bab ii perjanjian dan transaksi e-commerce 2.1. …

Universitas Indonesia

10

BAB II

PERJANJIAN DAN TRANSAKSI E-COMMERCE

2.1. Perjanjian Pada Umumnya

Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari

istilah “Overeenkomst” dalam bahasa belanda atau “Agreement” dalam bahasa

Inggris.11 “Hukum Perjanjian” mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah

“Hukum Perikatan”. Jika dengan istilah “Hukum Perikatan” dimaksudkan untuk

mencakup semua bentuk perikatan dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUH Perdata), jadi termasuk ikatan hukum yang berasal dari

perjanjian dan ikatan hukum yang terbit dari undang-undang, maka dengan istilah

hukum “Hukum Perjanjian” hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang

ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.12

Selanjutnya dalam Black’s Law Dictionary dibedakan antara Agreement,

Contract dan Transaction.

Agreement is a concord of understanding and intention between two or more parties with respect to the upon relative rights and duties, of certain past or future fact or performance. Contract is an agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do a particular thing. Transaction consists of an act or agreement or several acts or agreement having some conection with each other,in which more than one person is concerned, and by which the legal relation of such person between themselves are altered. It is a border term than “contract”.13

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah

suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Prodjodikoro, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah

suatu perhubungan mengenai harta benda antara dua pihak, dimana salah satu

pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk

11 Munir Fuady, Hukum Kontrak: Dari sudut Pandang Hukum Bisnis, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 2. 12 Ibid. 13 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, (ST.Paul Minn: West Publishing, 1979).

Perlindungan hak..., Serena Claudia, FH UI, 2011.


11

tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan

janji tersebut.14

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang

berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

melaksanakan suatu hal.15

Menurut Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana

seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.16

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antar

dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat

hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah hukum

atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan.

Kesepakatan itu menimbulkan akibat hukum dan bila kesepakatan dilanggar,

maka akibat hukumnya si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.17

Definisi serupa tentang perjanjian diungkapkan oleh J. Satrio, yaitu

perjanjian adalah peristiwa yang menimbulkan akibat hukum dan berisi ketentuan

hak dan kewajiban antara dua pihak dengan perkataan lain perjanjian berisi

perikatan.18

Abdulkadir Muhammad mengungkapkan bahwa ketentuan Pasal 1313

KUH Perdata sebenarnya kurang begitu memuaskan, sehingga dalam Pasal 1313

tersebut terdapat kelemahan-kelemahan, yaitu:19

1. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini diketahui perumusan “satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata kerja

“mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua

belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”, jadi ada

konsensus antara pihak-pihak.

2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian

“perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa surat kuasa

14 Wiryono Prodjodikoro, Asas–asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Bale, 1979), hal. 9. 15 R.Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT.Intermessa, 1996), hal. 1. 16 Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, (Bandung,: Binacipta, 1999), hal. 77. 17 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1990), hal. 97. 18 J.Satrio, Hukum Perikatan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 15. 19 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 78.



12

(Zaakwaarneming), tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang

tidak mengandung suatu konsensus, seharusnya dipakai kata “persetujuan”.

3. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut

terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin

yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah

hubungan antara kreditur dan debitur dalam lapangan harta kekayaan saja.

Perjanjian yang dikehendaki oleh buku ketiga KUH Perdata sebenarnya

hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat

personal.

4. Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan pasal ini tidak disebutkan tujuan

mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas

untuk apa.

Menurut Setiawan, perlu diadakan perbaikan terhadap pengertian

persetujuan menurut KUH Perdata Pasal 1313, yaitu:20

1. Perbuatan hukum diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang

bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum

2. Menambah “perkataan” atau “saling mengikatkan dirinya”.

2.1.1 Asas-Asas Perjanjian

Asas dalam pengertian ini merupakan landasan di atas mana dibangun

tertib hukum. Asas-asas ini diperoleh melalui konstruksi yuridis, yaitu dengan

menganalisa data yang sifatnya nyata untuk kemudian mengambil sifat-sifatnya

yang umum atau abstrak. Secara garis besar terdapat beberapa asas penting yang

dikenal dalam hukum perjanjian, yaitu:21

1. Asas konsensualisme: suatu perjanjian lahir manakala telah terjadi

kesepakatan antara para pihak. Asas ini sangat erat hubungannya dengan

prinsip kebebasan dalam mengadakan perjanjian.

2. Asas kekuatan mengikat: terikatnya para pihak pada apa yang disepakati

dalam perjanjian dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki

oleh para pihak adalah sama halnya dengan kekuatan mengikat undang-

undang. 20 Setiawan, Op. Cit, hal.49 21 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 42.



13

3. Asas kepercayaan: seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak yang

lain harus dapat menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak

bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa

adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh

para pihak. Dengan kepercayaan ini kedua belah pihak mengikatkan dirinya

kepada perjanjian yang telah mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-

undang.

4. Asas persamaan hak: asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan

derajat, tidak ada perbedaan, masing-masing pihak wajib melihat adanya

persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu

sama lain.

5. Asas keseimbangan: asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk

memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas ini merupakan kelanjutan dari

asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan

prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk

melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dengan demikian kedudukan

kreditur yang kuat juga diimbangi dengan kewajiban untuk memperhatikan

itikad baik melaksanakan segala kewajibannya, sehingga kedudukan debitur

dan kreditur seimbang.

6. Asas moral: Asas ini sangat nampak dalam perikatan wajar, dimana suatu

perbuatan sukarela dari seorang tidak menimbulkan hak baginya untuk

menuntut kontraprestasi dari pihak debitur. Adapun faktor-faktor yang

memberi motifasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum

adalah berdasarkan pada aspek kesusilaan (moral) sebagai panggilan dari hati

nuraninya.

7. Asas kepatutan: asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang

berhubungan dengan isi perjanjian, dimana titik beratnya adalah mengenai

aspek keadilan dalam masyarakat.

8. Asas kebiasaan: suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang

diatur secara tegas, akan tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan

yang lazim diikuti.



14

9. Asas kepastian hukum: perjanjian sebagai suatu figur hukum harus

mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan

mengikatnya perjanjian tersebut, yaitu undang-undang bagi para pihak.

10. Asas kebebasan berkontrak: setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian

apa saja, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan

kesusilaan.

2.1.2 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan untuk sahnya perjanjian diperlukan

empat syarat, yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang

menunjukkan kehendak kedua belah pihak lawannya dengan tiada kesesatan

atau kekeliruan, paksaan atau penipuan. Menurut Pasal 1321 KUH Perdata

“tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan,

atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Dengan adanya kata

sepakat, maka perjanjian itu telah ada, mengikat kedua belah pihak dan dapat

dilaksanakan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk

membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak

cakap”. Menurut ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 1330 KUH Perdata),

bahwa semua orang cakap (berwenang) membuat perjanjian kecuali mereka

yang tergolong sebagai berikut:

a. Orang yang belum dewasa;

b. Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek

perjanjian. Jadi, suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu.

Beberapa persyaratan ditentukan dalam KUH Perdata terhadap obyek tertentu

dari suatu perjanjian, khususnya jika obyek kontrak tersebut berupa barang,

sebagai berikut:



15

a. Benda yang merupakan obyek kontrak tersebut haruslah barang yang

dapat diperdagangkan (Pasal 1332).

b. Pada saat kontrak dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan

jenisnya (Pasal 1333 ayat (1)).

c. Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu, asal saja jumlah tersebut

kemudian dapat ditentukan atau dihitung (Pasal 1333 ayat (2))

d. Barang tersebut dapat juga barang yang baru akan ada dikemudian hari

(Pasal 1334 ayat (1)).

e. Tetapi tidak dapat dibuat kontrak terhadap barang yang masih ada dalam

warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 ayat (2))

4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat terakhir untuk sahnya perjanjian.

Menurut KUH Perdata, Pasal 1335, disebutkan bahwa “suatu perjanjian tanpa

sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang,

tidak mempunyai kekuatan”. Pengertian sebab yang halal menurut Pasal 1337

KUH Perdata, adalah:

a. Sebab yang tidak terlarang atau bertentangan dengan undang-undang

b. Sebab yang sesuai dengan kesusilaan

c. Sebab yang sesuai dengan ketertiban umum.

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang tersebut dalam Pasal

1320 KUH Perdata, dimana jika tidak dipenuhinya dua syarat pertama, yaitu

syarat sepakat antar kedua belah pihak dan kecakapan, akan berakibat perjanjian

dapat dibatalkan.

Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap

atau pihak yang memberikan sepakatnya tidak secara bebas. Jadi, perjanjian yang

telah dibuat itu mengikat juga selama tidak dibatalkan atas permintaan pihak yang

berhak meminta pembatalan tersebut. Dengan demikian, nasib suatu perjanjian

seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak yang

mentaatinya. Dua syarat pertama dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebut syarat

subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan

perjanjian.



16

Sedangkan, jika tidak dipenuhinya salah satu dari dua syarat terakhir

dalam Pasal 1320, yaitu syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal, maka

perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah

dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para

pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan

hukum adalah gagal. Dua syarat terakhir ini disebut syarat obyektif, karena

berkaitan langsung dengan obyek perjanjian.

Dalam sistem Anglo Saxon, suatu metode analisis yang biasanya

digunakan untuk menguji adanya a meeting of minds dari para pihak adalah teori

atau metode penawaran dan penerimaan (offer and acceptance). Penawaran (offer)

adalah suatu komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang menawarkan sesuatu

(offeror) dengan pihak yang ditawarkan sesuatu (offeree), dimana rangkaian kata-

kata atau tindakan yang dilakukan sedemikian rupa dan memadai, sehingga dapat

membentuk suatu perjanjian dengan adanya faktor penerimaan, sebagaimana

dikatakan oleh Michael Chissik:22

“When a person makes an offer, he/she is expressing a desire to enter into

a contract (based on specified terms and conditions) on the understanding that if

the other party accepts it, the agreement will legally binding. Offers can be made

using virtually any form of communication – by post, fax, telex, telephone, by e-

mail and the World Wide Web.”

Untuk melindungi diri mereka sendiri, merchant/penjual harus dapat

membedakan antara offer (penawaran) dan invitation to treat (undangan untuk

masuk ke dalam suatu kontrak). Invitation to treat adalah suatu iklan dimana

merchant/penjual mempromosikan produk yang mereka jual, tetapi bukan offer

atas produk yang dimaksud. Contohnya, hukum Inggris menyatakan bahwa

pemajangan atas produk-produk dan harga produk tersebut merupakan invitation

to treat. Ketika konsumen mendekati loket toko, hal tersebut merupakan offer

untuk membeli, bukan acceptance (penerimaan) atas offer. Toko kemudian

mempunyai pilihan untuk menerima offer konsumen tersebut dan membuat suatu

perjanjian atau menolaknya. Setelah offer dibuat, pihak yang ditawarkan

menerima, maka terbentuklah suatu kontrak. 22 Michael Chissick dan Alistair Kelman, Electronic Commerce: Law and Practice, (London: Sweet & Maxwell Limited, 2002), hal. 81.



