panduan pendataan kemiskinan partisipatif

Page i

K e d a u l a t a n D e s a a t a s D a t a K em i s k i n a n

P a n d u a n P e n d a t a a n P e n d u d u k M i s k i n

PENGANTAR

TKP2KD KABUPATEN KEBUMEN

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas

limpahan rahmat dan karunia-Nya, Buku Pedoman Pendataan

Penduduk Miskin Selesai disusun.

Percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu

upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam

rangka pengentasan kemiskinan. Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten

Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan serta Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 yang

mengatur Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin

menunjukkan keseriusan dan tingginya perhatian Pemerintah

Kabupaten Kebumenterhadap isu kemiskinan.

Berdasarkan data dari BPS, selama 5 (lima) tahun terakhir ini

tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen tergolong tinggi. Sehingga

perlu dilakukan langkah-langkah yang strategis dan terintegrasi untuk

menanggulangi dan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

Salah satu hal pokok dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah

tersedianya data yang valid serta akurat. Hal ini karena data tersebut

akan menjadi dasar bagi proses perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan program penanggulangan kemiskinan.

Untuk memperoleh data yang valid dan reliable diperlukan

mekanisme dan instrument yang benar-benar mampu mengukur tingkat

kemiskinan masyarakat sesuai kondisi dan indikatornya. Oleh karena

itu perlu disusun instrument pendataan penduduk miskin, penjelasan

serta mekanisme pendataannya dalam sebuah buku yaitu Pedoman

Pendataan Penduduk Miskin di Kabupaten Kebumen.

Diharapkan Pedoman Pendataan Penduduk Miskin Kabupaten

Kebumen Tahun Anggaran 2014 ini dapat dijadikan pedoman pada

setiap tahap pelaksanaan pendataan, sehingga data yang diperoleh

merupakan data yang valid, akurat dan benar-benar dapat mengukur

tingkat kemiskinan masyarakat. Ucapan terima kasih kami sampaikan

kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya buku

pedoman ini.

Kebumen, … Juli 2014

Ketua TKP2KD Kabupaten Kebumen

Djuwarni, Amd.Pd

Page ii



PENGANTAR

FORD FOUNDATION

Kabupaten Kebumen merupakan sebuah contoh keberhasilan

penanggulangan kemiskinan melalui upaya kolaboratif antara

pemerintah pusat (Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat –

Kemenkokesra), pemerintah daerah (Pemda Kabupaten Kebumen dan

pemerintah desa), lembaga donor (Ford Foundation), NGO di tingkat

nasional (Komite Kemitraan Indonesia untuk Penanggulangan

Kemiskinan – KKIPK) dan daerah (LP2M/FORMASI), dan komunitas akar

rumput di daerah pedesaan dan perkotaan. Upaya-upaya kolaboratif

yang difasilitasi oleh Strategic Alliance for Poverty Alleviation ( SAPA -

Aliansi Strategis untuk Penanggulangan Kemiskinan) di Kebumen sejak

tahun 2010 secara tidaka langsung ikut menyumbang pada percepatan

penanggulangan kemiskinan di kabupaten tersebut. SAPA sendiri adalah

kolaborasi antara Kemenkokesra, Ford Foundation, sekitar 20 NGO

nasional dan daerah, dan 32 kabupaten dan kota di 9 provinsi untuk

mendorong transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan efektivitas

program-program penanggulangan kemiskinan.

Tabel 1. Capaian kuantitatif penanggulangan kemiskinan dan

ketimpangan di Kebumen, 2006-2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Angka

kemiskinan

(%)

32.49 30.25 27.87 25.73 22.70 24.06 22.40

P1 5.97 4.77 7.05 4.87 3.68 3.94 3.35

P2 1.66 1.15 2.05 1.34 0.92 0.96 1.00

Sumber: BPS, diolah oleh Sekratariat Strategic Alliance for Poverty

Reduction, SAPA.

Data dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa sejak tahun 2006 telah

terjadi tren penurunan kemiskinan yang cukup cepat di Kebumen.

Dalam periode enam tahun, dari tahun 2006 sampai 2012, angka

kemiskinan di Kebumen berhasil diturunkan dari 32,49% menjadi

22,40%. Artinya, dalam periode enam tahun tersebut, angka kemiskinan

di Kebumen mengalami penurunan rata-rata 1.63% per tahunnya. Laju

penurunan angka kemiskinan di atas 1,5% per tahun tersebut cukup

tinggi. Bahkan, dalam periode 2006-2010, penurunan angka kemiskinan

di Kebumen selalu di atas 2%, dan mencapai 3,03% di tahun 2010. Akan

tetapi karena angka kemiskinan di Kebumen pada tahun 2011

mengalami kenaikan, laju penurunan angka kemiskinan untuk tahun

2011 dan 2012 juga mengalami pelambatan.

Page iii



Cukup tingginya laju penurunan angka kemiskinan di Kebumen

masih ditambah lagi dengan keberhasilan kabupaten tersebut

menurunkan angka kesenjangan ekonomi, seperti yang bisa dilihat

dalam penurunan angka P1 (Indeks Kedalaman Kemiskinan) dan P2

(Indeks Keparahan Kemiskinan). P1 turun dari 5,97 di tahun 2006

menjadi 3,35 di tahun 2012, sedang P2 dari 1,66 menjadi 1. Data-data

tersebut menunjukkan bahwa bukan saja telah terjadi penurunan

jumlah orang miskin di Kebumen, tapi kesenjangan ekonomi di Kebumen

juga mengalami penurunan secara berarti. Penurunan angka

kemiskinan dan ketimpangan menunjukkan bahwa telah terjadi

peningkatan kesejahteraan di kalangan masyarakat miskin di Kebumen

dalam kurun waktu enam tahun terakhir.

Keberhasilan Kebumen dalam menurunkan angka kemiskinan dan

pada saat yang sama menurunkan ketimpangan ekonomi tidak bisa

dilepaskan dari upaya-upaya pembenahan kebijakan dan kelembagaan.

Tabel 2 menunjukkan bahwa upaya-upaya kolaboratif tersebut di atas

berhasil membenahi TKPKD menjadi bersifat multi-stakeholders dan

aktif menjalankan peran koordinasi program-program penanggulangan

kemiskinan. Regulasi perencanaan dan penganggaran yang pertisipatif

juga berhasil digolkan di Kebumen, disertai dengan implementasi UU

Keterbukaan Informasi Publik yang membuat masyarakat bisa

mengakses data dan informasi mengenai anggaran daerah. Ditambah

dengan pembenahan yang dilakukan terhadap iiiystem dan mekanisme

Musrenbang, termasuk keberhasilan Kebumen menerapkan kuota

kecamatan untuk membiayai program-program yang direncanakan

melalui Musrenbangdes, maka semakin banyak program yang diusulkan

oleh masyarakat yang memperoleh alokasi pendanaan dari APBD.

Dengan berhasilnya integrasi perencanaan PNPM dengan iiiystem

perencanaan daerah, semakin banyak dana PNPM yang semakin tepat

sasaran sehingga menyumbang pada penurunan angka kemiskinan dan

ketimpangan.

Tabel 2. Capaian kebijakan dan kelembagaan dalam penanggulangan

kemiskinan dan ketimpangan di Kebumen, 2013

Lembaga dan kebijakan Capaian

Tim Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Keanggotaan TKPKD adalah multi-

stakeholders, ada alokasi dana dari APBD

Regulasi Percepatan

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

Ada Perda Nomor 20 Tahun 2012

Regulasi Perencanaan dan Ada: Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun

Page iv



Penganggaran 2011

Setiap tahun diterbitkan SE Bupati

sebagai petunjuk tehnis

Penerapan Regulasi

Keterbukaan Informasi

Publik secara konsisten

Tercapai. Perda Nomor 53 Tahun 2004

Sistem dan metode

penyelenggaraan

Musrenbang partisipatif

Sistem dan metode terbentuk dan

terlaksana melalui kuota kecamatan

Kapasitas Pemda,

masyarakat dan DPRD

dalam perencanaan dan

penganggaran

Terjadi peningkatan kapasitas yang

signifikan, terutama partisipasi kelompok

marjinal

Integrasi perencanaan PNPM

dengan system perencanaan

daerah

Tercapai. Peraturan Bupati Nomor 117

Tahun 2011. Setiap tahun diterbitkan SE

Bupati untuk Musrenbang integrasi

Peningkatan alokasi

anggaran penanggulangan

kemiskinan untuk

pemenuhan hak dasar

Terjadi peningkatan alokasi anggaran

signifikan. Mulai APBD 2014 sekurang-

kurangnya 10% dari total belanja

langsung untuk belanja spesifik

kemiskinan

Sumber: Kemenkokesra, Satuan Unit Kerja Pengelola Program Strategic

Alliance for Poverty Alleviation, “Capaian Program SAPA dan Upaya

Mendorong Percepatan Penanggulangan Kemiskinan”, hasil assessment

daerah SAPA, 2013.

Pembenahan kelembagaan dan kebijakan sehingga menjadi lebih

berpihak kepada kalangan miskin dan marjinal tersebut berhasil

memberikan kewenangan yang lebih besar terhadap desa dan

masyarakatnya untuk lebih pro aktif dalam setiap pengambilan

keputusan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan

kebijakan telah terbukti meningkatkan ketepatan sasaran program.

Akan tetapi para pihak yang terlibat dalam penurunan angka

kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Kebumen tidak boleh berpuas

diri dengan capaian-capaian tersebut. Harus tetap diingat bahwa pada

tahun 2011 angka kemiskinan di Kebumen meningkat dari 22,70% di

tahun sebelumnya menjadi 24,06%. Bukan itu saja. Pada tahun tersebut

angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) naik dari 3,68 menjadi 3,94,

dan angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik dari 0,92 menjadi

0,96. Meskipun angka kemiskinan dan angka P1 di tahun 2012 kembali

menurun, angka P2 terus meningkat menjadi 1,0 di tahun 2012. Karena

itu para pihak yang terlibat dalam upaya-upaya penanggulangan

kemiskinan di Kebumen terus berkolaborasi untuk mengembangkan

Page v



solusi-solusi baru yang diharapkan akan bisa membantu menekan

angka kemiskinan menjadi di bawah 10% dalam lima tahun mendatang.

Tujuan tersebut hanya akan bisa tercapai apabila dalam waktu lima

tahun mendatang, angka kemiskinan di Kebumen mengalami penurunan

rata-rata di atas 2% per tahun.

Dalam dua tahun terakhir ini ada dua kelembagaan dan sistem

baru di tingkat desa yang dikembangkan untuk membantu ketepatan

pandataan orang miskin di desa dan kebutuhan mereka. Pembentukan

Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa

(TKP2KDes) dan Sistem Informasi Desa (SID) yang di dalamnya memuat

data rumah tangga miskin di desa, merupakan wujud keseriusan Pemda

Kebumen dalam memajukan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Upaya pembenahan pendataan di tingkat desa ini diprioritaskan karena

mayoritas penduduk miskin di Kebumen tinggal di daerah pedesaan.

Kebijakan tentang pendataan penduduk miskin, dimana indikator, bobot

dan pelaksanaan pendataannya dilakukan sendiri oleh desa secara

partisipatif diharapkan akan bisa meningkatkan ketepatan sasaran

program-program penanggulangan kemiskinan. Tidak banyak daerah di

Indonesia yang memiliki keberanian untuk berinovasi dalam soal

kebijakan penanggulangan kemiskinan karena hal tersebut dianggap

sepenuhnya otoritas pemerintah pusat.

Diterbitkannya dua buku yang berjudul “Kedaulatan Desa atas

Data Kemiskinan” sebagai panduan pendataan penduduk miskin dan

buku “Gerakan Desa Melawan Kemiskinan” sebagai panduan TKP2KDes

diharapkan akan memberikan informasi dan panduan bagi para

pemangku pemerintahan desa sampai kabupaten/kota, para pegiat desa

dan pemberdayaan masyarakat. Apalagi pada tahun 2015 nanti UU Desa

akan diberlakukan dan desa akan menerima tambahan dana yang tidak

sedikit. Tantangannya adalah bagaimana supaya tambahan dana

tersebut bisa berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan

ketimpangan ekonomi di daerah pedesaan.

Kedua buku ini diharapkan akan memberikan dukungan awal bagi

seluruh elemen masyarakat di Kebumen yang memiliki kepekaan dalam

mengawal keberdayaan desa. Kunci keberhasilan yang paling

menentukan adalah sejauh mana para pembaca akan mampu

membangun kolaborasi yang lebih produktif untuk menghasilkan

kebijakan yang lebih pro poor, pro job, pro growth dan pro environment.

Atas nama Ford Foundation kami mengucapkan banyak terima

kasih, khususnya kepada Bupati Kebumen, Wakil Bupati selaku Ketua

TKP2KD, dan seluruh jajaran pemerintahan Kebumen atas kerjasama

yang telah memberikan inspirasi terbangunnya pola kerjasama

Page vi



kemitraan yang saling menguntungkan dengan rekan-rekan di

FORMASI/LP2M. Kepada rekan-rekan FORMASI kami ucapkan terima

atas kerjasama selama ini. Demikian juga kepada 10 desa di Kebumen

yang menjadi percontohan program FORMASI/LP2M-Ford Foundation.

Mudah-mudahan buku ini bisa ikut mendorong munculnya kebijakan

dan praktek penanggulangan kemiskinan di tingkat desa. Terima kasih.

Alexander Irwan

Senior Program Officer

Transparent, Effective and Accountable Government

Page vii



PENGANTAR

FORUM MASYARAKAT SIPIL

Desa dan Kemiskinan.... itulah yang langsung tergambar ketika

membicarakan posisi desa sebagai bagian dari negara yang paling bawah

dan dekat dengan rakyatnya. Problem kemiskinan identik dengan

problem yang dialami oleh mayoritas masyarakat yang tinggal di wilayah

desa. Sementara kewenangan desa untuk mengurus persoalan

kemiskinan “hampir pasti” tidak memiliki kekuasaan apapun. Desa

hanya berposisi sebagai pihak yang diwajibkan untuk menerima

kebijakan soal kemiskinan tanpa boleh mengajukan “protes” manakala

terjadi permasalahan di desa. Kebijakan penanggulangan kemiskinan

masih sangat centralistic dari pemerintah pusat. Kedudukan pemerintah

daerah masih sebatas mediator bahkan ada yang hanya “tukang

nomboki” karena diwajibkan menyediakan cost sharing pendanaan dan

program.

Salah satu permasalahan yang paling sering muncul dan

menimbulkan “konflik sosial” adalah soal data rumah tangga miskin

atau penduduk miskin. Apalagi ketika hasil pendataan harus 100%

dijadikan dasar untuk pemberian bantuan bagi masyarakat miskin.

Hampir dipastikan, data yang diperintahkan dari atas untuk kemudian

dipergunakan oleh desa, sudah menjadi rahasia umum selalu membawa

dampak negativ yakni ketidakpercayaan antara pemerintah desa dengan

masyarakatnya. Pemerintah desa sering menerima tuduhan bahwa

proses pendataan tidak terbuka, tidak valid bahkan

nepotisme/mengutamakan keluarga dan orang-orang dekatnya. Kondisi

paling parah ketika ketidakpercayaan masyarakat dilampiaskan dengan

cara-cara yang kurang terkendali dan sudah jauh keluar dari nilai-nilai

kemasyarakatan di desa.

Muncul pertanyaan, apakah dengan kejadian tersebut masyarakat

yang mencoba peduli, kritis dan melakukan protes kepada pemerintahan

desa begitu saja akan dipersalahkan ? Sementara para aparatur

pemerintah desa sendiri tidak mengetahui harus memberikan jawaban

bagaimana, karena memang pemerintah desa sama sekali tidak memiliki

otoritas apapun soal hasil pendataan. Bahkan proses pendataannyapun

pemerintah desa tidak tahu menahu. Tentunya, tidak segampang yang

dibayangkan ketika pemerintah desa harus bersikap menghadapi

tuntutan masyarakatnya. Sistem pemerintahan desa yang senantiasa

berupaya mengayomi rakyatnya tidak gampang dihilangkan begitu saja,

meskipun permasalahan itu ditimbulkan dari kebijakan pemerintah

lebih atas. Pemerintah desa sekuat tenaga akan mencoba melindungi

Page viii



meskipun tidak sedikit yang kemudian berdampak pada persoalan

hukum.

Diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20

Tahun 2012 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Pada

Pasal 8, Pemerintahan desa diberikan kewenangan untuk melaksanakan

pendataan penduduk miskin secara partisipatif dan hasil pendataan

diolah dalam sistem informasi desa. Mandat tersebut merupakan

kebijakan yang inovatif, berani dan progresif guna memberikan proteksi

terhadap kewenangan desa dalam hal pendataan penduduk miskin.

Penilaian demikian tidaklah berlebihan, karena memang tidak banyak

daerah yang memiliki keberanian terutama soal kebijakan pendataan

kemiskinan partisipatif, apalagi sampai memberikan kewenangan

terhadap desa

Progresifitas pemerintah Kabupaten Kebumen manakala

dihubungkan dengan kewenangan desa yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ibarat peribahasa “tumbu

dapat tutup”. Artinya apa yang dimandatkan dalam perda juga

diperintahkan dalam Undang-Undang Desa, dan tidak ada yang

bertentangan. Kehadiran Undang-Undang Desa hakikatnya memang

memberikan semua jawaban atas ketidakberdayaan desa menjadi lebih

berdaya dan memiliki otoritas yang sebelumnya tidak diatur.

Semoga buku ini memberikan manfaat bagi desa agar lebih

mempunyai kesiapan menyongsong implementasi Undang-Undang Desa,

terutama menuju pembangunan yang lebih berkeadilan untuk semua,

terutama kelompok miskin dan perempuan marjinal.

Yusuf Murtiono Dewan Presidium FORMASI

Page ix



DAFTAR ISI

PENGANTAR FORD FOUNDATION ........................................................................ ii

PENGANTAR FORUM MASYARAKAT SIPIL ....................................................... vii

DAFTAR ISI ................................................................................................................... ix

DAFTAR SINGKATAN ................................................................................................. xi

DAFTAR LAMPIRAN................................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1

A. LATAR BELAKANG .................................................................................... 1

B. PENGERTIAN ............................................................................................... 2

C. MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................................... 3

D. DASAR HUKUM .......................................................................................... 4

BAB II ANALISIS KEMISKINAN PARTISIPATIF ................................................. 6

A. LATAR BELAKANG .................................................................................... 7

B. TAHAPAN AKP ............................................................................................. 8

C. KELUARAN AKP ........................................................................................ 13

BAB III VARIABEL INDIKATOR DAN KRITERIA PENDUDUK MISKIN ..... 15

A. VARIABEL INDIKATOR PENDUDUK MISKIN ................................. 15

B. KRITERIA PENDUDUK MISKIN ........................................................... 20

C. PENGGOLONGAN PENDUDUK MISKIN DAN NON MISKIN ...... 23

BAB IV PENGORGANISASIAN PENDATAAN ..................................................... 24

A. PENGERTIAN PENGORGANISASIAN PENDATAAN ...................... 24

B. TUJUAN PENGORGANISASIAN PENDATAAN ................................ 24

C. PIHAK YANG BERPERAN DALAM PENDATAAN ............................ 24

BAB V PENDATAAN PENDUDUK MISKIN ........................................................ 29

A. ALUR MEKANISME PENDATAAN ....................................................... 29

Page x



B. SOSIALISASI & PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN ..................... 30

C. PEMBEKALAN TIM PENDATAAN ........................................................ 32

D. PENENTUAN POPULASI PENDUDUK MISKIN SEMENTARA .... 32

E. PENENTUAN PENDUDUK MISKIN ..................................................... 35

BAB VI ETIKA DAN INSTRUMEN PENDATAAN ............................................... 37

A. ETIKA PENDATAAN ................................................................................. 37

B. INSTRUMEN/ FORMULIR PENDATAAN ........................................... 39

Page xi



DAFTAR SINGKATAN

AKP : Analisis Kemiskinan Partisipatif

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBDesa : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BPD : Badan Permusyawaratan Desa

BPS : Badan Pusat Statistik

Kades : Kepala Desa

KK : Kartu Keluarga

KTP : Kartu Tanda Penduduk

Musdes : Musyawarah Desa

Musdus : Musyawarah Dusun

NIK : Nomor Induk Keluarga

Perbup : Peraturan Bupati

Perda : Peraturan Daerah

Perdes : Peraturan Desa

PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

PP : Peraturan Pemerintah

PPA : Participatory Poverty Assessment

PPLS : Program Pendataan Perlindungan Sosial

PRA : Participatory Rural Appraisal

RKPDesa : Rencana Kerja Pemerintah Desa

RPJMDesa : Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa

RT : Rukun Tetangga

RTM : Rumah Tangga Miskin

RW : Rukun Warga

SID : Sistem Informasi Desa

SPPKD : Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Daerah

SRTPK : Strategi Rencana Tindak Penanggulangan Kemiskinan

SNPK : Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan

TKP2KD : Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

TKP2KDes : Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan Desa

UU : Undang-Undang

Page xii



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

…… 59

Lampiran 2 : Perbup Nomor 31 Tahun 2014 tentang

Kriteria dan Tata Cara Pendataan

Penduduk Miskin

…… 79

Lampiran 3 : Contoh Keputusan Kepala Desa/ Lurah

tentang Tim Koordinasi Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan Desa/

Kelurahan

…… 91

Lampiran 4 : Contoh Keputusan Kepala Desa/ Lurah

tentang Tim Pendataan Penduduk Miskin

Desa/ Kelurahan

…… 97

Lampiran 5 : Contoh Keputusan Kepala Desa/

Kelurahan tentang Daftar Rumah Tangga

Miskin Desa/ Kelurahan

…… 101

Lampiran 6 : Contoh Berita Acara Musyawarah RT …… 105

Lampiran 7 : Contoh Berita Acara Musyawarah Dusun …… 107

Lampiran 8 : Contoh Berita Acara Musyawarah Desa/

Kelurahan

…… 109

Lampiran 9 : Contoh Daftar Rumah Tangga Miskin

Sementara RT

…… 111


Sementara Dusun

…… 112


Sementara Desa/ Kelurahan

…… 113

Lampiran 12 : Formulir Pendataan Penduduk Miskin …… 114

Lampiran 13 : Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan …… 117



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu terjemahan

dari cita-cita bangsa Indonesia, hal tersebut termaktub dalam

pembukaan UUD 1945, "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan

Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan

selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu

gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu,

berdaulat, adil dan makmur". Cita-cita adil dan makmur harus

menjadi nafas setiap pembangunan di Indonesia. Kenapa kemiskinan

dapat menjadi terjemahan dari adil dan makmur karena kemiskinan

itu timbul dari berbagai kesenjangan sehingga tidak terpenuhinya

hak-hak dasar manusia yang bermartabat.

