LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR-RI

DALAM RANGKA KESELAMATAN TRANSPORTASI ANGKUTAN LAUT

DAN PENYEBERANGAN KE PROVINSI SULAWESI SELATAN

TGL. 09 s.d. 11 JUNI 2016

KOMISI V DPR-RI

JAKARTA, 2016

2

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN…………………........…………………………………………… 3

I.1. Dasar Hukum ………………..….……………………………………………………… 3

I.2. Maksud dan Tujuan …………….………………..…………………………......... 3

I.3. Lokasi dan Waktu ………….…………………………………………………….. …. 4

I.4.Daftar Anggota Rombongan …………………………………………… 4

II.. GAMBARAN UMUM KECELAKAAN TRANSPORTASI LAUT....................5

III. PRESENTASI OTORITAS PELABUHAN MAKASSAR

III. PRESENTASI BASARNAS (KANTOR SAR MAKASSAR)…………………….16

1V. TEMUAN DAN REKOMENDASI …………………………………………………………….22

V. PENUTUP ……………...…………………………………………………….…........23

3

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI DALAM RANGKA PENINJAUAN INFRASTRUKTUR KESELAMATAN TRANSPORTASI LAUT DAN PENYEBERANGAN DALAM RANGKA ANGKUTAN LEBARAN 2016

DI PROPINSI SULAWESI SELATAN

I. PENDAHULUAN

I.1 Dasar Hukum

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama

Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23;

2. Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Terhadap Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

I.2 Maksud dan Tujuan

Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI adalah :

a. Untuk melakukan pengawasan dengan melihat secara langsung kondisi

infrastruktur angkutan laut dan penyebarangan di Sulawesi Selatan.

b. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan infrastruktur angkutan laut

dan penyeberangan dalam menghadapi angkutan lebaran tahun 2016

.

Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan

Fungsi dan Tugas Dewan sesuai dengan Pasal 58, ayat (3), Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

4

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu:

butir a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang,

termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk

dalam ruang lingkup tugasnya;

butir d. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 59 ayat (3) juga menyatakan bahwa:

”Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58

ayat (3) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:”

butir f mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau

mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang

hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.

I.3 Lokasi dan Waktu

Dalam Masa Sidang V Tahun Sidang 2015 - 2016, Komisi V DPR RI melakukan

Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka peninjauan infrastruktur angkutan

laut dan penyeberangan dalam menghadapi angkutan lebaran 2016 jalan

pada tanggal 9-11 Juni 2016. Dalam kunjungan ini, Komisi V DPR RI

melakukan peninjauan, pertemuan, penyerapan aspirasi, dialog, dan

melakukan komunikasi intensif dengan mitra Komisi V yang terkait. Adapun

agenda kunjungan di Sulawesi Selatan adalah :

1. Pertemuan dengan mitra Komisi V yang membidangi transportasi laut

yaitu Ditjend Perhubungan Laut, Otoritas Pelabuhan Utama Makassar,

Jajaran Syahbandar Makassar, KSOP Pare-Pare, Basarnas Kantor Sar

Makassar dan BMKG.

2. Peninjauan lapangan ke dalam salah satu angkutan laut yakni Kapal Pelni

Loro Londa

I.4 Daftar Anggota Rombongan

Anggota Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja Spesifik

dalam rangka peninjauan jalan Palu-Parigi adalah sebagai berikut:

