6

BAB II

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Meninjau berbagai penelitian terdahulu dalam menganalisa tentang

pengaruh penanaman modal asing dan domestik serta pengeluaran pemerintah

terhadap produk domestik regional bruto sebagai bahan perbandingan dengan

penelitian yang sedang dilaksanakan.

Rahman (2016), dimana penelitian ini menguji pengaruh investasi,

pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja terhadap PDRB. Pada hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah investasi baik PMA maupun

PMDN dan pengeluaran pemerintah di 8 kabupaten/kota provinsi Banten

tahun 2010-2014 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan

PDRB di Provinsi Banten.

Abdurrahman (2013), penelitian yang menguji tentang pengaruh

investasi dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan PAD di

kabupaten Berau. Pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya

pengaruh yang tidak signifikan antara variabel investasi terhadap

pertumbuhan ekonomi, hasil analisis data lain menemukan adanya pengaruh

yang signifikan antara variabel belanja pemerintah terhadap pertumbuhan

ekonomi. Analisis lainnya menunjukan adanya pengaruh tidak langsung,

namun signifikan oleh variabel investasi terhadap PAD, dan variabel

pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PAD.

7

Prastiawan (2016), penelitian yang menguji tentang pengaruh penanaman

modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan tenaga kerja terhadap

produk domestik regional bruto di Provinsi Kalimantan Timur. Pada hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa PMA berpengaruh negatif terhadap PDRB

dan PMDN berpengaruh negatif terhadap PDRB, serta tenaga kerja yang

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan

Timur dari tahun 2006-2014.

Penelitian Rizky (2016), bertujuan mengetahui pengaruh penanaman

modal asing, penanaman modal dalam negeri dan belanja modal terhadap

pertumbuhan ekonomi Provinsi di Indonesia. Pada hasil penelitiannya

menunjukan bahwa penanaman modal asing, penanaman modal dalam

negeri dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia tahun 2010-2013.

B. TinjauanPustaka

1. Penanaman Modal Asing dan Domestik

Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia, definisi

penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk

melakukan usaha di wilayah negara RI yang dilakukan oleh Penanam Modal

Asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang

berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri. Sedangkan definisi

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanamkan

modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang

8

dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal

dalam negeri.

Suatu PMA selalu meliputi yang pertama berupa kontrol penuh atau

parsial melalui partisipasi dalam modal manajemen. Kedua, Investasi

Portfolio, yaitu investasi keuangan yang dilakukan diluar negeri. Bentuk

investasi portfolio yang sering ditemui adalah pembelian obligasi/saham

dalam negeri oleh orang/perusahaan asing, tanpa kontrol manajemen. Ketiga

pinjaman dari bank komersial (commercial bank lending) kepada pemerintah

dan perusahaan pada negara berkembang. Keempat, kredit ekspor yaitu

penundaan pembayaran untuk impor (Kuncoro, 2003).

Peranan modal asing dalam pembangunan ialah pertama, sumber dana

eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh negara berkembang sebagai

dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua,

pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perubahan

struktur produksi dan perdagangan. Ketiga, modal asing dapat berperan

penting dalam mobilisasi dana maupun transformasi struktural. Keempat,

kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan

struktural benar-benar terjadi (meskipun modal asing di masa selanjutnya

lebih produktif) (Kuncoro, 2003).

Dalam analisis perhitungan pendapatan nasional investasi dapat dibedakan

menjadi beberapa bentuk antara lain sebagai berikut.

9

1. Investasi perusahaan perusahaan swasta (private investment) yang

dilakukan perusahaan untuk membeli barang barang modal,

penambahan inventori dan mendirikan industri-industri.

2. Investasi berupa pengeluaran masyarakat untuk pembelian atau

mendirikan rumah-rumah tempat tinggal.

3. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah (public investment). Investasi

ini biasa disebut dengan investasi sosial, seperti membuat jalan raya,

pelabuhan, irigasi dan lain sebagainya yang bersifat barang-barang

publik (Murni, 2006).

