bismillahirrohmanirrohim assalammualaikum wr. wb

Kata Pengantar

LAKIPKota Cimahi Tahun 2014 i

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim Assalammualaikum Wr. Wb

Bermunajat Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat, Karunia,

Hidayah dan Inayah –Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kota Cimahi Tahun 2014, telah selesai disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban

yang dikomunikasikan berjenjang di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

Shalawat serta salam, semoga tetap terlimpah curah kepada Rosululloh

Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat dan pengikutnya, serta Insya

Allah termasuk kita umatnya hingga akhir zaman.

Sebagaimana kita maklumi bersama, bahwa reformasi birokrasi tidak hanya

sekedar mengimplementasikan konsepsi dan landasan yuridis formal yang bersifat

normatif, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana melakukan konsolidasi hati

dan nurani melalui perubahan sikap mental serta pikir seluruh komponen aparatur

pemerintahan.

Guna melaksanakan amanat reformasi birokrasi, Pemerintah Kota Cimahi

berupaya melaksanakan tugas kepemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil

guna dan bertanggungjawab, dengan memberikan informasi keberhasilan misi,

tujuan dan sasaran yang disajikan dalam pelaporan kinerja akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah Tahun 2014.

Sebagai pedoman kinerja pemerintahan, maka untuk mengetahui sampai

sejauhmana kemampuan lembaga dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi,

akan dipaparkan berbagai indikator kinerja yang ditetapkan sebagai “rangka

bangunan” rencana pembangunan jangka menengah tahun 2012 – 2017, untuk

kemudian diterjemahkan dalam dokumen rencana kinerja tahun 2014 yang

disepakati dalam sebuah perjanjian kinerja antara bawahan dengan pimpinan

daerah.

Memasuki tahun kedua, periode masa bhakti 2012 – 2017, pelaporan

akuntabilitas yang dilakukan secara periodik ini, diharapkan dapat memberikan

gambaran adanya kesinambungan upaya pembangunan tahun kedua yang

merupakan tahap penataan, dengan fokus pada upaya untuk melanjutkan

Kata Pengantar

LAKIP Kota Cimahi Tahun 2014 ii

keberhasilan pembangunan yang telah dicapai selama ini, serta meningkatkan

upaya penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak dan belum

terselesaikan. Hal tersebut diperkuat pula dengan membuat kebijakan

pembangunan yang difokuskan pada penataan berbagai sistem, sarana, potensi dan

sumberdaya lokal, dan piranti pendukung yang kondusif bagi peningkatan kualitas

ekonomi dan daya saing kota, serta kemajuan pembangunan kota yang berkeadilan,

unggul, dan kreatif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah

Kota Cimahi telah menghimpun, menyusun dan menganalisa capaian kinerja

indicator sasaran strategis diakhir Tahun 2014, dengan memperhitungkan potensi,

peluang, dan kendala yang ada, termasuk juga penjabaran/implementasi dari

pernyataan misi dan tujuan, serta hal – hal yang telah dicapai atau dihasilkan

secara kuantitatif dan kualitatif, sehingga dapat terukur capaian keberhasilan di

tahun 2014 ini.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa laporan akuntabilitas kinerja ini belum

memberikan gambaran keberhasilan program secara menyeluruh disemua bidang,

namun hanya pada bidang yang menjadi skala prioritas. Harapan masyarakat yang

begitu tinggi, tentunya sangat manusiawi, apabila belum dapat diimbangi dengan

kemampuan yang ada pada Pemerintah Kota Cimahi. Namun demikian, intisari dari

laporan kinerja ini mutlak menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi setiap

satuan kerja perangkat daerah, para pihak yang membutuhkan dan sebagai bahan

penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program

serta untuk mewujudkan upaya penyempurnaan berbagai kebijakan yang

diperlukan dimasa mendatang;

Kepada berbagai pihak yang telah membantu tersusunnya laporan

akuntabilitas kinerja Tahun 2014 ini dengan sungguh – sungguh, sesuai tugas dan

fungsinya dibidang program dan pelaporan pada setiap SKPD, Kami ucapkan terima

kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya.

Kata Pengantar

LAKIP Kota Cimahi Tahun 2014 iii

Mudah – mudahan dengan integritas yang kita miliki, kondite atas profesi

yang diemban dalam menjaga eksistensi akuntabilitas lembaga Pemerintahan di

Kota Cimahi ini akan tetap menjadi elemen positif yang menguatkan ruh reformasi

birokrasi untuk mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Cimahi yang

lebih baik lagi.

Semoga Allah senantiasa memberikan Hidayah dan Inayah - NYA bagi kita

semua, agar kita tetap memiliki kekuatan, kemudahan dan keselamatan dalam

menjalankan tugas dengan baik dan profesional.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Cimahi, Maret 2015

WALIKOTA CIMAHI

Hj. ATTY SUHARTI, SE

Executive Summary

iv

Executive Summary / Ikhtisar Eksekutif

Guna mewujudkan sistem penganggaran berbasis kinerja secara terpadu

dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah, telah mengisyaratkan kewajiban setiap instansi pemerintah

baik pusat maupun daerah untuk tidak hanya melaporkan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan, namun juga menyajikan

laporan kinerja secara terpadu.

Seiring perkembangan dinamika kebutuhan penerapan pelayanan pada

masyarakat saat ini, penetapan program dan kegiatan pembangunan pun telah

diimbangi pula dengan perubahan peraturan perundang – undangan yang mengatur

tentang pelaporan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintahan, sebagai upaya

menjaga keseimbangan, integrasi dan sinkronisasi antara rencana pelaksanaan

program pembangunan, proses pelaksanaan kerja sampai dengan

pertanggungjawaban pelaksanaan program.

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, metode pelaksanaan

pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab, memberikan jaminan atas efektifitas pelaporan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah sebagai sumber informasi untuk mengetahui

kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, serta cakupan

indikator, metode, mekanisme dan tatacara pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Hal itu diperkuat dengan kewajiban kelengkapan dokumen penetapan kinerja pada

awal periode sebagai tolak ukur pelaporan akuntabilitas kinerja di akhir periode.

Sebagai bentuk janji atau komitmen pejabat untuk menghasilkan kinerja atau

hasil yang terukur dalam satu periode, dokumen Penetapan Kinerja memuat

berbagai indikator kinerja sebagai representasi visi dan misi kota. Dalam satu

organisasi perangkat daerah, terdapat puluhan indikator kinerja atau ukuran yang

dapat dilaporkan dan dipergunakan sebagai gambaran capaian kinerja, namun

demikian adalah suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh indikator tersebut

dilaporkan sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan kinerjanya.

Indikator pembangunan Kota Cimahi ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017,

disamping itu berfungsi sebagai parameter untuk menjaga kesinambungan

Executive Summary

v

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah mengacu pada visi

dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Cimahi Tahun 2005 – 2025.

Visi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi adalah Cimahi Kota

“Cerdas”, yang merupakan kependekan dari Creative, Egalitarian, Religious,

Developable, Accretive dan Sustainable, atau bermakna mewujudkan kota yang

mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul serta dapat mengambil

kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas

dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung

masyarakat yang religius akan berdaya saing untuk dapat membangun kota yang

terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan

yang lebih baik.

Misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi selama lima tahun ke depan,

ditetapkan sebanyak 6 (enam) misi, yang kemudian dijabarkan kedalam tujuan,

sasaran serta indikator kinerja, dengan akumulasi capaian sebagai berikut :

Misi Pertama memiliki satu tujuan dan 8 sasaran yang memiliki 24 indikator

sasaran, dengan capaian kinerja indikator sebesar 79% dan rata – rata capaian

keuangan sebesar 80,98%.

Misi Kedua memiliki satu tujuan dan 8 sasaran yang memiliki 73 indikator sasaran,

dengan capaian kinerja indikator sebesar 84% dan rata – rata capaian keuangan

sebesar 79,62%.

Misi Ketiga mempunyai satu tujuan dan dua sasaran yang memiliki 11 indikator

sasaran, dengan capaian kinerja indikator sebesar 90,9% dan rata – rata capaian


Misi Keempat mempunyai satu tujuan dan tiga sasaran yang memiliki 5 indikator

kinerja, dengan capaian kinerja indikator sebesar 100% dan rata – rata capaian


Misi Kelima mempunyai satu tujuan dan tiga sasaran serta enam indikator kinerja,

dengan capaian kinerja indikator sebesar 100% dan rata – rata capaian keuangan

sebesar 88,50%.

Misi Keenam memiliki empat tujuan dan tujuh sasaran yang memiliki 33 indikator

kinerja, dengan capaian kinerja indikator sebesar 78,79% dan rata – rata capaian

keuangan sebesar 82,93%

Keberhasilan ataupun kegagalan yang dicapai dari ukuran capaian kinerja

tersebut, menjadi tolak ukur yang komprehensif untuk mendapatkan capaian

kinerja pada tahun – tahun berikutnya.

Daftar Isi

LAKIP Kota Cimahi Tahun 2014 vi

D A F T A R I S I

Kata Pengantar i

Executive Summary / Ikhtisar Eksekutif iv

Daftar Isi vi

Daftar Tabel viii

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Bidang Kewenangan 3

1.3. Aspek Strategis Kota Cimahi 4

1.4. Organisasi 17

Bab II Perencanaan Kinerja

2.1. Rencana Strategis 21

2.2. Visi Dan Misi Pemerintah Kota Cimahi 22

2.3. Arah Kebijakan Umum dan Strategi 23

2.4. Tujuan Dan Sasaran 34

2.5. Prioritas Program Pembangunan 37

2.6. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja 38

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1. Akuntabilitas Kinerja 48

3.2. Pengukuran Kinerja 49

3.3. Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja 57

3.4. Akuntabilitas Keuangan 166

3.5. Prestasi dan Penghargaan 183

Bab IV Penutup

Penutup 185

Daftar Tabel

Lakip Kota Cimahi Tahun 2014 vii

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2013

Tabel 3.2 Perkembangan Inflasi Bulanan (mtm) Tujuh

Kabupaten/Kota Jawa Barat Tabel 3.3 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga

Berlaku Kota Cimahi Tahun 2010 – 2012 Tabel 3.4 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga

Konstan Kota Cimahi Tahun 2010 – 2012

Tabel 3.5 Pertumbuhan PDRB Kota Cimahi Tahun 2010 – 2012 Adh

Berlaku (Hb) danAdh Konstan (Hk) Tabel 3.6 Ketercapaian Indikator Sasaran terhadap Target Tahun

2014 Tabel 3.7 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Terpenuhinya kebutuhan

pangan masyarakat dan berkembangnya sektor pertanian mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasiskan klaster industri di Kota Cimahi

Tabel 3.7a Kenaikan dan Penurunan Pencapaian Sasaran 1 Tabel 3.7b Perbandingan Rencana RPJMD dengan Realisasi

Akumulasi Pencapaian Sasaran 1 Tabel 3.8 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya daya saing

daerah, kohesi sosial dan berkembangnya ekosistem inovasi daerah yang mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga


Akumulasi Pencapaian Sasaran 2 Tabel 3.9 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 Berkembangnya usaha

yang inovatif (khususnya UKM) berbasis industri kreatif,

komunitas dan industri rumah tangga Tabel 3.9a Kenaikan dan Penurunan Pencapaian Sasaran 3 Tabel 3.9b Perbandingan Rencana RPJMD dengan Realisasi

Akumulasi Pencapaian Sasaran 3 Tabel 3.10 Evaluasi Pencapaian Sasaran 4 Berkembangnya sektor

pariwisata Tabel 3.10a Kenaikan dan Penurunan Pencapaian Sasaran 4

Tabel 3.10b Perbandingan Rencana RPJMD dengan Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran 4

Tabel 3.11 Evaluasi Pencapaian Sasaran 5 Terbangunnya kapasitas

SDM dan kelembagaan pada koperasi serta pelaku usaha berbasis komunitas dan industri rumah tangga

…………………………52

…………………………54

…………………………55

…………………………56

…………………………56

…………………………58

…………………………60

…………………………63

…………………………63

…………………………64

…………………………65

…………………………66

…………………………69

…………………………71

…………………………71

…………………………71

…………………………73

…………………………73

…………………………74

Daftar Tabel

Lakip Kota Cimahi Tahun 2014 viii


Akumulasi Pencapaian Sasaran 5 Tabel 3.12 Evaluasi Pencapaian Sasaran 6 Pengembangan sektor

perdagangan di Kota Cimahi Tabel 3.12a Kenaikan dan Penurunan Pencapaian Sasaran 6 Tabel 3.12b Perbandingan Rencana RPJMD dengan Realisasi

Akumulasi Pencapaian Sasaran 6 Tabel 3.13 Evaluasi Pencapaian Sasaran 7 Meningkatkan kesempatan

berusaha dan bekerja bagi pencari kerja


Akumulasi Pencapaian Sasaran 7 Tabel 3.14 Evaluasi Pencapaian Sasaran 8 Meningkatkan

perlindungan, kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan pengawasan terhadap hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja


Akumulasi Pencapaian Sasaran 8 Tabel 3.15 Evaluasi Pencapaian Sasaran 9 Meningkatnya kualitas

pendidikan yang merata dan memiliki daya saing Tabel 3.15a Kenaikan dan Penurunan Pencapaian Sasaran 9 Tabel 3.15b Perbandingan Rencana RPJMD dengan Realisasi

Akumulasi Pencapaian Sasaran 9 Tabel 3.16 Evaluasi Pencapaian Sasaran 10 Meningkatnya Derajat

kesehatan bagi semua lapisan masyarakat Tabel 3.16a Kenaikan dan Penurunan Pencapaian Sasaran 10

Tabel 3.16b Perbandingan Rencana RPJMD dengan Realisasi

Akumulasi Pencapaian Sasaran 10

Tabel 3.17 Evaluasi Pencapaian Sasaran 11 Meningkatnya kualitas

pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil Tabel 3.17a Kenaikan dan Penurunan Pencapaian Sasaran 11 Tabel 3.17b Perbandingan Rencana RPJMD dengan Realisasi

Akumulasi Pencapaian Sasaran 11 Tabel 3.17c Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target SPM Tabel 3.18 Evaluasi Pencapaian Sasaran 12 Meningkatnya kesetaraan

gender dan perlindungan anak Tabel 3.18a Kenaikan dan Penurunan Pencapaian Sasaran 12 Tabel 3.18b Perbandingan Rencana RPJMD dengan Realisasi


…………………………75

…………………………75

…………………………75

…………………………77

…………………………77

…………………………78

…………………………80

…………………………80

…………………………81

…………………………83

…………………………83

…………………………84

…………………………87

…………………………89

…………………………96

…………………………98

…………………………99

…………………………106

…………………………107

…………………………107

…………………………107

…………………………110

…………………………111

…………………………111

Daftar Tabel

Lakip Kota Cimahi Tahun 2014 ix

Tabel 3.19 SPM Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Tabel 3.20 Evaluasi Pencapaian Sasaran 13 Meningkatnya kualitas

keluarga sejahtera Tabel 3.20a Kenaikan dan Penurunan Pencapaian Sasaran 13 Tabel 3.20b Perbandingan Rencana RPJMD dengan Realisasi

Akumulasi Pencapaian Sasaran 13 Tabel 3.21 Evaluasi Pencapaian Sasaran 14 Meningkatnya peran

pemuda dalam pembangunan Tabel 3.21a Kenaikan dan Penurunan Pencapaian Sasaran 14


Tabel 3.22 Evaluasi Pencapaian Sasaran 15 Meningkatnya

sumberdaya olahraga Tabel 3.22a Kenaikan dan Penurunan Pencapaian Sasaran 15 Tabel 3.22b Perbandingan Rencana RPJMD dengan Realisasi

Akumulasi Pencapaian Sasaran 15 Tabel 3.23 Evaluasi Pencapaian Sasaran 16 Meningkatnya

perlindungan masyarakat Tabel 3.23a Kenaikan dan Penurunan Pencapaian Sasaran 16 Tabel 3.23b Perbandingan Rencana RPJMD dengan Realisasi

Akumulasi Pencapaian Sasaran 16 Tabel 3.24 Evaluasi Pencapaian Sasaran 17 Berkembangnya

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan Pemerintahan



Tabel 3.25 Evaluasi Pencapaian Sasaran 18 Meningkatnya pelayanan

administrasi Pemerintahan kepada semua masyarakat


Akumulasi Pencapaian Sasaran 18 Tabel 3.26 Evaluasi Pencapaian Sasaran 19 Meningkatnya partisipasi

warga kota dalam pembangunan Tabel 3.26a Kenaikan dan Penurunan Pencapaian Sasaran 19 Tabel 3.26b Perbandingan Rencana RPJMD dengan Realisasi

Akumulasi Pencapaian Sasaran 19 Tabel 3.27 Evaluasi Pencapaian Sasaran 20 Meningkatnya kualitas

perencanaan pembangunan yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi

Tabel 3.27a Kenaikan dan Penurunan Pencapaian Sasaran 20

…………………………112

…………………………113

…………………………114

…………………………114

…………………………115

…………………………116

…………………………116

…………………………117

…………………………118

…………………………119

…………………………120

…………………………121

…………………………121

…………………………123

…………………………123

…………………………124

…………………………125

…………………………127

…………………………128

…………………………130

…………………………131

…………………………131

…………………………132

…………………………133

Daftar Tabel

Lakip Kota Cimahi Tahun 2014 x

Tabel 3.27b Perbandingan Rencana RPJMD dengan Realisasi

Akumulasi Pencapaian Sasaran 20 Tabel 3.28 Evaluasi Pencapaian Sasaran 21 Meningkatkan peran

pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan politis dan demokratis


Akumulasi Pencapaian Sasaran 21 Tabel 3.29 Evaluasi Pencapaian Sasaran 22 Terwujudnya kehidupan

sosial kemasyarakatan yang toleran dan kondusif


Akumulasi Pencapaian Sasaran 22 Tabel 3.30 Evaluasi Pencapaian Sasaran 23 Berkembangnya Budaya

Masyarakat Kota Cimahi Tabel 3.30a Kenaikan dan Penurunan Pencapaian Sasaran 23 Tabel 3.30b Perbandingan Rencana RPJMD dengan Realisasi

Akumulasi Pencapaian Sasaran 23 Tabel 3.31 Evaluasi Pencapaian Sasaran 24 Meningkatnya disiplin

dan toleransi masyarakat Kota Cimahi Tabel 3.32 Jumlah Anggota Linmas Tahun 2014 Tabel 3.32a Kenaikan dan Penurunan Pencapaian Sasaran 24 Tabel 3.32b Perbandingan Rencana RPJMD dengan Realisasi

Akumulasi Pencapaian Sasaran 24 Tabel 3.33 Evaluasi Pencapaian Sasaran 25 Mengembangkan

infrastruktur transportasi disertai dengan manajemen yang handal dan terintegrasi



infrastruktur air bersih dan sanitasi dasar Tabel 3.34a Kenaikan dan Penurunan Pencapaian Sasaran 26 Tabel 3.34b Perbandingan Rencana RPJMD dengan Realisasi

Akumulasi Pencapaian Sasaran 26 Tabel 3.35 Evaluasi Pencapaian Sasaran 27 Meningkatkan kualitas

pelayanan angkutan umum penumpang Tabel 3.35a Kenaikan dan Penurunan Pencapaian Sasaran 27 Tabel 3.35b Perbandingan Rencana RPJMD dengan Realisasi

Akumulasi Pencapaian Sasaran 27 Tabel 3.36 Evaluasi Pencapaian Sasaran 28 Mewujudkan kualitas

…………………………133

…………………………134

…………………………134

…………………………135

…………………………136

…………………………137

…………………………137

…………………………137

…………………………138

…………………………138

…………………………140

…………………………141

…………………………142

…………………………142

…………………………143

…………………………145

…………………………145

…………………………147

…………………………148

…………………………149

…………………………153

…………………………153

…………………………154

…………………………156

Daftar Tabel

Lakip Kota Cimahi Tahun 2014 xi

lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan Tabel 3.36a Kenaikan dan Penurunan Pencapaian Sasaran 28 Tabel 3.36b Perbandingan Rencana RPJMD dengan Realisasi


perumahan dan permukiman layak yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar umum



Tabel 3.38 Evaluasi Pencapaian Sasaran 30 Merwujudkan penataan ruang kota yang berkelanjutan


Akumulasi Pencapaian Sasaran 30 Tabel 3.39 Evaluasi Pencapaian Sasaran 31 Meningkatkan kinerja

pengelolaan bangunan gedung/ rumah Negara Tabel 3.39a Kenaikan dan Penurunan Pencapaian Sasaran 31 Tabel 3.39b Perbandingan Rencana RPJMD dengan Realisasi

Akumulasi Pencapaian Sasaran 31 Tabel 3.40 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014 Tabel 3.41 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pembangunan Daerah

Kota Cimahi Tahun 2010 – 2014 Tabel 3.42 Rekapitulasi Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2010 –

2014 Tabel 3.43 Rekapitulasi Realisasi Lain – lain Pendapatan Daerah Yang

Sah Tahun 2010 – 2014

Tabel 3.44 Realisasi Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 – 2014 Tabel 3.45 Realisasi Anggaran Program SKPD Terhadap Pencapaian

Indikator Sasaran RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 Tabel 3.46 Rekapitulasi Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Cimahi

Tahun 2010 – 2014

Grafik Grafik 3.1 Inflasi Bulanan dan Tahunan 7 Kota di Jawa Barat pada

Triwulan III-2013 Grafik 3.2 Trend Disagresasi Inflasi Jawa Barat dan Kontribusi Inflasi

Triwulan II-2013 dan Triwulan III-2013 Grafik 3.3 Proporsi Ketenagakerjaan di Kota Cimahi Tahun 2014 Grafik 3.4 Perbandingan Capaian APM Kota Cimahi, Provinsi Jawa

…………………………157

…………………………157

…………………………159

…………………………160

…………………………160

…………………………163

…………………………163

…………………………164

…………………………165

…………………………166

…………………………166

…………………………170

…………………………170

…………………………171

…………………………172

…………………………175

…………………………176

…………………………182

…………………………54

…………………………54

…………………………79

…………………………92

Daftar Tabel

Lakip Kota Cimahi Tahun 2014 xii

Barat dan Nasional Tahun 2013 Grafik 3.5 Capaian Angka Partisipasi Kasar semua Jenjang

Pendidikan di Kota Cimahi Tahun 2013 – 2014 Grafik 3.6 Kasus Prevalensi Gizi Buruk di Kota Cimahi Tahun 2012 –

2014 Grafik 3.7 Perkembangan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2012 –

2014 Grafik 3.8 Jumlah Rumah Yang Mempergunakan Septictank

Individual dan Septictank Komunal di Kota Cimahi Grafik 3.9 Inventarisasi Embung di Kota Cimahi

Grafik 3.10 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi 2010 – 2014 Grafik 3.11 Perkembangan Dana Perimbangan dan APBD Kota Cimahi

Tahun 2010 – 2014

Gambar : 1. Proporsi Kepemilikan KTP atas jumlah penduduk yang wajib

memiliki KTP pada Tahun 2014

2. Proporsi pasangan yang mengikuti program KB atas pasangan usia subur di Kota Cimahi

3. Proporsi Dana Perimbangan Kota Cimahi Tahun 2014

4. Proporsinya Belanja Daerah Kota Cimahi

…………………………95

…………………………104

…………………………136

…………………………150

…………………………159

…………………………171

…………………………172

…………………………109

…………………………115

…………………………172

…………………………181

BAB I Pendahuluan

LAKIP Kota Cimahi Tahun 2014 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

terwujud apabila mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam

mencapai tujuan serta cita-cita yang diharapkan dengan menerapkan

penyelenggaraan good governance, tentunya dengan menggunakan suatu sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate.

Komitmen dan keterlibatan menjadi kebutuhan seluruh komponen pemangku

kepentingan agar “good governance” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan

baik, yaitu dari komponen pemerintah, private sector dan masyarakat.

Penerapan prinsip good governance merupakan prasyarat utama untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan

Negara, termasuk diantaranya pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang tepat, jelas, dan nyata sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial

pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan

pada tiap bagian.

Mengacu pada TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan

negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan negara yang bersih dan bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai ketentuan tersebut, setiap Pemerintah Daerah diminta untuk

menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber

BAB I Pendahuluan


daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi

Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga

berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya

good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai

media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan

peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi

masyarakat.

Bertitik tolak dari RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017, Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi dan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2014 berisi ikhtisar pencapaian

sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan

dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi

mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran

disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan

pembandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi yang menjadi laporan kemajuan

penyelenggaraan pemerintahan oleh Walikota kepada Presiden ini telah disusun dan

dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil pencapaian

sasaran pada Tahun 2014. Dalam lampiran VI Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan, bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan dari setiap Kabupaten/Kota disampaikan

kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri,

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Gubernur/Kepala Pemerintahan

Daerah Provinsi dan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP).

Pelaksanaan penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2014,

dilakukan dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang

melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu :

1. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

BAB I Pendahuluan


2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

1.2. Bidang Kewenangan

Kewenangan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Cimahi didasarkan pada

kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota

Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi,

yaitu meliputi :

a. Urusan Wajib :

1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;

2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;

3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

BAB I Pendahuluan


4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;

5. Penanganan bidang kesehatan;

6. Penyelenggaraan pendidikan;

7. Penanggulangan masalah sosial;

8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;

9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

10. Pengendalian lingkungan hidup;

11. Pelayanan pertanahan;

12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;

14. Pelayanan administrasi penanaman modal;

15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;

b. Urusan Pilihan :

1. Pertanian;

2. Pariwisata;

3. Kelauatan dan perikanan;

4. Perdagangan;

5. Perindustrian;

6. Ketransmigrasian.

1.3. Aspek Strategis Kota Cimahi

a. Kondisi Geografis dan Letak Wilayah

Secara geografis Kota Cimahi terletak antara 1070 30’ 30” - 1070 34’

30” BT dan 60 50’ 00” - 60 56’ 00” LS. Wilayah ini secara topografis

merupakan bagian dari kawasan Lembah Cekungan Bandung dengan

ketinggian tertinggi di wilayah utara ± 1.050 M dpl dan di bagian selatan ±

920 M dpl, sedangkan di bagian tengah tepatnya di wilayah sekitar stasiun

kereta api ± 737 M dpl. Kota Cimahi juga dilintasi oleh jalan nasional yang

berfungsi menghubungkan Kota Bandung dan Kota Jakarta, jalan tol

Cileunyi–Padalarang-Purwakarta, serta jalur kereta api Bandung – Jakarta.

Berdasarkan letak geografis tersebut, Kota Cimahi sangat strategis karena

terletak di jalur kegiatan ekonomi regional dan sebagai kota inti Bandung

Raya yang berdampingan dengan ibu kota Jawa Barat yang sangat dinamis.

Kota Cimahi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sentra kegiatan

pelayanan jasa yang berbasis pada sumber daya manusia.

BAB I Pendahuluan


Secara administrasi, luas wilayah Kota Cimahi adalah 40,2 km2 yang

terdiri dari 3 (tiga) kecamatan dan 15 kelurahan sebagaimana terlihat dalam

tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kota Cimahi

No Kecamatan Luas (Km2)

1 Kecamatan Cimahi Selatan 16,9

2 Kecamatan Cimahi Tengah 10

3 Kecamatan Cimahi Utara 13,3

Total 40,2

Sumber : Bapeda Kota Cimahi

Adapun batas-batas wilayah administrasi Kota Cimahi adalah sebagai

berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Parongpong, Cisarua dan Ngamprah –

Kabupaten Bandung Barat.

Sebelah Timur : Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo dan Andir –

Kota Bandung.

Sebelah Selatan : Kecamatan Margaasih – Kabupaten Bandung dan

Kecamatan Bandung Kulon – Kota Bandung.

Sebelah Barat : Kecamatan Padalarang dan Batujajar – Kabupaten

Bandung Barat

b. Kondisi Klimatologi

Kota Cimahi dan sekitarnya beriklim tropis, dicirikan dengan adanya

musim kemarau selama bulan Juni – September serta musim penghujan

berlangsung pada periode Oktober – Mei. Rata-rata curah hujan tahunan

pada setiap wilayah disekitar daerah studi bervariasi tergantung dari elevasi

permukaan tanah. Pada elevasi +700 -850 meter, curah hujan bervariasi

antara 1700- 3000 mm/tahun, sedangkan pada elevasi > 850 hingga puncak

pegunungan (+3000 m) curah hujan mencapai 3000-4000 mm/tahun.

Kelembaban udara relatif konstan dengan variasi kecil. Pada dataran

Bandung dan Cimahi kelembaban udara minimum sebesar 73% pada bulan

September, dan maksimum 83 % pada bulan April. Rata – rata temperature

udara berkisar 22,70 C -23.20 C. Temperatur udara cenderung turun

sejalan dengan kenaikan elevasi, besarnya penurunan temperatur sekitar

BAB I Pendahuluan


0.6 C setiap kenaikan elevasi 100 m. Evapotranspirasi bulanan berkisar 114

hingga 166 mm/bulan atau rata rata 1572 mm pertahun.

c. Kondisi Topografi dan Geohidrologi

Secara topografi Kota Cimahi terletak pada elevasi +600 m hingga

+1.000 m di atas permukaan laut.Secara rinci, luasan wilayah Kota Cimahi

per kecamatan berdasarkan kemiringan lereng dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

Tabel 1.2

Luasan Wilayah Kecamatan Berdasarkan Kemiringan Lereng

No Kecamatan Kemiringan Lereng (%) Total

(km2) 0-8 8-15 15-25 25-40 >40

1 Kecamatan Cimahi Selatan

14,58 0,63 0,81 0,67 0,20 16,9

2 Kecamatan Cimahi Tengah

9,85 0,06 0,049 0,03 0,002 10

3 Cimahi Utara 11,76 0,71 0,47 0,29 0,07 13,3

Total (km2) 36,20 1,40 1,33 0,99 0,28 40,2


Kondisi geohidrologi Kota Cimahi secara umum dibagi kedalam 2

(dua) jenis yaitu air permukaan dan air tanah. Kondisi air

permukaan/sungai yang melalui Kota Cimahi yaitu Sungai Cimahi, Sungai

Cisangkan, Sungai Cibaligo dan Sungai Cibeureum seperti diuraikan pada

Tabel 1.3. di bawah ini:

Tabel 1.3

Kondisi Sungai di Kota Cimahi

Nama Sungai Panjang (km) Lebar Kedalaman

(m)

Debit (m3/dtk)

Permukaan Dasar Maks Min

Sungai Cimahi 7 10 5 1,5-2,5 2 0,5

Sungai CIsangkan 4,5 7 3 1,5-2 1,5 0,3

Sungai Cibaligo 7 10 5 1-2 6 0,5

Sungai Cibeureum 2 5 3 1-2 4 0,3


Sungai Cimahi berhulu di puncak lereng barat Gunung Tangkuban

Perahu tepatnya Situ Lembang, melintasi Kelurahan Citeureup, Cibabat,

Baros, Utama dan Karang Mekar. Sungai Cisangkan melintasi Kelurahan

Citeureup, Padasuka, Baros, Leuwigajah/Utama. Sungai melintasi

BAB I Pendahuluan


Kelurahan Cibabat, Cibeureum, dan Melong. Sungai Cibeureum berasal dari

bagian barat Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung melintasi perbatasan

Kota Cimahi dan Kota Bandung. Sungai ini melintasi Kelurahan Cibeureum

dan Kelurahan Melong.

Menurut perhitungan Metode Storet terhadap data pematauan

kualitas air (2009) menunjukkan bahwa hampir seluruh anak sungai di Kota

Cimahi terindikasi sebagai sungai dengan kategori cemar berat. Hanya satu,

dari 10 lokasi titik pemantauan yang masuk ke dalam kategori cemar

sedang (Cimahi Hulu). Beberapa parameter yang melebihi baku mutu dari

kelas air berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang

pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dan Keputusan

Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2000 tentang Peruntukan Air dan

Baku Mutu Air pada Sungai Citarum dan anak-anak sungainya di Jawa

Barat adalah: Residu Terlarut, pH, BOD5, COD, DO, Total Fosfat sebagai P,

Crom (IV), H2S, Fecal dan Total Coliform.

Kota Cimahi terletak di sebelah selatan Sesar Lembang. Sesar

Lembang memiliki pergerakan menurun (sesar normal), dimana bagian

utara lebih rendah daripada bagian selatan. Hal ini menyebabkan air tanah

di bagian utara Sesar Lembang tidak mengalir ke sebelah selatan. Oleh

karena itu, air tanah di Kota Cimahi berasal dari air tanah di sebelah

selatan Sesar Lembang. Berdasarkan pembagian Cekungan Air Tanah (CAT)

Jawa Barat oleh DGTL (1983), wilayah Kota Cimahi termasuk ke dalam CAT

wilayah Bandung – Soreang. CAT Bandung-Soreang ini berbatasan dengan

CAT Lembang di sebelah utara dan CAT Batujajar disebelah barat. Menurut

Kantor Lingkungan Hidup (2010), aliran air tanah Kota Cimahi dikontrol

oleh topografi yang sebagian besar semakin rendah ke arah selatan sehingga

secara morfologi Kecamatan Cimahi Utara berperan sebagai daerah resapan

Kota Cimahi. Oleh karena itu, perlu dilakukan konservasi di daerah Cimahi

Utara untuk menjaga kuantitas dan kualitas air tanah Kota Cimahi.

Kondisi geohidrologi air tanah Kota Cimahi ditandai dengan adanya

daerah aliran langka. Potensi mata air langka ini tersebar di Kecamatan

Cimahi Selatan seluas 553,02 ha dan di sebagian kecil wilayah Kecamatan

Cimahi Tengah seluas 3,73 ha. Disamping itu terdapat akuifer produktif di

wilayah Kecamatan Cimahi Selatan seluas 855,12 ha. Potensi air tanah di

Kota Cimahi secara geohidrologis dapat dibagi menjadi 3 wilayah air tanah :

BAB I Pendahuluan


1. Wilayah akuifer produktif tinggi dengan penyebaran luas

Penyebaran wilayah air tanah ini meliputi bagian timur Kecamatan Cimahi

selatan serta sebagian besar wilayah Kecamatan Cimahi Tengah. Pada

awalnya sumur bor di daerah ini merupakan sumur bor artesis positif,

namun seiring peningkatan jumlah penggunaan air tanah maka pada saat

ini sumur bor di daerah ini bukan lagi merupakan sumur artesis positif.

2. Wilayah akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas

Wilayah dengan akuifer produktif sedang meliputi Kecamatan Cimahi

selatan serta sebagian besar wilayah Kecamatan Cimahi Utara. Air tanah

dangkal dijumpai pada kedalaman lebih 10 m.

3. Wilayah akuifer setempat berarti

Wilayah ini dijumpai terutama dibagian barat kecamatan Cimahi Selatan

yang berbatasan dengan Batu Jajar.

d. Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Cimahi terdiri dari 2 (dua) jenis

penggunaan lahan, yaitu ; penggunaan lahan terbangun dan penggunaan

lahan tidak terbangun. Penggunaan lahan terbangun di Kota Cimahi pada

tahun 2010 didominasi oleh penggunaan lahan sebagai perumahan tidak

teratur (797,25ha) dan industri (504,25 ha). Sedangkan luas penggunaan

lahan tidak terbangun di Kota Cimahi pada tahun 2010 didominasi oleh

penggunaan lahan sebagai pertanian lahan kering seluas 1.094,40 ha.

Tabel 1.4

Penggunaan Lahan di Kota Cimahi Tahun 2010 – 2011

Jenis Penggunaan Tanah Tahun

2010 2011

Perumahan Teratur 460 474.63

Perumahan Tidak Teratur 790.25 797.25

Kuburan 20.11 20.11

Pasar 3.98 3.98

Toko, warung, kios 19.6 19.6

Rumah makan 2.65 2.67

Bank 1.94 1.94

Stasiun KA 0.47 0.47

Industri 501.25 504.25

Kantor Pemerintah 14.15 14.15

BAB I Pendahuluan


Bangunan Militer 153.4 153.4

Jasa Pendidikan 76.75 76.75

Jasa Kesehatan 21.25 21.25

Jasa Peribadatan 4.25 4.25

Jasa Pelayanan Umum 4.8 4.8

Tanah Kosong 116.3 99.03

Sawah 458 458

Pertanian tanah kering 1,100 1,094.40

Perikanan 9.13 9.13

Kebun 153 150.67

Taman Kota 24.25 24.25

Rawa 1.78 1.78

Jalan Tol 27.47 27.47

Sungai 15.34 15.34

Lain - lain 45.14 45.14


Penggunaan lahan kota Cimahi diirinci menurut kawasan – kawasan

fungsional yang meliputi kawasan lindung atau berfungsi lindung dan

kawasan budidaya, yang dalam hal ini adalah kawasan budidaya perkotaan.

Dengan demikian, pola penggunaan lahan ini merupakan penggunaan lahan

sebagai kawasan lindung (Kuburan, Taman Kota, Kebun Campuran, Rawa,

Sungai, dsb) dan kawasan budidaya (Perumahan, Pasar, Toko, Perkantoran

Barang dan Jasa, Perkantoran Pemerintahan, Militer, Industri, dan Fasilitas

umum lainnya) dalam wilayah Kota Cimahi.

e. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Cimahi dilintasi oleh jalan nasional yang berfungsi

menghubungkan Kota Bandung dan Kota Jakarta, jalan tol Cileunyi–

Padalarang – Purwakarta, serta jalur kereta api Bandung – Jakarta.

Berdasarkan letak geografis tersebut, Kota Cimahi sangat strategis karena

terletak di jalur kegiatan ekonomi regional dan sebagai kota inti. Bandung

Raya yang berdampingan dengan ibu kota Jawa Barat yang sangat dinamis.

Kota Cimahi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sentra kegiatan

pelayanan jasa yang berbasis pada sumber daya manusia. Secara

administrasi, luas wilayah Kota Cimahi adalah 40,2 km2 yang terdiri dari 3

(tiga) kecamatan dan 15 kelurahan.

BAB I Pendahuluan


Potensi pengembangan wilayah Kota Cimahi dapat diwujudkan

sebagai kawasan budidaya kota, yaitu kawasan wilayah yang diperuntukkan

dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi

sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Hal ini

tertuang dalam rencana tata ruang wilayah Kota Cimahi 2012 - 2032

meliputi:

a. Kawasan Peruntukan Perumahan, merupakan pengembangan

perumahan diarahkan pada intensitas pemanfaatan lahan berdasarkan

kepadatannya dengan pengembangan hunian vertikal dan penataan dan

peremajaan kawasan perumahan padat tidak teratur.

b. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa, merupakan kawasan yang

diperuntukkan sebagai pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern,

toko dan ritel modern; dan perdagangan dan jasa lainnya.

c. Kawasan Peruntukkan Industri, merupakan kawasan yang

diperuntukkan sebagai kawasan industri menengah dan besar, kawasan

industri kreatif, dan industri kecil dan rumah tangga.

d. Kawasan Peruntukkan Pariwisata, yaitu pengembangan kawasan

peruntukkan pariwisata meliputi Wisata Budaya, Wisata Alam Situ

Ciseupan dan Wisata Buatan di Kecamatan Cimahi.

e. Kawasan Peruntukkan Perkantoran dan fasilitas sosial, yaitu

pengembangan Kawasan Perkantoran dan fasilitas sosial meliputi

kawasan perkantoran pemerintah dan swasta termasuk di dalamnya

peningkatan kawasan pusat pengembangan teknologi informasi, Baros

Information Technology Center (BITC).

f. Kawasan Peruntukkan Pertahanan dan Keamanan, merupakan kawasan

yang peruntukkannya di fungsikan sebagai kawasan pertahanan dan

keamanan.

g. Kawasan peruntukan bagi Ruang Terbuka Non Hijau, merupakan

kawasan yang meliputi kawasan komersial dan perkantoran yang dapat

dimanfaatkan sebagai tempat berinteraksi masyarakat dan layak anak.

h. Kawasan peruntukan Ruang Untuk Sektor Informal, merupakan sektor

yang direncanakan untuk kegiatan sektor informal dengan anfaatan

ruang terbuka publik untuk kegiatan sektor informal dengan

pembatasan area dan pengaturan waktu berdagang, mengoptimalkan

fungsi pasar dan mengintegrasikan kegiatan sektor informal dengan

sektor formal.

BAB I Pendahuluan


i. Kawasan Peruntukkan Ruang Evakuasi Bencana, yaitu pengembangan

kawasan ruang evakuasi bencana gunung berapi diarahkan di bagian

utara Kota serta di bagian selatan kota untuk mengantisipasi bahaya

banjir dan gunung berapi.

j. Kawasan Peruntukkan Perikanan, merupakan perikanan budidaya air

tawar dan pemasaran hasil perikanan.

f. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana di Kota Cimahi, meliputi rawan tanah

longsor, rawan banjir, dan rawan aliran lahar gunung berapi. Kawasan

rawan tanah longsor mencakup kawasan di sebagian wilayah Kecamatan

Cimahi Utara dan Kecamatan Cimahi Selatan, terutama wilayah dengan

kelerengan diatas 15% (lima belas persen). Kawasan rawan banjir adalah

wilayah yang berpotensi banjir. Sedangkan Kawasan rawan aliran lahar

gunung berapi mencakup daerah aliran sungai-sungai yang hulunya berasal

dari Gunung Tangkuban Perahu.

g. Kondisi Demografi

Perkembangan jumlah penduduk Kota Cimahi Tahun 2007 – 2011

dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut ini :

Tabel 1.5

Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Cimahi Tahun 2007-2011

Kecamatan Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

Cimahi Selatan

L 117.300 120.380 123.519 116.468 118.613

P 112.337 115.029 117.816 114.155 118.165

Total 229.637 235.409 241.335 230.623 236.778

Sex-R 104,42 104,65 104,84 102,03 100,38

Cimahi Tengah

L 88.461 90.273 92.161 82.824 84.693

P 81.023 82.517 84.064 80.246 80.960

Total 169.484 172.790 176.225 163.070 165.653

Sex-R 109,18 109,40 109,63 103,21 104,61

Cimahi Utara

L 72.084 74.958 77.988 74.832 76.660

P 65.538 68.059 70.672 72.652 74.501

Total 137.622 143.017

148.660 147.484 151.161

Sex-R 109,99 110,14 110,35 103,00 102,90

Kota Cimahi L 277.845 285.611 293.668 274.124 279.966

BAB I Pendahuluan


P 258.898 265.605 272.552 267.053 273.626

Total 536.743 551.216 566.220 541.177 553.592

Sex-R 107,32 107,53 107,75 102,65 102,32


Laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi Tahun 2010 – 2011

sebesar 2,29%. Angka ini lebih tinggi dari rata – rata laju pertumbuhan

penduduk Kota Cimahi selama 10 tahun terakhir yang sebesar 2,06%.

