bab i pendahuluan - bandungkab.go.id · menunjukkan perbandingan jumlah penduduk menurut jenis...

Pendahuluan Lakip BKPPP 2012

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Gambaran Umum

1.1. Geografi

Kabupaten Bandung, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan

ibukotanya adalah Soreang. Secara geografis letak Kabupaten Bandung berada

pada 6°41’ – 7°19’ Lintang Selatan dan diantara 107°22’ – 108°5’ Bujur Timur

dengan luas wilayah 176.239 ha. Batas wilayah Kabupaten Bandung di sebelah

utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, sebelah timur dengan

Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut, sebelah selatan dengan Kabupaten

Garut dan Kabupaten Cianjur, sedangkan sebelah Barat Kabupaten Bandung Barat.

Kabupaten Bandung terletak di bagian tengah Kota Bandung dan Kota Cimahi.

Peta Kabupaten Bandung terdapat pada Gambar 1.

Gambar 1 Peta Kabupaten Bandung



1.2. Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung adalah pegunungan atau

daerah perbukitan dengan ketinggian di atas permukaan laut bervariasi dari

500 m sampai 1.800 m. Wilayah pegunungan yang berbatasan dengan

Kabupaten Bandung di antaranya adalah sebelah utara terdapat Gunung

Bukittunggul (2.200 m), Gunung Tangkubanperahu (2.076 m) berbatasan

dengan Kabupaten Purwakarta. Sedangkan di selatan terdapat Gunung Patuha

(2.334 m), Gunung Malabar (2.321 m), serta Gunung Papandayan (2.262 m)

dan Gunung Guntur (2.249 m), keduanya berbatasan dengan Kabupaten Garut.

Wilayah Kabupaten Bandung beriklim tropis dipengaruhi oleh angin muson

dengan curah hujan rata–rata berkisar antara 1.500 mm/tahun sampai dengan

4.000 mm/tahun, suhu rata–rata berkisar antara 12°C hingga 24°C.

1.3.Demografi

Kabupaten Bandung terdiri atas 31 kecamatan, 276 desa/kelurahan dengan

jumlah penduduk pada tahun 2012 sebesar 3.299.988 jiwa. Jumlah tersebut

meningkat 84.440 jiwa dari tahun sebelumnya dengan laju pertumbuhan

penduduk pada tahun 2012 adalah 1,34 %. Jumlah penduduk tersebut terdiri atas

1.682.208 jiwa penduduk laki-laki dan 1.617.780 penduduk perempuan. Tabel 1

menunjukkan perbandingan jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada tahun

2009, 2010, 2011 dan 2012.

Tabel 1. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin

No Tahun Jenis Kelamin Jumlah

Laki-Laki Perempuan

1 2009 1.590.399 1.582.461 3.172.860

2 2010 1.638.623 1.576.925 3.215.548

3 2011 1.682.208 1.617.780 3.299.988

4 2012 1.703.535 1.647.513 3.351.048



2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) BKPPP

dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban yang disusun dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya yang

dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran. Melalui LAKIP, BKPPP

bermaksud mengkomunikasikan capaian kinerja dalam suatu tahun anggaran

yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran, serta

menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari Lakip BKPPP Tahun 2012, adalah :

- Untuk mengetahui sampai sejauhmana keberhasilan ataupun kekurang

berhasilan dari implementasi kebijakan, program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh BKPPP dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran

strategis yang telah ditetapkan.

- Mengetahui berbagai faktor pendukung dan penghambat yang diduga

berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

3. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2) Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

3) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

4) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.



5) Surat Edaran No.130.04/22/Org Tanggal 10 Januari 2012 Tentang Penetapan

Kinerja dan Penyusunan LAKIP SKPD.

B. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Mekanisme Kerja dan

Sumberdaya Manusia

1. Tugas pokok dan Fungsi

BKPPP dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab langsung

kepada Bupati Bandung. Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor: 6 Tahun

2009 Tentang : Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Bandung. Tugas Pokok dari BKPPP adalah : Memimpin, merumuskan,

mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan

mempertanggungjawabkan, kebijakan teknis, penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah yang bersifat spesifik sebagian bidang pertanian dan ketahanan

pangan;

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, BKPPP melaksanakan fungsi :

1) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

2) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan

lingkup tugasnya;

3) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi yang telah

ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan

dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 21 Tahun 2007,

Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanan Penyuluhan Kabupaten Bandung

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa struktur organisasi Badan Ketahanan

Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh

seorang Kepala Badan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang membawahi 3 (tiga)

Sub Bagian dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing membawahi 2 Sub Bidang,

serta Unit Pelaksana Teknis Pengendali Program Penyuluhan (UPT PPP) yang saat

ini berjumlah 8 (delapan) UPT, selain itu pada organisasi BKPPP juga terdapat

kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari para petugas penyuluh pertanian

tingkat kabupaten.