5

DAFTAR NAMA ANGGOTA

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR-RI

DALAM RANGKA KESELAMATAN TRANSPORTASI ANGKUTAN

LAUT DAN PENYEBERANGAN KE PROVINSI SULAWESI SELATAN

TGL. 09 s.d. 11 JUNI 2016

NO. NO

ANG N A M A FRAKSI JABATAN

1 A-162 DRS. YOSEPH UMARHADI, M.SI, MA PDIP Anggota

2. A-311 HAMKA B. KADY PG Anggota

3 A-318 DRS. H. ROEMKONO PG Anggota

4 A-390 H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, SE

P. GERINDRA Anggota

5 A-331 ADE REZKI PRATAMA, SE

P. GERINDRA Anggota

6. A-452 DR. IR. H. BAHRUM DAIDO, M.SI PARTAI

DEMOKRAT

Anggota

7. A-453 DRS. UMAR ARSAL PARTAI

DEMOKRAT

Anggota

8. A-502 IR. H. ANDI TAUFAN TIRO PAN Anggota

9. A-44 H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL,

S.Sg PKB Anggota

10 A-103 H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S,SOS PKS Anggota

11. A-521 HJ. NURHAYATI PPP Anggota

12 A-543 HJ. FATMAWATI RUSDI, SE PPP Anggota

13. A-32 H. AHMAD H.M. ALI, SE P. NASDEM Anggota

14. A-548 FAUZIH AMRO, M.SI P. HANURA Anggota

SEKRETARIAT

JABATAN

16.. AAN YULIANINGSIH, S.SOS

SEKRETARIAT

17. MUHAMMAD SODIK, SE

SEKRETARAT

18. MUHAMMAD SUBQI SEKRETARIAT

19. SALIHUDIN TENAGA AHLI

6

20.. MASTUR PRANTONO PEMBERITAAN

21. SYAMSUL BAKHRI TV PARLEMEN

II. GAMBARAN UMUM KECELAKAAN TRANSPORTASI LAUT

Karakteristik Kecelakaan Transportasi Laut pada umumnya menurut KNKT

adalah :

a. Kecelakaan Sebagai Kejadian Yang Langka b. Kecelakaan Sebagai Suatu Peristiwa Yang Tidak Tahu Kapan Akan

Terjadi c. Kecelakaan Sebagai Peristiwa-Peristiwa Multi Faktor

Kecelakaan yang terjadi di sungai, danau, dan penyeberangan yang sampai

ke Mahkamah Pelayaran pada tahun 2006 lebih disebabkan oleh faktor

kesalahan manusia (88%), dan hanya sedikit kejadian kecelakaan di perairan

yang disebabkan oleh faktor alam.

Kecelakaan angkutan air sebagian besar terjadi karena overcrowding dan

sistem navigasi, yang ditandai dengan lebih tingginya jumlah penumpang dan

barang jika dibandingkan dengan daya muat kapal. Keberadaan penumpang

yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan dalam kondisi kecelakaan, juga

menjadi penting untuk diperhatikan, mengingat pengguna transportasi air ini

masuk dalam kategori kelompok rentan (vulnerable).

Dapat di simpulkan bahwa penyebab kecelakaan kapal terjadi pada :

1. Operator

a. Keselamatan Kapal

o Banyak kapal dibuat secara tradisional/ tidak mempunyai sertifikat

o Banyak pembuatan kapal tidak mengikuti arahan gambar kapal yang

sudah disyahkan.

o Banyak sertifikat kapal sudah Kadaluarsa

o Peralatan komunikasi/ navigasi kapal kurang berfungsi

b. Pemuatan

o Pemuatan berlebihan terutama on-deck

o Penempatan muatan/ peningkatan tidak benar

o Pemuatan penumpang berlebihan

o Kesadaran penumpang masih kurang 2. Pengawasan Aparat

7

o Kapal dapat keluar/ masuk tempat dimana saja

o Jumlah lokasi aparat pengawas terbatas

o Tidak semua tempat singgah kapal dapat diawasi

o Kemungkinan pemeriksaan kurang teliti

2. Pengawasan Aparat

o Kapal dapat keluar/ masuk tempat dimana saja

o Jumlah lokasi aparat pengawas terbatas

o Tidak semua tempat singgah kapal dapat diawasi

o Kemungkinan pemeriksaan kurang teliti

3. Pengguna Jasa / Masyarakat

o Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya keselamatan

pelayaran

o Sering memaksakan kehendak tanpa memperdulikan keselamatan

pelayaran

o Sedangkan faktor-faktor penyebab yang secara langsung sebagai

penyebab kecelakaan transportasi laut adalah :

1. Faktor manusia Faktor manusia merupakan faktor yang paling besar

yang antara lain meliputi:

kemampuan awak kapal dalam menguasai berbagai

permasalahan yang mungkin timbul dalam operasional kapal,

Secara sadar memuat kapal secara berlebihan

2. Faktor teknis

Faktor teknis biasanya terkait dengan kekurang cermatan didalam

desain kapal, penelantaran perawatan kapal sehingga

mengakibatkan kerusakan kapal atau bagianbagian kapal yang

menyebabkan kapal mengalami kecelakaan, terbakarnya kapal

seperti yang dialami Kapal Tampomas diperairan Masalembo, Kapal

Livina.

3. Faktor alam

Faktur cuaca buruk merupakan permasalahan yang seringkali

dianggap sebagai penyebab utama dalam kecelakaan laut.

