatu hibah adalah batal jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi hutang-hutang atau beban-beban lain, selain yang dinyatakan tegas di dalam akta hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya (pasal 1670).

e. Larangan Dalam Hibah Dalam melakukan penghibahan terdapat larangan-larangan yang harus diperhatikan, antara lain yaitu : 1. Pemberian hibah yang disertai dengan penetapan, dimana si penerima hibah selama hidupnya dilarang untuk memindahtangankan barang yang dihibahkan, sedangkan setelah si penerima hibah tersebut meninggal, barang itu harus diberikan kepada orang lain yang ditunjuk dalam perjanjian. 2. Penghibahan antara suami dan istri selama perkawinan tidak

diperbolehkan, kecuali mengenai benda-benda bergerak dan bertubuh yang harganya tidak terlampau mahal.

1.2 Prosedur/Mekanisme Penghibahan

13

Penghibahan hak milik atas tanah dapat dilakukan baik dengan keseluruhan maupun dengan sebagian saja. Penghibahan tanah secara keseluruhan berarti hak milik atas tanah tersebut secara keseluruhan berpindah tangan dari si penghibah kepada si penerima hibah. Sedangkan penghibahan sebagian ata tanah tersebut hanya sebagian saja yang berpindah menjadi hak milik si penerima hibah dan sebagian lagi tetap menjadi hak milik si penghibah sehingga ia (penghibah) masih dapat menggunakannya untuk keperluannya sendiri. Adapun prosedur penghibahan sebagian hak milik tanah yang terdapat dalam praktek kenotariatan adalah sebagai berikut : 1. Para penghadap (si penghibah dan si penerima hibah, beserta

para saksi) datang pada kantor Notaris/PPAT yang bersangkutan dengan membawa segala persyaratan yang telah ditentukan, yaitu : Bagi si penghibah, ia harus membawa : Sertifikat tanah yang akan dihibahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau apabila tidak

memiliki KTP maka dapat digunakan surat keterangan domisili. penghibahan Kartu Keluarga (KK) Persetujuan dari suami/istri si penghibah karena setiap yang dilakukan harus mendapat persetujuan dari

suami/istri yang bersangkutan.

14

-

Surat tanda terima setoran surat pemberitahuan pajak

terhutang PBB tahun terakhir, biasanya 5 tahun terakhir. Sedangkan bagi si penerima hibah syaratnya adalah : 2. Kartu tanda penduduk Kartu keluarga Kemudian setelah memenuhi semua syarat yang ditentukan maka

akan dilakukan penandatanganan akta. Penandatanganan ini dilakukan oleh para penghadap dihadapan notaris dan para saksi, saksi disini berjumlah minimal 2 orang. 3. Setelah penandatangan selesai dilakukan maka PPAT akan

mengecek kebenaran sertifikat tanah tersebut, apakah sertifikat tersebut bermasalah atau tidak. Yang mana sertifikat tersebut akan dicek pada kantor BPN. 4. Apabila sertifikat tersebut tidak bermasalah, maka selanjutnya

akan dilakukan pembayaran pajak. Hal yang penting disini adalah apabila si penerima hibah tersebut merupakan anak kandung dari si pemberi hibah maka dalam hal ini tidak ada pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) kepada si penghibah. Sedangkan apabila tanah tersebut dihibahkan kepada orang lain (selain anak kandung), maka si penghibah akan dikenakan PPh sebesar 5% dari Nilai Jual Beli Objek Pajak (NJOP) apabila NJOP tananh tersebut bernilai Rp. 60 juta keatas. Tapi jika NJOP tanah tersebut dibawah Rp. 60 juta maka PPh-nya nihil. Kemudian mengenai pembayaran Surat Setoran

15

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB), apabila tanah tersebut dihibah pada anak kandungnya maak perhitungannya adalah NJOP 20 juta x 5% x 50% . Sedangkan apabila tanah tersebut dihibahkan kepada orang lain maka pembayaran SSB-nya adalah NJOP 20 juta x 5%. 5. Setelah pajak dibayarkan maka tahap selanjutnya adalah

dilakukan pengecekan/legalisasi SSB oleh Notaris. Hal ini bertujuan sebagai pengesahan atas pembayaran SSB tersebut. 6. Kemudian apabila semua data yang tadi telah lengkap, maka

PPAT akan memberikan nomor akta. 7. Selanjutnya akta telah diberi nomor itu didaftarkan Badan

Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah objek (tanah) tersebut berada. Tujuan dari pendaftaran tanah ini adalah untuk menjamin kepastian hukum, dimana jika kita kaitkan dengan teori yang ada dalam UUPA pada Pasal 19 ayat (1) dsiebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah maka diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tersebut dalam Pasal 19 ayat 2 meliputi :

tersebut

Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak

16

-

Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku

sebagai alat pembuktian yang kuat. 8. Kemudian dalam jangka waktu tertentu BPN akan mengeluarkan

sertifikat tanah yang baru yaitu : satu atas nama si penghibah dan yang lainnya lagi atas nama si penerima hibah. Jadi disini maksudnya adalah sebidang tanh tersebut telah dipecah menjadi 2 dimana sebagian tetap menjadi hak milik si penghibah sehingga ia masih dapat menggunakan haknya atas tanah tersebut dan sebagian lagi akan menjadi hak si penerima hibah. Sedangkan sertifikat yang lama akan dihapus (tidak berlaku lagi). Umumnya penghibahan tersebut tidak akan dicela/digugat oleh sanak keluarga. Dalam praktek adakalanya penghibahan tersebut dapat digugat, karena setiap orang yang mempunyai hak untuk menggugat. Berhasil atau tidaknya gugatan terhadap penghibahan tersebut tergantung pada alasnya (dasar gugatannya). Jika gugatan tersebut diterima, untuk selanjutnya diproses dan kemudian dimenangkan oleh pengadilan maka akibat hukumnya adalah penghibahan tersebut gugur. Namun apabila proses penghibahan disini dilakukan dengan benar, maka gugatan tersebut tidak akan diterima oleh pengadilan (proses hukumnya tidak akan berlanjut), sehingga penghibahan tersebut adalah sah.

2. Solusi

17

Dari analisis di atas maka dapat diketahui bahwa suatu penghibahan nantinya akan dapat digugurkan, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut maka penghibahan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Dan prosedur penghibahan sebagian hak milik atas tanah yang perlu diperhatikan adalah disamping harus mendapat persetujuan dari istri/suami, juga harus dilihat terlebih dahulu apakah tanah yang dihibahkan tersebut memang benar bukan merupakan tanah warisan. Karena apabila tanah tersebut merupakan tanah warisan, maka nantinya akan menimbulkan suatu sengketa dan hibah tersebut dapat digugurkan. Seseorang hanya berhak menghibahkan tanah yang diperoleh dari hasil membeli (diperoleh karena kemampuan si penghibah sendiri), sedangkan tanah yang meupakan warisan tidak dapat dihibahkan kepada orang lain.

BAB III

18

PENUTUP

1. Simpulan Berdasarkan pembahasan yag telah dipaparkan yang disertai dengan analisis maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 1. Prosedur penghibahan sebagian dengan objek tanah dalam praktek kenotariatan adalah : pertama para penghadap (si penghibah dan penerima hibah beserta para asksi) datang pada kantor Notaris/PAAT yang bersangkutan dengan membawa segala persyaratan yang telah ditentukan, kemudian setelah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan maka akan dilakukan penandatangan akta. Setelah penandatangan akta selesai dilakukan maka PPAT aakn mengecek kebenaran sertifikat tanah yang akan dihibahkan tersebut. Apabila sertifikat tersebut benar-benar tidak bermasalah, maka dilakukan pembayaran pajak. Yang penting disini adalah kalau tanah tersebut dihibahkan pada anak kandung maka tidak aada pengenaan pajak penghasilan (PPh), tapi bila tanah tersebut dihibahkan pada orang lain selain anak kandung maka dikenakan pajak penghasilan sebesar 5% dari nilai jual-beli objek pajak (NJOP) apabila NJOP tanah tersebut Rp. 60 juta keatas, tapi jika NJOP tanah tersebut dibawah Rp. 60 juta maka PPh-nya nihil. Kemudian mengenai pembayaran Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB), apabila tanah tersebut dihibahkan pada anak kandung maka penghitungannya adalah NJOP-20 juta

19

x 5% x 50% , sedangkan apabila tanah tersebut dihibahkan apda orang lain selain anak kandung maka penghitungan pembayaran SSB-nya adalah NJOP-20 juta x 5%NJOP-20 juta x 5% . Setelah pembayaran pajak selesai (lunas), maka akan dilakukan pengecekan/legalisasi SSB oleh Notaris. Kalau semua telah lengkap, maka data tersebut baru diberi nomor akta oleh PPAT. Setelah itu PPAT mendaftarkan akta tersebut pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam jangka waktu tertentu setelah proses pendaftaran selesai maka BPN akan mengeluaran setifikat tanah. 2. Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penghibahan tersebut adalah : bagi si penghibah/pemberi hibah, harus membawa sertifikat tanah yang akan dihibahkan, surt tanda terima setoran SPPT PBB tahun terakhir, biasanya 5 tahun terakhir, KTP atau surat keterangan domisili, persetujuan suami/istri bila diperlukan dan kartu keluarga. Sedangkan bagi si penerima hibah, hanya membawa KTP dan Kartu Keluarga.

