bab ii tinjauan pustaka 2.1 umumeprints.umm.ac.id/42175/3/bab ii.pdf · 2018-12-18 · barang dan...

18
6 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Umum Salim (2000), menyatakan transportasi ialah aktivitas memindahkan barang dan penumpang dari satu tempat untuk ke tempat yang lain. Ada dua unsur dalam transportasi yang paling penting, pertama yaitu pemindahan atau pergerakan, kedua secara fisik dapat mengubah tempat dari barang dan penumpang ke tempat yang lain. Morlok E. K (1995), transportasi ialah menempatkan orang dan barang dari suatu tempat untuk ke tempat yang lain menggunakan unsur tertentu untuk mendapatkan tujuan tertentu. Nasution (2008), unsur transportasi terdiri dari : muatan angkut, adanya kendaraan yang berfungsi untuk alat angkutannya, jalur angkutan, terminal asal juga terminal tujuan, sumber daya manusia, organisasi atau manajemen yang mengoperasikan kegiatan transportasi tersebut. Khisty C. Jotin dan Hill B. Kent (2003), menyatakan pelayanan dari angkutan umum juga dapat dipisahkan menjadi tiga bagian berdasarkan jalur dan perjalanan yang dilayaninya, yaitu : angkutan kota, angkutan jarak pendek, angkutan regional. Sutomo (1998), menyatakan agar tercapainya kebijakan transportasi yang efektif, baiknya keberlanjutan transportasi memenuhi tiga dari kebutuhan yang utama, yaitu : kebijakan mampu menjamin terciptanya suatu tingkat kemampuan pelayanan yang berlanjut dengan tujuan memperbaiki standar kehidupan, kebijakan mampu membangkitkan segala macam bentuk dari perbaikan dalam menjaga kualitas hidup secara menyeluruh, tidak hanya untuk sebatas peningkatan perdagangan dan kebijakan mampu menjamin jika manfaat yang timbul dari transportasi dapat dinikmati secara adil oleh semua bagian dalam masyarakat. Secara yuridis, penjelasan pengangkutan pada dasarnya tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, pengangkutan itu ada menurut hukum atau secara yuridis dapat diartikan sebagai suatu perjanjian timbal

Upload: lycong

Post on 27-Apr-2019

232 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Umumeprints.umm.ac.id/42175/3/BAB II.pdf · 2018-12-18 · barang dan penumpang dari satu tempat untuk ke tempat yang lain. ... kebijakan mampu membangkitkan

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Umum

Salim (2000), menyatakan transportasi ialah aktivitas memindahkan

barang dan penumpang dari satu tempat untuk ke tempat yang lain. Ada dua unsur

dalam transportasi yang paling penting, pertama yaitu pemindahan atau

pergerakan, kedua secara fisik dapat mengubah tempat dari barang dan

penumpang ke tempat yang lain.

Morlok E. K (1995), transportasi ialah menempatkan orang dan barang

dari suatu tempat untuk ke tempat yang lain menggunakan unsur tertentu untuk

mendapatkan tujuan tertentu.

Nasution (2008), unsur transportasi terdiri dari : muatan angkut, adanya

kendaraan yang berfungsi untuk alat angkutannya, jalur angkutan, terminal asal

juga terminal tujuan, sumber daya manusia, organisasi atau manajemen yang

mengoperasikan kegiatan transportasi tersebut.

Khisty C. Jotin dan Hill B. Kent (2003), menyatakan pelayanan dari

angkutan umum juga dapat dipisahkan menjadi tiga bagian berdasarkan jalur dan

perjalanan yang dilayaninya, yaitu : angkutan kota, angkutan jarak pendek,

angkutan regional.

Sutomo (1998), menyatakan agar tercapainya kebijakan transportasi yang

efektif, baiknya keberlanjutan transportasi memenuhi tiga dari kebutuhan yang

utama, yaitu : kebijakan mampu menjamin terciptanya suatu tingkat kemampuan

pelayanan yang berlanjut dengan tujuan memperbaiki standar kehidupan,

kebijakan mampu membangkitkan segala macam bentuk dari perbaikan dalam

menjaga kualitas hidup secara menyeluruh, tidak hanya untuk sebatas peningkatan

perdagangan dan kebijakan mampu menjamin jika manfaat yang timbul dari

transportasi dapat dinikmati secara adil oleh semua bagian dalam masyarakat.