17

Acceptance (penerimaan) adalah suatu komunikasi yang dilakukan oleh

pihak yang ditawarkan sesuatu (offeree) kepada pihak yang menawarkan sesuatu

(offeror) dimana rangkaian kata-kata atau tindakan yang dilakukan secara objektif

dapat diterjemahkan atau diartikan membuktikan adanya maksud untuk

menyetujui offer yang sebelumnya diajukan kepada pihak yang ditawarkan

(offeree).

Michael Chissick menambahkan bahwa:

“Acceptance is the unconditional agreement to the presented offer. It

cannot be a message merely notifying the offeror that the offer has been received;

nor can it involve a change of terms, as this amounts to a counter-offer. Unless

explicitly specified in the offer, acceptances can generally be made via any

communication method that is “reasonable” in the circumstances.”23

Kecepatan (speed) dan reabilitas (reability) atas suatu metode adalah yang

menentukan apa yang disebut dengan “reasonable”. Contoh, penerimaan melalui

pos atas suatu penawaran yang diajukan melalui e-mail dapat dikatakan tidak

reasonable. Pada umumnya, menerima suatu penawaran melalui media yang sama

(atau dengan menggunakan metode yang lebih cepat dan lebih terpercaya) sudah

cukup untuk dikatakan reasonable, kecuali ketentuan dalam offer menentukan

suatu metode tertentu.

2.1.3 Unsur-Unsur Perjanjian

Kalau suatu perjanjian diamati dan diurakan unsur-unsur yang ada

didalamnya, maka unsur-unsur yang ada di sana dapat kita kelompok-

kelompokkan dalam beberapa kelompok sebagai berikut:24

1. Unsur Essensialia

Essensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu

perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak

mungkin ada. Contohnya: “Sebab yang halal” merupakan unsur essensialia

untuk adanya perjanjian. Dalam perjanjian jual-beli, harga dan barang yang

disepakati kedua belah pihak harus ada.

23 Ibid., hal. 85. 24 J.Satrio, Op. Cit., hal. 57.



18

2. Unsur Naturalia

Naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur tetapi oleh

para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsur tersebut oleh undang-

undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah (regeland/aanvullend

recht). Contohnya: kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan

(Pasal 1476) dan untuk menjamin/vrijwaren (Pasal 1491) dapat disimpangi

atas kesepakatan kedua belah pihak.

3. Unsur Accidentalia

Accidentalia adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak,

undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Contoh: di dalam

perjanjian jual beli benda-benda pelengkap tertentu bisa dikecualikan.

2.1.4 Akibat Hukum Perjanjian

Sebuah perjanjian yang dibuat secara sah (sesuai yang disebutkan dalam

undang-undang) membawa konsekuensi yuridis tertentu bagi para pihak yang

melakukannya. Konsekuensi yuridis tersebut timbul sebagai akibat dari adanya

kesepakatan yang dituangkan dalam klausula perjanjian.

J.Satrio menyebutkan ada empat akibat hukum yang timbul dari suatu

perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu:25

1. Perjanjian mengikat para pihak sebagai undang- undang

Di dalam KUH Perdata Pasal 1338 menyebutkan “semua perjanjian yang

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya”. Kata “secara sah” berarti memenuhi semua syarat-syarat yang

ditentukan oleh undang undang sedangkan kata “berlaku sebagai undang-

undang” berarti mengikat para pihak yang membuatnya. Jadi, dalam hal ini

para pihak dengan membuat perjanjian seolah-olah membuat undang-undang

bagi mereka sendiri.

2. Asas “Janji itu mengikat”

Janji itu mengikat berarti keterkaitan para pihak dengan isi perjanjian yang

dibuat oleh para pihak tersebut. Jadi, dalam hal ini sebenarnya para pihak

25 J.Satrio, Ibid., hal.141



19

terikat pada janjinya sendiri, janji yang diberikan kepada pihak lain dalam

perjanjian.

3. Asas kebebasan berkontrak

Berdasarkan Pasal 1320 Jo Pasal 1338 orang bebas untuk melakukan

perjanjian, mengatur sendiri isi perjanjian yang akan mengikat pembuatnya.

Bahkan orang dapat memperjanjikan bahwa ia tidak bertanggungjawab

terhadap kerugian yag timbul karena kelalaiannya atau bertanggungjawab

samapai batas-batas tertentu saja. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa para pihak

sendirilah yang menentukan, apakah mereka mau terikat dalam suatu

perjanjian atau tidak dan samapi sejauh mana mereka hendak terikat pada

perjanjian tersebut sebab pada akhirnya mereka sendirilah yang akan

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan isi perjanjian.

4. Perjanjian tak dapat dibatalkan secara sepihak

Perjanjian yang telah dibuat secara sah sesuai undang-undang tidak dapat

dibatalkan secara sepihak. Secara sepihak di sini berarti tanpa kesepakatan

pihak lainya. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa perjanjian dapat dibatalkan

atas persetujuan dari kedua belah pihak.

Jika dihubungkan dengan Pasal 1338 dimana ada unsur “dibuat secara

sah” dan “mengikat sebagai undang-undang” berarti perjanjian tersebut memenuhi

semua syarat yang ditentukan oleh undang-undang Pasal 1320 dan tidak bisa

dibatalkan secara sepihak karena dibuat secara sah.

2.1.5 Tinjauan Mengenai Perjanjian Baku

Pada dasarnya suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan

berkontrak diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan

kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi

terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi diantara mereka. Namun,

dewasa ini ada kecenderungan bahwa banyak perjanjian dalam transaksi bisnis

yang terjadi dilakukan bukan melalui suatu proses negosiasi yang seimbang

diantara para pihak melainkan pihak yang satu telah menyiapkan suatu syarat

baku pada suatu formulir perjanjian dan pihak yang lain tinggal menyetujuinya

saja. Perjanjian yang demikian ini disebut perjanjian baku atau standar.



20

E.H.Hondius mendefinisikan perjanjian baku sebagai konsep perjanjian

tertulis yang disusun tanpa membedakan isinya, serta pada umumnya dituangkan

dalam perjanjian-perjanjian yang tidak terbatas jumlahnya, namun sifatnya

tertentu.26

Mariam Darus Badrulzaman mendefinisikannya sebagai perjanjian yang

didalamnya dibakukan syarat eksenorasi dan dituangkan dalam bentuk formulir,

dengan ciri-ciri sebagai berikut:27

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat

dari debitur;

2. Debitur sama sekali tidak menentukan isi perjanjian;

3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu;

4. Bentuknya tertulis;

5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individu.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, perjanjian baku adalah perjanjian yang

hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak

yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau

meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya

menyangkut jenis, harga, warna, jumlah, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya

yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.28

Dari pemahaman terhadap uraian dan beberapa definisi tersebut diatas,

dapatlah disimpulkan lebih lanjut karakteristik utama kontrak standar, yaitu

bahwa kontrak-kontrak semacam itu:29

1. Dibuat agar suatu industri atau bisnis dapat melayani transaksi-transaksi

tertentu secara efisien, khususnya untuk digunakan dalam aktivitas

transaksional yang diperkirakan akan berfrekuensi tinggi;

2. Dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang cepat bagi pembuatnya

dan/atau pihak-pihak yang akan mengikatkan diri didalamnya;

26 Mariam Darus Badrulzaman, Op. Cit., hal. 45. 27 Ibid., hal. 50. 28 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 66. 29 Laboratorium Hukum FH UNPAD, Keterampilan Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 182.



21

3. Demi pelayanan yang cepat, sebagian besar atau seluruh persyaratan

didalamnya atau ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis dan dipersiapkan

untuk dapat digandakan dan ditawarkan dalam jumlah yang sesuai dengan

kebutuhan;

4. Biasanya isi dan persyaratan distandarisasi atau dirumuskan terlebih dahulu

secara sepihak oleh pihak yang langsung berkepentingan dalam memasarkan

produk barang atau layanan jasa tertentu kepada masyarakat;

5. Dibuat untuk ditawarkan kepada publik secara massal dan tidak

memperhatikan kondisi dan/atau kebutuhan-kebutuhan khusus dari setiap

konsumen dan karena itu pihak konsumen hanya perlu menyetujui atau

menolak sama sekali seluruh persyaratan yang ditawarkan.

Hal ini umumnya menyebabkan posisi tawar pihak konsumen di dalam

kontrak-kontrak standar pada umumnya tidak lagi sederajat dengan produsen atau

penjual. Konsumen hanya dapat menerima atau menolak isi kontrak secara utuh

atau secara keseluruhan (take it or leave it).

Penggunaan perjanjian baku dalam kehidupan kita dan khususnya di dunia

bisnis sudah lazim, namun, penggunaan perjanjian baku ini bukan tanpa masalah

hukum apabila dihubungkan dengan keempat syarat sahnya perjanjian yang salah

satunya adalah “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” serta hubungannya

dengan asas kebebasan berkontrak. Permasalahan kemudian muncul apakah kata

sepakat dan asas kebebasan berkontrak yang merupakan dasar perjanjian masih

dipenuhi dalam perjanjian baku.

Sluijter dalam karangannya “De Standaard Contrac de Grenzen van de

Partuculiere Wetgever” menyatakan bahwa perjanjian baku bukanlah perjanjian,

sebab kedudukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk

undang-undang swasta (Legio aticuliere wetgever). Syarat-syarat yang ditentukan

pengusaha di dalam perjanjian itu adalah undang-undang bukan perjanjian.30

Pitlo mengatakannya sebagai perjanjian paksa (dwang contract), walaupun

secara teoritis yuridis perjanjian baku tidak memenuhi ketentuan undang-undang

30 Amrul Partomuan Pohan, Penggunaan Kontrak Baku (Standard Contract) dalam Praktek Bisnis di Indonesia, dimuat dalam majalah hukum nasional, (Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, 1994), hal. 64.



22

dan oleh beberapa ahli hukum ditolak, namun kenyataanya kebutuhan masyarakat

berjalan dalam arahyang berlawanan dengan keinginan hukum.31

Stein mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat

bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya

kemauan dan lepercayaan (fictie van will en verthouwen) yang membangkitkan

kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur

menerima perjanjian itu berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian itu.32

Asser Rutten mengatakan pula bahwa setiap orang yang menandatangani

perjanjian bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada

orang yang membubuhkan tanda tangan pada suatu formulir perjanjian baku,

tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan

mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditanda tangani. Tidak mungkin

seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.33

Hondius dalam desertasinya mempertahankan bahwa perjanjian baku

mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan “kebiasaan” (gebruik) yang berlaku

di lingkungan masyarakat dan lalulintas perdagangan.34

Adapun yang dikemukakan oleh Stein, Asser dan Hondius menurut

Mariam Darus Badrulzaman, sebagai alasan untuk menerima perjanjian baku,

motivasinya tidak lain adalah menunjukkan bahwa hukum berfungsi untuk

melayani kebutuhan masyarakat dan bukan sebaliknya.35

Persoalan ini berkenaan dengan banyak digunakannya perjanjian baku di

dunia bisnis, yaitu mengenai pencantuman klausul eksenorasi. Klausul eksenorasi

adalah syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggung jawab

terhadap akibat yang merugikan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian.