Di sisi lain, kemiskinan adalah masalah yang bersifat

multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya dan

merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia

bermartabat. Kemiskinan disebut sebagai masalah yang multidimensi

dikarenakan begitu banyak penyebab dan permasalahan yang saling

berkaitan. Dengan demikian permasalahan kemiskinan perlu

penanganan yang serius dari berbagai pihak.

Pemerintah Kabupaten sendiri menegaskan dalam

penanggulangan kemiskinan perlu langkah-langkah strategis dan

terintegrasi yang dituangkan dalam Perda No 1 Tahun 2010 tentang

RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Tahun

2005-2025. Cita-cita Kabupaten Kebumen selama 20 tahun yang

tertuang dalam RPJPD Kemudian diterjemahkan menjadi langkah-

langkah strategis untuk mencapai cita-cita tersebut. Salah satunya

adalah dengan adanya Perda No 20 Tahun 2012 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan. Hal tersebut merupakan bentuk

keseriusan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam upaya

penanggulan kemiskinan yang selama ini dianggap kurang efektif.

Dari berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, data memiliki

peran yang sangat penting karena data merupakan pijakan dalam

perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dengan data

yang valid, diharapkan akan meningkatkan kualitas kebijakan publik

dan rasa keadilan rakyat. Dengan pertimbangan tersebut maka

disusunlah Perbup Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Tata

Cara Pendataan Penduduk Miskin yang merupakan penjabaran dari



Perda No 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulanagn

Kemiskinan. Pendataan penduduk miskin ini dilaksanakan secara

partisipatif sebagai wujud demokrasi permusyawaratan yang

merupakan identitas demokrasi Indonesia dan Pemerintah Kabupaten

Kebumen khususnya.

Selain memuat tentang 36 indikator kemiskinan, dalam Perbup

tersebut juga diamanatkan untuk melakukan pendataan penduduk

miskin di tingkat desa setiap tahun yang pelaksanaannya

dikoordinasikan oleh TKP2KDes (Tim Koordinasi Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan Desa). TKP2KDes sendiri merupakan

wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan

untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di desa.

Dalam rangka melaksanakan pendataan penduduk miskin di

tingkat desa sesuai amanat Perbup Nomor 31 Tahun 2014, TKP2KD

Kabupaten Kebumen perlu menyusun Buku Pedoman Pendataan

Penduduk Miskin. Buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi

acuan dalam mentransformasikan pemahaman dan teknis

pelaksanaan pendataan di tingkat desa/ kelurahan, sehingga data

yang diperoleh valid dan akurat.

B. PENGERTIAN

1. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang dan/atau

sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan tidak

terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan

mengembangkan kehidupannya yang bermartabat.

2. Penduduk Miskin adalah seseorang atau kelompok orang yang

tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.

3. Hak dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh

Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan

mengembangnkan kehidupan yang

bermartabat terutama hak ekonomi,

sosial dan budaya.

4. Musyawarah Desa atau yang disebut

dengan nama lain adalah musyawarah

antara Badan Permusyawaratan Desa,

Pemerintah Desa, dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan

oleh Badan Permusyawaratan Desa

untuk menyepakati hal yang bersifat

strategis.



5. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang

mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan

umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.

6. Rumah Tangga Miskin adalah Rumah Tangga yang tidak mampu

memenuhi hak-hak dasarnya

7. Rumah Tangga Miskin Sementara adalah rumah tangga miskin

hasil musyawarah desa dan olah komputer sebelum menjadi

rumah tangga miskin tetap.

8. Rumah Tangga Miskin Tetap adalah rumah tangga setelah

melalui proses sanggahan.

9. Pendataan Penduduk Miskin adalah pendataan penduduk miskin

berdasarkan kriteria penduduk miskin yang dilaksanakan dengan

metode sensus dan partisipatif.

10. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program

Pemerintah, Pemerintah Daerah, yang dilakukan secara

sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan

masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam

rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

11. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang

dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha,

serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat,

pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain

dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

12. Kriteria penduduk miskin adalah kriteria yang menunjukkan

karakteristik penyebab kemiskinan penduduk yang terdiri dari

Kriteria penduduk miskin daerah dan Kriteria penduduk miskin

klaster.

13. Kriteria penduduk miskin daerah adalah kriteria penduduk

miskin di tingkat kabupaten.

14. Kriteria penduduk miskin klaster adalah kriteria penduduk

miskin di tingkat klaster.

15. Klaster adalah pengelompokan wilayah kecamatan berdasarkan

kondisi topografi, letak geografis, mata pencaharian, dan

kondisi ekonomi sosial budaya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menyusun data kemiskinan (data tunggal

kemiskinan di desa).

2. Mendapatkan data penduduk miskin agregat

baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun

desa.



3. Mendapatkan data penduduk miskin yang sesuai dengan kondisi

daerah dan klaster.

4. Mendorong responsifitas baik pemerintah desa maupun

pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

5. Meningkatkan partisipasi dan koordinasi program penanggulangan

kemiskinan.

6. Mendorong keterbukaan informasi di desa terutama berkait data

dan program kemiskinan.

7. Menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan percepatan

penanggulangan kemiskinan baik di tingkat kabupaten maupun

desa.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Sosial;

6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;


Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan

Fakir Miskin;

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan

Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan;

16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan;

17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan

Kesehatan;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004

tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;


tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintahan Daerah;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun 2010 - 2015;


tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

24. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan

Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin



BAB II

ANALISIS KEMISKINAN PARTISIPATIF

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa upaya

mengentaskan kemiskinan tidak mudah serta membutuhkan strategi

yang terpadu, karena persoalan kemiskinan bersifat multi dimensi.

Salah satu problem besar setiap ada peluncuran program bantuan

kemiskinan, adalah selalu menimbulkan banyak protes dari masyarakat

disebabkan data penduduk/rumah tangga miskin diaggap tidak valid.

Pendataan kemiskinan yang pada dasarnya ditujukan untuk

memperoleh data base rumah tangga atau penduduk miskin di desa

sesuai dengan variabel yang disepakati di desa itu sendiri. Selain itu,

pendataan kemiskinan juga diharapkan dapat membantu masyarakat

untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara lebih layak.

Beberapa persoalan yang selalu muncul dalam pelaksanaan

pendataan penduduk miskin adalah pertama soal objektifitas atau

belum sesuai dengan ketentuan indikator kemiskinan lokal desa. Kedua,

tidak adanya ruang sedikitpun partisipasi masyarakat selama ini dalam

pelaksanaan pendataan. Ketiga, lemahnya jaminan hukum terhadap

produk data kemiskinan yang dilaksanakan dan dikelola sendiri oleh

desa ataupun kabupaten. Sehingga semua produk hasil pendataan versi

lokal dianggap tidak legal, tidak sah dipergunakan untuk publik. Dan

persoalan pelaksanaan pendataan ketika kewenangannya diberikan

kepada desa dan kabupaten adalah tentang kesiapan sumber daya

manusia pendata dan pengolah data di desa.beserta metodologi yang

dipergunakan. Serta sikap masyarakat yang dianggap kurang jujur

dalam memberikan informasi terhadap keadaan rumahnya sehingga

sulitnya petugas untuk mendata.

Lemahnya akurasi dan validasi data penduduk miskin serta

tertutupnya ruang partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan proses

pendataan hendaknya mampu diatasi secara bersama-sama. Dalam

konteks validasi dan akurasi data kemiskinan, paling tidak sistem

pembaharuan data harus dilaksanakan setiap tahun. Sedangkan dalam

konteks partisipasi, maka pelibatan masyarakat tidak sekedar hanya

menjadi responden, tetapi bagaimana dapat terlibat sejak dalam proses

sosialisasi pendataan, pembentukan tim pendataan, pelaksanaan sampai

dengan evaluasi akhir hasil pendataan. Karenanya, sebelum melakukan

pendataan perlu dirumuskan secara partisipatif

berbagai persoalan yang berkait dengan variabel

indikator, Kriteria sampai dengan perencanaan



strategis untuk penyusunan program dan kegiatan penanggulangan

kemiskinan.

A. LATAR BELAKANG

Analisis Kemiskinan Partisipatif yang disingkat AKP dilakukan

untuk memahami suara masyarakat miskin baik laki-laki maupun

perempuan tentang masalah kemiskinan yang mereka hadapi dan

mengakomodasikan suara masyarakat miskin dalam perumusan

kebijakan. Artinya bahwa AKP bisa dikembangkan sebagai media

diagnosis kemiskinan, yakni sebuah instrumen untuk

mengakomodasi pandangan orang miskin terhadap kemiskinan dan

memformulasikan strategi penanggulangan kemiskinan dalam

kebijakan publik.

AKP tidak sekedar alat analisis, tetapi mempunyai peran penting

dalam menyediakan ruang bagi masyarakat miskin untuk

menganalisis masalahnya, menyuarakan kepentingannya, dan

memutuskan solusi terhadap masalah yang mereka hadapi, tetapi

hasil analisa kemiskinan partisipatif bisa diperkuat dengan informasi

dan data kuantitatif yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik dan

berbagai sumber data yang digunakan sebagai dasar melakukan

diagnosis kemiskinan.

Berdasarkan presentasi kerangka kerja AKP P2TPD, 20 Maret

2003, definisi Kerja Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) adalah

proses assesmen, konsultasi, dan analisis partisipatif atas persoalan

kemiskinan kabupaten, serta penyusunan strategi dan rencana

tindak pengurangan kemiskinan, sampai dengan

institusionalisasinya. Sebagai proses yang partisipatif, maka

pelaksanaan pendataan dengan menggunakan AKP harus dilakukan

secara bersama antara masyarakat dengan pemerintah secara

serentak pada waktu yang telah ditentukan.

Salah satu hal penting dalam penerapan AKP adalah untuk

mengembangkan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (SPKD) dengan memahami kondisi kemiskinan yang

sebenarnya. Upaya pengentasan kemiskinan harus dilandasi adanya

pemahaman menyeluruh mengenai karakteristik sosial, budaya, dan

ekonomi penduduk miskin akan dapat membantu proses

perencanaan dan pelaksanaannya sehingga akan memberikan hasil

lebih baik. Pada intinya bahwa AKP merupakan serangkaian kegiatan

analisis kemiskinan yang mulai dari perencanaan, pelaksanaan

sampai monitoring dan evaluasi akses, partisipasi, kontrol

masyarakat mendapatkan proporsi yang memadahi.



Sedangkan untuk penerapan AKP di Kabupaten Kebumen telah

dimulai sejak tahun 2003 pada saat penyusunan Strategi Rencana

Tindak Penanggulangan Kemiskinan ( SRTPK ) tahun 2003-2007.

Dimana dalam proses penentuan indikator dan program kegiatan

didasarkan pada kondisi kewilayah geografis pada tingkat kecamatan

yang dikenal dengan sebutan klaster.

Klaster adalah pengelompokan wilayah kecamatan berdasarkan

kondisi topografi, letak geografis, mata pencaharian, dan kondisi

ekonomi sosial budaya. Dari 26 Kecamatan di Kabupaten Kebumen.

Klaster dikelompokkan menjadi 5 klaster, yaitu:

1. Klaster Perkotaan meliputi Kecamatan Prembun, Kecamatan

Kutowinangun, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Pejagoan,

Kecamatan Sruweng, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan

Gombong;

2. Klaster Pesisir meliputi Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal,

Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Klirong, Kecamatan

Petanahan dan Kecamatan Puring;

3. Klaster Pesisir Bergunung meliputi Kecamatan Ayah dan

Kecamatan Buayan;

4. Klaster Pegunungan meliputi Kecamatan Padureso, Kecamatan

Poncowarno, Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Sadang,

Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Sempor, Kecamatan

Rowokele dan Kecamatan Alian; dan

5. Klaster Bonorawan meliputi Kecamatan Bonorowo, Kecamatan

Adimulyo dan Kecamatan Kuwarasan.

B. TAHAPAN AKP

Tahapan pelaksanaan AKP ketika awal-awal akan

menyusun dokumen SRTPK atau SPKD cukup detail dan

panjang. Dimulai dari penentuan desa sasaran assessmen

dengan menggunakan metode PPA/PRA, diskusi

hasil sementara assessment desa-desa dalam satu

kecamatan, kemudian FGD perwakilan desa

masing-masing kecamatan dalam satu klaster

(beberapa kecamatan), FGD antar klaster dalam satu

kabupaten, konsultasi publik, dan seterusnya. Dimana

hasil dari proses AKP diatas disamping menghasilkan variabel,

indikator, bobot kemiskinan juga lengkap dengan bahan untuk

menyusun dokumen SPKD/SRTPK. Sebuah dokumen yang memuat

lengkap tentang strategi, program dan kegiatan penanggulangan

kemiskinan selama kurun waktu 3 tahun.



Tetapi untuk penerapan AKP yang akan dibahas dalam pokok

bahasan ini dibatasi pada pelaksanaan AKP untuk menentukan

variabel dan indikator serta bobot pada masing-masing klaster.

Kemudian dilanjutkan konsultasi publik di tingkat kabupaten untuk

kemudian dijadikan dasar penyusunan Peraturan Bupati Kebumen

tentang Kriteria dan indikator penduduk miskin.

Adapun beberapa tahapan AKP yang telah dilaksanakan di

kabupaten Kebumen, selengkapnya sebagai berikut:

1. Persiapan

Sebelum melakukan analisa kemiskinan bersama masyarakat

khususnya masyarakat miskin ada beberapa persiapan yang

dilakukan, diantaranya adalah:

a. Pembentukan dan Penguatan Tim AKP

Pembentukan Tim AKP dilakukan ditingkat Kabupaten yang

difasilitasi oleh TKP2KD. Masing-masing tim beranggotakan 5

orang (L=3; P=2) yang berasal dari unsur Bappeda, LSM, dan

PNPM. Tim AKP mempunyai tugas untuk memfasilitasi proses

AKP di masing-masing wilayah klaster. Adapun penentuan

klaster di Kebumen telah dipetakan sejak tahun 2003, yakni

terdiri dari Klaster Perkotaan, Klaster Pegunungan, Klaster

Pesisir Bergunung, Klaster Pesisir, dan Klaster Bonorawan.

1) Koordinasi dan Penguatan Kapasitas Tim, yang bertujuan

untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tim,

sehingga benar-benar memahami konsep dasar AKP, Proses

dan tehnik fasilitasi kepada masyarakat.

2) Peserta pembekalan yang diharuskan aktif adalah semua

anggota tim AKP

3) Pembekalan difasilitasi oleh TKP2KD

4) Materi pembekalan adalah:

Sosialisasi peraturan perundangan tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Konsep Dasar AKP

Mekanisme dan Tahapan AKP

Tehnik Pendataan Partisipatif

Tehnik Fasilitasi Partisipatif

b. Penyusunan Rencana Kerja AKP

Perencanaan kerja yang bersifat tentatif harus disusun terlebih

dan disepakati terlebih dahulu oleh seluruh anggota tim dan

jika dimungkinkan disosialisasikan kepada masyarakat.



Rencana kerja (workplan) disesuaikan masing-masing klaster

dan sedikitnya memuat :

1) Waktu pelaksanaan AKP

2) Tempat pelaksanaan AKP

3) Nama kegiatan

4) Tujuan kegiatan

5) Output yang diharapkan

6) Peserta yang akan diundang

7) Perlengkapan yang dibutuhkan

2. Assessment dan Analisis Indikator Kemiskinan

Kegiatan assessment dan analisis data dan indikator kemiskinan

bertujuan mendapatkan beberapa data kemiskinan beserta

indikatornya yang dipergunakan oleh BPS maupun beberapa SKPD

yang telah menerapkan program kemiskinan.

a. Assessment dan Analisa Data Sekunder

1) Assessment merupakan kegiatan tim yang dimaksudkan

untuk mengumpulkan beberapa data kemiskinan dan

indikator dari BPS berupa PPLS, Dinas Kesehatan, BKKBN

Dinas Pendidikan, PNPM dan daftar desa tertinggal. Dari

data tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan awal untuk

melakukan analisis selanjutnya.

2) Analisa hasil assessment dapat dilaksanakan dalam

beberapa bentuk kegiatan, seperti FGD internal tim, diskusi

antara tim dengan pemangku data program kemiskinan/

SKPD untuk membandingkan indikator kemiskinan yang

dipergunakan dalam mengimplementasikan program

kegiatan masing-masing SKPD. Selanjutnya disepakati

adanya data kemiskinan beserta indikator awal yang telah

dipadukan dari beberapa SKPD dengan menjadikan

indikator BPS sebagai rujukan pokok. Hasil analisis tersebut

kemudian dijadikan dasar oleh tim pada masing-masing

klaster untuk dikembangkan sesuai kondisi local klaster

dalam bentuk kegiatan FGD.

b. FGD tingkat Klaster

Focus group discussion atau FGD tingkat klaster merupakan

kegiatan diskusi terfokus yang melibatkan beberapa unsur dari

perwakilan masyarakat miskin, pemerintahan desa dan

kecamatan dalam satu klaster. FGD dilaksanakan di 5 klaster

yaitu klaster Pegunungan, Pesisir Bergunung, Pesisir,

Perkotaan dan Bonorawan.

Secara detail teknis sebagai berikut :



1) Penanggungjawab

Sebagai penanggungjawab penyelenggara sekaligus

berkewajiban mengundang seluruh peserta FGD adalah

TKP2KD, dalam hal ini adalah Bappeda sebagai sekretaris

TKP2KD.

2) Kepanitiaan

Kepanitiaan bertugas menyiapkan tempat, konsumsi dan

perlengkapan FGD sepenuhnya diserahkan kepada

pemerintahan desa yang terpilih menjadi tempat FGD.

3) Fasilitator

Fasilitator adalah bagian dari Tim AKP yang telah ditentukan

dan bertugas memfasilitasi seluruh proses FGD sampai

dengan penyusunan laporan akhir FGD.

4) Peserta

Peserta FGD yang diundang adalah beberapa elemen baik

dari masyarakat maupun unsur pemerintahan. Peserta

harus merepresentasikan unsur:

Perwakilan kecamatan

Perwakilan Pemerintahan desa

Tokoh Masyarakat

Tokoh Agama

Keterwakilan Perempuan

Warga miskin

Dunia usaha

Pemangku kepentingan lainnya 5) Keluaran (Out put)

Gambaran /definisi kemiskinan klaster

Indikator kemiskinan klaster

Bobot indikator setiap klaster

Ciri/faktor pembeda setiap klaster

Metodologi pendataan penduduk miskin

c. FGD Integrasi

FGD integrasi merupakan kegiatan

diskusi terfokus yang diselenggarakan di

tingkat kabupaten untuk mendapatkan

kesepakatan variabel indikator dan Kriteria kemiskinan tingkat

daaerah/ kabupaten dengan cara mengintegrasikan hasil FGD

masing-masing klaster.

Secara detail teknis pelaksanaan FGD integrasi sebagai berikut:

1) Penanggungjawab dan Kepanitiaan



Penanggungjawab penyelenggara sekaligus berperan panitia

penyelenggaran yang berkewajiban mengundang seluruh

peserta, menyiapkan tempat, konsumsi dan perlengkapan

FGD adalah TKP2KD, dalam hal ini adalah Bappeda sebagai

sekretaris TKP2KD.

2) Fasilitator

Fasilitator berasal dari koordinator tim AKP tingkat

kabupaten atau yang disepakati oleh tim dan dibantu satu

orang penulis bertindak sebagai notulen, dan bertugas

memfasilitasi seluruh proses FGD integrasi sampai dengan

penyusunan laporan akhir FGD.

3) Peserta

Peserta FGD yang diundang adalah beberapa elemen baik

dari masyarakat maupun unsur pemerintahan dari beberapa

kecamatan dalam satu klaster. Peserta harus

merepresentasikan unsur:

Delegasi kecamatan dari masing-masing klaster

Delegasi Pemerintahan desa dari masing-masing klaster

Delegasi masyarakat miskin dan perempuan dari masing-

masing klaster.

Unsur Perguruan Tinggi, LSM dan Media tingkat

kabupaten

BPS, dan SKPD terkait data kemiskinan

PNPM terkait data kemiskinan

4) Keluaran (Out put )

Gambaran/definisi kemiskinan daerah

Indikator kemiskinan daerah

Bobot indikator setiap daerah

Ciri/faktor pembeda setiap daerah

Metodologi pendataan penduduk miskin daerah

d. Konsultasi Publik

Setelah seluruh proses FGD dilakukan dan mendapatkan

gambaran berkait dengan

definisi kemiskinan daerah, indikator, bobot

dan metodologi pendataan, selanjutnya

dilaksanakan uji publik untuk

mendapatkan masukan dari

berbagai elemen di tingkat

kabupaten. Kegiatan konsultasi

publik merupakan forum diskusi

besar yang memberikan

kesempatan seluas-luasnya



kepada seluruh pemangku kepentingan memberikan masukan

guna penyempurnaan akhir sebelum dijadikan draft peraturan

bupati. Detail kegiatan konsultasi publik digambarkan sebagai

berikut:

1) Peserta konsultasi publik lebih kurang 150 orang terdiri dari:

1. Perwakilan anggota DPRD

2. BPS, dan SKPD terkait data kemiskinan

3. Delegasi kecamatan dari masing-masing klaster

4. Delegasi Pemerintahan desa dari masing-masing klaster

5. Delegasi masyarakat miskin dan perempuan dari masing-

masing klaster.

6. Unsur Perguruan Tinggi, LSM dan Media tingkat

kabupaten

7. PNPM terkait data kemiskinan

2) Penanggunggjawab

Penanggungjawab penyelenggara sekaligus berperan panitia

penyelenggaran yang berkewajiban mengundang seluruh

peserta, menyiapkan tempat, konsumsi dan perlengkapan

konsultasi publik adalah TKP2KD, selaku Sekretaris TKP2KD

Kabupaten Kebumen

3) Fasilitator

Fasilitator sekaligus moderator berasal dari koordinator tim

AKP tingkat kabupaten atau yang disepakati oleh tim dan

dibantu satu orang penulis bertindak sebagai notulen, dan

bertugas memfasilitasi seluruh proses konsultasi publik

sampai dengan penyusunan laporan akhir.