Secara yuridis, penjelasan pengangkutan pada dasarnya tidak ditemukan

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, pengangkutan itu ada

menurut hukum atau secara yuridis dapat diartikan sebagai suatu perjanjian timbal

Page 2: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Umumeprints.umm.ac.id/42175/3/BAB II.pdf · 2018-12-18 · barang dan penumpang dari satu tempat untuk ke tempat yang lain. ... kebijakan mampu membangkitkan

7

balik antara pihak pengangkut dengan pihak yang akan diangkut atau pemilik

barang, dengan memberi biaya dari pengangkutan.

2.2 Angkutan Umum

Warpani (1990), menyatakan angkutan umum ialah angkutan penumpang

yang melakukan sistem sewa atau bayar. Tujuan diadakannya ialah untuk

memberikan pelayanan jasa angkutan yang baik juga layak untuk masyarakat.

UU RI 1992, tentang angkutan ialah perpindahan manusia atau barang dari

satu tempat untuk ke tempat yang lain dengan kendaraan.

Sistem Transportasi (1997), menyatakan dalam pelaksanaan transportasi

sebagai angkutan dapat diadakan ketika telah memenuhi syarat, yaitu :

a. Mempunyai ijin jalur lintas (trayek).

b. Mengangsuransikan kendaraan dan penumpang.

c. Layak dipakai bagi kendaraan yang berperasi.

d. Mempunyai ijin usaha.

Vurchic (1981), menyatakan angkutan kota ialah sarana perangkutan

penumpang yang biasanya beroperasi di jalan raya dengan kondisi lalu lintas

campuran, yang diadakan oleh swasta atau operator umum yang berada dalam rute

tertentu. Jenis-jenis angkutan umum terdiri dari :

• Angkutan di jalan raya (angkutan kota, bus, ojek, bajaj, taksi, metromini)

• Angkutan di rel (kereta api, shinkanshen)

• Angkutan di laut (kapal ferry, kapal pesiar)

• Angkutan di udara (pesawat terbang, helikopter)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 (1993),

mengenai angkutan umum ialah kegiatan memindahkan orang/barang dengan

menggunakan kendaraan dengan dipungut bayaran.

Hinton S. (1981), masa pergantian dari teknologi jaman ini ke teknologi

masa yang akan datang dapat menimbulkan bergantungnya pada sarana angkutan

umum yang bertambah besar, karena angkutan umum terbukti lebih mampu dalam

menggunakan energi.

Page 3: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Umumeprints.umm.ac.id/42175/3/BAB II.pdf · 2018-12-18 · barang dan penumpang dari satu tempat untuk ke tempat yang lain. ... kebijakan mampu membangkitkan

8

2.3 Peranan Angkutan Umum

Kota yang perkembangan sangat maju ialah kota yang terletak pada sistem

angkutan. Perkembangan kota-kota di Indonesia merupakan bukti bahwa besarnya

peranan dari angkutan. Sejumlah kota di negara maju mengoptimalisasikan

penggunaan angkutan umum karena peranannya sangat dirasakan.

Warpani (1990), menyatakan peran angkutan umum yaitu memenuhi

kebutuhan yang diinginkan manusia akan pergerakan maupun kesiapsiagaan

untuk berpindah yang makin meningkat dengan jarak dekat, jarak menengah dan

jarak jauh.

Bagi angkutan perkotaan, adanya angkutan umum sangat menolong

penggunaan lalu lintas juga angkutan jalan secara efektif, dikarenakan tingginya

tingkat kemampuan yang dipunya oleh sarana tersebut dalam penggunaan

prasarana jalan. Tujuan dioperasikannya angkutan umum ialah menyediakan

pelayanan angkutan yang baik dan pantas bagi semua masyarakat dalam

melakukan aktifitas, baik bagi masyarakat yang mempunyai kendaraan sendiri

maupun masyarakat yang menggunakan angkutan umum. Tingkat pelayanan dari

angkutan umum yang layak ialah aman, yang cepat juga pasti murah.

