Seri Panduan Pemetaan

Partisipatif No. 3 ini,

1APA YANG

DIMAKSUD

DENGAN

PEMETAAN

Apa yang dimaksud dengan

pemetaan partisipatif.

Mengapa pemetaan partisipatif

perlu dilakukan.

Apa kegunaan peta hasil pemetaan

partisipatif

MEMPERKENALKAN IDE

PEMETAAN

KESEPAKATAN-KESEPAKATAN

KAMPUNG YANG PENTING

PELATIHAN TEHNIK PEMETAAN

PERENCANAAN KEGIATAN

MEMETAKAN PENGETAHUAN

LOKAL / SURVEY PEMETAAN

MENGGAMBAR PETA

MEMERIKSA PETA, PENGESAHAAN

PETA DAN PENYUSUNAN

“Pemetaan Partisipatif”

adalah satu metode

pemetaan yang

menempatkan masyarakat

sebagai pelaku pemetaan

wilayahnya, sekaligus juga

akan menjadi penentu

perencanaan

pengembangan wilayah

mereka sendiri.

Seri Panduan Pemetaan

Partisipatif No 1 ini, dapat memberikan

gambaran tentang

! Apa yang dimaksud

dengan Pemetaan

Partisipatif

!Apa saja ciri-ciri

pemetaan partisipatif

! Pentingnya masyarakat

melakukan pemetaan

partisipatif

! Tujuan dan manfaat

MEMAHAMI PEMETAAN

PARTISIPATIF

TAHAPAN KEGIATAN PEMETAAN PARTISIPATIF

Untuk lebih memahami tahap-tahap pemetaan partisipatif,

lihat juga bagan pada bagian belakang kotak kemasan Seri

Panduan Pemetaan Partisipatif ini

Seri Panduan Pemetaan PartisipatifNo. 1 - APA YANG DIMAKSUD DENGAN PEMETAAN PARTISIPATIF

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)

Diterbitkan oleh Garis Pergerakan,

Jalan Cigadung Selatan I No 31

Bandung, 40191

Phone +62 - 22 - 2505531

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Rahmat Hidayat, dkk

Seri Panduan Pemetaan Partisipatif

Bandung; Garis Pergerakan, 2005

188 hlm.; 14 cm x 21 cm

ISBN: 979-25-4761-4

Cetakan Pertama, Maret 2005

Editor:

Rahmat Hidayat

Wisnu Adhi

Dianto Bachriadi

Penyusun Materi:

Ita Natalia

Restu Achmaliadi

Imam Hanafi

Hilma Safitri

Idham Kurniawan

Albertus Hadi Pramono

Grafis:

Rahmat Hidayat

Terranova Waksman

"Apa yang dimaksud

dengan peta?"

Peta adalah gambaran suatu

wilayah yang di dalamnya memuat

berbagai informasi tentang wilayah

tersebut.

Banyak sekali

informasi

dalam peta...

1

Siapa yang

membuat

peta di

Indonesia?

Sejak zaman Belanda, di Indonesia telah

ada lembaga yang membuat peta.

Tatapi, saat ini lembaga nasional yang

melakukan pemetaan di wilayah

Indonesia adalah...

BAKOSURTANAL (Badan Koordinasi

Survey dan Pemetaan Nasional)

Tentu saja bukan, ada lembaga lain yang juga

berwenang membuat peta, yaitu...

- Badan Pertanahan Nasional (BPN)

- Departemen kehutanan (Dephut)

- Departemen Pekerjaan Umum (Dep.PU)

- Pemerintah Daerah (Pemda)

- Perguruan Tinggi

- Militer (Direktorat Topografi Angkatan Darat /

Ditop AD)

...juga ada perusahaan swasta yang membuat peta

untuk kepentingan mereka sendiri.

Apakah cuma

lembaga itu

yang membuat

peta?

2

Apakah masyarakat bisa

membuat peta?

Apakah

masyarakat desa

seperti kami bisa

membuat peta

sendiri?Tentu saja !... yaitu

dengan melakukan

pemetaan partisipatif.

Dan itu ditegaskan

dalam Undang-Undang,

loh

Bukankah sudah ada

pemerintah yang berwenang

membuat peta?

