bab i pendahuluan a. gambaran singkat organisasi b....

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) LKIP 2016

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Singkat Organisasi

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumedang

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Sumedang

No. 27 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanaman

Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumedang.

B. Aspek Strategis Yang Berpengaruh

Dalam pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi sangat dipengaruhi oleh

lingkungan strategis yang meliputi :

1. Susunan organisasi BPMPT memungkinkan untuk melaksanakan pelayanan

Bidang Penanaman Modal secara strategis mulai dari Perencanaan, Promosi dan

Kerjasama, Pelayanan Perizinan, Pengembangan dan Pengendalian .

2. Dalam efektivitas pelaksanaan Tupoksi pada setiap fungsi belum ditetapkan uraian

tugas setiap pegawai terutama pada jabatan - jabatan pelaksanaan yang terkait

langsung dengan pelayanan perizinan termasuk belum adanya kesesuaian

penerapan penilaian pelayanan perizinan

3. Belum dilakukannya pengembangan kompetensi aparatur yang sesuai dengan

tingkat kebutuhan.

4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik sarana komunikasi dan

transportasi maupun sarana pendukung lainnya yang memungkinkan dapat

bekerja maksimal

5. Adanya regulasi yang mengatur tentang pokok-pokok kemudahan investasi dan

menyediakan sistem insentif bagi investor yang menanamkan modalnya pada

sektor-sektor tertentu

Secara lebih jauh dan rinci dari pelaksanaan tersebut, akan diuraikan dalam

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).



C. Tugas Pokok dan Fungsi.

Tugas pokok dan fungsi uraian tugas jabatan struktural pada Badan

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dapat dilihat pada Peraturan Bupati

Sumedang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumedang dengan struktur

organisasi sebagai berikut :

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

KEPALA BADAN

SUB BAGIAN UMUM, ASET DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG

PERENCANAAN DAN

PENGEMBANGAN

PENANAMAN

MODAL

BIDANG PROMOSI DAN

KERJASAMA PENANAMAN

MODAL

SUB BIDANG PERENCANAAN

SUB BIDANG

PROMOSI

SUB BIDANG PERIZINAN PU

DAN PERINDAG

SEKRETARIS BPMPT

SUB BAGIAN PROGRAM

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

SUB BIDANG PENGEMBANGAN

SUB BIDANG KERJASAMA

SUB BIDANG ANEKA IZIN

SUB BAGIAN KEUANGAN



BAB II

RENCANA DAN PERJANJIAN KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN SUMEDANG

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Mengacu pada salah satu Misi Pemerintah Kabupaten Sumedang, yaitu :

“Pada Tahun 2018 SUMEDANG SENYUM MANIS (Sejahtera, Nyunda, Maju, Mandiri

dan Agamis) “.

Maka Visi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang

adalah “Terwujudnya Pemandu Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang

Prima Tahun 2018”.

Untuk mewujudkan Visi, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan perizinan usaha yang prima dan terintegrasi dengan

regulasi, promosi dan kerjasama;

2. Melaksanakan pelayanan yang lebih adil bagi segenap usaha.

2. Tujuan

Tujuannya dari misi sebagaimana tersebut diatas adalah :

1. Mewujudkan iklim investasi untuk meletakan dasar investai yang berkelanjutan;

2. Terselenggaranya hubungan antara lembaga dan kerjasama yang mengutamakan

kepentingan daerah dalam rangka meningkatkan investasi yang didukung kegiatan

promosi yang proaktif;

3. Terselenggaranya pelayanan perizinan usaha sesuai dan berorientasi pada

kepuasan dan keadilan masyarakat dunia usaha dan seluruh kekuatan ekonomi

kerakyatan, terutama pengusaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.

4. Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam rangka

pemantauan, pembinaan dan pengawasan;



5. Terselenggaranya pengelolaan sistem dan penyebarluasan informasi serta

meningkatnya kemampuan sumber daya manusia penanaman modal yang

profesional.

3. Kebijakan

1) Kebijakan kerjasama penanaman modal, yaitu merupakan fasilitas Pemerintah

Daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara pelaku usaha dan antar pelaku

usaha dengan pemerintah daerah;

2) Kebijakan promosi penanaman modal, yaitu merupakan kegiatan yang ditujukan

untuk meningkatkan citra Pemerintah Daerah sebagai daerah tujuan investasi

yang kondusif dan mendorong calon unvestor untuk berinvestasi di Suedang;

3) Kebijakan pengelolaan data dan system informasi penanaman modal, yaitu

merupakan integrasi dari penerapan Spipise, Sik@d Sie LKPM dan Simpatik

dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dalam suatu system manajemen

mutu yang akuntabel dan bersertifikat;

4) Kebijakan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal,

merupakan kegiatan bimbingan teknis atau sosialisasi kebijakan penanaman

modal dan pelayanan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.