Ka.Sub Bag Umum dan

Kepegawaian

Ka.Sub Bag Penyusunan

Program

Ka.Sub Bag Keuangan

Sekretaris

Kabid. Ketahanan Pangan

Kabid. Programa Penyuluhan

Kabid. Ketenagaan, Sarana dan Prasarana Penyuluhan

Ka.Sub Bidang Kerjasama dan

Kemitraan Penyuluhan

Ka.Sub Bidang Penyusunan Programa

Penyuluhan

Ka.Sub Bidang Koordinasi

Ketenagaan Penyuluhan

Ka.Sub Bidang Koordinasi Sarana

dan Prasarana Penyuluhan

Jabatan Fungsional

Ka.Sub Bidang Identifikasi

Infrastruktur Distribusi Pangan

Ka.Sub Bidang Keamanan Pangan

UPT

Kepala Badan



1) Sekretariat

Sekretariat BKPPP Kabupaten Bandung dipimpin oleh seorang Sekretaris

(eselon III.A) yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan

dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan

kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program,

pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Sekretariat pada BKPPP

menyelenggarakan fungsi ;

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan

pelayanan kesekretariatan,

b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan

penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu,

c. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Badan;

d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan

kerumahtanggaan;

e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan

ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;

f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

g. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;

h. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan tugas Badan;

i. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan

tugas Badan;

j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan

penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan;

k. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

l. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;



m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya;

n. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja /

instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan

kesekretariatan.

Sekretariat pada BKPPP membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Penyusunan Program;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Sub Bagian Keuangan.

2) Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan BKPPP Kabupaten Bandung dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang (eselon III.B) dengan tugas pokok : memimpin,

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengendalian

ketahanan pangan yang meliputi identifikasi infrastruktur distribusi pangan

dan keamanan pangan;

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Ketahanan Pangan


a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengendalian

ketahanan pangan;

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian ketahanan

pangan;

c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengendalian ketahanan

pangan;

d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengendalian ketahanan

pangan;

e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian

ketahanan pangan;



f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengendalian ketahanan pangan;

g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengendalian ketahanan pangan;

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya;

i. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja /

instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengendalian ketahanan

pangan.

Bidang Ketahanan Pangan BKPPP membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Identifikasi Infrastruktur Distribusi Pangan;

2. Sub Bidang Keamanan Pangan.

3) Bidang Programa Penyuluhan

Bidang Programa Penyuluhan BKPPP Kabupaten Bandung dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang (eselon III.B) mempunyai tugas pokok : memimpin,

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan dan

pengelolaan programa penyuluhan yang meliputi koordinasi penyusunan

programa penyuluhan serta kerjasama dan kemitraan penyuluhan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bidang Programa Penyuluhan


a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan

pengelolaan programa penyuluhan;

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan


c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan dan

pengelolaan programa penyuluhan

d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan




e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan


f. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan programa

penyuluhan;

g. Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan programa

penyuluhan;


fungsinya;


instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan dan

pengelolaan programa penyuluhan.

Bidang Programa Penyuluhan BKPPP membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Koordinasi Penyusunan Programa Penyuluhan;

2. Sub Bidang Kerjasama dan Kemitraan Penyuluhan.

4) Bidang Ketenagaan, Sarana dan Prasarana Penyuluhan

Bidang Ketenagaan, Sarana dan Prasarana Penyuluhan BKPPP Kabupaten

Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (eselon III.B) mempunyai tugas

pokok : memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di

bidang pengelolaan ketenagaan, sarana dan prasarana penyuluhan yang

meliputi koordinasi sarana dan prasarana penyuluhan serta koordinasi tenaga

penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Ketenagaan, Sarana

dan Prasarana Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan

ketenagaan, sarana dan prasarana penyuluhan;

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan ketenagaan,

sarana dan prasarana penyuluha;



c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan ketenagaan,

sarana dan prasarana penyuluhan;

d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan


e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan


f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan ketenagaan, sarana dan

prasarana penyuluhan;

g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan ketenagaan, sarana dan

prasarana penyuluhan;


fungsinya;


instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan ketenagaan,

sarana dan prasarana penyuluhan.

