1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Protocol Kyoto merupakan instrumen hukum yang legal atau perjanjian

Internasional yang mengikat bagi negara-negara yang berkomitmen untuk

mengatasi permasalahan penguranagan emisi gas rumah kaca atau GRK.1 Hasil dari

perjanjian ini merupakan kesepakatan dalam rangka melaksanakan Kerangka Kerja

Persatuan Bangsa-bangsa atau PBB United Nations Framework Convention on

Climate Change UNFCCC terkait permasalahan perubahan iklim yang menjadi

urgensi bagi masyarakat internasional guna menjaga konsentrasi lingkungan global.

Merujuk pada urgensi diatas Indonesia sebagai negara kepulauan yang

memiliki kekayaan sumber daya alam dan kekayaan biodiversitas yang luar biasa

besar tentunya memiliki persepsi ancaman kerusakan lingkungan, untuk itu

Indonesia sebagai bagian dari sub unit internasional memiliki taggung jawab untuk

menjaga konsentrasi lingkungan global dalam menjaga konsentrasi ancaman

potensi kerusakan lingkungan pada level domestik, sebagaimana upaya yang

dilakukan Indonesia dengan meratifikasi Protocol Kyoto pada tanggal 28 juni tahun

2004 melalui Undang-undang nomor 17 tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto

Protocol ke UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change

ialah untuk menyelaraskan prinsip Protocol Kyoto Common but differentiated

1Nurita Efri Diana, Ketidakevektivan Implementasi Protocol Kyoto Di Indonesia Melalui Tinjauan

Aspek Kehutanan, di akses dalam http://repository.upnyk.ac.id/1497/1/SKRIPSI.pdf (1/7/2018,

20.45 WIB)

2

responsibilities atau CBDR yang secara substansi berbicara pembangunan

berkelanjutan dengan kebijakan domestik Indonesia. Sebagaimana dalam prinsip

Protocol Kyoto menyebutkan bahwa Protokol ini menjadi tanggung jawab

pemerintah dan diatur dalam kesepakatan global yang dilindungi PBB.

Aturan tersebut dicetuskan Pada agenda Protocol Kyoto artikel 2 dimana

terdapat pernyataan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam konvensi diharapkan

untuk mampu mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mempromosikan program

Pembangunan Berkelanjutan dengan melakukan beberapa cara diantaranya ialah

dengan melakukan peningkatan efisiensi di sektor energi terkait ekonomi nasional

dan yang kedua ialah melakukan penelitian serta mempromosikan terkait

pengembangan peningkatan penggunaan energi baru terbarukan melalui teknologi

yang berwawasan lingkungan dan inovatif:2

Mengacu pada kondisi diatas Pemerintah Indonesia menjadikan hal tersebut

sebagai justifikasi dalam melakukan implementasi agenda tersebut pada kebijakan

energi nasionalnya guna menjaga keamanan lingkungan Indonesia melalui upaya

Mitigasi perihal pemanfaatan energi baru terbarukan. Upaya Mitigasi ini

merupakan sebuah gambaran pengaruh internasional dalam kebijakan nasional

sebagaimana tujuan dari Indonesia meratifikasi Protocol Kyoto untuk merespon

ancaman lingkungan global yang tentunya berpengaruh pada negara Indonesia.

2 United Nations, Kyoto Protocol to the United Nations Famework Convention on Climate

Change, diakses dalam https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf (12/7/2017, 23.45

WIB)

3

tentunya hal ini menjadi urgensi bagi Indonesia dan menyebabkan tekananan politis

bagi para pengambil kebijakan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. 3

Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu poin ratifikasi Indonesia terhadap

Protocol Kyoto pada ketentuan umum Undang-undang Nomor 17 tahun 2004

tentang Pengesahan Protocol Kyoto, bahwa Indonesia sebagai negara berkembang

yang sedang membangun, Indonesia perlu mempercepat pengembangan industri

dan transportasi dengan tingkat emisi rendah melalui pemanfaatan teknologi bersih

dan efisien serta pemanfaatan energi terbarukan renewable energy.4

Sehubungan dengan hal tersebut Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden

Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional sebagai bentuk realisasi

adopsi hukum nasional Indonesia. lahirnya kebijakan ini sebagai awal mula

Pemerintah Indonesia menjadikan energi baru terbarukan sebagi bentuk langkah

kongkrit dalam mencapai kemanan lingkungan. Kaitanya dalam hal ini penggunaan

energi di Indonesia mempunyai urgensi terkait penggunaan energi fosil yang masif,

diamana hal ini nantinya akan menjadi potensi ancaman bagi Indonesia. Adapun

beberapa poin ketententuan umum terkait peraturan Presiden tersebut ialah sebagai

berikut.5 Yang pertama ialah Energi baru adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh

teknologi baru baik yang berasal dari energi terbarukan maupun energi tak

3 Mitigation dalam hal ini merupakan tindakan pencegahan untuk mengurangi emisi gas rumah

kaca dan untuk meningkatkan penyimpanan karbon dalam rangka mengatasi perubahan iklim.

Nurita Efri Diana, Loc. Cit., hal. 7 4 KEMLU, The First National Communication On Climate Change Convention, di akses dalam

http://pih.kemlu.go.id/files/UU_NO_17_TH_2004.pdf (1/7/2018, 20.45 WIB) 5 Kementrian dalam Negeri, Perpres nomor 5 tahun 2006, diakses dalam

http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2006/01/25/peraturan-presiden-nomor-5-tahun-2006

(12/5/2017, 22.30 WIB)

4

terbarukan, antara lain, hydrogen, coal bed methane, batu bara yang dicairkan

(liquiefied coal), batu bara yang digaskan (gasified coal) dan nuklir sedangkan yang

kedua ialah Energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber

energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola

dengan baik, antara lain panas bumi, bahan bakar nabati (biofuel), aliran sungai,

panas surya, angin, biomasa, biogas ombak laut dan suhu kedalaman laut.

Selanjutnta posisi Indonesia dalam Protocol Kyoto adalah sebagai negara

anggota Non Annex dimana Indonesia dapat menjalankan agenda dari mekanisme

Protocol Kyoto hanya pada mekanisme Clean Development Mechanism atau

CDM.6 Sehingga pada dasarnya proses perelasisasian pembangunan berkelanjutan

dari pemanfaatan energi baru terbarukan Indonesia dapat dijalankan melalui proyek

pelaksanaan CDM. Maka dari itu Indonesia telah meratifikasi Protokol Kyoto.

Diharapkan dengan meratifikasi Protokol Kyoto ini dapat meningkatkan

kesempatan untuk menarik lebih banyak investor dan pelaku proyek untuk

mengembangkan proyek CDM yang akan menguntungkan pembangunan

berkelanjutan Indonesia. Berpijak pada penjelasan tersebut peneliti mengambil

sebuah paradigma bahwa keamanan lingkungan merupakan bagian kepentingan

6 CDM adalah salah satu dari tiga mekanisme fleksibel dalam Protokol Kyoto yang dirancang

untuk membantu negara industri Annex 1 guna memenuhi komitmennya mengurangi emisi

GRK dan membantu negara berkembang dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. CDM

adalah satu-satunya mekanisme fleksibel yang melibatkan negara berkembang. Berdasarkan

Protokol Kyoto, negara berkembang tidak memiliki kewajiban membatasi emisi GRKnya, akan

tetapi dapat secara sukarela berkontribusi dalam pengurangan emisi global dengan menjadi

tempat pelaksanaan proyek CDM. Insitute for global environmental strategis IGES, Panduan

kegiatan MPB Indonesia, diakses dalam https://pub.iges.or.jp/pub_file/panduanmpbpdf/download

(5/8/2018, 24.00 WIB)

5

nasional Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui proses

pelaksanaan kebijakan energi nasional Indonesia.

Hal inilah yang melatar belakangi peneliti mengambil topik implementasi

Prinsip-prinsip Protocol Kyoto dalam kebijakan energi nasional Indonesia.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Protocol Kyoto dan menjalankan

regulasinya akan tetapi peneliti berasumsi bahwa tindak lanjut dari ratifikasi ini

masih harus diteliti secara cermat sebagaimana, Kebijkan Energi Nasional

Indonesia memiliki peranan penting dalam pelaksanaan implementasi tersebut guna

mendukung kontribusinya dalam Protocol Kyoto dan mencapai Keamanan

lingkungan melalui aspek Mitigasi dari mekanisme CDM, serta hasil dari

implementasi Kebijakan Energi Nasional Indonesia nantinya dapat menjadi acuan

dalam melaksanakan komitmen baru pasca 2020 terkait penanggulangan

permasalahan iklim dengan begitu gambaran permasalahan yang muncul dalam

penelitian ini adalah ‘’Analisis Implementasi Prinsip-prinsip Potocol Kyoto dalam

Kebijakan Energi Nasional Indonesia’’.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis

merumuskan masalah :

Bagaimana Implementasi Prinsip-prinsip Protocol Kyoto dalam Kebijakan

Energi Nasional Indonesia?