C. KELUARAN AKP

Keluaran (out put) dari AKP pada setiap tahapan proses yang

telah dibahas di atas tidak serta merta diterapkan untuk pelaksanaan

pendataan. Akan tetapi hasil akhir dari kesepakatan yang dihasilkan

melalui konsultasi publik sepenuhnya menjadi masukan (input)

dalam penyusunan Peraturan Bupati Kebumen tentang Kriteria dan

Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin. Meskipun demikian, bukan

berarti ruang-ruang partisipasi masyarakat telah selesai. Justru

pengawalan masyarakat harus lebih diperkuat dalam penyusunan

rancangan peraturan dimaksud. Hasil akhir dari regulasi yang ada

diharapkan tidak keluar dari kesepakatan yang telah dibangun

melalui proses yang sangat panjang.

Yang dimaksud keluaran AKP pada bahasan disini adalah

gambaran/definisi kemiskinan, indikator, Kriteria dan metodologi

serta tahapan pendataan penduduk miskin yang semuanya menjadi

satu dokumen sebagai input utama Rancangan Peraturan Bupati



tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin yang

secara detail akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Adapun output

AKP selengkapnya meliputi : Gambaran Umum/Definisi Kemiskinan

Daerah; Variabel Indikator Penduduk Miskin Daerah; Variabel

Indikator penduduk Miskin Klaster; Bobot dan Kriteria Penduduk

Miskin Daerah; Bobot dan Kriteria Penduduk Miskin Klaster;

Pengorganisasi Pendataan Penduduk Miskin; dan Tahapan Pendataan

Penduduk Miskin.



BAB III

VARIABEL INDIKATOR DAN KRITERIA PENDUDUK MISKIN

A. VARIABEL INDIKATOR PENDUDUK MISKIN

Variabel indikator dan kriteria penduduk miskin yang ada di

Kabupaten Kebumen merupakan hasil dari Analisa Kemiskinan

Partisipatif (AKP) yang difasilitasi oleh TKP2KD Kabupaten Kebumen

dan melibatkan semua pihak baik SKPD, pemerintahan desa dan

masyarakat, pelaku program penanggulangan kemiskinan (seperti,

PNPM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pemangku

kepentingan lainnya. Melalui AKP dihasilkan dua variabel indikator

penduduk miskin, yaitu variabel indikator penduduk miskin daerah

dan variabel indikator penduduk miskin klaster.

1. Variabel Indikator Penduduk Miskin Daerah

Indikator penduduk miskin daerah adalah indikator penduduk

miskin tingkat kabupaten yang penentuannya dihasilkan melalui

penggabungan indikator klaster yang telah disepakati melalui FGD

integrasi. Indikator penduduk miskin daerah terdiri 36, meliputi:

17. Jenis tempat pembuangan akhir tinja;

18. Jarak tempat pembuangan akhir tinja dengan sumber air minum;

19. Kepemilikan aset (selain tanah, bangunan dan emas)

20. Kepemilikan tanah; 21. Kepemilikan emas; 22. Cara memperoleh aset; 23. Kepemilikan sarana telekomunikasi; 24. Pendidikan yang ditamatkan kepala

keluarga; 25. Ketrampilan yang dimiliki; 26. Jenis pekerjaan Kepala Keluarga; 27. Kepemilikan usaha 28. Jarak terhadap pelayanan publik

dasar; 29. Tingkat kesulitan terhadap

pelayanan publik dasar 30. Akses pemasaran; 31. Membeli lebih dari satu stel pakaian

baru bagi setiap anggota keluarga dalam satu tahun;

32. Intensitas terhadap bencana; 33. Terdapat anggota keluarga

berkebutuhan khusus (difabel); 34. Terdapat anggota keluarga yang

menderita penyakit kronis; 35. Dukungan saluran irigasi pertanian; 36. Pemanfaatan waktu luang.

1. Pendapatan Perkapita Perbulan Keluarga; 2. Mendapatkan program/bantuan dari

pemerintah; 3. Rata-rata makan per hari; 4. Kemampuan membeli

daging/unggas/susu/ikan dalam satu minggu;

5. Pelayanan kesehatan yang bisa diakses untuk berobat;

6. Penggunaan/Pemakaian alat KB; 7. Status penguasaan bangunan tempat

tinggal yang ditempati; 8. Jumlah keluarga dalam 1 (satu) rumah

tangga; 9. Luas lantai bangunan tempat tinggal per

anggota keluarga; 10. Jenis lantai tempat tinggal terluas (60%

lebih); 11. Jenis dinding tempat tinggal terluas (60%

lebih); 12. Jenis atap tempat tinggal terluas (60%

lebih); 13. Sumber penerangan utama; 14. Sumber air minum; 15. Bahan bakar/energi utama untuk

memasak; 16. Penggunaan fasilitas tempat buang air

besar;



2. Variabel Indikator Penduduk Miskin Klaster

Variabel indikator penduduk miskin klaster memiliki perbedaan

yang cukup variatif dan benar-benar sesuai dengan karakter

penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa penyebab kemiskinan

pada masing-masing wilayah berbeda-beda termasuk urutan

prioritas penyebab kemiskinan tersebut. Suatu misal, jika

peringkat pertama penyebab kemiskinan di perkotaan adalah

pendapatan, maka di klaster pesisir penyebab peringkat pertama

adalah pendidikan yang ditamatkan. Demikian untuk klaster yang

lain juga memiliki perbedaan yang cukup menarik untuk dipahami

lebih jauh.

2.1. Klaster Perkotaan

Klaster perkotaan sering disebut sebagai wilayah tengah

yang dilalui jalan utama antar kota yang membentang mulai

dari barat (Kec.Gombong ) sampai timur wilayah Kebumen (Kec.

Prembun). Meskipun demikian,

masih ada beberapa kecamatan

yang masuk klaster perkotaan

tetapi memiliki banyak desa-desa

wilayah pegunungan, seperti Kec.

Sruweng, Pejagoan, dan Prembun.

Pada klaster perkotaan diperoleh

sebanyak 15 variabel indikator

penduduk miskin dan merupakan klaster paling sedikit

dibanding klaster yang lain.

Selengkapnya sebagai berikut :

1. Pendapatan perkapita perbulan

2. Jenis pekerjaan Kepala keluarga

3. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang

ditempati

4. Kepemilikan tanah

5. Jenis lantai tempat tinggal terluas (60% lebih)

6. Jenis dinding tempat tinggal terluas (60% lebih)

7. Jenis atap tempat tinggal terluas (60% lebih)

8. Pendidikan yang ditamatkan

9. Jumlah keluarga dalam rumah tangga

10. Pelayanan kesehatan yang bisa diakses untuk berobat

11. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar

12. Sumber air minum

13. Sumber penerangan utama

14. Dalam satu minggu mampu membeli

daging/unggas/susu/ikan



15. Rata-rata makan per hari

2.2. Klaster Pesisir

Klaster pesisir bagi masyarakat Kebumen cukup dikenal

dengan sebutan Urut Sewu, yaitu kecamatan-kecamatan yang

secara kewilayahan memiliki wilayah pantai bagian dari laut

selatan. Meski demikian, tidak semua desa pada wilayah

kecamatan tersebut berada pada wilayah pantai. Artinya masih

banyak desa diwilayah urut sewu seluruhnya persawahan.

Pada klaster pesisir diperoleh sebanyak 25 varaibel indikator

kemiskinan, sebagai berikut :

2.3. Klaster Pesisir Bergunung

Klaster pesisir bergunung merupakan klaster yang hanya

terdiri dari 2 kecamatan, yakni Kecamatan Ayah dan Buayan.

Klaster ini paling sedikit kecamatannya dibanding klaster-

klaster yang lain. Meskipun demikian, klaster yang notabennya

memiliki potensi wisata besar dengan Goa Jatijajar di Kec. Ayah

dan Pantai Karangbolong serta Sarang Burung Walet yang

dahulu pernah menjadi primadona Kab. Kebumen sekaligus

9. Kepemilikan asset 10. Cara memperoleh asset 11. Jenis lantai tempat tinggal terluas

(60% lebih) 12. Rata-rata makan per hari 13. Jenis atap tempat tinggal terluas

(60% lebih) 14. Penggunaan / Pemakaian Alat KB 15. Membeli lebih dari satu stel

pakaian baru bagi setiap anggota keluarga dalam satu tahun

16. Sumber penerangan utama 17. Mendapatkan program/bantuan 18. Sumber air minum 19. Kepemilikan sarana telekomunikasi 20. Jika memiliki tanah, berapa

luasannya 21. Jika memiliki emas, berapa gram

kepemilikan emas 22. Bahan bakar/energi utama untuk

memasak 23. Penggunaan fasilitas tempat buang

air besar 24. Tempat pembuangan akhir tinja 25. Jarak tempat pembuangan akhir

tinja dari sumber air minum

1. Pendidikan yang ditamatkan 2. Pendapatan perkapita perbulan 3. Status penguasaan bangunan

tempat tinggal yang ditempati 4. Pelayanan kesehatan yang bisa

diakses untuk berobat 5. Jumlah keluarga dalam rumah

tangga 6. Luas lantai bangunan tempat

tinggal 7. Jenis dinding tempat tinggal

terluas (60% lebih) 8. Dalam satu minggu mampu

membeli daging/unggas/susu ikan



memberikan sumbangan PAD yang cukup besar, memiliki 24

variabel indikator kemiskinan, sebagai berikut:

2.4. Klaster Pegunungan

Klaster pegunungan memiliki istilah wilayah cincinnya

Kabupaten Kebumen, karena berada pada wilayah pinggiran

yang membentang mulai dari barat (Kec.Rowokele) wilayah

paling utara sampai dengan wilayah timur (Kec. Padureso).

Klaster ini tingkat kemiskinannya rata-rata cukup tinggi,

bahkan paling tinggi, seperti Kecamatan Karanggayam. Pada

klaster pegunungan diperoleh 26 variabel indikator kemiskinan,

dan selengkapnya sebagai berikut :

1. Pendapatan perkapita perbulan


ditempati

3. Kepemilikan aset (selain tanah, bangunan dan emas)

4. Jenis lantai tempat

tinggal terluas (60%

lebih)

5. Jumlah keluarga dalam

rumah tangga

15. Kepemilikan asset 16. Cara memperoleh asset 17. Pelayanan kesehatan yang bisa

diakses untuk berobat 18. Kepemilikan tanah 19. Penggunaan fasilitas tempat buang

air besar 20. Tempat pembuangan akhir tinja 21. Jarak tempat pembuangan akhir

tinja dari sumber air minum 22. Kepemilikan sarana tekekomunikasi 23. Jika memiliki emas, berapa gram

kepemilikan emas 24. Mendapatkan program/bantuan

1. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati

2. Pendapatan perkapita perbulan 3. Luas lantai bangunan tempat

tinggal 4. Jumlah keluarga dalam rumah

tangga 5. Jenis lantai tempat tinggal terluas

(60% lebih) 6. Membeli lebih dari satu stel

pakaian baru bagi setiap anggota keluarga dalam satu tahun



9. Rata-rata makan per hari 10. Sumber air minum 11. Pendidikan yang ditamatkan 12. Dalam satu minggu mampu

membeli daging/unggas/susu ikan 13. Bahan bakar/energi utama untuk

memasak 14. Sumber penerangan utama



6. Luas lantai bangunan tempat tinggal




10. Membeli lebih dari satu stel pakaian baru bagi setiap

anggota keluarga



13. Bahan bakar/energi utama untuk memasak



16. Dalam satu minggu mampu membeli daging/unggas/susu/

ikan

17. Jika memiliki tanah, berapa luasannya

18. Jika memiliki emas, berapa gram kepemilikan emas

19. Cara memperoleh asset

20. Kepemilikan Usaha

21. Pendidikan yang ditamatkan

22. Mendapatkan program/bantuan

23. Tempat pembuangan akhir tinja

24. Jarak tempat pembuangan akhir tinja dari sumber air

minum

25. Kepemilikan sarana telekomunikasi

26. Penggunaan/Pemakaian alat KB

2.5. Klaster Bonorawan

Wilayah Bonorawan merupakan wilayah yang daratannya

berada di bawah permukaan laut. Sehingga setiap musim

hujan tiba banjir selalu menggenangi persawahan bahkan

sampai menimbulkan gagal tanam, dan apabila musim

kemarau tiba, maka kekeringan yang dihadapi bahkan tidak

bisa tanam apapun. Klaster Bonorawan

merupakan klaster yang memiliki 27 variabel

indikator kemiskinan, paling banyak

dibanding klaster lain, sebagaimana

dibawah ini :

1. Pendapatan

Perkapita/Perorang

2. Jika memiliki tanah, berapa luasannya

3. Intensitas terhadap bencana

4. Dukungan saluran irigasi pertanian




ditempati



8. Jenis lantai tempat tinggal terluas (60% lebih)

9. Luas lantai bangunan tempat tinggal

10. Jenis pekerjaan Kepala Keluarga



13. Membeli lebih dari satu stel pakaian baru bagi setiap

anggota keluarga


15. Tempat pembuangan akhir tinja

16. Jarak tempat pembuangan akhir tinja dari sumber air

minum


18. Penggunaan/Pemakaian alat KB


20. Cara memperoleh asset

21. Kepemilikan sarana tekekomunikasi

22. Jika memiliki emas, berapa gram kepemilikan emas

23. Kepemilikan asset

24. Jumlah keluarga dalam rumah tangga

25. Tingkat kesulitan terhadap pelayanan publik dasar

26. Bahan bakar/energi utama untuk memasak

27. Dalam satu minggu mampu konsumsi daging / unggas /

susu/ikan

B. KRITERIA PENDUDUK MISKIN

Kriteria penduduk miskin merupakan hasil pembobotan dan

penilaian dari seluruh variabel indikator kemiskinan dengan tetap

mempertimbangkan kondisi masing-masing klaster. Hasil akhir

pembobotan dan penilaian dikelompokkan menjadi 5 kriteria

penduduk miskin, yang meliputi : Penduduk Sangat Miskin (SM),

Miskin (M), Hampir Miskin (HM), Rentan Miskin (RM), dan Tidak

Miskin (TM). Kriteria penduduk miskin di Kabupaten Kebumen dibagi

menjadi 2 kelompok besar, yaiitu kriteri penduduk miskin daerah dan

kriteria penduduk miskin klaster.

1. Kriteria Penduduk Miskin Daerah

Kriteria penduduk miskin daerah merupakan kriteria penduduk

miskin yang akan dipergunakan untuk mengelompokkan kriteria

kemiskinan di tingkat kabupaten. Hasil pengelompokkan menjadi



data base kemiskinan Kabupaten Kebumen yang kemudian

dijadikan pedoman oleh Bupati dalam merumuskan kebijakan

penanggulangan kemiskinan daerah. Adapun kriteria penduduk

miskin daerah sebagai berikut :

2. Kriteria Penduduk Miskin Klaster

Kriteria penduduk miskin klaster merupakan

kriteria penduduk miskin yang akan dipergunakan

untuk mengelompokkan kriteria kemiskinan

tingkat klaster. Hasil pengelompokkan menjadi

data base kemiskinan masing-masing desa

yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Desa. Kemudian oleh masing-masing desa

dikirim kepada Bupati untuk dijadikan dasar

penyusunan data penduduk miskin kabupaten.

Adapun kriteria penduduk miskin klaster adalah

sebagai berikut:

2.1. Kriteria Penduduk Miskin Klaster Perkotaan

a. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,18

sampai dengan kurang dari 0,34;

b. Kriteria miskin, dengan bobot nilai 0,34 sampai dengan

kurang dari 0,51;

c. Kriteria hampir miskin, dengan bobot nilai 0,51 sampai

dengan kurang dari 0,67;

d. Kriteria rentan miskin, dengan bobot nilai 0,67 sampai


e. Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih

dari 0,84.

2.2. Kriteria Penduduk Miskin Klaster Pesisir




kurang dari 0,52;

a. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,22 sampai dengan kurang dari 0,38;

b. Kriteria miskin, dengan bobot nilai 0,38 sampai dengan kurang dari 0,53;

c. Kriteria hampir miskin, dengan bobot nilai 0,53 sampai dengan kurang dari 0,69;

d. Kriteria rentan miskin, dengan bobot nilai 0,69 sampai dengan kurang dari 0,84;

e. Kriteria tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,84.





d. Kriteria penduduk rentan miskin, dengan bobot nilai 0,68



dari 0,84.

2.3. Kriteria Penduduk Miskin Klaster Pesisir Bergunung




kurang dari 0,52;



d. Kriteria rentan miskin, dengan bobot nilai 0,68 sampai



dari 0,84.

2.4. Kriteria Penduduk Miskin Klaster Pegunungan



b. Kriteria penduduk miskin, dengan bobot nilai 0,36 sampai


c. Kriteria penduduk hampir miskin, dengan bobot nilai 0,52





dari 0,84.

2.5. Kriteria Penduduk Miskin Klaster Bonorawan



b. Kriteria penduduk miskin, dengan bobot nilai 0,37 sampai


c. Kriteria penduduk hampir miskin, dengan bobot nilai 0,53





dari 0,84



Jumlah Data Penduduk

Miskin

Jumlah Data Penduduk Non

Miskin

DATA AGREGAT

Kriteria Penduduk

Hampir Miskin

Kriteria Penduduk

Rentan Miskin

Kriteria Penduduk Tidak

Miskin

PENDUDUK NON MISKIN

Kriteria Penduduk

Sangat Miskin

Kriteria Penduduk

Miskin

PENDUDUK MISKIN

C. PENGGOLONGAN PENDUDUK MISKIN DAN NON MISKIN

Penggolongan penduduk miskin merupakan pengelompokkan dari 5

kriteria penduduk miskin yang telah diolah melalui aplikasi yang

telah diprogram dalam komputer. Sumber data yang dipergunakan

adalah formulir pendataan yang telah diperoleh melalui wawancara

masing-masing kepala rumah tangga dari hasil pendataan pada

formulir. Adapun penggolongan penduduk miskin dibagi menjadi 2 ,

yaitu Penduduk Miskin dan Penduduk Non Miskin. Selengkapnya

penggolongan penduduk miskin sebagaimana dibawah ini.

Golongan

penduduk

miskin terdiri

dari kriteria

penduduk

sangat miskin,

dan kriteria

penduduk

miskin.

Sedangkan

Penduduk Non

Miskin terdiri

dari kriteria,

penduduk

hampir miskin,

penduduk

rentan miskin

dan penduduk tidak miskin.

Masing-masing golongan selanjutnya dibuat data agregat yang

menggambarkan jumlah keseluruhan penduduk miskin desa dan

jumlah penduduk non miskin desa.



BAB IV

PENGORGANISASIAN PENDATAAN

A. PENGERTIAN PENGORGANISASIAN PENDATAAN

Pengorganisasian pendataan penduduk miskin diartikan sebagai

sebuah upaya membangun hubungan antar pelaku pendataan baik

secara posisi maupun tugas yang ada pada organisasi atau kelompok

tertentu dalam mencapai keberhasilan pendataan penduduk miskin.

Pengorganisasi memegang peranan penting terhadap kelancaran dan

keberhasilan pendataan. Karenanya perencanaan sebelum memulai

pelaksanaan pendataan dengan cara memberikaan kejelasan tugas,

kewenangan dan sistem kerja merupakan kebutuhan yang tidak bisa

dilewatkan begitu saja. Tanpa adanya perencanaan yang matang,

dikhawatirkan hasil akhir pendataan tidak akan berubah dari

kebiasaan buruk pendataan yang selama ini banyak dikeluhkan.

B. TUJUAN PENGORGANISASIAN PENDATAAN

1. Meningkatkan efektifitas pola koordinasi pendataan penduduk

miskin dari tingkat desa sampai kabupaten

2. Mengintegrasikan sistem pendataan penduduk miskin

3. Mengimplementasikan pendataan penduduk miskin secara

partisipatif dan sesuai dengan tahapan

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendataan

penduduk miskin

C. PIHAK YANG BERPERAN DALAM PENDATAAN

1. Pengorganisasian di Tingkat Kabupaten

Pengorganisasian di tingkat kabupaten,

sebagaimana dimandatkan dalam Perda

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,

maka Bupati memiliki kewenangan

sebagai penanggungjawab sekaligus

menetapkan/ mengesahkan data

penduduk miskin daerah. Dalam

pelaksanaan pendataan yang memiliki

kewenangan mengkordinasikan adalah

TKP2KD. Sementara Camat mempunyai tugas dan fungsi

mengkoordinasikan hasil pendataan penduduk miskin dari desa-

desa dalam satu wilayah kecamatan.



2. Pengorgansasian di Tingkat Desa

Setiap desa memiliki kewajiban melaksanakan pendataan

penduduk miskin dengan terlebih dahulu membentuk Tim

Koordinasi Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan

Desa (TKP2KDes) dengan

Keputusan Kepala Desa.

Selanjutnya TKP2KDes sesuai

kewenangannya memfasilitasi

pembentukan tim pendataan

dengan melibatkan seluruh unsur

Pengurus RT, dan Kepala Dusun.

Secara lebih rinci pengorganisasi

pendataan penduduk miskin di tingkat desa terdiri dari Kepala

Desa sebagai penanggungjawab, BPD sebagai penanggungjawab

pelaksana musyawarah desa, TKP2KDes sebagai pihak yang

bertanggungjawab mengkoordinasikan pendataan mulai

perencanaaan sampai pertanggungjawaban dan pelaporan,

kemudian Kepala Dusun dan Ketua RT sebagai pelaksana

musyawarah RT dan musyawarah Dusun. Sedangkan tim

pendataan adalah pihak yang paling bertanggungjawab dalam

penggalian data dan informasi. Adapun tugas dan kewenangan

masing pihak akan dibahas lebih rinci berikutnya.

TUGAS DAN KEWENANGAN

1. Bupati

Tugas

a. Bertanggung jawab di dalam Pendataan Penduduk Miskin

yang di koordinasikan oleh TKP2KD.

b. Melakukan koordinasi dengan TKP2KD.

c. Membuat Keputusan Bupati tentang Data Penduduk Miskin

Kabupaten Kebumen.

Kewenangan

a. Meminta pertanggungjawaban kepada TKP2KD tentang

pendataan penduduk miskin di Kabupaten Kebumen.

b. Memberikan atau tidak memberikan permohonan data

penduduk miskin yang terkait dengan hak-hak pribadi.

2. TKP2KD

Tugas

a. Mengkoordinasikan pendataan penduduk miskin di

Kabupaten Kebumen



b. Mengelola data penduduk miskin dalam sistem informasi

manejemen kemiskinan daerah.

c. Melaporkan hasil pendataan penduduk miskin kepada

Bupati.