2. Saran Terhadap permasalahan hukum yang akan telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat disampaikan yaitu : 1. Hendaknya seorang Notaris memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap kliennya, tentunya yang tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja baik dalam pembuatan perjanjian apapun, sehingga nantinya tidak akan memunculkan suatu permasalahan.

20

2. Bagi pihak yag ingin menghibahkan benda-benda miliknya (khususnya tanah) hendaknya dilakukan melalui prosedur yang benar, harus dilihat oleh para saksi dan harus mendapat persetujuan dari suami/istri agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi perebutan atas tanah tersebut di kemudian hari oleh keturunan selanjutnya.

21

DAFTAR BACAAN

1. Buku (Literatur) Eman Suparman, SH, MH, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, Bandung : PT. Refika Aditama, 2005. Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, Kebendaan Pada Umumnya, Bogor : Prenada Media, 2003. Mariam Darus B, SH, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001. R. Subekti, SH, Aneka Perjanjian, cetakan kesepuluh. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1995. R. Subekti, SH, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta : PT. Intermasa, 2001.

2. Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata Undang-undang Pokok Agraria Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

3. Sumber Lain R. Subekti, SH, Kamus Hukum, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1973.

viii 22

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : I Putu Agus Nubekti Yasa Wedha, SH Jabatan : Notaris/PPAT

2. Nama : Anak Agung Sri Juli Anggreni Jabatan : Staff Kantor Notaris

3. Nama : Putu Yeni Triana Jabatan : Staff Kantor Notaris

4. Nama : Yuni Artini Jabatan : Staff Kantor Notaris

ix 23

LAPORAN MAHASISWA PRAKTEK KEMAHIRAN DAN KETRAMPILAN HUKUM (PKKH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA PERIODE XVI/2008

JUDUL : PROSEDUR PENGHIBAHAN HAK MILIK ATAS TANAH DI WILAYAH KOTAMADYA DENPASAR

OLEH : NAMA NIM : MADE BERRY KESUMA PUTRA : 0416051218

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2008

24

LAPORAN MAHASISWA PRAKTEK KEMAHIRAN DAN KETRAMPILAN HUKUM (PKKH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA PERIODE XVI/2008 JUDUL : PROSEDUR PENGHIBAHAN HAK MILIK ATAS TANAH DI WILAYAH KOTAMADYA DENPASAR

OLEH : NAMA NIM : MADE BERRY KESUMA PUTRA : 0416051218

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2008 MENYETUJUI DOSEN PEMBIMBING (DRS. SUHIRMAN, SH ) NIP. 130 989 356

25

LAPORAN MAHASISWA PRAKTEK KEMAHIRAN DAN KETRAMPILAN HUKUM (PKKH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA PERIODE XVI/2008 JUDUL : PROSEDUR PENGHIBAHAN HAK MILIK ATAS TANAH DI WILAYAH KOTAMADYA DENPASAR

OLEH : NAMA NIM : MADE BERRY KESUMA PUTRA : 0416051218

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2008 TELAH DIUJI DAN DISAHKAN DOSEN PEMBIMBING (DRS. SUHIRMAN, SH ) NIP. 130 989 356

26

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkt rahmat dan karunia-Nyalah sehingga laporan PKKH yang berjudul PROSEDUR PENGHIBAHAN HAK MILIK ATAS TANAH DI WILAYAH KOTAMADYA DENPASAR ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat-syarat dalam menyelesaikan program PKKH yang wajib ditempuh oleh mahasiswa/ mahasiswi pada Fakultas Hukum Universitas Udayana. Laporan PKKH ini merupakan hasil dari pengamatan dan pengetahuan yang penulis lakukan selama mengikuti kegiatan PKKH di Kantor Notaris tersebut. Selesainya laporan PKKH ini kiranya tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka tidaklah berlebihan bila penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat : 1. Bapak I Ketut Rai Setiabudhi, SH, MS, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2. Ib Ayu Putu Nantri, SH, MS, Ketua Panitia Penyelenggara PKKH Periode XVI/2008. 3. Panitia Penyelenggara PKKH Periode XVI/2008