4. Program

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2016 adalah sebagai

berikut :

a. Belanja Wajib

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

5. Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi

6. Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan

7. Penyediaan Jasa Kebersihan



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

2. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

6. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

b. Belanja Urusan

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

1. Pembuatan Dokumen Daya Tarik Daerah dan Pameran Peluang Investasi

Unggulan Daerah

2. Fasilitasi Kerjasama Investasi

3. Sosialisasi Kebijkan dan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan

Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi

1. Penyusunan Kajian Potensi Peluang Investasi di Kabupaten Sumedang

2. Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan

Penanaman Modal dan Perizinan

3. Penyusunan Perumusan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal dan

Perizinan

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah

1. Penyelenggaraan Sistem Informasi Penanaman Modal di Kabupaten

Sumedang.

2. Penyusunan Data Base Potensi Investasi Daerah

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

1. Peningkatan Pelayanan Perizinan



B. Rencana kinerja

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang Sasaran Strategis

dalam hal ini yaitu misi-misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang

telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi; indikator kinerja sasaran, serta Target

yang ditetapkan; indikator kinerja dan target yang ditetapkan merupakan

program/kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan misi.

Secara sederhana Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD dapat dilihat pada

tabel berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)

Meningkatkan

lingkungan usaha yang

lebih baik

Lingkungan Internal : - Peningkatan Pelayanan Administrasi

perkantoran - Peningkatan Sarana Prasarana

Aparatur - Peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Lingkungan Eksternal : - Pembinaan, pengendalian investasi

100%

100%

100%

100%

41 PMA/PMDN (100%)

Meningkatkan daya saing

ekonomi daerah

- Penataan regulasi investasi dan perizinan

- Penyediaan kemudahan dalam perizinan

1 Perbup/Kepbup (100%)

100% (100%)

Meningkatkan

pemasaran aktif

- Pameran

- Fasilitasi Kerjasama Investasi

2 kali (100%)

1 kali (100%)

Meningkatkan pelayanan

kepada investor

penyelesaian berkas permohonan

perizinan

2.750 izin (100%)

C. Perjanjian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan

didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-



indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut

tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi

keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan

yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

Fisik %

Meningkatkan

lingkungan usaha

yang lebih baik

Lingkungan Internal : - Peningkatan Pelayanan

Administrasi perkantoran - Peningkatan Sarana Prasarana

Aparatur - Peningkatan pengembangan

system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Lingkungan Eksternal : - Pembinaan, pengendalian

investasi

100%

100% 100% 100% 41 PMA/ PMDN

100%

100%

100%

100%

100%

99,18%

99,24%

100% 100%

0%*

Persentase rata - rata 99,68%

Meningkatkan daya saing ekonomi daerah

- Penataan regulasi investasi dan perizinan

- Penyediaan kemudahan dalam perizinan

1 PerBup/ Kepbup

1 perbup

1Kepbup

1 SK Keputusan Badan**

100%

100%

Persentase rata – rata 100%

Meningkatkan pemasaran aktif

- Pameran - Fasilitasi Kerjasama Investasi

2 kali 1 kali

3 Kali 1 kali

150% 100%

Persentase rata – rata 125%

Meningkatkan pelayanan kepada investor

penyelesaian berkas permohonan perizinan 2.750 izin 6.224 izin 226,33%

Persentase rata - rata 226,33%

Akumulasi Persentase rata – rata : 4 137,75 %

* Data Sementara dalam proses penyusunan

**Ket. Bersifat sementara sebelum disusun Perbup,karena masih proses penyusunan



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUMEDANG

Sebagai bentuk Pertanggungjawaban terhadap Pelaksanaan Program

Pembangunan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Anggaran Publik APBD

Kabupaten Sumedang dan Anggaran Aparatur APBD Kabupaten Sumedang, Maka disusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKIP) yang melaporkan hasil pelaksanaan

program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2016.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara

hasil/realisasi yang dicapai dengan target/rencana yang tertuang dalam penetapan

indikator kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Tahun 2016.