Kewenangan

a. Melakukan pembinaan kepada tim pendataan dan

TKP2KDes dalam hal pendataan.

b. Merekomendasikan atau tidak permohonan data yang di

ajukan kepada Bupati.

3. Camat

Tugas

a. Mengkoordinasikan pendataan penduduk miskin yang ada

di Kecamatan.

b. Melaporkan kegiatan pendataan penduduk miskin kepada

Bupati cq TKP2KD.

Kewenangan

a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan

penduduk miskin di wilayahnya.

b. Pembinaan kepada Kepala Desa dan TKP2KDes.

4. Kepala Desa

Tugas

a. Bertanggung jawab dalam Pendataan

Penduduk Miskin di Desa yang di

koordinasikan oleh TKP2KDes.

b. Melakukan koordinasi dengan

TKP2KDes.

c. Melaporkan hasil pendataan penduduk

miskin kepada Bupati melalui Camat.

Kewenangan

a. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Data

Penduduk Miskin Desa.

b. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang TKP2KDes.

c. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim

Pendataan.

5. TKP2KDes

Tugas:

a. Mengkoordinasikan pendataan penduduk miskin di desa.

b. Memfasilitasi proses musyawarah baik Musyawarah RT,

Dusun, dan Musyawarah Desa.

c. Mengumumkan Daftar Calon Rumah Tangga Miskin

Sementara, Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara dan

Daftar Rumah Tangga Miskin.



d. Memverifikasi sanggahan Daftar Rumah Tangga Miskin

Sementara dari masyarakat

e. Melaporkan hasil pendataan penduduk miskin kepada

Kepala Desa.

Kewenangan:

a. Mengendalilkan pendataan

penduduk miskin di desa.

b. Membentuk Tim Pendataan di

desa

c. Melibatkan semua pihak di

desa untuk turut

mensukseskan pendataan

penduduk miskin.

6. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Tugas BPD adalah menyelenggarakan musyawarah desa untuk

menentukan Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara.

Kewenangan BPD adalah melakukan pengawasan atas

penyelenggaraan pendataan penduduk miskin di desa.

7. Kepala Dusun

Tugas Kepala Dusun adalah menyelenggarakan musyawarah

dusun

Kewenangan Kepala Dusun adalah mengusulkan daftar rumah

tangga miskin di wilayahnya untuk dibawa dalam musyawarah

desa

8. Rukun Tetangga

Tugas RT adalah menyelenggarakan musyawarah Rukun

Tetangga

Kewenangan RT adalah mengusulkan daftar rumah

tangga miskin di wilayahnya untuk

dibawa dalam musyawarah dusun.

9. Tim Pendataan

Tugas:

a. Mengikuti pembekalan pendataan

penduduk miskin

b. Melaksanakan interview terhadap

seluruh responden dari daftar

Rumah Tangga Miskin Sementara

hasil musyawarah setelah tidak ada

sanggahan dari masyarakat;

c. Melaksanakan entri data ke dalam sistem aplikasi komputer;



d. Melaksanakan olah data dengan keluarannya adalah daftar

Rumah Tangga Miskin berdasarkan kriteria, serta data

agregat penduduk miskin.

Kewenangan Tim Pendataan adalah melaksanakan tugas sesuai

dengan panduan umum.



BAB V

PENDATAAN PENDUDUK MISKIN

Pendataan penduduk miskin merupakan satu rangkaian kegiatan

pendataan baik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten sampai

dengan pemerintah desa. Secara garis besar tanggungjawab pendataan

dibagi dalam tiga tahap. Pertama, tahap persiapan, Kedua, tahap

pelaksanaan pendataan dan, Ketiga tahap penetapan dan paloparan.

Pada tahap persiapan pemerintah kabupaten mensosialisasikan regulasi

dan pedoman pendataan kepada desa dan kecamatan serta memberikan

pelatihan tata cara pendataan penduduk miskin. Kemudian tahap

kedua, seluruh desa melakukan pendataan yang dimulai dari sosialisasi

dan pembentukan tim sampai dengan pengolahan data kemiskinan. Dan

pada tahap ketiga, masing-masing pemerintahan desa melaporkan hasil

pendataan kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan menjadi data

kemiskinan daerah melalui Keputusan Bupati. Sebagaimana bagan alur

dibawah ini.

A. ALUR MEKANISME PENDATAAN

Pelaksanaan pendataan dilakukan melalui masing-masing kepala

rumah tangga melalui beberapa tahapan yang diharapkan dapat

memberikan hasil akhir lebih valid dan dapat

dipertanggungjawabkan. Seluruh proses dan tahapan yang dibangun

mengutamakan prinsip-prinsip transparansi dan partisipatif.

Sehingga metodologi partisipatif dalam AKP konsisten bisa diterapkan

mulai tahap awal sosialisasi sampai selesai pengolahan data

penduduk miskin. Hal penting yang harus dihindari dalam setiap

tahapan proses pendataan adalah melakukan manipulasi sumber

data maupun partisipasi warga yang seharusnya dilibatkan serta

PERSIAPAN

•Sosialisasi Regulasi & pedoman Kabupaten/TKP2KD kepada Desa dan Kecamatan

•Pelatihan TKP2KDes dan TKP2K Kecamatan tentang tata cara pendataan

PELAKSANAAN

• Sosialisasi dan Pembentukan Tim Pendataan

• Pembekalan Tim Pendataan

• Pengumpulan sumber data sekunder

• Pelaksanaan Pendataan

• Entri hasil pendataan

• verifikasi atas sanggahan

•penyempurnaan hasil pendataan sesuai hasil verifikasi

• Pembuatan dokumen data base kemiskinan desa

PELAPORAN

•Penetapan hasil pendataan oleh Kepala Desa

•Melaporkan hasil pendataan kepada Bupati melalui TKP2KD



memunculkan dominasi-dominasi pihak-pihak tertentu dalam

musyawarah.

Hal terpenting yang harus dipegang dan dipahami oleh semua pihak

adalah alur mekanisme pendataan penduduk miskin yang telah

disusun secara partisipatif. Setiap tahapan maupun kebutuhan data

dan informasi yang ada merupakan satu rangkaian yang saling

mendukung. Sehingga satu sama lain tidak bisa begitu saja

dihilangkan. Karena itu mengawal kepatuhan terhadap alur

mekanisme pendataan menjadi hal penting. Adapun alur mekanisme

pendataan penduduk miskin selengkapnya di bawah ini.

Gambar 1. Bagan Alur & Mekanisme

Pendataan Penduduk Miskin

B. SOSIALISASI & PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN

a. Pengertian

Sosialisasi yang dimaksudkan di sini adalah upaya pemerintah

desa untuk menyampaikan informasi berkait seluk beluk

pendataan penduduk miskin, mulai dari pengertian, tujuan,

manfaat sampai dengan tatacara pendataan serta

pelaporan dan pertanggungjawaban maupun

pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, sosialisasi

juga dimaksudkan mendapatkan respon balik dari

masyarakat sehingga pada saat pelaksanaan



mendapat dukungan penuh karena masyarakat sudah memiliki

pemahaman. Sosialisasi juga dipergunakan sebagai forum untuk

memilih dan membentuk tim pendataan yang nantinya akan

mempunyai tugas melakukan pendataan secara langsung kepada

masyarakat desa.

b. Tujuan

Adanya pemahaman tentang pentingnya data kemiskinan yang

akurat, valid yang disusun secara partisipatf.

Warga masyarakat memahami tentang pengertian pendataan,

dasar hukum, tujuan dan manfaat serta hak dan kewajiban

masing-masing pihak.

Warga masyarakat memahami tahapan, mekanisme, metode,

pihak yang harus terlibat, tim yang akan memfasilitasi proses

serta perkiraan waktu yang diperlukan dalam pendataan

penduduk miskin

c. Metode

Ceramah dan Tanya Jawab

d. Keluaran

Peserta benar-benar memahami seluk beluk pendataan mulai

dari awal sampai akhir yang berupa data kemiskinan desa

selanjutnya memberikan dukungan penuh terhadap setiap

tahapan pelaksanaan pendataan.

Terbentuknya Tim Pendataan sesuai kebutuhan dan ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Desa. Tim Pendataan diharapkan

memenuhi kriteria minimal mempunyai kemauan, pengalaman,

kejujuran, komitmen dan integritas

Adanya kesepakatan awal rencana kegiatan pendataan

Dokumen Proses, meliputi : Undangan, Daftar yang diundang,

Daftar Hadir, Notulen, Berita Acara dan Foto Kegiatan

e. Peserta

Pemerintah Desa

BPD

Lembaga Kemasyarakatan Desa

Tokoh Agama

Tokoh Masyarakat


Masyarakat/Warga Miskin

Dunia usaha

Pemangku kepentingan lainnya

f. Narasumber

Kepala Desa

TKP2KD



Camat

Lembaga Swadaya Masyarakat

g. Panitia dan Fasilitator

Panitia penyelenggara adalah Pemerintah Desa

Fasilitator adalah TKP2KDes

C. PEMBEKALAN TIM PENDATAAN

a. Pembekalan bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan Tim

Pendataan dalam pengumpulan data penduduk miskin dan

memasukkan data kedalam sistem aplikasi komputer.

b. Peserta pembekalan adalah tim Pendataan

c. Pembekalan diselenggarakan oleh pemerintah desa

d. Pembekalan difasilitasi oleh TKP2KDes

e. Narasumber pembekalan adalah :

Kepala Desa

TKP2KD

Camat

Lembaga Swadaya Masyarakat

f. Materi pembekalan adalah :

Perbup Tentang Kriteria dan

Tata Cara Pendataan Penduduk

Miskin

Mekanisme dan Tahapan Pendataan

Penduduk Miskin

Teknik Wawancara

Form kuesioner pendataan penduduk miskin

Entri data

Tugas dan kewenangan Tim Pendataan

D. PENENTUAN POPULASI PENDUDUK MISKIN SEMENTARA

a. Penentuan populasi penduduk miskin sementara dilakukan dengan

membuat Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara yang

diperoleh dari data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)

tahun terakhir oleh BPS ditambah usulan baru dari masyarakat

secara partisipatif.

b. Daftar Calon rumah Tangga Miskin Sementara, dimusyawarahkan

dengan masyarakat dan dilakukan secara berjenjang mulai dari

tingkat RT, Dusun, Desa.

1. Musyawarah RT

a. Musyawarah RT dilaksanakan dalam rangka menentukan

daftar calon rumah tangga miskin sementara di tingkat RT

b. Musyawarah RT diselenggarakan oleh ketua/pengurus RT



c. Musyawarah RT difasilitasi oleh TKP2KDes

d. Peserta musyawarah RT terdiri dari

unsur:

Tokoh Masyarakat

Tokoh Agama


Warga miskin

Dunia usaha

Pemangku kepentingan

lainnya

e. Keluaran/ output dari

Musyawarah RT adalah Daftar Calon

Rumah Tangga Miskin Sementara Tingkat RT

f. Hasil Musyawarah RT dituangkan dalam Berita Acara

2. Musyawarah Dusun

a. Musyawarah Dusun dilaksanakan dalam rangka

memusyawarahkan hasil musyawarah RT penentuan Daftar

Calon Rumah Tangga Miskin Sementara

b. Musyawarah Dusun diselenggarakan oleh Kepala Dusun

c. Musyawarah Dusun difasilitasi oleh TKP2Kdes

d. Peserta musyawarah dusun terdiri dari unsur:

Tokoh Masyarakat

Tokoh Agama


Warga miskin

Dunia usaha


e. Keluaran/ output dari Musyawarah Dusun adalah Daftar

Calon Rumah Tangga Miskin Sementara tingkat Dusun

f. Hasil Musyawarah Dusun dituangkan dalam Berita Acara

3. Musyawarah Desa

a. Musyawarah Desa dilaksanakan dalam rangka

memusyawarahkan hasil musyawarah

dusun penentuan Daftar Calon

Rumah Tangga Miskin

Sementara

b. Musyawarah Desa

diselenggarakan oleh Badan

Permusyawaratan Desa

c. Musyawarah Desa

difasilitasi oleh TKP2KDes



d. Peserta musyawarah desa terdiri dari unsur:

Pemerintah desa

BPD

Lembaga Kemasyarakatan Desa

Tokoh Masyarakat

Tokoh Agama


Warga miskin

Dunia usaha


e. Keluaran/ output dari Musyawarah Desa adalah Daftar Calon

Rumah Tangga Miskin Sementara Tingkat desa

f. Hasil Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara

4. Publikasi Hasil Musyawarah Desa

a. Hasil Musyawarah Desa berupa Daftar Calon Rumah Tangga

Miskin Sementara dipublikasikan selama 7 hari untuk

mendapatkan tanggapan/sanggahan dari masyarakat

b. Publikasi Hasil Musyawarah Desa dapat dilakukan dalam

bentuk:

Papan Pengumuman

Selebaran/pamphlet/poster

Forum musyawarah formal/ non formal

Dll

c. Publikasi Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara

dilaksanakan oleh TKP2KDes dengan memperhatikan hak-

hak pribadi yang dilindungi Undang-Undang

5. Verifikasi dan Penetapan Daftar Rumah Tangga Miskin

Sementara

a. Masa sanggah terhadap Daftar Calon Rumah Tangga Miskin

Sementara adalah 7 (tujuh) hari sejak musyawarah desa.

b. Apabila terdapat sanggahan, maka dilakukan verifikasi oleh

TKP2KDes dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak

sanggahan diterima.

c. Apabila selama masa sanggah

tidak ada sanggahan, maka Daftar

Calon Rumah Tangga Miskin

Sementara ditetapkan sebagai

Daftar Rumah Tangga Miskin

Sementara dan digunakan

sebagai acuan Pendataan.



E. PENENTUAN PENDUDUK MISKIN

Penentuan Penduduk miskin, didasarkan pada isian formulir

pendataan yang dilakukan pada populasi rumah tangga miskin

sementara yang sudah diolah dengan menggunakan aplikasi berbasis

komputer dan sudah melalui proses sanggahan, baik setelah

musyawarah RT, musyawarah dusun maupun musyawarah desa.

Setiap sanggahan akan dilakukan verifikasi oleh TKP2KDes sesuai

dengan materi sanggahan yang diterima.

1. Pendataanan Penduduk Miskin

a. Basis pendataan penduduk miskin adalah Daftar Rumah

Tangga Miskin Sementara.

b. Pendataan dilaksanakan oleh petugas Pendataan

c. Pendataan dilaksanakan dengan cara petugas pendataan

datang ke setiap rumah tangga miskin sementara atau dengan

mengumpulkan ± 10 rumah tangga miskin sementara dan

mengisi kuesioner pendataan penduduk miskin.

2. Entri dan Pengolahan Data Pendataanan Penduduk Miskin

a. Entri data hasil Pendataan menggunakan sistem aplikasi

komputer

b. Entri data hasil Pendataan dilaksanakan oleh Tim Pendataan

c. Sistem aplikasi komputer mengelola data hasil Pendataan,

keluarannya berupa Data Agregat dan Daftar

Rumah Tangga dengan kriteria:

1. Kriteria Sangat Miskin

2. Kriteria Miskin

3. Kriteria Hampir Miskin

4. Kriteria Rentan Miskin

5. Kriteria Tidak Miskin

d. Dari hasil entri dan pengolahan data

tersebut, di buat Daftar Rumah Tangga Miskin,

Daftar Rumah Tangga Non Miskin dan Data Agregat.

3. Publikasi Hasil Entri dan Pengolahan Data

a. TKP2KDes mempublikasikan Daftar Rumah Tangga Miskin,

Daftar Rumah Tangga Non Miskin dan Data Agregat.

b. Publikasi dapat dilakukan dalam bentuk:

Papan pengumuman

Selebaran/pamphlet/poster

Forum musyawarah formal/ non formal

Dll

c. Publikasi Daftar Rumah Tangga Miskin,

Daftar Rumah Tangga Non Miskin dan Data



Agregat dilaksanakan oleh TKP2KDes dengan memperhatikan

hak-hak pribadi yang dilindungi Undang-Undang

4. Verifikasi dan Penetapan Data Penduduk Miskin

a. Masa sanggah terhadap Daftar Rumah Tangga Miskin, Daftar

Rumah Tangga Tidak Miskin dan Data Agregat adalah 7 hari

sejak diumumkan

b. Apabila terdapat sanggahan, maka dilakukan verifikasi oleh

TKP2KDes dalam waktu paling lama 3 hari sejak sanggahan

diterima.

c. Apabila selama masa sanggah tidak ada sanggahan, maka

Daftar Rumah Tangga Miskin ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Desa tentang Daftar Rumah Tangga Miskin Desa.



BAB VI

ETIKA DAN INSTRUMEN PENDATAAN

Pengumpulan data dilakukan dengan mengunjungi rumah tangga

sebagai objek pendataan atau dengan mengumpulkan beberapa rumah

tangga sesuai dengan petunjuk yang diberikan dalam buku pedoman ini.

A. ETIKA PENDATAAN

1. Etika Bertamu

Etika bertamu menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan

dalam sebuah pendataan, sehingga nara sumber/responden

merasa nyaman saat petugas pendataan berkunjung untuk

melakukan wawancara. Beberapa hal yang perlu diperhatikan

pada saat bertamu atau melakukan

kunjungan, diantaranya sebagai

berikut:

Buatlah janji atau pemberitahuan

kunjungan pendataan kepada

nara sumber/responden.

Hindari waktu-waktu istirahat

atau waktu yang terlalu

pagi/malam saat melakukan kunjungan kepada


Gunakan pakaian yang pantas dan sopan saat mengunjungi


Mengucapkan salam dan mengetuk pintu sebelum masuk ke

dalam rumah

Jangan masuk/menikmati hidangan sebelum dipersilahkan

oleh nara sumber/responden sebagai pemilik rumah.

Sebelum menyampaikan maksud kedatangan, bangun rapport

(hubungan baik) dengan pemilik rumah. Misal: menanyakan

kabar dll.

Sampaikan maksud kunjungan dengan kata yang sopan dan

tidak menyakiti nara sumber/responden sebagai pemilik

rumah.

Beperilaku dan bertutur kata dengan sopan saat melakukan

kunjungan.

Gunakan intonasi yang sewajarnya saat berbicara/bertanya.

Perhatikan jangka waktu saat berkunjung untuk melakukan

wawancara, usahakan jangan terlalu lama saat berkunjung

Berpamitanlah dan mengucapkan terima kasih kepada nara

sumber/responden sebelum meninggalkan rumah



2. Etika Wawancara

Etika wawancara adalah sebuah metode untuk melakukan

wawancara dengan cara yang baik. Dengan berpegang pada etika

wawancara, nara sumber akan lebih terbuka dalam proses

wawancara sehingga maksud

dan tujuan wawancara bisa

tercapai.

Agar mendapatkan hasil

wawancara yang baik, ada

beberapa hal yang perlu

diperhatikan, diantaranya

adalah:

Lakukan persiapan sebelum melaksanakan wawancara.

Persiapan tersebut menyangkut outline wawancara,

penguasaan materi wawancara, pengenalan mengenai

karakter/sifat/kebiasaan orang yang akan diwawancarai dan

sebagainya.

Taatilah norma-norma yang berlaku di tempat pelaksanaan

wawancara.

Dalam melakukan wawancara, tim pendataan boleh didampingi

oleh TKP2KDes dan atau/ RT setempat.

Wawancara dimulai dengan memperkenalkan diri dan

menjelaskan maksud kedatangan Saudara sebagai petugas

pendataan.

Sampaikan pertanyaan dengan bahasa yang mudah dipahami

oleh nara sumber/responden, dimulai dari petanyaan-

pertanyaan yang mudah.

Hindari menyampaikan pertanyaan yang umum, sampaikan

pertanyaan yang bersifat khusus. Hal ini sangat membantu

untuk memfokusan jawaban nara sumber/responden.

Hindari pengajuan dua pertanyaan atau lebih dalam satu kali

bertanya.

Dengar dan perhatikanlah saat nara sumber/responden

menjawab pertanyaan.

Boleh menyela apabila jawaban nara sumber/responden lari

dari topik, selalah nara sumber/responden dengan sopan.

Boleh melakukan pendalaman terhadap jawaban nara

sumber/responden dengan menyampaikan beberapa

pertanyaan tambahan.

Janganlah memberikan tanggapan/kesan yang tidak baik

terhadap jawaban yang diberikan nara sumber/responden.



Janganlah mendebat jawaban yang disampaikan nara

sumber/responden.

Perhatikan komunikasi dengan nara sumber/responden agar ia

tidak merasa segan untuk memberi jawaban yang tepat dan

benar.

Dalam melakukan pendataan, petugas pendata akan menemui

berbagai macam sikap tuan rumah/responden. Gunakan

kecakapan, kesabaran dan keramahan agar wawancara

berhasil.

Jika tuan rumah/responden membelokkan percakapan ke hal-

hal yang menyimpang dari tujuan pendataan, kembalikanlah

pembicaraan secara bijaksana ke arah instrumen pendataan

Setelah selesai melakukan pendataan jangan lupa ucapkan

terima kasih atas bantuan tuan rumah/responden. Sampaikan

kepada tuan rumah/responden bahwa ada kemungkinan

petugas akan datang kembali bila ada keterangan yang masih

diperlukan ataupun untuk melakukan verifikasi data.

Bila dibutuhkan bisa menggunakan alat bantu berupa alat

rekam, kamera dll.

3. Etika Pengisian Instrumen/Formulir Pendataan

Sebelum pada tata cara pengisian Instrumen/Formulir pendataan,

perlu diperhatikan etika pengisian Instrumen/Formulir pendataan

terlebih dahulu. Ada beberapa etika pengisian Instrumen/Formulir

pendataan yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

Dalam pengisian instrumen pendataan tidak boleh melenceng

dari instruksi yang ada dalam formulir pendataan.

Menuliskan sesuai dengan jawaban nara sumber/responden

Usahakan tidak memperlihatkan Instrumen/Formulir

pendataan kepada responden

Mengisi dengan alat tulis yang mudah digunakan oleh pendata

Jangan membuat kesan bahwa jawaban nara

sumber/responden sedang di tulis oleh anda, sehingga nara

sumber/responden dapat dengan leluasa menceritakan apa

yang anda tanyakan.

B. INSTRUMEN/ FORMULIR PENDATAAN

Instrumen/ formulir adalah sebuah lembar yang berisi

beberapa pertanyaan formal yang harus diisi.