Menurut Abdulkadir Muhammad, klausula eksenorasi mempunyai tujuan

utama yaitu mencegah pihak konsumen merugikan kepentingan pengusaha karena

dalam hubungan ekonomi dikatakan bahwa pembeli adalah raja, sebagai raja

konsumen dapat berbuat semaunya sehingga merugikan pengusaha. Pengusaha 31 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (Standard) Perkembangan di Indonesia, dimuat dalam beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 105. 32 Ibid., hal. 106. 33 Ibid. 34 Ibid. 35 Ibid.



23

mencoba menghindari kemungkinan timbulnya kerugian dengan menciptakan

syarat baku yang disebut eksenorasi.36

1. Tinjauan mengenai syarat sahnya perjanjian

2. Akibat hukum dari perjanjian yang dilakukan

Menurut Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Semua

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan

kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh

undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jadi,

berdasarkan pasal tersebut, akibat hukum dari suatu perjanjian yang dibuat secara

sah adalah perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah

pihak.

2.2 Pengertian Perjanjian Jual Beli

Untuk mengetahui pengertian perjanjian jual beli ada baiknya dilihat Pasal

1457 KUH Perdata yang menentukan “Jual beli adalah suatu persetujuan yang

mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (zaak) dan

pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar

harga”.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan “Jual beli adalah suatu persetujuan

dimana suatu pihak mengikat diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang, dan

pihak lain berwajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua”.37

Wolmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan “jual beli

adalah pihak yang satu penjual (verkopen) mengikat diri kepada pihak lainnya

pembeli (loper) untuk memindahkan tangankan suatu benda dalam eigendom

dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah

tertentu, berwujud uang”.38

Menurut hukum adat Indonesia, yang dinamakan jual beli, bukanlah

persetujuan belaka yang berada di antara kedua belah pihak, tetapi adalah suatu

36 Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 20. 37 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, (Bandung, 1991), hal. 17. 38 R.M. Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, (Bandung, 1996), hal. 14.



24

penyerahan barang oleh si penjual kepada si pembeli dengan maksud

memindahkan hak milik atas barang itu dengan syarat pembayaran harga tertentu,

berupa uang oleh pembeli kepada penjual. Dengan demikian, dalam hukum adat,

setiap hubungan jual beli tidak mengikat kepada asas atau sistem obligator atau

sistem/asas yang lainnya.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa dalam hukum adat ada juga

persetujuan antara kedua belah pihak yang berupa mufakat tentang maksud untuk

memindahkan hak milik dari tangan penjual ke tangan pembeli dan pembayaran

harga pembeli oleh pembeli kepada penjual, tetapi persetujuan itu hanya bersifat

pendahuluan untuk suatu perbuatan hukum tertentu yaitu berupa penyerahan tadi.

Selama penyerahan barang belum terjadi, maka belum ada jual beli.

Tentang perjanjian jual beli, dianggap sudah berlangsung antara pihak

penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang

keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan

dan harganya belum dibayarkan (Pasal 1458 KUH Perdata). Jual beli tiada lain

dari persesuaian kehendak (wis overeensteeming) antara penjual dan pembeli

mengenai barang dan harga. Barang dan hargalah yang menjadi essensial

perjanjian jual beli. Tanpa ada barang yang hendak dijual, tidak mungkin terjadi

jual beli. Sebaliknya jika barang objek jual beli tidak dibayar dengan sesuatu

harga, jual beli dianggap tidak ada.

Cara dan terbentuknya perjanjian jual beli, bisa terjadi secara

openbar/terbuka, seperti yang terjadi pada penjualan atas dasar eksekutorial atau

yang disebut excutoriale verkoop. Penjualan eksekutorial mesti dilakukan melalui

lelang di muka umum oleh pejabat lelang, akan tetapi cara dan bentuk penjualan

eksekutorial yang bersifat umum ini, jarang sekali terjadi. Penjualan demikian

harus memerlukan keputusan pengadilan.

Dari pembahasan di atas dapat dipahami bahwa jual beli yang terjadi

dalam lalu lintas kehidupan masyarakat sehari-hari, adalah jual beli antara tangan

ke tangan, yakni jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa

campur tangan pihak resmi dan tidak perlu di muka umum. Bentuk jual belinya

pun, terutama jika objeknya barang-barang bergerak cukup dilakukan dengan

lisan, kecuali mengenai benda-benda tertentu, terutama mengenai objek benda-



25

benda tidak bergerak pada umumnya, selalu memerlukan bentuk akta jual beli.

Tujuan akta ini hanya sekedar mempelajari jual beli itu dengan keperluan

penyerahan yang kadang-kadang memerlukan penyerahan yuridis di samping

penyerahan nyata.

2.2.1 Kewajiban Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli

Tentang kewajiban penjual ini, pengaturannya dimulai dari Pasal 1427

KUH Perdata, yaitu jika pada saat penjualan, barang yang dijual sama sekali telah

musnah, maka pembelian adalah batal. Memang ketentuan ini menimbulkan

penafsiran yang seolah-olah merugikan penjual, akan tetapi, barangkali rasionya

terletak pada hakekat jual beli itu sendiri. Umumnya pada jual beli, pihak penjual

mempunyai kedudukan lebih kuat dibanding dengan kedudukan pembeli yang

lebih lemah. Jadi, penafsiran yang rncmbebankan kerugian pada penjual tentang

pengertian persetujuan yang kurang jelas atau yang mengandung pengertian

kembar, tidak bertentangan dengan ketertiban umum (openbare-orde).

Jika Pasal 1473 KUH Perdata tidak menyebut apa-apa yang menjadi

kewajiban pihak penjual, kewajiban itu baru dapat dijumpai pada pasal

berikutnya, yakni Pasal 1473 KUH Perdata. Pada pokoknya kewajiban penjual

menurut pasal tersebut terdiri dari dua, yaitu:

1. kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli,.

2. kewajiban penjual untuk memberi pertanggungan atau jaminan (vrijwaring)

bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang

berupa tuntutan maupun pembedaan.

Penyerahan barang dalam jual beli, merupakan tindakan pemindahan

barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Kalau pada

penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan yuridis (juridische levering) di

samping penyerahan nyata (eitel jke levering), agar pemilikan pembeli menjadi

sempurna, penjual harus menyelesaikan penyerahan tersebut (Pasal 1475 KUH

Perdata), misalnya penjualan rumah atau tanah. Penjual menyerahkan kepada

pembeli, baik secara nyata maupun secara yuridis, dengan jalan melakukan akte

balik nama (overschijving) dari nama penjual kepada nama pembeli, umumnya

terdapat pada penyerahan benda-benda tidak bergerak. Lain halnya dengan benda-



26

benda bergerak, penyerahannya sudah cukup sempurna dengan penyerahan nyata

saja (Pasal 612 KUH Perdata).

Mengenai ongkos penyerahan barang yang dijual, diatur dalam Pasal 1874

KUH Perdata yang menyatakan biaya penyerahan dipikul oleh si penjual,

sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli jika tidak telah

diperjanjikan sebaliknya. Namun demikian, kedua belah pihak dapat mengatur

lain di luar ketentuan yang disebut di atas, karena Pasal 1476 KUH Perdata itu

sendiri ada menegaskan, ketentuan pembayaran ongkos penyerahan yang

dimaksud Pasal 1476 KUH Perdata tersebut berlaku sepanjang para pihak penjual

dan pembeli tidak memperjanjikan lain. Bahkan dalam praktek sering ditemukan,

pembelilah yang menanggung ongkos penyerahan. Jika demikian halnya, sedikit

banyak harga penjualan akan lebih tinggi dari jika pembeli yang menanggung

ongkos penyerahan.

Adapun barang yang diserahkan harus dalam keadaan sebagaimana adanya

pada saat persetujuan dilakukan. Sejak saat terjadinya penjualan, segala hasil dan

buah yang timbul dari barang, menjadi kepunyaan pembeli (Pasal 1481 KUH

Perdata). Berarti sejak terjadinya persetujuan jual beli, pembeli berhak atas segala

hasil dan buah yang dihasilkan barang, sekalipun barang belum diserahkan kepada

pembeli. Hal ini erat sekali hubungannya yang dijual itu berupa suatu barang yang

sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggung si

pembeli meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak

menuntut harganya. Atas pembebanan resiko yang demikian, tentu pantas untuk

mensejajarkannya dengan kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh dari

benda tersebut sejak persetujuan jual beli diadakan, adalah pantas menjadi hak

pembeli sekalipun barangnya belum diserahkan, karena itu semua hasil atau buah

yang timbul sebelum saat penyerahan harus dipelihara dan diurus oleh penjual

sebagaimana layaknya seorang bapak yang berbudi baik.

2.2.2 Kewajiban Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli

Adapun kewajiban utama pembeli menurut Pasal 1513 KUH Perdata

berbunyi sebagai berikut: “kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga

pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan”.



27

Kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak

pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan

penyerahan barang. Jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga.

Itulah sebabnya Pasal 1513 KUH Perdata sebagai pasal yang menentukan

kewajiban pembeli dicantumkan sebagai pasal pertama, yang mengatur kewajiban

pembeli membayar harga barang yang dibeli. Oleh karena itu, sangat beralasan

sekali menganggap pembeli yang menolak melakukan pembayaran berarti telah

melakukan “perbuatan melawan hukum” (onrechtmaig).

Tempat dan saat pembayaran pada prinsipnya bersamaan dengan tempat

dan saat penyerahan barang. lnilah prinsip umum mengenai tempat dan saat

pembayaran. Tentu tempat dan saat pembayaran yang utama harus dilakukan di

tempat dan saat yang telah ditentukan dalam persetujun. Jika tempat dan saat

pembayaran tidak ditentukan dalam perjanjian, maka pembeli wajib melakukan

pembayaran di tempat dan saat dilakukan penyerahan barang.

Atas dasar aturan yang diuraikan, maka dapat dilihat:

a. Pembayaran barang generik harus dilakukan di tempat tinggal pembeli. Hal ini

sesuai dengan ketentuan, bahwa penyerahan atas barang generik dilakukan di

tempat tinggal/kediaman pembeli.

b. Pembayaran barang-barang tertentu dilakukan di tempat dimana barang

tertentu tadi terletak39 ataupun di tempat penjual. Hal ini sesuai dengan

ketentuan Pasal 1429 KUH Perdata, yang menentukan penyerahan atas

barang-barang tertentu harus dilakukan di tempat dimana barang tertentu

terletak ataupun di tempat kediaman penjualan.