Angka ini juga diatas laju pertumbuhan penduduk secara umum di kawasan

Cekungan Bandung yang mencapai 1.74%.

Tingkat kepadatan Kota Cimahi Tahun 2011 adalah 13.771

jiwa/km2, dimana kecamatan Cimahi Tengah memiliki kepadatan penduduk

yang paling tinggi dibandingkan dua kecamatan lainnya yaitu mencapai

16.565 jiwa/km2. Hal ini terjadi disebabkan oleh sistem transportasi dan

infrastruktur yang lebih baik. Walaupun demikian, daerah pusat kota bukan

merupakan daerah terpadat.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi Tahun 2010 – 2011

sebesar 2,29%. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata laju pertumbuhan

penduduk Kota Cimahi selama 10 tahun terakhir yang sebesar 2,06%.

Angka ini juga diatas laju pertumbuhan penduduk secara umum di kawasan

Cekungan Bandung yang mencapai 1.74%.

Tingkat kepadatan Kota Cimahi Tahun 2011 adalah 13.771

jiwa/km2, dimana kecamatan Cimahi Tengah memiliki kepadatan penduduk

yang paling tinggi dibandingkan dua kecamatan lainnya yaitu mencapai

16.565 jiwa/km2. Hal ini terjadi disebabkan oleh sistem transportasi dan


merupakan daerah terpadat.

h. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu aspek yang

diukur dalam keberhasilan pembangunan, baik secara kuantitas maupun

kualitas.Salah satu indikator dalam mengukur peningkatan kesejahteraan

masyarakat, terutama peningkatan kualitas hidup masyarakat adalah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Perkembangan IPM Kota Cimahi

selama kurun waktu tahun 2007 – 2012 selalu mengalami peningkatan,

seperti yang tergambar dalam tabel berikut ini:

BAB I Pendahuluan


Tabel 1.6

Perkembangan IPM Kota Cimahi Tahun 2007-2012

No Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Indeks Pembangunan Manusia 74,42 75,7 75,17 75,51 76,01 76,12

2 Indeks Pendidikan 89,22 89,22 89,58 89,77 90,07 90,38

3 Indeks Kesehatan 73,28 73,40 73,52 73,63 73,75 73,75

4 Indeks Daya Beli 60,77 61,75 62,41 63,14 63,91 64,24


Secara umum, capaian pembangunan manusia di Kota Cimahi lebih

baik setelah pemekaran. Seluruh dimensi pembangunan mengalami

kemajuan yang cukup pesat.

Hal ini dapat terlihat pada capaian IPM selama 5 (lima) tahun terakhir

yaitu selama periode 2007 – 2011. Dari tabel di atas, terlihat bahwa bila

dibandingkan dengan IPM tahun 2007, Kota Cimahi telah menunjukkan

capaian yang signifikan, yaitu kenaikan IPM hampir 1,59 poin dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun. Secara rata – rata pencapaian IPM Kota Cimahi Tahun

2007 - 2011 naik sebesar 0,40 poin. Pada tahun 2011, berdasarkan hasil

Survey IPM Tahun 2011, capaian IPM Kota Cimahi meningkat 0,5 poin

dibandingkan tahun 2010. Meningkatnya IPM Kota Cimahi merupakan

dampak dari meningkatnya komponen – komponen pembentuk IPM.

Komponen IPM yang pertama yaitu Indeks Pendidikan meningkat

0,30 poin dari 89,77 poin di tahun 2010 menjadi 90.07 pada tahun

2011.Sedangkan Indeks Kesehatan penduduk Kota Cimahi meningkat 0,12

poin dari 73,63 menjadi 73,75. Komponen IPM yang ketiga yaitu Indeks

Daya Beli, mengalami peningkatan yang paling besar yaitu mencapai 63,91

poin pada tahun 2011 atau meningkat 0,77 poin dari tahun 2010 yang

mencapai 63,14 poin. Pencapaian indeks daya beli merupakan komponen

yang paling tinggi peningkatannya dibandingkan dengan indeks pendidikan

maupun indeks kesehatan.

i. PDRB Per Kapita

Indikator lain yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat

kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita atau

Perkapita Income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di

suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan

BAB I Pendahuluan


dapat dikatakan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor

produksi dan transfer yang mengalir keluar (transfer out) sama dengan

pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk (transfer in) maka

pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Asumsi ini

digunakan karena sulitnya memperoleh data pendapatan faktor produksi

yang masuk dan keluar wilayah kota. Angka pendapatan per kapita dengan

asumsi tersebut di atas diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan

jumlah penduduk pertengahan tahun. Perkembangan Pendapatan Perkapita

Penduduk Kota Cimahi Tahun 2007 – 2011 dapat dilihat dalam tabel berikut

ini :

Tabel 1.7

Perkembangan Pendapatan Per Kapita Penduduk Kota Cimahi Tahun 2007-2011

Tahun Penduduk

Pertengahan Tahun (Jiwa)

PDRB Perkapita ADHB (Rp)

PDRB Perkapita ADHK (Rp)

2007 529.970 17.557.210,16 10.640.054,64

2008 521.508 20.548.660,88 11.328.815,94

2009 531.737 22.043.521,05 11.662.389,92

2010 541.177 23.736.415,96 12.028.066,14

2011 553.267 25.602.161,65 12.419.359,98

Rata – rata pertumbuhan

(%) 9,96 3,95


Tingkat kepadatan Kota Cimahi Tahun 2011 adalah 13.771 jiwa/Km2,

dimana Kecamatan Cimahi Tengah memiliki kepadatan penduduk yang

paling tinggi dibandingkan dua kecamatan lainnya yaitu mencapai 16.565

jiwa/km2. Hal ini terjadi disebabkan oleh sistem transportasi dan


merupakan daerah terpadat

Pelaksanaan pembangunan Kota Cimahi secara konsisten, tetap

dilakukan pada landasan rencana pembangunan yang meliputi kondisi,

potensi dan kemampuan sumber daya serta cita – cita dimasa mendatang,

yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kota Cimahi 2005-2025, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011.

BAB I Pendahuluan


Untuk merealisasikan hal tersebut, melalui Peraturan Daerah Kota

Cimahi Nomor 5 Tahun 2013, Pemerintah Kota Cimahi telah menetapkan

rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk

Tahun 2012 – 2017 yang juga merupakan rumusan pelaksanaan

pembangunan tahap kedua atau Tahap Penataan dari pelaksanaan RPJPD

Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025. Pada tahap ini pula, Pemerintah Kota

Cimahi bertekad untuk melakukan penataan piranti pendukung yang

kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan, yang didukung masyarakat

yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar.

Sementara itu, untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan

terarah perlu dirumuskan strategi. Pada tatanan operasional strategi

pembangunan kota harus mengacu pada Master Plan (Rencana Induk

Pembangunan Kota), kondisi eksisting (potensi) dan Grand Planning Strategic

(program strategi pelayanan yang mendasar) yang dimiliki Kota Cimahi,

sehingga kebijakan pembangunan kota selain bersifat normatif dan

komprehensif juga tanggap terhadap aspirasi dan tuntutan masyarakat

sesuai dengan kondisi dan potensi kota. Oleh karena itu, pembangunan

Kota Cimahi dirumuskan ke dalam 6 (enam) strategi, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pendidikan;

Peningkatan derajat pendidikan dilakukan melalui pemenuhan

suprastruktur dan infrastruktur dengan peningkatan manajemen

pendidikan, mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan

prasarana baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun

masyarakat disemua jalur, jenjang dan satuan pendidikan.

Pembangunan pendidikan diselenggarakan secara integral oleh institusi

pendidikan, pengguna dan pemerintah daerah untuk mencapai kualitas

sumberdaya manusia Kota Cimahi yang beriman, bertaqwa, berakhlak

mulia, cerdas, kreatif, produktif, inovatif, mandiri, menguasai Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi, unggul dalam persaingan serta mampu

beradaptasi dengan perubahan zaman serta tuntutan kebutuhan pasar.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat yang berkesinambungan dan berkualitas

termasuk bagi penduduk miskin melalui peningkatan upaya kesehatan,

pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan,

pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan.

BAB I Pendahuluan


2. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat, Kesetaraan Gender dan

Perlindungan Anak dan Perempuan

Mewujudkan kehidupan pembangunan yang dinikmati oleh seluruh

komponen masyarakat sehingga dapat mendukung partisipasi aktif

masyarakat baik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

yang responsive gender maupun dalam menjaga keamanan

pembangunan, dan mengurangi gangguan keamanan dan ketertiban

serta menghapuskan potensi konflik sosial. Pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak dengan peningkatan kualitas hidup dan peran

perempuan, adanya perlindungan anak melalui upaya-upaya penurunan

tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan

anak, serta penguatan kelembagaan jaringan pengarusutamaan gender

dan perlindungan anak bersifat preventif, kuratif dan remediatif yang

berbasis masyarakat.

3. Pengendalian Kependudukan

Pertumbuhan penduduk yang seimbang diarahkan pada peningkatan

pelayanan Keluarga Berencana (KB), kesehatan reproduksi yang

terjangkau dan bermutu menuju terbentuknya keluarga yang berkualitas

serta penertiban administrasi kependudukan dalam rangka mendukung

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

4. Kemiskinan, Pengangguran, Ketenagakerjaan dan Peningkatan Daya

Saing Kota

Tingginya angka pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan

meningkat, untuk itu perlu peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja dan

adanya perbaikan dalam penyediaan lapangan kerja serta peningkatan

kualitas tenaga kerja sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran

dan meningkatkan daya saing kota.

5. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Kota;

Peningkatan kualitas dan pelayanan infrastruktur kota merupakan

upaya penting dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanaan

infrastruktur kota dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam rangka optimalisasi peningkatan kualitas dan pemeraatan

pelayanan untuk mewujudkan pola hidup bersih dan sehat, pelayanan

pengelolaan air limbah yang semula banyak menggunakan septictank

individual atau komunal yang terbatas, maka pemerintah Kota Cimahi

BAB I Pendahuluan


akan melakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

domestik yang berskala kawasan.

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang yang

Sinergis dan Berkelanjutan;

Isu lingkungan hidup merupakan isu strategis yang berjalan seiring

globalisasi dan berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup

manusia. Penataan ruang yang sinergis baik dalam konteks sinergi antar

wilayah dan antar instansi serta bersifat berkelanjutan akan membawa

dampak besar dalam hal pengembangan kota lebih lanjut. Melalui upaya

peningkatan konservasi sumber daya alam, serta konsistensi dalam

pelaksanaan penataan ruang adalah point strategis yang sangat

mendukung bagi kemajuan pengembangan kota Cimahi. Pengendalian

pemanfaatan ruang dalam hal ini adalah dengan penguatan didalam

implementasinya baik didalam pengendalian ijin dan juga pengawasan

kesesuaian ijin dengan kenyataan dilapangan ini ditandai dengan adanya

koordinasi yang diantara instansi terkait. Untuk kebutuhan air bersih

akan dikaji dengan teknologi yang tepat guna agar dapat menjaga

ketersediaan air bersih dalam tanah tapi tetap dapat dieksploitasi guna

memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Cimahi.

Berdasarkan analisa perkembangan strategis tersebut di atas,

diharapkan perwujudan konsep penunjuk arah yang berawal dari

penyusunan visi dan misi Kota Cimahi, dengan substansi yang memberikan

arah bagi penentuan dan pelaksanaan indikator kinerja, diharapkan dapat

dilaksanakan dan memberikan perubahan untuk Kota Cimahi tahun 2012

sampai dengan 2017.

1.4. Organisasi

Guna mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan tersebut, Pemerintah

Kota Cimahi menetapkan beberapa Peraturan Daerah Kota Cimahi, sebagai

landasan bergeraknya organisasi perangkat daerah dalam menjalankan

kewenangan daerah Kota Cimahi, yaitu :

1. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Cimahi;

2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah

Kota Cimahi;

BAB I Pendahuluan


3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga

Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi;

4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Cimahi;

5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan

dan Kelurahan di Kota Cimahi;

6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai

Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Cimahi.

Berdasarkan berapa Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Kota Cimahi

memiliki struktur kelembagaan yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) sebanyak 41 (empat puluh satu), yaitu meliputi :

1. Sekretariat Daerah yang terdiri dari tiga Asisten yang membidangi

Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi Umum,

dan membawahi 10 (sepuluh) Bagian.

2. Sekretariat DPRD Kota Cimahi.

3. RSUD Cibabat.

Dinas Kota Cimahi sebanyak 9 (sembilan) SKPD

4. Dinas Kesehatan Kota Cimahi.

5. Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Cimahi.

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.

8. Dinas Perhubungan Kota Cimahi.

9. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi.

10. Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi.

11. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian Kota

Cimahi.

12. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Cimahi.

Lembaga Teknis Daerah sebanyak 10 (sepuluh) SKPD

13. Bapeda Kota Cimahi.

14. Badan Kepegawaian Daerah Kota Cimahi (BKD).

15. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota

Cimahi (BPMPPKB).

16. Inspektorat Kota Cimahi.

BAB I Pendahuluan


17. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik Kota Cimahi

(KAPPDE).

18. Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi (Kesbang).

19. Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi (KLH).

20. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (KPPT).

21. Kantor Penanaman Modal Kota Cimahi (Kanpenmo).

22. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi.

Kecamatan sebanyak tiga kecamatan SKPD

23. Kecamatan Cimahi Utara.

24. Kecamatan Cimahi Tengah.

25. Kecamatan Cimahi Selatan.

Kelurahan sebanyak 15 (lima belas) kelurahan

26. Kelurahan Citeureup.

27. Kelurahan Cipageran.

28. Kelurahan Pasirkaliki.

29. Kelurahan Cibabat.

30. Kelurahan Padasuka.

31. Kelurahan Setiamanah.

32. Kelurahan Cimahi.

33. Kelurahan Karangmekar.

34. Kelurahan Baros.

35. Kelurahan Cigugur Tengah.

36. Kelurahan Cibeber.

37. Kelurahan Leuwigajah.

38. Kelurahan Melong.

39. Kelurahan Utama.

40. Kelurahan Cibeureum.

41. Sekretariat KORPRI Kota Cimahi

Secara fungsional landasan pemikiran pembentukan perangkat daerah

didahului dengan kegiatan pengkajian dan analisis terhadap:

a. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki atau yang telah ditetapkan menjadi

kewenangan daerah;

b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah;

c. Kemampuan keuangan daerah;

d. Ketersediaan sumber daya aparatur;

BAB I Pendahuluan


e. Mampu membangun pola pengembangan kerja sama antar daerah dan atau

dengan pihak ketiga.

Sebagai upaya pemberdayaan perangkat daerah dalam penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsinya, telah dibentuk tim evaluasi Kelembagaan dan

secara berkesinambungan diadakan evaluasi, baik dari aspek kelembagaan,

kepegawaian, ketatalaksanaan, dan pembangunan kesisteman Melalui evaluasi

tersebut diharapkan dapat terbentuk kelembagaan yang mempunyai visi dan

misi organisasi yang pada akhirnya mampu memenuhi tuntutan kebutuhan

serta dapat dipahami dan diaplikasikan oleh seluruh aparatur yang

menjalankan organisasi. Untuk meningkatkan kinerja organisasi dan

menyesuaikan kebutuhan organisasi, pada akhir tahun 2014 terdapat

pengembangan organisasi, yaitu meliputi penggabungan dua organisasi eselon

3 menjadi satu organisasi eselon II, satu unit kerja eselon IV menjadi satu

bagian atau eselon III, dan penambahan organisasi kebencanaan yang selama

ini masih bersifat adhoc. Perubahan kelembagaan tersebut, sampai dengan saat

ini masih dalam tahap mempersiapkan kebutuhan sumberdaya, sarana dan

prasarana pendukung, mengingat salah satu lembaga yaitu BPBD memiliki

tugas dan fungsi yang siaga menghadapi kejadian tidak terduga dan sewaktu -

waktu.

BAB II Perencanaan Kinerja


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 ini, metode

penyusunan didasarkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Rencana Strategis

Sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diantaranya pemerintah kota

wajib menyusun RPJPD untuk periode waktu 2005 – 2025 dan RPJMD yang

merupakan gambaran dari visi dan misi dari Walikota dan Wakil Walikota

periode 2012-2017, yang secara konsisten berkesinambungan dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Cimahi.

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 merupakan tahap kedua dari

pelaksanaan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 yang merupakan Tahap

Penataan. Pada tahapan ini, dilakukan penataan piranti pendukung yang

kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan, yang didukung masyarakat

yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar.

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 disusun sebagai perwujudan

dari amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah. Disamping itu, RPJMD Kota Cimahi Tahun

2012 – 2017 merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil

Walikota sekaligus merupakan pedoman yuridis utama bagi semua Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra)

SKPD Tahun 2012 – 2017.

Dalam menyusun RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 yang

menjadi acuan utama adalah rumusan visi, misi Walikota dan Wakil Walikota

untuk masa bakti 2012 – 2017, yang telah disampaikan melalui Sidang

Paripurna DPRD dan semasa pelaksanaan kampanye pemilihan pasangan

Calon Walikota dan Wakil Walikota secara langsung.



Penyusunan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 mengacu pada

RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat, RPJPD Kota Cimahi, RTRW Kota

Cimahi dan berbagai kebijakan serta prioritas program Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Provinsi, dengan tujuan agar terciptanya sinergi kebijakan dan

sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda.

2.2. Visi dan Misi Pemerintah Kota Cimahi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana

instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara

konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah

suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra

yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Visi dari Kota Cimahi adalah CIMAHI KOTA “CERDAS”, yang bermakna

mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul

serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada

pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang

demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdaya saing

untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju

kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik. Guna mencapai

visi RPJPD 2005 – 2025, ditetapkan 5 (lima) misi jangka panjang kota Cimahi,

yaitu :

1 Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya,

Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan

Unggul.

2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

3 Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi

Daerah

4 Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan

5 Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 merupakan cerminan visi dari

Walikota dan Wakil Walikota Cimahi terpilih periode 2012 - 2017 yaitu Menuju

Cimahi “CERDAS”, dapat dimaknai menjadi :



a. Creative : Cimahi dengan segala potensi dan karakter localdapat

berkreasi sesuai dengan kondisi dan tuntutan umum

b. Egaliter : Menegakkan kesetaraan dalam pelayanan publik

c. Responsif : Cepat tanggap dalam menghadapi segala tantangan dan

pelayanan

d. Dinamis : Mampu terus bergerak, berdenyut mengikuti dinamika

kehidupan

e. Agamis : Menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam perikehidupan

dan mewujudkan kesalehan social

f. Sinambung : Program – program pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai rumusan umum atas visi di atas, maka misi yang diemban guna

mewujudkan visi pembangunan Kota Cimahi Tahun 2012 -2017, akan dicapai

melalui 6 (enam) misi sebagai berikut :

Misi :

1. Mewujudkan Kreativitas Dalam Segala Bidang

2. Meningkatkan Kesetaraan Dalam Pelayanan Publik

3. Meningkatkan Kemampuan Dalam Menanggapi Tantangan, Tuntutan dan

Kondisi Masyarakat Secara Cepat

4. Mempertahankan Dinamika Perkehidupan Dalam Pembangunan

5. Mewujudkan Keshalehan Sosial Dalam Masyarakat Yang Berakhlak Mulia

6. Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan

2.3. Arah Kebijakan Umum dan Strategi

Berdasarkan visi dan misi Walikota CImahi masa jabatan 2012 – 2017,

maka ditetapkan pula beberapa kebijakan umum dan strategi untuk

mewujudkan visi dan misi tersebut, yaitu meliputi :

Misi Pertama yaitu mewujudkan kreativitas dalam segala bidang,

dengan arah kebijakan :

1. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan

klaster industri unggulan dan/atau inovasi bisnis berdasarkan potensi

local.

2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan

mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM.



3. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi

inovasi, praktik baik/ terbaik dan/ atau hasil litbang untuk pengembangan

klaster industri unggulan berdasarkan potensi local.

4. Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan klaster industri unggulan

berdasarkan potensi local.

5. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem

inovasi dan klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan


6. Penyelarasan dengan perkembangan global untuk pengembangan klaster

industri unggulan berdasarkan potensi local.



























































31. Memperkuat kapasitas kelembagaan, produksi dan manajemen/

pengelolaan usaha.

32. Meningkatkan peran strategis kelompok penduduk berpendapatan rendah

dalam pembangunan.

33. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok penduduk miskin.

34. Meningkatnya ketahanan pangan daerah.



35. Pengembangan rantai nilai (value chain development), integrasi vertikal,

horizontal sector pertanian, peternakan dan perikanan dan integrasi

diagonal dengan klaster industri unggulan di Kota Cimahi.

36. Pengembangan hubungan kerja dan perlindungan terhadap konsumen

37. Peningkatan dan penataan sarana dan prasarana aktivitas ekonomi

38. Melakukan inventarisasi dan pemetaan daya tarik wisata budaya dan

produk lokal

39. Memberikan dukungan kepada organisasi dan komunitas yang bergerak

dalam wisata budaya dan produk local.

40. Penyusunan strategi pemasaran wisata.

41. Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja.

42. Perlindungan tenaga kerja.

43. Meningkatkan produktivitas dan pengembangan transmigran yang

berkualitas.

Misi Kedua yaitu meningkatkan kesetaraan dalam pelayanan publik,


1. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal yang

merata dan berkualitas.

2. Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan menengah universal.

3. Penyelenggaraan pendidikan alternatif bagi anak berkebutuhan khusus.

4. Peningkatan kualitas dan sebaran tenaga pendidik.

5. Peningkatan keterkaitan lulusan dengan dunia usaha.

6. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang merata.

7. Penyediaan sistem pelayanan kesehatan yang terjangkau.

8. Penyediaan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin.

9. Peningkatan layanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh lapisan

masyarakat.

10. Peningkatan status gizi Masyarakat.

11. Peningkatan dan pengembangan kapasitas pelayanan rumah sakit.

12. Meningkatkan promosi dan pengembangan budaya Perilaku Hidup Bersih

dan Sehat (PHBS) dan RW siaga aktif di masyarakat.

13. Peningkatan sistem pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

14. Penyediaan pelayanan keluarga berencana.

15. Peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga sejahtera.

16. Peningkatan kompetensi dan keterampilan aparatur pemerintah.



17. Peningkatan jenjang karir.

18. Peningkatan kemampuan pelayanan yang berorientasi kepuasan public.

19. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

20. Peningkatan kesetaraan gender dalam pemerintahan dan kehidupan

masyarakat.

21. (nomenlatur arah kebijakan lainnya : Peningkatan kesetaraan gender dalam

pembangunan)

22. Pemberdayaan pemuda dalam proses pembangunan.

23. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga edukatif, rekreasi, dan prestasi.

24. Perlindungan sosial bagi masyarakat.

25. Penanggulangan bencana.

Misi Ketiga yaitu, meningkatkan kemampuan dalam menanggapi

tantangan, tuntutan dan kondisi masyarakat secara cepat, dengan arah

kebijakan :

1. Peningkatan manajemen statistik daerah.

2. Terbangunnya basis data yang akurat sebagai sumber informasi

pelaksanaan pembangunan.

3. Peningkatan manajemen kearsipan.

4. Peningkatan manajemen perpustakaan.

5. Peningkatan sistem pelayanan administrasi pertanahan.

6. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang IT.

7. Pengembangan sistem informasi pelayanan public.

8. Penyediaan sarana dan prasarana infokom.

9. Peningkatan Regulasi dan Kebijakan Bidang informasi dan komunikasi.

10. Peningkatan Regulasi dan Kebijakan Bidang informasi dan komunikasi.

11. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah dan

pemerintahan.

12. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah dan

pemerintahan.

Misi Keempat yaitu mempertahankan dinamika perikehidupan dalam

pembangunan, dengan arah kebijakan :

1. Meningkatkan demokratisasi.

2. Meningkatkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara.



3. Meningkatkan Kualitas Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Yang

Bertanggung Jawab.

4. Penataan kebutuhan sumberdaya organisasi.

5. Penataan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien.

6. Meningkatkan penegakan hukum dan HAM.

7. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pembangunan.

8. Peningkatan sistem administrasi dan pengendalian kinerja kecamatan dan

kelurahan.

9. Terkendalinya dan terevaluasinya pelaksanaan kegiatan pembangunan yang

dialokasikan dalam APBD Kota setiap tahun anggaran dan terkendalinya

pelaksanaan pengawasan internal atas kebijakan Kepala Daerah.

10. Peningkatan koordinasi otonomi daerah.

11. Penyediaan pranata dasar pemantapan otonomi daerah.

12. Menerapkan sistem keuangan daerah yang berbasis sistem informasi.

13. Melakukan terobosan kerjasama antar daerah.

14. Menyediakan saluran pengaduan melalui berbagai alat dan media.

15. Menyediakan saluran pengaduan melalui berbagai alat dan media.

16. Meningkatkan Dan Mengembangkan Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa

Di Kota Cimahi.

17. Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan dan

Jangka menengah.

18. Meningkatkan Kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap

pelaksanaan berbagai program dan kegiatan.

19. Peningkatan peran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses

perencanaan pembangunan.

20. Peningkatan Kualitas Perencanaan bidang ekonomi.

21. Peningkatan Kualitas Perencanaan bidang sosbud.

22. Peningkatan Kualitas Perencanaan bidang Pemerintahan.

23. Peningkatan Kualitas Perencanaan bidang Fisik.

24. Meningkatkan kapasitas aparatur dan Kelembagaan perencana.

25. Peningkatan penyediaan dan pengolahan data dan informasi perencanaan

pembangunan.

26. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar SKPD, Provinsi dan

pemerintah Pusat

27. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Evaluasi dan Monitoring.

28. Mendukung peningkatan kapasitas lembaga keswadayaan masyarakat.



Misi Kelima yaitu mewujudkan kesalehan sosial dalam masyarakat

yang berakhlak mulia, dengan arah kebijakan :

1. Pembinaan masyarakat dan organisasi kemasyaratan untuk peningkatan

ketertiban dan ketentraman.

2. Pembinaan kehidupan keagamaan.

3. Pembinaan budaya local.

4. Pembinaan sanggar seni dan organisasi budaya.

5. Pembinaan masyarakat dan lembaga keagamaan.

Misi Keenam yaitu melaksanakan pembangunan berkelanjutan berarti

melakukan Pembangunan secara berkelanjutan (sustainable development),


1. Pengembangan infrastruktur jalan yang handal dalam mendorong daya

saing kota.

2. Pengembangan pelayanan angkutan jalan yang terintegrasi.

3. Pengembangan manajemen transportasi kota yang efektif dan efisien dan

terintegrasi.

4. Pengembangan sistem informasi dalam bidang perhubungan.

5. Pengembangan sistem pelayanan air limbah domestik yang aman.

6. Pengembangan sistem pelayanan persampahan yang terintegrasi.

7. Pengembangan sistem drainase jalan kota yang handal.

8. Pengembangan sistem drainase perkotaan yang handal dan terintegrasi.

9. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang.

10. Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang

penyelenggaraan pembangunan.

11. Peningkatan kualitas perumahan permukiman dengan prasarana sarana

dasar umum

12. Pelaksanaan perencanaan ruang kota yang berkelanjutan.

13. Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata

ruang.

14. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan

perundang – undangan terkait.

15. Pengembangan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan

16. Pengembangan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan

17. Peningkatan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang

dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup



18. Peningkatan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara dan

lahan.

19. Pengembangan pelayanan informasi status lingkungan.

Strategi Misi Pertama terdiri dari :

1. Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi perkembangan kreativitas-

keinovasian berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga

untuk mendukung perkuatan sistem inovasi daerah.

2. Mengembangkan daya saing industrial melalui pengembangan klaster industri

unggulan berdasarkan potensi local.

3. Mengembangkan daya dukung dan relevansi pengetahuan & inovasi melalui

pengembangan jaringan inovasi.

4. Mendorong perkembangan usaha-usaha inovatif dan memperkuat kelembagaan

pendukungnya.

5. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan teknologi atau inovasi

tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha di daerah.

6. Meningkatkan kualitas koperasi dan pelaku usaha berbasis industri kreatif,

komunitas dan industri rumah tangga serta teknopreneur (inkubasi) untuk

melahirkan pengusaha-pengusaha pemula (start-up firms).

7. Mengembangkan ruang-ruang bagi partisipasi publik dalam pengembangan

ekonomi lokal berbasis komunitas dan industri rumah tangga.

8. Mengurangi Ketimpangan Pendapatan.

9. Mengembangkan daya saing industrial sektor pertanian yang terintegrasi dengan

pengembangan klaster-klaster industri unggulan di Kota Cimahi.

10. Menciptakan perdagangan dalam negeri yang efisien.

11. Pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya dan produk local.

12. Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyerapan tenaga kerja

baik regional nasional maupun internasional.

13. Meningkatkan penyelesaian kasus ketenagakerjaan.

14. Meningkatkan perluasan jejaring kerja, perlindungan hukum dan hak-hak bagi

pekerja.

15. Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan.

16. Meningkatkan pembinaan, pendidikan dan pelatihan transmigran yang

berkualitas.



Strategi Misi Kedua terdiri dari :

1. Peningkatan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh golongan masyarakat.

2. Peningkatan kualitas dan mutu layanan pendidikan.

3. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh golongan

masyarakat.

4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

5. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam peningkatan kesehatan.

6. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

7. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

8. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah.

9. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur yang responsive.

10. Pemberdayaan gender dan perlindungan anak.

11. Pemberdayaan peran pemuda dalam pembangunan.

12. Pemberdayaan sumberdaya olahraga.

13. Pengembangan perlindungan sosial bagi masyarakat.

Strategi Misi Ketiga terdiri dari :

1. Peningkatan pelayanan statistic.

2. Peningkatan pelayanan kearsipan dan perpustakaan.

3. Peningkatan sistem administrasi pertanahan.

4. Pengembangan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih

baik.


baik.


baik.

Strategi Misi Keempat terdiri dari :

1. Peningkatan peran pemerintah dalam penyelenggaraan kehidupan politis,

demokratis, berbangsa dan bernegara.

2. Peningkatan kapasitas dan peran DPRD dalam pembangunan kehidupan politis

dan demokrasi.

3. Pengembangan kelembagaan dan organisasi pemerintahan yang efisien dan

efektif.

4. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.



5. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan.

6. pengembangan sistem dan evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan.

7. Pemantapan otonomi daerah.

8. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

9. Pengembangan kerjasama antar daerah.

10. Pengembangan mekanisme pengaduan pembangunan.

11. Fasilitasi Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Transparan Dan Akuntabel.

12. Peningkatan kualitas produk perencanaan tahunan, dan 5 tahunan, dan

sektoral.

13. Peningkatan kualitas produk perencanaan tahunan, dan 5 tahunan, dan

sektoral.

14. Peningkatan Sinergitas perencanaan pembangunan.

15. Penyediaan data dasar dan sektoral untuk perencanana pembangunan yang

valid dan up to date.

16. Pengembangan sistem informasi pembangunan daerah.

17. Peningkatan lembaga keswadayaan masyarakat.

Strategi Misi Kelima terdiri dari :

1. Peningkatan kesadaran warga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

2. Peningkatan kualitas moral dan kehidupan keagamaan.

3. Pengembangan budaya local.

4. Pengembangan pusat-pusat kebudayaan.

5. Peningkatan kesadaran dan toleransi antar umat beragam.

Strategi Misi Keenam terdiri dari :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan jembatan yang

menghubungkan pusat-pusat kegiatan.

2. Mengembangkan jaringan jalan lingkar luar yang berfungsi untuk memfasilitasi

through traffic.

3. Meningkatkan tingkat kemantapan jalan kota dan jalan lingkungan.

4. Mengembangkan jaringan pelayanan angkutan umum dalam kota.

5. Mengembangkan jaringan prasarana angkutan umum dalam kota.

6. Mengembangkan fasilitas perlengkapan jalan.

7. Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.



8. Mengembangkan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam bidang

perhubungan.

9. Menerapkan manajemen lalu lintas yang terintegrasi.

10. Menerapkan manajemen perparkiran yang efisien.

11. Mengintegrasikan sistem transportasi di wilayah perbatasan dengan Kab/Kota

sekitar.

12. Mengembangkan sistem informasi dalam bidang perhubungan.

13. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih yang aman.

14. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang

aman.

15. Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik skala komunal,

kawasan dan kota.

16. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan

17. Meningkatkan Pelayanan Pengangkutan Sampah.

18. Mengurangi timbulan akhir sampah melalui pengembangan komposting, 3R dan

teknologi lainnya.

19. Meningkatkan kualitas jaringan drainase kota.

20. Meningkatkan kualitas sarana prasarana perdagangan.

21. Meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial dan pemerintahan.

22. Meningkatkan keamanan, keserasian dan ketahanan bangunan gedung fasilitas

sosial dan pemerintahan.

23. Meningkatkan ketersediaan dan cakupan rumah layak huni.

24. Menciptakan lingkungan permukiman yang sehat.

25. Menciptakan lingkungan permukiman yang siaga dan aman dari bahaya

kebakaran.

26. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan TPU.

27. Menciptakan kondisi lingkungan perumahan permukiman tertata yang

mencerminkan wajah kota.

28. Mengembangkan sistem pelayanan perijinan bangunan yang efisien.

29. Mengembangkan data dan informasi spasial yang informative.

30. Mengembangkan rencana tata ruang yang komprehensif dan terintegrasi.

31. Meningkatkan peran masyarakat dalam penataan ruang.

32. Memperkecil penyimpangan pelaksanaan rencana tata ruang.

33. Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang.

34. Mengembangkan RTH public.

35. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran air, tanah dan udara.



36. Melaksanakan standar operasional pelayanan pengaduan masyarakat akibat

dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

37. Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara dan

lahan.

38. Mengembangkan pelayanan informasi status lingkungan kota.

2.4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dan

juga merupakan pernyataan – pernyataan berkenaan dengan upaya yang harus

dilakukan untuk mencapai visi, serta memudahkan pelaksanaan misi dengan

menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan hasil

yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur,

spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan dan sasaran untuk masing -

masing misi adalah sebagai berikut.

a. Misi Pertama:

Tujuan Misi

1. Meningkatkan perekonomian dan ketahanan pangan melalui

pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan

industri rumah tangga yang berdaya saing di tingkat global dengan

menggunakan pendekatan sistem inovasi.

2. Menurunkan angka pengangguran dan memberikan fasilitas

kesempatan bekerja dan berusaha yang seluas-luasnya bagi masyarakat

Kota Cimahi.

Sasaran Misi :

1. Meningkatnya daya saing daerah, kohesi sosial dan berkembangnya

ekosistem inovasi daerah yang mendukung pengembangan ekonomi

lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumahtangga.

2. Berkembang dan meningkatnya daya saing industri pangan, industri

kreatif, industri rumah tangga dan industri pariwisata.

3. Berkembangnya infra dan suprastruktur pengetahuan serta

meningkatnya kapasitas inovatif daerah.



4. Berkembangnya usaha yang inovatif (khususnya UKM) berbasis industri

kreatif, komunitas dan industri rumah tangga.

5. Berhasilnya aplikasi teknologi dalam mengatasi persoalan daerah.

6. Terbangunnya kapasitas SDM dan kelembagaan pada koperasi serta

pelaku usaha berbasis komunitas dan industri rumah tangga.

7. Terlaksananya pemberdayaan penduduk (keluarga) berpendapatan

rendah sebagai pelaku dalam pembangunan.

8. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dan berkembangnya

sektor pertanian mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasiskan

klaster industri di Kota Cimahi.

9. Pengembangan sektor perdagangan di Kota Cimahi.

10. Berkembangnya sektor pariwisata.

11. Meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan

tenaga kerja dan pengawasan terhadap hak dan kewajiban pengusaha

dan tenaga kerja.

12. Menciptakan transmigran yang berkualitas untuk meningkatkan taraf

hidupnya.

13. Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja bagi pencari kerja.

b. Misi Kedua :

Tujuan :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas didukung sumberdaya

manusia yang responsive.

2. Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dalam

pembangunan.

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata dan memiliki daya saing

2. Meningkatnya derajat kesehatan bagi semua lapisan masyarakat.

3. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan

catatan sipil.

4. Meningkatnya kualitas keluarga sejahtera.

5. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan yang responsive.

6. Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak.

7. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan.

8. Meningkatnya sumberdaya olahraga.

9. Meningkatnya perlindungan masyarakat.



c. Misi Ketiga :

Tujuan

Meningkatkan manajemen pemerintahan profesional dan akuntabel untuk

meningkatkan kemampuan dalam menanggapi tantangan tuntutan dan

kondisi masyarakat secara cepat.

Sasaran:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan kepada semua

masyarakat.

2. Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

dalam pelayanan pemerintahan.

3. Meningkatkan pelayanan manejemen informasi pemerintahan kepada

public.

d. Misi Keempat :

Tujuan:

Mewujudkan iklim pemerintahan dan pembangunan yang dinamis

(partisipasi) Agar dapat mempertahankan dinamika perikehidupan dalam

pembangunan.

Sasaran:

1. Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam

penyelenggaraan kehidupan politis dan demokratis.

2. Meningkatnya kinerja pemerintahan kota dalam pembangunan.

3. Meningkatnya partisipasi warga kota dalam pembangunan.

4. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang aplikatif dan

sesuai dengan kondisi.

e. Misi Kelima:

Tujuan:

Menjadikan masyarakat Kota Cimahi yang disiplin, bermoral dan toleran

Untuk mewujudkan kesalehan sosial dalam masyarakat yang berakhlak

mulia.

Sasaran:

1. Meningkatnya disiplin dan toleransi masyarakat Kota Cimahi.

2. Berkembangnya budaya masyarakat Kota Cimahi.



3. Terwujudnya kehidupan sosial kemasyarakatan yang toleran dan

kondusif.

f. Misi Keenam :

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas umum serta

infrastruktur penunjang perekonomian kota.

2. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas sosial.

3. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan perumahan dan permukiman.

4. Mewujudkan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan

serta keberlanjutan pembangunan.

Sasaran:

1. Mengembangkan infrastruktur transportasi disertai dengan manajemen

yang handal dan terintegrasi.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum penumpang.

3. Meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi bidang

perhubungan.

4. Mengembangkan infrastruktur air bersih dan sanitasi dasar.

5. Mengembangkan sarana prasarana perekonomian.

6. Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/ rumah Negara.

7. Mengembangkan perumahan dan permukiman layak yang dilengkapi

dengan prasarana dan sarana dasar umum.

8. Mewujudkan penataan ruang kota yang berkelanjutan.

9. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan.

2.5. Prioritas Pembangunan Tahun 2014

Tahun penataan Kedua sesuai RPJMD Kota Cimahi 2012 – 2017, arah

kebijakan pembangunan difokuskan pada penataan terhadap berbagai sistem,

sarana, potensi dan sumberdaya lokal, dan piranti pendukung yang kondusif

bagi peningkatan kualitas ekonomi dan daya saing kota serta kemajuan

pembangunan kota yang berkeadilan, unggul, dan kreatif.

Penanganan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah

seperti pengembangan ekonomi lokal untuk daya saing kota, peningkatan

derajat kesehatan dan pendidikan, kualitas dan pemerataan infrastruktur kota,

kualitas lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkualitas terus

dilaksanakan secara konsisten dan memastikan adanya perubahan kearah

yang lebih baik. Peningkatan pelayanan dan perlindungan sosial serta



pemberdayaan masyarakat terus dilaksanakan dengan melakukan

penyempurnaan dan perbaikan terhadap mekanisme pelayanan yang

diberikan. Penataan administrasi pemerintahan yang lebih baik terus

dilakukan agar upaya reformasi birokrasi memberikan hasil nyata dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik. Selain terus

melakukan upaya penanganan diatas, dilakukan pula peningkatan kesadaran

warga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban, peningkatan kualitas moral

dan kehidupan keagamaan serta pengembangan budaya lokal. Upaya untuk

meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan perlu terus ditingkatkan

dengan peningkatan pelayanan statistik, kearsipan dan perpustakaan,

administrasi kependudukan dan pertanahan.