Transpotasi perkotaan juga merupakan faktor utama dalam meningkatan

kemampuan kota. Dalam perencanaan suatu wilayah atau perencanaan kota,

masalah transportasi sudah pasti tidak bisa diabaikan, karena mempunyai peran

yang sangat penting, yaitu :

• Pengendalian sistem lalu lintas

Dalam rencana pengendalian sistem lalu lintas, peran pelayanan angkutan

umum tidak bisa dihilangkan. Ciri khas yang dimiliki angkutan umum, yaitu

lintasan yang tetap dan dapat mengangkut banyak manusia sekaligus, sehingga

kebutuhan penggunaan jalan lebih tinggi karena disaat yang sama, luas jalan

dimanfaatkan banyak orang. Sehingga pengelolaan yang sudah baik dan dapat

menarik 14 orang untuk menggunakan angkutan umum dibandingkan

menggunakan kendaraan milik sendiri.

Page 4: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Umumeprints.umm.ac.id/42175/3/BAB II.pdf · 2018-12-18 · barang dan penumpang dari satu tempat untuk ke tempat yang lain. ... kebijakan mampu membangkitkan

9

• Melayani pentingnya perubahan masyarakat

Peran utama dari angkutan umum ialah melayani pentingnya perubahan

masyarakat dalam melaksanakan aktifitas, dari aktifitas kesehariannya berjarak

pendek maupun jarak menengah. Aspek lain yang mempengaruhi pelayanan dari

angkutan umum ialah peran dalam pengendalian sistem lalu lintas, hemat energi,

juga pengembangan suatu wilayah.

• Pengembangan suatu wilayah

Angkutan umum sangat berpengaruh dalam menopang hubungan sosial,

budaya dan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam ataupun sumber daya

manusia juga pemerataan suatu daerah dengan hasil-hasilnya, disupport dari

sistem perangkutan yang sudah memadai juga harus sesuai dengan situasi dan

kondisi ditempat.

• Menghemat energi

Mengelola angkutan umum pun berhubungan dengan menghemat

menggunakan BBM. Telah kita ketahui cadangan dari energi BBM di dunia ini

terbatas sekali, bahkan diperkirakan bisa habis dalam jangka waktu yang dekat

dan sudah ada upaya untuk tidak menggunakan sumber energi BBM. Maka, perlu

adanya peningkatan pelayanan dari angkutan umum, agar pelayanan dari angkutan

umum makin membaik dan bisa menggantikan peranan kendaraan milik sendiri

bagi perubahan masyarakat. Akibat kelanjutannya ialah menghemat pemakaian

BBM bagi angkutan umum. Jika kendaraan pribadi menggunakan BBM rata-rata

per hari sebanyak 10 liter, sama dengan 1.000 bh kendaraan dapat menghemat

rata-rata per hari sebanyak 10.000 liter.

2.4 Kebijakan Penentuan BOK

Biaya opersional kendaraan ialah biaya yang ekonomis terjadi karena

dioperasikannya satu kendaraan pada keadaan normal untuk mencapai tujuan

tertentu. Menurut Standart Dirjen Perhubungan Darat RI (2002), Biaya operasi

kendaraan terbagi atas 2, yaitu biaya langsung dan biaya tak langsung.

Warpani (2002), biaya operasinya kendaraan dihitung dalam biaya operasi

satuan dan dinyatakan dalam (Rp/ton-km) untuk angkutan barang dan (Rp/pnp-

Page 5: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Umumeprints.umm.ac.id/42175/3/BAB II.pdf · 2018-12-18 · barang dan penumpang dari satu tempat untuk ke tempat yang lain. ... kebijakan mampu membangkitkan

10

km) untuk angkutan penumpang. Perhitungan dihitung sedetail mungkin dengan

selalu mempertimbangkan berbagai banyak hal.

Biaya angkutan adalah biaya dari struktur biaya yang pada akhirnya

menjadi bagian produksi. Perusahaan harus cermat dalam menghitung biaya yang

akan dikeluarkan. Sebagai penyusun biaya penyedia angkutan umum yang

terbesar, biaya operasional kendaraan harus senantiasa dianalisis dari waktu ke

waktu. Hal ini menjaga kemungkinan yang dapat terjadi akibat perubahan faktor-

faktor yang mempengaruhi besarnya BOK.