Berdasarkan Pasal 1516 KUH Perdata, pembeli memiliki hak

menangguhkan/menunda pembayaran. Hak menangguhkan/menunda pembayaran

terjadi sebagai akibat gangguan (stornis) yang dialami oleh pembeli atas barang

yang dibelinya. Gangguan itu berupa gugatan/tuntutan berupa hak hipotik pihak

ketiga yang masih melekat pada barang, bisa juga berupa gabungan hak reklame

penjual semula oleh karena harganya belum dilunasi. Gangguan itu sedemikian

39 Sesuatu hal yang barangkali dikejar oleh ketentuan Pasal 1514 KUH Perdata, yang pembayaran harus dilakukan di tempat penyerahan barang, bertujuan agar pembayaran dan penyerahan barang yang dibeli, terjadi bersamaan dalam waktu yang sama, sehingga pembayaran dan penyerahan barang terjadi serentak pada tempat dan saat yang sama.



28

rupa sehingga pembeli benar-benar terganggu dalam menguasai dan memiliki

barang tersebut. Hak menunda pembayaran sengaja diberikan kepada pembeli

demi untuk memlindungi kepentingan pembeli atas kesewenangan penjual yang

tidak bertanggung jawab atas jaminan barang yang dijualnya. Oleh karena itu, hak

menangguhkan pembayaran akibat gangguan baru berakhir sampai ada kepastian

lenyapnya gangguan.

Dalam hal pembeli mengalami gangguan hanya sebagian saja tidak ada

diatur di dalam Pasal 1516 KUH Perdata, sehingga untuk mencari

penyelesaiannya atas kasus-kasus seperti itu, paling tepat pergunakan analogi

aturan yang dirumuskan pada Pasal 1500 KUH Perdata yang berbunyi “Jika yang

harus diserahkan hanya sebagian dari harganya, sedangkan bagian itu dalam

hubungan dengan keseluruhannya adalah sedemikian pentingnya, hingga si

pembeli seandainya bagian itu tidak ada takkan membeli barangnya, maka ia

dapat meminta pembatalan pembelinya”. Dengan demikian, jika yang terganggu

hanya sebahagian saja pembeli dapat memilih:

a. menuntut pembatalan jual beli,

b. jual beli berjalan terus, dan menangguhkan pembayaran hanya untuk sejumlah

harga bahagian yang terganggu saja.

2.2.3 Saat Terjadinya Perjanjian Jual Beli

Sifat konsensuil dari jual-beli dapat dilihat pada Pasal 1458 KUH Perdata,

yang mengatakan: “Jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak

seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun

barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. Jadi, dengan

lahirnya kata sepakat mata lahirlah perjanjian itu dan sekalian pada saat itu

menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu perjanjian jual-beli

dikatakan juga sebagai perjanjian konsensuil dan sering juga disebut perjanjian

obligatoir.

Kadang-kadang para pihak yang mengadakan perjanjian setelah lahimya

hak dan kewajiban menganggap dirinya sudah mempunyai status yang lain,

artinya sudah menganggap dirinya sebagai pemilik atas barang yang diperjanjikan

itu, sebenarnya belum, pembeli baru menjadi pemilik atas barang semenjak



29

diadakannya penyerahan atau sudah diadakan penyerahan. Mengenai penyerahan

hak milik ini, perlu diperhatikan barang-barang yang harus diserahkan, karena

penyerahan barang tidak bergerak berbeda dengan penyerahan barang yang

bergerak. Kalau barang bergerak penyerahannya cukup dilakukan penyerahan

secara nyata saja atau penyerahan dari tangan ke tangan atau penyerahan yang

menyebabkan seketika si pembeli menjadi pemilik barang. Penyerahan ini

dilakukan berdasarkan Pasal 612, 613 dan 616 KUH Perdata. Hal ini ditegaskan

pula dalam Pasal 1459 KUH Perdata, yang mengatakan hak milik atas barang

yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum

dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616 KUH Perdata.

Dalam Pasal 616 KUH Perdata dikatakan bahwa penyerahan atau

penunjukkan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan Pengumuman akan

akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620 KUH

Perdata. Supaya penyerahan itu sah, harus dipenuhi dua syarat :

1. Adanya alasan hal yang sah (titel)40

2. Orang yang dapat berbuat bebas atas barang itu.41

2.3 Transaksi E-Commerce

2.3.1 Pengertian E-Commerce

Bagi banyak kalangan e-commerce merupakan suatu terminologi baru

yang belum cukup dikenal. Masih banyak yang beranggapan bahwa e-commerce

ini sama dengan aktivitas jual beli alat-alat elektronik. Oleh karena itu, dalam bab

ini, penulis akan mencoba menjelaskan pengertian dari e-commerce tersebut.

Onno w. Purbo dan Aang Arif Wahyudi mencoba mengambarkan e-

commerce sebagai suatu cakupan yang luas mengenai teknologi, proses dan

praktik yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas sebagai

40 Titel adalah hubungan hukum yang mengakibatkan terjadinya penyerahan itu misalnya, jual-beli, pemberian hibah, tukar menukar. Kalau perjanjian ini tidak sah maka penyerahannya tidak sah pula, atau dianggap tidak ada pemindahan hak milik. 41 Orang yang dapat membuat bebas atas barang itu, yaitu orang yang berkewenangan penuh untuk memindah-tangankan barang itu atau orang yang diberi kuasa oleh si pemiliknya. Ini juga harus diperhatikan supaya penyerahannya itu sah.



30

sarana mekanisme transaksi. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti

melalui e-mail atau bisa melalui World Wibe Web.42

Secara umum David Baum, yang dikutip oleh Onno w. Purbo dan Aang

Arif Wahyudi “E-commerce is a dynamic set of technologies, applications, and

business process that link enterprieses, consumer and comunnities through

electronic transactions and the electronic exchange of goods, services and

information”. E-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi dan

proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu

melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa, dan informasi yang

dilakukan secara elektronik.43

Assosiation for Electronic Commerce secara sederhana mendefinisikan e-

commerce sebagai mekanisme bisnis secara elektrinis. CommerceNet, sebuah

konsorsium industri memberikan definisi lengkap yaitu penggunaan jaringan

komputer sebagai sarana penciptaan relasi bisnis. Tidak puas dengan definisi

tersebut, CommerceNet menambahkan bahwa di dalam e-commerce terjadi proses

pembelian dan penjualan jasa atau produk antara dua belah pihak melalui internet

atau pertukaran dan distribusi informasi antar dua pihak dalam satu perusahaan

dengan menggunakan internet. Sementara itu, Amir Hatman, dalam bukunya Net

Ready: Strategies for Success in the e-Conomy, secara lebih terperinci lagi

mendefinisikan ecommerce sebagai suatu mekanisme bisnis secara elektronis

yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan

menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara

dua institusi (Business to business) maupun antar institusi dan konsumen langsung

(Business to Consumer).44

Menurut ECEG-Australia (Electronic Commerce Expert Group)

“Electronic Commerce is a board concept that covers any commercial

transaction that is effected via electronic means and would include such means as

facsimile, telex, EDI, internet and telephone”.45 Berdasarkan pengertian dari

42 Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, Mengenal e-Commerce, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), hal. 1-2. 43 Ibid., hal. 2. 44 Sebagaimana dikutip oleh Richardus Eko Indrajit, E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2001), hal. 3. 45 www.law.gov.au/aghome/advisory/eceg/single.htm. diakses 10 april 2007



31

ECEG-Australia, e-commerce meliputi transaksi perdagangan melalui media

elektronik. Dalam arti kata, tidak hanya media internet yang dimaksud, tetapi juga

meliputi semua transaksi perdagangan melalui media elektronik lainnya seperti

faxsimile, telex, EDI dan telephone.

Julian Ding dalam bukunya E-Commerce : Law and Office mendefinisikan

ecommerce sebagai berikut : “ Electronic commerce or e-commerce as it is also

known is a commercial transaction between a vendor and purchase or parties in

similar contractual relationship for the supply of goods, services or acquisition of

“right”. This commercial transaction is executed or entered into electronic

medium )or digital medium) where the physical presence of parties is not required

and medium exist in a public network or sistem as opposed to private network

(closed sistem). The public netwirk sistem must consedered on open sistem (e.g

the internet or world wibe web). The transaction concluded regardless of nation

boundaries or local requairment”.46 Dalam pengertian ini, e-commerce

merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antar penjual dan pembeli

atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan

sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat

di dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan

pertemuan para pihak yang bertransaksi dan keberadaan media ini di dalam public

network atau sistem yang berlawanan dengan private network (sistem tertutup).

Lain halnya dengan Kosiur, mengungkapkan e-ecommerce bukan hanya

sebuah mekanisme penjualan barang atau jasa melalui medium internet tetapi

lebih pada transformasi bisnis yang mengubah cara-cara perusahaan dalam

melakukan aktivitas usahanya sehari-hari.47

Dari berbagai definisi yang ditawarkan dan dipergunakan oleh berbagai

kalangan, terdapat kesamaan dari masing-masing definisi tersebut. Kesamaan

tersebut memperlihatkan bahwa e-commerce mempunyai karakteristik sebagai

berikut:

1. Terjadinya transaksi antar dua belah pihak;

2. Adanya pertukaran barang, jasa atau informasi;

46 Julian Ding, E-Commerce:Law and Office, (Malaysia: Sweet and Maxwell Asia, 1999), hal. 25. 47 David Kosiur, Understanding Electronic Commerce, (Washington: Microsoft Press, 1997), hal. 24.



32

3. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme

perdagangan tersebut.

Dari karakteristik tersebut terlihat jelas bahwa pada dasarnya e-commerce

merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi,

dan secara signifikan mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan

lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan mekanisme dagang.

2.3.2 Pra-Kontrak dalam Transaksi Bisnis yang Menggunakan E-

Commerce

Pra kontrak dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce

biasanya akan didahului oleh penawaran jual, penawaran beli. Sebelum itu, dapat

saja terjadi penawaran secara online, misalnya melalui website48, situs internet

48 Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). Untuk menyediakan keberadaan sebuah website, maka harus tersedia unsur-unsur penunjangnya, adalah sebagai berikut: 1. Nama domain (Domain name/URL – Uniform Resource Locator)

Pengertian Nama domain atau biasa disebut dengan Domain Name atau URL adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website, atau dengan kata lain domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website pada dunia internet. Contoh : http://www.baliorange.net, http://www.detik.com Nama domain diperjualbelikan secara bebas di internet dengan status sewa tahunan. Nama domain sendiri mempunyai identifikasi ekstensi/akhiran sesuai dengan kepentingan dan lokasi keberadaan website tersebut. Contoh nama domain ber-ekstensi internasional adalah com, net, org, info, biz, name, ws. Contoh nama domain ber-ekstensi lokasi Negara Indonesia adalah co.id (untuk nama domain website perusahaan), ac.id (nama domain website pendidikan), go.id (nama domain website instansi pemerintah), or.id (nama domain website organisasi).