Bidang Ketenagaan, Sarana dan Prasarana Penyuluhan BKPPP membawahi 2 (dua)

Sub Bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Koordinasi Sarana dan Prasarana Penyuluhan;

2. Sub Bidang Koordinasi Tenaga Penyuluhan.

3. Mekanisme Kerja

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Badan Ketahanan

Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, maka mekanisme kerjanya adalah : (1)

Memfasilitasi, memberikan peluang dan kesempatan kerjasama dalam rangka

pemberdayaan sumberdaya sehingga terselenggara berbagai kegiatan dalam

mewujudkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta sinkronisasi

pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan; (2)

Menghimpun data dan informasi yang akurat sebagai bahan perumusan/kaji ulang



kebijakan ketahanan pangan, melalui partisipasi aktif dalam berbagai pertemuan

koordinasi, analisa pasar dan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pangan

dan penyuluhan pertanian; (3) Menyalurkan informasi tentang pangan dan pertanian

kepada masyarakat melalui penyuluhan, sekolah lapang, demplot, penerbitan brosur,

rapat/pertemuan koordinasi, sosialisasi/seminar dan pembuatan website.

Dengan mekanisme kerja yang demikian tersebut diharapkan keterlibatan

berbagai pihak terkait (stakeholders) secara proaktif berkontribusi dalam perumusan

kebijakan-kebijakan bidang ketahanan pangan, serta menjadi mitra BKPPP dalam

menyediakan informasi pangan dan pertanian.

4. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, pada saat ini BKPPP

memiliki personil sebanyak 170 orang, terdiri dari :

• Pegawai yang bertugas di Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana

Penyuluhan (Kabupaten) sebanyak 39 orang (termasuk 7 orang petugas

fungsional)

• Pegawai yang betugas di UPT Pengendali Program Penyuluhan sebanyak 16

orang dan 1 orang calon penyuluh.

• Petugas Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang

bertugas di lapangan sebanyak 114 orang.

Tabel 2. Jumlah Pegawai BKPPP Berdasarkan Golongan

Gol. A B C D Jumlah

IV 42 7 1 - 50

III 17 14 26 53 110

II 3 1 1 4 9

I - - 1 - 1

Jumlah 170



Tabel 3. Jumlah pegawai BKPPP Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Seperti terlihat pada Tabel 2 komposisi pegawai BKPPP didominasi oleh

pegawai golongan III (64,41 %) sedangkan pada Tabel 3 Jumlah Pegawai BKP3

yang berlatar belakang pendidikan sebagian besar S1 (48,23 %).

Kondisi ini tentunya masih belum sesuai dengan tugas pokok BKPPP sebagai

salah satu instansi pembuat kebijakan di bidang ketahanan pangan dan

pelaksana penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan yang

memerlukan tenaga berpendidikan dengan latar belakang berbagai bidang

teknis.

Apabila dilihat dari golongan usia (Tabel 4), komposisi pegawai BKPPP,

khususnya para petugas penyuluh pertanian akan memperlihatkan kemungkinan

terjadinya stagnasi dalam rentang waktu 2 sampai dengan 5 tahun ke depan.

Peningkatkan kualitas dan kuantitas petugas penyuluh harus segera

ditingkatkan sehingga, stagnasi di lingkungan BKPPP dapat dihindari. Analisis ini

didasarkan pada jumlah pegawai yang sebagian besar akan memasuki masa

purna bakti karena sudah berusia 51 – 55 tahun sebanyak 68 orang (38,42%) dan

di atas 55 tahun sebanyak 35 orang (19,77%).

Tingkat Pendidikan Jumlah

S2 2

S1 82

D4 18

D3 12

SLTA 52

SLTP 1

Jumlah 170



Tabel 4. Jumlah pegawai BKPPP Berdasarkan Umur

C. Kewenangan

Kewenangan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, sebagaimana

diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Urusan

Pemerintahan Kabupaten Bandung, terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang

kewenangannya meliputi :

1. Ketahanan Pangan

a. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi

pangan masyarakat.

b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.

c. Pembinaan pengembangan penganeka ragaman poduk pangan

d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya

ketersediaan pangan.

e. Identifikasi cadangan pangan masyarakat

f. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kabupaten.

g. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.

h. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat

kabupaten.