Warpani (2002), berubahan ini dapat bersifat langsung misalnya

perubahan harga BBM karena keadaan mesin yang menurun, naiknya biaya

perawatan juga karena perubahan permukaan jalan dan sebagainya. Dengan

mengetahui perubahan BOK maka usaha untuk meminimalisirkan biaya operasi

kendaraan dapat dilakukan.

Tabel 2.1 Komponen Biaya Langsung dan Tidak Langsung

Sumber : Dirjen Pehubungan (2002)

Page 6: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Umumeprints.umm.ac.id/42175/3/BAB II.pdf · 2018-12-18 · barang dan penumpang dari satu tempat untuk ke tempat yang lain. ... kebijakan mampu membangkitkan

11

2.4.1 Biaya Langsung

Yaitu biaya yang berhubungan secara langsung dengan layanan/jasa yang

dimiliki, yaitu :

1. Biaya langsung (tetap)

a. Biaya Penyusutan Kendaraan

Penyusutan dari kendaraan dapat dihitung dengan metode garis lurus.

Kendaraan yang masih baru, dinilai melalui harga baru, meliputi BBN dan

tarif angkut, sedangkan kendaraan yang lama, kendaraan dinilai melalui harga

perolehan.

b. Biaya Bunga Modal Kendaraan

Page 7: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Umumeprints.umm.ac.id/42175/3/BAB II.pdf · 2018-12-18 · barang dan penumpang dari satu tempat untuk ke tempat yang lain. ... kebijakan mampu membangkitkan

12

c. Gaji Awak

Awak memperoleh perbandingan sebesar 1,2

d. STNK / pajak

Perpanjangan pajak dilakukan tiap 5 tahun sekali, tapi pembayaran pajak

dibayar per tahun dan dibayar berdasarkan peraturan yang berlaku.

e. Pemeriksaan kendaraan (KIR)

Menurut Perda kota Kupang No 03 (2005), biaya kir untuk angkot

sebesar Rp 80.000,-/tahun.

f. Asuransi untuk kendaraan

g. Biaya cuci mikrolet

2. Biaya langsung (tidak tetap)

a. Biaya BBM

Biaya ini dikeluarkan guna membeli bahan bakar, biaya ini berkaitan

dengan jarak tempuh per liter yang dipakai.

Page 8: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Umumeprints.umm.ac.id/42175/3/BAB II.pdf · 2018-12-18 · barang dan penumpang dari satu tempat untuk ke tempat yang lain. ... kebijakan mampu membangkitkan

13

BBM/thn dihitung dengan rumus :

b. Biaya pemakaian ban

Jumlah pemakaian ban sebanyak 4 ban.

c. Biaya servis kecil

Biaya servis kecil dikeluarkan guna membeli bahan seperti : oli mesin,

gemuk, minyak rem juga jasa dalam melakukan servis kecil. Perhitungan

masing-masing bahan adalah sebagai berikut :

d. Biaya oli mesin

Page 9: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Umumeprints.umm.ac.id/42175/3/BAB II.pdf · 2018-12-18 · barang dan penumpang dari satu tempat untuk ke tempat yang lain. ... kebijakan mampu membangkitkan

14

e. Biaya gemuk

f. Biaya minyak rem

g. Biaya total bahan servis kecil dihitung dengan rumus :

BTB/SK = BOM/SK + BG/SK + BMR/SK

Biaya servis kecil per km dapat dihitung dengan rumus :

BSK/km =

Biaya servis kecil per tahun dihitung dengan rumus :

BSK/th = BSK/km x Produksi kendaraan km/th

Dimana :

BSK/th = Biaya servis kecil per tahun

BSK/km = Biaya servis kecil per km

JSK = Jarak servis kecil

BTB/SK = Biaya total bahan per servis kecil

BUSK/SK = Biaya upah/jasa servis kecil per servis kecil

h. Biaya servis besar

Biaya servis besar adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan

seperti oli tranmisi, oli gardan, busi, platina, kondensor, filter oli serta

Page 10: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Umumeprints.umm.ac.id/42175/3/BAB II.pdf · 2018-12-18 · barang dan penumpang dari satu tempat untuk ke tempat yang lain. ... kebijakan mampu membangkitkan