Apabila semakin tinggi realisasi maka akan berindikasi semakin tinggi kinerja,

atau semakin rendah realisasi maka akan menunjukan semakin rendah pula kinerja,

hal ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

Capaian Kinerja = Realisasi

X 100 Target

Pada prinsipnya besarnya biaya akan mengikuti besarnya kegiatan/fungsi oleh

karena itu, untuk menghitung bobot kinerja dilakukan dengan membandingkan

realisasi anggaran dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Tingkat capaian

kinerja tiap kegiatan dilakukan melalui penghitungan dari sub-sub kegiatan (tolak

ukur) secara tertimbang perhitungan capaian target kinerja tertimbang sesuai dengan

bobot dari masing-masing sub-sub kegiatan terhadap total biaya. Tingkat capaian

kinerja kegiatan merupakan penjumlahan dari semua capaian kinerja sub-sub bobot

kegiatan. Bobot kinerja tertimbang mencerminkan seberapa besar sumbangan

kinerja tiap-tiap sub kegiatan terhadap tingkat capaian kinerja kegiatan.



Nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal

sebagai berikut :

X > 85 : Sangat Berhasil

70 < X < 85 : Berhasil

55 < X < 70 : Cukup Berhasil

X < 55 : Tidak Berhasil

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Badan Penanaman Modal dan

Perizinan Terpadu Kabupaten Sumedang selama Tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel

Rencana Strategis, tabel Rencana Kinerja Tahunan, tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan

dan tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran sebagai berikut :



B.1 Rencana Strategis (RS)

Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 dilihat pada tabel

berikut :

Misi Tujuan Sasaran Cara mencapai tujuan sasaran

Ket. Uraian Indikator Kebijakan Program

Melaksanakan Pelayanan yang lebih adil bagi segenap usaha

Mewujudkan Iklim Investasi untuk meletakan dasar invetasi yang berkelanjutan

Meningkatya kepastian hukum investasi

1. Tersedianya informasi peluang usaha sector/bidang usaha unggulan, mencakup lokasi, ketersediaan lahan,kesesuaian dengan tata ruang, bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, potensi pasar dan perkiraan investasi

2. Tersedianya regulasi penanaman modal yang dapat memenuhi rasa keadilan dunia usaha.

Kebijakan PenanamanModal

Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi


Terselenggaranya hubungan antara lembaga dan kerjasama yang mengutamakan kepentingan daerah dalam rangka meningkatkan investasi yang didukung kegiatan promosi yang proaktif

Meningkatnya akses pemasaran

1. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan berupa : a. Antar pengusaha mikro, kecil,

menengah dan koperasi tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat kabupaten, propinsi/nasional.

b. Antara pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta besar tingkat kabupaten dengan pemerintah daerah atas asset daerah atau asset poptensial milik masyarakat.

c. Kegiatan penanaman modal melalui skema KPS dan Non KPS serta BUMD.

1. Kebijakan Kerjasama Penanaman Modal

Peningkatan Promosi dan Kerjasama



2. Terselenggaranya promosi peluang

penanaman modal, mencakup antara lain penyelenggaraan pameran, investment forum, seminar investasi dan penyebarluasan brosur.

2. Kebijakan Promosi

Penanaman Modal

Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Melaksanakan pelayanan perizinan usaha yang prima dan terintegrasi dengan regulasi, promosi dan kerjasama

Terselenggaranya pelayanan perizinan usaha sesuai dan berorientasi pada kepuasan dan keadilan masyarakat dunia usaha dan seluruh kekuatan ekonomi kerakyatan, terutama pengusaha mikro, kecil dan menengah serta Koperasi

Meningkatnya kualitas pelayanan

Terselenggaranya pelayanan perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), berupa : a. Persentase penyelenggaraaan

pelayanan izin prinsip dan izin usaha penanaman modal dalam negeri sesuai kewenangan.

b. Persentase penyelenggaraan pelayanan perizinan pemanfaatan ruang (prinsip, lokasi, IPPT, IMB), perizinan sesuai pelimpahan kewenanhan dari Bupati.

c. Perizinan gratis bagi usaha mikro d. Fasilitasi insentif dan kemudahan bagi

usaha kecil, menengah, besar dan koperasi

Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal

Peningkatan Pelayanan Perizinan


Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam rangka pemantauan, pembinaan dan pengawasan


Terselenggaranya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha

Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Penanaman Modal

Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi



Melaksanakan pelayanan perizinan usaha yang prima dan terintegrasi dengan regulasi, promosi dan kerjasama

Terselenggaranya system dan penyebarluasan informasi serta meningkatnya kemampuan sumber daya manusia penanaman modal yang profesional


1. Terbangunnya dokumen basis data potensi daerah, dokumen daya tarik daerah, dokumen strategi pemikat investor dan dokumen prosedur investasi.