Ya, memang...

Indonesia telah

merdeka selama 60

tahun, tetapi sampai

sekarang belum

berhasil menye-

diakan peta

wilayahnya secara

lengkap dan rinci.

3

"Mengapa masyarakat perlu

membuat peta sendiri?"

Selama ini peta menjadi acuan tata ruang dalam

pelaksanaan pembangunan nasional. Tapi sayang,

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah lebih

berpihak kepada pengusaha dan kurang memperhatikan

hak-hak masyarakat setempat, sehingga sering terjadi

penyerobotan lahan, tumpang tindih kawasan, ketidak

jelasan tata batas dan sebagainya

Selama ini, pemerintah kurang

melibatkan masyarakat dalam

menentukan pemanfaatan

suatu wilayah.

Lahan pertanian

disini akan kami

bangun lapangan

!?

4

Kalau begitu, penting bagi kita untuk

menentukan perencanaan wilayah

desa kita karena kita sangat

tergantung dengan sumber daya alam

yang terkandung di wilayah kita...

Untuk kesejahteraan kita... Dan

kesejahteraan anak cucu kita nanti!

Masyarakat lain yang tidak mengalami konflik

penguasaan lahan, juga bisa membuat peta untuk

tujuan pengelolaan, pemanfaatan dan

pemeliharaan sumber daya alam sehingga tidak

hanya digunakan untuk kepentingan ekonomi saja.

Karena dengan begitu sumber daya alam akan

Masyarakat juga bisa membuat peta untuk

kepentingan pembelajaran budaya lokal

dan pewarisan pengetahuan bagi generasi

selanjutnya, terutama yang berhubungan

dengan sumber daya alam.

5

Kenapa harus

dilakukan oleh

masyarakat

setempat?

Pemetaan partisipatif adalah pemetaan yang dilakukan

oleh kelompok masyarakat mengenai tempat / wilayah

di mana mereka hidup.

Karena masyarakat yang hidup

dan bekerja di tempat itulah yang

memiliki pengetahuan mendalam

mengenai wilayahnya. Jadi, hanya

mereka yang bisa membuat peta

secara lengkap dan akurat

mengenai sejarah, tata guna

lahan, pandangan hidup, dan

harapan masa depan.

6

CIRI PEMETAAN PARTISIPATIF

(1) Melibatkan seluruh anggota mas-

yarakat.

(2) Masyarakat menentukan sendiri

topik pemetaan dan tujuannya.

(3) Masyarakat menentukan sendiri

proses yang berlangsung.

(4) Proses pemetaan dan peta yang

dihasilkan bertujuan untuk kepen-

tingan masyarakat.

(5) Sebagian besar informasi yang

terdapat dalam peta berasal dari

pengetahuan masyarakat setempat.

(6) Masyarakat menentukan sendiri

penggunaan peta yang dihasilkan.

7

Setiap masyarakat memiliki alasan yang berbeda dalam

menyelenggarakan pemetaan partisipatif. Berikut ini

adalah beberapa manfaat pemetaan partisipatif bagi

Meningkatkan kesadaran seluruh anggota

masyarakat mengenai hak-hak mereka atas tanah

dan sumber daya alam.

Peta bisa digunakan sebagai media negosiasi

dengan pihak lain, karena dengan peta tersebut

menjadi jelaslah bagaimana wilayah itu

dimanfaatkan oleh masyarakat dan siapa saja

yang berhak atas wilayah itu.

Proses pemetaan partisipatif menumbuhkan

semangat untuk menggali pengetahuan lokal,

sejarah asal-usul, sistem kelembagaan setempat,

pranata hukum setempat, identifikasi sumber

daya alam yang dimiliki, dan sebagainya.

Peta mempermudah pihak luar memahami

pengurusan wilayah itu dan sekaligus

mempermudah pengakuan dari pihak luar.

Menumbuhkan partisipasi masyarakat, baik

dalam bentuk tenaga, waktu, uang, maupun

material lainnya.

Memunculkan kelembagaan lokal, baik yang dulu

sudah ada maupun bentuk baru.

8