15

jasa dalam melakukan servis besar. Perhitungan masing-masing bahan

adalah sebagai berikut :

i. Biaya oli gardan

Page 11: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Umumeprints.umm.ac.id/42175/3/BAB II.pdf · 2018-12-18 · barang dan penumpang dari satu tempat untuk ke tempat yang lain. ... kebijakan mampu membangkitkan

16

j. Biaya transmisi

k. Biaya platina

l. Biaya busi

m. Biaya kondensor

HK/Unit = Harga kondensor per unit

Page 12: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Umumeprints.umm.ac.id/42175/3/BAB II.pdf · 2018-12-18 · barang dan penumpang dari satu tempat untuk ke tempat yang lain. ... kebijakan mampu membangkitkan

17

n. Biaya filter oli

2.4.2 Biaya tak langsung

a. Biaya untuk pegawai lain dari awak kendaraan.

b. Biaya untuk pengelolaan.

c. Penyusutan untuk bangunan .

d. Penyusutan untuk bengkel.

e. Penyusutan untuk alat-alat kantor.

f. Penyusutan untuk sarana bengkel.

g. Biaya untuk administrasi kantor.

h. Biaya untuk perawatan kantor.

i. Biaya untuk perawatan bengkel.

j. Biaya untuk listrik dan air.

k. Biaya telepon.

l. Biaya unutk perjalanan dinas lain dari awak kendaraan.

m. Biaya pajak untuk perusahaan.

n. Biaya izin lintas jalur (trayek).

o. Berdasarkan Perda Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang No. 14 (1998)

biaya ijin trayek untuk angkot sebesar Rp.50.000,00,-/tahun.

p. Izin usaha.

q. Biaya pemasaran.

2.4.3 Perhitungan total BOK

Dengan diketahui jumlah BOK yang langsung dan BOK yang tak

langsung diatas, maka perkiraan total BOK untuk masing-masing sampel dihitung

Page 13: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Umumeprints.umm.ac.id/42175/3/BAB II.pdf · 2018-12-18 · barang dan penumpang dari satu tempat untuk ke tempat yang lain. ... kebijakan mampu membangkitkan

18

menggunakan rumus :

2.5 Tarif Angkutan Umum

2.5.1 Pengertian Tarif

Tarif ialah biaya yang dikeluarkan oleh penumpang angkutan umum /ton

atau pnp/km. Pemberlakuan tarif bertujuan untuk terciptanya penggunaan sarana

dan prasarana angkutan secara optimal dengan selalu memutuskan baik-baik lintas

yang bersangkutan. Untuk menjaga pengguna jasa, pemerintah juga menetapkan

batas atas dan batas bawah.

Menurut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam mempertimbangkan

penetapan tarif angkutan ada 3 pihak yang harus terlibat, sebagai berikut :

• Orang yang mengelola jasa angkutan sebagai golongan yang mengharapkan

tarif dapat sesuai dengan pelayanan yang diberikan.

• Penumpang sebagai golongan yang mengeluarkan tarif, juga dengan harapan

mendapatkan layanan yang baik, pantas dan nyaman.

• Pemerintah sebagai golongan yang menetapkan tarif resmi juga sebagai

pengontrol yang menyetimbangkan kepenting pengguna dan pengelola, tidak

dengan mengecualikan pendapatan asli daerah dari bagian transportasi.

Tarif angkutan ialah biaya untuk para pemakai jasa yang telah ditetapkan

oleh pemerintah secara resmi. Pembebanan tarif dapat dihitung menurut

kemampuan transportas. Jenis-jenis tarif yang berlaku dapat digolongkan sebagai

Page 14: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Umumeprints.umm.ac.id/42175/3/BAB II.pdf · 2018-12-18 · barang dan penumpang dari satu tempat untuk ke tempat yang lain. ... kebijakan mampu membangkitkan

19

berikut :

• Tarif berdasarkan trayek

Menurut pemanfaatan operasional dari moda transport yang dioperasikan

dengan memperhitungkan jarak tempuh oleh moda transport tersebut

(km/miles).