6

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya,

maka secara akademis penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan

memahami secara keilmuan Hubungan Internasional tentang sejauh mana

implementasi prinsip-prinsip Protocol Kyoto dalam Kebijakan Energi

Nasional Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu untuk memperkuat

pemahaman dan menambah khasanah kajian teoritis mengenai keamanan

lingkungan dan kepentingan nasional, terutama pada studi yang membahas

permasalahan perubahan iklim di dunia, terlebih mengenai topik

implementasi prinsip-prinsip Protocol Kyoto. Diharapkan pula penelitian

ini nantinya dapat memberikan informasi dan memberikan referensi kajian

untuk penelitian Ilmu Hubungan Internasional terutama pemerhati

permasalahan politik lingkungan yang berkaitan dengan gambaran

pengaruh internasional dalam kebijakan Nasional sebagaimana

kesalinghubungan Protocol Kyoto dengan Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan

dan pemahaman terhadap Pemerintah Indonesia mengenai Pinsip-prinsip

yang ada dalam Protocol Kyoto terhadap Kebijakan Energi Nasional

Indonesia, sehingga hal ini dapat menjadi rujukan dalam pengambilan

keputusan bagi pemerintah Indonesia untuk kedepannya.

7

1.4 Penelitian Terdahulu

Dalam membentuk suatu konsep pemikiran, penelitian ini tidak hanya

membutuhkan pemilihan teori atau konsep yang tepat. Selain menjadi landasan

awal tema yang digunakan oleh peneliti, penelitian terdahulu digunakan pula

sebagai perbandingan atas batasan-batasan antara karya ilmiah sebelumnya dengan

karya ilmiah selanjutnya, pada penelitian terdahulu sebelumya telah banyak

bahasan mengenai Permasalahan lingkungan, namun tentunya dengan fokus yang

berbeda-beda.

Penelitian pertama, yang ditulis oleh Daniel Murdiyarso, dalam tulisanya

beliau menjabarkan secara detail terkait mekanisme Procol Kyoto dengan sudut

pandang implikasi dari mekanisme tersebut bagi Negara-negara berkembang

terutama Indonesia, dalam hal ini mekanisme yang dilakukan oleh Negara

berkembang ialah Clean developemen mechanism atau mekanisme pembangunan

bersih, sbagaimana yang dijelaskan secara detail sebelumnya mekanisme ini

merupakan wadah kerjasama nega-negara maju dengan negara berkembang

terutama Indonesia dalam melakukan kerjasama terkait penurunan gas rumah kaca

baik dengan cara transfer teknologi atau melakukan proyek pengembangan

pembanguan yang ada kaitanya dengan hal perubahan iklim, untuk itu penulis dari

buku ini menjeaskan bahwa penting kiranya untuk meratifikasi Protocol Kyoto

guna memonitoring implemntasi dari mekanisme tersebut. Jika terjadi perubahan

global yang lama dan secara akumulatif karena adanya kemajuan teknologi dan

dominasi Negara maju, maka akan menimbulkan perubahan iklim yang membawa

dampak bagi Negara berkembang, salah satunya Indonesia, Penulis juga

8

menyatakan bahwa jika Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto, maka Indonesia

akan memiliki kewenangan untuk mengawasi implementasi Protokol ini dan juga

mernanfaatkannya melalui mekanisme yang ada.