2.6. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2014

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kinerja tahunan dan

indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan

dalam rencana pembangunan jangka menengah. Rencana kinerja juga

merupakan sebuah kontrak atau kesepakatan terhadap kinerja yang akan

diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dalam Rencana Kinerja yang ditetapkan,

terdapat rencana capaian kinerja seluruh indikator sasaran dan kegiatan

melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2014.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang

ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, didukung denganrencana

capaian berupa Program, Kegiatan, serta kelompok indikator kinerja sasaran

dan rencana capaiannya.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator

kinerja sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama instansi

pemerintah yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran,

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri PAN

Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang

realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta

transparan guna menghasilkan informasi kinerja yang baik. Dengan

ditetapkannya Peraturan Walikota Cimahi Nomor 10 Tahun 2015 tentang



Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cimahi, maka sudah

terdapat penyesuaian dan penyelarasan terhadap perjanjian kinerja dan

TAPKIN Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2015, meskipun tidak bisa

dipergunakan untuk Tahun 2014. Penyesuaian dilakukan apabila terjadi

kondisi yang mengakibatkan terjadi perbedaan asumsi yang secara signifikan

berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya kami sampaikan Penetapan Kinerja yang akan dicapai

Pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2014 dengan Jumlah Anggaran setelah

perubahan APBD pada Tahun 2014 sebesar Rp. 1,117,121,948,297.17

1. Misi 1 :

Mewujudkan Kreatifitas Dalam Segala Bidang

Uraian Indikator Sasaran Target 2014

1 2 3

Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dan berkembangnya sektor pertanian mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasiskan klaster industri di Kota Cimahi

Pengembangan sektor pertanian dan perikanan daerah

Ketersediaan pangan utama 100%

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

7.19

Regulasi ketahanan pangan Ada

Cakupan bina kelompok petani 100%

Produksi perikanan 0.43%

Meningkatnya daya saing daerah,

kohesi sosial dan berkembangnya ekosistem inovasi daerah yang mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga

Tingkat daya saing daerah

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

2,005,801

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

33

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

11%

Usaha Mikro dan Kecil 3.10%

Lama proses perijinan 3-14 hari

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

3 retribusi

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

20 Perda

Berkembangnya usaha yang inovatif (khususnya UKM) berbasis industri

kreatif, komunitas dan industri rumah tangga

Lembaga keuangan masyarakat di Kota Cimahi

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 1,488



Uraian Indikator Sasaran Target 2014

1 2 3

Berkembangnya sektor pariwisata Pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya dan produk lokal

Kunjungan wisata 8446

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

100%

Jumlah grup kesenian 283

Jumlah organisasi kesenian 69

Terbangunnya kapasitas SDM dan kelembagaan pada koperasi serta

pelaku usaha berbasis komunitas dan industri rumah tangga

Persentase koperasi aktif 51.00%

Pengembangan sektor perdagangan di Kota Cimahi

Menciptakan perdagangan dalam negeri yang efisien

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

5%

Cakupan bina kelompok ikan air tawar 100%

Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja bagi pencari kerja

Tingkat pengangguran terbuka 10.30-9.0

Tingkat partisipasi angkatan kerja 63.46 – 66.32

Angka partisipasi angkatan kerja 60.06

Meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan pengawasan terhadap hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja

Cakupan Fasilitas Keselamatan dan perlindungan kerja

80%

2. Misi 2 : Meningkatkan Kesetaraan dalam Pelayanan Publik

Uraian Indikator Sasaran Target

1 2 3

Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata dan memiliki daya saing

Angka melek huruf 99.75%

Angka rata-rata lama sekolah 10.73-11.10

Angka Partisipasi Kasar (APK) 92.67%

APK SD/MI 99.00%

APK SMP/MTs 89.00%

APK SMA/SMK/MA 90.00%

Angka Partisipasi Murni

APM SD/MI 94.00%

APMSMP/MTs 71.00%

APM SMA/SMK/MA 62.00%




1 2 3

Angka partisipasi sekolah 98%-99%


Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

0,382

Rasio guru : murid SD/MI 1:23

Rasio guru : murid SMP/Mts 1:15

Rasio guru/murid per kelas rata-rata 1:32

Fasilitas pendidikan layak pakai pada seluruh jenjang pendidikan

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi

bangunan baik 100%

Ruang Kelas SD/MI layak pakai 97%

Sekolah pendidikan SMP/MTs layak pakai

100%

Rasio Ruang Kelas : Rombel SD/MI 1:1,25

Rasio Ruang Kelas : Rombel SMP/MTs 01:01.1

Angka partisipasi sekolah 68.69-73

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

0,599

Rasio guru terhadap murid 1:15

Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata

1:33

Fasilitas Pendidikan Menengah:

Ruang Kelas SMA/SMK/MA layak pakai 97%

Rasio Ruang Kelas : Rombel SMA/SMK/MA

1:1,07

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

99,65-99,75

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

Angka partisipasi kasar (APK) TK/RA/Penitipan Anak

73%

Angka Putus Sekolah (APTs)

APTs SD/MI 0,00%

APTs SMP/MTs 0,00%

APTs SMA/SMK/MA 0,12%

Angka Kelulusan (AL):

AL SD/MI 100%

AL SMP/MTs 100%

AL SMA/SMK/MA 100%

Angka Melanjutkan (AM)

AM dari SD/MI ke SMP/MTs 95%

Peningkatan kualitas dan mutu layanan pendidikan




1 2 3

AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 100%

Kualitas Guru


Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

SD/MI 77

SMP/MTs 92

SMA/MA/SMK 97

Meningkatnya Derajat kesehatan

bagi semua lapisan masyarakat

Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh

golongan masyarakat

Angka kematian bayi 29.70-29.30

Angka usia harapan hidup 69.25-69.65

Persentase Balita gizi buruk < 1%

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam peningkatan kesehatan

Rasio posyandu per satuan balita 117

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

01:45,0

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

0.0072

Rasio dokter per satuan penduduk 0.46

Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk

2.26

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

75%

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan

89%

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100%

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100%

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

80%

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100%

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100%

Cakupan kunjungan bayi 94




1 2 3

Meningkatnya Derajat kesehatan bagi semua lapisan masyarakat

Cakupan puskesmas 86.67%

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 79

Rasio balita berakte kelahiran 75

Kepemilikan KTP 60.00%

Pemberdayaan gender dan perlindungan anak

Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak

Cakupan Perempuan dan anak korban

kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan

100%

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 58.00%

Partisipasi angkatan kerja perempuan 41.00%

Meningkatnya kualitas keluarga sejahtera

Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Cakupan peserta KB aktif 74.00%

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

44.84%

Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan

Pemberdayaan pemuda dalam pembangunan

Jumlah organisasi pemuda 44

Jumlah kegiatan kepemudaan 8

Meningkatnya sumberdaya olahraga

Pemberdayaan sumberdaya olahraga

Jumlah klub olahraga 29

Jumlah gedung olahraga 11

Jumlah Stadion 4

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

50

Lapangan olahraga 10

Jumlah kegiatan olahraga 4

Jumlah organisasi / klub olahraga 74

Meningkatnya perlindungan masyarakat

Upaya perlindungan sosial bagi masyarakat

Pemberdayaan PSKS 36 PSKS

PMKS yg memperoleh bantuan sosial 100 orang



3. Misi 3 :

Meningkatkan Kemampuan dalam Menanggapi Tantangan, Tuntutan dan

Kondisi secara cepat


1 2 3

Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan Pemerintahan

sistem informasi dalam rangka pelayanan publik

Web site milik pemerintah daerah Ada

Meningkatnya pelayanan administrasi Pemerintahan kepada semua masyarakat

Tertib administrasi pertanahan

Aset tanah yang belum tersertifikasi < 122bdg

Persentase bidang lahan milik pemerintah yang bersertifikat

70%

Aset tanah yang tersertifikasi > 137 bdg

Jumlah penyelesaian sengketa pertanahan

10

Pelayanan statistik daerah

Data Statistik Daerah Ada

Peningkatan pelayanan kearsipan dan perpustakaan

Pengelolaan arsip secara baku 36SKPD,10 bagianSetda

dan1KPU

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

36 SKPD,10 BagianSetda dan 1 KPU memiliki

pengelola arsip

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

14.674

Jumlah perpustakaan 28

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

2.1



4. Misi 4 :

Mempertahankan Dinamika Perikehidupan Dalam Pembangunan Yang

Berjalan


1 2 3

Meningkatnya partisipasi warga kota dalam pembangunan

Kualitas dokumen perencanaan yang mengakomodasi aspirasi warga

Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

100%

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi

Dokumen perencanaan yang ditetapkan Kepala Daerah

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada

Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan politis dan demokratis

Tingkat partisipasi pemilih

70%-75%

5. Misi 5 Mewujudkan Kesalehan Sosial dalam Masyarakat yang Berakhlak Mulia


1 2 3

Terwujudnya kehidupan sosial kemasyarakatan yang toleran dan kondusif

Kualitas kehidupan keagamaan di Kota Cimahi

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

1,68

Berkembangnya budaya masyarakat kota Cimahi

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

3

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

1

Meningkatnya disiplin dan toleransi masyarakat Kota Cimahi

Tingkat kesadaran warga terhadap ketentraman dan ketertiban

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

16.21




1 2 3


Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/Kelurahan

41

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Cimahi

865

6. Misi 6 : Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan dan Sinambung


1 2 3

Mengembangkan infrastruktur transportasi disertai dengan manajemen yang handal dan terintegrasi

Tingkat Kemantapan Jalan dan Jembatan

Panjang jalan dilalui Roda 4 (Jalan Nasional, Provinsi dan kota) 141.156 km

Jalan Penghubung dari ibukota Kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

88.621

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

78.74%

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)

26.586

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau

bangunan rumah liar

8.862

Panjang jalan kota dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) 127.456km

Cakupan layanan pengelolaan air limbah masyarakat

Rumah tangga ber-Sanitasi 78.934

Mengembangkan infrastruktur air bersih dan sanitasi dasar

Persentase rumah tinggal bersanitasi

67.53%

Cakupan layanan air bersih

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

64.52%

Rumah tangga pengguna air bersih

75.415

Menurunnya area genangan

Rasio Jaringan Irigasi 0.023km/ha




1 2 3

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

345.848

Cakupan layanan persampahan

Persentase penanganan sampah 72.99%

Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum penumpang

Penyelenggaraan manajemen dan sarana prasarana perhubungan

Angkutan darat 2.011

Jumlah Terminal 3

Pemasangan Rambu-rambu 252

Jumlah uji kir angkutan umum 8.400

Kepemilikan KIR angkutan umum 8.400

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

6bulan

Mewujudkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan

Luasan RTH publik

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah

18

Pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

50%

Penegakan hukum lingkungan 100%

Pencemaran status mutu air 83%

Mengembangkan perumahan dan permukiman layak yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar umum

Cakupan penataan permukiman

Rumah layak huni 105.433

Lingkungan pemukiman kumuh 102ha

Rasio permukiman layak huni 96.97%

Rasio rumah layak huni 96.80%

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 1.000 jumlah penduduk)

0.08

Merwujudkan penataan ruang kota yang berkelanjutan

Cakupan penataan ruang yang komprehensif dan integratif

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

62.31%

Persentase Luas permukiman yang tertata

97.47

Luas wilayah perkotaan 4.025,75ha

Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/ rumah negara

Cakupan sarana prasarana

perkantoran Pemerintahan / Kelurahan yang baik

100%

BAB III Akuntabilitas Kinerja


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Akuntabilitas Kinerja

Implementasi arah kebijakan pembangunan Nasional dibidang aparatur

negara, diantaranya adalah dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan

administrasi negara melalui penataan fungsi – fungsi kelembagaan

pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif dan

responsif.Hal tersebut ditunjang dengan optimalisasi dokumen pelaporan

kinerja sebagai bentuk penyelesaian tugas dan fungsi pemerintahan, yang

diimplementasikan dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan dasar dan

pelayanan umum, serta peningkatan transparansi dan partisipasi, sehingga

pada akhirnya akan terselenggara good governancesebagai prasyarat bagi setiap

pemerintahan guna mencapai tujuan serta cita – citaberbangsa dan bernegara.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas

dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran.Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan

(disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa pelaporan kinerja

disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur keperada pemberi mandat atas

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah

untuk meningkatkan kinerjanya.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang memberikan

informasi kegiatanyang harus dilakukan dan diselesaikan dalam kurun waktu

lima tahun. Bentuk perencanaan tersebut harus mampu menjawab tuntutan

lingkungan strategis lokal, nasional, global, dan tetap berada dalam tatanan

Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan

perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, sehingga instansi



pemerintahandapat mudah menyelaraskan visi dan misi kepala daerahsesuai

dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan

kualitas pelaporan akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas instansi pemerintah yang dituangkan dalam pelaporan

kinerja, tidak hanya sekedar pengisian formulir semata, namun dimaksudkan

untuk lebih menekankan perubahan paradigma aparatur dari yang hanya

berorientasi pada menghabiskan input terutama anggaran menjadi berorientasi

kepada hasil atau result. Dengan demikian akan ada kesadaran yang melekat

kuat dalam setiap aparatur mengenai pentingnya menyampaikan laporan

akuntabilitas dan wajibnya upaya meningkatkan kinerja sesuai dengan amanah

yang diemban.

3.2. Pengukuran Kinerja

Sebagai amanat ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Kepala SKPD

menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang

disepakati dan menyampaikannya kepada Walikota paling lambat 2 (dua) bulan

setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya Walikota menyampaikan laporan

kinerja tahunan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam

Negeri, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pelaporan kinerja dimaksud, menyajikan capaian kinerja organisasi

untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan

hasil pengukuran kinerja organisasi, dengan melakukan analisis capaian

kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika

ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;



6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah

pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam

pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan

klarifikasi outputdan outcomeyang akan dan seharusnya dicapai untuk

memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerjadilakukan dengan membandingkan antara kinerja

yang (seharusnya) terjadi dengan kinerjayang diharapkan.Pengukuran dan

pembandingan kinerja yang dilakukan dalam laporan kinerja harus cukup

menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Kinerja

Pemerintah Kota Cimahi diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan

indikator sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian

Sasaran dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan

realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target

dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran

Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi

untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis

yang terkait dengan Core Area Kota Cimahi.

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan

program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari

nilai tersebut yaitu :

- 85 s.d. 100 = Baik Sekali

-70 s.d. <85 = Baik

- 55 s.d. <70 = Cukup

- < 55 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan,

dengan kata lain, bahwa gambaran tersebut memberikan penilaian atas

keberhasilan atau kegagalan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan

tanggungjawab.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan

tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.Indikator



kinerja instansi pemerintah harus selarasantar tingkatan unit

organisasi.Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik,

dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Sementara itu, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran

keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai

dengan tugas fungsi serta mandat (core business)yang diemban. IKU dipilih dari

seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasidengan

memperhatikan proses bisnis organisasidan kriteria indikator kinerja yang baik.

IKUperlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.Indikator Kinerja

pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya

adalah indikator hasil (outcome)sesuai dengan kewenangan, tugas dan

fungsinya masing – masing.Indikator kinerja pada unit kerja(setingkat Eselon I)

adalah indikator hasil (outcome)dan atau keluaran (output)yang setingkat lebih

tinggi dari keluaran (output)unit kerja dibawahnya.Indikator kinerja pada unit

kerja (setingkat Eselon II) sekurang – kurangnyaadalah indikator keluaran

(output).

a. Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah indikator kinerja yang tergambarkan dalam

indikator kinerja utama yang secara signifikan menunjukan keberhasilan

atau kegagalan pencapaian sasaran.

b. Indikator Makro

Tahun Kedua atau Tahun 2014, dalam RPJMD Kota Cimahi 2012-

2017 merupakan tahap Penataan untuk mencapai kondisi Pemantapan

piranti pendukung yang kondusif bagi peningkatan kulitas ekonomi dan

daya saing kota serta kemajuan pembangunan kota yang berkeadilan,

ungguldan kreatif .

Penanganan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah

seperti pengembangan ekonomi lokal untuk daya saing kota, peningkatan

derajat kesehatan dan pendidikan, kualitas dan pemerataan infrastruktur

kota, kualitas lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkualitas terus

dilaksanakan secara konsisten dan memastikan adanya perubahan kearah

yang lebih baik.



Peningkatan pelayanan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan

masyarakat terus dilaksanakan dengan terus melakukan penyempurnaan

dan perbaikan terhadap mekanisme pelayanan yang diberikan. Peningkatan

kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional, pelayanan publik dan

penataan administrasi pemerintahan yang lebih baik terus dilakukan agar

upaya reformasi birokrasi memberikan hasil nyata dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang lebih baik.

Arah pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah

meningkatkan kualitas ekonomi Kota Cimahi dengan memanfaatkan

kreatifitas yang dimiliki sehingga berdaya saing tinggi. Peningkatan

pertumbuhan ekonomi tersebut harus dirasakan oleh berbagai golongan dan

lapisan masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli

masyarakat, bukan sekedar meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi

(LPE), akan tetapi lebih menekankan kepada sampai sejauhmana tingginya

pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dirasakan oleh berbagai lapisan

masyarakat.

Upaya peningkatan kualitas ekonomi Kota Cimahi tersebut dicapai

dengan memanfaatkan berbagai potensi dan sumberdaya lokal yang dimiliki

oleh Kota Cimahi, yang mana dalam proses pembangunan tersebut tetap

memperhatikan daya dukung , daya tampung dan kelestarian lingkungan.

Secara umum target pembangunan dengan indikator makro yang telah

dicapai Kota Cimahi sampai dengan Tahun 2013 secara rinci pada tabel

berikut ini :

Tabel 3.1

Realisasi Capaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2013

NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN

2012 2013 2012 2013

1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 76.12*) 76.12 - 76.70 76.28 76.86

2 Indeks Pendidikan 90.38*) 90.38 - 90.65 90.11 90,46***)

3 Angka Melek Huruf (%) 99.8*) 99.80 - 99.83 99.80 99.82

4 Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 10.73*) 10.73 - 11.10 10.61 10.76



NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN

2012 2013 2012 2013

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

5 Usia 7-12 tahun 99.64*) 99.64 - 99.8 99.28 99.30

6 Usia 13-15 tahun 92.97*) 92.97 - 95 94.57 95.50

7 USia 16-18 tahun 68.69*) 68.69 -73 75.34 75.32

8 Indeks Kesehatan 73.75*) 73.75 - 74.25 73.87 74,7***)

9 Angka Harapan Hidup (tahun) 69.25*) 69.25 - 69.65 69.32 69.82

10 Angka Kematian Ibu/ 100.000 KH 84,65***) 84.65 - 84.45 N/A N/A

11 Angka Kematian bayi/ 1.000 KH 29,80**) 29.70 - 29.30 N/A N/A

12 Indeks Daya Beli 64.24*) 64.57 - 65.28 64.86 65,42***)

13 Daya Beli (Rp. Ribu) 638*) 641 - 648 640.62 643.19

14 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 2.29*) 2.29 - 1.70 1.57 1.55

15 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 63.46 63.46 - 66.32 60.55 61.32

16 Penganguran Terbuka (%) 10.3 10.30 - 9.00 8.67 11.43

12 Angka Kemiskinan (%) 7.15*) 7.10 - 5.00 6.67 5.63

13 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 5,56*) 5,50 - 5,75 5.24 5.18

15 PDRB :

- Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rp) 15.727.21 17. 457 - 17.772 15.543,87*) 17.292,46**)

- Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rp) 7.253.26 7.652 - 7.670 7.231,38*) 7.606,15**)

15 PDRB Per Kapita

- Atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rp) 27.614.49 29.686 - 29.962 27.723,58*) 30.285,00**)

- Atas Dasar Harga Konstan (Ribu Rp) 12.822.99 13.208 - 13.272 12.898,01*) 13.320,96**)

Sumber:

*) Angka Perbaikan BPS **) Angka Sementara BPS ***) Angka Perhitungan Bappeda

Kinerja ekonomi Jawa Barat pada triwulan III-2013 tumbuh sebesar

5,6% melambat dibandingkan triwulan II-2013 yang tumbuh mencapai

6,2%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat terutama bersumber

dari sisi permintaan rumah tangga dan investasi.

Beberapa kota/kabupaten di Jawa Barat menunjukan tekanan inflasi

yang tinggi dibanding inflasi nasional. Dari tujuh kota yang angka inflasinya

di Jawa Barat, beberapa diantaranya mengalami inflasi bulanan tertinggi

dibanding inflasi bulanan nasional maupun inflasi Jawa Barat.



Tabel 3.2

Perkembangan Inflasi Bulanan (mtm) Tujuh Kabupaten/Kota Jawa Barat

Grafik 3.1

Inflasi Bulanan dan Tahunan 7 Kota di Jawa Barat pada Triwulan III-2013

Grafik 3.2

Trend Disagresasi Inflasi Jawa Barat dan Kontribusi Inflasi Triwulan II-2013 dan Triwulan III -2013



Penyebab peningkatan tekanan inflasi pada periode ini lebih

dikarenakan kenaikan BBM bersubsidi pada akhir Juni 2013 serta adanya

gangguan pasokan kelompok bahan makanan dan adanya tekanan pada

nilai tukar rupiah.

Kinerja perekonomian Kota Cimahi Tahun 2012secara makro

ditunjukkan oleh pencapaian nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

atau total Nilai Tambah Bruto pada tahun 2012. Nilai PDRB dan kontribusi

masing – masing sektor dapat dilihat dalam Tabelberikut :

Tabel 3.3

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Cimahi Tahun 2010 – 2012

NO. LAPANGAN USAHA 2010 2011* 2012**

1 Pertanian 20.696,42 22.614,62 25.478,51

2 Pertambangan Dan Penggalian

- - -

3 Industri Pengolahan 6.948.737,30 7.454.350,54 8.194.563,78

4 Listrik Dan Air Bersih 382.301,70 415.802,36 451.738,83

5 Bangunan 923.235,41 995.404,05 1.068.878,43

6 Perdagangan, Hotel Dan Restoran

2.659.320,99 2.945.161,43 3.201.496,14

7 Pengangkutan Dan Komunikasi

233.597,61 270.837,27 306.915,88

8 Keuangan, Persewaan Dan

Jasa Perusahaan 303.719,93 345.634,37 399.659,81

9 Jasa-Jasa 834.879,11 938.876,81 1.044.352,24

(PDRB) 12.845.602,38 14.164.831,17 1.554.347,03

*)Angka Perbaikan **)Angka Sementara Sumber : BPS Kota Cimahi



Tabel 3.4

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Cimahi Tahun 2010 – 2012

NO. LAPANGAN USAHA 2010 2011* 2012**

1 Pertanian 10.100,02 10.073,81 10.261,53


- - -

3 Industri Pengolahan 3.832.246,64 4.019.586,60 4.207.718,08

4 Listrik Dan Air Bersih 240.006,74 251.638,61 264.897,44

5 Bangunan 406.537,44 42.394.447,00 444.457,98


1.397.542,78 1.502.273,48 1.587.314,45

7 Pengangkutan Dan

Komunikasi 107.981,95 120.543,07 134.256,79

8 Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan

141.659,73 156.613,15 173.191,23

9 Jasa-Jasa 373.237,44 386.548,87 409.286,88

(PDRB) 6.509.312,75 6.871.222,04 7.231.384,37


Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sampai dengan Tahun 2012

kelompok sektor sekunder, terutama sektor Industri Pengolahan masih mendominasi

dalam penciptaan nilai tambah di Kota Cimahi. Dari perkembangan nilai PDRB di

atas dapat diketahui Pertumbuhan PDRB Kota Cimahi selama periode Tahun 2010 –

2012 seperti dalam Tabel 3.5berikut ini.

Tabel 3.5

Pertumbuhan PDRB Kota Cimahi Tahun 2010 – 2012 AdhBerlaku (Hb) danAdh Konstan (Hk)

NO. LAPANGAN USAHA

2010 2011* 2012** Rata-Rata

Pertumbuhan

HB HK HB HK HB HK HB HK

1 Pertanian 16,17 4,80 9,27 (0,26) 12,66 1,86 12,70 2,13


- - - - - - 0,00 0,00



NO. LAPANGAN USAHA 2010 2011* 2012** Rata-Rata

Pertumbuhan

HB HK HB HK HB HK HB HK

3 Industri Pengolahan 7,28 2,76 9,93 4,89 9,82 4,68 9,01 4,11

4 Listrik Dan Air Bersih 8,76 6,47 8,64 4,85 10,07 5,27 9,16 5,53

5 Bangunan 7,88 5,35 7,82 4,28 7,38 4,84 7,69 4,82


18,08 12,35 10,75 7,49 8,70 5,66 12,51 8,50

7 Pengangkutan Dan Komunikasi

13,52 12,74 15,94 11,63 13,32 11,38 14,26 11,92

8 Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan

13,61 10,07 13,80 10,56 15,63 10,59 14,35 10,41

9 Jasa-Jasa 10,74 2,90 12,46 3,57 11,23 5,88 11,48 4,12

(PDRB) 9,94 5,30 10,27 5,56 9,73 5,24 9,98 5,37


3.3. Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja

Secara umum Pemerintah Kota Cimahi telah dapat melaksanakan tugas

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017.Tiga Puluh Satu Sasarantelah

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2014,

termasuk indikator kinerja dengan target 5 tahunanyang tercantum pula pada

lampiran Indikator KinerjaRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017. Adapun instrumen pengukuran

terhadap 31 (tiga puluh satu) sasaran tersebut, dalam Penetapan Kinerja Tahun

2014 dipergunakan instrumen pengukuran berupa indikator sasaran sebanyak

152 (seratus lima puluh dua) indikator sasaran, yang terdiri dari 24

indikator untuk Misi 1, 73 indikator untuk Misi 2, 11indikator untuk Misi 3, 5

indikator untuk Misi 4, 6 indikator untuk Misi 5 dan 33 indikator untuk Misi 6.

Adapun ketercapaian kinerja indikator sasaran dirinci dalam matrik sebagai

berikut :



Tabel 3.6

Ketercapaian Indikator Sasaran terhadap Target Tahun 2014

No Sasaran Jumlah

Indikator Ketercapaian Target Keterangan

1 2 3 4 5

Misi I : Mewujudkan Kreatifitas Dalam Segala Bidang

1


5

1 indikator mencapai target

3 indikator mencapai > 100%

1 indikator mencapai 85 - < 100%

2

Meningkatnya daya saing daerah, kohesi sosial dan berkembangnya ekosistem inovasi daerah yang mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga

7



2 indikator mencapai < 85%

3 Berkembangnya usaha yang inovatif (khususnya UKM) berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga

1 1 indikator belum mencapai target

indikator mencapai 85 - < 100%

4

Berkembangnya sektor pariwisata

4




5 Terbangunnya kapasitas SDM dan kelembagaan pada koperasi serta pelaku usaha berbasis komunitas dan industri rumah tangga

1 indikator belum mencapai target

indikator mencapai < 85%

6 Pengembangan sektor perdagangan di Kota Cimahi 2 1 indikator mencapai target

indikator mencapai < 85%

7 Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja bagi pencari kerja

3 2 indikator mencapai target

1 indikator mencapai 85% - < 100%

8 Meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan pengawasan terhadap hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja

1 indikator belum mencapai target

indikator mencapai 85% - < 100%

Misi II : Meningkatkan Kesetaraan dalam Pelayanan Publik

9


37




10


17




1 indikator mencapai <50%

11

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

3

indikator melebihi target


1 indikato mencapai < 70%



No Sasaran Jumlah


1 2 3 4 5

12


3




13 Meningkatnya kualitas keluarga sejahtera 2 indikator melebihi target


14 Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan 2 2 indikator mencapai target

= 100%

15 Meningkatnya sumberdaya olahraga 7 6 indikator mencapai target


16 Meningkatnya perlindungan masyarakat 2 1 indikator mencapai target


Misi III : Meningkatkan Kemampuan dalam Menanggapi Tantangan, Tuntutan dan Kondisi secara cepat

17 Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan Pemerintahan


= 100%

18


10





Misi IV : Mempertahankan Dinamika Perikehidupan Dalam Pembangunan Yang Berjalan

19 Meningkatnya partisipasi warga kota dalam pembangunan


= 100%

20 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi


= 100%

21 Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan politis dan demokratis


= 100%

Misi V : Mewujudkan Kesalehan Sosial dalam Masyarakat yang Berakhlak Mulia

22 Terwujudnya kehidupan sosial kemasyarakatan yang toleran dan kondusif


= 100%

23 Berkembangnya budaya masyarakat kota Cimahi 2 indikator melebihi target

indikator mencapai >100%

24


3

2 indikator melebihi target

2 indikator mencapai >100%

1 indikator mencapai <70%

MISI VI : Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan dan Sinambung

25


6



2 indikator mencapai 80%-<100%

26 Mengembangkan infrastruktur air bersih dan sanitasi dasar





No Sasaran Jumlah


1 2 3 4 5

27


6



1 indikator mencapai 85%-<100

28


4




29


5



3 Indikator mencapai 85%-<100%

30 Merwujudkan penataan ruang kota yang berkelanjutan



31 Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/ rumah negara


= 100%

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai

pada Tahun 2014, dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi

pada indikator sasaran serta membandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2013,

sebagai berikut:

Tabel 3.7

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dan berkembangnya sektor pertanian mendukung

pengembangan ekonomi lokal berbasiskan klaster industri di Kota Cimahi

No Indikator Sasaran Tahun 2013

Capaian Kinerja

Th. 2013 (%)

Tahun 2014 Capaian Kinerja

Th. 2014 (%) Target Realisasi Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8


1 Ketersediaan pangan utama 100% 100% 100.00% 100% 129% 129.00%

2 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

6,85 6.21 90.66% 7.19 6.14 85.40%

3 Regulasi ketahanan pangan Ada Ada 100.00% Ada Ada 100%

4 Cakupan bina kelompok petani 35 63 180% 35 70 200%

5 Produksi perikanan 0,43% 0.45% 103.98% 0.43% 0.47% 109.30%



Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut, diperoleh gambaran

bahwa dari lima indikator sasaran yang ditetapkan, dua indikator sasaran

Ketersediaan pangan utama dan Produksi perikananmenghasilkan capaian kinerja di

atas 100% dan indikator regulasi ketahanan pangan tetap mencapai target 100%,

hal ini tentunya bermakna baik. Sementara indikator cakupan bina kelompok

petanimengalami penurunan capaian kinerja dari tahun 2013, meskipun telah

mencapai target 100% pada tahun 2014.Adapun indikator produktivitas padi atau

bahan pangan utama lokal lainnya per hektar mengalami pernurunan, namun tetap

mencapai nilai di atas 85% atau masih bermakna sangat baik.

Sebagaimana kita ketahui bersama, kondisi penduduk dengan jumlah yang

cukup besar, harus terjamin dengan ketersediaan bahan pangan sebagai perhatian

yang sangat penting. Untuk kurun waktu jangka pendek, usaha untuk mendukung

ketahanan pangan dapat dilakukan dengan menjamin ketersediaan pangan melalui

peningkatan distribusi dan ketersediaan barang pangan di pasar, namun demikian

mengandalkan jalur distribusi pangan tidaklah cukup sebab ternyata laju

pertumbuhan kemampuan daya beli penduduk Kota Cimahi tidak cukup signifikan

bila dibandingkan dengan kecepatan inflasi bahan pangan dan juga deret ukur

kebutuhan pangan penduduk Kota Cimahi.

Untuk mewujudkan indikator kinerja tersebut, Pemerintah Kota Cimahi

melalui unit terkait telah mendorong produktivitas bahan pangan atau produk lokal,

diantaranya melalui pemberdayaan masyarakat dalam hal pengolahan sampeu,

peran petugas dalam membantu petani melalui pemberantasan hama dengan

meingkatkan ketersediaan pestisida, serta peningkatan pertumbuhan tanaman

pangan dengan penyediaan pupuk yang unggul.Dengan upaya tersebut, dinilai

berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian kinerja indikator sasaran tersebut.

Sementara itu, melalui pelayanan urusan penganekaragaman dan keamanan

pangan memang sudah terlayani tetapi cakupannya hanya pada penganekaragaman

produk pangan olahan saja dan belum mencakup kecapaian indikator pola pangan

harapan dan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80% pada tahun

2015.Sementara itu pelayanan distribusi dan akses pangan baru mulai

dilaksanakan mulai pada tahun 2014. Namun demikian, untuk ketersediaan energi

dan protein perkapita, penguatan cadangan pangan dan penanganan daerah rawan

pangan belum terlayani.Pada tahun 2015 diharapkan seluruh indikator kinerja

urusan wajib ketahanan pangan ini dapat dilaksanakan.

Merujuk pada data rata-rata laju pertumbuhan ekonomi secara rill dari tahun

2000 hingga 2013 maka dapat diketahui bahwa sektor pertanian telah mengalami



pertumbuhan sebesar 2.15%. Laju pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan laju

rata – rata pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi selama 10 tahun terakhir yaitu

sebesar 4.47%. Jika dilihat dari kontribusi per sektor terhadap PDRB rill kota, maka

sektor ini hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil sebesar 0.18% dan

mengalami penurunan pertumbuhan kontribusi rata - rata sebesar 9.48%.

Regulasi ketahanan pangan yang diterapkan saat ini, berjalan efektif sebagai

salah satu keberhasilan dengan dukungan peran Pemerintah Kota, melalui kegiatan

– kegiatan penyuluhan pertanian, yang diselenggarakan rutin setiap tahun.

Cakupan bina kelompok petani yang semula ditargetkan sebanyak 35 orang,

pada tahun 2014 berhasil melakukan pembinaan terhadap 70 orang, melalui

pengembangan klaster makanan dan minuman ini dapat disokong oleh sektor

pertanian yang diarahkan kepada pengembangan potensi agronomi setiap wilayah

yang kemudian pembinaannya ditingkatkan dalam klaster-klaster atau sentra-sentra

produk pertanian unggulan. Terdapat beberapa potensi sentra produk pertanian

yang dikembangkan di Kota Cimahi diantaranya:

a. Sentra Susu Sapi Perah di Kelurahan Cipageran

b. Sentra Jamur Tiram di Kelurahan Cipageran

c. Sentra Tauge di Kelurahan Cipageran

d. Sentra Kambing atau Domba di Kelurahan Cipageran dan Leuwigajah

e. Sentra Hamster di Kelurahan Pasirkaliki

Disamping itu pula, Pemerintah melalui unit terkait, melakukan monitoring

penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan 12 kali dalam satu tahun, pembinaan

petani penerima bantuan pupuk bersubsidi untuk 50 orang dan pelatihan budidaya

padi bagi 8 orang petani. Upaya ini tidak lain untuk peningkatan produktivitas

pertanian yang difokuskan pada peningkatan sumberdaya manusia.

Berkaitan dengan ketahanan pangan untuk masyarakat miskin, setiap

tahunnya Pemerintah Kota Cimahi mendistribusikan beras kepada warga miskin

sebanyak 20.870 RTS.Meskipun hal ini telah membantu dalam peningkatan

ketahanan pangan, namun peningkatan kualitas dari beras miskin ini perlu

diperhatikan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia

No. 65/Permentan/OT.140/12/2010, urusan wajib ketahanan pangan mancakup 4

(empat) jenis pelayanan dasar yaitu:

1. Ketersediaan dan cadangan Pangan

2. Distribusi dan akses pangan

3. Penganekaragaman dan keamanan pangan



4. Penanganan kerawanan pangan.

Pengembangan sentra – sentra produk pertanian dan hilirisasi sektor

pertanian melalui pengembangan produk-produk unggulan lokal Kota Cimahi,

diharapkanakan memperkuat pengembangan rantai nilai dan integrasi dengan

sektor lainnya dalam hal ini sektor UMKM, industri dan pariwisata.

Tabel 3.7a

Kenaikan atau Penurunan Pencapaian Sasaran 1

No Indikator Sasaran Capaian Kinerja

Th. 2013 (%) Capaian Kinerja

Th. 2014 (%)

Kenaikan / Penurunan

Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

1 Pengembangan sektor pertanian dan perikanan daerah

Ketersediaan pangan utama 100.00% 129.00% 29.00%


90.66% 85.40% -5.26%

Regulasi ketahanan pangan 100.00% 100% 0.00%

Cakupan bina kelompok petani 180% 200% 20.00%

Produksi perikanan 103.98% 109.30% 5.32%

Tabel 3.7b

Perbandingan Rencana RPJMD dengan Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran 1

No Indikator Sasaran Realisasi

Akumulasi s.d Tahun 2014

Rencana Sesuai dengan RPJMD

Tahun 2017

Persentase Capaian Kinerja

(%)

1 2 3 4 5

1 Pengembangan sektor pertanian dan perikanan daerah

Ketersediaan pangan utama 129% 100% 129.00%


6.14 8.32 73.80%

Regulasi ketahanan pangan Ada Ada 100.00%

Cakupan bina kelompok petani 70% 100% 70.00%

Produksi perikanan 0.47% 0.41% 114.63%



Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi

sampai dengan Tahun 2014 dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD pada

Tahun 2017, menunjukan bahwa meskipun Tahun 2014 merupakan tahun kedua

RPJMD, namun untuk mewujudkan target pada tahun kelima diperkirakan akan

mampu mencapai angka 100%, atau bahkan lebih, untuk beberapa indikator

sebagai tabel di atas.

Tabel 3.8

Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya daya saing daerah, kohesi sosial dan berkembangnya ekosistem inovasi daerah yang mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif,

komunitas dan industri rumah tangga


Capaian Kinerja

Th. 2013 (%)



1 2 3 4 5 6 7 8


1 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

1,823,456 1,023,746 56.14% 2,005,801 1,350,000 67%

2 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

33 69 209.09% 33 75 227%

3 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

10% 76% 755.20% 11% 77% 700%

4 Usaha Mikro dan Kecil 3.00% 7497 100.00% 3.10% 7915 177.42%

5 Lama proses perijinan 3-14 hari 3-14 hari 100.00% 3-14 hari 3-14 hari 100%

6 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

3 retribusi 3 retribusi 100.00% 3 retribusi 22 733.33%

7 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

19Perda 19 Perda 100.00% 20 Perda 8 Perda 40%

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh gambaran, bahwa dari tujuh

indikatorsasaran tersebut, limaindikator mengalami kenaikan atau menghasilkan

capaian kinerja lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Empat indikator sasaran yaitu

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA), Kenaikan/penurunan nilai realisasi

PMDN (Milyar Rupiah), Usaha Mikro dan Kecil, Lama proses perijinan, dan indikator

sasaran Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah mencapai nilai di atas 100%,

hal ini tentunya bermakna sangat baik. Sementara itu untuk indikator sasaran

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha, menghasilkan capaian kinerja di

bawah 50% atau memiliki nilai kurang.



Untuk indikator jumlah nilai investasi berskala nasional mengalami kenaikan,

hal ini berhasil diwujudkan, karena pengembangan sentra – sentra industrilokal

yang dipromosikan pemerintah ke luar daerah.Kondisi ini secara otomatis

berimplikasi juga terhadap jumlah investor yang mau menanamkan modal terhadap

produktivitas sentra – sentra industri di Kota Cimahi.Berkembangnya ekonomi lokal

melalui sentra – sentra industri yang juga merupakan UMK sebagai pelaku utama

ekonomi lokal, membuktikan keberhasilan program kegiatan Pemerintah Kota dalam

mendorong produktifitas masyarakat untuk meningkatkan penghasilan atau

ekonomi masyarakat itu sendiri.

Adapun kenaikan dan penurunan capaian kinerja indikator sasaran, serta

perbandingan antara akumulasi capaian kinerja indikator sasaran dengan rencana

pada akhir tahun RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8a




Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

2 Tingkat daya saing daerah


56.14% 67% 11.16%

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 209.09% 227% 18.18%


755.20% 700% -55.20%

Usaha Mikro dan Kecil 100.00% 177.42% 77.42%

Lama proses perijinan 100.00% 100% 0.00%

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah 100.00% 733.33% 633.33%

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 100.00% 40% -60.00%



Tabel 3.8b

Perbandingan Rencana RPJMD dengan Realisasi AkumulasiPencapaian Sasaran 2




Tahun 2017


(%)

1 2 3 4 5

2 Tingkat daya saing daerah


1,350,000 2,669,721 50.57%

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 75 31 241.94%


77% 12% 641.67%

Usaha Mikro dan Kecil 7915 4.00% 102.5%

Lama proses perijinan 3-14 hari 3-14 hari 100.00%

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah 22 3 retribusi 733.33%

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 8 Perda 20Perda 40.00%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai

dengan Tahun 2014 dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD pada Tahun 2017,

menunjukan capaian kinerja tinggi, meskipun Tahun 2014 merupakan tahun kedua

RPJMD, namun perkiraan untuk mewujudkan target pada tahun kelima

diperkirakan akan mampu mencapai angka 100%, atau bahkan lebih. Sedangkan

untuk untuk beberapa indikator sebagai tabel di atas.

Keberhasilan capaian kinerja indikator di atas,

tentunya dipengaruhi oleh banyaknya minat

berinvestasi di Kota Cimahi. Dari ketiga

indikator sasaran yang merupakan wujud dari

investasi di daerah, tentunya menjadi tolak

ukur yang akanmendorong pertumbuhan

ekonomi.Secara kuantitas data investasi yang

riil ditanamkan belum dapat disajikan, ilustrasi terhadap investasi yang disajikan

dapat dilihat dari sisi penggunaan kredit yang disalurkan dari perbankan (sumber

Bank Indonesia Bandung).Dapat terlihat bahwa investasi di Kota Cimahi tahun 2010

sebagian didorong oleh investasi dalam bentuk modal kerja lainnya terutama oleh

pelaku usaha di sektor industri, perdagangan dan jasa-jasa.



Selama periode 2007-2011 investasi asing di Kota Cimahi telah meningkat

dari US$32,3 juta menjadi US$58.350,5 juta, sementara investasi dalam negeri naik

dari Rp. 46,3 miliar menjadi Rp. 368,2 miliar. Peningkatan penanaman modal yang

signifikan ini sangat didukung oleh keberadaan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu

Pintu (PPTSP) yang sudah berfungsi dengan baik, dimana melalui penerapan

indikator sasaran lama proses perijinan dan jumlah pajak dan retribusi daerah

memberikan dampak positif keinginan berinvestasi di Kota Cimahi. Meskipun

prestasi dalam pengembangan investasi sangat baik, namun pangsa Kota Cimahi

dalam total investasi Provinsi Jawa Barat selama periode 2007-2009 dan 2011 baru

rata-rata sekitar 0,76% dan 6,12% per tahun, masih jauh di bawah pangsa Kota

Bandung.

Berdasarkan data BKPPMD Provinsi Jawa Barat, realisasi nilai investasi (izin

usaha tetap) perusahaan PMA dan PMDN di Kota Cimahi tahun 2009 sebesar Rp.

692.818.172.569,-, dengan rincian PMA sebesar Rp. 16.873.425.000,- dan PMDN

sebesar Rp. 645.944.747.569) dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.477

orang. Tahun 2010 realisasi investasi PMA dan PMDN meningkat 90% dari tahun

2009 yaitu menjadi Rp. 1.316.945.986.233,- , dengan rincian PMA sebesar Rp.

510.661.694.520,- dan PMDN sebesar Rp. 806.284.231.713,-, serta penyerapan

tenaga kerja sebanyak 5.831 orang.

Sementara itu, berkaitan dengan 6 (enam) jumlah jenis perizin dan non

perizinan yang dilayani, baru 5 (lima) jenis yang sudah dilaksanakan yakni Jumlah

Pendaftaran Penanaman Modal Daerah, Jumlah Izin Prinsip Penanaman Modal

Dalam Negeri, Jumlah Izin Usaha Penanaman Modal dalam Negeri, Jumlah TDP dan

Jumlah SIUP. Satu jenis yang belum dilaksanakan yakni terkait ijin Jumlah

Perpanjangan IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing) yang bekerja lebih dari 1

(satu) per Kabupaten/Kota, belum dapat dilaksanakan terkait Peraturan yang

mengatur ditariknya Retribusi terhadap Tenaga Kerja Asing.