• Tarif di satu tempat (lokal)

Tarif ini berlaku di dalam satu daerah yang tertentu.

• Tarif bersangkutan (diferensial)

Dimana tarif angkutan diperoleh dari beda tinggi tarif menurut jarak, berat

angkut, kecepatan atau sifat yang diangkut.

• Tarif peti kemas

Tarif ini digunakan untuk memuat kotak dibelakang truk dan mempunyai

ukuran kotak yang dimuat yaitu 6 m atau 12 m dari tempat pengiriman ke

tujuan pengiriman.

2.5.2 Kebijakan Tarif

Warpani (2002), kebijakan tarif dapat dilihat sebagai kebijakan beberapa

sisi, satu sisi bisa dilihat sebagai alat yang mengendalikan lalu lintas, disisi lain

dapat berarti alat guna mendorong masyarakat agar mengunakan kendaraan umum

dan meminimalisir pengunaan kendaraan pribadi, dan sisi yang lainnya bisa

dipakai untuk menujukan perkembangan suatu wilayah juga kota.

Prinsip-prinsip dasar dari kebijaksanaan menetapkan tarif jasa meliputi 3

aspek pertimbangan, yaitu :

• Operator yang menyediakan jasa, yang mana mempertimbangkan keuangan

dengan pendekatan kepada faktor yang terkait dengan menghitung biaya dari

setiap jenis layanan/jasa maupun nilai jasa yang dihasilkan juga penggunaan

dari teknologi.

• Masyarakat yang menggunakan jasa, yang mana mempertimbangkan kedaan

sosial dan ekonomi dengan pendekatan kepada daya beli masyarakat dengan

menghitung kemampuan membayar juga kemauan membayar.

• Pemerintah sebagai pengontrol, yang mana mempertimbangkan kebijakan

nasional dan lebih menekankan kepada keseimbangan nasional, tetapi dengan

Page 15: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Umumeprints.umm.ac.id/42175/3/BAB II.pdf · 2018-12-18 · barang dan penumpang dari satu tempat untuk ke tempat yang lain. ... kebijakan mampu membangkitkan

20

menghitung pencapaian sumber daya alokasi yang optimal juga dengan

memperhatikan kriteria dalam menjalankan sesuatu dan kriteria pemerataan

dalam pembangunan, serta dijaga tingkat pelayanan dalam meningkatkan

kemampuan kerja pelayanan jasa.

2.5.3 Sistem Penetapan Tarif

Warpani (2002), penetapan tarif untuk angkutan pada dasarnya atas biaya

operasi jasa angkutan, meliputi : biaya tetap, yaitu biaya yang tidak

mempengaruhi kegiatan pengoperasian kendaraan. Penyedia angkutan selalu ingin

berlakukan tarif setinggi-tinggi mungkin dengan tujuan mempercepat uang modal

kembali, sedangkan penguna jasa selalu ingin tarif yang serendah mungkin.

Dalam langkah mempertemukan kedua kepentingan ini, maka tarif angkutan

umum tertentu ditetapkan oleh pemerintah.

Penentuan tarif beberapa macam jasa angkutan harus sesuai kesepakatan

antara penguna jasa dengan penyedia jasa. Dalam masa tertentu, pemerintah dapat

menetapkan tarif khusus, yaitu biaya tambahan yang wajib dikeluarkan oleh

penumpang. Penetapan tarif jasa angkutan dilakukan menggunakan 3 cara, yaitu :

• Penetapan tarif menurut pembuatan jasa angkutan kota.

Penetapan ini menurut biaya pembuatan jasa angkutan kota ditambah dengan

keuntungan yang pantas bagi hal lanjutan dan pengembangan orang yang

mengelola jasa angkutan kota. Tarif yang ditetapkan menurut sistem ini

dikatakan sebgai tarif minimum, dimana orang yang mengelola jasa angkutan

kota tidak akan menawarkan lagi untuk tarif jasa pelayanannya lebih rendah

dari tarif tersebut. Sistem ini digunakan sesudah menghitung BOK (biaya

langsung dan biaya tak langsung) dimana sudah termasuk laba.