Umur Jumlah

21 – 25 1

26 – 30 8

31 – 35 9

36 – 40 6

41 – 45 13

46 – 50 32

51 – 55 66

Di atas 55 35

Jumlah 170



i. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu,

gizi dan keamanan makanan.

j. Identifikasi kelompok rawan pangan.

k. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kabupaten.

l. Pengembangan infrastruktur distribusibusi pangan kabupaten.

m. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akses pangan.

n. Informasi harga di kabupaten.

o. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kabupaten.

p. Identifikasi Pangan pokok masyarakat.

q. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat.

r. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.

s. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat.

t. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat

u. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah

tangga.

v. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat kabupaten.

w. Pengembangan dan fasilitas forum masyarakat kabupaten.

x. Pengembangan “trust Fund” di kabupaten.

y. Pengalokasian APBD kabupaten untuk ketahanan pangan.

z. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten.

2. Keamanan Pangan

a. Penerapan standar BMR wilayah Kabupaten

b. Pelatihan infrastruktur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kabupaten

c. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan

kabupaten

d. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten.

3. Penyuluhan

a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kabupaten.

b. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kabupaten/kota.



c. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan holtikultura wilayah

kabupaten.

d. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola

kerjasama usaha tani wilayah kabupaten.

e. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan

dan holtikultura wilayah kabupaten.

f. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan holtikultura wilayah

kabupaten.

g. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan

pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.

h. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen pengolahan hasil peternakan

wilayah kabupaten.

i. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian.

j. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kabupaten

k. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten sesuai norma dan

standar

l. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian.

m. Penerapan standar dan prosedur system kerja penyuluh pertanian.

n. Perencanaan penyuluh pertanian di tingkat desa/kel, kecamatan dan kabupaten.

o. Penyelenggaraan penyuluh pertanian di tingkat desa/kel, kecamatan dan kabupaten.

p. Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian

dan pengkajian.

q. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor

pertanian sesuai kebutuhan di kabupaten.



D. Sistematika Penulisan Lakip

Sistematika penulisan laporan yang digunakan dalam penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Tahun

2012 ini adalah sebagai berikut ;

Ikhtisar Eksekutif, pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam rencana strategis maupun penetapan kerja serta sejauhmana BKPPP mencapai tujuan

dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.

Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut

dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun

mendatang.

Bab I memuat tentang Pendahuluan. Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang

BKPPP serta uraian singkat padat tentang mandat yang diembannya (gambaran umum

tupoksi).

Bab II memuat tentang Rencana Strategis. Pada bab ini di sajikan gambaran singkat

mengenai Rencana Strategis dan Rencana Kinerja BKPPP Kabupaten Bandung. Di bagian awal

bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2012 serta

bagaimana kaitannya dengan pencapaian visi dan misi BKPPP.

Pada bagian Rencana Strategis (masih dalam Bab II) diuraikan secara singkat tentang

rencana strategis BKPPP mulai dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan

dan Sasaran melalui Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Sedangkan pada bagian Rencana Kinerja disajikan mengenai rencana kerja BKPPP pada

tahun 2012, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai

dengan program pada tahun tersebut dan indikator keberhasilan pencapaiannya.

Bab III memuat tentang Akuntabilitas Kinerja. Pada bagian ini disajikan uraian hasil

pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya



menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan

permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Selain itu pada bagian ini dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara

menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan kegiatan termasuk analisis tentang

capaian indikator kinerja efisiensi.

Terakhir adalah Bab IV tentang Penutup. Bagian ini mengemukakan tinjauan secara

umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan

dengan kinerja instansi serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun-

tahun mendatang.

Lampiran-lampiran memuat tentang rencana strategis, rencana kerja tahunan,

pengukuran kinerja kegiatan, pengukuran pencapaian sasaran dan kegiatan dengan sumber

dana dari APBD.

bab i pendahuluan - bandungkab.go.id · menunjukkan perbandingan jumlah penduduk menurut jenis...

Documents