2 Rumah tempat website (web hosting) Pengertian Web Hosting dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam harddisk tempat menyimpan berbagai data, file-file, gambar dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di website. Besarnya data yang bisa dimasukkan tergantung dari besarnya web hosting yang disewa/dipunyai, semakin besar web hosting, semakin besar pula data yang dapat dimasukkan dan ditampilkan dalam website. Web Hosting juga diperoleh dengan menyewa. Besarnya hosting ditentukan ruangan harddisk dengan ukuran MB (Mega Byte) atau GB (Giga Byte). Lama penyewaan web hosting rata-rata dihitung per tahun. Penyewaan hosting dilakukan dari perusahaan-perusahaan penyewa web hosting yang banyak dijumpai, baik di Indonesia maupun luar negeri.

3. Bahasa Program (scripts program) Bahasa Program adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam website yang pada saat diakses. Jenis bahasa program sangat menentukan statis, dinamis atau interaktifnya sebuah website. Semakin banyak ragam bahasa program yang digunakan maka akan terlihat website semakin dinamis, dan interaktif serta terlihat bagus. Beragam bahasa program saat ini telah hadir untuk mendukung kualitas website. Jenis jenis bahasa program



33

atau melalui posting di mailing list dan news group atau melalui undangan para

customer melalui model business to business. Penawaran dalam hukum Indonesia

merupakan suatu “invitation to enter into a binding agreement”.49 Tawaran

merupakan suatu tawaran jika pihak lain menganggap atau memandangnya

sebagai suatu tawaran, suatu perbuatan seseorang beralasan bahwa perbuatan itu

sendiri sebagai ajakan untuk masuk kedalam suatu ikatan kontrak, maka hal ini

dapat dianggap sebagai suatu tawaran. Dalam transaksi bisnis yang menggunakan

e-commerce, khususnya jenis business to customer yang melakukan penawaran

adalah merchant atau produsen/penjual. Para merchant atau penjual tersebut

yang banyak dipakai para desainer website antara lain HTML, ASP, PHP, JSP, Java Scripts, Java applets dsb. Bahasa dasar yang dipakai setiap situs adalah HTML sedangkan PHP, ASP, JSP dan lainnya merupakan bahasa pendukung yang bertindak sebagai pengatur dinamis, dan interaktifnya situs. Bahasa program ASP, PHP, JSP atau lainnya bisa dibuat sendiri. Bahasa program ini biasanya digunakan untuk membangun portal berita, artikel, forum diskusi, buku tamu, anggota organisasi, email, mailing list dan lain sebagainya yang memerlukan update setiap saat.

4. Desain website Setelah melakukan penyewaan domain name dan web hosting serta penguasaan bahasa program (scripts program), unsur website yang penting dan utama adalah desain. Desain website menentukan kualitas dan keindahan sebuah website. Desain sangat berpengaruh kepada penilaian pengunjung akan bagus tidaknya sebuah website. Untuk membuat website biasanya dapat dilakukan sendiri atau menyewa jasa website designer. Saat ini sangat banyak jasa web designer, terutama di kota-kota besar. Perlu diketahui bahwa kualitas situs sangat ditentukan oleh kualitas designer. Semakin banyak penguasaan web designer tentang beragam program/software pendukung pembuatan situs maka akan dihasilkan situs yang semakin berkualitas, demikian pula sebaliknya. Jasa web designer ini yang umumnya memerlukan biaya yang tertinggi dari seluruh biaya pembangunan situs dan semuanya itu tergantung kualitas designer.

Keberadaan situs tidak ada gunanya dibangun tanpa dikunjungi atau dikenal oleh masyarakat atau pengunjung internet. Karena efektif tidaknya situs sangat tergantung dari besarnya pengunjung dan komentar yang masuk. Untuk mengenalkan situs kepada masyarakat memerlukan apa yang disebut publikasi atau promosi. Publikasi situs di masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan pamlet-pamlet, selebaran, baliho dan lain sebagainya tapi cara ini bisa dikatakan masih kurang efektif dan sangat terbatas. Cara yang biasanya dilakukan dan paling efektif dengan tak terbatas ruang atau waktu adalah publikasi langsung di internet melalui search engine (mesin pencari, spt : Yahoo, Google, Search Indonesia, dsb). Cara publikasi di search engine ada yang gratis dan ada pula yang membayar. Situs yang gratis biasanya terbatas dan cukup lama untuk bisa masuk dan dikenali di search engine terkenal seperti Yahoo atau Google. Cara efektif publikasi adalah dengan membayar, walaupun harus sedikit mengeluarkan akan tetapi situs cepat masuk ke search engine dan dikenal oleh pengunjung. Untuk mendukung kelanjutan dari situs diperlukan pemeliharaan setiap waktu sesuai yang diinginkan seperti penambahan informasi, berita, artikel, link, gambar atau lain sebagainya. Tanpa pemeliharaan yang baik situs akan terkesan membosankan atau monoton juga akan segera ditinggal pengunjung. Pemeliharaan situs dapat dilakukan per periode tertentu seperti tiap hari, tiap minggu atau tiap bulan sekali secara rutin atau secara periodik saja tergantung kebutuhan (tidak rutin). Pemeliharaan rutin biasanya dipakai oleh situs-situs berita, penyedia artikel, organisasi atau lembaga pemerintah. Sedangkan pemeliharaan periodik bisanya untuk situs-situs pribadi, penjualan/e-commerce, dan lain sebagainya. 49 Mariam Darus Badrulzaman, E-Commerce: Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis XII, hal. 33.



34

memanfaatkan website untuk menjajakan produk dan jasa pelayanan. Para penjual

ini menyediakan semacam storefront yang berisikan katalog produk dan

pelayanan yang diberikan dan para pembeli seperti berjalan-jalan di depan toko-

toko dan melihat-lihat barang-barang di dalam etalase. Keuntungannya melakukan

belanja di toko online ini adalah kita dapat melihat dan berbelanja kapan saja dan

dimana saja tanpa dibatasi oleh jarak lintas suatu daerah, kota, bahkan negara dan

jam buka serta tutup toko, dan kita juga tidak akan risih dengan penjaga toko yang

mengawasi kegiatan kita.

Dalam website tersebut biasanya ditampilkan barang-barang yang

ditawarkan, harganya, nilai rating atau poll otomatis tentang barang itu yang diisi

oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi tentang barang tersebut dan menu produk

lain yang berhubungan, dan penawaran tersebut terbuka bagi semua orang

sehingga semua orang yang tertarik dapat melakukan window shopping di toko-

toko online ini. Tawaran ini adalah pernyataan mengenai syarat-syarat yang

dikehendaki oleh penawar supaya mengikat, jika suatu tawaran diterima

sebagaimana adanya berarti persetujuan itu tercapai. Dalam transaksi bisnis yang

menggunakan e-commerce ini, suatu tawaran boleh dilakukan terhadap seseorang

tertentu dan hanya terbuka baginya untuk menerimanya. Selain itu tawaran juga

boleh diberikan dan hanya terbuka kepada kelompok dan dalam hal ini hanya

orang-orang yang tergabung dalam kelompok itu saja yang diperbolehkan untuk

menerima tawaran tersebut.

Akan tetapi yang harus menjadi perhatian terkait dengan penawaran dalam

transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce ini bahwa tidak semua tawaran

termasuk dalam tawaran yang membawa konsekuensi hukum. Berikut ini

beberapa kriteria tawaran yang tidak termasuk dalam arti hukum, yaitu:50

1. Ajakan untuk melayani semata-mata, dalam hal ini ada suatu indikasi bahwa

seseorang berkehendak untuk melakukan perundingan, akan tetapi tidak

berkehendak untuk terikat dengan syarat-syarat yang disebutkan, daftar

barang dagangan atau media dalam mengiklankan barang-barang untuk

dijual. Indikasi yang sama berlaku juga apabila usaha yang besar

mengundang para penawar untuk menyediakan barang-barang atau jasa-jasa, 50 SB. Marsh dan J. Soulsby, alih bahasa Abdulkadir Muhammad, Business Law (Hukum Perjanjian), (Bandung: Alumni, 2006), hal. 110.



35

misalnya suatu iklan perusahaan di website yang mengundang para penanam

modal untuk membeli saham-saham perusahaannya juga merupakan ajakan,

bukan suatu tawaran, sebab perusahaan itu masih dapat menolak membagikan

saham-sahamnya itu kepada mereka yang mengajukan permohonan untuk

memperolehnya.

2. Isapan jempol atau bualan semata-mata, dalam hal ini tidak seorang pun yang

akan memperhatikan secara serius, seperti merek yang tertera dalam paket

bahwa: “Merek X mencuci paling bersih”, tidak akan dianggap sebagai

tawaran tetap, akan tetapi dapat ditarik garis batas yang sempit antara bualan

semata-mata dan janji-janji yang akan diterima serius oleh orang awam.

Contohnya dalam kasus Carlil melawan Carbolic Smoke Ball Co (1893), para

tergugat mengiklankan bahwa mereka akan membayar €100, kepada setiap

orang yang terkena influenza setelah memakai bola-bola asap mereka, dan

bahwa sebagai bukti kejujuran, mereka telah menyediakan uang €100 pada

sebuah bank ternama. Ny. Carlil mengikuti petunjuk-petunjuk mereka, akan

tetapi masih terkena influenza, dan akibatnya Ny. Carlil menuntut ganti rugi

€100. Salah satu dari banyak pembelaan yang diajukan tergugat adalah bahwa

iklan itu bukan tawaran. Diputuskan pengadilan bahwa dalam keadaan ini,

iklan tersebut adalah tawaran, orang biasa akan tertarik dan menerima janji

itu secara serius dan menganggap bahwa pemasang iklan itu bermaksud untuk

terikat dengan syarat-syarat yang dinyatakan itu.

3. Pernyataan kehendak, ini sama juga halnya dengan tidak bermaksud untuk

membentuk dasar perjanjian dan bukan suatu tawaran. Misalnya iklan

pelelangan umum, dalam kasus Harris melawan Nickerson (1873), suatu

pelelangan diiklankan dan kemudian dibatalkan, dan penggugat yang telah

berpergian ke tempat pelelangan tersebut menuntut ongkos perjalanannya

sebagai ganti rugi, dan gugatannya tidak dikabulkan oleh pengadilan, karena

iklan itu bukanlah suatu tawaran yang dapat diterima dengan melakukan

perjalanan tersebut.

4. Semata-mata memberikan informasi, pada prinsipnya dalam website atau

situs banyak berisi informasi-informasi menyangkut suatu barang bahkan



36

sampai harga dari barang tersebut. Hal ini tidak dapat dikatakan sebagai suatu

tawaran.