Hal tersebut merupakan pijakan bagi peniliti dalam menganalisis prinsip-

prinsip Protocol Kyoto terhadap kebijakan energi nasional Indonesia sebagaimana,

korelasi sudut pandang antara topik yang peneliti angkat dan topik dari buku ini

memiliki sudut pandang yang sama. Untuk itu peneliti selanjutnya akan meneliti

secara mendetail terkait sejauh mana implementasi Indonesia terhadap mekanisme

tersebut . Penelitian yang kedua ditulis oleh Rizki Tri Ferdiansyah dengan Judul

‘’Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Penegembangan Energi Baru Terbarukan di

Sektor Geothermal Sebagai Respon Terhadap Isu Keamanan Energi Global’’.7

Korelasi penelitian peneliti dan penelitian saudara Rizki terletak pada kesamaan

topik namun pada fokus yang berbeda saudara Rizki mngangkat topik upaya

Indonesia dalam pengembanagan Renewable energi dan dianalisis menggunakan

konsep sutainable developmet dengan Keamanan Energi sehingga hasilnya

menjabarkan bagaimana pentingnya mengembangkan energi baru terbarukan bagi

Indonesia sedangkan peneliti mengkaji implementasi prinsip-prinsip Protocol

Kyoto dalam kebijakan energi nasional Indonesia dengan konsep keamanan energi

dan kepentingan nasional sehingga peneliti mengabil fokus sejauh mana

imlementasi tersebut dalam kebijakan energi nasional Indonesia.

7 Rizki Tri Ferdiansyah, ’Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Penegembangan Energi Baru

Terbarukan di Sektor Geothermal Sebagai Respon Terhadap Isu Keamanan Energi Global, 2016,

Universitas Muhammadiyah Malang

9

Penelitian ketiga yang ditulis oleh Marisa Miftakhul Jannah dengan judul

‘’Pencapaian Kepentingan Nasional Indonesia Melalui Indonesia-Australia Forest

Carbon Partnership IACFP, Studi kasus pada proyek Kalimantan Forest and

Climate Partnership’’.8 Korelasi penelitian peneliti dengan penelitian saudari

Marisa berangkat dari isu yang sama yaitu perubahan iklim, akan tetapi mempunyai

topik yang berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada topik pembahasan dimana

penelitii mengambil topik Renewable energy dan keamanan energi sedangkan

saudari Marisa mengambil topik Foresty. Topik saudari Marisa menggambarkan

tentang kemitraan negraa dalam mengatasi perubahan iklim dengan menggunakan

konsep sustainable development dan kepentingan nasional. Peneliti juga

menggunakan konsep yang sama yaitu, kepentingan nasional akan tetapi melalui

sudut pandang keamanan energi indonesia melalui implementasi prinsip-prinsip

Protocol Kyoto dalam kebijakan energi nasional Indonesia.

Penelitian terakhir yang ditulis oleh Riza azmy dan Hidayat amir dengan

judul ‘’ketahanan energi,konsep dan tantangan bagi Indonesia’’. Karya ilmiah ini

menjelaskan bahwa ketergantungan impor energi minyak BBM Indonesia terhadap

Negara-negara timur tengah akan berpengaruh pada stabilitas ekonomi

Indonesia.9Untuk itu karya ilmiah ini berfokus pada arah kebijakan pemerintah

Indonesia dalam mewacanakan ketahanan energi melalui Perpres nomor 5 tahun

2006. Adapun korelasi dari karya ilmiah yang ditulis oleh Riza azmy dan Hidayat

8 Marisa Miftakhul Jannah, ’Pencapaian Kepentingan Nasional Indonesia Melalui Indonesia-

Australia Forest Carbon Partnership IACFP, Studi kasus pada proyek Kalimantan Forest and

Climate Partnership, 2016, Universitas Muhammadiyah Malang 9 Riza azmy dan Hidayat amir, ketahanan energi konsep dan tantangan bagi indonesia, di akses

dalam http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Energy%20Security.pdf (12/3/2017. 20.30

WIB)

10

amir dengan karrya ilmiah yang ditulis oleh peneliti ialah terkait aspek

implementasi. Aspek implementasi peneliti ialah analisis Imlpementasi prinsip-

prinsip Protocol Kyoto Dalam Kebijakan Energi Nasional Indonesia. sehingga

korelasi yang disebut mempunyai kesamaan dalam aspek implementasi kebijakan

namun berbeda ruang lingkup pembahasan.