Permasalahan yang biasanya dialami adalah badai, gelombang yang

8

tinggi yang dipengaruhi oleh musim/badai, arus yang besar, kabut

yang mengakibatkan jarak pandang yang terbatas.

Sumber : KNKT, 2009

II.2. PRESENTASI OTORITAS PELABUHAN MAKASSAR

Dasar pelaksanaan angkutan lebaran tahun 2016

Instruksi presiden no.3 tahun 2004 tanggal 19 oktober 2004 tentang

koordinasi penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu;

Instruksi direktur jenderal perhubungan laut no : um.008/41/2/djpl-16

tanggal 31 mei 2016 tentang persiapan penyelenggaraan angkutan laut

lebaran tahun 2016 (1437 h);

Keputusan kepala kantor otoritas pelabuhan utama makassar no.

01/sk/01/op.mks-16 tanggal 08 juni 2016 tentang pembentukan tim

posko angkutan laut lebaran 2016 (1437 h) di pelabuhan makassar;

Rapat koordinasi teknis instansi terkait tanggal 8 juni 2016 tentang kesiapan

pelaksanaan posko angkutan lebaran tahun 2016 (1437 h) di pelabuhan

makassar.

9

10

11

12

13

14

15

Kekuatan Personil

Kekuatan personil untuk seluruh instansi terkait selama Angkutan Laut

Lebaran 2016 (1437 H) Berjumlah 107 personil

Permasalahan :

Fasilitas terminal penumpang perlu ditingkatkan

Tingkat disiplin penumpang yang dirasa masih kurang, terutama pada saat

bersamaan 2 kapal penumpang yang sandar;

Kurangnya disiplin penumpang terhadap kebersihan, ukuran dan jumlah

barang bawaan

Banyaknya pedagang kaki lima pada area terminal penumpang

Langkah & Tindakan untuk menunjang kesiapan angkutan laut lebaran 2016

(1437 h) di Pelabuhan Makassar :

16

PT. Pelindo akan memasang tenda tambahan terkait dengan fungsi pelayanan

Dilakukan sosialisasi melalui media massa dan memasang spanduk – spanduk

yang isinya menghimbau agar calon penumpang dapat menyesuaikan

keberangkatan kapal ( sesuai schedule )

Telah dilakukan rapat koordinasi bila kelebihan barang bawaan agar

dimasukkan dalam bagasi melalui ekspedisi

Meningkatkan peran dan fungsi petugas keamanan untuk menertibkan

pedagang kaki lima ( PKL ) guna terciptanya kelancaran arus lalu lintas

kendaraan dan orang.

II.3. Presentasi Basarnas (Kantor Sar Makassar)

Secara ringkas kantor sar Makassar mempresentasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tugas pokok kantor Sar

2. Fungsi kantor Sar

3. Luas wilayah kerja kantor Sar Makassar

4. Jumlah Personil Kantor Sar Kelas A Makassar

5. Pelaksana Tugas Pos Sar

6. Klasifikasi Pendidikan Sar

7. Sarana Sar yang terdiri sarana darat, laut dan udara

8. Peralatan Sar Pendukung

17

18

19

Kegiatan Pembinaan, Latihan Potensi SAR dan Koordinasi

Kegiatan Internal:

• Kegiatan Pembinaan Pengetahuan dan keterampilan (materi Kelas, Pendidikan

Lanjutan, Simulasi dan Latihan)

• Kegiatan Pembinaan Fisik (Kesemaptaan Rescuer)

• Latihan Potensi SAR Daerah 2 (MFR,Water Rescue)Kab.Bone

Kegiatan Pembinaan, Latihan Potensi SAR dan Koordinasi

Kegiatan Eksternal :

• Koordinasi dan MoU dengan MATC dan hal penanganan kecelakaan

penerbanagan

• Pembinaan Potensi SAR melalui Pemberian Keterampilan SAR (Latihan Potensi

SAR Daerah)

• Rapat Koordinasi

• Latihan SAR Daerah

• Permintaan kerjasama dari Instansi Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan

berupa pemberian pengetahuan SAR

• SAR Goes To School (Pemberian pengetahuan dasar SAR Ke sekolah-sekolah

TK,SD, SMP, SMA)

Pembinaan Yang bersifat permintaan Kerjasama Potensi KeKantor SAR

Makassar :