UMKM merupakan bagian terbesar dari kegiatan sosial ekonomi penduduk

Kota Cimahi dan mampu menyerap tenaga kerja yang paling banyak.Mengingat

peran yang sangat penting maka pengembangan KUKM merupakan tanggung jawab

bersama antara Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Berdasarkan data tahun 2011, jumlah usaha UMKM sebanyak 4.691 UMKM

dengan total omset keseluruhan sebesar Rp.193.369.824.262,-. Dengan demikian,

untuk peningkatan Pengembangan rantai nilai dan kerjasama usaha antar pelaku

UMKM di Kota Cimahi dengan industri besar dan kecil hendaknya mampu

mendorong pertukaran informasi dan penyebaran inovasi.Keberpihakan terhadap



pelaku usaha lokal dan produk – produknyasangat diperlukan dalam pengembangan

UMKM di Kota.

Kota Cimahi tidak memiliki sumber daya alam, namun Kota Cimahi memiliki

potensi sumber daya manusia yang dapat diberdayakan untuk menjadi enterpreneur

dan insan – insan yang kreatif yang merupakan keunggulan dari Kota Cimahi.

Penguatan daya saing perekonomian kota akan dilakukan dengan mengembangkan

potensi lokal berbasiskan klaster industri.

Dalam upaya peningkatan daya saing daerah, sejak tahun 2011 Pemerintah

Kota Cimahi telah bekerjasama dengan beberapa pihak untuk menggali potensi lokal

yang ada di Cimahi, diantaranya kerja sama

dengan Badan Penelitian dan

Pengembangan Teknologi (BPPT) dalam

menyusun Strategi Inovasi Daerah (SID).

Dokumen SID yang telah disusun tersebut

baru merupakan strategi pengembangan

klaster industri animasi dan film di Kota

Cimahi, namun belum mencakup strategi

pengembangan klaster industri lainnya.

Dengan SID ini diharapkan akan meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran

tingkat daya saing daerah menuju peningkatan terhadap klaster industri yang

menjadi potensi ekonomi Kota Cimahi.

Indikator sasaran Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, mengalami

peningkatan capaian kinerja di atas 100%, hal ini didukung dengan upaya proaktif

unit kerja terkait melalui mobilisasi untuk kemudahan pembayaran pajak dan

retribusi. Adapun jenis retribusi yang menjadi instrument bagi Pendapatan Asli

Daerah Kota Cimahi saat ini, yaitu :

1. Retribusi Pemeriksaan Alat

2. Pemadam Kebakaran

3. Retribusi Rusunawa

4. Retribusi Izin MendirikanBangunan

5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi JalanUmum

6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

7. Retribusi Pengendalian Menara

8. Retribusi Terminal

9. Retribusi Izin usaha angkutan umum

10. Retribusi PelayananKesehatan



11. Dana Kapitasi JKN padaFKTP

12. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian

13. Retribusi Pelayanan Pasar

14. Retribusi Pelayanan

15. Persampahan / Kebersihan

16. Retribusi PelayananPemakaman dan PengabuanMayat

17. Pelayanan Kesehatan RSUDCibabat

Tabel 3.9


Berkembangnya usaha yang inovatif (khususnya UKM) berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga


Capaian Kinerja

Th. 2013 (%)



1 2 3 4 5 6 7 8


1 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

1,418 1350 95.20% 1,488 1,350 90.73%

Pada tabel di atas dapat diperoleh gambaran, adanya penurunan pencapaian

kinerja indikator sasaran jumlah UKM non BPR/LKM UKM dari tahun 2013, namun

demikian, capaian kinerja masih berada pada nilai di atas 85%, atau bermakna

sangat baik.

Menurunya capaian kinerja indikator

sasaran tersebut di atas, dipengaruhi oleh

tingkat pengembangan UKM ke dalam

bentuk klaster yang memiliki produk

unggulan dan produktifitas yang tinggi.

Sehingga bentuk revitalisasi terhadap

jumlah yang ada, diperkirakan akan

mengalami penyesuaian kondisi terhadap

pangsa pasar, yang memungkinkan adanya penggabungan kelompok UKM atau

bahkan mungkin bentuk alih usaha.

Pengembangan UKM non BPR merupakan hasil kajian Pengembangan

Ekonomi Lokal oleh Tim dari Universitas Indonesia dan Bank Dunia, dimana sejak



tahun 2011 untuk Kota Cimahi telah teridentifikasi terdapat empat klaster industri

unggulan yaitu:

1. Klaster Industri Makanan dan Minuman

2. Klaster Industri Tekstil dan Produk Tekstil

3. Klaster Industri Kerajinan

4. Klaster Industri Telematika

Dengan basis usaha UMKM secara umum

jenis kegiatan pada klaster-klaster

industri tersebut termasuk kedalam

golongan industri kreatif. Dengan terus

bergulirnya usaha pengembangan

ekonomi Lokal di Kota Cimahi, mulai

tahun 2013 telah mulai dikembangkan

kerangka kerjasama antar Kelompok

Swadaya Masyarakat (KSM) pada kelurahan-kelurahan yang berbeda melalui

peningkatan integrasi secara vertikal dan horizontal serta diberikannya

pendampingan dan pembinaan yang lebih luas untuk mengantisipasi bertambahnya

BKM yang diikutsertakan dalam kegiatan PPMK Kota Cimahi tahun anggaran 2014.

Pengembangan UMKM melalui Pendekatan Ekonomi Lokal di Kota Cimahi pun

akan tetap berbasis kepada pengembangan komunitas – komunitas, baik komunitas

yang bersifat fungsional, tidak dibatasi wilayah, maupun komunitas –

komunitasberdasarkan teritorial atau batas wilayah seperti komunitas –

komunitasatau paguyuban sentra-sentra industri. Melalui pengembangan jalur –

jalurkomunikasi atau saluran institusi (institutional proxymity) maka diharapkan

dapat lebih mendorong pertukaran pengetahuan, informasi dan penyebaran inovasi

sehingga mampu meningkatkan kohesi sosial dan daya saing daerah, serta

peningkatan terhadap capaian kinerja indikator sasaran jumlah UKM non BPR.

Kenaikan dan penurunan capaian kinerja indikator sasaran, serta





Tabel 3.9a Kenaikan atau Penurunan Pencapaian Sasaran 3



Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

3 Lembaga keuangan masyarakat di Kota Cimahi

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 95.20% 90.73% -4.48%





Tahun 2017


(%)

1 2 3 4 5

3 Lembaga keuangan masyarakat di Kota Cimahi

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 1,350 1,723 78.35%



menunjukan bahwa meskipun Tahun 2014 merupakan tahun kedua RPJMD,

namun untuk mewujudkan target pada tahun kelima diperkirakan akan mampu

mencapai angka 100%.

Tabel 3.10




Capaian Kinerja

Th. 2013 (%)



1 2 3 4 5 6 7 8

Pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya dan produk lokal

1 Kunjungan wisata 7968 41557 521.5% 8446 43772 518.3%

2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Jumlah grup kesenian 283 160 56.54% 283 165 58.30%

4 Jumlah organisasi kesenian 69 26 37.68% 69 30 43.48%



Pada tabel di atas, diperoleh gambaran, bahwa dari empat indikator sasaran

yang ditetapkan, dua indikator sasaran yaitu jumlah grup kesenian menghasilkan

capaian kinerja 55% s.d < 70% atau bermakna cukup, sedangkan indikator sasaran

jumlah organisasi kesenian menghasilkan capaian kinerja di bawah 50%, atau

bermakna kurang. Sementara indikator Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya

yang dilestarikan, tidak mengalami perubahan capaian kinerja dari tahun

sebelumnya dan tetap mencapai target 100%. Untuk kunjungan wisata mengalami

kenaikan capaian kinerja fantastis jauh di atas 100%.Secara prinsip, keempat

indikator sasaran tersebut di atas, mengalami kenaikan dari tahun 2013.

Peningkatan capaian kinerja indikator jumlah grup kesenian dan organisasi

kesenian, tidak lepas dari kesenian itu sendiri yang berkembang dengan

keberagamannya di Kota Cimahi.Hal ini ditandai dengan banyaknya grup – grup

kesenian mulai dari seni wayang golek, seni calung, singa depok, seni degung dan

jaipong sampai grup dangdut dan grup band. Dalam rangka pengembangan

kesenian dan kebudayaan daerah serta mendorong peningkatan sumberdaya

manusia untuk aktif berkesenian, Pemerintah Kota Cimahi mengirimkan duta seni

ke TMII, Binojakrama padalangan purwa, kemilau nusantara dan pergelaran seni

canghegar di objek wisata cireundeu. Sementara itu, Kota Cimahi pun memiliki satu

komunitas adat yang memiliki budaya dan kearifan lokal, dimana cara hidup mereka

yang memegang teguh budaya leluhur seperti pola konsumsi pangan yang non beras

(singkong) dan mengedepankan pelestarian lingkungan.

Pada capaian kinerja indikator sasaran

benda, situs dan kawasan cagar budaya

yang dilestarikan, dari tahun sebelumnya

memang tidak mengalami peningkatan,

mengingat semua potensi tersebut telah

terinventarisasi dengan baik, tidak

bertambah atupun berkurang, namun tetap

pemberdayaan aset benda, situs dan

kawasan cagar budaya, memiliki nilai ekonomis tinggi terhadap dukungan

pembangunan Kota Cimahi.






Tabel 3.10a




Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

4 Pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya dan produk lokal

Kunjungan wisata 521.5% 518.3% -3.29%


100% 100% 0.00%

Jumlah grup kesenian 56.54% 58.30% 1.77%

Jumlah organisasi kesenian 37.68% 43.48% 5.80%

Tabel 3.10b





Tahun 2017


(%)

1 2 3 4 5

4 Pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya dan produk lokal

Kunjungan wisata 43772 10639 411.43%


100% 100% 100.00%

Jumlah grup kesenian 165 283 58.30%

Jumlah organisasi kesenian 30 69 43.48%



untuk indikator kunjungan wisata dan benda cagar budaya, diperkirakan tetap

memenuhi target capaian kinerja. Sedangkan untuk jumlah grup kesenian dan

organisasi kesenian, dengan upaya yang dilakukan unit terkait, melalui

penyelenggaraan festival seni dan promosi melalui media iklan atau billboard pada

titik strategis tertentu, diperkirakan akan menarik minat wisatawan lokal khususnya

dan umumnya dari luar daerah.



menunjukan bahwa meskipun Tahun 2014 merupakan tahun kedua RPJMD,

namun untuk mewujudkan target pada tahun kelima diperkirakan akan mampu

mencapai angka 100%, atau bahkan lebih, untuk beberapa indikator sebagai tabel di

atas.

Tabel 3.11


Terbangunnya kapasitas SDM dan kelembagaan pada koperasi serta pelaku usaha berbasis komunitas dan industri rumah tangga


Capaian Kinerja

Th. 2013 (%)



1 2 3 4 5 6 7 8

1 Persentase koperasi aktif 47.00% 62.67% 133% 51.00% 40.98% 80%

Indikator sasaran persentase koperasi aktif menghasilkan capaian kinerja

dengan nilai antara 70% s.d < 85%, atau bermakna baik, namun demikian capaian

kinerja tersebut mengalami penurunan dibandingkan capaian kinerja pada tahun

2013.

Penurunan ini dipengaruhi oleh peralihan usaha karena berkembangnya

sector usaha kecil yang lebih berperan sebagai klaster Industri Makanan dan

Minuman, klaster Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Klaster Industri Kerajinan dan

Klaster Industri Telematika.Disamping itu, pengembangan modal usaha pada

koperasi yang bergerak pada usaha kredit atau simpan pinjam, sudah mengalami

penurunan usaha karena tidak maksimalnya pengembalian kredit dari nasabah,

terlebih kurangnya peminat yang telah beralih kepada pengembangan

kewirausahaan yang bekerjasama dengan lembaga perbankan.






Tabel 3.11a




Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

5 Persentase koperasi aktif 133% 80% -52.98%

Tabel 3.11b





Tahun 2017


(%)

1 2 3 4 5

5 Persentase koperasi aktif 40.98% 62.00% 66.10%



capaian kinerja indikator persentase koperasi aktif pada tahun kedua RPJMD, dapat

mencapai target dalam kurun waktu dua tahun kedepan.

Tabel 3.12


Pengembangan sektor perdagangan di Kota Cimahi


Capaian Kinerja

Th. 2013 (%)



1 2 3 4 5 6 7 8

Menciptakan perdagangan dalam negeri yang efisien

1 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

5% 0 0.00% 5% 4% 80%

2 Cakupan bina kelompok ikan air tawar

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Berdasarkan tabel di atas, dua indikator sasaran mengalami kenaikan

capaian kinerja dari tahun 2013. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2014,

indikator sasaran Cakupan bina kelompok ikan air tawarmenghasilkan capaian



kinerja 85% s.d 100% atau bermakna baik sekali, sementara indikator sasaran

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal, menghasilkan capaian kinerja

70% s.d < 85% atau bermakna baik.

Kondisi ini meskipun secara signifikan kecil pengaruhnya, namun merupakan

ukuran atas keberhasilan sektor perdagangan, yang manamemiliki kontribusi

terbesar kedua terhadap perekonomian Cimahi yaitu sebesar 18,42 persen (Statistik

Daerah Kota Cimahi Tahun 2013, BPS Kota Cimahi). Sektor ini sendiri dalam 10

tahun terakhir rata –ratatumbuh sebesar 6,45 %, dengan nilai kontribusi terbesar

berasal dari sub sektor perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi rata-rata

mencapai 16,36%.

Meningkatnya kontribusi perdagangan ini terkait pula dengan peningkatan

jumlah pedagang informal (PKL) di Cimahi. Penanganan PKL sendiri secara nasional

sudah berubah paradigmanya dari “penertiban” ke arah “pemberdayaan” PKL

dimana yang dikedepankan dalam penataan PKL lebih ke upaya pemberdayaan dan

peningkatan ekonomi PKL dengan tidak mengesampingkan unsur ketertiban lokasi.

Melalui pemberdayaan kelompok pedagang informal tersebut, dapat menjadi

pengembangan klaster jasa perdagangan ke depannya menjadi sangat krusial terkait

dengan peningkatan kontribusi sektor ini dalam PDRB.

Sementara untuk peningkatan pemberdayaan kelompok ikan air tawar, tetap

menjadi bagian dan peran Pemerintah Kota Cimahi pada sector perikanan, melalui

peningkatan peran balai benih ikan dan hewan ternak sebagai ujung tombak

pengembangan produksi ikan daerah. Hal ini tentunya akan berpengaruh positif

terhadap perkembangan nilai tambah masyarakat sebagai penjual maupun

pengkonsumsi ikan air tawar.






Tabel 3.12a




Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

6 Menciptakan perdagangan dalam negeri yang efisien


0.00% 80% 80.00%

Cakupan bina kelompok ikan air tawar 100% 100% 0.00%

Tabel 3.12b





Tahun 2017


(%)

1 2 3 4 5

6 Menciptakan perdagangan dalam negeri yang efisien


4% 7% 57.14%

Cakupan bina kelompok ikan air tawar 100% 100% 100.00%



untuk indikator bina kelompok ikan air tawar tetap pada capaian kinerja 100%,

tentunya, dengan upaya minimal seperti yang sudah dilaksanakan pada tahun ini.

Sedangkan untuk cakupan kelompok pedagang, diperkirakan akan tumbuh

meningkat dalam dua tahun kedepan, mengingat Cimahi dikembangkan sebagai

kota jasa yang lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku industri

kecil dan menengah.



Tabel 3.13

Evaluasi Pencapaian Sasaran 7 Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja bagi pencari kerja


Capaian Kinerja

Th. 2013 (%)



1 2 3 4 5 6 7 8

1 Tingkat pengangguran terbuka 10.30 - 9.0

13.6 132.04% 10.30-9.0 9 100%

2 Tingkat partisipasi angkatan kerja

63.46 - 66.32

48.47 76.38% 63.46 - 66.32

63 100%

3 Angka partisipasi angkatan kerja

60.36 54.49 90.28% 60.06 59.11 98.42%

Berdasarkan tabel di atas, dari tiga indikator sasaran telah menghasilkan

capaian kinerja85% s.d 100% atau bermakna baik sekali.Namun demikian

perbandingan indikator kinerja sasaran angka partisipasi angkatan kerja mengalami

penurunan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2013.

Capaian kinerja indikator tersebut di atas, dipengaruhi berbagai hal,

diantaranya dari data struktur penduduk Kota Cimahi, sebagian besar penduduk

Kota Cimahi berada pada usia produktif atau usia kerja (15 - 64 tahun). Pada tahun

2014, dari total penduduk usia kerja, sekitar dua pertiga penduduk Kota Cimahi

termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki

lebih besar karena pada tatanan rumah tangga umumnya laki-laki sebagai

penanggung jawab dalam mencari nafkah.

Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2014 tercatat sebesar 9% atau

berkurang 4,6% dari tahun sebelumnya. Tingginya angka pengangguran terbuka di

Kota Cimahi tidak hanya dialami oleh Kota Cimahi semata tetapi juga oleh banyak

daerah di Indonesia, maka upaya peningkatan investasi untuk membuka lapangan

kerja baru terutama pada sektor jasa-jasa maupun sektor industri yang telah ada

sebelumnya, menjadi prioritas pertumbuhan ekonomi di Kota Cimahi.

Salah satu upaya mengurangi tingkat pengangguran, diantaranya dengan

mengadakan kegiatan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja tahun 2014

bahwa pelayanan terhadap pencari kerja di Kota Cimahi ditargetkan selama 1 (satu)

Tahun sebanyak 1.000 (seribu) orang, namun pada kenyataannya, pelayanan

dilaksanakan dengan persentase penempatan tenaga kerja terhadap pencari kerja

sebesar 88,56% melebihi ekspetasi pada Outcome dimana terealisasi jumlah pencari

kerja sebanyak 3.313 Orang dan penempatan tenaga kerja sebanyak 2.934.Kondisi



ini diharapkan dapat mendorong tingkat capaian kinerja indikator sasaran di

atas.Adapun upaya Permerintah Kota Cimahi melalui kegiatan bursa tenaga kerja

untuk menjembatani antara perusahaan dengan pencari kerja, dapat terlihat pada

grafik di bawah ini.

Grafik 3.3 Proporsi Ketenagakerjaan di Kota Cimahi Tahun 2014

Sumber :Disnakertransos Kota Cimahi

Disamping itu, dalam menyikapi permasalahan ketenagakerjaan dengan

jumlah pengangguran yang cukup tinggi, Pemerintah Kota Cimahi melakukan

berbagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dari sisi tenaga kerja dan

meminimalisir ekses yang akan ditimbulkan dari keberadaan masyarakat

penganggur. Pada Tahun 2014 diadakan berbagai program dalam rangka Pelatihan

Tenaga Ahli dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (service exellent). Untuk jangka

menengah ini, Pemerintah Kota melalui Dinas Tenaga Kerja, sudah dan

akanmelaksanakan upaya dalam rangka menanggulangi penganguran, melalui

pemetaan potensi pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Saran pengembangan membuka lapangan kerja adalah melalui pengembangan

klaster industri potensial dan 4 klaster industri yang di kembangkan pemerintah.

2. Analisa UMKM Kota Cimahi, salah satu faktor kurang berkembangnya UMKM

yaitu masih rendahnya Social Capital yaitu : Trust, Network/ Association

Activities dan Social Norm

3. Penumbuhan enterpreneurship dan entrepreneur/ wirausaha.

4. Eliminasi Kesenjangan kompetensi, dimana masih banyak lulusan SMA/SMK

yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dan pelatihan –pelatihan tepat guna.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

Tahun 2014

Bursa Tenaga Kerja

Pencari Kerja

Penempatan Tenaga Kerja



Potensi pelatihan di cimahi diantaranya adalah :

1. Pelatihan customer service excellent dan hospitality dimana dalam rangka

meningkatkan pemahaman anda terhadap tantangan, keterampilan dan

kompetensi yang dibutuhkan agar berhasil dalam sebuah pelayanan;

2. Pelatihan sales marking;

3. Pelatihan bidang telematika dan animasi (pelatihan dasar web content dan dasar

pembuatan animasi pendek);

4. Pelatihan teknologi otomasi industri dan manufaktur (pelatihan mengenal mesin

otomasi industri dan pelatihan sistem produksi).




Tabel 3.13a




Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

7 Tingkat pengangguran terbuka 132.04% 100% -32.04%

Tingkat partisipasi angkatan kerja 76.38% 100% 23.62%

Angka partisipasi angkatan kerja 90.28% 98.42% 8.14%

Tabel 3.13b





Tahun 2017


(%)

1 2 3 4 5

7 Tingkat pengangguran terbuka 9 9.0-8.0 100.00%

Tingkat partisipasi angkatan kerja 63 66.32 - 68.49 94.99%

Angka partisipasi angkatan kerja 59.11 59.16 99.92%


dengan Tahun 2014 untuk ketiga indikator sasaran di atas, diperkirakan akan dapat

mencapai target pada akhir tahun RPJMD, meskipun demikian, untuk kaitan



ketenagakerjaan, kontrol pemerintah daerah tidak sepenuhnya berpengaruh besar

terhadap tingkat pengangguran dan angkatan kerja, karena kebijakan pemerintah

pusat lebih bersifat absolut dan berpengaruh besar terhadap terbukanya lapangan

pekerjaan yang ada di daerah.

Tabel 3.14


Meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan pengawasan terhadap hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja


Capaian Kinerja

Th. 2013 (%)



1 2 3 4 5 6 7 8

1 Cakupan Fasilitas Keselamatan dan perlindungan kerja

75% 47.50% 63.33% 80% 72% 90.04%

Indikator sasaran cakupan fasilitas keselamatan dan perlindungan kerja pada

tabel di atas, menghasilkan capaian kinerja dengan nilai baik sekali atau nilai antara

85% s.d 100%, begitu pula jika dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami

peningkatan sekitar 26,71%.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas

Tenaga Kerja sebagai leadingsector Pemerintah Kota Cimahi, dalam menjamin

pelaksanaan K3 pada setiap bangunan industri.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan

keterkaitan.Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja sebelum,

selama dan sesudah masa kerja, tetapi berkaitan dengan kepentingan pengusaha,

pemerintah dan masyarakat.Pemenuhan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak

dapat diwujudkan melalui kondisi hubungan industrial yang kondusif.Kita

memaklumi bahwa antara pengusaha dan pekerja memiliki dua kepentingan yang

tidak pernah ada titik temu, sehingga sering menimbulkan permasalahan dan tidak

jarang dilakukan dengan bentuk unjuk rasa.Hal seperti ini juga tidak adanya suatu

penanganan yang tuntas yang berdampak bagi kelangsungan dunia usaha sehingga

berpengaruh pada investasi kota.

Hubungan Industrial adalah merupakan bagian dari Pembangunan

Ketenagakerjaan untuk mewujudkan salah satu amanat dari UUD 1945 yaitu

bagaimana mewujudkan hak setiap orang untuk dapat bekerja serta mendapatkan

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sehingga tercipta



hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja. Namun pada keadaan

tertentu kepentingan keduanya dapat berbeda sehingga berpotensi menimbulkan

konflik yang akan menyebabkan terjadinya perselisihan hubungan industrial.

Melalui Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kota Cimahi memberikan fasilitasi

penyelesaian perselisihan hubungan industrial diantaranya, yaitu :

a. Optimalisasi pembinaan LKS Tripartit pada tahun 2014;

b. Penyelesaian kasus PHI/unjuk rasa pada tahun 2014 terselesaikan;

c. Temu Konsolidasi Hari Buruh Internasional (May Day) pada tahun 2014;

d. kegiatan Sosialisasi Sarana Hubungan Industrial;

e. Kegiatan Sosialisasi Upah Minimum Kota Cimahi Tingkat Kota Cimahi Tahun

2015.

Upaya lainnya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi melalui

Disnakertransos dilakukan dalam rangka menciptakan pemahaman, perlindungan

dan penegakan hukum tentang ketenagakerjaan, diantaranya :

A. Monitoring dan Evaluasi Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja berupa

pendataan, pembinaan dan evaluasi terhadap Kasus Kecelakaan Kerja yang

menimpa tenaga kerja yang terjadi di dalam hubungan kerja, untuk kemudian

dicari solusi guna mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja;

B. Penilaian Zero Accident Bagi Perusahaan Tahun 2014 berupa penilaian terhadap

perusahaan – perusahaandi wilayah Kota Cimahi yang telah mencapai

kecelakaan nihil.

C. Peringatan Bulan K3 Nasional Tingkat Kota Cimahi Tahun 2014 dilaksanakan

dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai arti pentingnya K3

dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap aset perusahaan dan

keselamatan dan kesehatan pekerja dan untuk masyarakat pada umumnya;

D. Rapat Kerja Teknis Panitia Pembina Keselamatan dan kesehatan Kerja (P2K3)

merupakan upaya untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan

dan kesehatan kerja yang tidak terlepas dari upaya pelaksanaan keselamatan

dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi,

dengan mengoptimalkan peran P2K3 yang ada di perusahaan-perusahaan.






Tabel 3.14a




Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5


63.33% 90.04% 26.70%

Tabel 3.14b





Tahun 2017


(%)

1 2 3 4 5


72% 95% 75.82%


dengan Tahun 2014 indikator cakupan fasilitas keselamatan dan perlindungan kerja

dapat meningkat dalam kurun waktu dua tahun kedepan sehingga mencapai target

100% sesuai rencana akhir RPJMD pada Tahun 2017



Tabel 3.15

Evaluasi Pencapaian Sasaran 9 Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata dan memiliki daya saing


Capaian Kinerja

Th. 2013 (%)



1 2 3 4 5 6 7 8

1 Angka melek huruf 99.80-99.83

99.46 99.66% 99.75% 99.96% 100%

2 Angka rata-rata lama sekolah 10.73-11.10

10.73 100.00% 10.73-11.10

10.73 100.00%

3 APK SD/MI 100.00% 98.57% 98.57% 99.00% 98.83% 99.83%

4 APK SMP/MTs 88.00% 88.73% 100.83% 89.00% 88.84% 99.82%

5 APK SMA/SMK/MA 83.00% 89.58% 107.93% 90.00% 89.73% 99.70%


6 APM SD/MI 93.00% 96% 103.17% 94.00% 96.13% 102.27%

7 APMSMP/MTs 70.00% 70% 100.31% 71.00% 67.74% 95.41%

8 APM SMA/SMK/MA 60.00% 89% 148.30% 62.00% 71.00% 114.52%

9 Angka partisipasi sekolah 95.8%-98%

100% 104.38% 98%-99% 100% 101.01%

10 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

0,382 0.382 100.00% 0,382 0.382 100%

11 Rasio guru : murid SD/MI 1:23 1:23 100.00% 1:23 1:23 100%

12 Rasio guru : murid SMP/Mts 1:15 1:15 100.00% 1:15 1:15 100%

13 Rasio guru/murid per kelas rata-rata

1:32 1:32 100.00% 1:32 1:32 100%

14 Fasilitas pendidikan layak pakai pada seluruh jenjang pendidikan



No Indikator Sasaran


Th. 2013 (%)


Th. 2014 (%)

Target Realisasi Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8

15 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 Ruang Kelas SD/MI layak pakai 96,00% 99% 103.13% 97% 100% 103.09%

17 Sekolah pendidikan SMP/MTs layak pakai

100% 99% 99.25% 100% 100% 100%

18 Rasio Ruang Kelas : Rombel SD/MI

01:01,8 01:01.2 150.00% 1:1,25 1:1,29 96.90%

19 Rasio Ruang Kelas : Rombel SMP/MTs

01:01,2 1:01 120.00% 01:01.1 1:01 120.00%

20 Angka partisipasi sekolah 68.69-73 69 100.15% 68.69-73 69 100.15%

21 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

0,546 0.546 100.03% 0,599 0.546 100.03%

22 Rasio guru terhadap murid 1:15 1:15 100.00% 1:15 1:15 100.00%

23 Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata

1:34 1:34 100.00% 1:33 1:34 100.00%


24 Ruang Kelas SMA/SMK/MA layak pakai

99,33% 100% 100.67% 97% 97% 100%

25 Rasio Ruang Kelas : Rombel SMA/SMK/MA

1:1,1 1:1,17 96.58% 1:1,07 1:1,17 96.58%

26 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

99,64-99,74

99.46 99.82% 99,65-99,75

99.96% 100.21%


27 Angka partisipasi kasar (APK) TK/RA/Penitipan Anak

60,00% 71% 118.33% 73% 72.63% 99.49%


28 APTs SD/MI 0,00% 0.00% 100.00% 0,00% 0% 100%

29 APTs SMP/MTs 0,00% 0.00% 100.00% 0,00% 0% 100%

30 APTs SMA/SMK/MA 0,24% 0.00% 100.00% 0,12% 0% 100%


31 AL SD/MI 100% 100% 100.00% 100% 100% 100%

32 AL SMP/MTs 100% 100% 100.00% 100% 100% 100%

33 AL SMA/SMK/MA 100% 100% 100.00% 100% 100% 100%





Th. 2013 (%)


Th. 2014 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8


34 AM dari SD/MI ke SMP/MTs 90% 100% 111.11% 95% 100% 105.26%


35 AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

100% 100% 100.00% 100% 102% 102.00%

Kualitas Guru


36 SD/MI 76 83% 108.66% 77 83% 108.66%

37 SMP/MTs 91 92% 100.59% 92 92% 100.59%

38 SMA/MA/SMK 96 95% 98.99% 97 95% 98.99%

Berdasarkan hasil evaluasi 37 indikator sasaran pada tabel di atas, diperoleh

gambaran capaian kinerja indikator sasaran menghasilkan capaian kinerja antara

85% s.d 100 bahkan > 100%. Hal ini bermakna capaian kinerja 38 indikator sasaran

bermakna baik sekali. Sementara itu, capaian kinerja beberapa indikator sasaran

yang menghasilkan capaian kinerja dibawah capaian kinerja tahun 2013, adalah

sebagai berikut :

1. APK SD/MI

2. APK SMP/MTs

3. APK SMA/SMK/MA

4. APM SD/MI

5. APMSMP/MTs

6. APM SMA/SMK/MA

7. Angka partisipasi sekolah

8. Fasilitas pendidikan layak pakai pada seluruh jenjang pendidikan

9. Rasio Ruang Kelas : Rombel SD/MI

10. Ruang Kelas SMA/SMK/MA layak pakai

11. Angka partisipasi kasar (APK) TK/RA/Penitipan Anak

12. AM dari SD/MI ke SMP/MTs






Tabel 3.15a

Kenaikan atau PenurunanPencapaian Sasaran 9



Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

9 Angka melek huruf 99.66% 100% 0.55%

Angka rata-rata lama sekolah 100.00% 100.00% 0.00%

APK SD/MI 98.57% 99.83% 1.26%

APK SMP/MTs 100.83% 99.82% -1.01%

APK SMA/SMK/MA 107.93% 99.70% -8.23%


APM SD/MI 103.17% 102.27% -0.91%

APMSMP/MTs 100.31% 95.41% -4.91%

APM SMA/SMK/MA 148.30% 114.52% -33.78%

Angka partisipasi sekolah 104.38% 101.01% -3.37%


100.00% 100.00% 0.00%

Rasio guru : murid SD/MI 100.00% 100.00% 0.00%

Rasio guru : murid SMP/Mts 100.00% 100.00% 0.00%

Rasio guru/murid per kelas rata-rata 100.00% 100.00% 0.00%


Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

100.00% 100% 0.00%

Ruang Kelas SD/MI layak pakai 103.13% 103.09% -0.03%

Sekolah pendidikan SMP/MTs layak pakai 99.25% 100% 0.75%

Rasio Ruang Kelas : Rombel SD/MI 150.00% 96.90% -53.10%

Rasio Ruang Kelas : Rombel SMP/MTs 120.00% 120.00% 0.00%

Angka partisipasi sekolah 100.15% 100.15% 0.00%


100.03% 100.03% 0.00%





Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

Rasio guru terhadap murid 100.00% 100.00% 0.00%

Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata 100.00% 100.00% 0.00%


Ruang Kelas SMA/SMK/MA layak pakai 100.67% 100% -0.67%

Rasio Ruang Kelas : Rombel SMA/SMK/MA 96.58% 96.58% 0.00%


99.82% 100.21% 0.39%



118.33% 99.49% -18.84%


APTs SD/MI 100.00% 100% 0.00%

APTs SMP/MTs 100.00% 100% 0.00%

APTs SMA/SMK/MA 100.00% 100% 0.00%


AL SD/MI 100.00% 100% 0.00%

AL SMP/MTs 100.00% 100% 0.00%

AL SMA/SMK/MA 100.00% 100% 0.00%


AM dari SD/MI ke SMP/MTs 111.11% 105.26% -5.85%


AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 100.00% 102.00% 2.00%

Kualitas Guru


SD/MI 108.66% 108.66% 0.00%

SMP/MTs 100.59% 100.59% 0.00%

SMA/MA/SMK 98.99% 98.99% 0.00%



Tabel 3.15b





Tahun 2017


(%)

1 2 3 4 5

9 Angka melek huruf 99.96 99.83-99.86 100.10%

Angka rata-rata lama sekolah 10.73 11.10-11.47 96.67%

APK SD/MI 98.83% 100.00% 98.83%

APK SMP/MTs 88.84% 92.00% 96.57%

APK SMA/SMK/MA 89.73% 90.00% 99.70%


APM SD/MI 96.13% 97.00% 99.10%

APMSMP/MTs 67.74% 74.00% 91.54%

APM SMA/SMK/MA 71.00% 70.00% 101.43%

Angka partisipasi sekolah 100% 99%-100% 100.00%


0.382 0.382 100.00%

Rasio guru : murid SD/MI 1:23 1:23 100.00%

Rasio guru : murid SMP/Mts 1:15 1:15 100.00%

Rasio guru/murid per kelas rata-rata 1:32 1:32 100.00%


Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

100% 100% 100.00%

Ruang Kelas SD/MI layak pakai 100% 100.00% 100.00%

Sekolah pendidikan SMP/MTs layak pakai 100% 100% 100.00%

Rasio Ruang Kelas : Rombel SD/MI 01:01.3 01:01.5 99.66%

Rasio Ruang Kelas : Rombel SMP/MTs 1:01 1:01 100.00%

Angka partisipasi sekolah 69 73-78.31 94.52%


0.546 0.575 94.96%

Rasio guru terhadap murid 1:15 1:15 100.00%

Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata

1:34 1:32 102.17%







Tahun 2017


(%)

1 2 3 4 5

Ruang Kelas SMA/SMK/MA layak pakai 97% 100.00% 97.00%

Rasio Ruang Kelas : Rombel SMA/SMK/MA 01:01.2 1:01 1.67%


99.96 99,68-99,78 100.18%



72.63% 75.00% 96.84%


APTs SD/MI 0% 0.00% 100.00%

APTs SMP/MTs 0% 0.00% 100.00%

APTs SMA/SMK/MA 0% 0.00% 100.00%


AL SD/MI 100% 100% 100.00%

AL SMP/MTs 100% 100% 100.00%

AL SMA/SMK/MA 100% 100% 100.00%


AM dari SD/MI ke SMP/MTs 100% 100% 100.00%


AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 102% 100% 102.00%

Kualitas Guru


SD/MI 83% 80% 103.23%

SMP/MTs 92% 95% 96.36%

SMA/MA/SMK 95% 100% 95.03%

Keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian sasaran yang memiliki 38 (tiga

puluh delapan) indikator sasaran, sangat dipengaruhi oleh tingkat kinerja program

kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cimahi terhadap

infrastruktur pendidikan di Kota Cimahi.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun

keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana

dalam hidupnya sehari-hari. AMH merupakan indikator penting untuk melihat

sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan, termasuk di

Kota Cimahi.



Angka Melek Huruf (AMH) Kota Cimahi pada tahun 2014 sebesar 99,96% dari

jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang ada di Kota Cimahi. AMH ini meningkat

dari AMH tahun 2013 sebesar 99,46%. Sehingga

pencapaian kinerja untuk indikator ini sebesar

100,21%, dan diperkirakan Kota Cimahi masih

berada pada peringkat baik di tingkat Propinsi Jawa

Barat

Rata – rata Lama Sekolah (RLS) merupakan

komponen lainnya dalam mengukur pencapaian

pembangunan dalam dimensi pengetahuan.Capaian RLS Kota Cimahi pada tingkat

kecamatan relatif homogen, di mana sebagian besar wilayah Kota Cimahi memiliki

RLS pada tingkat sekolah menengah atas (9< RLS ≤ 11). Capaian tertinggi diperoleh

Kecamatan Cimahi Tengah yang memiliki RLS 10,82 tahun setara dengan kelas 3

SMA. Sementara capaian terendah adalah Kecamatan Cimahi Selatan yang memiliki

RLS 10,19 tahun setara dengan kelas 2 SMA. Tahun 2014 ini capaian kinerja untuk

indikator RLS menghasilkan capaian target 100% atau bermakna baik sekali.

Secara umum pemahaman beberapa indikator sasaran yang direncanakan

oleh Pemerintah Kota Cimahi merupakan satu tolak ukur yang menjamin kesiapan

sumber daya pada lembaga pemerintah, tidak hanya urusan yang menjadi

kewenangan, namun lebih kepada pemanfaatan potensi daerah untuk

pengembangan daerah itu sendiri.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun dengan prioritas anak

usia 4 - 6 tahun.Pada Tahun 2013 di Kota Cimahi terdapat 29.519 anak usia 4-6

tahun. Tertampung dalam lembaga PAUD sebanyak 21.087 peserta didik atau setara

dengan 71%. Jumlah lembaga yang ada sebanyak 394 lembaga terdiri 7 Tempat

Penitipan Anak (TPA), 112 Taman Kanak-kanak (TK), 73 Raudhotul Athfal (RA), 81

Kelompok Bermain (KOBER) dan 121 Satuan Paud Sejenis (SPS) dengan jumlah

pendidik sebanyak 1.602 orang yang tersebar di 3 Kecamatan. Bila Pada tahun 2014

APK PAUD di Kota Cimahi ingin mencapai 72,9%, maka capaian pada tahun 2014

jumlah peserta didik 4-6 tahun konstan sebesar 21.519 peserta didik. Untuk

menyiapkan peserta didik siap mengikuti pendidikan dasar maka diprioritaskan

pengembangan PAUD Unggulan sebagai pusat pembelajaran PAUD di setiap

kecamatan, Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik PAUD, Peningkatan kerjasama

dalam penanganan program PAUD terintegrasi dan pemerataan kualitas PAUD.



Untuk mengukur tingkat Partisipasi anak usia sekolah, ada 3 indikator yang

dapat dipakai, diantaranya yaitu Angka PastisipasiMurni (APM). Capaian APM Kota

Cimahi sebesar 95,59 % setara dengan 56.870 siswa SD/MI usia 7-12 tahun

melampaui Target APM Nasional sebesar 83.40 % tetapi masih di bawah target APM

Provinsi Jawa Barat sebesar 98%.Adapun perbandingan capaian APM Tahun 2013

dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Grafik 3.4

Perbandingan Capaian APM Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat

dan Nasional Tahun 2013


Kota Cimahi memiliki 45 SMA/MA dan SMK Negeri dan Swasta, yang terdiri

atas 6 SMA Negeri dan 10 SMA Swasta, 1 MA Negeri dan 5 MA Swasta, 3 SMK Negeri

dan 20 SMK Swasta. SMA Negeri dan Swasta melayani 8.799 siswa dengan jumlah

246 rombongan belajar, sedangkan MA melayani 910 siswa dengan 38 rombongan

belajar dan untuk SMK jumlah siswa sebanyak 16.243 dengan jumlah rombongan

belajar sebanyak 550 buah.

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan indikator utama untuk mengukur

kinerja layanan pendidikan, melalui APK dapat diketahui berapa jumlah penduduk

yang seharusnya terlayani dan berapa jumlah penduduk yang sudah terlayani. APK

menjadi tolok ukur utama karena menghitung seluruh siswa tanpa dibatasi usia.

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja di atas terlihat bahwa APK PAUD dan TK/RA

di Kota Cimahi pada tahun 2014 adalah 72,63%. Angka 72,63% ini masih berada di

bawah target APK PAUD dan TK/RA tahun 2014 sebesar 73%, namun jika

dibandingkan dengan pencapaian tahun 2013 APK PAUD dan TK/RA ini mengalami

peningkatan sebesar 0,49 poin dari 72,14%. Artinya, terdapat peningkatan jumlah

siswa PAUD dan TK/RA di Kota Cimahi.

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Tahun 2013

APM Kota Cimahi

APM Prop.Jabar

Nasional



Pada tahun 2014 ini, seluruh

tenaga pendidik PAUD di Kota Cimahi

mulai diberikan pelatihan terstruktur

berjenjang untuk meningkatkan

kompetensi tenaga pendidik PAUD di

Kota Cimahi. Pelatihan ini akan

dilaksanakan secara bertahap setiap

tahun. Kegiatan pelatihan terstruktur

berjenjang ini merupakan pelatihan

yang sifatnya lanjutan (advance), karena

pada tahun 2013 seluruh tenaga pendidik PAUD di Kota Cimahi telah selesai

mengikuti pelatihan kompetensi tingkat dasar yang juga telah dilaksanakan secara

bertahap berapa tahun ke belakang.

Pembinaan dan pengembangan layanan pendidikan anak usia dini yang

berkelanjutan diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas layanan yang

diberikan. Pada tahun 2014 telah dilakukan kegiatan yang bertujuan pada

pencapaian indikator kinerja ini, yaitu kegiatan pengembangan pendidikan anak

usia dini melalui pemberdayaan 700 orang tenaga pendidik PAUD formal dan non

formal yang ada di Kota Cimahi. Sehingga indikator kinerja Fasilitasi Pembinaan dan

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini ini terealisasi 100%.

Kurikulum bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

diperlukan untuk mewujudkan sistem pembelajaran Anak Usia dini yang terarah

dan berorientasi pada pengembangan kreatifitas. Pada tahun 2014 telah dilakukan

kegiatan yang menunjang pada kegiatan pengembangan kurikulum, bahan ajar dan

model pembelajaran pendidikan anak usia dini melalui workshop penyusunan

kurikulum bagi 60 pengelola dan tutor PAUD di Kota Cimahi.

Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal pun mempunyai andil

yang cukup signifikan pada pencapaian indikator kinerja pendidikan lainnya, salah

satunya pada Angka Partisipasi Kasar (APK), yaitu melalui Program Pendidikan

Kesetaraan Paket C yang berkontribusi pada pencapaian APK jenjang SMA/MA/SMK

di Kota Cimahi.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK di Kota Cimahi sebesar89,73%

atau meningkat 0,15 poin dari APK tahun 2013 yaitu 89,58%. Sehingga pencapaian

kinerja pada tahun 2014 untuk indikator ini sebesar 99,70%

Angka partisipasi kasar APK SD/MI di Kota Cimahi pada tahun 2014 adalah

98,83% atau meningkat 0,26 point dari APK SD/MI pada tahun 2013 yaitu 98,57%.



Artinya terdapat peningkatan jumlah penduduk yang terlayani di satuan pendidikan

SD/MI di Kota Cimahi. Namun pencapaian kinerja indikator ini baru sebesar 96,90%

dari target yang telah ditentukan pada awal tahun anggaran.

Rasio siswa per rombel sebagai indikator pelayanan pendidikan menunjukkan

adanya pemerataan dalam pelayanan pendidikan.Selain itu dengan membandingkan

jumlah siswa dan jumlah rombel pada tiap jenjang dapat diketahui bagaimana

kualitas pelayanan pendidikan yang ada terutama berkaitan dengan daya tampung

dan sarana prasarana yang dimiliki.

Pada tahun 2014 rasio rombel persiswa di Kota Cimahi untuk jenjang SD/MI

adalah 1 : 36. Artinya, 1 rombel di SD/MI yang ada di Kota Cimahi berisi sebanyak

36 siswa, angka ini sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (1 : 36) dan

sesuai target yang telah ditentukan pada awal tahun 2014. Rasio 1 : 36 ini juga telah

dicapai pada tahun 2013. Sehingga pencapaian kinerja indikator ini menjadi 100%.

Rasio ruang kelas rombel menunjukkan berapa banyak rombongan belajar

yang menempati satu ruang kelas. Angka ideal untuk rasio ruang kelas rombel ini

adalah 1 : 1. Berdasarkan tabel pencapaian kinerja di atas terlihat bahwa rasio

ruang kelas rombel untuk jenjang SD/MI di Kota Cimahi pada tahun 2013 adalah

1:1,29 artinya bahwa kondisi di Kota Cimahi 1 ruang kelas SD masih ada yang

digunakan oleh 2 rombongan belajar. Namun jika dibandingkan dengan capaian

pada tahun 2013 rasio ruang kelas : rombel SD/MI ini mengalami perbaikan yaitu

dari 1:1,32. Hal ini menunujukkan bahwa pencapaian kinerja untuk indikator ini

baru mencapai 96,90%dari target yang telah ditentukan yaitu 1:1,25.

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja di atas terlihat bahwa APK

SMA/MA/SMK di Kota Cimahi pada tahun 2014 adalah 88,84% masih ada di bawah

target yang ditentukan sebesar 89%. Sehingga pencapaian kinerja indikator ini

menjadi 99,82%. Namun jika dibandingkan dengan APK SMP/MTs pada tahun 2013

terdapat peningkatan angka partisipasi siswa SMP/MTs di Kota Cimahi sebesar 0,11

poin dari APK 88,73%.

Rasio rombel persiswa pada tahun 2014di Kota Cimahi, untuk jenjang

SMP/MTS/SMPLB adalah 1 : 38. Artinya, 1 rombel di SD/MI yang ada di Kota

Cimahi berisi sebanyak 38 siswa, rasio 1 : 38 ini masih berada di bawah Standar

Pelayanan Minimal (1 : 36) sehingga masih perlu dilakukan peningkatan secara

bertahap agar dapat mencapai SPM. Namun jika melihat target yang telah

ditetapkan pada awal tahun anggaran 2014, maka realisasi pencapaian kinerja

indikator ini sebesar 100%.



Rasio ruang kelas rombel untuk jenjang SMP/MTs di Kota Cimahi pada tahun

2014 adalah 1:1 artinya bahwa kondisi di Kota Cimahi 1 ruang kelas SMP/MTs

masih ada yang digunakan oleh 1 rombongan belajar dan telah sesuai dengan

Standar Pelayanan Minimal (SPM). Realisasi pencapaian kinerja indikator ini sebesar

100% dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana rasio ruang kelas

: rombel SMP/MTs pada tahun 2013 adalah 1:1,03

Angka partisipasi kasar (APK) SMA/MA/SMK di Kota Cimahi pada tahun 2014

adalah 89,73%. Angka 89,73% ini berada di bawah target sebesar 90%, sehingga

realisasi capaian indikator kinerja ini hanya mencapai 99,70%.Angka Partisipasi

Kasar (APK) SMA/MA/SMK di Kota Cimahi sebesar89,73% atau meningkat 0,15 poin

dari APK tahun 2013 yaitu 89,58%.

Grafik 3.5 Capaian Angka Partisipasi Kasar semua Jenjang Pendidikan di Kota Cimahi

Tahun 2013 – 2014

Ketersediaan ruang kelas dengan kondisi baik juga menjadi salah satu

penunjang bagi terlaksananya proses penyelenggaraan pendidikan. Persentase ruang

kelas jenjang SMA/MA/SMK yang dapat dikategorikan dalam kondisi baik adalah

sebesar 97% dari jumlah ruang kelas jenjang SMA/MA/SMK yang ada di Kota

Cimahi. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditentukan pada awal tahun

2014, maka realisasi capaian kinerja indikator mencapai 100%.

Demikian pula halnya dengan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan

dasar, pada jenjang pendidikan menengah pun diberikan treatment berupa

pemberian beasiswa untuk mencegah timbulnya angka putus sekolah siswa jenjang

SMA/MA/SMK di Kota Cimahi.Namun pada tahun 2014masih ada siswa

SMA/MA/SMK yang terpaksa putus sekolah di Kota Cimahi.Angka putus sekolah

(Drop Out) di Kota Cimahi tahun 2014 sebesar 0,10%.Pencapaian indikator kinerja

ini baru mencapai 90% dari target yang telah ditentukan pada awal tahun anggaran

2014. Meskipun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka putus sekolah

ini mengalami penurunan, melalui pemberian beasiswa bagi siswa SMA/MA/SMK

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

2013 2014

APK SD/MI

APK SPM/MTs

APK SMA/MA/SMK



yang rawan DO yang telah digulirkan sejak tahun 2013.Sehingga program

pemberian beasiswa masih diperlukan untuk menekan angka putus sekolah ini.

Tabel 3.16

Evaluasi Pencapaian Sasaran 10 Meningkatnya Derajat kesehatan bagi semua lapisan masyarakat


Capaian Kinerja

Th. 2013 (%)



1 2 3 4 5 6 7 8

Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh golongan masyarakat

1 Angka kematian bayi 29.70-29.30

6.85 433.58% 29.70-29.30

7.4 401%

2 Angka usia harapan hidup 69.25-69.65

69.39 100.00% 69.25-69.65

69.39 100%

3 Persentase Balita gizi buruk < 1% 0.09 100.00% < 1% 0.08 100%


4 Rasio posyandu per satuan balita

117 104 88.89% 117 117 100%


5 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

01:46,3 01:40 115.75% 01:45,0 01;41.75 112.87%

6 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

0,0072 0.0072 100.00% 0.0072 0.0103 143.06%





Th. 2013 (%)


Th. 2014 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8

7 Rasio dokter per satuan penduduk

0,46 0.48 114.71% 0.46 0.88 191.30%

8 Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk

2,26 2.36 115.75% 2.26 3.46 153.10%

9 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

70% 77% 100.00% 75% 80.6% 107.47%

10 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

88% 90% 104.35% 89% 89% 100%

11 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100% 100% 104.42% 100% 100% 100%

12 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100% 100% 110.44% 100% 100% 100%

13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

75% 73% 102.33% 80% 73.62% 92.03%

14 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100% 100% 100.00% 100% 100% 100%

15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100% 100% 100.00% 100% 12% 12.13%

16 Cakupan kunjungan bayi 93,00% 88% 97.56% 94 92.62 98.53%

17 Cakupan puskesmas 86,67% 93% 100.00% 86.67% 466.67% 538.44%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 17 indikator sasaran pada tabel tersebut

di atas, diperoleh gambaran capaian kinerja, sebanyak 16 indikator sasaran

menghasilkan capaian kinerja dengan nilai antara 85% s.d 100% atau bermakna

sangat baik, bahkan melebihi target atau > 100%. Sedangkan indikator sasaran

cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin tidak mencapai

target, bahkan capaian kinerja memiliki nilai dibawah 55% atau bermakna kurang.



Tabel 3.16a




Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

10 Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh golongan masyarakat

Angka kematian bayi 433.58% 401% -32.58%

Angka usia harapan hidup 100.00% 100.00% 0.00%

Persentase Balita gizi buruk 100.00% 100% 0.00%


Rasio posyandu per satuan balita 88.89% 100% 11.11%



115.75% 112.87% -2.88%

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 100.00% 143.06% 43.06%

Rasio dokter per satuan penduduk 114.71% 191.30% 76.59%

Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk 115.75% 153.10% 37.35%

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100.00% 107.47% 7.47%

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

104.35% 100% -4.06%


104.42% 100.00% -4.42%

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 110.44% 100.00% -10.44%


102.33% 92.03% -10.30%


100.00% 100.00% 0.00%


100.00% 12.13% -87.87%

Cakupan kunjungan bayi 97.56% 98.53% 0.97%

Cakupan puskesmas 100.00% 538.44% 438.44%



Tabel 3.16b





Tahun 2017


(%)

1 2 3 4 5

10 Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh golongan masyarakat

Angka kematian bayi 7.4 29.30-29.00 25.52%

Angka usia harapan hidup 69.39 69.65-70.05 99.63%

Persentase Balita gizi buruk 0.08 < 1% 100.00%


Rasio posyandu per satuan balita 117 115 101.74%



01:41.7 01:45.0 96.90%

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0.0103 0.0072 143.06%

Rasio dokter per satuan penduduk 0.88 0.46 191.30%

Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk 3.46 2.26 153.10%

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80.6% 82% 98.29%

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

89% 90.50% 98.63%


100% 100% 100.00%

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100% 100% 100.00%


73.62% 80% 92.03%


100% 100% 100.00%


12% 100% 12.13%

Cakupan kunjungan bayi 92.62 97.00% 9548.45%

Cakupan puskesmas 466.67% 86.67% 538.44%

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan

kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan adalah dengan menambah

jumlah puskesmas.Pada awal tahun 2013 Puskesmas Cimenteng mulai

dioperasikan, dengan demikian warga masyarakat di wilayah Cimenteng mulai

mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau, khususnya dari segi

jarak. Bila dibandingkan antara jumlah puskesmas dengan jumlah penduduk Kota



Cimahi pada tahun 2014, dapat diketahui bahwa perbandingannya adalah 14 :

558.178 atau 1 : 39.870.

Kualitas pelayanan kesehatan di Kota Cimahi juga diupayakan untuk semakin

meningkat.Pada 2014 puskesmas yang memperoleh sertifikat ISO 9001 : 2008

adalah puskesmas Melong Tengah dan Puskesmas Cibeber. Jumlah puskesmas di

Kota Cimahi yang telah memperoleh sertifikasi ISO 9001 2008 sampai dengan saat

ini berjumlah 5 puskesmas. Tiga puskesmas lainnya adalah Puskesmas Citeureup

(tahun 2013), puskesmas Cipageran dan puskesmas Cimahi Selatan (tahun 2012).

Pada tahun 2014 selain dilaksanakan pendampingan bagi puskesmas yang akan

meraih sertifikasi ISO 9001 : 2008 juga dilaksanakan audit eksternal bagi

puskesmas yang telah terlebih dahulu memperoleh sertifikat.

Keluarga miskin yang berkunjung ke puskesmas adalah sebesar 22.75% bila

dibandingkan dengan target sudah terlampaui. Demikian juga dengan anak yang

mengikuti sunatan massal, direncanakan 150 anak pada pelaksanaannya pun

sejumlah 150 anak mendapatkan pelayanan sunatan massal.

Pelayanan kesehatan dasar masyarakat

miskin baru mencapai 81.21%, bila

dibandingkan dengan target belum

tercapai, demikian juga dengan pelayanan

kesehatan rujukan masyarakat miskin

baru mencapai 12.13%, target 100% dan

menurun bila dibandingkan dengan

capaian tahun 2013 (15,68%). Cakupan

rujukan masyarakat miskin dihitung

berdasarkan jumlah pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata 2 dan

strata 3 dibagi dengan jumlah masyarakat miskin, padahal tidak semua masyarakat

miskin sakit, dan tidak seluruh masyarakat miskin yang sakit dan berobat di sarana

kesehatan strata 1 harus dirujuk ke sarana kesehatan strata 2 dan strata 3.

Untuk indikator cakupan puskesmas, mengalami capaian kinerja indikator

yang sangat besar, hal ini tidak lepas dari jumlah tenaga kesehatan di puskesmas,

termasuk juga kemampuan SDM dan penerapan standar pelayanan yang konsisten.

Pada saat ini jumlah tenaga puskesmas belum mencapai target. Pada tahun 2014

pegawai di puskesmas adalah sebanyak 324 orang, terdiri dari pegawai negeri sipil

286 orang, bidan harian lepas 6 orang, dan tenaga harian lepas 35 orang. Dalam

Buku Pedoman Puskesmas Perkotaan dinyatakan bahwa standar jumlah pegawai

untuk puskesmas perkotaan adalah sebanyak 40 orang.



Sebagai upaya untuk menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan

kesehatan yang bermutu, diantaranya dengan mengetahui tingkat kepuasan

pengunjung puskesmas dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap 150

sampel, hasilnya adalah 77.28%, meningkat bila dibandingkan dengan hasil survey

kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2013 (75,61%), target pun

sudah terlampaui (76%). Untuk kinerja publik health nursing (PHN) sebagai bagian

dari upaya capaian indikator kinerja cakupan puskesmas, pada tahun 2014 adalah

29.86%, target belum tercapai (70%). Bila dibandingkan dengan capaian tahun

kemarin mengalami penurunan (56,17%), hal ini terjadi karena keterbatasan jumlah

petugas di puskesmas. Untuk ke depan dapat diupayakan pelaksanakan PHN

digabungkan dengan kegiatan lain pada saat petugas puskesmas melaksanakan

tugas lain di masyarakat.

Pengadaan obat pelayanan dasar, obat program dan obat spesialis sudah

mencapai 100%, seluruhnya sudah sesuai dengan daftar rencana kebutuhan obat

(RKO) 2014. Demikian pula dengan pengadaan obat essensial sudah 100%,

pengadaannya sudah sesuai dengan Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN).

Penulisan obat generik di puskesmas belum mencapai 100%. Hal ini terjadi

karena di Poli Spesialis Puskesmas ditemukan beberapa kasus penyakit jiwa, THT

dan anak yang pemberian obatnya harus menggunakan obat non generik. Kegiatan

pengawasan terhadap obat tradisional tidak dilaksanakan pada tahun 2014,

dikarenakan keterbatasan anggaran.

Berdasarkan laporan bulanan puskesmas diketahui bahwa jumlah kematian

bayi di Kota Cimahi pada tahun 2014 adalah sebanyak 78 kasus dari 10.539

Kelahiran Hidup (konversi : 7.40/1.000 KH) masih jauh dari batas target yang

ditetapkan (29.70-29.30/1.000 KH), meskipun sedikit mengalami peningkatan bila

dibandingkan dengan kematian bayi tahun 2013, 76 kasus dari 10.659 KH (konversi

: 6.85/1.000 KH. Tetapi bila dibandingkan dengan dua tahun yang lalu mengalami

penurunan, pada tahun 2011 79 kasus (7,4/1.000 KH).

Sementara itu untuk jumlah kematian ibu di Kota Cimahi pada tahun 2013

adalah 14 kasus dari 10659 Kelahiran Hidup atau 131,34/100.000, naik

dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, yaitu 9/10.629 KH

(82,50/100.000 KH) pada tahun 2011 dan 9/10.632 KH (84,65/100.000 KH)

pada tahun 2012.

Penyebab kematian ibu yang terjadi pada tahun 2014 adalah perdarahan

sebanyak 7, eklamsi 1,jantung 1, DSS 1. Tempat terjadinya kematian ibu, 1 kasus di

rumah, 1 kasus di jalan, 8 kasus meninggal di RS. Hal tersebut menunjukkan



bahwa meskipun sistem rujukan sudah berjalan, namun pada pelaksanaannya

terjadi keterlambatan dalam merujuk atau keterlambatan dalam penanganan di

RS.Penapisan ibu hamil resiko tinggi belum optimal.Kesadaran dan pengetahuan

masyarakat mengenai kesehatan ibu hamil termasuk kasus – kasusresiko tinggi

masih kurang.

Kunjungan pertama ibu hamil (K1) sudah mencapai target. Target 95%

sedangkan capaian sebesar 95,56%. Hal tersebut didukung pendataan ibu hamil

yang dilaksanakan setiap 4 bulan. Capaian kinerja lainnya yang telah mencapai

target adalah persalinan oleh tenaga kesehatan 89.26% (target 89%), kunjungan

neonates 89,37% (target 89%), bayi BBLR yang ditangani 100% (target 94%),

komplikasi kebidanan yang ditangani 80.63% (target 75%), pelayanan gawat darurat

level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Kab/Kota 100%, dan cakupan

peserta aktif KB 77.73% (target 74%).

Indikator kinerja Bidang Pelayanan

Kesehatan Masyarakat yang belum

mencapai target adalah kunjungan ibu

hamil ke empat kali telah mendapat

pelayanan kesehatan sesuai standar (K4)

89.04% (target 94%). Ibu hamil resiko

tinggi yang dirujuk 57.94% (target 94%),

kunjungan bayi umur 29 hari - 11 bulan

92.62 (target 94%). Bila dibandingkan

dengan capaian tahun lalu indikator kinerja tersebut mengalami kenaikan, pada

tahun 2013 capaian K4 88,17%, neonatus dengan komplikasi yang ditangani

41.89%, Ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk 56.92%, kunjungan bayi umur 29 hari

- 11 bulan 88.27%. Penyebab belum tercapainya cakupan kunjungan bayi,

disebabkan karena kunjungan tidak sesuai dengan standar/jadwal yang seharusnya

yaitu kunjungan 1 : umur 1–3 bulan, kunjungan 2 : 4-6 bulan, 7-9 bulan, 10-12

bulan, sehingga bila kunjungan bayi tidak sesuai dengan standar menjadi droup out

kunjungan bayi.

Penyebab belum tercapainya cakupan neonatus dengan komplikasi yang

ditangani karena pelayanan neonatal dengan MTBM (Manajemen Terpadu Bayi

Muda) di puskesmas masih belum optimal dan masih ada beberapa kasus yang

terjadi di Rumah Sakit ataupun Praktek Swasta yang belum terlaporkan.



Target cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi usia 6-24

bulan (baduta) dari keluarga miskin adalah 100%, tetapi kemampuan Kota Cimahi

untuk memberikan MP-ASI tersebut diprioritaskan bagi baduta dari keluarga miskin

yang mengalami kurang gizi saja. Bila dibandingkan dengan target SPM baru

mencapai 8,8%. Berdasarkan hasil bulan penimbangan balita (BPB) tahun 2013

diketahui bahwa jumlah anak umur dibawah dua tahun (baduta) dari keluarga

miskin (gakin) adalah 1830, baduta gakin dengan kurang gizi sebanyak 137 anak.

Dengan memanfaatkan anggaran dari APBD dan BOK anak baduta yang diberikan

MP-ASI di Kota Cimahi Tahun 2014 sebanyak 139 baduta.Apabila dihitung

persentasenya 101.46%, bila dibandingkan dengan baduta kurang gizi gakin atau

8.8% bila dibandingkan dengan seluruh baduta gakin.

Capaian kinerja pelayanan anak balita pada tahun 2014 belum mencapai

target (46.78%), meskipun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami

sedikit peningkatan (46.23%). Hal ini terjadi karena mulai tahun 2013 Kota Cimahi

menggunakan kohort balita sebagai dasar perhitungan sebagaimana tertuang di

dalam Juknis SPM.Di dalam pengisian kohort balita masih ditemukan beberapa

kendala diantaranya keterbatasan jumlah dan ketrampilan petugas dalam membuat

kohort.

Indikator kegiatan perbaikan gizi

lainnya sudah melampaui target. Cakupan

Pemberian Vitamin A sudah lebih dari 90%,

cakupan Fe 1, cakupan Fe 3, dan keluarga

mengkonsumsi garam beryodium.

Pada tahun 2014 prevalensi gizi buruk

di Kota Cimahi adalah 0.08% (25 kasus),

menurun bila dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Pada tahun 2013 0,09% (36

balita) tahun 2012 0,14% (53 balita). Data

tersebut diperoleh dari laporan bulanan gizi buruk dari puskesmas, indikator status

gizi yang digunakan adalah BB/TB. Dari keseluruhan balita gizi buruk yang

ditemukan keseluruhannya (100%) sudah mendapatkan intervensi/ penanganan,

yaitu berupa pemeriksaan dan konseling di puskesmas, pemberian makanan

tambahan (PMT) selama 90 hari, disertai pemantauan baik oleh kader maupun

petugas gizi puskesmas.



Grafik 3.6

Kasus Prevalensi Gizi Buruk di Kota Cimahi Tahun 2012 – 2014

Berdasarkan laporan dari puskesmas pada tahun 2014 ditemukan adanya ibu

hamil dengan kurang energy kronik (KEK) sebanyak 388 orang (3.14%), sedangkan

pada tahun 2013 sebanyak 370 orang (3,17%), hal ini menggambarkan bahwa

jumlah tersebut masih di bawah standar karena masih dibawah 10%. Pada tahun

2014 keluarga mengkonsumsi garam beryodium sebesar 98.84%, sedikit meningkat

bila dibandingkan dengan tahun 2013 (98,38%).

Seluruh indikator kegiatan surveilans sudah melampaui target.berdasarkan

laporan diketahui bahwa ditemukan 1 kasus di kelurahan Pasirkaliki (0.72/100.000

penduduk <15 tahun), target >2/100.000 penduduk <15 tahun.

Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi pada

tahun 2014 adalah 3 kasus, yaitu 1 kasus

difteri di kelurahan Citeureup, dan masing

masing 1 kasus campak di kelurahan

Pasirkaliki dan Melong Tengah, seluruhnya

ditangani dalam waktu kurang dari 24 jam

(100%).

Status kesehatan Jemaah haji juga

merupakan indikator yang digunakan

dalam kegiatan surveilans, status kesehatan 401 jemaah haji dipantau dari sebelum

berangkat sampai kembali ke tanah air (100%).

Capaian kinerja kegiatan kegiatan pencegahan penyakit menular dan tidak

menular, meliputi penemuan kasus BTA+ baru mencapai 73.62% (target 80%),

masih berada di bawah target yang ditetapkan, hal tersebut dimungkinkan terjadi

karena belum optimalnya pelaporan dari DPS dan RS di wilayah kota Cimahi, perlu

dilaksanakan upaya koordinasi dan peningkatan penemuan kasus melalui

penjaringan suspect.

0

20

40

60

Tahun 2012Tahun 2013

Tahun 2014

Kasus Prevalensi …



Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani baru mencapai 73,44%

(target 100%), masih berada di bawah target. Hal tersebut dimungkinkan terjadi

karena belum optimalnya laporan data dari Rumah Sakit dan DPS juga pelaksanaan

MTBS yang belum optimal ditatanan Puskesmas (Pelayanan MTBS Puskesmas belum

terjadwal setiap hari).Dan untuk cakupan diare ditangani mencapai 148,97% (target

100%). Dari 13 puskesmas yang ada di Kota Cimahi saat ini seluruhnya telah

melaksanakan deteksi dini pengendalian penyakit tidak menular (100%), dari 100

% target yang ditetapkan.

Capaian kinerja penanggulangan HIV di Kota Cimahi pada tahun 2014 telah

mencapai target yang telah ditetapkan begitupun tahun 2013 yaitu kurang dari

0,5%. Jika melihat hasil capaian kinerja pada tahun 2014 Prevalensi kasus HIV

mencapai 0,44%, sedangkan pada tahun 2013 mencapai 0,45%.

Prevalensi kasus HIV pada dua periode tersebut berada di bawah target yang

ditetapkan dan memberikan kecenderungan bahwaupaya penanggulangan HIV di

Kota Cimahi berjalan sesuai harapan, namun demikian perlu tetap diwaspadai

terhadap adanya fenomena gunung es. Sebagai realisasi dari kondisi tersebut maka

seluruh kecamatan sudah melaksanakan pencegahan dan penukaran HIV sesuai

pedoman (100%) diantaranya melalui empowering masyarakat (warga peduli HIV -

AIDS) dan Pokja HIV AIDS Kecamatan. Persentase ODHA yang menerima

antiretroviral terapi (ART) sebanyak 100 % dari seluruh ODHA (target :90%), jumlah

kasus baru HIV pada tahun 2014 yaitu 39 orang dan seluruhnya telah mendapatkan

ART. Saat ini jumlah seluruh ODHA di Kota Cimahi berjumlah 58orang dan

seluruhnya telah mendapatkan ART (100%).Kota Cimahi memiliki 6 RS, terdiri dari 4

RS Swasta, 1 RS Pemerintah dan 1 RS TNI. Rumah Sakit pemerintah

yangmemberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pelayanan rujukan bagi ODHA

adalah RS Cibabat.

Kota Cimahi merupakan daerah endemis Demam Berdarah Dengue (DBD),

pada tahun 2014 jumlah kasus yang terlaporkan berjumlah 514 kasus, dengan IR :

92,09/100.000 penduduk dan CFR : 0 (tidak ditemukan kematian akibat DBD).

Sedangkan pada tahun 2013 IR sebesar 145/100.000 dan CFR : 0,62%. Seluruh

kasus yang terlaporkan pada tahun tersebut telah ditangani sesuai prosedur (100%

ditangani).Secara keseluruhan telah terjadi penurunan jumlah kasus bila

dibandingkan dengan jumlah kasus tahun 2013. Penurunan Jumlah kasus atau

Angka Kesakitan /IR Angka tersebut memberikan kecenderungan keberhasilan

penanggulangan DBD di Kota Cimahi dan juga dimungkinkan karena anomali cuaca.



Beberapa indikator lainnya, yaitu cakupan desa / RW siaga aktif, posyandu

purnama dan mandiri, rasio posyandu per satuan balita, Usaha Kesehatan Gigi

Masyarakat Desa (UKGMD), dan cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut.

Capaian kinerja indikator tersebut keseluruhannya sudah mencapai target,

hal ini dapat dilihat pada tabel 43 berikut.Dari seluruh RW yang ada, sejumlah 312

RW, seluruhnya (100%) sudah menjadi RW Siaga Aktif.Posyandu di Kota Cimahi saat

ini berjumlah 388, dari jumlah tersebut sudah tidak ditemukan posyandu dengan

strata pratama, posyandu dengan strata madya 104, purnama 267, mandiri 17.

Balita yang dilayani oleh posyandu tersebut berjumlah 52.284, sehingga

perbandingan antara jumlah posyandu dengan jumlah balita adalah 1 : 135.

Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut juga sudah melampaui target, 49.87%

(target 40%).

Tabel 3.17

Evaluasi Pencapaian Sasaran 11 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil


Capaian Kinerja

Th. 2013 (%)



1 2 3 4 5 6 7 8

1 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

78.00 89.60 114.87% 79 97.8 123.80%

2 Rasio balita berakte kelahiran 74 56.2 75.95% 75 46.28 61.71%

3 Kepemilikan KTP 55.00% 89.61% 136.95% 60.00% 75.00% 125.00%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap tabel sasaran tersebut di atas, diperoleh

gambaran dua indikator sasaran menghasilkan capaian kinerja melebihi target atau

di atas 100% yang bermakna baik sekali, sementara indikator sasaran rasio balita

berakte kelahiran, menghasilkan capaian kinerja dengan nilai < 55% atau bermakna

cukup.



Tabel 3.17a




Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

11 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 114.87% 123.80% 8.93%

Rasio balita berakte kelahiran 75.95% 61.71% -14.24%

Kepemilikan KTP 136.95% 125.00% -11.95%

Tabel 3.17b





Tahun 2017


(%)

1 2 3 4 5

11 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 97.8 820 11.93%

Rasio balita berakte kelahiran 46.28 780 5.93%

Kepemilikan KTP 75.00% 75.00% 100.00%

Tabel 3.17c

Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target SPM

No

Jenis Pelayanan Dasar

Indikator Target Nasional

Realisasi Tahun

% Tahun 2013 2014

I Pelayanan Dokumen Kependudukan

2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

100% 2015 89.61 97.80

3. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

90% 2020 56.24 46.28

Dari tabel di atas tergambar bahwa cakupan penerbitan KK, KTP-el dan

penerbitan Akta kematian menunjukkan trend yang meningkat sebagai respon

adanya ketentuan yang menghapus retribusi pembuatan KTP maupun KK.



Indikator sasaran sebagaimana tersebut di atas, merupakan ukuran

keberhasilan ataupun kegagalan Pemerintah Kota Cimahi dalam mengendalikan

administrasi kependudukan.Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa masalah

pokok yang dominan dalam penataan administrasi kependudukan yaitu masih

relative rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dan melaporkan

peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya. Implikasi terhadap

keseluruhan kegiatan lebih intensif dilaksanakan setelah keluarnya regulasi baru

yaitu Undang – UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang –

UndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan prinsip

pelayanan gratis dan stelsel aktif.

Dalam urusan kependudukan catatan sipil di Kota Cimahi pada tahun 2013

ditandai dengan mulai optimalnya pelaksanaan perekaman e-KTP dan KK Siak yang

berada di seluruh kelurahan. Fokus utama dari indikator pengelolaan jaringan SIAK

sampai Tahun 2013 yaitu program nasional e-KTP (KTP Elektronik) dengan

penempatan alat dan kelengkapan pada setiap kelurahan memaksimalkan

perekaman foto, sidik jari, iris mata dan tandatangan digital penduduk, meskipun

sama seperti tahun terdahulu tidak mengadakan pembelian alat dan kelengkapan e-

KTP upaya untuk mencapai realisasi target yang maksimal telah dilaksanakan

melalui peminjaman alat untuk perekaman di sekolah dan di kelurahan.

Terkait dengan pelayanan Akta Kelahiran, akta kematian dan akta catatan

sipil lainnya tidak mencapai target maksimal sebagai akibat dari berlakunya

keputusan pengadilan bagi yang pengurusan aktenya melebihi 1 tahun dan mulai

dilakukan kembali penyesuaian atas ketentuan tersebut sejak bulan Juli tahun

2013 setelah keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap hal tersebut.

Pada tahun 2014 akurasi dan validitas data kependudukan lebih ditingkatkan

dan diarahkan pada perbaikan database melalui Coklit yang melibatkan RT/RW dan

Kasi Pemerintahan kelurahan dan kecamatan serta tercetaknya Buku Induk

Kependudukan (BIP) satu paket dalam kegiatan ini berdampak pada lebih akuratnya

data base terutama pada kepemilikan KK dan KTP.

Sampai bulan Desember tahun 2014 penduduk wajib KTP ada sebesar

71,73% dari jumlah penduduk Kota Cimahi, dan dari jumlah penduduk wajib KTP

tersebut baru 75,21% yang telah memiliki KTP.Proporsi Kepemilikan KTP atas

jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP pada Tahun 2014, dapat dilihat pada

gambar berikut.



Sumber : Disdukcasip 2015

Sementara itu, untuk akta kematian menunjukkan trend yang meningkat

sebagai dampak dari regulasi penggratisan retribusi penyelenggaraan administrasi

kependudukan juga adanya peran pemerintah pusat dalam menangani pencetakan

KTP-el itu sendiri.Meskipun demikian, pelaksanaan pencetakan KTP-el diserahkan

kepada pemerintah daerah namun belum didukung operasional, hal ini

diindikasikan dari belum tersedia blanko dan card reader.

Pencapaian target nasional SPM 100% di tahun 2015 (KTP-el dan KK) pada

Disdukcapil Kota Cimahi masih menyisakan 2,20% atau setara dengan 9.223 orang

untuk KTP-el. Begitupun pada target KK masih menyisakan 16,90% atau setara

dengan 28.872 KK, perlu upaya yang lebih maksimal dalam pencapaian target

nasional tersebut.

Upaya sosialisasi yang disampaikan baik secara tatap muka, pelayanan

secara jemput bola di 15 kelurahan dan adanya model baru pelayanan yang bersifat

penyisiran di RW/RW tuntas

administrasi kependudukan di 30 RW

untuk 15 kelurahan, pencetakan

Pamflet/brosur belum menjamin

komunikasi dua arah antara

pemerintah sebagai penyedia layanan

dengan masyarakat sebagai pengguna

layanan. Begitupun pelaksanaan

pelayanan administrasi kependudukan

keliling secara online sebanyak 120

kali.

Pada kegiatan ini secara substansi terkait dengan pencapaian SPM untuk

cakupan penerbitan akte kelahiran.Berdasarkan target sebesar 16.000 akte,

sasarannya tidak dibedakan apakah angka sebesar itu merujuk pada kelahiran tepat

24,79%

75,21%Wajib KTP

Memiliki KTP



waktu (60 hari sejak kelahiran, ataupun kelahiran terlambat/lebih dari 60

hari).Pencapaian indikator kinerja target sebanyak 17.415 akte sebagai capaian

target yang baik.

Merujuk pada hasil sampling dalam pengurusan akte kelahiran terutama di

unit pelayanan/front office, didapat rerata pengurusan akte kelahiran di dominasi

oleh kategori kelahiran terlambat dengan kepentingan untuk sekolah, melakukan

umroh atau ibadah haji dengan kisaran angka antara 50 – 60persen.

Kegiatan Pengembangan Data Base kependudukan dilakukan melalui

kegiatan Akurasi dan Validitas data kependudukan yang belum memiliki KTP-

El/pencetakan KTP-el bagi yang belum menerima karena belum tersedianya blanko

KTP-el dan alat/Card Reader maka melalui koordinasi yang intens, upaya

peminjaman card rider akan diperbanyak apalagi pada awal tahun 2015, KTP reguler

tidak lagi bisa digunakan dan relative masih banyak penduduk yang belum

menerima KTP-el diutamakan bagi mereka yang sudah melakukan perekaman.

Tabel 3.18




Capaian Kinerja

Th. 2013 (%)



1 2 3 4 5 6 7 8


1 Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan

100% 100% 100.00% 100% 80% 80%

2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

58.00% 59.02% 101.76% 58.00% 26.28% 45.31%

3 Partisipasi angkatan kerja perempuan

41.00% 30% 73.63% 41.00% 79.46% 193.80%

Pada tabel di atas, diperoleh gambaran dua indikator sasaran telah

menghasilkan capaian kinerja sesuai target dan melebihi target, yaitu indikator

cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan

pengaduan yang mencapai target 100% dan capaian kinerja yang sama pada tahun

2013, sehingga bermakna baik sekali. Sedangkan untuk indikator sasaran



Partisipasi angkatan kerja perempuan menghasilkan capaian kinerja melebihi target

100% bahkan lebih tinggi lagi dari capaian kinerja pada tahun 2013, dengan

demikian bermakna baik sekali. Sementara itu, untuk indikator Persentase

partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, menghasilkan penurunan

dibandingkan tahun 2013, bahkan capaian kinerja tahun 2014 berada pada posisi <

50% atau bermakna cukup.

Tabel 3.18a




Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

12 Pemberdayaan gender dan perlindungan anak

Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan

100.00% 100% 0.00%

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

101.76% 45.31% -56.45%

Partisipasi angkatan kerja perempuan 73.63% 193.80% 120.17%

Tabel 3.18b





Tahun 2017


(%)

1 2 3 4 5

12 Pemberdayaan gender dan perlindungan anak

Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan

100% 100% 100.00%

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

26.28% 56.00% 46.93%

Partisipasi angkatan kerja perempuan 79.46% 43.00% 184.79%

Peranan perempuan dalam pembangunan di Kota Cimahi sangat besar, baik

perorangan maupun melalui organisasi-organisasi perempuan. Sampai dengan

tahun 2014 pelatihan Manajemen Berusaha diberikan kepada 1.920 orang peserta

perempuan dari 36 organisasi perempuan dalam rangka peningkatan kemampuan



organisasi perempuan dan peningkatan pendapatan perempuan. Pembinaan

Posyandu dan Pokjanal dilakukan melalui pelatihan-pelatihan bagi kader posyandu

dan penyelenggaraan lomba posyandu.

Dalam bidang perlindungan anak, sejak tahun 2010 Kota Cimahi telah

melakukan perintisan Kota Cimahi menjadi Kota Layak Anak. Adapun dalam rangka

peningkatan perlindungan terhadap perempuan terutama yang menjadi korban

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemerintah Kota Cimahi melakukan

sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Kota Cimahi.

Capaian kinerja indikator Perempuan dan Anak korban Kekerasan, masih

memerlukan perhatian.Indikator SPM yang telah melampuai target nasional terdiri

dari dua indikator, yaitu Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh

petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di

dalam unit pelayanan terpadudan indikator Cakupan perempuan dan anak korban

kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum. Capaian ini tentunya

mempengaruhi tingkat capaian kinerja indikator Cakupan Perempuan dan anak

korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan menjadi lebih baik

sebagai target tahunan.Ketercapaian indikator SPM Bidang Pelayanan Terpadu bagi

Perempuan dan Anak korban Kekerasan, ditunjukkan dalam tabelberikut:

Tabel 3.19

SPM Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

No Jenis Pelayanan

Indikator Target Nasional Capaian

2014 % Tahun

1 Penanganan Pengaduan/ Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu

100% 2014 80,00

2 Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan

100% 2014 90,00

3 Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabi-litasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu

75% 2014

Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan

75% 2014 80,00



No Jenis Pelayanan Indikator

Target Nasional Capaian

2014 % Tahun

Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

4 Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

80% 2014 30,00

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

50% 2014 70,00

5 Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

50% 2014 20,00

Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

100% 2014 20,00

Sumber : SPM BPMPPKB Tahun 2014

Tabel 3.20

Evaluasi Pencapaian Sasaran 13 Meningkatnya kualitas keluarga sejahtera


Capaian Kinerja

Th. 2013 (%)



1 2 3 4 5 6 7 8

Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

1 Cakupan peserta KB aktif 81.00% 77.64% 95.85% 74.00% 77.73% 105.04%

2 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

44.88% 34.49% 130.12% 44.84% 34.49% 130.12%

Sesuai tabel evaluasi pencapaian sasaran di atas, diperoleh gambaran, bahwa

indikator Cakupan peserta KB aktif menghasilkan capaian kinerja lebih besar dari

100% dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2013. Sedangkan

indikator sasaran Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, menghasilkan

capaian kinerja di atas 100%, dan capaian tersebut sama dengan perolehan capaian

kinerja pada tahun 2013. Kedua indikator ini memiliki capaian kinerja baik sekali.



Kenaikan atau penurunan pencapaian kinerja indikator sasaran dan

perbandingan akumulasi pencapaian sasaran dengan target RPJMD, dapat dilihat

pada tabel berikut.

Tabel 3.20a




Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

13 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Cakupan peserta KB aktif 95.85% 105.04% 9.19%

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 130.12% 130.12% 0.00%

Tabel 3.20b





Tahun 2017


(%)

1 2 3 4 5

13 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Cakupan peserta KB aktif 77.73% 83.00% 93.65%

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

34.49% 44.72% 77.12%

Kinerja pemerintah dalam bidang Keluarga Berencana (KB) cukup baik. Dari

jumlah 92.392 Pasangan usia subur (PUS) di Kota Cimahi sebanyak 71.342 atau

77,73% telah mengikuti program KB baik melalui jalur pemerintah maupun jalur

swasta.Jumlah ini meningkat 0,09% dari tahun sebelumnya. Adapun proporsi

pasangan yang mengikuti program KB atas pasangan usia subur di Kota Cimahi

dapat dilihat pada gambar selanjutnya.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2015

Sedangkan di bidang keluarga sejahtera, terjadi penurunan jumlah keluarga

pra sejahtera (pra KS) sebesar 3,04% dari 6.165 pra KS menjadi 5.455 pra KS 3,95%

dari jumlah keluarga di Kota Cimahi. Jumlah pra KS tertinggi terdapat di Kecamatan

Cimahi Selatan sebanyak 3.400 keluarga. Penurunan jumlah pra KS ini diikuti

dengan meningkatnya jumlah Keluarga Sejahtera tahap I (KS 1) sebesar 2,90% dan

Keluarga Sejahtera tahap II (KS 2) sebesar 0.52%. Sedangkan jumlah Keluarga

Sejahtera tahap III (KS 3) menurun sebesar 2,70%.

Tabel 3.21

Evaluasi Pencapaian Sasaran 14 Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan


Capaian Kinerja

Th. 2013 (%)



1 2 3 4 5 6 7 8


1 Jumlah organisasi pemuda 44 44 100.00% 44 44 100.00%

2 Jumlah kegiatan kepemudaan 8 8 100.00% 8 8 100.00%

Berdasarkan tabel evaluasi pencapaian sasaran di atas, diperoleh gambaran,

bahwa indikator Jumlah organisasi pemuda dan Jumlah kegiatan kepemudaan,

menghasilkan capaian kinerja 100%, dan tidak mengalami perubahan jika

dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2013, yaitu capaian kinerja yang

baik sekali.

92.39271.342

Pasangan Usia Subur

Pasangan yang mengikuti Program KB





pada tabel berikut.

Tabel 3.21a




Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

14 Pemberdayaan pemuda dalam pembangunan

Jumlah organisasi pemuda 100.00% 100.00% 0.00%

Jumlah kegiatan kepemudaan 100.00% 100.00% 0.00%

Tabel 3.21b





Tahun 2017


(%)

1 2 3 4 5

14 Pemberdayaan pemuda dalam pembangunan

Jumlah organisasi pemuda 44 44 100.00%

Jumlah kegiatan kepemudaan 8 9 88.89%

Capaian kinerja indikator tersebut di atas, tidak lepas dari program

Pembangunan kepemudaan dan olahraga yang memiliki nilai strategis dalam

mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas.