Tabel 1. Posisi Penelitian Terdahulu

NO NAMA JUDUL JENIS PENELITIAN

DAN ALAT

ANALISA

HASIL

1. Daniel

Murdiyarso

Protocol Kyoto

Imlipkasinya bagi

Negara berkembang

Menggunakan

pendekatan dalam

sudut pandang segi

Politik, Hukum dan

Bisnis serta

kelembagaan

Buku ini menjabarkan

betapa pentingnya

meratifikasi Protocol

Kyoto bagi suatu

negara terutama

Indonesia

2. Rizki Tri

Ferdiansyah

Upaya Pemerintah

Indonesia Dalam

Penegembangan Energi

Baru Terbarukan di

Sektor Geothermal

Sebagai Respon

Terhadap Isu

Keamanan Energi

Global

Deskriptif

Pendekatan yang

digunakan adalah

Sustainable

Development dan

Keamanan Energi

Ketergantungan dunia

terhadap energy fosil

telah membuat dunia

berada dalam krisis

energy, sehingga

diperlukan jalan keluar

untuk menghadapi

ancaman tersebut salah

satunya adalah

11

mekanisme potensi

EBT

Untuk mengelola dan

menghadapi ancaman

krisis ini masyarakat

dunia percaya bahwa

sebuah institusi dan

struktur yang dapat

menangani ancaman

global krisis energy.

Hal ini mulai

ditunjukan masyarakat

global hingga peerintah

Indonesia sendiri saat

ini sedang melakukan

pengembangan EBT

Pengembangan sumber

energy terbarukan erat

kaitanya dengan

pembangunan

berkelanjutan ,karena

pngembangan EBT

tidak merusak

lingkungan

12

3. Marisa

Miftakhul

Jannah

Pencapaian

Kepentingan Nasional

Indonesia Melalui

Indonesia-Australia

Forest Carbon

Partnership IACFP,

Studi kasus pada proyek

Kalimantan Forest and

Climate Partnership

Metode Deskriptif

konsep Sustainable

Development dan

Kepentingan Nasional

Capaian kerjasama

antara Indonesia-

Australia dalam

pemanfaatan

kehutanan, kemitraan

tersebut menjabarkan

kepentingan Indonesia

4. Riza azmy dan

Hidayat amir

Kebijakan Ketahanan

Energi Jepang di Abad

21: Fundamentalisme

Metode penelitian yang

digunakan adalah

Deskriptif dengan

pendekatan yang

digunakan Energy

Security

Kebijakan pemerintah

jepang dalam

melaksanakan

diversivikasi energi ke

penggunaan energi gas,

batu bara dan nuklir

demi meminimalisir

ketergantungan energi

impor

5. Ardian

Syahrur

Imami

Analisis Implementasi

Prinsip-prinsip Protocol

Kyoto dalam kebijakan

energi nasional Indonesia

Deskriptif dengan

menggunakan konsep

Keamanan Lingkungan

dan Keepentigan

Nasional

13

1.5 Landasan Konseptual

Untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah di atas, penulis akan

menggunakan konsep keamanan energi dan kepentingan nasional guna

menjelaskan tentang Implementasi Prinsip-prinsip Protocol Kyoto dalam

Kebijakan Energi Indonesia.

1.5.1 Keamanan Lingkungan

Keamanan lingkungan merupakan perkembangan dari keamanan

internasional sebagaimana Svensson dalam penejelasanya melalui

Enviromental Security Conceptmemaparkan bahwa kemanan lingkungan

hidup merupakan konsep kemanan negara yang dicapai dengan memerangi

kemiskinan, kerusakan lingkungan serta kurangnya akses terhadap

pengetahuan.10 Ancaman yang hadir dari masalah lingkungan hidup sangat

bervariasi karena sesuai dengan definisi di atas bahwa lingkungan hidup

memiliki keterkaitan dengan sistem yang berlaku secara global.

Selain itu menurut Potter dan Brown peran organisasi internasional

sangat penting perihal keamanan lingkungan dimana, Organisasi

internasional berperan penting sebagai tempat untuk menyatukan berbagai

kepentingan negara untuk menyelamatkan lingkungan hidup, serta

membuat kebijakan internasional terkait lingkungan hidup. Pengaruh dari

organisasi internasional ini bukan hanya pada negara-negara anggotanya

10 Erry WD Kurniawan, Keamanan Lingkungan Hidup sebagai Antisipasi Ancaman

GlobalKerusakan Lingkungan, diakses dalam

https://www.academia.edu/4845533/Keamanan_Lingkungan_Hidup_sebagai_Antisipasi_Ancama

n_Global_Kerusakan_Lingkungan(4/1/2019. 20.30 WIB)