2. Persentase terimplementasikannya Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu (Simyandu), Siatem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE), Sistem Laporan Kegiatan Penanaman Modal (Sis LKPM), dan Sistem Kearsipan Digital (Sid@k) melalui konsep penerapan Standar Sistem Manajemen Mutu(SMM) yang akuntabel dan bersertifikat

1. Kebijakan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

3. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan dan pelayanan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha dan peningkatan pendidikan serta pelatihan aparatur

2. Kebijakan Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal



Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Hasil pengukuran Pencapaian Sasaran dapat dilihat sebagaimana terlampir pada

Lampiran 4

C. Hambatan/Kendala dan Permasalahan yang dihadapi

Hambatan dan permasalahan yang muncul tesebut diatas dalam menunjang Visi dan

Misi Kabupaten Sumedang disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki , antara lain :

1. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan salah satu fungsinya dalam rangka pengendalian

pemanfaatan ruang yang dalam pelaksanaannya memerlukan koordinasi dengan

SKPD teknis lainnya. Namun demikian dilapangan koordinasi dengan tim dari

SKPD teknis maupun dengan pihak kecamatan belum berjalan harmonis sesuai

dengan aturan.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada terbatas, belum meratanya pemahaman

dan wawasan di bidang Penanaman Modal. Oleh karena itu perlu adanya

pengembangan wawasan dan pengetahuan terhadap aparatur, kaitan dengan

kebijakan di Bidang Penanaman Modal.

3. Perlu adanya sosialisasi baik secara kewenangan maupun tugas pokok tentang

keberadaan Institusi Penanaman Modal kepada perusahaan PMA / PMDN.

4. Tidak adanya data base Potensi Daerah yang memadai sehingga potensi investasi

tidak dapat tergambarkan yang dapat dijadikan dasar dalam pembentukan

regulasi yang dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.

5. Dikarenakan Anggaran yang diberikan untuk pengembangan investasi di

Kabupaten Sumedang terbatas, pelaksanaan pengembagan investasi baik

perencanaan dan pengembangan, promosi dan kerjasama investasi maupun

pelayanan perizinan belum dapat dilaksanakan secara optimal.



D. Strategi Pemecahan Masalah

Dari hambatan dan permasalahan yang dihadapi dan keterbatasan yang dimiliki, maka

strategi pemecahan masalah yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Perlu adanya pelaksanaan pengembangan pelayanan investasi yang bersifat

menyeluruh dan lintas sektoral (Grand Design) yang didukung dengan keberadaan

data base Potensi Daerah yang memadai dan dijamin dengan regulasi–regulasi

yang mengarah pada pengembangan investasi.

2. Koordinasi Forum Investasi dengan melibatkan Institusi Penanaman Modal.

Sehingga kegiatan investasi PMA/PMDN benar–benar dipahami oleh semua pihak

sebagai kegiatan ekonomi yang mempunyai dampak multiplier effect.

3. Promosi dan publikasi terus ditingkatkan dengan banyak memberikan informasi

ke berbagai pihak termasuk dunia internasional agar tidak ada lagi anggapan

bahwa Sumedang sebagai daerah yang kurang nyaman, menarik untuk investasi.

4. Terorganisasinya penanganan permasalahan penanaman modal di Sumedang,

sehingga Tim Task Force dapat berperan aktif dan dapat merumuskan tindak

lanjut permasalahan yang dihadapi para investor.

5. Investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan bersifat lintas

sektoral serta sangat kompleks perlu mendapat perhatian bersama (eksekutif,

legislatif dan unsur lainnya) dalam rangka membenahi pelayanan penanaman

modal yang efisien dan efektif guna terwujudnya Sumedang sebagai kawasan

yang menarik bagi investor.

6. Dengan keterbatasan anggaran pemerintah, maka sektor swasta diupayakan

untuk ditingkatkan partisipasinya sehingga perekonomian Indonesia dapat

bergerak secara positif dan dapat mencipatakan lapangan kerja.

E. Aspek Keuangan

Akuntabilitas keuangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten

Sumedang dapat dilihat dari Anggaran Belanja terdiri dari Anggaran Pendapatan,

Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran

2015. Gambaran Akuntabilitas Keuangan dapat dilihat sebagai berikut :



E.1 Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan yang dikelola oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu adalah dari retribusi daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

NO URAIAN TARGET (Rp) REALISASI (Rp) % KET.

1. Izin Mendirikan Bangunan

3.593.506.000,00 3.638.154.419,00 101,24

2. Izin Gangguan 866.094.000,00 780.424.849,00 90,11

3. Izin Trayek 86.400.000,00 133.867.500,00 154,94

Jumlah 4.093.021.439,00 4.552.446.768,00 101,14

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase rata – rata Realisasi Pendapatan

mencapai 101,14%, apabila mengacu pada skala pengukuran kinerja nilai persentase

Realisasi Pendapatan berada pada kategori Sangat Berhasil.