Bentuk organisasi kepemudaan terbina dari sekian banyak organisasi

pemuda, diantaranya dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Organisasi

Kepemudaan yang ada di Kota Cimahi secara rutin setiap tahun, yaitu PMR dan

PASKIBRA. Kegiatan ini bertujuan agar organisasi kepemudaan yang ada ini dapat

berperan secara optimal dan berkontribusi nyata dalam pembangunan Kota

Cimahi.Sementara itu, di tahun 2014 ini, pelaksanaan kegiatan kepemudaan

dilaksanakan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan bagi

100 orang pemuda di Kota Cimahi yang juga secara rutin dilaksanakan. Disamping

itu, kegiatan lain sebagai bentuk kegiatan positif kepemudaan yang difasilitasi

Pemerintah Kota Cimahi, diantaranya yaitu :



1. Lomba kreatifitas kepemudaan melalui penyelenggaraan kegiatan Lomba Kreasi

dan Karya Tulis ilmiah di Kalangan Pemuda tahun 2014.Penyelenggaraan lomba

kreativitas pemuda ini juga secara rutin dilaksanakan dengan tujuan menyaring

ide-ide kreatif dari para pemuda Kota Cimahi yang dapat bermanfaat bagi proses

pembangunan Kota Cimahi Cerdas.

2. Fasilitasi Duta Pelopor Kota Cimahi ini dilaksanakan melalui Kegiatan Pembinaan

Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan yang bertujuan untuk membina

organisasi kepemudaan terutama himpunan pemuda pelopor Kota Cimahi dan

menjadi perwakilan untuk seleksi Pemuda Pelopor Jawa Barat.

3. Pemuda Terampil di Kota Cimahi dilaksanakan melalui Kegiatan Pelatihan

Kewirausahaan Bagi Pemuda bertujuan untuk meningkatkan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda di Kota Cimahi yang memberikan pengetahuan,

pelatihan, bekal keterampilan wirausaha kepada 500 orang pemuda di Kota

Cimahi.

Tabel 3.22




Capaian Kinerja

Th. 2013 (%)



1 2 3 4 5 6 7 8

Pemberdayaan sumberdaya olahraga

1 Jumlah klub olahraga 29 29 100.00% 29 29 100.00%

2 Jumlah gedung olahraga 11 11 100.00% 11 11 100.00%

3 Jumlah Stadion 4 4 100.00% 4 4 100.00%

4 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

49 49 100.00% 50 49 98.00%

5 Lapangan olahraga 10 10 100.00% 10 10 100.00%

6 Jumlah kegiatan olahraga 4 4 100.00% 4 4 100.00%

7 Jumlah organisasi / klub olahraga

74 74 100.00% 74 74 100.00%



Berdasarkan evaluasi pencapaian sasaran pada tabeltersebut, diperoleh

gambaran tujuh indikator sasaran menghasilkan capaian kinerja dengan nilai antara

85% s.d 100%, atau bermakna baik sekali.

Sedangkan indikator sasaran Gelanggang / balai

remaja (selain milik swasta) mengalami penurunan

dari capaian kinerja pada tahun 2013, namun

masih berpredikat nilai baik sekali.

Pencapaian indikator sasaran tersebut di atas,

secara umum tidak terlepas dari upaya

pembangunan kepemudaan dan olahraga mempunyai peran strategis dalam

mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya tersebut,

tidak lepas dari peran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai unit kerja

terkait, yang dituntut untuk mampu berinovasi dan berkreasi terhadap

pengembangan dan peningkatan kualitas olahraga di Kota Cimahi.



pada tabel berikut.

Tabel 3.22a




Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

15 Pemberdayaan sumberdaya olahraga

Jumlah klub olahraga 100.00% 100.00% 0.00%

Jumlah gedung olahraga 100.00% 100.00% 0.00%

Jumlah Stadion 100.00% 100.00% 0.00%

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) 100.00% 98.00% -2.00%

Lapangan olahraga 100.00% 100.00% 0.00%

Jumlah kegiatan olahraga 100.00% 100.00% 0.00%

Jumlah organisasi / klub olahraga 100.00% 100.00% 0.00%



Tabel 3.22b





Tahun 2017


(%)

1 2 3 4 5

15 Pemberdayaan sumberdaya olahraga

Jumlah klub olahraga 29 29 100.00%

Jumlah gedung olahraga 11 11 100.00%

Jumlah Stadion 4 4 100.00%

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

49 50 98.00%

Lapangan olahraga 10 10 100.00%

Jumlah kegiatan olahraga 4 5 80.00%

Jumlah organisasi / klub olahraga 74 74 100.00%

Sementara itu, berkaitan dengan fisik sarana olahraga, di Kota Cimahi sudah

berdiri beberapa sarana olahraga bagi masyarakat yang dibangun oleh pihak

swasta.Meskipun demikian, dengan berdirinya beberapa sarana olahraga di Kota

Cimahi ini tentunya akan lebih meningkatkan derajat kesehatan dan tingkat prestasi

olahraga bagi atlet Kota Cimahi, ataupun bahkan menghasilkan bibit baru sebagai

atlet di Kota Cimahi.

Berdasarkan tabel akumulasi pencapaian sasaran terhadap rencana RPJMD,

dapat dilihat bahwa seluruh indikator diperkirakan dapat mencapai sasaran atau

tetap mencapai target 100%sampai dengan akhir tahun RPJMD.



Tabel 3.23

Evaluasi Pencapaian Sasaran 16 Meningkatnya perlindungan masyarakat


Capaian Kinerja

Th. 2013 (%)



1 2 3 4 5 6 7 8

Upaya perlindungan sosial bagi masyarakat

1 Pemberdayaan PSKS 36 PSKS 36 PSKS 100.00% 36 PSKS 36 PSKS 100%

2 PMKS yg memperoleh bantuan sosial

100 orang 100 orang 100.00% 100 orang 200 orang 200%

Pada tabel di atas, diperoleh gambaran capaian kinerja yang dihasilkan dari

indikator pemberdayaan PSKS dan indikator PMKS yang memperoleh bantuan

social, menghasilkan capaian kinerja baik sekali.Sedangkan capaian kinerja PMKS

yang memperoleh bantuan social mengalami kenaikan dari tahun 2013, menjadi dua

kali lipat di tahun 2014.

Kenaikan atau penurunan

pencapaian kinerja indikator sasaran dan

perbandingan akumulasi pencapaian

sasaran dengan target RPJMD, dapat

dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.23a




Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

16 Upaya perlindungan sosial bagi masyarakat

Pemberdayaan PSKS 100.00% 100% 0.00%

PMKS yg memperoleh bantuan sosial 100.00% 200% 100.00%

Tabel 3.23b





Tahun 2017


(%)

1 2 3 4 5

16 Upaya perlindungan sosial bagi masyarakat

Pemberdayaan PSKS 36 PSKS 36 PSKS 100.00%

PMKS yg memperoleh bantuan sosial 200 orang 100 orang 200.00%

Pencapaian kinerja kedua indikator tersebut, merupakan bentuk capaian

kinerja Pemerintah Kota Cimahi yang berupaya keras dalam penanggulangan

masalah kesejahteraan sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di

Kota Cimahi sangat beragam mulai dari Balita dan Anak terlantar, korban

kekerasan, kemiskinan, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan,

sampai korban perubahan lingkungan (secara mendadak) yang tidak mendukung,

seperti terjadinya bencana. Jumlah PMKS di wilayah Kota Cimahi secara

keseluruhan kurang lebih berjumlah 14.782 PMKS yang terdiri dari 22 jenis PMKS.

Sepanjang tahun 2014 telah dilakukan beberapa program yang terkait dengan

pelayanan dan perlindungan sosial, diantaranya adalah pemberian alat bantu bagi

penyandang cacat, bantuan UEP bagi penyandang cacat dan keluarga miskin,

pelatihan bagi penyandang cacat dan keluarga miskin serta gelandangan, bantuan

permakanan panti bagi anak dan lansia terlantar, penyandang cacat, serta korban

napza. Untuk anak-anak jalanan, eks korban napza dan anak-anak putus sekolah

Pemerintah Kota Cimahi memberikan pelatihan keterampilan dan rumah



singgah.Dalam menangani masalah PMKS

ini, Pemerintah Kota Cimahi tidak bekerja

sendiri tetapi mendapat bantuan dari

masyarakat. Adapun Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di

Kota Cimahi terdiri dari unsur Tagana,

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan,

Organisasi Sosial (Orsos), dan Forum

Napza Mandiri.

Sampai akhir Tahun 2014 lalu, sebanyak 246 KK Miskin/PMKS telah dipenuhi

(41,00%) dari target pencapaian yaitu 600 KK Miskin/PMKS. Pencapaian ini belum

secara wajar tercapai di Tahun 2014 karena bersifat komplek dan dinamis

permasalahan sosial di Kota Cimahi yang cukup tinggi mengakitbatkan proses

seleksi yang sangat ketat dalam mendapatkan angka KK Miskin/PMKS yang

selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pembentukan kelompok usaha bersama.

KUBE merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian pemerintah Kota

Cimahi dalam mengentaskan kemiskinan, namun hal tersebut tidak sejalan dengan

kemudahan dalam pengentasan kemiskinan, dalam pelaksanaannya, pembinaan

KUBE baru terfasilitasi sekitar 13,33%. Penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2014 menjadi tahun pencapaian penanganan

PMKS dan mencapai tingkat keberhasilan dengan tingkat capaian melebihi 501

penangangan PMKS.

Sebanyak 196 Penyandang Cacat telah diberikan bantuan dengan kata lain

telah 78,40% telah berhasil dijangkau oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan

Sosial Kota Cimahi. Pencapaian ini merupakan pencapaian yang diluar target

pertahunnya dan merupakan buah dari keseriusan Pemerintah Kota Cimahi dalam

hal ini bidang sosial di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial.



Tabel 3.24

Evaluasi Pencapaian Sasaran 17 Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

dalam pelayanan Pemerintahan


Capaian Kinerja

Th. 2013 (%)



1 2 3 4 5 6 7 8


1 Web site milik pemerintah daerah

Ada Ada 100.00% Ada Ada 100%

Capaian kinerja indikator sasaran Web site milik pemerintah daerah, tidak

jauh berbeda dengan tahun 2013, dengan capaian sesuai target atau bermakna baik

sekali.



pada tabel berikut.

Tabel 3.24a




Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

17 sistem informasi dalam rangka pelayanan publik

Web site milik pemerintah daerah 100.00% 100% 0.00%



Tabel 3.24b





Tahun 2017


(%)

1 2 3 4 5

17 sistem informasi dalam rangka pelayanan publik

Web site milik pemerintah daerah Ada Ada 100

Indikator sasaran web site milik pemerintah Kota Cimahi, tidak hanya

menggambarkan satu wesite milik pemerintah.Pembangunan komunikasi dan

informasi yang telah dan sedang dilaksanakan di Kota Cimahi nampak dari berbagai

upaya pengembangan informasi teknologi pada setiap satuan kerja perangkat daerah

(SKPD). Kegiatan tersebut berupa peningkatan dan pengelolaan jaringan komunikasi

informasiInfrastruktur Jaringan LAN dan WAN Pemerintah Kota Cimahi serta

Ruangan Network Operating Centre (NOC), pembangunan Recovery Data Center,

pembangunan SIAK untuk pelayanan kependudukan, pembangunan jaringan Sistem

Informasi Kesehatan yang meliputi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM

RS) di RSUD Cibabat dan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Kesehatan

Puskesmas di Dinas Kesehatan dan puskesmas – puskesmasyang ada di Kota

Cimahi, pembangunan Baros Information Technology Creative (BITC) sebagai sentral

pengembangan pengelolaaan kawasan klaster industri telematikaserta

pendampingan migrasi kepada penggunaan perangkat lunak legal dan/atau

berbasisopen source.

Pembangunan sistem informasi ditingkatkan dan diperluas, serta diarahkan

pada pengembangan dan penyempurnaan penyelenggaraan sistem informasi

berbasis IT, diantaranya melalui kegiatan pengembangan dan operasi website

www.cimahikota.go.id, pesan penduduk (pesduk), siaran radio, televisi, jumpa pers,

release berita, serta pameran potensi daerah.

Pada pelaksaaan bidang komunikasi dan informasi masih terdapat kendala

dalam membangun sistem komunikasi dan informasi, antara lain : ada kesan

tergesa-gesa dalam penerapan dan penggunaan perangkat lunak pada sistem yang

baru; masih terbatasnya sarana prasarana komunikasi dan informasi untuk proses

transaksi dan penyaluran informasi baik di dalam unit organisasi maupun antar

instansi/lembaga; Pembangunan sistem masih bersifat parsial sehingga sulit dalam

mengintegrasikan data dan informasi; perlunyapeningkatan kuantitas dan kualitas



SDM di bidang teknologi informasi; perlunya peran unit kerja pendukung yang

mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pengelolaan, penyediaan dan pengolahan

transaksi data dan informasi belum berperan secara optimal; belum membudayanya

pemanfaatan teknologi informasi di beberapa kalangan birokrat.

Sampai dengan akhir tahun 2014 lalu, peran teknologi komunikasi dan

informasi masih tetap dipergunakan dan tetap dibarengi dengan peningkatan

kapasitas, baik terhadap sumberdaya manusia maupun teknologi yang

dipergunakan.

Tabel 3.25

Evaluasi Pencapaian Sasaran 18 Meningkatnya pelayanan administrasi Pemerintahan kepada semua masyarakat


Tahun 2013 Capaian Kinerja Th. 2013 (%)

Tahun 2014 Capaian Kinerja Th. 2014 (%) Target Realisasi Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8


1 Aset tanah yang belum tersertifikasi

< 122bdg 104 117.31% < 122bdg 100 100%

2 Persentase bidang lahan milik pemerintah yang bersertifikat

60% 59.85% 99.75% 70% 70% 99.29%

3 Aset tanah yang tersertifikasi > 137bdg 155 113.14% > 137bdg 25 18,25%



No Indikator Sasaran Tahun 2013 Capaian

Kinerja Th. 2013 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8

4 Jumlah penyelesaian sengketa pertanahan

10 3 30.00% 10 2 20%


5 Data Statistik Daerah Ada Ada 100.00% Ada Ada 100.00%


6 Pengelolaan arsip secara baku 23SKPD,10 BagianSetda

dan1KPU

23 SKPD, 10 Bagian Setda dan

1 KPU

100.00% 36SKPD,10 bagianSetda

dan1KPU

8 SKPD 17%

7 Peningkatan SDM pengelola kearsipan

23 SKPD,10 Bagian Setda

dan 1KPU memiliki

pengelola arsip

23 SKPD,10 Bagian

Setda dan 1 KPU

memiliki pengelola

arsip

100.00% 36 SKPD,10 BagianSetda dan 1 KPU memiliki

pengelola arsip

36 SKPD,10 BagianSetda dan 1 KPU memiliki

pengelola arsip

100%

8 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

12.674 13,448 106.11% 14.674 10.615 72.34%

9 Jumlah perpustakaan 23 18 78.26% 28 25 89.29%

10 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

1.8 5,466 303.67% 2.1 14 676%

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran pada tabel di atas, delapan

indikator sasaran menghasilkan capaian kinerja dengan nilai antara 85% s.d 100%

atau bermakna baik sekali. Sedangkan untuk indikator sasaran Koleksi buku yang

tersedia di perpustakaan daerah, menghasilkan capaian kinerja antara 70% s.d

<85% atau bermakna baik. Sementara itu untuk indikator sasaran Pengelolaan arsip

secara baku, menghasilkan capaian kinerja dibawah 50%, atau bermakna cukup.

Sementara capaian kinerja yang sangat fantastis terjadi pada indikator jumlah

pengunjung perpustakaan per tahun, yang menghasilkan capaian kinerja hingga

676% atau hampir 7 kali lipat pada tahun 2014.





pada tabel berikut.

Tabel 3.25a




Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

18 Tertib administrasi pertanahan

Aset tanah yang belum tersertifikasi 117.31% 117.31% 0.00%


99.75% 99.29% -0.46%

Aset tanah yang tersertifikasi 113.14% 113.14% 0.00%

Jumlah penyelesaian sengketa pertanahan 30.00% 20.00% -10.00%


Data Statistik Daerah 100.00% 100.00% 0.00%


Pengelolaan arsip secara baku 100.00% 17% -83.00%

Peningkatan SDM pengelola kearsipan 100.00% 100% 0.00%

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 106.11% 72.34% -33.77%

Jumlah perpustakaan 78.26% 89.29% 11.02%

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 303.67% 174.53% -129.13%



Tabel 3.25b





Tahun 2017


(%)

1 2 3 4 5

18 Tertib administrasi pertanahan

Aset tanah yang belum tersertifikasi 104 0 104.00%


70% 100% 69.50%

Aset tanah yang tersertifikasi 155 259bidang 59.85%

Jumlah penyelesaian sengketa pertanahan 2 10 20.00%


Data Statistik Daerah Ada Ada 100.00%


Pengelolaan arsip secara baku 8 SKPD Manajemen arsipstatis

16.00%

Peningkatan SDM pengelola kearsipan 36 SKPD,10 BagianSetda dan 1

KPU memiliki pengelola arsip

SKPD memiliki tenaga fungsional

arsiparis

94.00%

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

10.615 18.674 56.84%

Jumlah perpustakaan 25 38 65.79%

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 14 2.7 518.52%

Tanah yang merupakan aset barang milik daerah Kota Cimahi yang

dipergunakan untuk kepentingan umum berupa fasilitas – fasilitas publik.Sejak Kota

Cimahi berdiri tahun 2001 aset yang semula dari kabupaten induk (kabupaten

Bandung) diserahkan ke Pemerintah Kota Cimahi ditambah dari hasil pembelian

tanah berjumlah 259 bidang yang tersebar di 3 kecamatan dan 15 kelurahan. Dari

259 bidang tanah semuanya telah dinilai dan yang baru tersertifikasi mencapai 137

bidang tanah dan sisanya yang berjumlah 122 bidang tanah belum tersertifikasi.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas umum

direncanakan akan dilaksanakan pembelian tanah untuk kepentingan umum dalam

lima tahun ke depan.Untuk penyelesaian sengketa pertanahan, dilakukan jika ada

masyarakat yang menyapaikan tuntutan kepaa pihak pemerintah. Kondisi ini

tentunya tidak dapat diprediksi akan memiliki capaian kinerja indikator sasaran

yang baik, mengingat adanya ketergantungan atas ada atau tidaknya tuntutan



masyarakat. Untuk Tahun 2014 ini, tuntutan yang difasilitasi adalah kaitan

penyelesaian sengketa tanah atas tuntutan ganti rugi Puskesmas Pasirkaliki dan

SDN Pasirkaliki Mandiri I. Hasil akhir yang diperoleh adalah, untuk tanah SDN

Pasirkaliki dapat dilakukan mediasi, sedangkan untuk tanah Puskesmas Pasirkaliki

dilanjutkan ke pihak Kepolisian.

Dalam urusan statistik, Bappeda Kota Cimahi bekerja sama dengan Badan

Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi melakukan penyediaan dan penyusunan data dan

indikator pembangunan, seperti dalam bentuk Kota Cimahi Dalam Angka (KCDA),

Profil Pemerintahan Kota Cimahi, dan penyusunan Indikator Ekonomi Daerah dalam

bentuk dokumen PDRB Kota Cimahi, survey dan analisis IPM dan dokumen lainnya.

Selain penyusunan dokumen data statistik daerah, pelaksanaan urusan statistik

dilakukan pula oleh beberapa SKPD yang melakukan pengambilan data lapangan

seperti pengambilan data KB oleh BPMPPKB dan pencatatan data kependudukan

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan

dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial.

Pembangunan pengelolaan pengelolaan

arsip di setiap organisasi perangkat

daerah akan menjadi sumber informasi

bagi para pengambil kebijakan. Untuk

mewujudkan pendayagunaan arsip

secara efektif dan efisien, diantaranya

adalah pengadaan sarana dan prasarana

terutama untuk pengadaan depo arsip,

penyusunan pedoman kearsipan berupa

jadwal retensi arsip di setiap SKPD

sebagai pedoman untuk melakukan penyusutan arsip sehingga perkembangan fisik

dan informasi arsip yang dihasilkan dapat dikendalikan, peningkatan pemahaman

dan pengetahuan tata kearsipan termasuk tentang penyusunan jadwal retensi arsip.

Selain itu, pada tahun 2014 juga dilaksanakan FGD kearsipan sebagai wadah untuk

menyamakan persepsi pembangunan dalam bidang kearsipan.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tata kearsipan terdapat beberapa kendala

antara lain keterbatasan sumber daya manusia dibidang kearsipan, baik secara

kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif, masih terbatasnya tenaga

profesional di bidang kearsipan; Secara kualitatif, arsiparis yang ada belum memiliki

standar profesi yang ideal.



Perpustakaan Daerah Kota

Cimahi sebagai pembina perpustakaan

yang ada di Cimahi, baik perpustakaan

umum maupun perpustakaan

khusus.Perpustakaan mempunyai tugas

dan tanggungjawab yang sangat

strategis dalam mencerdaskan

kehidupan bangsa melalui transformasi

informasi, penelitian, pelestarian budaya

bangsa dan rekreasi ilmiah, serta

memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca,

memperluas wawasan dan pengetahuan Hingga saat ini pemerintah kota cimahi

terus mengupayakan peningkatan minat baca dan pelayanan perpustakaan melalui

mobil perpustakaan keliling 2 unit,1 perpustakaan umum daerah dan sudut baca

tersebar di kelurahan.Setelah selesainya pembangunan gedung baru perpustakaan

umum daerah, setelah beroperasi pada tahun 2014, jumlah pengunjung

perpustakaan mengalami lonjakan hebat, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja

indikator sasaran pengunjung perpustakaan.

Secara umum dalam pelaksanaan pemberian pelayanan terdapat beberapa

kendala antara lain keterbatasan sumber daya manusia dibidang perpustakaan,

sarana prasarana yang memadai baik yang berupa bahan bacaan maupun ruang

layanan masih jauh dari standar yang ada.

Tabel 3.26




Capaian Kinerja

Th. 2013 (%)



1 2 3 4 5 6 7 8

Kualitas dokumen perencanaan yang mengakomodasi aspirasi warga

1 Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

100% 100% 100.00% 100% 100% 100.00%



Pada tabel di atas, dapat dievaluasi, bahwa capaian kinerja indikator sasaran

penjabaran program RPJMD kedalam RKPD, secara konstan dari tahun 2013

menghasilkan capaian kinerja 100%, hal ini tentu bermakna baik sekali.



pada tabel berikut.

Tabel 3.26a




Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

19 Kualitas dokumen perencanaan yang mengakomodasi aspirasi warga

Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD 100.00% 100.00% 0.00%

Tabel 3.26b





Tahun 2017


(%)

1 2 3 4 5

19 Kualitas dokumen perencanaan yang mengakomodasi aspirasi warga

Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

100% 100% 100.00%

Capaian kinerja indikator sasaran penjabaran program RPJMD ke dalam

RKPD, tidak lepas dari peran strategis unit kerja dalam menyelenggarakan

Musrenbang dan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah.

Hal ini tentunya akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk

berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung terhadap penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan dan 5 Tahunan (jangka Menegah),



jangka panjang daerah yang apliatif dan sesuai dengan kondisi, potensi daerah, dan

tata ruang wilayah.

Tabel 3.27




Capaian Kinerja

Th. 2013 (%)



1 2 3 4 5 6 7 8

1 Dokumen perencanaan yang ditetapkan Kepala Daerah

2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA


3 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA


4 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA


Berdasarkan evaluasi pencapaian sasaran pada tabel di atas, diperoleh

gambaran, bahwa ketiga indikator sasaran dari tahun 2013 sampai tahun 2014,

menghasilkan capaian kinerja 100% atau bermakna baik sekali.



pada tabel berikut.



Tabel 3.27a




Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5



100.00% 100% 0.00%


100.00% 100% 0.00%


100.00% 100% 0.00%

Tabel 3.27b




Rencana Sesuai dengan RPJMD Tahun

2017


(%)

1 2 3 4 5



Ada Ada 100.00%


Ada Ada 100.00%


Ada Ada 100.00%

Urusan perencanaan secara umum dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Sekretariat Daerah.Perencanaan pembangunan yang

telah dilakukan terdiri dari perencanaan Jangka panjang (RPJP, RTRW),

Perencanaan Jangka menengah (RPJPMD dan Masterplan), serta perencanan

pembangunan tahunan seperti RKPD ataupun perencanaan sektoral.Pada tahun

2014 telah disusun dokumen perencanaan tahunan RKPD dan beberapa dokumen

perencanaan lainnya, sebagai dasar pengendalian berbagai program dan kegiatan

pembangunan maka dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap semua



pelaksanaan kegiatan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil evaluasi

tersebut juga dijadikan sebagai acuan/pedoman dalam perencanaan pembangunan

pada tahun yang akan datang.

Tabel 3.28


Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan politis dan demokratis



Th. 2012 (%)


Th. 2013 (%)


Th. 2014 (%) Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Tingkat partisipasi pemilih

60%-65% 70,06% 107,78% 65% -70% 68,40% 100% 70%-75% 72,17% 100%

Capaian kinerja untuk indikator sasaran tingkat partisipasi pemilih,

menghasilkan capaian kinerja dengan nilai 85% - 100% atau bermakna baik sekali,

namun demikian jika dibandingkan dengan tahun 2012, terjadi tingkat penurunan

partisipasi sebesar 7,78%.



pada tabel berikut.

Tabel 3.28a




Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

21 Tingkat partisipasi pemilih 100.57% 106.67% 6.10%



Tabel 3.28b





Tahun 2017


(%)

1 2 3 4 5

21 Tingkat partisipasi pemilih 80% 70%-75% 106.67%

Partisipasi politik masyarakat Kota Cimahi cukup tinggi yang ditandai dengan

keikutsertaan mempergunakan hak politik masyarakat pada Pemilihan

Gubernur/Wakil Gubernur pada tahun 2013 dan Pemilu Presiden / Wakil Presiden

serta DPR/DPD dan DPRD pada Tahun 2014,dimanapada Tahun 2014

sebanyak361.849 pemilik hak suara yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), terdapat 261.150 orang atau sekitar 72,17% yang

menggunakan hak pilihnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi

masyarakat di Kota Cimahi dalam pesta demokrasi dalam kurun waktu tahun 2012

– 2014 cukup stabil dengan realisasi berada dikisaran 70%.

Partisipasi politik masyarakat dengan menggunakan hak pilih dalam pemilu

berarti memberikan andil yang besar, tidak saja terhadap suksesnya Pemilu

melainkan juga dalam memperkuat legitimasi figur – figurterpilih untuk mengemban

amanat rakyat. Fenomena politik ini mencerminkan bahwa proses pendidikan dan

pembelajaran politik telah mendorong dalam menumbuhkembangkan partisipasi

politik warga. Peningkatan indikator partisipasi politik masyarakat, sangat

dipengaruhi oleh sosok atau figur yang menjadi fenomena menarik bagi masyarakat.

Hal inilah yang mempengaruhi keikutsertaan masyarakat untuk ikut dalam Pemilu.



Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Pemilu Walikota/Wakil

Walikota, Gubernur, Presiden, DPR, DPD dan DPRD di Kota Cimahi dalam kurun

waktu tahun 2012 sampai dengan 2014, terlihat pada grafikberikutini :

Grafik 3.7

Perkembangan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2012 – 2014

Tabel 3.29

Evaluasi Pencapaian Sasaran 22 Terwujudnya kehidupan sosial kemasyarakatan yang toleran dan kondusif


Capaian Kinerja

Th. 2013 (%)



1 2 3 4 5 6 7 8


1 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

1,66 1.66 100.00% 1,68 1.66 100.00%

Capaian kinerja indikator sasaran pada tabel di atas, memberikan gambaran

capaian kinerja indikator rasio tempat ibadah per satuan penduduk sesuai target

yaitu 100% atau bermakna baik sekali.



pada tabel berikut.

0

100.000

200.000

300.000

400.000

2012 2013 2014

Menggunakan Hak Pilih

Daftar Pemilih Tetap (DPT)



Tabel 3.29a




Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

22 Kualitas kehidupan keagamaan di Kota Cimahi

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 100.00% 100.00% 0.00%

Tabel 3.29b





Tahun 2017


(%)

1 2 3 4 5

22 Kualitas kehidupan keagamaan di Kota Cimahi

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 1.66 1.7 97.65%

Mengingat luas wilayah Kota Cimahi yang terbatas pada pembangunan

infrastruktur, telah memberikan opsi bagi pemerintah untuk melakukan

pembangunan yang bersifat pengembangan atau renovasi terhadap bangunan

tempat ibadah yang sudah ada wilayah di Kota Cimahi.

Tabel 3.30

Evaluasi Pencapaian Sasaran 23 Berkembangnya Budaya Masyarakat Kota Cimahi


Capaian Kinerja

Th. 2013 (%)



1 2 3 4 5 6 7 8

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

3 3 100.00% 3 4 133.33%

1 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

1 3 300.00% 1 3 300.00%



Berdasarkan tabel tersebut di atas, diperoleh gambaran, dua indikator yaitu

indikator sasaran penyelenggaraan festival seni dan budaya, dan indikator sasaran

sarana penyelenggaraan seni dan budaya, menghasilkan capaian yang sama dengan

tahun 2013, dengan tingkat capaian lebih besar dari 100% atau bermakna baik

sekali.



pada tabel berikut.

Tabel 3.30a




Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

23 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 100.00% 133.33% 33.33%

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 300.00% 300.00% 0.00%

Tabel 3.30b





Tahun 2017


(%)

1 2 3 4 5

23 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 4 5 80.00%

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 3 1 300.00%

Dalam bidang kebudayaan, pemerintah Kota Cimahi melaksanakan program

pengelolaan kekayaan budaya dan program pengelolaan keragaman

budaya.Pengelolaan kekayaan budaya daerah bertujuan untuk meningkatkan

pemahaman sejarah, perlindungan dan pemanfaatan peninggalan sejarah dan nilai

tradisional, serta terjaganya fisik dan kandungan naskah kuno dan bahan

pustaka.Untuk peningkatan pencapaian kinerja indikator penyelenggaraan festival

seni dan budaya, termasuk di dalamnya peningkatan indikator sarana

penyelenggaraan seni dan budaya, maka melalui peningkatan rangka partisipasi



masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya, pemerintah Kota Cimahi

memfasilitasinya dengan melaksanakan kegiatan Pagelaran Kesenian tradisi dan

Kebudayaan se-Kota Cimahi, pergelaran seni modern dan lomba seni tradisi dan

modern.

Sumber daya alam yang berpotensi untuk dapat dijadikan tempat wisata alam

yang representatif di Kota Cimahi sangat terbatas.Selain belum adanya objek wisata

yang dapat menjadi daya tarik wisatawan fasilitas hotel pun masih relatif terbatas.

Sub sektor hotel di Kota Cimahi hanya disumbang oleh 3 unit hotel melati dan

sebuah Guesthouse. Selama tahun 2012 jumlah tamu sebanyak 28.334 orang

dengan jumlah rata – ratatamu per bulan mencapai 2.361 orang.

Untuk meningkatkan daya tarik wisata harus dilakukan melalui inovasi dan

kreatifitas lokal yang dapat dikembangkan menjadi wisata budaya.Potensi wisata

budaya yang bisa dikembangkan

adalah komunitas – komunitasseni

budaya yang ada di Cimahi.

Pembinaan – pembinaanterhadap

komunitas – komunitasseni di

Cimahi perlu terus dilakukan

secara intensif sebagai bentuk

apresiasi pemerintah dengan

penyediaan ruang berekspresi

kepada komunitas seni yang diharapkan nantinya akan menjadi embrio destinasi

wisata seni budaya melalui festival – festivalseni yang dikembangkan dan menjadi

kesepakatan bersama dengan komunitas seni budaya.

Sub sektor lain yang menjadi penunjang sektor pariwisata adalah sub sektor

restoran yang menunjukkan perkembangan yang relatif baik. Jumlah rumah makan

mengalami peningkatan sejalan dengan pengembangan sektor perdagangan dan jasa

– jasa.Pola konsumsi masyarakat Kota Cimahi menunjukkan adanya trend yang

meningkat untuk konsumsi makanan jadi.Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa

usaha kuliner menjadi prospek yang menjanjikan untuk terus dikembangkan.

Terkait dengan mulai dikembangkannya sentra – sentraindustri unggulan

Kota, maka sentra – sentratersebut diharapkan ke depan akan menjadi destinasi

wisata belanja Kota Cimahi bersama dengan meningkatnya industri kuliner di Kota

Cimahi.



Untuk cakupan tempat berupa gedung kesenian sampai dengan saat ini

belum ada di Kota Cimahi, namun rencana tahun 2015 ini akan diprioritaskan

pencarian lahan yang bisa dibangun untuk gedung kesenian, sedangkan untuk

pembangunan gedung kesenian sudah ada komitmen dari pihak Propinsi akan

dibantu secara penuh kepada Kabupaten/Kota.

Tabel 3.31




Capaian Kinerja

Th. 2013 (%)



1 2 3 4 5 6 7 8

Tingkat kesadaran warga terhadap ketentraman dan ketertiban

1 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

16.21 36.49 225.11% 16.21 36.49 225.1%

2 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/Kelurahan

41 20 47.56% 41 20.8 50.7%

3 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Cimahi

865 2,042 236.07% 865 2042 236.1%

Gambaran capaian tigaindikator sasaran pada tabel di atas, dua indikator

yaitu Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk dan Petugas Perlindungan

Masyarakat (Linmas) di Kota Cimahi, menghasilkan tingkat capaian yang sama di

atas 100% atau bermakna baik sekali. Sementara indikator sasaran rasio pos

siskamling per jumlah desa/kelurahan mengalami kenaikan capaian kinerja dari

tahun 2013, namun masih berada pada tingkatan antara 50% s.d 70% atau

bermakna cukup.



Adapun jumlah anggota Linmas pada Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.32

Jumlah Anggota Linmas Tahun 2014

No Kecamatan / Kelurahan Jumlah (Orang)

1 Kecamatan Cimahi Selatan 30

2 Kelurahan Cibeber 97

3 Kelurahan Cibeureum 191

4 Kelurahan Leuwigajah 155

5 Kelurahan Melong 186

6 Kelurahan Utama 141

7 Kecamatan Cimahi Tengah 30

8 Kelurahan Baros 115

9 Kelurahan Cigugur Tengah 122

10 Kelurahan Cimahi 60

11 Kelurahan Karangmekar 80

12 Kelurahan padasuka 146

13 Kelurahan Setiamanah 90

14 Kecamatan Cimahi Utara 30

15 Kelurahan Cibabat 148

16 Kelurahan Cipageran 138

17 Kelurahan Citeureup 115

18 Kelurahan Pasirkaliki 80

Jumlah 1954

Adapun kenaikan atau penurunan pencapaian kinerja indikator sasaran dan


pada tabel berikut.



Tabel 3.32a




Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

24 Tingkat kesadaran warga terhadap ketentraman dan ketertiban

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 225.11% 225.1% 0.00%

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/Kelurahan 47.56% 50.7% 3.17%


236.07% 236.1% 0.00%

Tabel 3.32b





Tahun 2017


(%)

1 2 3 4 5

24 Tingkat kesadaran warga terhadap ketentraman dan ketertiban

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

36.49 16.21 225.11%

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/Kelurahan

20.8 41 50.73%


2042 865 236.07%



Tabel 3.33

Evaluasi Pencapaian Sasaran 25 Mengembangkan infrastruktur transportasi

disertai dengan manajemen yang handal dan terintegrasi


Capaian Kinerja

Th. 2013 (%)



1 2 3 4 5 6 7 8


1 Panjang jalan dilalui Roda 4 (Jalan Nasional, Provinsi dan kota)

141.156 km

141,156 km

100.00% 141.156 km

136.179km 96.47%

2 Jalan Penghubung dari ibukota Kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

88.621 88,621 100.00% 88.621 88.621 100%

3 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

74,24% 72.78% 98.03% 78.74% 82.26% 104.47%

4 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)

26.586 26,586 100.00% 26.586 31.630 118.97%





Th. 2013 (%)


Th. 2014 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8

5 Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

8.862 8,862 100.00% 8.862 8.862 100.00%

6 Panjang jalan kota dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

127.456km 127.456 km

100.00% 127.456km 103.775km 81.42%

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran pada tabel di atas, diperoleh

gambaran, lima indikator sasaran yaitu ; Panjang jalan dilalui Roda 4 (Jalan

Nasional, Provinsi dan kota), Jalan Penghubung dari ibukota Kecamatan ke kawasan

pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4), Proporsi panjang jaringan jalan dalam

kondisi baik, Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan

air ( minimal 1,5 m), dan Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau

bangunan rumah liar, menghasilkan capaian kinerja antara 85% s.d 100% atau

bermakna baik.

Sedangkan indikator sasaran Panjang jalan kota dalam kondisi baik ( > 40

KM/Jam ) menghasilkan capaian kinerja antara 70% s.d < 85% atau bermakna baik.

Sementara jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013, indikator sasaran

Panjang jalan dilalui Roda 4 (Jalan Nasional, Provinsi dan kota) dan Panjang jalan

kota dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ), mengalami penurunan, namun tingkat

capaian kinerja masih dalam penilaian baik dan baik sekali.

Untuk gambaran kenaikan atau penurunan pencapaian kinerja indikator

sasaran dan perbandingan akumulasi pencapaian sasaran dengan target RPJMD,

dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.33a




Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

25 Tingkat Kemantapan Jalan dan Jembatan

Panjang jalan dilalui Roda 4 (Jalan Nasional, Provinsi dan kota)

100.00% 96.47% -3.53%


100.00% 100% 0.00%


98.03% 104.47% 6.44%


100.00% 118.97% 18.97%

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

100.00% 100.00% 0.00%

Panjang jalan kota dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

100.00% 81.42% -18.58%

Tabel 3.33b





Tahun 2017


(%)

1 2 3 4 5

25 Tingkat Kemantapan Jalan dan Jembatan

Panjang jalan dilalui Roda 4 (Jalan Nasional, Provinsi dan kota)

136.179 150.156 90.69%


88.621 88.621 100.00%


82.26% 86.74% 94.84%


31.630 26.586 118.97%

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

8.862 8.862 100.00%

Panjang jalan kota dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

103.775 127.456 81.42%



Urusan Pekerjaan Umum yang menjadi salah satu urusan wajib daerah dapat

dibagi kedalam beberapa bidang yaitu bina marga, sumberdaya air dan penyehatan

lingkungan.Kondisi umum Kota Cimahi pada bidang – bidangtersebut diuraikan

sebagai berikut.

Indikator keberhasilan penanganan bidang kebinamargaan salah satunya

adalah tingkat kemantapan jalan. Jaringan jalan di Kota Cimahi sepanjang 139,636

km, terdiri dari jalan tol 17 km, jalan nasional/provinsi 13,68 km, jalan kota

118,956 km. Adapun yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota

Cimahi adalah jalan kota sepanjang 118,956 km yang terdiri dari jalan kolektor

primer, kolektor sekunder dan lokal. Tingkat kemantapan jalan sampai tahun 2012

adalah sebesar 90,33% (menunjukkan kualitas jalan kota, jalan provinsi dan jalan

nasional eksisting yang berada pada kondisi baik dan sedang), sisanya sebesar

9,67% berada pada kondisi rusak dan rusak berat. sehingga perlu peningkatan

kualitas jalan melalui program rehabilitasi/pemeliharaan jalan. Rehabilitasi jalan

pada tahun 2015 diarahkan pada pembuatan jalan – jalanbeton serta perbaikan dan

pembangunan drainase jalan yang sesuai dan memadai, sehingga jalan mempunyai

umur panjang serta kualitas yang lebih baik.

Permasalahan lainnya adalah kapasitas jalan – jalandi Kota Cimahi yang

sudah mendekati titik jenuh dengan tingkat kemacetan yang tinggi.Jumlah

kendaraan yang meningkat setiap tahun tidak sebanding dengan kapasitas jalan

sehingga sudah tidak mampu menampung kendaraan yang melintas.Hal ini

merupakan faktor penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan

di Kota Cimahi. Ruas jalan Amir Machmud mempunyai nilai VCR (Volume Capacity

Ratio) 0,91 – 1,27 dengan Tingkat Pelayanan Jalan atau Level of Service (LOS) F

(lockstep). Ruas jalan Mahar Martanegara memiliki VCR 1,12 – 1,32 dan LOS F. Ruas

jalan HMS. Mintaredja mempunyai nilai VCR 0,6 – 1,03 dengan LOS c, D, dan F di

beberapa titik. Ruas-ruas jalan lain seperti Gatot Subroto, Encep Kartawiria dan

Kolonel Masturi mempunyai nilai VCR 0,97 – 1,39 dengan LOS F. Ruas-ruas jalan

yang memiliki LOS F menunjukkan bahwa ruas – ruasjalan tersebut mempunyai

tingkat kemacetan yang sangat tinggi. Ruas – ruasjalan di atas merupakan jalur

penghubung Kabupaten Bandung Barat – Kota Cimahi – Kota Bandung dan

Kabupaten Bandung – Kota Cimahi – Kota Bandung.

Penanganan masalah tersebut dapat dilakukan dengan pembangunan

jaringan jalan baru yang menghubungkan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi,

Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung dengan memperhatikan nilai manfaat

bagi pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Pembangunan jaringan jalan baru ini



diharapkan dapat mendorong perkembangan pusat – pusat pelayanan skala Kota

Cimahi dan skala regional Bandung Raya di Baros dengan berkembangnya

pariwisata di daerah Lembang.

Infrastruktur transportasi terdiri dari jalan dan perhubungan. Panjang jalan

di Kota Cimahi pada akhir tahun 2014 adalah 141.136 meter, terdiri dari jalan

nasional sebesar 3,25 persen, jalan provinsi sebesar 7,05 persen, dan sisanya adalah

jalan kota. Dari seluruh panjang jalan di Kota Cimahi, jalan yang di aspal mendekati

70 – 75 persen, sedangkan sisanya adalah jalan yang diperkeras, dan jalan

tanah.Pola jaringan jalan di Kota Cimahi membentuk pola tulang ikan (fish bone),

karena memiliki jaringan jalan yang memusat ke Jalan Raya Cimahi / Nasional Kota

Cimahi sebagai jalan utama.Jalan ini harus menampung muara pergerakkan

internal / lokal dan juga pergerakkan menerus. Hal tersebut mengakibatkan

penumpukkan beban penggunan jalan di jalan protokol tersebut terutama pada jam

puncak.

produk-produk industri ke berbagai daerah.Selain itu, perhubungan darat

sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama dalam

menggerakan roda perekonomian.Untuk menunjang perhubungan darat ini

keberadaan terminal sangat penting. Terminal yang ada di Kota Cimahi merupakan

terminal tipe C yang sedikitnya melayani 24 trayek, yang terdiri dari trayek internal

dalam Kota Cimahi yaitu sebanyak 3 (tiga) trayek yang beroperasi, dan selebihnya

adalah trayek yang melintas serta trayek yang hanya asal dan tujuannya di Kota

Cimahi.