Investasi yang selalu digunakan dalam analisis ekonomi adalah

investasi yang dilakukan perusahaan, karena jenis investasi ini merupakan

komponen terbesar dalam suatu negara dan tentu perannya sangat besar

terhadap perekonomian negara (Murni, 2006). Peranan investasi dalam

suatu perekonomian yaitu:

1. Mampu meningkatkan pengeluaran agregat.

Apabila terjadi kenaikan investasi, akan meningkatkan

permintaan/pengeluaran agregat dan sekaligus akan diikuti oleh

pertambahan kesempatan kerja yang akhirnya meningkatkan

pendapatan nasional.

2. Investasi dalam bentuk pertambahan barang modal akan menambah

kapasitas produksi di masa depan dan akan mendorong pertambahan

produk nasional dan kesempatan kerja.

10

3. Investasi akan mendorong perkembangan teknologi. Hal ini berperan

penting terhadap kenaikan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

Faktor yang menentukan terjadinya investasi dalam suatu negara

disebabkan oleh banyak hal. Investasi tidak hanya dipengaruhi oleh

besarnya pendapatan nasional saja, tapi lebih banyak dipengaruhi oleh

faktor diluar pendapatan nasional antara lain sebagai berikut.

1. Perkembangan tingkat suku bunga.

Bila tingkat suku bunga naik, akan menurunkan investasi. Sebaliknya

bila tingkat suku bunga turun akan menaikkan investasi. Kondisi ini

terjadi karena investasi bertujuan untuk mencari keuntungan di masa

depan.

2. Perkembangan teknologi.

Kemajuan teknologi akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya

dalam berproduksi. Turunnya biaya produksi mendorong keinginan

untuk memperluas usaha dan melakukan investasi.

3. Ekspektasi kegiatan ekonomi di masa depan.

Perkiraan atau ramalan keadaan perekonomian masa depan suatu negara

akan sangat menentukan kondisi investasi saat ini. Disamping perkiraan

ekonomi, kondisi perkembangan politik yang terjadi di suatu negara

juga sangat mempengaruhi tingkat investasi (Murni, 2006).

11

2. Pengeluaran Pemerintah

Dalam modul ekonomi publik menurut Budiono (1999) pengeluaran

pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan

pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan

banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah

yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah

terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa

b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai

c. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan

kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi oleh

Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peran pemerintah.

Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan

perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan

meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur

hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi

kebudayaaan dan sebagainya (Prasetya, 2012).

Sebagai pelaku ekonomi pemerintah memiliki peranan dalam mengatur

keadaan ekonomi, mengendalikan kestabilan ekonomi, menjaga keamanan

dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan peranan

tersebut pemerintah melaksanakan beberapa fungsi yaitu fungsi alokasi

berkaitan dengan tugas pemerintah untuk mengalokasikan sumberdaya yang

12

ada dalam suatu negara agar ketersediaan barang kebutuhan masyarakat

dapat terpenuhi. Fungsi distribusi merupakan tugas pemerintah dalam

penataan dan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan

masyarakat pada suatu keadaan yang adil dan merata. Fungi stabilitas

merupakan tugas pemerintah untuk menjaga kondisi perekonomian yang

stabil. Misalnya tingkat harga yang relatif stabil, ketersediaan barang

kebutuhan dan kesempatan kerja yang berimbang seiring sesuai dengan

kebutuhan. Salah satu kebijakan pemerintah adalah membentuk kebijakan

fiskal yang dijalankan oleh departemen keuangan. Kebijakan fiskal

merupakan tindakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya

perekonomian melalui anggaran penerimaan dan belanja negara. (Murni,

2006).

Salah satu kebijakan pemerintah adalah membentuk kebijakan fiskal

yang dijalankan oleh departemen keuangan. Kebijakan fiskal merupakan

tindakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui

anggaran penerimaan dan belanja negara. APBN terdiri dari penerimaan

pemerintah berupa pajak dan pengeluaran pemerintah yang terdiri dari

government expenditure dan government transfer. (Murni, 2006)

Y = C + I + (G+Tr)

Y = Nilai Produk Nasional

C = Konsumsi

I = Investasi

G = Goverment expenditure

Tr = Goverment Transfer

13

Salah satu kebijakan fiskal adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi,

yaitu dengan cara pertama menaikan atau menurunkan penurunan

pemerintah melalui pajak, misalnya bila terjadi inflationary gap , kondisi ini

dapat dicegah dengann menaikan pajak sehingga jumlah uang yang beredar

dapat terkendali. Kedua menurunkan atau menaikan pengeluaran

pemerintah, misalnya terjadi deflationary gap, kondisi ini bisa dicegah

melalui peningkatan pengeluaran pemerintah berupa pembelian produk yang

berlebih di pasar, agar kondisi pasar stabil (Murni, 2006).

Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai

berbagai kegiatan pemerintah. Berupa biaya administrasi, kegiatan

pembangunan, gaji pegawai, kesehatan rakyat, belanja angkatan bersenjata,

biaya sistem pendidikan, infrastuktur, peningkatan pembangunan dan

berbagai jenis belanja lainnya. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan

meningkatkan pengeluaran agregat dan kegiatan ekonomi negara (Sukirno,

2010).

Kegiatan ekonomi tiga sektor dikatakan seimbang apabila nilai

tabungan masyarakat di tambah pajak, sama besar dengan investasi yang

terjadi dalam kegiatan ekonomi, ditambah dengan pengeluaran pemerintah,

secara matematis kondisi tersebut dapat ditemukan sebagai berikut.

a. income approach : Y = C + S + Tx

b. product approach : Y = C + I + (G+Tr)

c. Syarat keseimbangan ekonomi 3 sektor : S + Tx = I + (G +Tr)

14

Menurut penelitian Abdurrahman (2013) dimana pengeluaran

pemerintah menunjukkan pengaruh positif dan signifikan yang menyatakan

belanja pemerintah digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan

pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa,

pembayaran bunga lainnya dan belanja rutin lainnya. Melalui belanja rutin

tersebut pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga

kelancaran penyelenggaran pemerintahan, kegiatan operasional dan

pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak

ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu, serta

menjaga stabilitas ekonomi. Sehingga dengan pembangunan berjalan

dengan baik mampu meningkatkan produksi daerah.

3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kegiatan ekonomi suatu negara dapat diamati melalui dua pendekatan

yaitu pendekatan arus produk dan pendekatan arus pendapatan. Kegiatan

ekonomi yang dihitung melalui arus produk akan menghasilkan nilai

produk nasional atau disebut gross national product (GNP)(Murni, 2006).

Gross National Product (GNP) adalah produksi total suatu negara atau

output barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu (1tahun), yang

dihasilkan oleh suatu negara, yang dinilai menurut harga pasar (Waluyo,

2006). Tiga komponen GNP menunjukan (a) barang dan jasa yang

dikonsumsi yang dihasilkan guna pembelian pihak swasta; (b) barang-

barang investasi yang dihasilkan guna pembelian pihak swasta; (c)

15

konsumsi kedua jenis diatas, yang dihasilkan guna pembelian pemerintah

dalam perekonomian yang bersangkutan.

GNP di Indonesia dikenal dengan produk domestik bruto (PDB),

sedangkan untuk daerah yang lingkup wilayahnya yang merupakan bagian

kecil dari wilayah tersebut di kenal dengan produk domestik regional

bruto. Kabupaten/kota merupakan wilayah administratif yang memiliki

otoritas kuat untuk membangun perekonomian Indonesia secara

keseluruhan. Kebijakan yang mampu mendukung pengembangan

perekonomian bagi masyarakat daerahnya salah satunya dengan indikator

pertumbuhan produk domestik regional bruto. (Murni, 2006)

Dalam penyusunan produk domestik regional bruto terbagi menurut

lapangan usaha atas dasar harga berlaku maupun harga konstan.

Penyusunan atas dasar harga berlaku, yaitu atas dasar harga berlaku pada

masing-masing tahun, baik pada saat menilai jumlah produksi dan biaya

antara maupun pada penilaian komponen nilai tambah dan komponen

pengeluaran produk domestik regional bruto. Adapun Penyajian atas dasar

harga konstan 2010, yaitu angka yang dinilai dari seluruhnya dengan harga

tahun dasar yaitu tahun 2010. Karena setiap tahun dinilai dengan harga

yang sama (harga tahun dasar), maka perkembangan produk domestik

regional bruto dari tahun ke tahun semata-mata adalah karena

perkembangan produksi riil, bukan disebabkan oleh kenaikan harga.