14

tetapi juga pada negara yang tidak menjadi anggota karena kebijakannya

dianggap mewakili kepentingan global.11

Dalam gambaran isu yang peneliti angkat Indonesia sebagai Negara

berkembang memiliki sumber daya alam yang banyak serta potensi

geografis Indonesia yang notabenenya negara tropis mempunyai urgensi

dalam melestarikan dan menjaga keamanan lingkungan sebagaimana

Protocol Kyoto dibawah kerangka UNFCCC mewadahai atau sebagai

fasilitator dalam menentukan kebijakan energi nasional Indonesia yang

mana secara substansi kerangka kebijakan energi nasional Indonesia

bermuatan prinsip CBDR dari Protocol Kyoto tentang pembangunan

berkelanjutan dan secara tidak langsung Indonesia berpedoman pada

mekanisme dari prinsip tersebut. Melalui pemaparan tersebut tentunya

Indonesia akan mengimplementasikan mekanisme MPB guna menjaga

lingkunganya melalui pemanfaatan energi baru terbarukan guna menunjang

pembangunan berkelanjutan Indonesia.

1.5.2 Kepentingan Nasional

Peneliti menjelaskan Kepentingan Nasional dalam sudut pandang

Konstruktivisme karena peneliti berasumsi perspektif tersebut relevan

dengan permasalahan yang dibahas. Alexander Wend berpendapat bahwa

masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh ide bersama daripada kekuatan-

kekuatan yang bersifat material. Alexander Wend percaya bahwa negara

adalah unit analisis utama dalam Hubungan Internasional, akan tetapi sifat

11 Ibid

15

negara bisa saja berubah atau bertransformasi karena perubahan-perubahan

yang terjadi dalam struktur Internasional, baik terkait dengan individu,

ekoomi, politik dan sebagainya, Dengan demikian, Kepentingan Nasional

dari suatu negara juga tidak bersifat fixed, melainkan dibangun secara sosial

sesuai dengan kondisi yang terjadi di masyarakat internasional.12

Dalam pengertian tersebut dijelaskan Kepentingan Nasional

terbentuk secara sosial dari hubungan antar agensi atau negara sebagai sub

unit politik dan struktur pergaulan negara dalam politik Internasional.

Kepentingan nasional senantiasa terbentuk, bertransformasi, dan

menyesuaikan diri dengan struktur politik internasional yang ada. Hal ini

dimungkinkan karena struktur pada dasarnya dibentuk bukan hanya oleh

pertarungan material melainkan pembentukan gagasan bersama.13 Dalam

permasalahan ini peneliti sepakat dengan bagaimana Alexander Wendt

menjelaskan gagasan ide bersama dalam lahirnya prinsip Protocol Kyoto

Maupun Permasalahan perubahan iklim yang muncul dari ide bersama

sebagaimana masyarakat lebih dipengaruhi ide bersama, dalam hal ini

Protocol Kyoto adalah sebuah bentuk gagasan ide bersama guna mengatasi

perubahan iklim.

Dimana Protocol Kyoto adalah sebuah legal komitmen atau

perjanjian Internasional secara sukarela bagi negara-negara anggotanya

yang sadar akan permasalahan lingkungan terutama perubahan iklim

12 Scott Burchill, 2005, The National Interest in International Relations Theory, Palgrave, hal.187 13 Ibid.,hal.188

16

sebagaimana Wendt menjelaskan Kepentingan Nasional dibangun secara

sosial bukan dari kepentingan secara pribadi yang bersifat material. Peneliti

menggambarkan Indonesia sebagai sub unit poltik dalam pergaulan

internasional yang peduli akan bahaya perubahan iklim, untuk itu Indonesia

meneyepakati Prinsip-prinsip Protocol Kyoto dan menjalankan program

mitigasi terkait pemanfataan energi baru terbarukan dan diadopsi dalam

bentuk hukum nasional melalui kebijakan energi nasional.