Transaksi prakontrak secara online dalam e-commerce ini menurut

Research Paper on Contract Law memiliki banyak variasi, yakni:51

1. Transaksi melalui chatting dan video conference.

2. Transaksi melalui e-mail.

3. Transaksi melalui Web atau Situs.

Transaksi melalui chatting atau video conference adalah seseorang dalam

melakukan penawaran sesuatu barang dengan menggunakan model dialog

interaktif melalui internet, seperti melalui telepon, chatting dilakukan melalui

tulisan, sedangkan video conference dilakukan melalui media elektronik, dimana

seseorang dapat melihat langsung gambar dan mendengar suara pihak lain yang

melakukan penawaran dengan menggunakan alat ini.

Transaksi dengan menggunakan e-mail dapat dilakukan dengan cara

mudah dimana dalam hal ini kedua belah pihak harus memenuhi syarat, yaitu

memiliki e-mail address. Selanjutnya sebelum melakukan transaksi, konsumen

sudah mengetahui e-mail yang akan dituju dan jenis barang serta jumlah yang

akan dibeli, kemudian konsumen menulis nama produk dan jumlah produk,

alamat pengiriman, dan metode pembayaran yang digunakan. Konsumen

selanjutnya akan menerima konfirmasi dari merchant mengenai order barang

yang telah dipesan tersebut.

Model transaksi melalui web atau situs yaitu dengan cara dimana merchant

menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual disertai dengan deskripsi

produk yang dijual dalam web atau situs yang telah dibuat oleh penjual. Pada

model transaksi ini dikenal istilah order form dan shopping cart.52

Belanja dengan menggunakan order form merupakan salah satu cara

belanja yang sering digunakan dalam bisnis e-commerce, dengan cara merchant

menyediakan daftar atau katalog barang (product table) yang dijual. Saat tahap

order dilaksanakan, biasanya produk yang dijual tidak divisualisasikan dalam

51 Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis E-Commerce: Perspektif Islam, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hal. 5. 52 Ibid.



37

bentuk gamnbar, akan tetapi dalam deskripsi produk. Dalam sebuah halaman

order form, sesi penawaran produk terbagi dalam empat bagian, yaitu:

1. Check box, yang dibuat untuk memberi kesempatan kepada konsumen untuk

memiliki produk yang ditawarkan dengan mengklik kotak tersebut sehingga

bertanda check.

2. Penjelasan produk yang ditawarkan.

3. Kuantitas barang yang dipesan.

4. Harga untuk tiap-tiap produk.

Selain tabel produk ditawarkan juga jenis pembayaran. Jenis-jenis

pembayaran yang ditawarkan berbeda-beda sesuai dengan layanan yang

disediakan oleh merchant, seperti dengan credit card, transfer lewat bank, check,

dan lain-lain. Pada saat pengisian formulir, konsumen juga diminta untuk mengisi

formulir yang bersifat informasi kontak untuk konsumen (sering disebut dengan

Contact Information Table). Bila pembayaran menggunakan credit card, maka

formulir akan diisi dengan mengisi jenis atau tipe credit card, nomor credit card,

tanggal kadaluarsa (expiry date) serta informasi pemegang kartu (card holder).

Setelah pengisian order form dilakukan, selanjutnya akan disediakan tombol

untuk konfirmasi order, biasanya digunakan tombol Submit dan tombol Reset, jika

di klik Reset, proses akan mereset semua pilihan dan informasi yang telah

dimasukkan oleh customer dan dapat diulang dari awal. Jika yang di klik adalah

tombol Submit, maka proses akan dilanjutkan ke tahap pengesahan dan

pengecekan order. Pada bagian ini dipasang sistem keamanan, misalnya SSL

(Secure Sockets Layer)53 untuk melindungi dari tindakan penipuan. Selanjutnya

53 SSL merupakan salah satu metode enkripsi dalam komunikasi data yang dibuat oleh Netscape Communication Corporation. Sebagaimana yang dijelaskan dalam SSL Protocol Internet Draft (The SSL Protocol, Version 3.0 oleh Alan O. Freier dan Paul C. Kocher. SSL adalah protokol berlapis. Dalam tiap lapisannya, sebuah data terdiri dari panjang, deskripsi dan isi. SSL mengambil data untuk dikirimkan, dipecahkan kedalam blok-blok yang teratur, kemudian dikompres, jika perlu, dienkripsi, dan hasilnya dikirimkan. Di tempat tujuan, data didekripsi, verifikasi, dekompres, dan disusun kembali. Hasilnya dikirimkan ke klien di atasnya. SSL hanya mengenkripsikan data yang dikirim lewat http. Bagaimana SSL berjalan dapat digambarkan sebagai berikut : • Pada saat koneksi mulai berjalan, klien dan server membuat dan mempertukarkan kunci

rahasia, yang dipergunakan untuk mengenkripsi data yang akan dikomunikasikan. Meskipun sesi antara klien dan server diintip pihak lain, namun data yang terlihat sulit untuk dibaca karena sudah dienkripsi.

• SSL mendukung kriptografi public key, sehingga server dapat melakukan autentikasi dengan metode yang sudah dikenal umum seperti RSA dan Digital Signature Standard (DSS).



38

jika informasi yang dikirimkan oleh konsumen telah memenuhi persyaratan atau

dinyatakan valid, maka merchant akan mengirimkan berita konfirmasi kepada

konsumen dalam bentuk e-mail.

Jika seseorang berbelanja di salah satu pasar swalayan tentunya

memerlukan dan membutuhkan kereta belanja untuk mempermudah meletakkan

barang-barang yang akan dibeli. Selama belum dilakukan pembayaran di kasir,

maka orang tersebut dapat membatalkan pembelian barang dan menukarkannya

dengan yang lain. Demikian juga halnya dengan berbelanja melalui e-commerce.

Dalam e-commerce, untuk memilih barang yang akan dibeli, ada semacam

formulir yang harus diisi dalam web tempat ia akan melakukan transaksi. Formulir

pengisian barang yang akan dibeli dinamakan shopping cart yang berfungsi

seperti kereta belanja. Shopping cart merupakan sebuah software di dalam web

yang mengijinkan seorang konsumen untuk melihat toko yang dibuka dan

kemudian memilih item-item untuk diletakkan dalam “kereta belanja” yang

kemudian membelinya saat melakukan check out. Software ini akan melakukan

penjumlahan terhadap biaya transportasi pengiriman barang (jika ada), kuantitas

barang dan harga total barang yang dibeli. Seseorang bisa memilih barang yang

dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam shopping cart dan masih bisa

membatalkan sebelum mengadakan transaksi. Setelah semua barang yang akan

dibeli dimasukkan ke dalam shopping cart, kemudian melakukan check out,

selanjutnya adalah mengisi formulir trasnsaksi yang berupa data identitas pembeli

dan jenis pembayaran yang digunakan. Setelah semua ketentuan terpenuhi,

merchant segera mengirim barang yang dipesan kepada konsumen.

Dalam situs airasia.com, calon pembeli diberikan suatu tampilan table

dimana calon pembeli dapat mengecek terlebih dahulu penerbangan yang mereka

kehendaki, mulai dari hari sampai dengan jam yang dikehendaki. Dari tampilan

yang muncul kemudian, calon pembeli diberi kesempatan lagi untuk dapat

memilih harga yang lebih sesuai dengan budget si calon pembeli, bahkan si calon

pembeli dapat melihat total biaya yang harus dikeluarkan apabila menghendaki

hari dan jam yang dimaksud, termasuk pajak dan biaya-biaya lain yang akan

• SSL dapat melakukan verifikasi integritas sesi yang sedang berjalan dengan menggunakan

algoritma digest.



39

dikenakan. Selama proses ini, calon pembeli belum dinyatakan telah melakukan

kesepakatan, sehingga pembeli masih diberi kebebasan untuk melakukan

pengecekan sampai mendapatkan sesuai yang ia inginkan.

Lain halnya dengan situs belibarang.com, karena situs ini adalah situs yang

menjual barang, sehingga mengenal sistem shopping cart. Seperti halnya dengan

situs airasia.com, calon pembeli dapat melihat dengan bebas barang-barang yang

ditawarkan, sampai dengan deskripsi barang yang dimaksud. Calon pembeli juga

diberikan kemudahan dengan tampilan dimana barang-barang dikategorisasikan

menjadi jenis-jenis tertentu. Apabila setelah memilih satu barang, namun calon

pembeli hendak melihat-lihat kembali barang-barang lainnya, calon pembeli dapat

memasukkan barang yang telah dipilih terlebih dahulu ke dalam shopping cart.

Selama proses pemilihan, termasuk memasukkan barang-barang yang dipilih ke

dalam shopping cart, calon pembeli belum dinyatakan telah melakukan

kesepakatan.

2.3.3 Saat Terjadinya Kontrak dalam Transaksi Bisnis yang Menggunakan

E-Commerce

Dalam kontrak transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce

berdasarkan komponennya terdapat beberapa macam kontrak, yaitu:54

1. Kontrak yang berkenaan dengan perangkat keras (hardware contract), baik

berkaitan dengan jual-beli (purchasing) maupun sewa menyewa (leasing),

yang juga mencakup pemasangan (installation) dan perawatannya

(maintenance);

2. Kontrak yang berkenaan dengan perangkat lunak (software contract), baik

untuk software yang dibuat secara khusus berdasarkan pesanan si pengguna

jasa (bespoke/customized software) maupun yang telah dibuat umum oleh

para vendor dalam bentuk paket-paket aplikasi maupun tools yang telah

beredar umum (off the self software);

3. Kontrak yang berkenaan dengan jasa-jasa teknologi (service contract) yang

mencakup: (i) perjanjian pendidikan dan pelatihan (training/education

services contract); dan (ii) perjanjian perawatan dan pemeliharaan 54 Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian), (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 252.



40

(maintenance contract), yang esensinya adalah penggunaan intelektual

dan/atau sumber daya manusia, baik yang menggunakan pihak dalam

(internal) maupun pihak luar (out-sourcing). Dalam hal ini, umumnya, pihak

luar tersebut adalah konsultan yang mencakup sebagai konsultan perancang

sistem, juga sebagai kontraktor sistem dan juga sebagai pengawas serta

pemelihara sistem, oleh karena itu sebagai hasil suatu konstruksi, umumnya

hanya pihak pemberi jasa sajalah yang tahu material hasil kosntruksi tersebut.

Pengguna jasa malahan tidak akan mengetahui apa yang ada di dalam

konstruksi tersebut, karena si pengguna hanya terbatas menggunakan, namun

tidak memilikinya, sehingga source code kebanyakan tidak diberikan

melainkan hanya object code-nya dan dokumen penggunaan sistem saja

(user’s guide).