Pertanyaan formal yang dimaksud dalam

formulir ini adalah pertanyaan yang

berhubungan dengan indikator dan variabel



kemiskinan di kabupaten Kebumen

Dalam pengisian instrumen pendataan, perlu diperhatikan aturan

yang berlaku pada setiap rincian ataupun pertanyaan tertentu. Pada

dasarnya, cara pengisian rincian atau pertanyaan dapat

dikelompokkan sebagai berikut :

1. Menuliskan nama/keterangan di tempat yang tersedia kemudian

membubuhkan kode yang sesuai dengan nama/keterangan yang

dimaksud pada kotak yang tersedia

2. Memberi tanda silang ( X ) atau melingkari ( ) pada kode

jawaban.

3. Memberi tanda silang ( X ) melingkari ( ) pada kode jawaban,

kemudian menuliskan isian pada formulir.

4. Apabila ada tambahan informasi dapat menuliskan di kuesioner

atau lembar tersendiri

Instrumen/formulir pendataan sebagaimana terlampir bertujuan

untuk memperoleh keterangan/informasi mengenai data penduduk

berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan.

BLOK I : KETERANGAN ALAMAT (Diisi sesuai Kartu Keluarga)

Blok ini bertujuan untuk mengetahui lokasi rumah tangga yang

menjadi obyek pendataan

Rincian 1 dan 2 : sudah jelas

Rincian 3 s.d 5 : Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Dusun

Tuliskan nama Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Dusun. Pada kolom

Kecamatan dan Desa/Kelurahan, coret salah satu yang tidak perlu.

Tulis Kode untuk rincian Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada

kolom yang tersedia. Data kode wilayah Kecamatan dan

Desa/Kelurahan terlampir.

Rincian 6 : RT/RW

Tuliskan nomor Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan

angka, masing-masing dua digit pada kotak yang tersedia.

Contoh untuk rumah tangga yang tinggal di RT

01/RW IV maka ditulis Rt = 01 dan RW =

04.

Rincian 7 : No. Kartu Keluarga

Tuliskan Nomor Kartu Keluarga

sebagaimana yang tercantum pada Kartu

Keluarga pada kotak yang tersedia. Jika

terdapat lebih dari satu keluarga, maka

tuliskan Nomor Kartu Keluarga Kepala Rumah Tangga.



Rincian 8 : Klaster

Tuliskan klaster desa tersebut sesuai dengan ketentuan klaster yang

ada di Kabupaten Kebumen. Klaster terdiri dari 5, yaitu:

1. Klaster Perkotaan, meliputi Kecamatan Prembun, Kecamatan

Kutowinangun, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Pejagoan,

Kecamatan Sruweng, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan

Gombong

2. Klaster Pesisir, meliputi Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal,


Petanahan dan Kecamatan Puring

3. Klaster Pesisir Bergunung, meliputi Kecamatan Ayah dan

Kecamatan Buayan;

4. Klaster Pegunungan, meliputi Kecamatan Padureso, Kecamatan

Poncowarno, Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Sadang,

Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Sempor, Kecamatan

Rowokele dan Kecamatan Alian

5. Klaster Bonorawan, meliputi Kecamatan Bonorowo, Kecamatan

Adimulyo dan Kecamatan Kuwarasan

BLOK II : KETERANGAN SOSIAL EKONOMI ANGGOTA RUMAH

TANGGA

Blok ini ditujukan untuk mengetahui

keterangan dan kondisi Sosial dan

Ekonomi anggota rumah tangga

sebagai obyek pendataan.

Kolom (1) : Nomor Urut Anggota

Rumah Tangga

Tuliskan nomor urut anggota rumah tangga

mulai nomor 1 dari kepala rumah tangga hingga hingga nomor

terakhir untuk anggota terakhir. Banyaknya baris yang terisi

menunjukkan banyaknya jumlah anggota rumah tangga.

Kolom (2) : Nama Anggota Rumah Tangga

Tuliskan secara lengkap nama setiap anggota rumah tangga urut

mulai dari kepala rumah tangga, suami/istri, anak, menantu, cucu,

anggota rumah tangga lain dan lainnya.

Gambar 1. Kuesioner Blok I



Anggota Rumah Tangga adalah semua orang yang biasanya tinggal

disuatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu

pencacahan maupun sementara tidak ada (de jure). Anggota rumah

tangga yang bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga

yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan

pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih, tidak dianggap

sebagai angggota rumah tangga. Tamu yang telah tinggal di rumah

tangga selama 6 bulan atau lebih maupun kurang dari 6 bulan tetapi

berniat akan bertempat tinggal 6 bulan atau lebih, dianggap sebagai

anggota rumah tangga (de facto).

Kolom (3) : Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Tuliskan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kotak yang sudah

disediakan bagi anggota rumah tangga yang sudah memiliki NIK

sesuai dengan yang tercantum pada dokumen administrasi

kependudukan (KK/ Akte Kelahrian/ KTP)

Kolom (4) : Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga

Isikan kode hubungan setiap anggota rumah tangga dengan kepala

rumah tangga.

Keterangan kode kolom (4) Hubungan dengan Kepala

Rumah Tangga:

1. Kepala RT 2. Istri/ Suami

3. Anak 4. Menantu

5. Cucu 6. Orang Tua/

Mertua 7. Famili Lain 8. Lainnya

Kolom (5) : Hubungan dengan Kepala Keluarga

Isikan kode hubungan setiap anggota rumah tangga dengan kepala

keluarga.

Keterangan kode kolom (5) Hubungan dengan Kepala Keluarga:

1. Kepala Keluarga 2. Istri/ Suami 3. Anak

4. Menantu

5. Cucu 6. Orang Tua/

Mertua

7. Famili Lain 8. Lainnya

Catatan: Jika terdapat lebih dari satu keluarga dalam satu rumah

tangga, maka terdapat lebih dari satu Kepala Keluarga.

Kolom (6) : Jenis Kelamin

Isikan kode 1 untuk anggota rumah tangga berjenis kelamin laki-laki

dan isikan kode 2 untuk anggota rumah tangga berjenis kelamin

perempuan.



Kolom (7) : Bulan dan tahun lahir

Isikan bulan lahir setiap anggota rumah tangga dengan angka dua

digit pada kotak yang tersedia Isikan dua digit terakhir tahun lahir

untuk setiap anggota rumah tangga pada kotak yang tersedia.

Kolom (8) : Status Perkawinan

Isikan kode status perkawinan masing-masing anggota rumah tangga.

Keterangan kode kolom (8).

1. Belum Kawin 2. Kawin

3. Cerai Hidup 4. Cerai Mati

Keterangan:

Kawin adalah seseorang yang mempunyai istri (bagi laki-laki) atau

suami (bagi perempuan) pada saat pendataan, baik tinggal bersama

maupun terpisah, mencakup mereka yang kawin sah secara hukum

maupun agama dan adat.

Cerai hidup adalah status dari mereka yang hidup berpisah sebagai

suami istri karena bercerai dan belum kawin lagi.

Cerai mati adalah status dari mereka yang di tinggal mati oleh

suami/istrinya dan belum kawin lagi.

Kolom (9) : Kepemilikan Kartu Identitas

Isikan kode Kepemilikan Kartu Identitas masing-masing anggota

rumah tangga:

1. Tidak memiliki kartu

identitas

2. Hanya memiliki KTP

3. Hanya memiliki SIM

4. Memiliki KTP dan SIM

Kolom (10) : Status Kependudukan

Isikan kode 1 jika anggota rumah tangga adalah penduduk tetap dan

kode 2 jika anggota rumah tangga adalah penduduk pendatang.

Keterangan:

Penduduk tetap adalah penduduk yang secara administrasi

kependudukan terdaftar sebagai penduduk wilayah tersebut dengan

dibuktikan kartu identitas setempat atau administrasi lainnya.

Penduduk Pendatang adalah penduduk yang secara administrasi

kependudukan tidak terdaftar sebagai penduduk wilayah

tersebut.

Kolom (11) : Jenis Cacat

Kolom 11 ditujukan untuk mengetahui apakah

terdapat anggota rumah tangga yang menderita

cacat fisik atau mental. Isikan kode kolom (11)

pada kotak yang tersedia.



Kode Kolom (11) Jenis Cacat:

0. Tidak cacat 1. Tuna Daksa/Cacat Tubuh 2. Tuna Netra/Buta 3. Tuna Rungu 4. Tuna Wicara 5. Tuna Rungu dan Wicara 6. Tuna Netra dan Cacat

Tubuh

7. Tuna Netra, Rungu dan Wicara 8. Tuna Rungu, Wicara dan Cacat Tubuh 9. Tuna Tungu, Wicara, Netra dan Cacat

tubuh 10. Cacat Mental Retardasi 11. Mantan Penderita Gangguan Jiwa 12. Cacat Fisik dan Mental

Tuna daksa adalah bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem

otot, tulang, persendian dan saraf yang disebabkan oleh penyakit,

virus, dan kecelakaan baik yang terjadi sebelum lahir, saat lahir dan

sesudah kelahiran.

Cacat Mental Retardasi atau yang biasa disebut keterbelakangan

mental adalah keadaan dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata

atau kurangnya kemampuan mental dan keterampilan yang

diperlukan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.

Cacat Fisik dan Mental adalah keadaan seseorang yang

menyandang dua jenis kecacatan sekaligus, yaitu kecacatan yang

mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak

tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara dan

kelainan mental dan/atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun

akibat dari penyakit.

Kolom (12) : Penyakit Kronis/ Menahun

Kolom 12 ditujukan untuk mengetahui

apakah terdapat anggota keluarga yang

menderita penyakit kronis/menahun.

Isikan kode yang sesuai dengan kondisi

masing-masing anggota keluarga pada kotak yang tersedia.

Kode kolom (12) Penyakit Kronis/ Menahun:

1. Tidak ada

2. Hipertensi (tekanan darah tinggi)

3. Rematik 4. Asthma 5. Masalah Jantung

6. Tuberculosis (TBC)

7. Stroke 8. Kanker atau Tumor Ganas

9. Lainnya (gagal ginjal, paru-paru, flek, HIV dll)

10. Diabetes (kencing manis)

Kolom (13) : Pendidikan dalam KK

Isikan kode tingkat pendidikan masing-masing anggota rumah tangga

sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga

Kode Kolom (13) Pendidikan dalam KK.

0. Tidak/Belum Sekolah 1. Tidak Tamat

SD/Sederajat

5. Diploma I/ II 6. Akademi/ Diploma III/ Sarjana

Muda



2. Tamat SD/Sederajat 3. Tamat SLTP/Sederajat

4. Tamat SLTA/Sederajat

7. Diploma IV/ Strata I 8. Strata II

9. Strata III

Kolom (14) : Pendidikan yang Sedang

Ditempuh

Isikan kode tingkat pendidikan terakhir

masing-masing anggota rumah tangga yang

sedang dijalani saat ini.

Kode Kolom (14) Pendidikan yang Sedang

Ditempuh:

0. Tidak/Belum Sekolah 1. Sedang TK/ Kelompok Bermain

2. Tidak Pernah Sekolah 3. Sedang Tamat SD/Sederajat 4. Sedang SD/Sederajat

5. Sedang SLTP/Sederajat

6. Sedang SLTA/Sederajat 7. Sedang Diploma I

8. Sedang Diploma II 9. Sedang Strata I 10. Sedang Strata II

11. Sedang Strata III

Kolom (15) : Pendidikan Yang Telah Ditempuh

Isikan kode tingkat pendidikan terakhir masing-masing anggota

rumah tangga yang telah ditempuh atau ijazah terakhir yang dimiliki.

Kode kolom (15) sama dengan kode kolom (13)

Kolom (16) : Apakah bekerja dalam seminggu yang lalu?

Isikan kode 1 pada kotak yang tersedia jika dalam seminggu yang lalu

bekerja, dan selanjutnya isikan pada dua kotak disebelahnya, berapa

jam dalam waktu seminggu itu bekerja.

Isikan kode 2 jika dalam seminggu yang lalu untuk sementara tidak

bekerja dan isikan kode 3 jika sudah tidak bekerja, dan selanjutnya

kosongkan dua kotak disebelahnya.

Kolom (17) : Lapangan Usaha dari Pekerjaan Utama

Kolom 17 ditujukan untuk mengetahui jenis lapangan usaha untuk

pekerjaan utama yang dijalani oleh setiap anggota rumah tangga yang

bekerja. Isikan kode yang sesuai untuk jenis pekerjaannya. Kode

Lapangan Usaha dari Pekerjaan Utama :

Kode kolom (17): Lapangan Usaha dari Pekerjaan Utama

0. Tidak/ Belum Bekerja 1. Pertanian Tanaman Padi &

Palawija 2. Hortikultura

3. Perkebunan 4. Perikanan Tangkap 5. Perikanan Budidaya

6. Peternakan



7. Kehutanan & Pertanian lainnya 8. Pertambangan/Penggalian

9. Industri Pengolahan 10. Listrik dan Gas

Hortikultura merupakan salah satu metode budidaya pertanian yang

menggunakan teknik kultur jaringan biasanya dilakukan dengan cara

pembibitan seperti pembibitan tanaman buah, tanaman bunga,

tanaman sayuran, tanaman obat-obatan, dan taman.

Kolom (18) : Status Kedudukan dalam Pekerjaan Utama

Isikan kode sesuai dengan status pekerjaan utama anggota rumah

tangga.

Kode kolom (18) status kedudukan dalam pekerjaan utama :

1. Berusaha sendiri

2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar 3. Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar 4. Buruh/karyawan/pegawai swasta

5. PNS/TNI-POLRI/BUMN/BUMD, Anggota Legislatif 6. Pekerja Bebas

7. Pekerja keluarga/tidak dibayar

BLOK III : KETERANGAN POKOK RUMAH TANGGA

Blok ini ditujukan untuk mengetahui kondisi pokok rumah tangga

sebagai obyek pendataan. Melalui proses pengolahan blok ini akan

diperoleh 5 (lima) kriteria yaitu:

1. Penduduk sangat miskin

2. Penduduk miskin

3. Penduduk hampir miskin

4. Penduduk rentan miskin

5. Penduduk tidak miskin

Gambar 2. Kuesioner Blok II

http://id.wikipedia.org/wiki/Bunga

http://id.wikipedia.org/wiki/Sayuran

http://id.wikipedia.org/wiki/Obat-obatan



Rincian 1 : Pendapatan Rumah Tangga per Kapita per Bulan

Pendapatan perkapita per bulan adalah besarnya pendapatan rata-

rata setiap anggota rumah tangga per bulan.

Pendapatan perkapita diperoleh dari hasil

pembagian dari total pendapatan rumah tangga

dengan jumlah anggota rumah tangga.

Lingkari atau beri tanda silang pada kode jawaban

yang sesuai dengan pendapatan rumah tangga per

kapita per bulan

Kode 1 : lebih dari 1 juta Kode 2 : lebih dari 750 ribu s/d 1 juta

Kode 3 : lebih dari 500 ribu s/d 750 ribu Kode 4 : 500 ribu atau kurang

Rincian 2 : Mendapatkan Program/Bantuan dari Pemerintah

Lingkari atau beri tanda silang pada kode jawaban yang sesuai

dengan pilihan, mendapatkan atau tidak mendapatkan

program/bantuan, jika mendapatkan program/bantuan dari

pemerintah maka sebutkan sesuai dengan program/bantuan yang

diperoleh.

Kode 1 : Tidak mendapatkan Program/ Bantuan

Kode 2 : Mendapatkan Program/ Bantuan, sebutkan a. PKH (Program Keluarga Harapan)

b. Raskin c. Jamkesmas/Jamkesda/JKN d. Bantuan Siswa Miskin (BSM)

e. BLT/ BLSM

f. Pemugaran Rumah

g. Program Lainnya

Rincian 3 : Rata-rata Makan per Hari


dengan rata-rata makan per hari setiap anggota rumah tangga

Kode 1 : makan 3 kali sehari atau lebih Kode 2 : makan 2 kali sehari atau kurang

Rincian 4 : Dalam Satu Minggu Mampu Membeli

Daging/Unggas/Susu/Ikan


dengan kemampuan membeli daging/unggas/susu/ikan dalam satu

minggu.

Kode 1 : Mampu dan untuk dikonsumsi

Kode 2 : Mampu tetapi tidak dikonsumsi, berikan alasan Kode 3 : Tidak mampu

Rincian 5 : Pelayanan Kesehatan

yang Bisa Diakses untuk Berobat

Lingkari atau beri tanda silang pada

kode jawaban yang sesuai dengan



pelayanan kesehatan yang bisa diakses untuk berobat.

Kode 1 : Rumah Sakit Umum Kelas VVIP, VIP, Kelas 1 dan 2 Kode 2 : Klinik

Kode 3 : Mantri/Bidan Kode 4 : Rumah Sakit Umum Kelas 3 Kode 5 : Puskesmas

Kode 6 : Pustu (Puskesmas Pembantu) Kode 7 : PKD (Pelayanan Kesehatan Dasar)

Kode 8 : Alternatif

Pembagian ruangan/ kelas pada Rumah Sakit didasarkan pada

pembedaan fasilitas dan pelayanan. Secara umum pembagian kelas

pada Rumah Sakit adalah Kelas VVIP, Kelas VIP, Kelas I, Kelas 2 dan

Kelas 3.

Rincian 6 : Penggunaan/Pemakaian Alat KB


dengan penggunaan/pemakaian alat KB.

Kode 1 : KB Mandiri Kode 2 : KB Subsidi

Kode 3 : Program KB

KB Mandiri

KB Subsidi

Program KB

:

:

:

Adalah kesadaran untuk mengikuti program KB

secara mandiri dan dengan biaya sendiri/ orang

yang tidak menggunakan Alat KB karena bukan

alasan ekonomi.

Adalah program KB yang mendapatkan subsidi

Merupakan program pelayanan KB dan alat

kontrasepsi bagi keluarga miskin

Rincian 7 : Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal yang

Ditempati


dengan status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati

Kode 1 : Milik Sendiri Kode 2 : Kontrak

Kode 3 : Sewa Kode 4 : Bebas sewa Kode 5 : Milik orang tua/sanak/saudara

Kontrak

Sewa

Bebas sewa

:

:

:

Dengan perjanjian yang bersifat formal dan

menunjukkan kepastian jangka waktu tertentu

Cenderung non formal dan lebih kepada unsur

kepercayaan antar kedua belah pihak

Menempati milik orang lain selain orang

tua/sanak/saudara tanpa uang sewa



Rincian 8 : Jumlah Keluarga dalam Rumah

Tangga

Lingkari atau beri tanda silang pada kode

jawaban yang sesuai dengan jumlah keluarga

dalam rumah tangga

Kode 1 : satu keluarga Kode 2 : lebih dari satu keluarga

Rincian 9 : Luas Lantai Bangunan Tempat

Tinggal


dengan luas lantai bangunan tempat tinggal.

Kode 1 : Luas bangunan 8 m2 per orang atau lebih Kode 2 : Luas bangunan kurang dari 8 m2 per orang.

Dicari dengan cara = total luas bangunan (m2) dibagi jumlah anggota

rumah tangga. Jika hasilnya 8 m2 per orang atau lebih isikan kode 1.

Jika hasilnya kurang dari 8 m2 per orang isikan kode 2.

Rincian 10 : Jenis Lantai Tempat Tinggal Terluas


dengan jenis lantai tempat tinggal terluas/paling

banyak terbuat dari:

Kode 1 : Marmer/batu alam

Kode 2 : Keramik Kode 3 : Tegel Kode 4 : Semen/plur

Kode 5 : Bata Kode 6 : Tanah

Rincian 11 : Jenis Dinding

Tempat Tinggal Terluas

Lingkari atau beri tanda

silang pada kode jawaban yang

sesuai dengan jenis dinding tempat tinggal terluas/paling banyak

terbuat dari

Kode 1 : Tembok diplester

Kode 2 : Tembok setengah diplester Kode 3 : Tembok tidak diplester

Kode 4 : Kayu kualitas tinggi Kode 5 : Kayu kualitas rendah Kode 6 : Gipsum/triplek

Kode 7 : Bambu/gedek

Tembok diplester

Tembok setengah

diplester

Tembok tidak diplester

:

:

:

Minimal 60% tembok rumah diplester

Minimal 30% tembok rumah diplester

Kurang dari 30% tembok diplester



Kayu kualitas tinggi

Kayu kualitas rendah

:

:

Minimal 60% tembok terbuat dari

kayu kualitas tinggi (jati, mahoni,

kruing, laban, nangka dan sejenisnya)

dan atau diperoleh dari pohon sendiri

Minimal 60% tembok terbuat dari

kayu kualitas rendah (albasia, jabon,

akasia, walikonang dan sejenisnya)

Rincian 12 : Jenis Atap Tempat Tinggal Terluas


dengan jenis atap tempat tinggal terluas/paling banyak terbuat dari:

Kode 1 : Beton kualitas tinggi tinggi Kode 2 : Beton kualitas rendah Kode 3 : Genteng kualitas tinggi

Kode 4 : Genteng kualitas rendah Kode 5 : Seng kualitas tinggi Kode 6 : Asbes kualitas

Kode 7 : Seng kualitas rendah

Kode 8 : Asbes kualitas rendah

Kode 9 : Ijuk/rumbia/welid/alang-alang

Beton kualitas tinggi Beton kualitas rendah Genteng kualitas tinggi

Genteng kualitas rendah

Seng kualitas tinggi Asbes kualitas tinggi

Seng kualitas rendah Asbes kualitas rendah

Ijik/rumbia/welid/alang-alang

: : :

:

: :

: :

:

Beton pabrikan/mesin Beton manual (adukan) Genteng kodok, morando, magas

atau sejenisnya Genteng plenthong dan

sejenisnya Multiroof atau sejenisnya Asbes Kerang atau

sejenisnya/asbes tebal Seng biasa/seng dombrang Asbes biasa

atap yang terbuat dari bahan tanaman (daun, pelepah)

Rincian 13 : Sumber Penerangan Utama


dengan sumber penerangan utama yang digunakan

Kode 1 : Listrik PLN lebih dari 2.200 Watt Kode 2 : Listik PLN antara 900 – 2.200 Watt Kode 3 : Listrik PLN kurang dari 900 Watt

Kode 4 : Listrik PLN tanpa meteran Kode 5 : Listrik non PLN Kode 6 : Petromak/aladin

Kode 7 : Pelita/sentir/obor/lilin/damar



Rincian 14 : Sumber Air Minum Utama


dengan sumber air minum utama

yang digunakan

Kode 1 : Air kemasan bermerk Kode 2 : Air isi ulang

Kode 3 : Ledeng Meteran Kode 4 : Ledeng eceran Kode 5 : Sumur bor/pompa

Kode 6 : Sumur terlindung Kode 7 : Sumur tak terlindung Kode 8 : Mata air terlindung

Kode 9 : Mata air tak terlindung Kode 10 : Air hujan

Ledeng meteran : sumber air minum dari PDAM Ledeng eceran : sumber air minum selain PDAM Sumur terlindung : sumur yang disemen atau beratap

Sumur tak terlindung : sumur yang tidak disemen dan tidak beratap Mata air terlindung : mata air yang yang sudah dikelola

menggunakan bak penampungan Mata air tak terlindung : mata air yang dikelola secara tradisional

Rincian 15 : Bahan Bakar/Energi Utama Untuk Memasak


dengan bahan bakar/energi utama yang

digunakan untuk memasak

Kode 1 : Listrik

Kode 2 : Gas/Elpiji Kode 3 : Briket/batubara Kode 4 : Minyak tanah

Kode 5 : Kayu bakar Kode 6 : Sekam/merang

Rincian 16 : Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar


dengan penggunaan fasilitas tempat buang air besar

Kode 1 : Sendiri Kode 2 : Bersama (digunakan oleh rumah tangga)

Kode 3 : Umum (digunakan secara umum) Kode 4 : Tidak ada

Bersama : Fasilitas tempat buang air besar

yang digunakan oleh beberapa rumah tangga

Umum : Fasilitas tempat buang air besar

yang digunakan secara umum



Rincian 17 : Tempat Pembuangan Akhir Tinja


dengan tempat pembuangan akhir tinja yang digunakan.