Berangkat dari ide pemikiran tersebut peneliti mempunyai sudut

pandang tentang bagaimana Indonesia selaku sub unit dalam politik

internasional mempunyai ambisi dan Kepentingan Nasional untuk

mengimplementasikan Prinsip-prinsip Protocol Kyoto sebagai langkah

kongkrit menuju kemandirian energi dan menjaga konsentrasi

lingkunganya, hal ini ditinjau dari ratifiksi Indonesia terkait dalam Protocol

Kyoto, sebagaimana jika Indonesia berhasil menjalankan dengan baik

prinsip-prinsip tersebut maka secara tidak langsung Indonesia berhasil

memenuhi apa yang diwajibkan dalam Prinsip-prinsip tersebut, selain itu

Indonesia mendapatkan keuntungan secara subtantif dalam pemanfaatan

energi baru terbarukan karena energi terbarukan merupakan solusi

memenuhi keamanan energi nasional guna menunjang pembangunan

berkelanjutan.

17

1.6 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian sangat penting digunakan saat melakukan suatu

penelitian. Hal ini dikarenakan metodologi penelitian dapat mempermudah untuk

memberikan solusi dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang

dihadapi dalam melakukan penelitian sehingga dapat menghasilkan penelitian yang

benar dan akurat serta tidak diragukan lagi dalam menentukan kesimpulan

dibelakang, sebagaimana salah satu pakar Ilmu Hubungan Internasional Mochtar

Mas’oed mengatakan bahwa metodologi adalah prosedur yang dipakai dalam

mendeskripsikan dan meramalkan fenomena.14

1.6.1 Jenis Penelitian

Dari rumusan masalah yang diambil oleh peneliti, yakni Bagaimana

Implementasi Prinsip-prinsip Protocol Kyoto dalam Kebijakan Energi

Indonesia maka peneliti menggunakan metode Deskriptif. Menurut Ulber

Silalahi, jenis penelitian Deskriptif ialah generalisasi melalui pngempulan

data yang bertujuan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan

mengenai status akhir, baik karekteristik maupun frekuensi dari subjek yang

dipelajari.15 Peneliti berusaha menjelaskan Implementasi Prinsip-prinsip

Protocol Kyoto dalam Kebijakan Energi Nasional Indonesia dengan

menggunakan konsep keamanan energi dan kepentingan nasional serta

14 Asrudin, Mirza Jaka Suryana, Musa Maliki, 2004, Metodologi Ilmu Hubungan Internasional,

Pendekatan Paradigmatik dan Pendekatan Alternatif, Malang, Intrans Publishing, hal.16 15 Dr. Ulber Silalahi, MA, 2010, Metode Penelitian Sosial, Bandung, PT Refika Aditama, hal.62

18

mengunakan generalisasi data yang mendukung argument peneliti dalam

menjelaskan permasalahan yang diangkat.

1.6.2 Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti membagi ruang lingkup penelitian dalam

batas materi dan batas waktu penelitian, adapun tujuanya ialah untuk tidak

keluar dari koridor penelitian yang sudah ditetapkan tidak melampaui

jangka waktu yang sudah ditentukan.

a. Batasan Materi

Materi yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu fokus pada

Implementasi Prinsip-prinsip Potocol Kyoto dalam Kebijakan

Energi Indonesia.

b. Batasan Waktu

Batasan waktu penelitian ini dimulai pada ratifikasi Indonesia

tahun 2004 terhadap Protocol Kyoto dimana dalam ratifikasi

tersebut terdapat komitmen Indonesia yang dijelaskan pada Undang-

undang nomor 17 tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to

PBB United Nations Framework Convention on Climate Change

sampai saat ini karena Protocol Kyoto Mengalami peranjangan

Second Comitment hingga tahun 2020.

19

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk

mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empiris.16 Dalam hal

ini peneliti menggunakan data skunder sehingga teknik pengumpulan data

yang digunakan peneliti melalui kegiatan studi kepustakaan, data skunder

diperoleh dari literatur yang bersumber dari buku, jurnal, koran, majalah,

maupun internet yang berhubungan dengan topik penelitian. Setelah data

terkumpul, penulis akan mereduki data dan hanya data yang relevan dengan

topik penelitian saja yang akan digunakan sebagai referensi.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisa

kualitatif, data-data yang dianalisis merupakan pencapaian kepentingan

Indonesia dalam melakukakan Implementasi prinsip-prinsip Protocol Kyoto

dalam kebijakan energi nasionalnya. Fakta-fakta yang berhasil

dikumpulkan dari berbagai sumber dianalisis untuk dijadikan fokus kajian

yang diangkat peneliti, sebagaimana Miles dan Huberman dalam analisis

kualitatif mengatakan bahwa aktiitas tersebut dilakukan secara interaktif

dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya

jenuh.17 Adapun tahapan analisis data yang dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

16 Ibid., hal. 280 17 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: CV. Alfabeta, hal.246-

253

20

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan

polanya.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan

sejenisnya, namun yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif

adalah teks yang bersifat naratif.