Pada dasarnya semua kontrak tersebut dapat dilakukan secara terpisah

maupun dikombinasikan secara bersama-sama, misalnya perjanjian jual-beli

ditambah maintenance, kontrak pengembangan sistem ditambah pelatihan dan

perawatan. Jika dilakukan ke dalam satu kesatuan sebagai sebuah proyek

umumnya dikategorikan sebagai turn key control, dimana pihak pengguna jasa

telah menyerahkan semua urusannya kepada penyedia jasa, sehingga baginya ia

hanya tinggal memutar kunci saja sebagai bukti tanda terima dan atau pengguna

jasa sistem tersebut. Secara garis besar, sebagai pengetahuan umum, dapat

disebutkan beberapa jenis perjanjian atau kontrak yang berkenaan dengan bisnis

komputerisasi atau multimedia yang tengah berkembang saat ini sebagaimana

yang dikategorikan berdasarkan atas komponen-komponen yang mendasarinya

sebagaimana dikemukakan oleh Edmon Makarim, antara lain:55

1. Hardware Contract, meliputi: hardware purchase agreement, equipment loan

agreement, hardware maintenance agreement, installation and

implementation agreement, reciprocal back up site agreement, confidentiality

and non-disclosure technology agreement.

2. Software Contract, meliputi: software development agreement, software

license agreement, end-user single cpu license agreement atau public license

55 Ibid., hal. 253.



41

agreement, software maintence agreement, escrow agreement, assignment of

copyright, software distribution agreement.

3. Service Contract.

4. Information Contract/Data Kontrak, meliputi: bureau processing agreement,

data base/network accesss agreement, confidentiality/non-disclosure

agreement.

5. Procedures Contract, meliputi: management/consultant agreement,

professional services contract.

6. Brainware Contract, meliputi: employment agreement, work for hire

agreement.

7. Turnkey Contract (mixed goods and services), meliputi: general contractor

agreement, facilities management agreement, work for hire agreement.

8. Multimedia Contract, meliputi: web site development and maintenance

agreement, internet hosting agreement, multimedia right license, development

and publishing agreement, location agreement, independent contractor

agreement, music and sound recording license, model release/development

company, interactive media agreement, writers guild agreement, etc.

Proses pertama transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce ini

dinamakan information sharing. Dalam proses ini prinsip penjual adalah mencari

atau menjaring calon pembeli sebanyak-banyaknya, sementara prinsip pembeli

adalah berusaha sedapat mungkin mencari produk atau jasa yang diinginkan dan

mencoba untuk mencari tahu penilaian orang lain terhadap produk atau jasa

tersebut. Setelah aktivitas tukar-menukar informasi dilakukan, proses bisnis

selanjutnya adalah melakukan pemesanan produk atau jasa secara elektronik. Dua

pihak yang bertransaksi haruslah melakukan aktivitas kontrak tertentu, sehingga

proses pembelian dapat dilakukan secara sah, benar dan aman. Pembelian antar

dua entitas bisnis biasanya dilakukan melalui jaringan tertentu, seperti EDI

(Electronic Data Interchange) atau ekstranet. Di dalam proses bisnis ini, ada

empat aliran entitas yang harus dikelola dengan baik, yaitu:56

1. Flow of goods (aliran produk).

2. Flow of information (aliran informasi).

56 Haris Faulidi Asnawi, Op. Cit., hal. 26.



42

3. Flow of money (aliran uang).

4. Flow of documents (aliran dokumen).

Dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce, biasanya fasilitas

untuk menyinkronisasikan keempat aliran ini telah tersedia, sehingga proses

transaksi dapat dilakukan secara efisien, efektif dan terkontrol dengan baik.

Bahkan dalam beberapa situs tertentu fasilitas yang tersedia dalam transaksi bisnis

yang menggunakan e-commerce ini meliputi mekanisme pasca transaksi usai dan

produk telah didistribusikan, yaitu meliputi aktivitas atau komunikasi yang

berkaitan dengan:

1. Keluhan terhadap kualitas produk.

2. Pertanyaan atau permintaan informasi mengenai produk-produk lain.

3. Pemberitahuan akan produk-produk baru yang ditawarkan.

4. Diskusi mengenai cara penggunaan produk dengan baik, dan lain-lain..

Target dari fasilitas interaksi ini adalah agar di kemudian hari terjadi

kembali transaksi bisnis antara kedua belah pihak yang didasari kepada kepuasan

pelanggan atas produk yang dibelinya. Ketiga proses utama dalam value chain

sistem e-commerce ini dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari

dan 7 (tujuh) hari seminggu. Berdasarkan kenyataan website dan e-mail

merupakan dua sarana penting yang dipergunakan dalam transaksi bisnis yang

menggunakan e-commerce ini, dan hal yang harus diperhatikan dalam transaksi

bisnis yang menggunakan e-commerce ini adalah bahwa pihak penjual harus

memiliki pusat basis data (corporate database) yang berisi informasi mengenai

produk dan jasa perusahaan beserta semua rekaman interaksi antara penjual dan

pembeli (formal maupun informal) yang terjadi. Sistem basis data ini akan

menjadi sebuah pusat pengetahuan korporat (corporate knowledge) yang

meyediakan data mentah maupun informasi mengenai prilaku konsumen dan

pasar.

Adapun dua hal utama yang biasanya dilakukan oleh konsumen di area

transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce ini, pertama adalah melihat

produk-produk atau jasa-jasa yang ditawarkan dalam iklan di website (online ads)

oleh perusahaan dan yang kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang

dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual-beli yang akan dilakukan.



43

Jika tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan, konsumen dapat

melakukan transaksi perdagangan dengan cara melakukan pemesanan secara

elektronik (online orders) yaitu dengan cara menggunakan perangkat komputer

dan jaringan internet. Berdasarkan pesanan tersebut, merchant akan

mendistribusikan barangnya kepada customer melalui dua jalur, pertama, bagi

perusahaan yang melibatkan barang secara fisik, perusahaan akan

mengirimkannya melalui kurir ke tempat pemesanan berada. Jalur kedua

disediakan bagi produk atau jasa yang dapat digitalisasi (diubah menjadi sinyal

digital), produk-produk yang semacam teks, gambar, video, dan audio secara fisik

tidak perlu lagi dikirimkan, namun dapat disampaikan melalui jalur internet,

misalnya electronic newspapers, digital library, virtual school, dan sebagainya.

Selanjutnya, melalui media internet juga dapat pula dilakukan aktivitas

perdagangan pasca pembelian melalui transaksi bisnis yang menggunakan e-

commerce yang disebut dengan pelayanan purnajual (electronic customer

support).

Sebelum dibahas lebih jauh berkaitan dengan saat terjadinya kontrak

dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce ini, untuk lebih jelasnya

menyangkut transaksi online-nya sebagai mana yang dikemukakan oleh Onno W.

Purbo dan Aang Arif Wahyudi dapat dilihat pada gambar berikut ini:57

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa proses transaksi bisnis yang

menggunakan e-commerce pada dasarnya ada lima tahap yang runtut, yakni:

1. Find it, pada tahap ini pembeli bisa mengetahui dengan pasti dan mudah jenis

barang apa yang dia inginkan. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan,

yaitu dengan metode search dan browse. Dengan metode search, pembeli bisa

mendapatkan tipe-tipe barang yang diinginkan dengan hanya memasukkan

keywords (kata kunci) barang yang diinginkan pada kotak search, sedangkan

browse menyediakan menu-menu yang terdiri atas jenis-jenis barang yang

disediakan.

57 Ibid.

(1) Find it

(1) Find it

(2) Explore it

(3) Select it

(1) Buy it

(1) Ship it



44

2. Explore it, setelah memilih jenis barang tertentu yang diinginkan, maka akan

dijumpai keterangan lebih jelas mengenai barang yang dipilih itu, antara lain

terdiri dari informasi penting tentang produk tersebut (seperti harga dan

gambar barang tersebut), nilai rating barang itu yang diperoleh dari poll

otomatis tentang barang itu yang diisi oleh para pembeli sebelumnya (apakah

barang tersebut baik, cukup baik, atau bahkan mengecewakan), spesifikasi

(product review) tentang barang tersebut, dan menu produk-produk lain yang

berhubungan. Jika ternyata barang yang dilihat tersebut sudah cocok, maka

siap untuk melakukan transaksi (add an item to your shopping cart).

3. Select it, seperti halnya toko sebenarnya, shopping cart akan menyimpan

terlebih dahulu barang yang diinginkan sampai siap untuk check out. Dalam

shopping cart dapat melakukan, antara lain menghapus atau menyimpan daftar

belanja untuk keperluan nanti.

4. Buy it, setelah semua yang di atas dilakukan, selanjutnya dilakukan proses

check out. Pada tahap ini dilakukan proses transaksi pembayaran setelah

terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan oleh penjual. Pihak

penjual tidak akan menarik pembayaran pada credit card, sampai kita sudah

menyelesaikan proses perintah untuk pengiriman.

5. Ship it, setelah proses transaksi selesai, pihak penjual akan mengirimkan e-

mail lain yang akan memberitahukan pengiriman barang telah dilakukan.

Toko online juga menyediakan account untuk para pelanggan mereka, seperti

memasuki mail box pada layanan fasilitas e-mail gratis, sehingga pembeli

dapat mengetahui status order pada account yang telah tersedia di situs

tersebut.

Keberadaan suatu perjanjian, termasuk kontrak dalam transaksi bisnis

yang menggunakan e-commerce, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat

mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal

1320 KUH Perdata, sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce, pihak yang

memberikan penawaran adalah pihak penjual yang dalam hal ini menawarkan

barang-barang dagangannya melalui website yang dirancang sedemikian rupa



45

agar menarik untuk disinggahi. Semua pihak pengguna internet (netter) dapat

dengan bebas masuk untuk melihat-lihat toko virtual tersebut atau untuk

membeli barang yang mereka butuhkan atau minati. Jika memang pembeli

tertarik untuk membeli suatu barang, maka ia hanya perlu mengklik barang

yang sesuai dengan keinginannya, biasanya setelah pesanan tersebut sampai

kepada penjual, maka penjual akan mengirimkan e-mail atau melalui telepon,

mengkonfirmasi pesanan tersebut kepada konsumen.

Proses terciptanya penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance) tersebut

memang menimbulkan keragu-raguan kapan terciptanya suatu kesepakatan

dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce ini. Negara-negara

yang bergabung dalam masyarakat ekonomi Eropa telah memberikan garis-

garis petunjuk kepada para negara anggotanya, dengan memberlakukan sistem

“3 klik”, yaitu:58

a. Setelah calon pembeli melihat di layar komputer adanya penawaran dari

calon penjual (klik pertama),

b. Si calon pembeli memberikan penerimaan terhadap penawaran tersebut

(klik kedua), dan

c. Masih disyaratkan adanya peneguhan dan persetujuan dari calon penjual

kepada pembeli perihal diterimanya penerimaan dari calon pembeli (klik

ketiga).

Dalam UU ITE Indonesia, ketentuan menyangkut saat terjadinya kontrak ini,

diatur dalam Pasal 20 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: “Kecuali ditentukan lainh

oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi

yang dikirim pengirim telah diterima dan dietujui penerima (ayat 1), dan

persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam

ayat 1 harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik (ayat

2).