Kode 1 : Tangki/SPAL Kode 2 : Kolam/sawah

Kode 3 : Sungai/Laut Kode 4 : Lubang tanah/pantai/tanah lapang/kebun

Rincian 18 : Jarak Tempat Pembuangan Akhir Tinja dari Sumber

Air Minum Utama

Lingkari atau beri tanda silang pada kode jawaban kode yang sesuai

dengan jarak tempat pembuangan akhir tinja dari sumber air minum

Kode 1 : berjarak 10 m atau lebih

Kode 2 : berjarak kurang dari 10 m Kode 3 : jika tidak tahu berapa jaraknya

Rincian 17 : Tempat Pembuangan Akhir Tinja

Lingkari atau beri tanda silang kode jawaban yang sesuai dengan

tempat pembuangan akhir tinja yang digunakan

Kode 1 : Tangki/SPAL Kode 2 : Kolam/sawah

Kode 3 : Sungai/Laut Kode 4 : Lubang tanah/pantai/tanah lapang/kebun

Rincian 18 : Jarak Tempat Pembuangan Akhir Tinja Dari Sumber

Air Minum


dengan jarak tempat pembuangan akhir tinja dari sumber air minum

Kode 1 : berjarak 10 m atau lebih Kode 2 : berjarak kurang dari 10 m

Kode 3 : jika tidak tahu berapa jaraknya

Rincian 19 : Kepemilikan Aset (selain tanah, bangunan, emas)


dengan kepemilikan aset yang dimiliki selain tanah, bangunan dan

emas

Kode 1 : lebih dari 30 juta Kode 2 : lebih dari 20 juta sampai dengan 30 juta

Kode 3 : lebih dari 10 juta sampai dengan 20 juta Kode 4 : lebih dari 5 juta sampai dengan 10 juta Kode 5 : 5 juta atau kurang

Rincian 20 : Kepemilikan Tanah (selain yang

ditempati)


jawaban yang sesuai dengan luas tanah yang

dimiliki selain yang ditempati.

Kode 1 : lebih dari 75 ubin (1050 m2 ) Kode 2 : lebih 35 ubin – 75 ubin (490 – 1050 m2 )



Kode 3 : 8 ubin – 35 ubin (112 – 490 m2 ) Kode 4 : 8 ubin (112 m2 ) atau kurang

Kode 5 : tidak punya

Rincian 21 : Kepemilikan Emas


dengan banyaknya kepemilikan emas.

Kode 1 : 10 gram atau lebih Kode 2 : kurang dari 10 gram Kode 3 : tidak punya

Rincian 22 : Cara Memperoleh Aset (Paling Banyak)


dengan cara memperoleh aset (paling banyak)

Kode 1 : membeli tunai Kode 2 : membeli kredit

Kode 3 : bantuan/hibah/warisan Kode 4 : bagi hasil

Rincian 23 : Kepemilikan Sarana Telekomunikasi


dengan kepemilikan sarana telekomunikasi

Kode 1 : Telepon rumah kabel paralel Kode 2 : Telepon rumah kabel tunggal

Kode 3 : memiliki lebih dari 4 HP Kode 4 : memiliki 4 HP atau kurang

Rincian 24 : Pendidikan yang Ditamatkan

oleh Kepala Rumah Tangga


jawaban kode yang sesuai dengan

Pendidikan yang ditamatkan oleh Kepala

Rumah Tangga

Kode 1 : Sarjana (D4, S1, S2, S3) Kode 2 : Diploma (D1, D2, D3)

Kode 3 : SLTA Sederajat Kode 4 : SLTP Sederajat Kode 5 : SD Sederajat

Kode 6 : Tidak tamat SD Kode 7 : Pesantren Salaf (tanpa kurikulum pendidikan formal) Kode 8 : Tidak pernah sekolah

Rincian 25 : Ketrampilan yang Dimiliki Kepala Rumah Tangga

(selain ketrampilan yang menjadi mata pencaharian utama)


dengan ketrampilan yang dimiliki oleh Kepala Rumah Tangga selain

(selain ketrampilan yang menjadi mata pencaharian utama)

Kode 1 : Punya, sebutkan jenis ketrampilannya



Kode 2 : Tidak punya

Rincian 26 : Jenis Pekerjaan Kepala Rumah Tangga


dengan Jenis pekerjaan kepala rumah tangga yang menjadi mata

pencaharian utama:

Kode 1 : Tetap Kode 2 : Kontrak

Kode 3 : Buruh harian lepas Kode 4 : Tidak bekerja

Rincian 27 : Kepemilikan Usaha dalam Rumah Tangga


dengan jenis kepemilikan usaha

Kode 1 : Sendiri

Kode 2 : Keluarga Kode 3 : Patungan/bagi hasil/kemitraan Kode 4 : Tidak punya

Rincian 28 : Jarak Rumah terhadap Pelayanan Publik Dasar


dengan jarak rumah terhadap pelayanan publik dasar (pendidikan,

kesehatan, pemerintahan, pasar dsb)

Kode 1 : Dekat jika jarak kurang dari 1 km

Kode 2 : sedang jika jarak lebih dari 1 km sampai dengan 3 km Kode 3 : Jauh jika jarak lebih dari 3 km

Rincian 29 : Tingkat Kesulitan Rumah

Tangga Terhadap Akses Pelayanan Publik

Dasar


jawaban yang sesuai dengan tingkat

kesulitan terhadap akses pelayanan publik

dasar

Kode 1 : Mudah jika kurang dari 10 menit Kode 2 : Sedang jika 10 menit sampai 30 menit Kode 3 : Sulit jika lebih dari 30 menit

Rincian 30 : Tingkat Kesulitan Rumah Tangga Terhadap Akses

Pemasaran Hasil Produksi Rumah Tangga


dengan mudah tidaknya terhadap 3 (jalan, transportasi dan pasar)

jenis akses pemasaran hasil produksi rumah tangga.

Kode 1 : Mudah jika tersedia 3 (tiga) jenis akses

Kode 2 : Sedang jika tersedia 2 (dua) diantara 3 (tiga) jenis akses

Kode 3 : Sulit jika tersedia hanya 1 (satu) diantara 3 (tiga) jenis akses



Rincian 31 : Membeli lebih dari Satu Stel Pakaian Baru bagi

Setiap Anggota Rumah Tangg Dalam Satu Tahun

Lingkari atau beri tanda silang pada kode jawaban yang tersedia

dengan kode 1 jika dalam satu tahun membeli lebih dari satu stel

pakaian baru bagi setiap anggota keluarga dan kode 2 jika dalam satu

tahun membeli tidak lebih dari satu stel pakaian baru bagi setiap

anggota keluarga.

Rincian 32 : Intensitas Rumah terhadap Bencana


dengan intensitas rumah/ tempat tinggal terhadap bencana (banjir,

kebakaran, kekeringan, longsor, dll)

Kode 1 : Rendah jika mengalami bencana sebanyak satu kali atau kurang dalam setahun

Kode 2 : Sedang jika mengalami bencana sebanyak dua sampai tiga

kali dalam setahun Kode 3 : tinggi jika mengalami bencana lebih dari tiga kali dalam

setahun

Rincian 33 : Terdapat Anggota Rumah Tangga yang Berkebutuhan

Khusus (Difabel)

Lingkari atau beri tanda silang pada jawaban yang tersedia dengan

kode 1 jika tidak terdapat anggota rumah tangga yang berkebutuhan

khusus dan isikan kode 2 jika terdapat anggota keluarga yang

berkebutuhan khusus.

Rincian 34 : Terdapat Anggota Rumah Tangga yang Menderita

Penyakit Kronis/Menahun

Lingkari atau beri tanda silang pada jawaban yang tersedia dengan

kode 1 jika tidak terdapat anggota rumah tangga yang menderita

penyakit kronis/menahun dan isikan kode 2 jika terdapat anggota

keluarga yang menderita penyakit kronis/menahun.

Rincian 35 : Dukungan Saluran Irigasi


dengan dukungan saluran irigasi terhadap pertanian

Kode 1 : Teknis Kode 2 : Setengah teknis

Kode 3 : Ada saluran pembuangan Kode 4 : Tadah hujan Kode 5 : Tidak ada saluran pembuangan

Rincian 36 : Pemanfaatan Waktu Luang Kepala Rumah Tangga


dengan pemanfaatan waktu luang kepala rumah tangga

kode 1 : jika pemanfaatan waktu luang untuk sesuatu yang bersifat produktif, sebutkan.



kode 2 : jika pemanfaatan waktu luang sesuatu yang bersifat tidak poduktif, sebutkan.

Produktif : kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan

nilai ekonomi. Contoh: nyambi dodolan, mancing yang mendapatkan

ikan

Tidak produktif : kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap

peningkatan nilai ekonomi.

BLOK IV : KETERANGAN PETUGAS PENCACAH, PEMERIKSA

(TKP2KDes) & RESPONDEN

Blok ini bertujuan untuk mengetahui bahwa interview menggunakan

formulir pendataan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

Rincian 1 : Tanggal Pencacahan

Isikan tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan pencacahan pada

rumah tangga yang menjadi objek pendataan pada kotak yang

tersedia.

Rincian 2 : Nama Petugas Pencacah

Isikan nama lengkap petugas pencacah yang melakukan pencacahan

terhadap rumah tangga yang menjadi objek pendataan.

Rincian 3 : Tanda Tangan Petugas Pencacah

Bubuhkan tanda tangan petugas pencacah yang melakukan

pencacahan terhadap rumah tangga yang menjadi objek pendataan.

Rincian 4 : Tanggal Pemeriksaan

Isikan tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan pemerikasaan pada

formulir pendataan yang sudah diisikan oleh petugas pencacah pada

kotak yang tersedia.

Rincian 5 : Nama pemeriksa

Isikan nama lengkap petugas pemeriksa yang melakukan

pemerikasaan pada formulir pendataan yang sudah diisikan oleh

petugas pencacah.

Rincian 6 : Tanda Tangan Petugas Pemeriksa

Bubuhkan tanda tangan petugas pemeriksa yang melakukan

pemerikasaan pada formulir pendataan yang sudah diisikan oleh

petugas pencacah.

Rincian 7 : Nama dan Tanda Tangan Responden

Isikan nama responden yang menjadi narasumber pada saat

pencacahan dan mintakan tanda tangan kepada responden tersebut

sebagai pernyataan bahwa responden telah memberikan informasi



yang sebenar-benarnya dan informasi tersebut dapat dipergunakan

untuk keperluan pemerintah

Gambar 3. Kuesioner Blok IV



LAMPIRAN – LAMPIRAN



Lampiran 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat

multidimensi dan multisektor dengan beragam

karakteristiknya dan merupakan kondisi yang

harus segera diatasi untuk mempertahankan dan

mengembangkan kehidupan manusia bermartabat;

b. bahwa untuk mencapai target penurunan angka

kemiskinan sebagaimana tercantum dalam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 perlu

dilakukan langkah-langkah strategis dan

terintegrasi berbagai program penanggulangan

kemiskinan;

c. bahwa untuk mengatasi masalah kemiskinan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

mencapai target penurunan angka kemiskinan

sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu

dilakukan percepatan penanggulangan kemiskinan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam



Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);


Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3209);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4235);


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Nomor 4438);


Pengesahan International Covenant On Economic,

Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional

tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)





Pengesahan International Covenant On Civil and



Politic Right (Kovenan Internasional tentang Hak-

hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik



4558);


Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara



Nomor 4846);


Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik



4967);


Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik



5038);


Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia




Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);


Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara



Nomor 5235);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950

tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;


tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara





Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,


Nomor 5145);


tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia




tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik



tentang Desa (Lembaran Negara Republik



4587);


tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota





tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik



4817);


tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik







tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial




25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007

tentang Pengesahan, Pengundangan dan

Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

26. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010


27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

Tahun 1989 Nomor 7);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53

Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam

Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);


Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);


Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang

Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun

2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kebumen Nomor 22);


Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan


Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN



dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERCEPATAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan

Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya

disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan desa.

8. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Kebumen

9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga,

kelompok, dan organisasi sosial dan/atau

organisasi kemasyarakatan.

10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat

yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan

anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan

anaknya.



11. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang dan/atau

sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan tidak

terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan

mengembangkan kehidupannya yang bermartabat

12. Penduduk miskin adalah seseorang atau kelompok orang yang

tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.

13. Rumah Tangga Miskin adalah seseorang atau sekelompok

orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau

sensus dan umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur

yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.

14. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program

Pemerintah, Pemerintah Daerah, yang dilakukan secara

sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan

masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam

rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

15. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang

dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin

melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan

usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka

meningkatkan kegiatan ekonomi.

16. Hak dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh


mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak

ekonomi, sosial dan budaya.

17. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar

dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam

kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna

anggaran dan/atau pengguna barang.

19. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang

selanjutnya disingkat SPPKD adalah dokumen strategi percepatan

penanggulangan kemiskinan daerah sebagai rancangan kebijakan

pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk

periode 5 (lima) tahun.

20. Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

yang selanjutnya disingkat TKP2KD adalah wadah koordinasi lintas

sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan

penanggulangan kemiskinan di Daerah.

21. Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa yang

selanjutnya disingkat TKP2KDes adalah wadah koordinasi lintas

sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan



penanggulangan kemiskinan di desa.

22. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak

langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan

program penanggulangan kemiskinan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan

asas keadilan, keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas,

pemberdayaan, keberlanjutan dan keterpaduan.

(2) Percepatan penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk :

a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan

dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;

b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan

keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan,

perlindungan, dan pemenuhan hak dasar;

c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial

yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh

kesempatan seluas- luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan

peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan

d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan

rentan.

(3) Sasaran percepatan penanggulangan kemiskinan adalah penurunan

angka kemiskinan pada rumah tangga miskin.

(4) Ruang lingkup dari percepatan penanggulangan kemiskinan adalah :

a. perlindungan terhadap hak dasar penduduk miskin;

b. keselarasan dan keterpaduan program-program penanggulangan

kemiskinan; dan

c. membangun kemitraan percepatan penanggulangan kemiskinan.

BAB III

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Hak dan Tanggung Jawab Penduduk Miskin

Pasal 3

Penduduk miskin berhak :

a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;



b. memperoleh pelayanan kesehatan;

c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;

d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun,

mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai

dengan karakter budayanya;

e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial,

pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun,

mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;

f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;

g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;

h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan;

i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 4

Penduduk miskin bertanggung jawab meningkatkan taraf hidupnya

dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :

a. melindungi hak dasar penduduk miskin;

b. menyelaraskan dan memadukan program-program

penanggulangan kemiskinan; dan

c. membangun kemitraan.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung

oleh DPRD, Pemerintah Desa dan BPD.

(3) Ketentuan mengenai tata cara membangun kemitraan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan

Peraturan Bupati.

BAB IV

KRITERIA DAN PENDATAAN

Pasal 6

(1) Penentuan kriteria penduduk miskin berdasarkan kriteria

lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

statistik



(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penduduk miskin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Bupati.

Pasal 7

(1) Pendataan penduduk miskin dilaksanakan secara partisipatif.

(2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

(3) Data penduduk miskin dengan data terpilah menjadi dasar

penyusunan program penanggulangan kemiskinan dan diperbaharui

setiap tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan penduduk

miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Pemerintah desa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

pendataan penduduk miskin di tingkat desa dengan berpedoman

pada Peraturan Bupati.

(2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Desa dan menjadi dasar penyusunan

data penduduk miskin Daerah.

Pasal 9

Setiap orang dilarang memalsukan data penduduk miskin.

BAB V

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 10

Kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan Daerah berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 11

(1) Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah

dilakukan dengan:

a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;



b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;

c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha

ekonomi mikro dan kecil; dan

d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan

kemiskinan.

(2) Untuk melaksanakan strategi percepatan penanggulangan

kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun SPPKD.

(3) SPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Bupati sebagai pedoman dalam perencanaan

pembangunan dan penganggaran Daerah.

Pasal 12

(1) Program percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan

penjabaran dari kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

(2) Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari :

a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga,

bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar,

pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup

masyarakat miskin;

b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis

pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan

potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat

miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan

pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;

c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis

pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk

memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha

berskala mikro dan kecil; dan

d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun

tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat miskin.

BAB VI

KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 13

(1) Koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan menjadi

tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan di Daerah dan

Desa.



(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dalam rangka mensinergikan program dan ketepatan sasaran.

(3) Untuk melaksanakan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk TKP2KD dan TKP2KDes.

Pasal 14

(1) Di Daerah dibentuk TKP2KD yang keanggotaannya terdiri dari

unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku

kepentingan lainnya yang mengakomodir paling sedikit 30% (tiga

puluh persen) keterwakilan perempuan dan ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

(2) TKP2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah;

dan

b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di

Daerah.

(3) TKP2KD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

Bupati.

Pasal 15

(1) Di Desa dibentuk TKP2KDes yang keanggotaannya terdiri dari

unsur pemangku kepentingan dalam musyawarah desa yang

mengakomodir paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan

perempuan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) TKP2KDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas

mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan

dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan di tingkat

Desa.

(3) TKP2KDes dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab

kepada Kepala Desa.

Pasal 16

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan

pembiayaan TKP2KD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan

pembiayaan TKP2KDes ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 18



(1) Rapat koordinasi TKP2KD dan TKP2KDes dilaksanakan paling

sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Rapat koordinasi di Daerah dipimpin oleh Ketua TKP2KD dan di

desa dipimpin oleh Ketua TKP2KDes.

BAB VII

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

(1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan

kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan

evaluasi yang terpadu.

(2) TKP2KD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta

menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan

secara berkala.

(3) TKP2KD melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

dan TKPK Provinsi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) TKP2KDes melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada

Kepala Desa dan TKP2KD paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu)

tahun.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

(1) Pembiayaan bagi pelaksanaan program percepatan

penanggulangan kemiskinan bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang

tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Seluruh pembiayaan program penanggulangan kemiskinan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen

tersendiri.

(3) Pembiayaan program percepatan penanggulangan kemiskinan

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sekurang-kurangnya

8% (delapan persen) dari total Belanja Langsung.



BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

(1) Partisipasi Masyarakat dilakukan mulai dari tahapan

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian

serta pengawasan program penanggulangan kemiskinan.

(2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berbentuk tenaga, pikiran dan/atau dana.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 22

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan

tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai

dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai wewenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai

adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat

kejadian;

c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal

diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat

petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan

selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut

kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan



dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

(1) Setiap orang yang memalsukan data penduduk miskin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen

pada tanggal 20 Juni 2012 BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen pada

tanggal 20 Juni 2012 Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd. DJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012 NOMOR 20



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat

multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya dan

merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia

bermartabat.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka

perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas

pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan

kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan

diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran,

perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi,

efektifitas anggaran, serta penguatan kelembagaan di tingkat

Daerah yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan

kemiskinan di Kabupaten Kebumen, maka dipandang perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam

penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus



menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif

dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah dalam

setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan

harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah dalam

setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan

harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah

dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan

harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan

kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan

kemandirian.

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah

dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan

dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga

tercapai kemandirian.

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah dalam

penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus

mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait

sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.



Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional,

kriteria penduduk miskin yang digunakan adalah

kriteria dari lembaga yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang statistik. Sedangkan untuk

pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di

Daerah kriteria yang digunakan adalah kriteria lembaga

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

statistik dan disesuaikan dengan kearifan lokal apabila

terjadi force majour.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Peraturan Bupati yang menjadi pedoman dalam

pelaksanaan pendataan penduduk miskin di tingkat desa

adalah Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kriteria

Penduduk Miskin dan Tata Cara Pendataan Penduduk

Miskin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.



Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 93



Lampiran 2

BUPATI KEBUMEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

KRITERIA DAN TATACARA PENDATAAN PENDUDUK MISKIN


BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, perlu diatur mengenai kriteria dan tatacara pendataan penduduk miskin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Kriteria dan Tatacara Pendataan Penduduk Miskin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950

tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);


tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5294); 15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Jaminan Kesehatan;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam

Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);


Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Kebumen Tahun 2007 No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);


Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun

2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan



Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan


MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN

TATACARA PENDATAAN PENDUDUK MISKIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kebumen. 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

6. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Kebumen yang sudah dan/atau akan tinggal di Kabupaten Kebumen, paling singkat 6 (enam) bulan dan dibuktikan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk).

7. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari

suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

9. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang dan/atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan

kehidupannya yang bermartabat. 10. Penduduk miskin adalah seseorang atau kelompok orang yang tidak

mampu memenuhi hak-hak dasarnya. 11. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang

mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan

umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. 12. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program

Pemerintah, Pemerintah Daerah, yang dilakukan secara sistematis,

terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat



untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

13. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin

melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka

meningkatkan kegiatan ekonomi. 14. Hak dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh


mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya.

15. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan

mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

16. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPKD adalah dokumen strategi percepatan penanggulangan kemiskinan daerah sebagai rancangan kebijakan

pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.

17. Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

yang selanjutnya disingkat TKP2KD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan

penanggulangan kemiskinan di daerah. 18. Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa yang

selanjutnya disingkat TKP2KDes adalah wadah koordinasi lintas

sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di desa.

19. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program penanggulangan kemiskinan.

20. Kriteria penduduk miskin adalah kriteria yang menunjukkan karakteristik penyebab kemiskinan penduduk yang terdiri dari kriteria penduduk miskin daerah dan kriteria penduduk miskin

klaster. 21. Kriteria penduduk miskin daerah adalah kriteria penduduk miskin di

tingkat kabupaten. 22. Kriteria penduduk miskin klaster adalah kriteria penduduk miskin di

tingkat klaster.

23. Klaster adalah pengelompokan wilayah kecamatan berdasarkan kondisi topografi, letak geografis, mata pencaharian, dan kondisi

ekonomi sosial budaya. 24. Pendataan penduduk miskin adalah pendataan penduduk miskin

berdasarkan kriteria penduduk miskin yang dilaksanakan dengan

metode sensus dan partisipatif. 25. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur budaya yang menjadi

kekhasan daerah dan menjadi tradisi secara turun temurun.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pendataan penduduk miskin.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memperoleh data penduduk miskin yang sesuai dengan kondisi daerah dan kearifan lokal yang menjadi dasar penyusunan program percepatan penanggulangan

kemiskinan.

BAB III KRITERIA PENDUDUK MISKIN

Pasal 4

(1) Penentuan indikator penduduk miskin berdasarkan indikator

lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

(2) Dalam rangka mendapatkan indikator penduduk miskin yang sesuai dengan kondisi daerah dan kearifan lokal, indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipadukan dengan indikator berdasarkan

kearifan lokal. (3) Penentuan indikator penduduk miskin berdasarkan kearifan lokal

dikoordinasikan oleh TKP2KD. (4) Indikator berdasarkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dirumuskan melalui pendekatan partisipatif berbasis klaster

yang terdiri dari klaster perkotaan, klaster pesisir, klaster pesisir bergunung, klaster pegunungan, dan klaster bonorawan.

Pasal 5

Pengelompokan klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) adalah sebagai berikut : a. Klaster perkotaan meliputi Kecamatan Prembun, Kecamatan

Kutowinangun, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Sruweng, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan

Gombong; b. Klaster pesisir meliputi Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal,


Petanahan dan Kecamatan Puring; c. Klaster pesisir bergunung meliputi Kecamatan Ayah dan Kecamatan

Buayan;

d. Klaster pegunungan meliputi Kecamatan Padureso, Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Sadang,



Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Sempor, Kecamatan Rowokele dan Kecamatan Alian; dan

e. Klaster bonorawan meliputi Kecamatan Bonorowo, Kecamatan Adimulyo dan Kecamatan Kuwarasan.

Pasal 6

Indikator penduduk miskin daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut : a. Pendapatan perkapita perbulan keluarga;

b. Mendapatkan program/bantuan dari pemerintah; c. Rata-rata makan per hari; d. Kemampuan membeli daging/unggas/susu/ikan dalam satu

minggu; e. Pelayanan kesehatan yang bisa diakses untuk berobat;

f. Penggunaan/pemakaian alat kontrasepsi; g. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati; h. Jumlah keluarga dalam 1 (satu) rumah tangga;

i. Luas lantai bangunan tempat tinggal per anggota keluarga; j. Jenis lantai tempat tinggal terluas (60% lebih); k. Jenis dinding tempat tinggal terluas (60% lebih);

l. Jenis atap tempat tinggal terluas (60% lebih); m. Sumber penerangan utama;

n. Sumber air minum; o. Bahan bakar/energi utama untuk memasak; p. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar;

q. Jenis tempat pembuangan akhir tinja; r. Jarak tempat pembuangan akhir tinja dengan sumber air minum;

s. Kepemilikan aset (selain tanah, bangunan dan emas); t. Kepemilikan tanah; u. Kepemilikan emas;

v. Cara memperoleh aset; w. Kepemilikan sarana telekomunikasi; x. Pendidikan yang ditamatkan kepala keluarga;

y. Ketrampilan yang dimiliki; z. Jenis pekerjaan kepala keluarga;

aa. Kepemilikan usaha; bb. Jarak terhadap pelayanan publik dasar; cc. Tingkat kesulitan terhadap pelayanan publik dasar;

dd. Akses pemasaran; ee. Kemampuan membeli lebih dari satu stel pakaian baru bagi setiap

anggota keluarga dalam satu tahun; ff. Intensitas terhadap bencana; gg. Terdapat anggota keluarga berkebutuhan khusus (difabel);

hh. Terdapat anggota keluarga yang menderita penyakit kronis; ii. Dukungan saluran irigasi pertanian; dan jj. Pemanfaatan waktu luang.



Pasal 7

(1) Kriteria penduduk miskin daerah ditentukan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ditentukan dengan melakukan pembobotan dan penilaian pada masing-masing

indikator. (2) Kriteria penduduk miskin klaster ditentukan berdasarkan indikator

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ditentukan dengan melakukan pembobotan dan penilaian pada indikator yang sesuai dengan kondisi masing-masing klaster;

(3) Ketentuan kriteria penduduk miskin daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,31

sampai dengan kurang dari 0,45; b. Kriteria penduduk miskin, dengan bobot nilai 0,45 sampai

dengan kurang dari 0,59; c. Kriteria penduduk hampir miskin, dengan bobot nilai 0,59


d. Kriteria penduduk rentan miskin, dengan bobot nilai 0,72 sampai dengan kurang dari 0,86; dan

e. Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari

0,86. (4) Ketentuan kriteria penduduk miskin untuk masing-masing klaster

sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut : a. Klaster perkotaan

1. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,18

sampai dengan kurang dari 0,34; 2. Kriteria penduduk miskin, dengan bobot nilai 0,34 sampai

dengan kurang dari 0,51; 3. Kriteria penduduk hampir miskin, dengan bobot nilai 0,51


4. Kriteria penduduk rentan miskin, dengan bobot nilai 0,67 sampai dengan kurang dari 0,84;

5. Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari

0,84. b. Klaster pesisir

1. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,21 sampai dengan kurang dari 0,37;

2. Kriteria penduduk miskin, dengan bobot nilai 0,37 sampai


sampai dengan kurang dari 0,68; 4. Kriteria penduduk rentan miskin, dengan bobot nilai 0,68


5. Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,84.

c. Klaster pesisir bergunung

1. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,20 sampai dengan kurang dari 0,36;



2. Kriteria penduduk miskin, dengan bobot nilai 0,36 sampai dengan kurang dari 0,52;

3. Kriteria penduduk hampir miskin, dengan bobot nilai 0,52 sampai dengan kurang dari 0,68;

4. Kriteria penduduk rentan miskin, dengan bobot nilai 0,68

sampai dengan kurang dari 0,84; 5. Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari

0,84. d. Klaster pegunungan




3. Kriteria penduduk hampir miskin, dengan bobot nilai 0,52 sampai dengan kurang dari 0,68;


5. Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari

0,84. e. Klaster bonorawan






5. Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,84.

BAB IV PENDATAAN

Pasal 8 Tim Pendataan Penduduk Miskin

(1) Pendataan penduduk miskin dilaksanakan secara partisipatif

dengan basis data rumah tangga.

(2) Untuk pelaksanaan pendataan penduduk miskin dibentuk Tim Pendataan oleh TKP2KDes.

(3) Tim Pendataan mempunyai tugas melakukan interviu, entri data dan pengolahan data terhadap responden dari daftar Rumah Tangga Miskin Sementara.

(4) Dalam melaksanakan tugas, Tim Pendataan bertanggung jawab kepada TKP2KDes.

(5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Tim Pendataan

mendapatkan bimbingan teknis dari TKP2KD.



Pasal 9 Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara

(1) Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara diperoleh dari

pendataan Program Perlindungan Sosial tahun terakhir oleh Badan

Pusat Statistik ditambah usulan baru dari masyarakat secara partisipatif.

(2) Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dengan masyarakat secara berjenjang mulai dari tingkat Rukun Tetangga, dusun,

hingga tingkat desa/kelurahan, dan dituangkan dalam berita acara. (3) Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara hasil musyawarah

di tingkat desa/kelurahan selanjutnya dipublikasikan untuk

mendapatkan tanggapan atau sanggahan dari masyarakat. (4) Masa sanggah terhadap daftar Calon Rumah Tangga Miskin

Sementara adalah 7 (tujuh) hari sejak musyawarah desa. (5) Dalam hal terdapat sanggahan, maka dilakukan verifikasi oleh

TKP2KDes dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak sanggahan

diterima. (6) Dalam hal tidak terdapat sanggahan, maka daftar Calon Rumah

Tangga Miskin Sementara ditetapkan sebagai daftar Rumah Tangga

Miskin Sementara dan dijadikan responden untuk pendataan penduduk miskin.

Pasal 10

Pelaksanaan Pendataan Penduduk Miskin

Pelaksanaan Penduduk Miskin sebagai berikut:

a. Tim pendataan melaksanakan interviu terhadap seluruh responden dari daftar Rumah Tangga Miskin Sementara hasil musyawarah setelah tidak ada sanggahan dari masyarakat.

b. Tim pendataan melaksanakan entri data ke dalam sistem aplikasi komputer.

c. Tim pendataan melaksanakan olah data dengan keluarannya

adalah daftar Rumah Tangga Miskin berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, serta data agregat penduduk

miskin.

Pasal 11

Legalisasi Data Penduduk Miskin

(1) TKP2KDes bertanggung jawab untuk mengumumkan hasil pendataan Rumah Tangga Miskin dan data agregat penduduk miskin.

(2) Masa sanggah terhadap daftar Rumah Tangga Miskin adalah 7 (tujuh) hari sejak diumumkan, dan sanggahan yang diterima adalah berkaitan dengan olah data;



(3) Dalam hal terdapat sanggahan, maka dilakukan verifikasi oleh TKP2KDes dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak sanggahan

diterima. (4) Dalam hal tidak terdapat sanggahan, maka daftar Rumahtangga

Miskin ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(5) TKP2KD bertanggung jawab untuk melakukan kompilasi data rumahtangga miskin dan atau penduduk miskin dari desa melalui

TKPKDes untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan data penduduk miskin daerah.

(6) Data penduduk miskin daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pemeliharaan Data

(1) Pendataan penduduk miskin dilaksanakan setiap tahun pada bulan Juli sampai dengan September.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan

apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

(3) Data penduduk miskin pada tahun berjalan dilakukan pendataan ulang pada tahun berikutnya dengan memasukkan dalam daftar

Calon Rumah Tangga Miskin Sementara. (4) Dalam hal terdapat penambahan data penduduk miskin baru pada

tahun berjalan, akan dimasukkan dalam daftar Calon Rumah

Tangga Miskin Sementara pada tahun berikutnya. (5) Dalam hal terdapat data baru hasil pendataan Program

Perlindungan Sosial oleh Badan Pusat Statistik, maka data tersebut dijadikan data awal dan dimasukkan dalam daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara.

Pasal 13

Pembiayaan

Pembiayaan bagi pelaksanaan pendataan penduduk miskin bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen

pada tanggal SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN,

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR ...



Lampiran 3

KEPUTUSAN KEPALA DESA/ LURAH ......

NOMOR : ......./ .........

TENTANG

TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DESA / KELURAHAN ............

PERIODE TAHUN ......... s/d .........


KEPALA DESA / LURAH ............,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor

12 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan, maka di Desa/ Kelurahan dibentuk Tim

Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa/

Kelurahan sebagai upaya meningkatkan koordinasi percepatan

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa

tentang Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan Desa/ Kelurahan .....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

42);


Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara





Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);


Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik



5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5494);


Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;


Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran


8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan



Nomor 4593);


Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik


10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010



tentang Pengaturan Kewenangan Desa;


tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;


tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen;


tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik



(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor

64);


tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah


2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor

1);


tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan




Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen

Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah




Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah




tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan Desa/ Kelurahan ......

KEDUA : Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa/

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri

dari Ketua, Sekretariat dan Kelompok Kerja dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa/

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas :

1. melakukan koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan

di Desa/ Kelurahan;

2. mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan

kemiskinan di Desa/ Kelurahan ...... ; dan

3. melakukan pendataan penduduk miskin di Desa/ Kelurahan

KEEMPAT : Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa/



Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU menyelenggarakan fungsi :

1. pengkoordinasian penyusunan Strategi Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan sebagai dasar penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/ Rencana

Srategis Kelurahan Tahun ... di bidang penanggulangan

kemiskinan;

2. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen

rencana pembangunan desa/ kelurahan bidang penanggulangan

kemiskinan;

3. pengkoordinasian pendataan penduduk miskin secara periodik;

4. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau

kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;

5. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan

penanggulangan kemiskinan;

6. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang

penanggulangan kemiskinan; dan

7. pelaporan pelaksanaan dan pencapaian program

penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan Tim

Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten.

KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas

bertanggungjawab pada setiap kebijakan program dan atau

kegiatan penanggulangan kemiskinan di Desa/ Kelurahan.

KEENAM : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri

dari:

1. Kepala Sekretariat;

2. Bidang Data dan Informasi;

3. Bidang Perencanaan; dan

4. Bidang Keuangan.

KETUJUH : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM

menjalankan tugas membangun dan mengelola database

kemiskinan, serta memberikan dukungan administrasi teknis dan

dukungan bahan kebijakan kepada Tim.

KEDELAPAN : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

terdiri dari :

1. Kelompok Kerja Perlindungan sosial dan kesejahteraan

masyarakat;

2. Kelompok Kerja Pemberdayaan Perempuan dan warga Miskin;

dan

3. Kelompok Kerja Pemberdayaan Ekonomi.

KESEMBILAN : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDELAPAN mempunyai tugas mengkoordinasikan

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian

program penanggulangan kemiskinan di tingkat Desa/



Kelurahan.sesuai dengan masing-masing bidang.

KESEPULUH : Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa/

Kelurahan dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya

bertanggungjawab kepada Kepala Desa/ Lurah.

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain

yang sah dan tidak mengikat.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ....................................

pada tanggal .....................................

KEPALA DESA/ LURAH ..............,

(NAMA)

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kebumen;

2. Wakil Bupati selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten,

3. Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen selaku Sekretaris Tim Koordinasi Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten;

4. Inspektur Kabupaten Kebumen;

5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kebumen;

6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;

7. Anggota Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa/ Kelurahan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA/ LURAH

......................................................................

NOMOR : ......................................

TANGGAL : ......................................

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DESA/ KELURAHAN …………

PERIODE TAHUN ……… s/d ………

NO. NAMA

JENIS

KELA-

MIN

(L/P)

UNSUR KEDUDUKAN DALAM

TIM KET

1 Ketua

2 Kepala Sekretariat

3 Bidang Data dan Informasi

4 Bidang Perencanaan

5 Bidang Keuangan

6

Koord. Pokja Perlindungan

Sosial dan Kesejahteraan

Masyarakat

7

Anggota Pokja

Perlindungan Sosial dan

Kesejahteraan Masyarakat

8

Koord. Pokja

Pemberdayaan Perempuan

dan Masyarakat Miskin

9

Anggota Pokja

Pemberdayaan Perempuan

dan Masyarakat Miskin

10

Koord. Pokja

Pemberdayaan Ekonomi

11

Anggota Pokja

Pemberdayaan Ekonomi

Ditetapkan di ....................................

pada tanggal .....................................


(NAMA)



Lampiran 4

KEPUTUSAN KEPALA DESA/ LURAH .................

NOMOR : …… / ……

TENTANG

TIM PENDATAAN PENDUDUK MISKIN DESA/ KELURAHAN ………

TAHUN …..


KEPALA DESA/ LURAH ..........................,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati

Kebumen Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Tata Cara

Pendataan Penduduk Miskin;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu

menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pendataan

Penduduk Miskin Desa.




42);




















5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik






Nomor 4593);



Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
















(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);


tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan



tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah







Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kebumen Nomor 22);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten







21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor …… Tahun …

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran …… ;

22. Peraturan Desa Nomor …… Tahun …… tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran …….

MEMUTUSKAN :

KESATU : Membentuk Tim Pendataan Penduduk Miskin Desa/ Kelurahan

………… dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

bertugas mengikuti pembekalan, melakukan pendataan/ wawancara

kepada responden, serta melakukan entri dan olah data hasil

pendataan/ wawancara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain

yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir

sampai 31 Desember 2014.

Ditetapkan di ....................................

pada tanggal .....................................


(NAMA)




......................................................................

NOMOR : ......................................

TANGGAL : ......................................

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENDATAAN PENDUDUK MISKIN DESA/ KELURAHAN …………

TAHUN ………

NO. NAMA

JENIS

KELA-

MIN

(L/P)

ALAMAT KEDUDUKAN

DALAM TIM KET

1 Anggota

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota

dst

Ditetapkan di ....................................

pada tanggal .....................................


(NAMA)



Lampiran 5

KEPUTUSAN KEPALA DESA/ LURAH .................

NOMOR : …… / ……

TENTANG

DAFTAR RUMAH TANGGA MISKIN DESA/ KELURAHAN ………

KECAMATAN ……… KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2014


KEPALA DESA/ LURAH ..........................,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati

Kebumen Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Tata Cara

Pendataan Penduduk Miskin;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b,

perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Data Rumah

Tangga Miskin .




42);




















5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran






Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik







Nomor 4593);



Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

















64);


tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran






tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten






Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kebumen Nomor 22);



Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah







21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor …… Tahun …

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran …… ;

22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2014 tentang

Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin;

23. Peraturan Desa Nomor …… Tahun …… tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran …….

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

:

:

Menetapkan Daftar Rumah Tangga Miskin Desa/ Kelurahan …….

Kecamatan ………. Tahun …… sebagaimana tersebut dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Rumah Tangga Miskin sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU dijadikan data penduduk miskin daerah.

KETIGA

:

Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini, dibebankan

kepada APBDesa Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai

ditetapkannya Daftar Rumah Tangga Miskin Desa/ Kelurahan tahun

berikutnya.

Ditetapkan di ....................................

pada tanggal .....................................


(NAMA)




......................................................................

NOMOR : ......................................

TANGGAL : ......................................

DAFTAR RUMAH TANGGA MISKIN DESA …….

KECAMATAN ……… KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2014

No. Nama Kepala

Rumah Tangga

Jenis

Kelamin

(L/P)

Alamat

Jumlah

Anggota

Rumah

Tangga

Kriteria

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ditetapkan di .............................

Pada tanggal ..............................

KEPALA DESA ......................,

…………………



Lampiran 6

BERITA ACARA

MUSYAWARAH RT

Pada hari ini, …… tanggal …… bulan …… tahun …… bertempat di ……,

telah dilaksanakan musyawarah RT…… RW…. dalam rangka pendataan

penduduk miskin desa …… kecamatan …… Kabupaten Kebumen tahun

2014.

Musyawarah RT dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, TKP2KDes

dan masyarakat (sebagaimana daftar hadir terlampir) dengan materi

pokok pembahasan sebagai berikut:

A. Materi atau Topik

Menentukan Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara di RT …

RW… Dusun .......... Desa ................... berdasarkan data dari PPLS

dan masukan serta usulan langsung dari warga masyarakat.

B. Unsur Pimpinan Rapat, Narasumber dan Fasilitator

Pemimpin Rapat : ...........................................

Sekretaris/Notulis : ...........................................

Narasumber : 1. ........................................

2. ........................................

3. ........................................

Fasilitator : TKP2KDes

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik

di atas, maka disepakati Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara

RT … RW … Dusun ……….. Desa …………

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung

jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa........................, 2014

Ketua RT

( ……………………… )

Sekretaris RT

( ……………………… )

Cap RT



Mengetahui,

TKP2KDes

( ……………………… )

Menyetujui,

Wakil dan Peserta Musyawarah RT

No Nama

Jenis

Kelamin

(L/P)

Unsur Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.



Lampiran 7

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DUSUN


telah dilaksanakan musyawarah dusun …… dalam rangka pendataan


2014.

Musyawarah dusun dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD,

TKP2KDes, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat Dusun

…… (sebagaimana daftar hadir terlampir) dengan materi pokok

pembahasan sebagai berikut:

C. Materi atau Topik

Menentukan Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara di

Dusun .......... Desa ................... berdasarkan data dari Musyawarah

RT dan masukan serta usulan langsung dari warga masyarakat.

D. Unsur Pimpinan Rapat, Narasumber dan Fasilitator

Pemimpin Rapat : ...........................................


Narasumber : 1. ........................................

2. ........................................

3. ........................................



di atas maka disepakati Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara

Dusun ….. Desa ……



Desa........................, 2014

Mengetahui,

Kepala Dusun ………

( ……………………… )

TKP2KDes

( ……………………… )



Menyetujui,

Wakil dan Peserta Musyawarah Dusun

No Nama

Jenis

Kelamin

(L/P)

Alamat Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.



Lampiran 8

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA


telah dilaksanakan musyawarah desa dalam rangka pendataan


2014.

Musyawarah dusun dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD,

TKP2KDes, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat Desa ……

(sebagaimana daftar hadir terlampir) dengan materi pokok pembahasan

sebagai berikut:

E. Materi atau Topik

Menentukan Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara di Desa

................... berdasarkan data dari Musyawarah Dusun dan

masukan serta usulan langsung dari warga masyarakat.

F. Unsur Pimpinan Rapat, Narasumber dan Fasilitator

Pemimpin Rapat : ...........................................


Narasumber : 1. ........................................

2. ........................................

3. ........................................



di atas maka disepakati Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara

Desa ……



Desa........................, 2014

Ketua BPD

( ……………………… )

Kepala Desa

( ……………………… )

Cap BPD Cap Kepala

Desa



Menyetujui,

Wakil dan Peserta Musyawarah Desa

No Nama

Jenis

Kelamin

(L/P)

Unsur Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.