iv 27

4. Bapak Putu Agus Nubekti Yasa Wedha, SH, Notaris dan PPAT tempat penulis melaksanakan program PKKH ini. 5. Bapak Drs. Suhirman, SH, Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbigan dalam pelaksanaan PKKH ini sampai pada

penyusunan laporan PKKH ini. 6. Seluruh staff Kantor Notaris dan PPAT I Putu Agus Subekti Yasa Wedha, SH, yang telah banyak membantu selama mengikuti kegiatan PKKH ini. 7. Rekan-rekan peserta PKKH yang selalu berbagi suka dan duka selama mengikuti kegiatan PKKH ini. 8. Rekan-rekan yang membantu penulis dalam proses penyelesaian laporan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya laporan ini. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih sangat jauh dari

kesempurnaan, karena sebagai manusia kita tidak akan pernah jauh dari kesalahan dan kekurangan, begitu pula isi laporan ini. Oleh karena karena itu kritik dan saran yang bersift konstruktif sangat diharapkan. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Denpasar, April 2008

Penulis,

28

DAFTAR ISI v Halaman HALAMAN JUDUL ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ i LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ii KATA PENGANTAR ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ iii DAFTAR ISI ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ vi DESKRIPSI TEMPAT PKKH ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ viii BAB I 1. Latar 1 Pendahuluan Belakang

29

1.1

Identifikasi 1

Masalah

2.

Rumusan 3

Masalah

3.

Tinjauan 3

Pustaka

4.

Tujuan 5

Penulisan

4.1.......................................................................................... Tujuan Umum ................................................................................................ ................................................................................................ 5 4.2.......................................................................................... Tujuan Khuus ................................................................................................ ................................................................................................ 5 5. Manfaat 6 6. Metode 6 6.1 Pendekatan 6 Masalah Penulisan Penulisan

30

6.2

Sumber 6

Data

6.3

Teknik 6

Pengumpulan

Data

6.4

Teknik 7

Pengolahan

dan vi

Analisis

Data

Bab II 1.

Pembahasan

Analisis 8

1.1

Tinjauan 8

Umum

Penghibahan

a........................................................................................ Pengertian Penghibahan .......................................................................................... .......................................................................................... 8 b........................................................................................ Objek Penghibahan .......................................................................................... .......................................................................................... 10 c........................................................................................ Subyek Penghibahan

31

.......................................................................................... .......................................................................................... 11 d........................................................................................ Batalnya Penghibahan .......................................................................................... .......................................................................................... 12 e........................................................................................ Larangan Dalam Hibah .......................................................................................... .......................................................................................... 13 1.2 Prosedur/Mekanisme 14 2. Solusi 18 Bab III 1. Penutup Penghibahan

Simpulan 19

2.

Saran-saran 20

Daftar vii

Bacaan

32

Daftar ix Lampiran

Informan

vii

33

DESKRIPSI TEMPAT PKKHLokasi saya melakukan kegiatan PKKH ini adalah bertempat di Kantor Notaris dan PPAT I Putu Agus Nubekti Yasa Wedha, SH. Notaris Bapak I Putu Agus Nubekti Yasa Wedha, SH ini mulai beroperasi melakukan praktik kenotariatan setelah diangkat berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.25.HT.01-TH 2000 sedangkan mengenai kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah baru dapat dilakasnakan setelah Bapak I Putu Agus Nubekti Yasa Wedha, SH dilantik berdasarkan SK Badan Pertanahan Nasional Nomor : 31-XI-2000 dengan daerah kerja Kotamadya Dati II Denpasar yaitu meliputi kecamatan-kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur, Denpasar Selatan dan di Kota Denpasar. Klien yang datang pada tiap harinya pada dasarnya kebanyakan datang untuk melakukan pengikatan dalam hal perjanjian jual beli, sewa menyewa dan pendirian perusahaan. Pada saat ini staff yang bekerja di Kantor Noaris dan PPAT I Putu Agus Nubekti Yasa Wedha, SH berjumlah 6 orang yaitu diantaranya : Anak Agung Sri Juli Anggreni yang menangani bagian PPAT, Putu Yeni Triana yang menangani bagian Notaris, Yuni Artini yang menangani bagian Pengetikan dan Tugas Keluar, Ni Ketut Lilik Purnama Dewi yang menangani bagian Pengetikan, Dewa Gede Prawira Bhuwana yang menangani bagian Pendaftaran ke BPN dan Ni Kadek Dwi Sugihartini yang menangani bagian Fotocopy.

viii 34