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce sangat sulit dalam

menentukan seseorang yang melakukan transaksi telah dewasa atau tidak

berada di bawah pengampuan, karena proses penawaran dan penerimaan tidak

58 Edmon Makarim, Op. Cit., hal. 267.



46

secara langsung dilakukan, akan tetapi hanya melalui media virtual yang

rawan kamuflase, rekayasa dan penipuan. Sebagaimana layaknya transaksi

bisnis biasa, jika ternyata yang melakukan transaksi bisnis yang menggunakan

e-commerce ini adalah orang yang tidak cakap, pihak yang dirugikan atas

perjanjian tersebut dapat menuntut agar perjanjian itu dibatalkan.

3. Suatu hal tertentu

Dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce ini, tidak semua jenis

barang dapat diperjualbelikan begitu saja, karena ada barang tertentu yang

tidak boleh diperjualbelikan, misalnya memperjualbelikan hewan, narkotika

(obat-obat terlarang), termasuk juga jual-beli tanah yang mensyaratkan jual-

beli tanah tersebut harus dituangkan ke dalam akta autentik. Dalam kasus jual-

beli tanah, si penjual dapat melakukan pengiklanan (advertising) terhadap

tanah yang hendak dijual, namun untuk validitas dari kesepakatan itu sendiri

harus dilakukan secara fisik, yakni para pihak secara bersama-sama

menghadap pada Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk

mengutarakan kesepakatan yang akan dituangkan dalam suatu akta, yang

kemudian para pihak disertai para saksi menandatangani akta tersebut.

4. Suatu sebab yang halal

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang

mengadakan perjanjian, yang diperhatikan atau diawasi oleh undang-undang

adalah “isi perjanjian itu”, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai

apakah dilarang oleh undang-undang itu atau tidak, apakah bertentangan

dengan kepentingan umum atau kesusilaan atau tidak.

Sebagaimana transaksi bisnis biasa, dalam transaksi bisnis yang

menggunakan e-commerce ini, antara penawaran dan akseptasi, selalu ada selang

jangka waktu tertentu yang bisa singkat saja dan bisa juga memakan waktu yang

cukup lama. Dalam transaksi bisnis biasa sebelum penawaran diakseptir oleh

pihak lain, penawaran tersebut dapat ditarik kembali, akan tetapi jika penawaran

tersebut telah diakseptir, maka penawaran tersebut tidak dapat ditarik kembali,

sedangkan dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce, penawaran

dapat saja ditarik walaupun sudah ada akseptir oleh pihak lain. Hal ini akan

menimbulkan masalah, yaitu berkaitan dengan apakah dalam hal sesudah ada



47

akseptasi tersebut tetapi sebelum jawaban tersebut sampai kepada pihak yang

menawarkan, orang yang menawarkan mengirimkan berita yang menyatakan

menarik kembali penawarannya dapat dikatakan telah terjadinya

kontrak/perjanjian atau tidak. Persoalan ini tentu saja akan bergantung pada

jawaban kapan sebenarnya kita dapat menganggap telah terjadi/lahir suatu

perjanjian.

Dalam teori-teori hukum perdata, penetapan mengenai lahirnya/timbulnya

perjanjian/kontrak ada beberapa teori, antara lain:59

a. Teori Pernyataan (Uitings Theorie)

Menurut teori ini, perjanjian/kontrak telah ada pada saat atas suatu penawaran

telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu

ada, pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/akseptasinya (penerimaan

yang dinyatakan dalam bentuk/wujud suatu tulisan). Pada saat tersebut,

pernyataan kehendak dari orang yang menawarkan dan akseptor saling

bertemu. Dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce berpijak

pada teori pernyataan teori ini, maka dapat dikatakan bahwa

perjanjian/kontrak itu sudah ada sejak pihak penerima tawaran menulis e-mail

(apabila transaksi menggunakan sarana e-mail) atau dalam transaksi yang

menggunakan website/situs, pada saat akseptor mengetik untuk mengisi form

khusus yang telah disediakan oleh pihak penawar. Adapun keberatan terhadap

teori ini adalah bahwa orang tidak dapat menerapkan secara pasti kapan

perjanjian telah terjadi/lahir, karena sangat sulit bagi kita untuk mengetahui

dengan pasti dan membuktikan kapan saat penulisan jawaban penerimaan

tersebut, apalagi menyangkut transaksi bisnis yang menggunakan e-

commerce. Disamping itu, perjanjian sudah terjadi pada saat akseptor masih

mempunyai kekuasaan penuh atas surat jawaban tersebut. Ia dapat mengulur

atau bahkan membatalkan akseptasinya, sedangkan orang yang menawarkan

sudah terikat.

b. Teori Pengiriman (Verzendings Theorie)

Dalam teori ini ditetapkan bahwa saat pengiriman jawaban akseptasi adalah

saat lahirnya perjanjian, maka orang mempunyai pegangan yang relatif sedikit

59 J. Satrio, Op.Cit., hal. 180.



48

pasti mengenai saat terjadinya perjanjian/kontrak. Untuk transaksi bisnis biasa

relatif lebih mudah, karena misalnya tanggal cap pos dapat dijadikan sebagai

salah satu patokan utama. Sejak saat surat itu dikirimkan, akseptor tidak lagi

mempunyai kekuasaan atas surat tersebut dan sejak saat itu pulalah kontrak

telah terjadi. Teori ini pada prinsipnya masih memiliki kekurangan dan

kelemahan, yaitu bahwa perjanjian tersebut telah lahir dan mengikat pihak

yang menawarkan pada saat yang menawarkan tersebut belum mengetahui

tentang hal itu. Konsekuensi dari teori ini adalah bahwa dalam hal orang yang

menawarkan telah mengirim berita penarikan kembali penawarannya lebih

dahulu daripada tanggal pengiriman berita penerimaan pihak akspetor, maka

tidaklah lahir perjanjian antara mereka. Teori pengiriman ini sulit untuk

diterima berdasarkan asas kepatutan (billijkheid), ada sesuatu yang dirasakan

tidak adil, ditinjau dari sudut orang yang menawarkan selalu masih ada

kemungkinan untuk menarik kembali penawarannya, asal penarikan itu

sampai pada orang yang ditawari sebelum ia mengirimkan jawaban

penerimaannya, tetapi sebaliknya si penerima tidak mempunyai kesempatan

seperti itu, sebab perjanjian sudah lahir dan karenanya sudah mengikat dengan

dikirimkannya jawaban persetujuan, sekalipun belum sampai pada orang yang

menawarkan.

c. Teori Pengetahuan (Vernemings Theorie)

Untuk mengatasi kelemahan teori pengiriman, maka saat terjadinya

perjanjian/kontrak kemudian digeser sampai pada jawaban akseptasinya

diketahui oleh orang yang menawarkan. Berdasarkan teori ini, dapat

dikatakan, bahwa dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce,

kontrak terjadi pada saat e-mail atau pada saat form konfirmasi jawaban atas

penawaran dibuka dan dibaca pihak yang memberikan penawaran. Teori

pengetahuan ini sebenarnya sudah nampak baik dan adil, akan tetapi dapat

menimbulkan masalah, yakni dalam hal penerima surat membiarkan dan tidak

membuka suratnya, atau kepastian kapan surat itu benar-benar telah dibuka

dan dibaca, karena yang tahu pasti hanya si penerima saja, maka ia bebas

untuk mengundurkan saat lahirnya perjanjian.



49

d. Teori Penerimaan (Ontvangst Theorie)

Sebagai jawaban atas kekurangan teori pengetahuan, maka muncullah teori

lain, yaitu teori penerimaan. Dalam teori ini, saat diterimanya jawaban,

terlepas dari apakah surat itu telah dibuka atau dibiarkan tidak dibuka,

menentukan saat lahir/terjadinya perjanjian/kontrak. Intinya adalah saat surat

tersebut sampai pada alamat si penerima, maka saat itulah perjanjian/kontrak

terjadi. Penerimaan ini harus terjadi selama penawaran masih terbuka.

Penerimaan harus bersifat absolut dan tanpa syarat atas tawaran tersebut,

sebagaimana adanya syarat yang melekat padanya atau sebagaimana telah

diketahui syarat-syarat lain yang berlaku sebagai penolakan. Jika kita

berpegang pada teori penerimaan ini, dalam menentukan saat terjadinya

kontrak dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce, maka dapat

dikatakan bahwa sejak e-mail jawaban atas penerimaan tawaran yang

dikirimkan oleh pembeli diterima oleh penjual, sejak saat itulah, terjadinya

kontrak dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce ini.

Pada situs airasia.com, kontrak dinyatakan terjadi pada saat pembayaran

telah dilakukan dan dikonfirmasi. Setelah pembeli memilih penerbangan yang ia

kehendaki, ia akan dimintakan data-data pribadinya dan data-data yang diperlukan

untuk melakukan pembayaran, misalnya pembayaran dengan menggunakan kartu

kredit. Sebelumnya pembeli masih diberikan kesempatan untuk memilih apakah

pembeli menghendaki pelayanan-pelayanan lainnya dari layanan penerbangan

AirAsia, seperti asuransi, pemesanan tempat duduk dan bagasi pesawat. Pembeli

dapat menerima atau menolak tawaran tersebut dengan cara meng-klik pada

layanan yang dikehendaki. Setelah pembeli melewati semua proses tersebut,

terutama memasukkan data perihal kartu kredit yang dipergunakan, dan meng-klik

Submit, maka pembeli dinyatakan telah terikat kontrak dengan AirAsia dan

pembeli tidak dapat menyatakan batal atas transaksi yang dimaksud. AirASia

akan melakukan konfirmasi lebih lanjut dengan mengirimkan email kepada si

pembeli (berdasarkan data yang dimasukkan oleh si pembeli) dengan attachment

yang berisi keterangan penerbangan si pembeli, yang mana si pembeli dapat

mencetak lampiran tersebut sebagai dokumen yang ditunjukkan kepada petugas

airport pada saat si pembeli melakukan penerbangan tersebut.



50

Untuk proses lahirnya kontrak dalam situs belibarang.com, tidak jauh

berbeda dengan proses dalam situs airasia.com. Seperti telah dikatakan di dalam

bab sebelumnya, situs belibarang.com pada saat ini hanya dapat dipergunakan

oleh pengguna kartu kredit Citibank dan yang telah melakukan registrasi di situs

tersebut. Pembeli yang hendak menyelesaikan pembeliannya, dapat melakukan

check out, untuk kemudian mengkonfirmasi data-data yang telah dimasukkan

sebelumnya pada saat registrasi, dan dengan meng-klik Submit, maka si pembeli

telah terikat kontrak atas pembelian barang tersebut. Bedanya dengan situs

airasia.com, di situs belibarang.com ini, si pembeli yang telah melakukan

registrasi diberi kemudahan untuk tidak berulang-ulang memberikan data-data

yang diperlukan, namun setiap pembeli diharapkan untuk tetap berhati-hati dalam

melakukan pembelian (baik barang maupun jasa) agar tidak dirugikan.


bab ii perjanjian dan transaksi e-commerce 2.1. …

Documents