Kegiatan Tahun 2013

• Kunjungan Peminatan Gawat darurat PSIK UNHAS,

• Latdas XVII TBM Calcaneus Unhas

20

• Ekspedisi NKRI Komando resor Militer 141 Toddopuli, National Rafting And

River Rescue KSR 105 Univ 45,

• Life Guard Penyelamatan diair Aston mks Hotel and Convention Center

• Simulasi Arum Jeram Rescue Swuara Bhuwana

• Latihan Survivel dasar Komando operasi TNI AU II

• Peminatan Gawat Darurat STIKES Mega Reszki

Dari Beberapa Potensi SAR, 280 orang telah berlisensi Sertifikat Basarnas

Kegiatan Tahun 2014

• materi penyuluhan dan gladi penanggulangan Bencana BPBD Kota Makassar

• Jungle Rescue Korps Sukarela PMI Unhas

• Pelatihan petugas penanggulangan bencana alam Dinas Sosial

• Pembinaan tanggap darurat bencana terhadap aparat Pemda, Dunia Usaha

dan masyarakat

kegiatan Tahun 2015

• Road accident rescue Tol Nusantara Makassar

• MFR SAR Unm

• Simulasi Uji Coba Protab Penanggulangan bencana Banjir dan tanah longsor

KKN Unhas dan Kodam VII/ Wrb,

Kegiatan Tahun 2016

• Tanggap Darurat Bencana Dinas Sosial Prov. Sul-sel

• Siaga SAR Khusus Latihan Kesiapsiagaan Banjir dan Tanah Longsor Kab

Pangkep

21

KENDALA

Wilayah laut yang luas merupakan jalur ALKI 2 serta wilayah darat meliputi 2

provinsi belum sebanding dengan kekuatan penanganan SAR (Jumlah Pos SAR,

jumlah SDM, jumlah sarana prasarana, pembinaan Potensi SAR) sehingga

mengurangi kecepatan response time

SOLUSI USULAN

Penambahan 4 Pos SAR baru:

- Pos SAR Palopo

- Pos SAR Bantaeng

- Pos SAR Pare-Pare

- Pos SAR Pasang Kayu

Peningkatan Pos SAR Mamuju agar menjadi Kantor SAR Mamuju

Penambahan jumlah SDM (tenaga Rescuer, Medis dan ABK)

Penambahan 1 unit rescue boat 60 mtr (bahan dari besi/alumunium), 2 unit

rescue boat 40 meter

Penempatan 1 unit helikopter

Penambahan 8 unit sea rider dan 4 unit Rubber Boat

Peningkatan jumlah pembinaan dan koordinasi potensi SAR

22

III. Temuan

Pada kunjungan ke Pelabuhan Makassar Komisi V DPR memuji Ditjen

Perhubungan Laut yang menggelar ramp check terhadap seluruh kapal

penumpang dalam menyongsong hajat besar angkutan Lebaran. Namun

Komisi V menekankan perlunya koordinasi dan pengawasan dalam menangani

angkutan lebaran tahun 2016 ini. Karena, Standar Operasional Pelaksanaan

(SOP) sudah ada, tinggal pengawasan dan kedisplinan yang harus

ditingkatkan supaya arus mudik dan balik ini berjalan maksimal. Selama ini

kecelakaan terjadi karena ketidakdisiplinan, keteledoran dan kelalaian masing-

masing bandara dan pelabuhan.

IV . Rekomendasi

1. Komisi V DPR menyampaikan salut dan memberikan apresiasi atas kesiapan

pemangku kepentingan transportasi laut dalam menyambut arus mudik

lebaran tahun 2016 ini.

23

2. Komisi V DPR RI meminta kepada pihak ditjen Perhubungan Laut tentang

perlunya peningkatan pengawasan dan pengendalian system, untuk

menambah sisi pengawasan dan pengendalian transportasi lebaran.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka

peninjauan infrastruktur Angkutan Laut dan Penyebarangan di Propinsi Sulawesi

Selatan dalam rangka pelaksanaan angkutan lebaran 2016. Komisi menjadikan

laporan ini sebagai data/informasi yang akan disampaikan dalam Rapat Komisi V

DPR RI dengan mitra pemerintah.

Jakarta, 30 Juni 2016

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI

KETUA TIM KUNKER

DRS. YOSEPH UMARHADI, M.SI, MA No.Anggota : A-162