E.2 Belanja Tidak Langsung

Jumlah Belanja Tidak Langsung Tahun 2016 terdiri dari :

NO URAIAN TARGET (Rp) REALISASI (Rp) % KET.

1. Gaji dan Tunjangan

2.666.240.767,00 2.656.066.901,00 99,62

2. Tambahan Penghasilan PNS

813.518.000,00 809.922.000,00 99,56

3. Belanja Retribusi 318.474.729,08 112.143.231,00 35,21

Jumlah 3.798.233.496,08 3.578.132.132,00 94,20

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase rata – rata Realisasi Belanja Tidak

Langsung mencapai 94,20% apabila mengacu pada skala pengukuran kinerja nilai

persentase Realisasi Belanja tidak Langsung berada pada kategori Sangat Berhasil.

E.3. Belanja Langsung

Jumlah Belanja Langsung Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.942.719.865,00 dengan

realisasi sebesar Rp 2.883.162.013,00 atau sebesar 97,97%. Berdasarkan pencapaian

sasaran program kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten

Sumedang Tahun 2016 adalah sebagai berikut :



NO PROGRAM TARGET (Rp) REALISASI (Rp) % KET.

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

623.551.814,00 618.438.768,00 98,86

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

574.723.301,00 570.389.145,00 99.24

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

180.547.950,00 180.547.950,00 100

4. Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

49.256.100,00 49.256.100,00 100

8. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

770.194.750,00 763.719.100,00 99.16

9. Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi realisasi

306.635.800,00 263.500.800,00 85.93

10. Program Penyiapan Potensi Sumber daya Sarana dan Prasarana Daerah

158.035.150,00 157.535.150,00 99.68

11. Peningkatan Pelayanan Perizinan

279.775.000,00 279.775.000,00 100

Rata-rata pencapaian belanja urusan wajib pada Badan Penanaman Modal dan

Perizinan Terpadu Kabupaten Sumedang selama Tahun 2016 adalah:

Penyerapan belanja wajib SKPD masih dibawah target sebesar 100 %, dengan

rincian sebagai berikut :

Jumlah Biaya Rp 1.428.079.165,-

Yang diserap Rp 1.418.631.963,-

Prosentase 99,33 %

Dari data diatas dapat dilihat bahwa persentase rata – rata Realisasi Belanja Wajib SKPD

mencapai 99,33% apabila mengacu pada skala pengukuran kinerja nilai persentase

Realisasi Belanja Wajib SKPD berada pada kategori Sangat Berhasil.

Penyerapan belanja kegiatan urusan wajib/pilihan SKPD masih dibawah target

sebesar 100%. Dengan rincian sebagai berikut :



Prosentase 96,69 %



Dari data diatas dapat dilihat bahwa persentase rata – rata Realisasi Belanja Kegiatan

Urusan Wajib/Pilihan SKPD mencapai 96,69% apabila mengacu pada skala pengukuran

kinerja nilai persentase Realisasi Belanja Kegiatan Urusan Wajib/Pilihan SKPD berada

pada kategori Sangat Berhasil.

Rata-rata Capaian Program Kegiatan :



Prosentase 97,97%

Dari data diatas dapat dilihat bahwa persentase rata – rata Capaian Program Kegiatan

SKPD mencapai 97,97%, apabila mengacu pada skala pengukuran kinerja nilai

persentase Rata – rata Capaian Program Kegiatan SKPD berada pada kategori Sangat

Berhasil.



BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengembangan investasi dan perizinan Terpadu

dalam Tahun 2016 masih dilaksanakan berbagai program/kegiatan yang merupakan

lanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam tahun 2015 :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

B. Saran Tindak Lanjut

Dari kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Sumedang serta

permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu, maka saran tindak lanjut dalam pengembangan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan, antara lain :

Perlu peningkatan peran Pemerintah Daerah (sebagai Fasilitator) dalam

mendukung pengembangan iklim investasi dan pelayanan perizinan terutama

dalam hal peningkatan daya saing daerah dan peningkatan kualitas pelayanan

kepada investor;

Perlu terus dilaksanakan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam

pengembangan investasi dan pelayanan perizinan;

Perlu peningkatan koordinasi dilapangan antara lintas sektoral dalam

pembangunan ekonomi kerakyatan.

bab i pendahuluan a. gambaran singkat organisasi b....

Documents