Tabel 3.34

Evaluasi Pencapaian Sasaran 26 Mengembangkan infrastruktur air bersih dan sanitasi dasar




1 2 3 4 5 6 7 8


1 Rumah tangga ber-Sanitasi 75.861 73,852 97.35% 78.934 77.509 98.19%

2 Persentase rumah tinggal bersanitasi

65,78% 65.99% 100.32% 67.53% 65.85% 97.51%


3 Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

62.92% 62.92% 100.00% 64.52% 64% 99.19%






1 2 3 4 5 6 7 8

4 Rumah tangga pengguna air bersih 72.565 75.036 103.41% 75.415 75.415 100%


5 Rasio Jaringan Irigasi 0.022km/ha 0,027 km/ha

122.73% 0.023km/ha 0.023km/ha 100%

6 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

323.222 164,843 51.00% 345.848 323.222 93.46%


7 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

0.75 0.75 100.00% 1.15 1 86.96%

8 Persentase penanganan sampah 70% 68% 97.14% 72.99% 73.00% 100.01%

Sesuai gambaran pada tabel di atas, tingkat capaian kinerja keseluruhan

delapan indikator sasaran menghasilkan nilai capaian 85% s.d 100% atau bermakna

baik sekali. Sementara jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013,

indikator sasaran Persentase rumah tinggal bersanitasi, Persentase Rumah Tangga

(RT) yang menggunakan air bersih, Rasio Jaringan Irigasi dan tempat pembuangan

sampah (TPS) per satuan penduduk mengalami penurunan capaian kinerja, namun

tetap pada nilai baik sekali. Adapun kenaikan capaian kinerja dari tahun 2013,

terjadi terhadap capaian kinerja indikator Rumah tangga ber-Sanitasi, Drainase

dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat dan Persentase

penanganan sampah, dengan tingkat capaian baik sekali.




Tabel 3.34a




Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

26 Cakupan layanan pengelolaan air limbah masyarakat

Rumah tangga ber-Sanitasi 97.35% 98.19% 0.84%

Persentase rumah tinggal bersanitasi 100.32% 97.51% -2.81%





Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5



100.00% 99.19% -0.81%

Rumah tangga pengguna air bersih 103.41% 100.00% -3.41%


Rasio Jaringan Irigasi 122.73% 100% -22.73%


51.00% 93.46% 42.46%


Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

100.00% 86.96% -13.04%

Persentase penanganan sampah 97.14% 100.01% 2.87%

Tabel 3.34b





Tahun 2017


(%)

1 2 3 4 5

26 Cakupan layanan pengelolaan air limbah masyarakat

Rumah tangga ber-Sanitasi 77.509 82.003 94.52%

Persentase rumah tinggal bersanitasi 65.85% 65.54% 100.47%



64% 69.70% 91.82%

Rumah tangga pengguna air bersih 75.415 87.215 86.47%


Rasio Jaringan Irigasi 0.023 0.027 85.19%


323.222 423.678 76.29%


Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

1 1.75 57.14%

Persentase penanganan sampah 73.00% 80.00% 91.25%



Kebutuhan pelayanan air

bersih/minum di Kota Cimahi

dipenuhi melalui sistem perpipaan dan

non perpipaan. Sistem perpipaan

berasal dari PDAM Tirta Raharja yang

dimiliki Kabupaten Bandung

sedangkan sistem non perpipaan

berupa pembangunan sumur artesis

yang dilengkapi dengan sambungan-

sambungan rumah. Sumber air PDAM

yang digunakan untuk wilayah pelayanan Kota Cimahi adalah mata air Cikudapati,

mata air Cisintok, Deep Well 11 dan 12 dan IPA Cipageran.

Sementara itu, kondisi pelayanan air limbah di Kota Cimahi pada tahun 2014,

Kota Cimahi telah mengembangkan sistem pengelolaan air limbah skala komunal

yang ditargetkan bisa melayani 2.500-5.000 rumah tangga. Selain itu rencana

pembangunan IPAL terpusat skala kota juga terus diupayakan terutama dalam hal

pengadaan lahan, karena untuk pendanaan Kota Cimahi akan menerima bantuan

dari ADB melalui Pemerintah untuk biaya konstruksi pembangunannya. Saat ini

penggunaan septic tank individual dan komunal, di Kecamatan Cimahi Utara jumlah

rumah yang menggunakan septic tank individual sebesar 99,23% dan yang

menggunakan septic tank komunal 0%, sedangkan untuk kecamatan Cimahi Tengah

sebesar 55,65% dan 0,62% serta untuk kecamatan Cimahi selatan sebesar 47,33%

dan 0,09%.

Grafik 3.8 Jumlah Rumah Yang Mempergunakan Septictank Individual

dan Septictank Komunal di Kota Cimahi

Sumber : Buku Putih Sanitasi Kota Cimahi, 2011

26.898

35.404

46.246

26.690 19.702 21.887

0 0 00

5.00010.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.00050.000

Kec. Cimahi Utara

Kec. Cimahi Tengah

Kec. Cimahi Selatan

Jumlah Rumah

Jumlah Rumah Menggunakan Septictank Individual



Pengelolaan sampah di Kota Cimahi

secara umum sudah dikategorikan

baik, karena sistem pengelolaan yang

dilakukan tidak hanya mengandalkan

pembuangan ke TPA, namun

pengelolaan sampah melalui 3R,

komposting dan pembuatan bio

gas.Data tahun 2012 menunjukkan

timbulan sampah di Kota Cimahi

sebanyak 1.523 m3 atau sekitar 723 ton per hari.Dari jumlah tersebut, 67% nya

sudah dikelola oleh DKP Kota Cimahi dengan berbagai bentuk pengelolaan. Sampah

yang dikelola dengan metoda 3R 28.8 %, melalui metoda komposting 11.2%, Biogas

0,5%, sedangkan sisanya diangkut ke TPK Sarimukti sebanyak 16.4 %.

Sementara itu, untuk panjang total drainase lingkungan di seluruh wilayah

Kota Cimahi sampai dengan tahun 2012 tercatat 45.790 m. Secara umum, kondisi

drainase lingkunan di Kota Cimahi masih belum menunjukkan kinerja yang baik.

Hal ini ditunjukkan dengan masih terjadinya genangan yang mencapai luas total

53,09 Ha pada tahun 2011. Berawal dari kondisi ini setiap tahunnya DPU

menargetkan pengurangan luasan genangan seluas 7,5sampai dengan 15 Ha per

tahun.

Dengan telah disusunnya Masterplan

Drainase Kota Cimahi pada tahun

2012, diharapkan penerapan

pengembangan sistem drainase di Kota

Cimahi dapat membawa pada

terwujudnya Kota Cimahi sebagai kota

bebas genangan yang sekaligus

menunjang sanitasi.

Pada aspek persampahan, sistem yang

digunakan adalah pengelolaan sampah

dari sumber sampah, ditampung di TPS, dan selanjutnya diangkut oleh petugas ke

TPA dengan sistem pembuangan kontrolledlandfill.Sampai saat ini, tempat

pembuangan akhir sampah dari Kota Cimahi masih memanfaatkan Tempat

Pemrosesan Akhir (TPA) Bersama Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. Volume



sampah di Kota Cimahi diperkirakan sekitar 1.407 m3/hari, sedangkan kapasitas

angkut hanya 200 m3/hari atau sekitar 14,21% (2010).

Sistem pengelolaan air limbah yang

digunakan di wilayah Kota Cimahi masih

menggunakan sistem setempat.Limbah

rumah tangga berupa kotoran manusia

(faekal) menggunakan sistem

pembuangan dengan sistem cubluk dan

septic tank pada masing-masing rumah

atau bangunan. Persentase rumah tangga

yang menggunakan septic tankindividual

sebesar 61,82% atau sekitar 67.107 rumah tangga. Sedangkan jumlah rumah tangga

yang belum menggunakan septic tank sebanyak 40.009 rumah tangga.Untuk

mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Cimahi telah membangun beberapa septic tank

komunal (tangki AG dan Biofilter) sebanyak 7 buah yaitu di Kelurahan Cimahi,

Karangmekar, Padasuka, Cigugur Tengah, Baros, Cibeureum dan Utama.Namun

kondisi tangki AG pada saat ini kurang terpelihara, sehingga pelayanan air limbah

tidak berjalan secara optimal.

Dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan, hingga tahun 2014 telah

dilakukan penataan dan pemeliharaan taman dalam kota yang berfungsi sebagai

Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sampai saat

ini RTH di Kota Cimahi ada seluas

547.22 ha (Masterplan Ruang Terbuka

Hijau Kota Cimahi, 2013).

Strategi, arah kebijakan, dan program

pembangunan daerah Kota Cimahi

diarahkan pada pencapaian target

pemenuhan luasan ruang terbuka hijau

30% dari luas wilayah kota dimana target

pencapaian RPJM tahun 2012 – 2017 seluas 18,4%.



Tabel 3.35

Evaluasi Pencapaian Sasaran 27 Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum penumpang



Th. 2013 (%)


Th. 2014 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8

Penyelenggaraan manajemen dan sarana prasarana perhubungan

1 Angkutan darat 2.011 2,680 133.27% 2.011 1.759 87.47%

2 Jumlah Terminal 3 3 100.00% 3 3 100%

3 Pemasangan Rambu-rambu 126 126 100.00% 252 311 123.41%

4 Jumlah uji kir angkutan umum 8.400 9.121 108.58% 8.400 9.540 113.57%

5 Kepemilikan KIR angkutan umum

8.400 9,121 108.58% 8.400 9.540 113.57%

6 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

6bulan 6 bulan 100.00% 6bulan 6bulan 100%

Berdasarkan evaluasi pencapaian target sasaran pada tabel di atas, diperoleh

gambaran enam indikator sasaran menghasilkan capaian 85% s.d 100% atau

bermakna baik sekali. Sedangkan capaian kinerja tahun 2014 jika dibandingkan

capaian kinerja tahun 2013, terjadi penurunan pada indikator sasaran angkutan

darat, namun tetap capaian kinerja bermakna baik sekali.




Tabel 3.35ª




Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

27 Penyelenggaraan manajemen dan sarana prasarana perhubungan

Angkutan darat 133.27% 87.47% -45.80%

Jumlah Terminal 100.00% 100% 0.00%

Pemasangan Rambu-rambu 100.00% 123.41% 23.41%

Jumlah uji kir angkutan umum 108.58% 113.57% 4.99%

Kepemilikan KIR angkutan umum 108.58% 113.57% 4.99%


100.00% 100% 0.00%



Tabel 3.35b





Tahun 2017


(%)

1 2 3 4 5

27 Penyelenggaraan manajemen dan sarana prasarana perhubungan

Angkutan darat 1.759 2.011 87.47%

Jumlah Terminal 3 4 75.00%

Pemasangan Rambu-rambu 311 504 61.71%

Jumlah uji kir angkutan umum 9.540 8.400 113.57%

Kepemilikan KIR angkutan umum 9.540 8.400 113.57%


6bulan 6bulan 100.00%

Infrastruktur perhubungan di Kota Cimahi hanya melayani perhubungan

darat. Pada infrastruktur perhubungan darat, terminal yang ada merupakan

terminal tipe C yang melayani 24 trayek, yang terdiri dari trayek internal dalam Kota

Cimahi yaitu sebanyak 3 (tiga) trayek yang beroperasi, dan selebihnya adalah trayek

yang melintas serta trayek yang hanya asal dan tujuannya di Kota Cimahi.Di Kota

Cimahi terdapat 4 terminal yaitu sub terminal pasar antri baru, sub terminal pasar

atas, sub terminal sangkuriang Cipageran dan sub terminal Cimindi.

Dalam rangka mengurangi berbagai permasalahan transportasi di Kota

Cimahi, sampai dengan akhir tahun 2014 telah dibangun, Rambu 185 buah.Dari

aspek keselamatan penumpang telah dilakukan uji kelayakan, laik jalan dan laik

operasi terhadap transportasi publik di Kota Cimahi Sosialisasi kebijakan dalam

bidang perhubungan terus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat

tentang disiplin berlalu lintas.

Jumlah uji KIR angkutan umum diartikan sebagai jumlah realisasi kendaraan

uji KIR yang terdiri dari kendaraan penumpang, mobil bus, mobil barang, kereta

gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dengan pencapaian realisasi

sebanyak 9.540 kali, sementara untuk jumlah realisasi uji KIR angkutan umum

(kendaraan penumpang dan mobil bus) pencapaian realisasi sebanyak 2.143 kali

Angkutan darat merupakan bentuk kegiatan transportasi di Kota Cimahi yang

fokus terhadap jumlah realisasi angkutan kota dalam provinsi dengan pencapaian

realisasi sebanyak 1.759 kendaraan, sementara untuk jumlah realisasi keseluruhan



angkutan darat sebanyak 255.244 kend, maka persentase jumlah angkutan darat

dibagi dengan jumlah penumpang angkutan darat (jumlah penduduk 584.469 orang)

adalah sebesar 43,67%. Kepemilikan KIR angkutan umum sebanyak 9.000 kali

sementara untuk jumlah realisasi angkutan umum sebanyak 915 Kendaraan,

adapun jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada tahun 2014 sebanyak

602 kendaraan. Jadi persentase jumlah kepemilikan KIR angkutan umum adalah

jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada tahun 2014 dibagi dengan

jumlah angkutan umum yaitu sebesar 65,79%.

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) diartikan sebagai masa

berlaku kelayakan kendaraan selama 6 bulan dengan waktu proses pengujian

selama 30 Menit. Pemasangan rambu – rambudiartikan sebagai jumlah realisasi

pemasangan rambu yang terdiri dari pemasangan rambu, RPPJ, Warning Light,

Taffic Light, dan Cermin Tikung pada tahun yang bersangkutan sebanyak 185 buah,

maka persentase jumlah pemasangan rambu pada tahun 2014 sebanyak 185 buah

dibagi jumlah pemasangan rambu yang seharusnya ada sampai dengan tahun 2017

sebanyak 1.024 buah sebesar 18,07%, sementara untuk tahun 2013 pemasangan

rambu sebanyak 126 buah dengan persentase 12,30%, sehingga adanya kenaikan

pada tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 5,77%.

Analisis terhadap sasaran mengembangkan infrastruktur transportasi disertai

dengan manajemen yang handal dan terintegrasi dengan indikator tersedianya

fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan

kabupaten/kota, melalui hasil pelaksanaan kegiatan Pengadaan Rambu - rambu lalu

lintas, Pengadaan Marka Jalan dan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan dengan

tujuan meningkatkan ketertiban berlalu lintas dengan peraturan-peraturan lalu

lintas melalui prasarana lalu lintas (rambu, marka, APILL, RPPJ) di Kota Cimahi

berada pada skala predikat Baik.

Sesuai evaluasi capaian sasaran atas beberapa indikator sebagaimana

tersebut di atas, maka keinginan yang diharapkan kedepan untuk peningkatan

pencapaian indikator sasaran adalah melalui beberapa upaya sebagai berikut :

1. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat ;

2. Terlayaninya kebutuhan masyarakat pengguna jasa terminal di Kota Cimahi ;

3. Rehabilitasi / pemeliharaan terminal/pelabuhan ;

4. Lancarnya pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa terminal di Kota

Cimahi ;

5. Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal ;



6. Lancarnya pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa terminal di Kota

Cimahi ;

7. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan ;

8. Terwujudnya disiplin berlalu lintas angkutan umum sesuai perundang-

undangan.

9. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap indikator sasaran yang hendak

dicapai dari kegiatan :

10. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

11. Terpenuhinya peralatan pengujian yang dioperasikan memenuhi standar

spesifikasinya, tervalidasinya hasil pemeriksaan kendaraan lebih akurat, dan

pelayanan PKB menjadi mudah, cepat dan lancar.

12. Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

13. Terciptanya balai pengujian kendaraan yang refresentatif

14. Uji kelayakan sarana transortasi guna keselamatan penumpang

15. Terujinya kendaraan wajib uji yang beroperasi di Kota Cimahi

Tabel 3.36

Evaluasi Pencapaian Sasaran 28 Mewujudkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan


Tahun 2013 Capaian Kinerja Th. 2013 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8

Luasan RTH publik

1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah

18,32% 18.32% 100.00% 18 13.59 75.50%


2 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

25% 16.67% 66.7% 50% 92.59% 185.18%

3 Penegakan hukum lingkungan - - - 100% 100% 100.00%

4 Pencemaran status mutu air 82,95% 36.67% 44.21% 83% 95.89% 115.53%

Pada tabel di atas diperoleh gambaran, bahwa indikator Cakupan pengawasan

terhadap pelaksanaan amdal, Penegakan hukum lingkungan dan Pencemaran status

mutu air, mengalami peningkatan dari capaian kinerja tahun 2013, dan

menghasilkan capaian kinerja antara 85% s.d 100% atau bermakna baik sekali



untuk capaian kinerja tahun 2014. Sementara itu, capaian kinerja indikator sasaran

rasio runag terbuka hijau per satuan luas wilayah mengalami penurunan dari tahun

2013 dan menghasilkan capaian kinerja antara 70% s.d <85% atau bermakna baik

pada tahun 2014.




Tabel 3.36a




Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

28 Luasan RTH publik


100.00% 75.50% -24.50%



66.7% 185.18% 118.50%

Penegakan hukum lingkungan 100.00% 100.00%

Pencemaran status mutu air 44.21% 115.53% 71.32%

Tabel 3.36b





Tahun 2017


(%)

1 2 3 4 5

28 Luasan RTH publik


13.59% 18.40% 73.86%



92.59% 100.00% 92.59%

Penegakan hukum lingkungan 100% 100% 100.00%

Pencemaran status mutu air 95.89% 84.50% 113.48%



Sebagaimana kita ketahui bersama, sumberdaya alam memiliki peran ganda

yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sekaligus sebagai penopang sistem

kehidupan.Akan tetapi dengan adanya aktivitas manusia yang cukup tinggi dalam

pembangunan, berakibat pada terjadinya pencemaran lingkungan tidak dapat

dihindari.

Capaian kinerja indikator sasaran Cakupan pengawasan terhadap

pelaksanaan amdal dan Pencemaran status mutu air, merupakan ukuran kinerja

yang secara tidak langsung menilai aktifitas manusia yang berakibat pada

pencemaran lingkungan.Pencemaran lingkungan di Kota Cimahi terjadi pada

lingkungan air dan udara.Pencemaran air ditunjukkan dengan menurunnya kualitas

lingkungan air yang terjadi di Sungai Cisangkan, Sungai Cimahi, Sungai Cibaligo,

Sungai Cibeureum, dan Sungai Cibabat. Secara umum kualitas air di lima sungai

menunjukan besarnya pengaruh

kegiatan manusia, khususnya yang

berhubungan dengan kegiatan

industri dan rumah tangga.

Pencemaran udara berasal dari

sumber bergerak dan sumber tidak

bergerak.Sehingga diperlukan

pengawasan dan pengendalian

guna mengontrol kualitas

lingkungan air dan udara tersebut.

Isu lain yang berpengaruh terhadap

lingkungan adalah adanya perubahan iklim yang ekstrem sehingga diperlukan

program penanganan terhadap hal tersebut sehingga kota dapat beradaptasi

terhadap dampak yang ditimbulkan.

Kota Cimahi termasuk ke dalam zona kritis muka air tanah yang

dikategorikan ke zona merah oleh propinsi, disini dibutuhkan program pemulihan

air baku dengan salah satunya adalah program biopori dan sumur resapan.

Embung atau cekungan penampung (retention basin) adalah cekungan yang

digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk

meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau). Embung

digunakan untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir, estetika hingga

pengairan. Di Kota Cimahi sendiri terdapat 7 (tujuh) buah Embung yang tersebar di

3 Kecamatan yaitu 2 buah di Kecamatan Cimahi Selatan (Kelurahan Cibeureum dan

Kelurahan Leuwigajah), 2 buah di Kecamatan Cimahi Utara (Kelurahan Cibabat



danKelurahan Citeurup) serta 1 buah di Kecamatan Cimahi Tengah yaitu di

Kelurahan Setiamanah, seperti terlihat pada Gambar berikut ini.

Grafik 3.9

Inventarisasi Embung di Kota Cimahi

Tabel 3.37

Evaluasi Pencapaian Sasaran 29 Mengembangkan perumahan dan permukiman layak

yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar umum


Capaian Kinerja

Th. 2013 (%)



1 2 3 4 5 6 7 8


1 Rumah layak huni 105.248 105,063 99.82% 105.433 144.812 137.35%

2 Lingkungan pemukiman kumuh 122ha 122 ha 100.00% 102ha 96ha 94.12%

3 Rasio permukiman layak huni 96,47% 96.92% 100.47% 96.97% 96.47% 99.48%

4 Rasio rumah layak huni 96,60% 98.74% 102.22% 96.80% 96.60% 99.79%

5 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 1.000 jumlah penduduk)

0,08 0.08 100.00% 0.08 0.08 100.00%

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran pada tabel di atas, diperoleh

gambaran secara keseluruhan indikator sasaran menghasilkan capaian kinerja

antara 85% s.d 100% atau bermakna baik sekali. Namun demikian, jika

dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja pada tahun 2013, terdapat penurunan

tingkat capaian kinerja, yaitu pada indikator lingkungan pemukiman kumuh, rasio

0

200

400

600

800

Kelurahan Cibeureum

Kelurahan Cibabat

Kelurahan Citeureup

Kelurahan Leuwigajah'

Kelurahan Setiamanah

1,4

700

342

1

270Luas Ha



permukiman layak huni dan rasio rumah layak huni, namun tetap nilai capaian pda

tingkatan baik sekali.




Tabel 3.37a




Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

29 Cakupan penataan permukiman

Rumah layak huni 99.82% 137.35% 37.53%

Lingkungan pemukiman kumuh 100.00% 94.12% -5.88%

Rasio permukiman layak huni 100.47% 99.48% -0.98%

Rasio rumah layak huni 102.22% 99.79% -2.42%


100.00% 100.00% 0.00%

Tabel 3.37b





Tahun 2017


(%)

1 2 3 4 5

29 Cakupan penataan permukiman

Rumah layak huni 144.812 105.248 137.59%

Lingkungan pemukiman kumuh 96ha 42ha 228.57%

Rasio permukiman layak huni 96.47% 98.46% 97.98%

Rasio rumah layak huni 96.60% 97.30% 99.28%


0.08 0.08 100.00%



Pada aspek perumahan, kondisi perumahan yang

ada di Kota Cimahi terdiri dari perumahan teratur

dan perumahan yang tidak teratur.Secara umum

perumahan yang tidak teratur identik dengan

kepadatan dan/atau kekumuhan, sehingga sering

dijumpai rumah atau lingkungan / kawasan

permukiman yang tidak layak huni.

Dengan keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Kota Cimahi, perumahan di

Kota Cimahi diarahkan melalui hunian vertikal dengan konsep rumah susun.Kota

Cimahi hingga saat ini telah memiliki 3 (tiga) rusunawa yang disediakan oleh

Pemerintah Kota yang berlokasi di Kelurahan

Cigugur Tengah, Kelurahan Melong, dan

Kelurahan Leuwigajah.Disamping itu, di Kota

Cimahi terdapat pula rumah susun yang

disediakan oleh swasta dan militer.



Untuk menangani pemukiman kumuh dilakukan

pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar

Pemukiman Berbasis Masyarakat.

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kota

Cimahi untuk meningkatkan capaian kinerja

indikator sasaran rumah layak huni tahun 2014,

dilakukan melalui upaya :

1. Pemugaran 300 Rumah Tidak Layak Huni di 15 Kelurahan sekota Cimahi

2. Penanganan 5 Ha Kawasan Kumuh Perkotaan di Kelurahan Melong Kota Cimahi

3. Pemugaran 15 Rumah Tidak Layak Huni kegiatan BBGR

4. Pemugaran 10 Rumah Tidak Layak Huni kegiatan P2WKSS

5. Pemugaran 10 Rumah Tidak Layak Huni kegiatan TMSS

6. Rehabilitasi 30 Rumah Akibat Bencana Alam

Menurut data tahun 2012 jumlah rumah

yang tidak layak huni di Kota Cimahi sebanyak

1.568 unit. Sedangkan jumlah pemukiman

kumuh ada sebanyak 36 titik yang tersebar di 7

kelurahan seluas ± 125 ha.Jumlah rumah tangga

yang mendiami rumah tidak layak huni paling

besar berada di Kecamatan Cimahi Tengah,

sedangkan jumlah pemukiman kumuh paling

banyak terdapat di kecamatan Cimahi Selatan.Dalam rangka pembangunan

Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat, telah dilakukan

kegiatan pembangunan rumah layak huni sejak tahun 2010 untuk dapat mengatasi

permasalahan permukiman kumuh.



Tabel 3.38

Evaluasi Pencapaian Sasaran 30 Merwujudkan penataan ruang kota yang berkelanjutan


Capaian Kinerja

Th. 2013 (%)



1 2 3 4 5 6 7 8

Cakupan penataan ruang yang komprehensif dan integratif

1 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

61,62% 61.62% 100.00% 62.31% 54.75% 87.87%

2 Persentase Luas permukiman yang tertata

96,97 9647% 99.48% 97.47 97.07 100%

3 Luas wilayah perkotaan 4.025,75ha 4.025,75ha 100.00% 4.025,75ha 4.025,75ha 100%

Pada tabel tersebut di atas, diperoleh gambaran, bahwa tingkat capaian

kinerja ketiga indikator di atas menghasilkan capaian kinerja antara 85% s.d 100%

atau bermakna baik sekali. Adapun penurunan tingkat capaian kinerja terjadi pada

indikator rasio bangunan ber IMB per satuan penduduk yang memiliki capaian

kinerja sesuai target di tahun 2013.




Tabel 3.38a




Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5

30 Cakupan penataan ruang yang komprehensif dan integratif

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 100.00% 87.87% -12.13%

Persentase Luas permukiman yang tertata 99.48% 100% 0.11%

Luas wilayah perkotaan 100.00% 100% 0.00%



Tabel 3.38b





Tahun 2017


(%)

1 2 3 4 5

30 Cakupan penataan ruang yang komprehensif dan integratif

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

54.75% 64.45% 84.95%

Persentase Luas permukiman yang tertata 97.07 98.96 98.09%

Luas wilayah perkotaan 4.025,75ha 4.025,75ha 100.00%

Kinerja penataan ruang di Kota Cimahi belum optimal, dimana masih terdapat

beberapa ketidaksesuaian baik dalam aspek struktur maupun pola ruang.Hal ini

terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi

masyarakat Kota Cimahi yang cepat dan sangat dinamis.

Alih fungsi lahan produktif yang tinggi karena pengaruh kegiatan ekonomi,

perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya umumnya mengabaikan

rencana tata ruang.Respon penataan ruang melalui pengendalian pemanfaatan

ruang seringkali lebih lambat dari pada perkembangan kondisi yang terjadi.Melalui

perubahan regulasi dalam bidang penataan ruang, yaitu dengan diberlakukannya

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 diharapkan dapat memberikan acuan yang

lebih tegas dengan penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelaku

penyimpangan tata ruang. Untuk dapat menangani permasalahan tata ruang di Kota

Cimahi, Pemerintah Kota menyusun peraturan rencana penataan ruang melalui

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Cimahi 2012-2032. Sedangkan peraturan turunannya yaitu Rencana Detail Tata

Ruang (RDTR) Kota Cimahi beserta peraturan zonasi yang terbagi kedalam 5 (lima)

SWK yaitu A, B, C, D dan E yang statusnya sedang dalam penyusunan Perda.

Disamping itu, untuk wilayah Kota Cimahi yang termasuk kedalam Kawasan

Bandung Utara (KBU), kegiatan pembangunan di kawasan tersebut diatur sesuai

dengan ketentuan perundangan yang berlaku yang menunjang fungsi lindung

kawasan tersebut.Sebagai salah satu upaya pengendalian pembangunan perlu

dilakukan pengawasan dan pengendalian melalui sebuah instrumen badan yang



bernama Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang dibentuk

berdasarkan SK Walikota.

Tabel 3.39

Evaluasi Pencapaian Sasaran 31 Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/ rumah Negara


Capaian Kinerja

Th. 2013 (%)



1 2 3 4 5 6 7 8

1 Cakupan sarana prasarana perkantoran Pemerintahan / Kelurahan yang baik

100% 100% 100.00% 100% 100% 100%

Capaian kinerja indikator

sasaran pada tabel di atas,

menghasilkan tingkat capaian kinerja

100% atau bermakna baik sekali.

Pencapaian sasaran sesuai indikator

tersebut di atas, dilakukan melalui

program dan kegiatan pemeliharaan

bangunan gedung dan pembangunan

gedung kantor kelurahan, yang

diperkirakan akan selesai pada Tahun

2015 ini.






Tabel 3.39a




Th. 2014 (%)


Capaian Kinerja

1 2 3 4 5


100.00% 100% 0.00%

Tabel 3.39b


No Indikator Sasaran Realisasi Akumulasi

s.d Tahun 2014

Rencana Sesuai dengan RPJMD Tahun

2017

Persentase Capaian Kinerja (%)

1 2 3 4 5


100% 100% 100.00%

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Arah kebijakan perekonomian Kota Cimahi tidak terlepas dari arahan

nasional dan arah kebijakan perekonomian Jawa Barat.Arah kebijakan

perekonomian Jawa Barat diprioritaskan kepada beberapa sektor yang dominan

memberikan kontribusi terhadap PDRB yaitu sektor pertanian, sektor industri

pengolahan, dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Juga kepada sektor yang

memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang serta tahan terhadap

guncangan ekonomi yaitu sektor UMKM dan Pariwisata.

Kota Cimahi sebagai bagian dari daerah Jawa Barat yang masuk ke dalam

Wilayah Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan IV (WKPP IV) mengarahkan

kebijakan ekonomi daerah yang mendukung kebijakan ekonomi daerah Jawa

Barat.Secara kewilayahan, kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Barat diarahkan

untuk memacu pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dalam rangka

pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif.



Sejalan dengan kebijakan tersebut, arah kebijakan ekonomi Kota Cimahi akan

diprioritaskan kepadasector – sector yang memberikan kontribusi terbesar terhadap

PDRB Kota Cimahi. Selain itu, Kota Cimahi sebagai bagian dari daerah Jawa Barat

yang masuk ke dalam Wilayah Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan IV (WKPP

IV) mengarahkan kebijakan ekonomi daerah yang mendukung kebijakan ekonomi

daerah Jawa Barat. Secara kewilayahan, kebijakan pembangunan ekonomi Kota

Cimahi diarahkan untuk memacu pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan

pembangunan keuangan daerah ke depan setidaknya ada dua hal krusial yang

mendesak untuk dikelola dan dikembangkan secara profesional. Pertama, sistem

informasi manajemen keuangan, yang diharapkan mampu memberikan informasi

secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang

sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka

menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat

mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh

Pemerintah Daerah. Kedua, pengelolaan aset-aset daerah.Terbatasnya sumber–

sumberpenerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara

profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan

pemerintah daerah.

Agar arah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat

digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan

keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2014 dilakukan

dengan kebijakan umum yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Kota Cimahi

dalam hal ini Walikota dengan DPRD Kota Cimahi, sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014.

a. Pendapatan

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor

2Tahun 2011, dengan tugas pokok merumuskan danmelaksanakan kebijakan

teknis operasional di bidang pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan oleh

Dinas Pendapatan Kota Cimahi, meliputi pajak daerah, retribusi daerah,

pendapatan asli daerah lainnya yang sah,dana perimbangan pajak dan bukan

pajak dan pendapatan lain – lain. Berdasarkan peraturan tersebut, maka Dinas



Pendapatan selain mengelola anggaran pendapatan, juga berperan sebagai

koordinator seluruh pendapatan Kota Cimahi.

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014yang merupakan

perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar

hukum penerimaannya merupakan potensi Daerah dan sebagai penerimaan Kota

Cimahi sesuai urusannya, diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan

daerah dari sektor pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan.

Upaya–upayayang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan

pendapatan daerah adalah :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan

Daerah melalui e-tax;

2. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah;

3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dibidang Pendapatan Daerah dengan

Pemerintah Pusat dan Propinsi;

4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka

meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;

5. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

6. Optimalisasi Penerimaan SKPD BLUD

Dalam usaha untuk mencapai target kapasitas fiskal daerah, upaya–

upayapemerintah daerah yang ditempuh untuk meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) antara lain:

1) Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat, yaitu melalui

penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan

retribusi daerah;

2) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi

daerah, yaitu meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi

daerah dengan pendekatan sosialisasi dan penegakan sangsi peraturan

perundang–undangan/peraturan daerah yang berlaku tentang pungutan

Pajak dan Retribusi Daerah;

3) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, yaitu melalui

penataan administrasi objek potensi terkini dan rencana objek potensi akibat

adanya pertumbuhan ekonomi;

4) Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah

tentang Pajak dan Retribusi Daerah, melalui peningkatan pengendalian dan

pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas,

kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.



5) Mendayagunakan sumber kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum

dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga

dalam rangka meningkatkan PAD;

6) Peningkatan dan penataan prosedur sistem administrasi keuangan, sistem

pengadaan barang dan jasa serta sistem administrasi aset daerah sebagai

fungsi pengendali penerimaan dari hasil penggunaan kekayaaan daerah yang

tidak dipisahkan.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan

sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak

Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN)dan PPh Pasal 21;

2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan

pembagian dalam Dana Perimbangan;

3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota

dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

Upaya – upaya pemerintah daerah yang ditempuh dalam mencapai target

kapasitas fiskal melalui Lain–lainPendapatan Daerah yang sah, antara lain :

1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di

Kota Cimahi melalui kemudahan pelayanan jemput bola untuk

penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak.

2) Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah provinsi

dan pajak daerah.

Bila memperhatikan kecenderungan realisasi Pendapatan Daerah sejak

Tahun 2011–2013terlihat bahwa terdapat peningkatan yang berfluktuasi. Untuk

memperbaiki pendapatan daerah, perlu ada upaya-upaya peningkatan

pendapatan yang lebih intens disertai dengan peningkatan pelayanan publik serta

upaya intensifikasi/ekstensifikasi yang lebih giat, sehingga diharapkan ada

peningkatan Pendapatan Daerah yang cukup signifikan.



Realisasi pendapatan daerah sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran

2014sebesar Rp. 1.117.121.948.297,17 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.40

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014

No Uraian Target Realisasi

% Rp Rp

1 Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah 96.904.518.375,86 91.773.018.952,00 94,70

Retribusi Daerah 13.798.034.600,00 12.317.132.901,00 89,27

Hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan 8.122.400.000,00 8.122.400.000,00 100

Lain – lain PAD yang sah 89.004.207.630,00 115.736.568.327,17 130,03

Jumlah PAD 207.829.160.605,86 227.949.120.180,17 109,81

2 Dana Perimbangan

Bagi hasil pajak/bukan pajak 59.635.291.577,00 61.103.333.264,00 102,46

DAU 537.371.615.000,00 537.371.615.000,00 100

DAK 35.913.670.000,00 26.935.253.000,00 75

Jumlah Dana Perimbangan 632.920.576.577,00 625.410.201.264,00 98,81

3 Lain – lain Pendapatan yang sah

Bagi hasil pajak dari provinsi atau

pemerintah daerah lain 90.354.133.790,00 90.980.991.590,00 100,69

Dana penyesuaian dan otonomi khusus 141.501.002.000,00 141.501.002.000,00 100

Bantuan keuangan dari Pemerintah

Provinsi Jawa Barat 56.275.250.000,00 28.398.507.790,00 50,46

Dana alokasi cukai 2.721.990.371,00 2.882.125.473,00 50,46

Jumlah lain-lain pendapatan yang sah 290.852.376.161,00 263.762.626.853,00 90,69

Jumlah 1.131.602.113.343,86 1.117.121.948.297,17 98,72

Sumber : Data Dinas Pendapatan

Adapun perbandingan Pendapatan Daerah lima tahun terakhir, dapat dilihat

pada table dan grafik sebagai berikut :

Tabel 3.41

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 – 2014

NO URAIAN REALISASI

2010 2011 2012 2013 2014

1 PENDAPATAN 501,736,055,963 592,055,088,602 872,552,563,936 975,350,197,043.09 1,117,121,948,297.17

1.1 Pendapatan Asli Daerah 64,964,960,822 75,037,372,353 144,540,602,338 191,599,456,904.09 227.949.120.180,17

1.1.1 Pajak Daerah 15,919,330,572 17,088,578,529 63,753,989,389 82.808.464.299 91.773.018.952,00

1.1.2 Retribusi Daerah 38,341,248,192 47,616,491,456 9,229,402,032 9.969.089.890 12.317.132.901,00

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

4,034,634,714 5,447,918,440 6,351,501,520 7.513.832.795 8.122.400.000,00

1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah 6,669,747,344 4,884,383,928 65,205,709,397 65.358.420.758 115.736.568.327,17

1.2 Dana Perimbangan 385,339,766,618 439,802,164,598 541,183,364,963 569.345.080.704 625.410.201.264,00



1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

52,653,846,618 69,055,829,598 73,406,987,963 54.526.738.704 61.103.333.264,00

1.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU) 305,008,920,000 339,000,335,000 440,860,307,000 489.174.792.000 537.371.615.000,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 27,677,000,000 31,746,000,000 26,916,070,000 25.643.550.000 26.935.253.000,00

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

51,431,328,523 77,215,551,651 186,828,596,635 257,913,189,360 263,762,626,853.00

1.3.1 Hibah - - - - -

1.3.2 Dana Darurat - - - - -

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

30,422,027,122 31,577,413,452 49,978,422,754 80.735.521.698 90.980.991.590,00

1.3.4 Dana Penyesuaian 2,425,576,400 8,616,150,000 81,110,429,000 114.336.010.000 141.501.002.000,00

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi

18,469,991,521 35,407,004,600 54,216,029,168 17,576,334,315 28.398.507.790,00

1.3.7 Dana Alokasi Cukai 113,733,480 1,373,482,599 1,523,715,713 2.754.008.222 2.882.125.473,00

1.3.9 Dana Pengembalian dari pusat

- 241,501,000 - - -

Sumber : Data Dinas Pendapatan dan Bagian Keuangan Setda Kota Cimahi

Grafik 3.10 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi 2010 – 2014

Sumber : hasil analisis 2015

b. Dana Perimbangan

Perolehan dana perimbangan Kota Cimahi selama lima tahun terakhir

adalah sebagaimana tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 3.42

Rekapitulasi Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2010 – 2014

NO URAIAN REALISASI

2010 2011 2012 2013 2014

1.2 Dana Perimbangan 385,339,766,618 439,802,164,598 541,183,364,963 570,893,914,266.00 625.410.201.264,00

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

52,653,846,618 69,055,829,598 73,406,987,963 56,075,572,266.00 61.103.333.264,00

1.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU) 305,008,920,000 339,000,335,000 440,860,307,000 489.174.792.000 537.371.615.000,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 27,677,000,000 31,746,000,000 26,916,070,000 25.643.550.000 26.935.253.000,00


0

50.000.000.000

100.000.000.000

150.000.000.000

200.000.000.000

250.000.000.000

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

64.964.960.82275.037.372.353

144.540.602.338

191.599.456.904

227.949.120.180

Realisasi …



Grafik 3.11

Perkembangan Dana Perimbangan dan APBD Kota Cimahi Tahun 2010-2014


Adapun proporsi Dana Perimbangan Kota Cimahi Tahun 2014 dapat dilihat

pada gambar berikut :

c. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Perolehan anggaran pendapatan Kota Cimahi yang bersumber dari lain –

lain pendapatan yang sah, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.43

Rekapitulasi Realisasi Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2010 – 2014

NO URAIAN REALISASI

2010 2011 2012 2013 2014

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

51,431,328,523 77,215,551,651 186,828,596,635 257.913.189.360 263.762.626.853,00

1.3.1 Hibah - - - - -

1.3.2 Dana Darurat - - - - -

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari 30,422,027,122 31,577,413,452 49,978,422,754 80,735,521,698 90,980,991,590

0

200.000.000.000

400.000.000.000

600.000.000.000

800.000.000.000

1.000.000.000.000

1.200.000.000.000

Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Dana Perimbangan 385.339.766.6 439.802.164.5 541.183.364.9 570.893.914.2 625.410.201.2

APBD 501.736.055.9 592.055.088.6 872.552.563.9 975.350.197.0 1.117.121.948

Dana Perimbangan

APBD

61.103.333.264

537.371.615.000

26.935.253.000


Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak



Propinsi

1.3.4 Dana Penyesuaian 2,425,576,400 8,616,150,000 81,110,429,000 114,336,010,000 141,501,002,000

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi

18,469,991,521 35,407,004,600 54,216,029,168 17,576,334,315 28.398.507.790

1.3.7 Dana Alokasi Cukai 113,733,480 1,373,482,599 1,523,715,713 2.754.008.222 2.882.125.473

1.3.9 Dana Pengembalian dari pusat

- 241,501,000 - - -


d. Belanja

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai belanja yang

diarahkan (Earmark), belanja yang bersifat mengikat/wajib, belanja yang ditentukan

persentasenya sesuai amanat perundang-undangan, belanja pemenuhan urusan

sesuai dengan SPM dan belanja lainnya.

Belanja Daerah menurut Undang–UndangNomor 33 Tahun 2004

tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,

merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan

bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Permendagri No.

13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21

Tahun 2012, pada dasarnya terdapat dua jenis belanja yaitu Belanja Tidak Langsung

dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak

memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial,

Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Belanja

langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan

program dan kegiatan yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan

Belanja Modal.

Kebijakan belanja daerah diarahkan pada belanja publik yang bertujuan

untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan

dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta

mengembangkan sistem jaminan sosialdengan tetap meningkatkan efisiensi dalam

pengelolaan belanja.Sejalan dengan hal tersebut, belanja – belanjapada kegiatan

yang bersifat penunjang yang ada disetiap SKPD perlu dikaji lebih lanjut agar

menjadi lebih efektif dan efisien.