Dalam metode langsung dikenal dengan tiga macam pendekatan yaitu :

16

(i) Pendekatan produksi yaitu jumlah nilai produksi barang dan jasa

akhir yang dihasilkan oleh unit produksi dalam suatu perekonomian

daerah/regional dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun.

(ii) Pendekatan pendapatan yaitu jumlah nilai produksi dalam suatu

perekonomian regional diperoleh dari penjumlahan faktor-faktor

produksi yang digunakan dalam proses produksi, yaitu pendapatan

dari tenaga kerja, modal, harta tetap (tanah dan bangunan) yang

disalurkan dan keahlian perusahaan.

(iii) Pendekatan segi pengeluaran adalah jumlah pengeluran konsumsi yang

dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah dan lembaga swasta yang

mencari keuntungan, investasi dan pengeluran pemerintah.

(iv) Dalam metode tak langsung, nilai tambah di suatu wilayah/region

diperoleh dengan mengalokasikan nilai tambah suatu kegiatan ekonomi ke

dalam masing-masing kegiatan ekonomi pada tingkat regional berdasarkan

suatu alokator. Sebagai alokator digunakan indikator yang mempunyai

pengaruh paling erat dengan kegiatan ekonomi tersebut. (BPS, 2016)

Dalam menghindari ketidakstabilan nilai uang sebagai suatu alat ukur,

maka dijadikanlah indeks harga dalam konteks GNP disebut GNP deflator

sebagai suatu alat ukur yang stabil (Murni, 2006). Pengukuran GNP atau

nilai produk nasional dapat berupa hal-hal berikut :

17

a. GNP nominal, merupakan nilai produk yang dihitung berdasarkan

harga yang berlaku ketika produk tersebut dihasilkan. GNP nominal

dihitung dengan mengalikan kuantitas dengan harga pasar setiap tahun

yang berubah ubah.

b. GNP riil merupakan nilai produk yang dihitung berdasarkan harga

tahun tertentu yang ditetapkan debagai tahun dasar. GNP riil dihitung

dengan mengalikan kuantitas dengan harga konstan, yaitu harga yang

terjadi pada tahun tertentu yang ditetapkan sebagai tahun dasar.

c. GNP deflator, merupakan nilai produk berdasarkan indeks harga. Nilai

GNP deflator dihitung dengan cara membagi GNP nominal dengan

GNP riil.

C. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Penanaman Modal Asing dan Domestik Dengan PDRB

Menurut Waluyo (2006) teori akselerasi merupakan teori investasi

yang didasarkan kepada hubungan yang rigrid atau kaku diantara

jumlah barang modal (capital stock) dengan tingkat pendapatan

nasional yang dapat diciptakannya. Menurut teori ini rasio diantara

nilai produksi yang dapat diwujudkan adalah tetap. Private investment

yang merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh swasta dan

ditujukan untuk memperoleh keuntungan (profit) dan didorong oleh

adanya pertambahan pendapatan. Bila pendapatan bertambah,

konsumsi juga bertambah dan bertambah pula efective demand. Jenis

investasi yang dilakukan oleh publik maupun swasta ialah investasi

18

luar negeri (foreign investment). Foreign Investment terjadi dari

selisih antara ekspor dan impor (X-M).

Penelitian Rahman (2016) menujukkan bahwa jumlah investasi

baik PMA maupun PMDN memiliki pengaruh positif serta signifikan

terhadap peningkatan PDRB berdasarkan data penelitian pada 8

kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2010-2014. Hal ini

menyatakan bahwa penanaman modal (investasi) mampu mendorong

peningkatan produksi yang menjadikan peningkatan terhadap

pertumbuhan daerah tersebut.