Lampiran 9

DAFTAR RUMAH TANGGA MISKIN SEMENTARA

RT ……… RW ……… DUSUN ………

DESA ……………………… KECAMATAN ………………………

KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2014

No Nama Kepala

Rumah Tangga

Jenis

Kela-

min

(L/P)

Alamat

Jumlah

Anggota

Rumah

Tangga

Jumlah

Keluarga Ket

1

2

3

4

5

dst



Lampiran 10


DUSUN ……… DESA ………………………

KECAMATAN ………………………

KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2014

No Nama Kepala

Rumah Tangga

Jenis

Kela-

min

(L/P)

Alamat

Jumlah

Anggota

Rumah

Tangga

Jumlah

Keluarga Ket

1

2

3

4

5

dst



Lampiran 11


DESA ……………………… KECAMATAN ………………………

KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2014

No Nama Kepala

Rumah Tangga

Jenis

Kela-

min

(L/P)

Alamat

Jumlah

Anggota

Rumah

Tangga

Jumlah

Keluarga Ket

1

2

3

4

5

dst



Lampiran 12

Formulir Pendataan Penduduk Miskin



Lampiran 13

KODE WILAYAH

KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN

KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

NO N A M A

K O D E KECAMATAN KELURAHAN D E S A

1 Ayah 33 05 01

1 1 Argopeni 33 05 01 001

1 2 Karangduwur 33 05 01 002

1 3 Srati 33 05 01 003

1 4 Pasir 33 05 01 004

1 5 Jintung 33 05 01 005

1 6 Banjararjo 33 05 01 006

1 7 Argosari 33 05 01 007

1 8 Watukelir 33 05 01 008

1 9 Kalibangkang 33 05 01 009

1 10 Tlogosari 33 05 01 010

1 11 Kalipoh 33 05 01 011

1 12 Ayah 33 05 01 012

1 13 Candirenggo 33 05 01 013

1 14 Mangunweni 33 05 01 014

1 15 Jatijajar 33 05 01 015

1 16 Demangsari 33 05 01 016

1 17 Bulurejo 33 05 01 017

1 18 Kedungweru 33 05 01 018

2 Buayan 33 05 02

2 1 Karangbolong 33 05 02 001

2 2 Jladri 33 05 02 002

2 3 Adiwarno 33 05 02 003

2 4 Rangkah 33 05 02 004

2 5 Wonodadi 33 05 02 005

2 6 Geblug 33 05 02 006

2 7 Rogodadi 33 05 02 007

2 8 Pakuran 33 05 02 008

2 9 Buayan 33 05 02 009

2 10 Sikayu 33 05 02 010

2 11 Karangsari 33 05 02 011

2 12 Rogodono 33 05 02 012

2 13 Banyumudal 33 05 02 013

2 14 Tugu 33 05 02 014

2 15 Nogoraji 33 05 02 015



NO N A M A


2 16 Mergosono 33 05 02 016

2 17 Semampir 33 05 02 017

2 18 Jogomulyo 33 05 02 018

2 19 Purbowangi 33 05 02 019

2 20 Jatiroto 33 05 02 020

3 Puring 33 05

3 1 Tambakmulyo 33 05 03 001

3 2 Surorejan 33 05 03 002

3 3 Waluyorejo 33 05 03 003

3 4 Sidoharjo 33 05 03 004

3 5 Puliharjo 33 05 03 005

3 6 Purwosari 33 05 03 006

3 7 Arjowinangun 33 05 03 007

3 8 Krandegan 33 05 03 008

3 9 Kaleng 33 05 03 009

3 10 Tukinggedong 33 05 03 010

3 11 Purwoharjo 33 05 03 011

3 12 Banjarejo 33 05 03 012

3 13 Wetonkulon 33 05 03 013

3 14 Pasuruan 33 05 03 014

3 15 Wetonwetan 33 05 03 015

3 16 Kedaleman Kulon 33 05 03 016

3 17 Kedaleman Wetan 33 05 03 017

3 18 Srusuhjurutengah 33 05 03 018

3 19 Sitiadi 33 05 03 019

3 20 Bumirejo 33 05 03 020

3 21 Madurejo 33 05 03 021

3 22 Sidobunder 33 05 03 022

3 23 Sidodadi 33 05 03 023

4 Petanahan 33 05 04

4 1 Karangrejo 33 05 04 001

4 2 Karanggadung 33 05 04 002

4 3 Tegalretno 33 05 04 003

4 4 Ampelsari 33 05 04 004

4 5 Munggu 33 05 04 005

4 6 Kewangunan 33 05 04 006

4 7 Karangduwur 33 05 04 007

4 8 Petanahan 33 05 04 008

4 9 Kebonsari 33 05 04 009

4 10 Grogolpenatus 33 05 04 010

4 11 Grogolbeningsari 33 05 04 011

4 12 Jogomertan 33 05 04 012



NO N A M A


4 13 Tanjungsari 33 05 04 013

4 14 Sidomulyo 33 05 04 014

4 15 Grujugan 33 05 04 015

4 16 Kritig 33 05 04 016

4 17 Nampudadi 33 05 04 017

4 18 Tresnorejo 33 05 04 018

4 19 Podourip 33 05 04 019

4 20 Jatimulyo 33 05 04 020

4 21 Banjarwinangun 33 05 04 021

5 Klirong - 33 05 05

5 1 Jogosimo 33 05 05 001

5 2 Tanggulangin 33 05 05 002

5 3 Pandanlor 33 05 05 003

5 4 Tambakprogaten 33 05 05 004

5 5 Gebangsari 33 05 05 005

5 6 Klegenrejo 33 05 05 006

5 7 Bendogarap 33 05 05 007

5 8 Kedungsari 33 05 05 008

5 9 Jerukagung 33 05 05 009

5 10 Klegenwonosari 33 05 05 010

5 11 Klirong 33 05 05 011

5 12 Kaliwungu 33 05 05 012

5 13 Jatimalang 33 05 05 013

5 14 Karangglondong 33 05 05 014

5 15 Ranterejo 33 05 05 015

5 16 Wotbuwono 33 05 05 016

5 17 Tambakagung 33 05 05 017

5 18 Sitirejo 33 05 05 018

5 19 Gadungrejo 33 05 05 019

5 20 Dorowati 33 05 05 020

5 21 Bumiharjo 33 05 05 021

5 22 Kebadongan 33 05 05 022

5 23 Podoluhur 33 05 05 023

5 24 Kedungwinangun 33 05 05 024

6

Buluspesantren

33 05 06

6 1 Ayamputih 33 05 06 001

6 2 Setrojenar 33 05 06 002

6 3 Brecong 33 05 06 003

6 4 Banjurpasar 33 05 06 004

6 5 Indrosari 33 05 06 005

6 6 Buluspesantren 33 05 06 006

6 7 Banjurmukadan 33 05 06 007



NO N A M A


6 8 Waluyo 33 05 06 008

6 9 Bocor 33 05 06 009

6 10 Maduretno 33 05 06 010

6 11 Ambalkumolo 33 05 06 011

6 12 Rantewringin 33 05 06 012

6 13 Tambakrejo 33 05 06 013

6 14 Sangubanyu 33 05 06 014

6 15 Arjowinangun 33 05 06 015

6 16 Ampih 33 05 06 016

6 17 Jogopaten 33 05 06 017

6 18 Kloposawit 33 05 06 018

6 19 Sidomoro 33 05 06 019

6 20 Tanjungrejo 33 05 06 020

6 21 Tanjungsari 33 05 06 021

7 Ambal

33 05 07

7 1 Entak 33 05 07 001

7 2 Plembukan Kembaran

33 05 07 002

7 3 Kenoyojayan 33 05 07 003

7 4 Ambalresmi 33 05 07 004

7 5 Kaibonpetangkuran 33 05 07 005

7 6 Kaibon 33 05 07 006

7 7 Sumberjati 33 05 07 007

7 8 Blengor Wetan 33 05 07 008

7 9 Blengor Kulon 33 05 07 009

7 10 Bener Wetan 33 05 07 010

7 11 Bener Kulon 33 05 07 011

7 12 Ambal Kliwonan 33 05 07 012

7 13 Pasarsenen 33 05 07 013

7 14 Pucangan 33 05 07 014

7 15 Ambalkebrek 33 05 07 015

7 16 Gedonglegi 33 05 07 016

7 17 Banjarsari 33 05 07 017

7 18 Lajer 33 05 07 018

7 19 Singosari 33 05 07 019

7 20 Sidoluhur 33 05 07 020

7 21 Sinungrejo 33 05 07 021

7 22 Ambarwinangun 33 05 07 022

7 23 Peneket 33 05 07 023

7 24 Sidorejo 33 05 07 024

7 25 Sidomulyo 33 05 07 025

7 26 Sidomukti 33 05 07 026



NO N A M A


7 27 Prasutan 33 05 07 027

7 28 Kradenan 33 05 07 028

7 29 Pagedangan 33 05 07 029

7 30 Surobayan 33 05 07 030

7 31 Dukuhrejosari 33 05 07 031

7 32 Kembangsawit 33 05 07 032

8 Mirit 33 05 08

8 1 Miritpetikusan 33 05 08 001

8 2 Tlogodepok 33 05 08 002

8 3 Mirit 33 05 08 003

8 4 Tlogopragoto 33 05 08 004

8 5 Lembupurwo 33 05 08 005

8 6 Wiromartan 33 05 08 006

8 7 Rowo 33 05 08 007

8 8 Singoyudan 33 05 08 008

8 9 Wergonayan 33 05 08 009

8 10 Selotumpeng 33 05 08 010

8 11 Sitibentar 33 05 08 011

8 12 Karanggede 33 05 08 012

8 13 Kertodeso 33 05 08 013

8 14 Patukrejomulyo 33 05 08 014

8 15 Patukgawemulyo 33 05 08 015

8 16 Mangunranan 33 05 08 016

8 17 Pekutan 33 05 08 017

8 18 Wirogaten 33 05 08 018

8 19 Winong 33 05 08 019

8 20 Ngabean 33 05 08 020

8 21 Sarwogading 33 05 08 021

8 22 Krubungan 33 05 08 022

9 Prembun 33 05 09

9 1 Tersobo 33 05 09 001

9 2 Prembun 33 05 09 002

9 3 Kabekelan 33 05 09 003

9 4 Tunggalroso 33 05 09 004

9 5 Kedungwaru 33 05 09 005

9 6 Bagung 33 05 09 006

9 7 Sidogede 33 05 09 007

9 8 Sembirkadipaten 33 05 09 008

9 9 Kedungbulus 33 05 09 009

9 10 Mulyosri 33 05 09 010

9 11 Pesuningan 33 05 09 011

9 12 Pecarikan 33 05 09 012



NO N A M A


9 13 Kabuaran 33 05 09 013

10 Kutowinangun 33 05 10

10 1 Pakunden 33 05 10 001

10 2 Tanjungmeru 33 05 10 002

10 3 Kuwarisan 33 05 10 003

10 4 Kutowinangun 33 05 10 004

10 5 Lundong 33 05 10 005

10 6 Mekarsari 33 05 10 006

10 7 Babadsari 33 05 10 007

10 8 Ungaran 33 05 10 008

10 9 Mrinen 33 05 10 009

10 10 Pejagatan 33 05 10 010

10 11 Triwarno 33 05 10 011

10 12 Korowelang 33 05 10 012

10 13 Jlegiwinangun 33 05 10 013

10 14 Lumbu 33 05 10 014

10 15 Tanjungsari 33 05 10 015

10 16 Kaliputih 33 05 10 016

10 17 Tanjungseto 33 05 10 017

10 18 Pesalakan 33 05 10 018

10 19 Karangsari 33 05 10 019

11 Alian 33 05 11

11 1 Bojongsari 33 05 11 001

11 2 Surotrunan 33 05 11 002

11 3 Kambangsari 33 05 11 003

11 4 Jatimulyo 33 05 11 004

11 5 Tanuharjo 33 05 11 005

11 6 Karangtanjung 33 05 11 006

11 7 Kemangguhan 33 05 11 007

11 8 Kalijaya 33 05 11 008

11 9 Karangkembang 33 05 11 009

11 10 Seliling 33 05 11 010

11 11 Tlogowulung 33 05 11 011

11 12 Kaliputih 33 05 11 012

11 13 Wonokromo 33 05 11 013

11 14 Sawangan 33 05 11 014

11 15 Kalirancang 33 05 11 015

11 16 Krakal 33 05 11 016

12 Kebumen 33 05 12

12 1 Muktisari 33 05 12 001

12 2 Muktirejo 33 05 12 002



NO N A M A


12 3 Depokrejo 33 05 12 003

12 4 Mengkowo 33 05 12 004

12 5 Gesikan 33 05 12 005

12 6 Kalibogor 33 05 12 006

12 7 Argopeni 33 05 12 007

12 8 Jatisari 33 05 12 008

12 9 Kalirejo 33 05 12 009

12 10 Selang 33 05 12 010

12 11 Adikarso 33 05 12 011

12 12 Tamanwinangun 33 05 12 012

12 13 Panjer 33 05 12 013

12 14 Kembaran 33 05 12 014

12 15 Sumberadi 33 05 12 015

12 16 Wonosari 33 05 12 016

12 17 Roworejo 33 05 12 017

12 18 Tanahsari 33 05 12 018

12 19 Bandung 33 05 12 019

12 20 Candimulyo 33 05 12 020

12 21 Kalijirek 33 05 12 021

12 22 Candiwulan 33 05 12 022

12 23 Kawedusan 33 05 12 023

12 24 Kebumen 33 05 12 024

12 25 Kutosari 33 05 12 025

12 26 Bumirejo 33 05 12 026

12 27 Gemeksekti 33 05 12 027

12 28 Karangsari 33 05 12 028

12 29 Jemur 33 05 12 029

13 Pejagoan 33 05 13

13 1 Logede 33 05 13 001

13 2 Kewayuhan 33 05 13 002

13 3 Kedawung 33 05 13 003

13 4 Pejagoan 33 05 13 004

13 5 Kebulusan 33 05 13 005

13 6 Aditirto 33 05 13 006

13 7 Karangpoh 33 05 13 007

13 8 Jemur 33 05 13 008

13 9 Prigi 33 05 13 009

13 10 Kebagoran 33 05 13 010

13 11 Pengaringan 33 05 13 011

13 12 Peniron 33 05 13 012

13 13 Watulawang 33 05 13 013

14 Sruweng 33 05 14



NO N A M A


14 1 Menganti 33 05 14 001

14 2 Trikarso 33 05 14 002

14 3 Sidoarjo 33 05 14 003

14 4 Giwangretno 33 05 14 004

14 5 Jabres 33 05 14 005

14 6 Sruweng 33 05 14 006

14 7 Karanggedang 33 05 14 007

14 8 Purwodeso 33 05 14 008

14 9 Klepusanggar 33 05 14 009

14 10 Tanggeran 33 05 14 010

14 11 Karangsari 33 05 14 011

14 12 Karangpule 33 05 14 012

14 13 Pakuran 33 05 14 013

14 14 Pengempon 33 05 14 014

14 15 Kejawang 33 05 14 015

14 16 Karangjambu 33 05 14 016

14 17 Sidoagung 33 05 14 017

14 18 Penusupan 33 05 14 018

14 19 Donosari 33 05 14 019

14 20 Pandansari 33 05 14 020

14 21 Condongcampur 33 05 14 021

15 Adimulyo 33 05 15

15 1 Sugihwaras 33 05 15 001

15 2 Tambakharjo 33 05 15 002

15 3 Tepakyang 33 05 15 003

15 4 Sidomulyo 33 05 15 004

15 5 Wajasari 33 05 15 005

15 6 Candiwulan 33 05 15 006

15 7 Adikarto 33 05 15 007

15 8 Adimulyo 33 05 15 008

15 9 Temanggal 33 05 15 009

15 10 Joho 33 05 15 010

15 11 Adiluhur 33 05 15 011

15 12 Tegalsari 33 05 15 012

15 13 Sekarteja 33 05 15 013

15 14 Kemujan 33 05 15 014

15 15 Mangunharjo 33 05 15 015

15 16 Banyuroto 33 05 15 016

15 17 Meles 33 05 15 017

15 18 Caruban 33 05 15 018

15 19 Bonjok 33 05 15 019

15 20 Arjomulyo 33 05 15 020



NO N A M A


15 21 Arjosari 33 05 15 021

15 22 Pekuwon 33 05 15 022

15 23 Sidomukti 33 05 15 023

16 Kuwarasan

33 05 16

16 1 Kamulyan 33 05 16 001

16 2 Sidomukti 33 05 16 002

16 3 Tambaksari 33 05 16 003

16 4 Kalipurwo 33 05 16 004

16 5 Purwodadi 33 05 16 005

16 6 Pondokgebangsari 33 05 16 006

16 7 Kuwarasan 33 05 16 007

16 8 Harjodowo 33 05 16 008

16 9 Lemahduwur 33 05 16 009

16 10 Madureso 33 05 16 010

16 11 Mangli 33 05 16 011

16 12 Gandusari 33 05 16 012

16 13 Ori 33 05 16 013

16 14 Serut 33 05 16 014

16 15 Banjarejo 33 05 16 015

16 16 Gumawang 33 05 16 016

16 17 Wonoyoso 33 05 16 017

16 18 Gunungmujil 33 05 16 018

16 19 Kuwaru 33 05 16 019

16 20 Bendungan 33 05 16 020

16 21 Jati Mulyo 33 05 16 021

16 22 Sawangan 33 05 16 022

17 Rowokele

33 05 17

17 1 Redisari 33 05 17 001

17 2 Kalisari 33 05 17 002

17 3 Pringtutul 33 05 17 003

17 4 Rowokele 33 05 17 004

17 5 Bumiagung 33 05 17 005

17 6 Jatiluhur 33 05 17 006

17 7 Kretek 33 05 17 007

17 8 Sukomulyo 33 05 17 008

17 9 Giyanti 33 05 17 009

17 10 Wonoharjo 33 05 17 010

17 11 Wagirpandan 33 05 17 011

18 Sempor

33 05 18

18 1 Sidoharum 33 05 18 001

18 2 Selokerto 33 05 18 002



NO N A M A


18 3 Kalibeji 33 05 18 003

18 4 Jatinegoro 33 05 18 004

18 5 Bejiruyung 33 05 18 005

18 6 Pekuncen 33 05 18 006

18 7 Kedungjati 33 05 18 007

18 8 Semali 33 05 18 008

18 9 Bonosari 33 05 18 009

18 10 Sempor 33 05 18 010

18 11 Tunjungseto 33 05 18 011

18 12 Sampang 33 05 18 012

18 13 Donorejo 33 05 18 013

18 14 Kedungwringin 33 05 18 014

18 15 Kenteng 33 05 18 015

18 16 Somagede 33 05 18 016

19 Gombong

33 05 19

19 1 Kalitengah 33 05 19 001

19 2 Kemukus 33 05 19 002

19 3 Banjarsari 33 05 19 003

19 4 Panjangsari 33 05 19 004

19 5 Patemon 33 05 19 005

19 6 Kedungpuji 33 05 19 006

19 7 Wero 33 05 19 007

19 8 Gombong 33 05 19 008

19 9 Wonokriyo 33 05 19 009

19 10 Semondo 33 05 19 010

19 11 Semanding 33 05 19 011

19 12 Sidayu 33 05 19 012

19 13 Wonosigro 33 05 19 013

19 14 Klopogodo 33 05 19 014

20 Karanganyar 33 05 20

20 1 Sidomulyo 33 05 20 001

20 2 Panjatan 33 05 20 002

20 3 Karanganyar 33 05 20 003

20 4 Jatiluhur 33 05 20 004

20 5 Candi 33 05 20 005

20 6 Giripurno 33 05 20 006

20 7 Plarangan 33 05 20 007

20 8 Karangkemiri 33 05 20 008

20 9 Wonorejo 33 05 20 009

20 10 Grenggeng 33 05 20 010

20 11 Pohkumbang 33 05 20 011



NO N A M A


21 Karanggayam 33 05 21

21 1 Karanggayam 33 05 21 001

21 2 Kajoran 33 05 21 002

21 3 Karangtengah 33 05 21 003

21 4 Karangmojo 33 05 21 004

21 5 Penimbun 33 05 21 005

21 6 Kalirejo 33 05 21 006

21 7 Pagebangan 33 05 21 007

21 8 Clapar 33 05 21 008

21 9 Logandu 33 05 21 009

21 10 Kebakalan 33 05 21 010

21 11 Karangrejo 33 05 21 011

21 12 Wonotirto 33 05 21 012

21 13 Kalibening 33 05 21 013

21 14 Gunungsari 33 05 21 014

21 15 Ginandong 33 05 21 015

21 16 Binangun 33 05 21 016

21 17 Glontor 33 05 21 017

21 18 Selogiri 33 05 21 018

21 19 Giritirto 33 05 21 019

22 Sadang 33 05 22

22 1 Pucangan 33 05 22 001

22 2 Seboro 33 05 22 002

22 3 Wonosari 33 05 22 003

22 4 Sadangkulon 33 05 22 004

22 5 Cangkring 33 05 22 005

22 6 Sadangwetan 33 05 22 006

22 7 Kedunggong 33 05 22 007

23 Bonorowo 33 05 23

23 1 Patukrejo 33 05 23 001

23 2 Ngasinan 33 05 23 002

23 3 Pujodadi 33 05 23 003

23 4 Balorejo 33 05 23 004

23 5 Rowosari 33 05 23 005

23 6 Tlogorejo 33 05 23 006

23 7 Bonorowo 33 05 23 007

23 8 Sirnoboyo 33 05 23 008

23 9 Bonjok Kidul 33 05 23 009

23 10 Bonjok Lor 33 05 23 010

23 11 Mrentul 33 05 23 011

24 Padureso 33 05 24



NO N A M A


24 1 Pejengkolan 33 05 24 001

24 2 Belingasal 33 05 24 002

24 3 Merden 33 05 24 003

24 4 Kalijering 33 05 24 004

24 5 Kaligubug 33 05 24 005

24 6 Sidototo 33 05 24 006

24 7 Rahayu 33 05 24 007

24 8 Sendangdalem 33 05 24 008

24 9 Padureso 33 05 24 009

25 Poncowarno 33 05 25

25 1 Jatipurus 33 05 25 001

25 2 Lerepkebumen 33 05 25 002

25 3 Blater 33 05 25 003

25 4 Poncowarno 33 05 25 004

25 5 Tegalrejo 33 05 25 005

25 6 Jembangan 33 05 25 006

25 7 Kedungdowo 33 05 25 007

25 8 Karangtengah 33 05 25 008

25 9 Tirtomoyo 33 05 25 009

25 10 Soka 33 05 25 010

25 11 Kebapangan 33 05 25 011

26 Karangsambung 33 05 26

26 1 Widoro 33 05 26 001

26 2 Seling 33 05 26 002

26 3 Pencil 33 05 26 003

26 4 Kedungwaru 33 05 26 004

26 5 Kaligending 33 05 26 005

26 6 Plumbon 33 05 26 006

26 7 Pujotirto 33 05 26 007

26 8 Wadasmalang 33 05 26 008

26 9 Tlempok 33 05 26 009

26 10 Kalisana 33 05 26 010

26 11 Langse 33 05 26 011

26 12 Banioro 33 05 26 012

26 13 Karangsambung 33 05 26 013

26 14 Totogan 33 05 26 014

panduan pendataan kemiskinan partisipatif

Government & Nonprofit