3. Conclusion/ Verification

Langakah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan

dan verivikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan

temuan baru yang sebelumnya pernah ada.

1.7 Argumen Pokok

Argumen pokok merupakan penjelasan sementara tentang suatu

tingkah laku, gejala, atau kejadian yang telah atau akan terjadi. Argumen

pokok juga merupakan sebuah jawaban atau kesimpulan sementara terhadap

masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan

kebenaranya. Sehingga dalam sebuah karya tulis ilmiah, argument pokok

atau asumsi dasar perlu untuk disertakan karena argumen pokok mempunyai

fungsi sebagai pertimbangan sebelum melakukan analisis secara lebih lanjut.

Berdasarkan kajian teoritik dan empiris, maka rumusan asumsi dasar

yang terbentuk dari penelitian ini ialah Indonesia sebagai negara angota yang

21

telah meratifikasi Procol Kyoto dan menjalankan prisip-prisip Protocol Kyoto

salah satunya melalui Prinsip mitigasi yang terdapat di Clean Development

Mechanism dalam melakukan pemanfaatan energi baru terbarukan. Dalam

hal ini melalui konsep keamanan lingkungan dan kepentingan nasional

Indonesia, peneliti akan menjabarkan dan menggambarkan sejauh mana

Implementasi Prinsip-prinsip Protocol Kyoto dijalankan oleh Indonesia

dengan melihat dari sisi perkembanagn Indonesia menjalankan prinsip-

prinsip tersebut melalui Kebijakan Energi Nasionalnya, sebagaimana dalam

menjalankan prinsip-prinsip tersebut Indonesia memiliki kepentingan

nasional dalam hal pencapaian keamanan lingkungan.

1.8 Sistematika Penulisan

Tabel 2. Posisi Tabel Sistematika Penulisan

BAB I

Pendahuluan

1.1.Latar Belakang

1.2.Rumusan Masalah

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.4.Penelitian Terdahulu

1.5.Landasan Konseptual

1.5.1 Keamanan Lingkungan

1.5.2 Kepentingan Nasional

1.6.Metodologi Penelitian

22

1.6.1. Jenis Penelitian

1.6.2. Ruang Lingkup Penelitian

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

1.6.4. Teknik Analisis Data

1.7. Argumen Pokok

1.8 Sistematika Penulisan

BAB II Latar Belakang Terbentuknya Protocol Kyoto

2.1 Sejarah Protocol Kyoto

2.1.1 Latar belakang Protocol Kyoto

2.1.2 Hasil kesepakatan Protocol Kyoto

2.2 Mekanisme Protocol Kyoto

2.2.1 Mekanisme Implementasi Bersama,

Joint Implementation

2.2.2 Perdagangan Emisi, Emission

Trading

2.2.3 Mekanisme Pembangunan Bersih,

Clean Development Mechanism

BAB III Protocol Kyoto dalam Perspektif Indonesia

3.1 Ratifikasi Indonesia terhadap Protocol Kyoto

3.1.1 Komitmen Indonesia Terhadap

Protocol Kyoto

23

3.1.2 Internalisasi Prinsip-prinsip Protocol

Kyoto dalam kebijakan energi

nasional indonesia

3.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 79

tahun 2014 tentang kebijakan energi

nasional

3.1.4 Peraturan Presiden Nomor 22 tahun

2017 tentang Rencana Umum Energi

Nasional Inonesia (REUN)

3.2 Implementasi Indonesia terhadap Mekanisme

Protokol Kyoto

3.2.1 Implementasi Indonesia dalam

mekanisme Clean Development

Mechanism (CDM)

3.2.2 Proyek-proyek Clean Development

Mechanism Indonesia Pada Sektor

Energi

3.2.3 Pemanfaatan Energi Baru

Terbarukan (EBT) Indonesia

BAB IV Penutup

4.1 Kesimpulan

4..2 Saran