2. Hubungan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB

Dengan adanya fungsi pemerintah dalam alokasi dana penerimaan

dengan melakukan pembelanjaan atau pengeluaran untuk menjalankan

siklus perekonomian. Adanya belanja pemerintah mendorong produksi

barang dan jasasebagai pendapatan nasional. (Rahardja and Manurung,

2014). Dalam buku Murni (2006) menujukan yaitu sehingga apabila

terjadi peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah maka secara

langsung meningkatkan output. Sebelum adanya G, nilai AD

merupakan nilai dari C + I. Tetapi setelah ada G, Nilai AD berubah

menjadi C + I + G. Pertambahan G dalam perekonomian dapat

menaikan output atau produk nasional (Y). Kenaikan Y sebagai akibat

dari kenaikan G dapat ditentukan melalui teori multiplier goverment

expenditure.

19

𝑘𝐺 = 𝛥𝑌

𝛥𝐺𝑦𝑎𝑖𝑡𝑢 =

1

1 − 𝑀𝑃𝐶

kG = koefisien multiplier G

MPC = marginal propencity to consume

Pengeluaran pemerintah dapat menstimulus permintaan dari

masyarakat, peningkatan produksi dari perusahaan, efektifitas pekerja,

mengurangi pengangguran sehingga dapat meningkatkan PDRB yang

akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran

pemerintah atau lebih umumnya adalah ukuran dari sektor publik,

menjadi objek penting untuk dianalisis. Secara umum sektor publik

menaikan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (long

run steady state growth economy). Secara umum gambaran

pengeluaran publik yaitu infrastruktur fisik atau human capital dapat

mempertinggi pertumbuhan secara umum dampaknya tergantung dari

trade off antara pengeluaran publik yang produktif dan efek pajak

yang bersifat distorsi(Maharani and Isnowati, 2014)

Karena komponen pengeluaran/belanja pemerintah merupakan

komponen dalam perhitungan produk domestik regional bruto

tersebut. Sehingga apabila terjadi peningkatan alokasi pengeluaran

pemerintah maka secara langsung meningkatkan output.

20

D. Kerangka Pemikiran

Model penelitian ini mendasarkan pada pendekatan Keynesian

terhadap output dimana Y = C + I + G dalam asumsi perekonomian

tertutup (Closed Economy). 𝑐(y𝑑) dimana y𝑑 = y − Tx + TR. Dimana

Tx berupa pajak dan TR merupakan transfer payment.

𝑐 = 𝑐0 + 𝑚𝑝𝑐 𝑦𝑑

y = c0 + mpc y + I0 + G0

asumsi Tx & TR dianggap konstan

y − mpc y = c0 + I0 + G0

y = c0 + I0 + G0

1 − mpc

ΔY = c0 + I0 + ΔI + G0 + ΔG

1 − mpc

Gambar 2. 1 Fungsi Pengeluaran Pemerintah Terhadap Output

Output

G

E = Y

C + I + G

C + I + ΔG

A

B

YA YB

ΔY

21

Gambar 2. 2 Fungsi Investasi Terhadap Output

I =

Dalam penelitian ini nilai produk domestik regional bruto (Y);

Pertumbuhan investasi dilihat dari : (1) realisasi nilai penanaman modal

asing (X1), (2) realisasi penanaman modal dalam negeri (X2) dan

pengeluaran pemerintah (X3). Sehingga diperoleh persamaan Y =

PMA, PMDN, G.

Nilai realisasi penanaman modal asing dan domestik serta

pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan

tahun 2011-2015 dijadikan variabel bebas yang secara parsial atau

bersama-sama diduga mempengaruhi produk domestik regional bruto

kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Skema hubungan

antara produk domestik regionl bruto dengan variabel-variabel yang

mempengaruhinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Output

Investasi

E = Y

C + I + G

C + ΔI + G

A

B

YA YB

ΔY

PMA

PMDN

22

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan mengenai konsep yang dapatdinilai

benar atau salah jika merujuk pada suatu fenomena yang diamati dan diuji

secara empiris. Fungsi dari hipotesis adalah sebagai pedoman peneliti

untuk mengarahkan penelitian agar penelitian sesuai dengan apa yang

diharapkan (Kuncoro, 2013:59). Hipotesis penelitian ialah Diduga

Penanaman modal asing dan domestik serta pengeluaran pemerintah

mempunyai pengaruh terhadap produk domestik regional bruto di

Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015.

Realisasi Nilai PMA (X1)

Realisasi Nilai PMDN (X2)

Pengeluaran Pemerintah (X3)

Produk Domestik Regional

Bruto (Y)