• Penetapan tarif menurut nilai jasa angkutan kota.

Penetapan menurut nilai yang bisa diberikan jasa pelayanan angkutan kota,

dengan tertuju pada mutu tingkat pelayanan angkutan dan kepuasan

penumpang seperti : ketertiban dan kenyamanan. Penetapan tarif ini biasanya

dikatakan sebagai tarif maksimum.

• Penetapan tarif menurut jenis layanan apa yang diberikan jasa angkutan kota.

Penetapan tarif menurut hal tersebut terletak diantara tarif maks dan tarif

Page 16: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Umumeprints.umm.ac.id/42175/3/BAB II.pdf · 2018-12-18 · barang dan penumpang dari satu tempat untuk ke tempat yang lain. ... kebijakan mampu membangkitkan

21

minim. Dengan mementingkan usaha untuk menutup semua variabel seperti :

mutu dan biaya yang muncul dari pelayanan jasa angkutan tersebut.

Beberapa jenis tarif yang biasanya dipakai dalam angkutan di daerah

perkotaan, yaitu :

• Tarif yang seragam

Tarif seragam dikenakan seragam terhadap penumpang yang berkaitan

tanpa memperhatikan jarak tempuh. Tarif dengan jenis ini lebih cocok bagi

trayek di daerah perkotaan, dikarenakan pembayaran yang cepat, mudah dalam

mengumpulkan ongkos dalam kendaraan. Adapun kelemahan yang dimiliki,

yaitu apabila digunakan untuk trayek yang sangat panjang, maka keinginan

panjang perjalanan rata-rata akan menjadi lebih panjang.

• Tarif menurut jarak

Tarif yang ini disebut tarif pos, karena ditentukan menurut jarak tempuh,

yaitu tarif didapat dari hasil perkalian jarak tempuh perjalanan dikalikan

dengan harga satuan/km.

• Tarif menurut zona

Tarif ini ialah penyederhanaan dari tarif secara bertahap dimana suatu

daerah pelayanan pengangkutan dipilah menjadi beberapa bagian. Biasanya

pusat kota sebagai bagian paling dalam. Kerugian menurut zona ini ialah

penumpang yang cuma melakukan perjalanan pendek di dalam 2 zona yang

berdekatan dan membayar tarif untuk 2 zona, sebaliknya tarif akan menjadi

murah apabila perjalanan panjang tapi dilakukan di dalam 1 zona saja.

• Tarif menurut waktu

Unsur penetapan tarif jenis ini ialah waktu contoh 30 menit, 1 jam, 1,5 jam

seterusnya. Dengan penetapan tarif ini meskipun seseorang beralih moda

selama dalam waktu yang ada pada tiket, maka yang terlibat tidak usah

membayar lagi.

Page 17: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Umumeprints.umm.ac.id/42175/3/BAB II.pdf · 2018-12-18 · barang dan penumpang dari satu tempat untuk ke tempat yang lain. ... kebijakan mampu membangkitkan

22

2.5.4 Perhitungan tarif menurut jumlah penumpang aktual

a) Perhitungan tarif menurut jumlah penumpang aktual, yaitu :

b) Perhitungan tarif pnp umum dan pelajar menurut jumlah penumpang aktual

Untuk perhitungan tarif pelajar dipakai y = 60% x tarif umum. Perhitungan

tarif penumpang umum dan pelajar, yaitu :

2.5.5 Perhitungan tarif menurut jumlah penumpang 70%

a) Perhitungan tarif menurut jumlah penumpang 70% dimana kapasitas angkut

dikali 70%, yaitu :

b) Perhitungan tarif pnp umum dan pelajar menurut jumlah penumpang 70%

Untuk perhitungan tarif pelajar dipakai y = 60% x tarif umum. Perhitungan

tarif penumpang umum dan pelajar, yaitu :

Page 18: BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Umumeprints.umm.ac.id/42175/3/BAB II.pdf · 2018-12-18 · barang dan penumpang dari satu tempat untuk ke tempat yang lain. ... kebijakan mampu membangkitkan

23