Secara umum kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2014 ditindaklanjuti

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang –

undanganyang berlaku melalui:

1. Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif Tahun

2014.

2. Mendukung pencapaian MDGs, SPM serta Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang

Program Pembangunan Berkelanjutan (Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor and Pro-

Enviroment)

3. Alokasi anggaran untuk belanja pemenuhan urusan (26 urusan wajib dan 6

urusan pilihan).

4. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sesuai dengan perundang-undangan,

dalam rangka peningkatan Indeks Pendidikan.

5. Alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan, dalam rangka peningkatan Indeks

Kesehatan.

6. Alokasi anggaran untuk pemenuhan belanja modal minimal.

7. Alokasi anggaran dalam rangka peningkatan Indeks Daya Beli.

8. Alokasi anggaran untuk Hibah dan Bansos.

9. Alokasi anggaran yang diarahkan (earmark),antara lain : Dana Alokasi Khusus,

Dana Bagi Hasil Cukai tembakau, dan dana BOS Pusat.

10. Pencapaian rencana pembangunan yang tercantum RPJMD 2012-2017 (fokus

pada Tahun 2014).

11. Alokasi anggaran bagi penguatan Sistem Inovasi Daerah.



Adapun Realisasi belanja daerah tahun 2010 – 2014dapat dilihat berikutini:

Tabel 3.44

Realisasi Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 – 2014

NO URAIAN REALISASI

2010 2011 2012 2013 2014

BELANJA DAERAH 636,201,144,912 738,303,631,328 833,411,877,047 922,255,990,647.00 1,042,608,970,972.00

A Belanja Tidak Langsung 360,648,425,261 399,370,555,525 456,188,340,476 491,549,434,507.00 603,813,293,013.00

1 Belanja Pegawai 319,629,193,005 361,338,348,781 419,231,811,376 468,117,089,185.00 591,495,101,752.0

2 Belanja Bunga 1,281,377,825 1,316,448,454 1,113,034,255 901,181,666.00 814,185,273.00

3 Belanja Subsidi - - - - -

4 Belanja Hibah 30,703,961,100 27,881,233,534 34,975,700,439 21,699,330,000.00 9,559,070,313.00

5 Belanja Bantuan Sosial 7,343,176,031 7,361,083,656 25,000,000 831,833,656.00 175,840,000.00

6 Belanja Bagi Hasil - - - - -

7 Belanja Bantuan Keuangan - - 781,833,656.00 - 733,672,675.00

8 Belanja Tidak Terduga 1,690,717,300 1,473,441,100 60,960,750 369,350,000.00 1,035,423,000.00

B Belanja Langsung 275,552,719,651 338,933,075,803 377,223,536,571 430,424,837,040.00 518,161,544,766.00

1 Belanja Pegawai 31,020,714,020 61,722,664,280 72,608,278,603 85,729,394,837.00 79.365.866.807,00

2 Belanja Barang & Jasa 153,396,354,446 174,339,492,681 192,770,220,766 223,962,477,736..00 287.349.176.601,00

3 Belanja Modal 91,135,651,185 102,870,918,842 111,845,037,202 120,732,964,467.00 151.446.501.358,00

SURPLUS / (DEFISIT) (134,465,088,949) (146,248,542,726) 39,140,686,889 53,094,206,396.09 74,512,977,325.17

Sumber : Data Bagian Keuangan Setda Kota Cimahi

Melihat perkembangan realisasi dan proyeksi belanja di atas, terlihat bahwa

realisasi belanja tidak melampaui total pendapatan sehingga surplus pada tahun

2014 mencapai lebih dari 70 milyar rupiah.



e. Belanja Langsung untuk pencapaian indikator sasaran

Belanja langsung yang dipergunakan melalui program setiap SKPD, sebagai

bentuk dukungan materil atas pencapaian indikator sasaran, telah terealisasi tahun

2013 dan tahun 2014 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.45

Realisasi Anggaran Program SKPD Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran RPJMD

Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

No Sasaran Program pada SKPD

Tahun 2014

PAGU Realisasi Persentase

Capaian

1 2 3 4 5 6

1


Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

822,814,000.00 501,708,230.00 60.97%

Program Pengendalian Kebijakan Perberasan

1,470,247,000.00 1,271,562,358.00 86.49%

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

594,220,000.00 390,215,000.00 65.67%

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

2,148,549,500.00 1,732,610,400.00 80.64%

2

Meningkatnya daya saing daerah, kohesi sosial dan berkembangnya ekosistem inovasi daerah yang mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

604,000,000.00 520,565,000.00 86.19%

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

2,540,383,800.00 2,022,484,500.00 79.61%

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1,111,000,000.00 1,057,963,826.00 95.23%

Program penataan peraturan perundang-undangan

566,000,000.00 523,303,400.00 92.46%

Program penataan peraturan perundang-undangan

1,324,601,100.00 1,112,704,584.00 84.00%

3

Berkembangnya usaha yang inovatif (khususnya UKM) berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

759,243,000.00 576,033,250.00 75.87%

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

250,000,000.00 226,330,000.00 90.53%

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

757,299,600.00 656,409,400.00 86.68%

4


Program Pengembangan Kemitraan

310,859,000.00 305,738,000.00 98.35%

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

228,355,000.00 195,765,000.00 85.73%

5 Terbangunnya kapasitas SDM dan kelembagaan pada koperasi serta pelaku usaha berbasis komunitas dan industri rumah tangga

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

700,000,000.00 493,805,500.00 70.54%



No Sasaran Program pada SKPD Tahun 2014 Persentase

Capaian PAGU Realisasi

6 Pengembangan sektor perdagangan di Kota Cimahi

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

163,748,000.00 133,148,000.00 81.31%

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

12,364,057,522.00 3,855,860,388.00 31.19%

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1,442,950,000.00 1,434,207,000.00 99.39%

7 Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja bagi pencari kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

724,511,250.00 562,059,800.00 77.58%

8 Meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan pengawasan terhadap hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

694,018,100.00 632,357,600.00 91.12%

9


Program pendidikan anak usia dini 1,352,500,000.00 1,335,643,500.00 98.75%

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

28,915,012,527.00 22,277,025,191.00 77.04%

Program pendidikan non formal 780,000,000.00 768,962,300.00 98.58%

Program pendidikan menengah 16,436,086,500.00 13,338,029,903.00 81.15%

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

24,207,793,700.00 195,231,150.00 0.81%

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

522,056,150.00 461,371,850.00 88.38%

10


Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

4,670,000,000.00 3,672,955,275.00 78.65%

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

18,429,814,271.00 11,105,730,739.00 60.26%

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

821,013,800.00 808,499,300.00 98.48%

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

9,021,352,242.00 2,010,020,914.00 22.28%

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

2,105,095,000.00 677,795,000.00 32.20%

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

720,031,600.00 651,053,339.00 90.42%

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

4,532,102,000.00 4,195,930,148.00 92.58%

Program Pengawasan Obat dan Makanan

145,000,000.00 144,000,000.00 99.31%

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia

271,346,000.00 270,246,000.00 99.59%

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1,565,361,300.00 1,087,621,300.00 69.48%

11 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan

4,890,453,980.00 3,901,582,360.00 79.78%





12


Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

293,250,000.00 257,044,300.00 87.65%

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

301,576,050.00 290,731,750.00 96.40%

Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak

1,881,590,946.00 1,694,063,275.00 90.03%

13

Meningkatnya kualitas keluarga sejahtera

Program Keluarga Berencana 2,031,612,500.00 1,995,939,400.00 98.24%

Program Pelayanan Kontrasepsi 471,633,000.00 439,036,000.00 93.09%

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

162,289,500.00 157,709,000.00 97.18%

14 Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

260,004,575.00 204,344,700.00 78.59%

15


Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

990,000,000.00 977,037,300.00 98.69%

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

40,000,000.00 40,000,000.00 100.00%

16

Meningkatnya perlindungan masyarakat

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

370,710,000.00 318,878,650.00 86.02%

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

215,970,000.00 182,507,500.00 84.51%

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

210,592,000.00 126,061,200.00 59.86%

Program Pembinaan Anak Terlantar

234,850,000.00 147,079,950.00 62.63%

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

124,040,000.00 95,445,000.00 76.95%

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

267,863,000.00 205,995,300.00 76.90%

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

27,187,000.00 19,877,000.00 73.11%

17

Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan Pemerintahan

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1,742,700,000.00 1,640,640,523.00 94.14%

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

197,343,700.00 89,191,475.00 45.20%

18


Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah

1,936,050,900.00 1,066,317,150.00 55.08%

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

414,494,700.00 413,234,700.00 99.70%

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

214,842,500.00 204,684,500.00 95.27%

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

69,930,000.00 63,390,000.00 90.65%

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

53,132,500.00 53,057,500.00 99.86%

Program Pengembangan Budaya dan Pembinaan Perpustakaan

690,460,500.00 668,357,242.00 96.80%





19


Program Pengembangan data/informasi

1,725,319,700.00 1,209,864,867.00 70.12%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1,917,727,200.00 1,567,755,500.00 81.75%

20


Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1,724,438,725.00 1,581,894,500.00 91.73%

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

328,055,000.00 305,307,800.00 93.07%

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

774,912,500.00 584,779,320.00 75.46%

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

440,975,000.00 373,420,900.00 84.68%

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

470,000,000.00 325,697,600.00 69.30%

Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah

1,185,000,000.00 1,034,512,000.00 87.30%

21

Meningkatkan peran pemerintah dan m

asyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan politis dan demokratis

Program Pendidikan Politik Masyarakat

463,714,225.00 425,887,725.00 91.84%

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Sosial

-

Program kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

904,557,392.00 802,049,392.00 88.67%

22

Terwujudnya kehidupan sosial kemasyarakatan yang toleran dan kondusif

Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama

3,036,413,500.00 2,476,395,700.00 81.56%

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

140,000,000.00 133,290,000.00 95.21%

23 Berkembangnya budaya masyarakat kota Cimahi

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1,639,001,812.00 1,519,815,500.00 92.73%

24


Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

143,450,000.00 138,280,000.00 96.40%

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

2,106,710,000.00 1,614,200,000.00 76.62%

25


Program Pembangunan jalan dan jembatan

16,953,967,000.00 2,492,942,626.00 14.70%

Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

68,711,623,000.00 64,785,559,830.00 94.29%

Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas

1,848,859,000.00 1,761,603,115.00 95.28%

26


Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

6,078,000,000.00 4,238,198,600.00 69.73%

Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

11,001,965,700.00 6,424,814,450.00 58.40%






Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

7,869,360,000.00 7,183,063,090.00 91.28%

Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya

492,314,200.00 132,377,550.00 26.89%

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

10,208,750,000.00 9,929,445,700.00 97.26%

Lingkungan Sehat Perumahan 22,328,380,000.00 12,694,757,900.00 56.85%

27


Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1,446,457,200.00 1,355,167,225.00 93.69%

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1,225,242,000.00 1,157,087,800.00 94.44%

Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

452,039,550.00 424,077,550.00 93.81%

28


Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

4,664,850,000.00 4,576,617,900.00 98.11%

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

2,536,877,600.00 2,314,826,700.00 91.25%

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

4,197,382,800.00 3,973,366,995.00 94.66%

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

292,936,600.00 290,761,600.00 99.26%

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

853,958,000.00 793,182,753.00 92.88%

29


Program Pengembangan Perumahan

12,859,725,800.00 10,720,102,543.00 83.36%

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

6,570,662,500.00 4,984,992,850.00 75.87%

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

250,000,000.00 239,525,180.00 95.81%

Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

662,310,000.00 642,554,800.00 97.02%

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

567,550,000.00 555,108,600.00 97.81%

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1,920,000,000.00 1,790,374,200.00 93.25%

Pemanfaatan Ruang 9,774,650,000.00 7,843,672,210.00 80.25%

Pemanfaatan Ruang 216,216,475.00 165,905,750.00 76.73%

30


Pengendalian Pemanfaatan Ruang

221,590,000.00 209,069,500.00 94.35%

Program Perencanaan Tata Ruang

980,970,000.00 862,696,600.00 87.94%






Program Perencanaan Tata Ruang

1,058,900,000.00 885,972,550.00 83.67%

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

567,550,000.00 555,108,600.00 97.81%

Perencanaan Pengembangan Kota - kota Menengah dan Besar

774,912,500.00 584,779,320.00 75.46%

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

440,975,000.00 373,420,900.00 84.68%

31 Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/ rumah negara

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

17,930,878,650.00 12,008,898,646.00 66.97%

Sementara itu, untuk realisasi keseluruhan belanja langsung yang

dipergunakan untuk mendukung pencapaian kinerja indikator – indikator sasaran

Tahun 2014 ini, apabila dilihat proporsinya terhadap belanja daerah Kota Cimahi

dapat dilihat pada gambar di bawah ini :


f. Pembiayaan

Arah kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari arah kebijakan penerimaan

pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal ada kecenderungan

terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan – kebijakanyang akan

berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Apabila terjadi

kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran maka sesuai Pasal 174 Undang–

undangNomor 32 Tahun 2004, penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran

pembiayaan yang mencakup pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo;

penyertaan modal (investasi daerah); dan transfer ke rekening dana cadangan.

277.752.659.457

1.042.608.970.972

Proporsi Belanja Langsung Program Kegiatan terhadap Belanja Daerah

Belanja Langsung Program Kegiatan

Belanja Daerah



Untuk Pengeluaran Pembiayaan, kebijakan yang ditempuh adalah masih

digunakan untuk pembayaran pokok hutang. Selengkapnya realisasi pembiayaan

daerah dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 3.46

Rekapitulasi Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 – 2014

NO URAIAN REALISASI

2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7

3 PEMBIAYAAN DAERAH 108,157,669,119 90,367,309,664 69,054,335,874 108,234,275,981.61 154,592,070,451.70

- - -

3.1 Penerimaan Pembiayaan 118,854,581,450 96,895,646,068 71,232,108,218 108,234,275,981.61 154,592,070,451.70

3.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

118,854,581,450 96,895,646,068 71,232,108,218 108,234,275,981.61 154,592,070,451.70

- - -

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 10,696,912,331 6,528,336,404 2,177,772,344 6,708,647,436.00 2,119,021,020.00

Netto Pembiayaan 108,157,669,119.00 90,367,309,664.00 69,054,335,874.22 101,525,628,545.61 152,473,049,431,.70

SILPA Tahun Berkenaan




3.5. Prestasi dan Penghargaan

Selama perjalanan di tahun 2014, Pemerintah Kota Cimahi telah

mendapatkan beberapa prestasi dan penghargaan, sebagai tingkat keberhasilan atas

pencapaian kinerja pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.Beberapa

prestasi dan penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kota Cimahi sepanjang Tahun

2014, adalah sebagai berikut :

1) Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013;

2) Sam Karya Nugraha Parasamya Nugraha dari Presiden RI, sebagai apresiasi dari

Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Kab/Kota yang telah menunjukan karya

tertinggi bagi penyelenggaraan pemerintahan terbaik selama tiga tahun

berturut – turut;

3) Asiwiyata Mandiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk

SMAN 4, SMPN 6 dan SMA Santa Maria 3 Kota Cimahi sebagai bentuk

penghargaan yang diberikan kepada sekolah yang perduli dan berbudaya

lingkungan;

4) Indonesia Digital Society Award (IDSA) dari Mark Plus Inc bekerjasama dengan

PT. Telkom dan Kementerian Info RI untuk posisi runner up category

government;

5) Apresiasi penyelenggaraan manajemen kepegawaian dari Pemerintah Provinsi

Jawa Barat sebagai terbaik ke – 2 sebagai penyelenggaran manajemen

kepegawaian yang bermutu, akuntabel, inovatif dan kreatif kluster 3 tingkat

provinsi;

6) Sanipura Award kategori indikator NAWASIS dari Menkokesra RI;

7) Anugerah Wahana Tata Nugraha dari Kementrian Perhubungan RI sebagai

prestasi dibidang transportasi;

8) Juara satu bidang lingkungan sebagai pengharagaan atas penanaman satu

miliar pohon Tingkat Provinsi Jawa Barat yang diserahkan Wakil Gubernur

Jawa Barat;

9) Halal Award bidang perhatian kepada UMKM dan perhatian konsumsi halal dari

Gubernur Jawa Barat, sebagai bentuk penghargaan kepada pemerintah daerah

atas dukungan dan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil baik UKM

dan IKM;



10) Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Madya Tahun 2014 dari Menteri

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang diberikan setiap

tahun pada peringatan Hari Ibu;

11) Empat penghargaan yang diberikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat

pada peringatan Hari Ibu ke 86, HUT KOWAD ke 53, Hari Kesetiakawanan

Sosial Nasional, Hari Disabilitas Internasional dan Hari AIDS sedunia tingkat

Provinsi Jawa Barat tahun 2014;

12) Juara satu penghargaan untuk kategori pembentukan pejabat pengelola

informasi publik dan dokumentasi terlengkap tingkat Provinsi Jawa Barat;

13) Juara dua dalam bidang penyusunan standar pelayanan informasi publik

terlengkap tingkat Provinsi Jawa Barat;

14) Penghargaan sebagai pendamping terbaik Program P2WKSS (Peningkatan

Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera) dari Menteri

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI;

15) Penghargaan BPJS kesehatan 2014 terbaik bidang industri manufaktur tingkat

nasional yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Barat.

BAB IV Penutup


BAB IV

PENUTUP

Pada bagian penutup Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota

Cimahi Tahun 2014 ini, dapat Kami simpulkan, bahwa Pemerintah Kota Cimahi

secara umum melalui 152 (seratus lima puluh dua) indikator kinerja, telah

memperlihatkan pencapaian kinerja terhadap 31 (tiga puluh satu) sasaran

strategis, yang terdiri dari 24 indikator kinerja untuk melaksanakan Misi 1, 73

indikator kinerja untuk melaksanakan Misi 2, 11 indikator kinerja untuk

melaksanakan Misi 3, 5 indikator kinerja untuk melaksanakan Misi 4, 6 indikator

kinerja untuk melaksanakan Misi 5 dan 33 indikator kinerja untuk melaksanakan

Misi 6.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja

indikator sasaran dan telah bersinergi dengan Peraturan Walikota Kota Cimahi

Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Kinerja Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kota Cimahi, dan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai

tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai

program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berkaitan dengan hal itu, maka berdasarkan hasil pengukuran kinerja

terhadap 152 indikator sasaran, dapat diinformasikan ketercapaian kinerja

indikator sasaran sebagai berikut :

a. Indikator sasaran Misi 1 terdiri dari 24 indikator sasaran dengan realisasi 19

indikator sasaran atau 79% telah mencapai target yang ditetapkan,5 indikator

sasaran atau 21% belum mencapai sasaran.

b. Indikator sasaran Misi 2 terdiri dari 73 indikator sasaran dengan realisasi 62

indikator sasaran atau 84% telah mencapai target yang ditetapkan,11 indikator

sasaran atau16% belum mencapai sasaran.

c. Indikator sasaran Misi 3 terdiri dari 11 indikator sasaran dengan realisasi 10

indikator sasaran atau 90,9% telah mencapai target yang ditetapkan,1

indikator sasaran atau 9,1% belum mencapai sasaran.

d. Indikator sasaran Misi 4 terdiri dari 5 indikator sasaran yang keseluruhan atau

100% telah mencapai target yang ditetapkan,

BAB IV Penutup


e. Indikator sasaran Misi 5 terdiri dari 6 indikator sasaran yang keseluruhan atau

100% telah mencapai target yang ditetapkan,

f. Indikator sasaran Misi 6 terdiri dari 33 indikator sasaran dengan realisasi 26

indikator sasaran atau 78,79% telah mencapai target yang ditetapkan, 7

indikator sasaran atau 21% belum mencapai sasaran.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 31 sasaran dan indikator

sasaran kinerja Pemerintah Kota Cimahi menunjukkan trend naik setiap

tahunnya, meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator sasaran yang

tingkat capaian kinerjanya belum sesuai dengan harapan atau < 85%. Sebagai

bentuk perbaikan atau solusi atas kekurangan tersebut, maka upaya yang perlu

ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survey untuk mendapatkan data yang valid sebagai sumber data

indikator sasaran jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA).

2. Perlunya merubah target indikator sasaran agar dapat disesuaikan dengan

tingkat efektifitas produk hukum daerah yang menjadi sumber data indikator

sasaran jumlah Perda yang mendukung iklim usaha.

3. Meningkatkan komitmen pembinaan dan pemberdayaan terhadap jumlah

grup kesenian yang ada di Kota Cimahi.

4. Meningkatkan komitmen kebijakan maupun anggaran untuk pembinaan dan

pengembangan jumlah organisasi kesenian.

5. Perlunya perubahan target indikator sasaran sebagai penyesuaian atas

kondisi perkembangan koperasi yang ada di Kota Cimahi, sehingga capaian

kinerja dapat menggambarkan indikator sasaran persentase koperasi aktif

yang berkontribusi terhadap ekonomi kota.

6. Meningkatkan dan mengembangkan pola pemberdayaan dan pembinaan

untuk meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran cakupan bina

kelompok pedagang/usaha informal.

7. Perlunya peran aktif pemerintah melalui pola kerja yang inovatif dalam

mengefektifkan pembiayaan pelayanan pasien masyarakat miskin untuk

pencapaian kinerja indikator sasaran cakupan pelayanan kesehatan rujukan

pasien masyarakat miskin.

8. Meningkatkan peran dan fungsi pelayanan administrasi kependudukan

untuk meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran rasio balita berakte

kelahiran.

BAB IV Penutup


9. Perlu adanya crisis center, emergency call atau media komunikasi dan

informasi yang memudahkan akses masyarakat untuk menyampaikan

pengaduan berkenaan dengan pelayanan untuk indikator sasaran cakupan

Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan

pengaduan.

10. Meningkatkan pola pembinaan dan variasi kegiatan pada stakeholder terkait

dalam rangka mengembangkan peran aktif kaum perempuan untuk

peningkatan capaian kinerja indikator sasaran persentase partisipasi

perempuan dilembaga pemerintah.

11. Pentingnya pembinaan kearsipan untuk memenuhi capaian kinerja indikator

sasaran pengelolaan arsip secara baku.

12. Penambahan jumlah koleksi buku untuk perpustakaan daerah.

13. Meningkatkan kinerja untuk indikator aset tanah yang tersertifikasi.

14. Memperbaiki target indikator jumlah penyelesaian sengketa pertanahan, dan

memperkuat data pendukung potensi sengketa pertanahan, untuk

optimalnya pelaksanaan kinerja penyelesaian sengketa pertanahan.

15. Meningkatkan pembinaan kewilayahan yang mendorong peran masyarakat

dalam menjadi ketentraman dan ketertiban wilayah masing – masing, baik

penyediaan tempat untuk kondisi siaga/stasioner, dengan demikian dapat

meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran rasio pos siskamling per

jumlah desa/Kelurahan.

16. Pentingnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan sesuai rencana

yang ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja indikator

sasaran panjang jalan kota dalam kondisi baik( > 40 KM/Jam ).

17. Pentingnya meningkatkan peran dan fungsi pengawasan dan pengendalian

aparatur dan masyarakat dalam rangka menjaga rasio ruang terbuka hijau di

Kota Cimahi.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka secara umum perbaikan pada

tahun ke depan yaitu :

a. Pentingnya upaya segera untuk merevisi dokumen perencanaan jangka

menengah, sebagai penyempurnaan capaian kinerja pemerintah yang

digambarkan dalam dokumen pelaporan kinerja pemerintah setiap tahun;

b. Peningkatan kualitas koordinasi dan pengembangan metode pola kerja seluruh

tim penyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja seluruh SKPD Kota

BAB IV Penutup


Cimahi, agar terbentuk sinergisitas yang dilandasi oleh integritas dan semangat

dalam menjalankan profesi atau tugas yang diamanatkan;

c. Membuat dan menerapkan SOP untuk penyusunan pelaporan kinerja, dimulai

dari validasi data, penghimpunan data, analisa lapangan, input data,

koordinasi dan konsultasi metode atau rumusan pelaporan, penghimpunan

laporan termasuk penyampaian data secara resmi serta reviu pelaporan, yang

seluruhnya diatur dengan mekanisme didasarkan pada waktu yang cukup

memberikan kesempatan penyusunan pelaporan dengan baik dan benar;

d. Mempertajam fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan

perencanaan, pelaksanaan atau proses sampai dengan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas, baik berupa fisik maupun pelaporan, sehingga tetap dalam

jalur ketentuan dalam dokumen perencanaan, baik terhadap dokumen

perencanaan yang ditetapkan peruntukan lima tahunanan maupun

peruntukan tahunan;

e. Meningkatkan kemampuan aparatur, baik pada perilaku kerja maupun

kemampuan melaksanakan tugas sesuai kebutuhan organisasi.

Pada kesimpulan akhir laporan ini, dapat disampaikan bahwa pencapaian

target indikator RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 pada Tahun 2014, telah

dipenuhi sesuai dengan harapan dan kemampuan.

Berkaitan dengan indikator kinerja yang belum sesuai dengan keinginan

dan harapan, itu tentunya merupakan kelemahan karena ketidaksempurnaan

Kami sebagai manusia. Mudah – mudahan kedepan, dengan adanya kekurangan

dan kelebihan yang ada pada tahun ini, dapat menjadi motivasi dan pendorong

untuk melakukan tugas dan tanggungjawab lebih baik lagi.

No Uraian Indikator Sasaran Target 2014

1 2 3 4

1 Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dan

berkembangnya sektor pertanian mendukung

pengembangan ekonomi lokal berbasiskan klaster

industri di Kota Cimahi


Ketersediaan pangan utama 100%

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal

lainnya per hektar

7,19


Cakupan bina kelompok petani 100%

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB 0,14

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%) 0,14

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita 1.963.064,00

Produksi perikanan 0,43%

2 Meningkatnya daya saing daerah, kohesi sosial dan

berkembangnya ekosistem inovasi daerah yang

mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis

industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga


Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 2.005.801

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 33

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar

rupiah)

11%

Usaha Mikro dan Kecil 3,10%

Lama proses perijinan 3-14 hari

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah 3 retribusi

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 20 Perda

3 Berkembangnya usaha yang inovatif (khususnya UKM)

berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah

tangga


Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 1.488

4 Berkembangnya sektor pariwisata Pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya dan

produk lokal

Kunjungan wisata 8446

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang

dilestarikan

100%

Jumlah grup kesenian 283

Jumlah organisasi kesenian 69

5 Terbangunnya kapasitas SDM dan kelembagaan pada

koperasi serta pelaku usaha berbasis komunitas dan

industri rumah tangga

Persentase koperasi aktif 51,00%

6 Pengembangan sektor perdagangan di Kota Cimahi Menciptakan perdagangan dalam negeri yang efisien

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 5%

Cakupan bina kelompok ikan air tawar 100%

7 Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja bagi

pencari kerja

Tingkat pengangguran terbuka 10.30-9.0

Tingkat partisipasi angkatan kerja 63.46 - 66.32

Angka partisipasi angkatan kerja 60,06

8 Meningkatkan perlindungan, kesejahteraan,

keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan

pengawasan terhadap hak dan kewajiban pengusaha dan

tenaga kerja

Cakupan Fasilitas Keselamatan dan perlindungan kerja 80%

9 Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata dan

memiliki daya saing

Angka melek huruf 99,75%

Angka rata-rata lama sekolah 10.73-11.10

Angka Partisipasi Kasar (APK) 92,67%

APK SD/MI 99,00%

APK SMP/MTs 89,00%

APK SMA/SMK/MA 90,00%



APM SD/MI 94,00%

APMSMP/MTs 71,00%

APM SMA/SMK/MA 62,00%

Angka partisipasi sekolah 98%-99%

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 0,382

Rasio guru : murid SD/MI 1:23

Rasio guru : murid SMP/Mts 1:15

Rasio guru/murid per kelas rata-rata 1:32

Fasilitas pendidikan layak pakai pada seluruh jenjang

pendidikan

74%

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 100%

Ruang Kelas SD/MI layak pakai 97%

Sekolah pendidikan SMP/MTs layak pakai 100%

Rasio Ruang Kelas : Rombel SD/MI 1:1,25

Rasio Ruang Kelas : Rombel SMP/MTs 01:01,1

Angka partisipasi sekolah 68.69-73

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia

sekolah

0,599

Rasio guru terhadap murid 1:15

Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata 1:33


Ruang Kelas SMA/SMK/MA layak pakai 97%

Rasio Ruang Kelas : Rombel SMA/SMK/MA 1:1,07

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak

buta aksara)

99,65-99,75


Angka partisipasi kasar (APK) TK/RA/Penitipan Anak 73%


APTs SD/MI 0,00%

APTs SMP/MTs 0,00%

APTs SMA/SMK/MA 0,12%


AL SD/MI 100%

AL SMP/MTs 100%

AL SMA/SMK/MA 100%


AM dari SD/MI ke SMP/MTs 95%


AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 100%

Kualitas Guru


SD/MI 77

SMP/MTs 92

SMA/MA/SMK 97

10 Meningkatnya Derajat kesehatan bagi semua lapisan

masyarakat

Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan

bagi seluruh golongan masyarakat

Angka kematian bayi 29.70-29.30

Angka usia harapan hidup 69.25-69.65

Persentase Balita gizi buruk < 1%

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam peningkatan

kesehatan

Rasio posyandu per satuan balita 117


Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 01:45,0

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0,0072

Rasio dokter per satuan penduduk 0,46

Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk 2,26

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 75%


Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

yang memiliki kompetensi kebidanan

89%

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization

(UCI)

100%

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100%

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

TBC BTA

80%

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

DBD

100%

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin

100%

Cakupan kunjungan bayi 94

Cakupan puskesmas 86,67%

11 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi

kependudukan dan catatan sipil

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 79

Rasio balita berakte kelahiran 75

Kepemilikan KTP 60,00%

12 Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak Pemberdayaan gender dan perlindungan anak

Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang

mendapat penanganan pengaduan

100%

Persentase partisipasi perempuan di lembaga

pemerintah

58,00%

Partisipasi angkatan kerja perempuan 41,00%

13 Meningkatnya kualitas keluarga sejahtera Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan

keluarga sejahtera

Cakupan peserta KB aktif 74,00%

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 44,84%

14 Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan Pemberdayaan pemuda dalam pembangunan

Jumlah organisasi pemuda 44

Jumlah kegiatan kepemudaan 8

15 Meningkatnya sumberdaya olahraga Pemberdayaan sumberdaya olahraga

Jumlah klub olahraga 29

Jumlah gedung olahraga 11

Jumlah Stadion 4

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) 50

Lapangan olahraga 10

Jumlah kegiatan olahraga 4

Jumlah organisasi / klub olahraga 74

16 Meningkatnya perlindungan masyarakat Upaya perlindungan sosial bagi masyarakat

Pemberdayaan PSKS 36 PSKS

PMKS yg memperoleh bantuan sosial 100 orang

17 Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi dalam pelayanan Pemerintahan


Web site milik pemerintah daerah Ada

18 Meningkatnya pelayanan administrasi Pemerintahan

kepada semua masyarakat


Aset tanah yang belum tersertifikasi < 122bdg

Persentase bidang lahan milik pemerintah yang

bersertifikat

70%

Aset tanah yang tersertifikasi > 137bdg

Jumlah penyelesaian sengketa pertanahan 10


Data Statistik Daerah Ada


Pengelolaan arsip secara baku 36SKPD,10

bagianSetda

dan1KPU

Peningkatan SDM pengelola kearsipan 36 SKPD,10

BagianSetda dan 1

KPU memiliki

pengelola arsip


Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 14,674

Jumlah perpustakaan 28

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 2,1

19 Meningkatnya partisipasi warga kota dalam

pembangunan

Kualitas dokumen perencanaan yang mengakomodasi

aspirasi warga

Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD 100%

20 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang

aplikatif dan sesuai dengan kondisi

Dokumen perencanaan yang ditetapkan Kepala Daerah

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah

ditetapkan dgn PERDA

Ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah

ditetapkan dgn PERKADA

Ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah

ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada

21 Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam

penyelenggaraan kehidupan politis dan demokratis

Tingkat partisipasi pemilih 70%-75%

22 Terwujudnya kehidupan sosial kemasyarakatan yang

toleran dan kondusif


Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 1,68

23 Berkembangnya budaya masyarakat kota Cimahi Penyelenggaraan festival seni dan budaya 3

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 1

24 Meningkatnya disiplin dan toleransi masyarakat Kota

Cimahi

Tingkat kesadaran warga terhadap ketentraman dan

ketertiban

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 16,21

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/Kelurahan 41

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota

Cimahi

865

25 Mengembangkan infrastruktur transportasi disertai

dengan manajemen yang handal dan terintegrasi


Panjang jalan dilalui Roda 4 (Jalan Nasional, Provinsi dan

kota)

141.156 km

Jalan Penghubung dari ibukota Kecamatan ke kawasan

pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

88,621

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 78,74%

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran

pembuangan air ( minimal 1,5 m)

26,586

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau

bangunan rumah liar

8,862

Panjang jalan kota dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) 127.456km

26 Mengembangkan infrastruktur air bersih dan sanitasi

dasar


Rumah tangga ber-Sanitasi 78,934

Persentase rumah tinggal bersanitasi 67,53%


Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air

bersih

64,52%

Rumah tangga pengguna air bersih 75,415


Rasio Jaringan Irigasi 0.023km/ha

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air

tidak tersumbat

345,848



Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 1,15

Persentase penanganan sampah 72,99%

27 Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum

penumpang

Penyelenggaraan manajemen dan sarana prasarana

perhubungan

Angkutan darat 2,011

Jumlah Terminal 3

Pemasangan Rambu-rambu 252

Jumlah uji kir angkutan umum 8,400

Kepemilikan KIR angkutan umum 8,400

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 6bulan

28 Mewujudkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang

berkelanjutan

Luasan RTH publik

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah 18


Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal 50%

Penegakan hukum lingkungan 100%

Pencemaran status mutu air 83%

29 Mengembangkan perumahan dan permukiman layak

yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar

umum


Rumah layak huni 105,433

Lingkungan pemukiman kumuh 102ha

Rasio permukiman layak huni 96,97%

Rasio rumah layak huni 96,80%

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

(per 1.000 jumlah penduduk)

0,08

30 Merwujudkan penataan ruang kota yang berkelanjutan Cakupan penataan ruang yang komprehensif dan

integratif

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 62,31%

Persentase Luas permukiman yang tertata 97,47

Luas wilayah perkotaan 4.025,75ha


31 Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/

rumah negara

Cakupan sarana prasarana perkantoran Pemerintahan /

Kelurahan yang baik

100%

KOTA : CIMAHI

TAHUN ANGGARAN : 2014

SEBELUM SESUDAH

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Meningkatnya daya saing daerah, kohesi

sosial dan berkembangnya ekosistem

inovasi daerah yang mendukung

pengembangan ekonomi lokal berbasis

industri kreatif, komunitas dan industri

rumah-tangga

Jumlah investor berskala nasional

(PMDN/PMA)33 1

Terpenuhinya kebutuhan pangan

masyarakat dan berkembangnya sektor

pertanian mendukung pengembangan

ekonomi lokal berbasiskan klaster


Pengembangan sektor pertanian dan

perikanan daerah

Kontribusi sektor perdagangan dan

pariwisata terhadap PDRB (%)1,61 Ketersediaan pangan utama 100%

Kontribusi sektor indutri terdapat PDRB 57,61Produktivitas padi atau bahan pangan

utama lokal lainnya per hektar7,19

Jumlah nilai investasi berskala nasional

(PMDN/PMA)2,005,801 Regulasi ketahanan pangan Ada

Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN

(milyar rupiah)11% Cakupan bina kelompok petani 100%

Pertumbuhan PDRB 5,50-5,75 Produksi perikanan 0,43%

PDRB per kapita (Rp. Ribu) 13.604-13.670 2

Meningkatnya daya saing daerah, kohesi

sosial dan berkembangnya ekosistem

inovasi daerah yang mendukung

pengembangan ekonomi lokal berbasis

industri kreatif, komunitas dan industri

rumah tangga


Produktivitas total daerah 5,7Jumlah nilai investasi berskala nasional

(PMDN/PMA)2.005.801

Kontribusi sektor pertanian terhadap

PDRB (%)0,14

Jumlah investor berskala nasional

(PMDN/PMA)33

Kontribusi Produksi kelompok petani

terhadap PDRB0,14

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi

PMDN (milyar rupiah)11%

Produksi perikanan 0,43% Usaha Mikro dan Kecil 3,10%

PENETAPAN KINERJA

PEMERINTAH KOTA CIMAHI


1 2 3 4 5 6 7 8

Pertumbuhan ekonomi 5,50-5,75 Lama proses perijinan 3-14 hari

Pengeluaran konsumsi rumah tangga

per kapita727.529,00

Jumlah dan macam pajak dan retribusi

daerah3 retribusi

Pengeluaran konsumsi non pangan

perkapita2.072.014,10

Jumlah Perda yang mendukung iklim

usaha20Perda

Rasio Ketergantungan 42,05 3

Berkembangnya usaha yang inovatif

(khususnya UKM) berbasis industri

kreatif, komunitas dan industri rumah

tangga

Lembaga keuangan masyarakat di Kota

Cimahi

2

Berkembang dan meningkatnya daya

saing industri pangan, industri kreatif,

industri rumah tangga dan industri

pariwisata

Kunjungan wisata 8446 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 1.488

Pertumbuhan industri 3,74% Jumlah BPR/LKM 9

Jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel 5 4 Berkembangnya sektor pariwisataPengembangan daya tarik wisata

berbasis budaya dan produk lokal

3

Berkembangnya infra dan suprastruktur

pengetahuan serta meningkatnya

kapasitas inovatif daerah

Lama proses perijinan 3-14 hari Kunjungan wisata 8446

4

Berkembangnya usaha yang inovatif

(khususnya UKM) berbasis industri

kreatif, komunitas dan industri rumah

tangga

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 1,488Benda, Situs dan Kawasan Cagar

Budaya yang dilestarikan100%

Cakupan bina kelompok

pedagang/usaha informal5% Jumlah grup kesenian 283

Cakupan bina kelompok pengrajin 36,30% Jumlah organisasi kesenian 69

5

Terbangunnya kapasitas SDM dan

kelembagaan pada koperasi serta pelaku

usaha berbasis komunitas dan industri

rumah tangga

Cakupan bina kelompok ikan air tawar 100% 5

Terbangunnya kapasitas SDM dan

kelembagaan pada koperasi serta pelaku

usaha berbasis komunitas dan industri

rumah tangga

Persentase koperasi aktif 51,00%

Cakupan bina kelompok petani 100% 6Pengembangan sektor perdagangan di

Kota Cimahi

Menciptakan perdagangan dalam negeri

yang efisien

6

Terlaksananya pemberdayaan penduduk

(keluarga) berpendapatan rendah

sebagai pelaku dalam pembangunan

Indeks Gini 0,334Cakupan bina kelompok

pedagang/usaha informal5%


1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase penduduk dibawah garis

kemiskinan92,90-95 Cakupan bina kelompok ikan air tawar 100%

7

Terpenuhinya kebutuhan pangan

masyarakat dan berkembangnya sektor

pertanian mendukung pengembangan

ekonomi lokal berbasiskan klaster


Konsumsi ikan 2,32% 7Meningkatkan kesempatan berusaha

dan bekerja bagi pencari kerjaTingkat pengangguran terbuka 10.30-9.0

Ketersediaan pangan utama 100% Tingkat partisipasi angkatan kerja 63.46 - 66.32

Produktivitas padi atau bahan pangan

utama lokal lainnya per hektar7,19 Angka partisipasi angkatan kerja 60,06

8Pengembangan sektor perdagangan di

Kota CimahiUsaha Mikro dan Kecil 3,10% 8

Meningkatkan perlindungan,

kesejahteraan, keselamatan dan

kesehatan tenaga kerja dan

pengawasan terhadap hak dan

kewajiban pengusaha dan tenaga kerja

Cakupan Fasilitas Keselamatan dan

perlindungan kerja80%

Jumlah dan macam pajak dan retribusi

daerah3 retribusi 9

Meningkatnya kualitas pendidikan yang

merata dan memiliki daya saingAngka melek huruf 99.80-99.83

9 Berkembangnya sektor pariwisataSarana penyelenggaraan seni dan

budaya1 Angka rata-rata lama sekolah 10.73-11.10

Benda, situs dan kawasan cagar budaya

yang dilestarikan100% Angka Partisipasi Kasar (APK) 91,33%

10

Meningkatkan perlindungan,

kesejahteraan, keselamatan dan

kesehatan tenaga kerja dan

pengawasan terhadap hak dan

kewajiban pengusaha dan tenaga kerja

Cakupan fasilitas keselamatan dan

perlindungan kerja80% APK SD/MI 100,00%

11

Menciptakan transmigaran yang

berkualitas untuk meningkatkan taraf

hidupnya

Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB 0,14 APK SMP/MTs 89,00%

12Meningkatkan kesempatan berusaha

dan bekerja bagi pencari kerjaTingkat partisipasi angkatan kerja 63.46-66.32 APK SMA/SMK/MA 85,00%

Tingkat pengangguran terbuka 10.30-9.0 Angka Partisipasi Murni 75,67%

Rasio penduduk yang bekerja 0,52 APM SD/MI 94,00%

Angkatan partisipasi angkatan kerja 60.06 APMSMP/MTs 71,00%


1 2 3 4 5 6 7 8

13Meningkatnya kualitas pendidikan yang

merata dan memiliki daya saingAngka melek huruf 99.80-99.83 APM SMA/SMK/MA 62,00%

Angka rata-rata lama sekolah 10.73-11.10 Angka partisipasi sekolah 98%-99%

Angka Partisipasi Kasar(APK)Rasio ketersediaan sekolah/penduduk

usia sekolah0,382

APK SD/MI 100% Rasio guru : murid SD/MI 1:23

APK SMP/MTs 89% Rasio guru : murid SMP/Mts 1:15

APK SMA/SMK/MA 85% Rasio guru/murid per kelas rata-rata 1:32

Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

(APT)

Fasilitas pendidikan layak pakai pada

seluruh jenjang pendidikan50%

<SD 7,9Sekolah pendidikan SD/MI kondisi

bangunan baik100%

SD/sederajat 16.78 Ruang Kelas SD/MI layak pakai 97,00%

SLTP/sederajat 19,04Sekolah pendidikan SMP/MTs layak

pakai100%

SLTA/sederajat 27,04 Ruang Kelas SMP/MTs layak pakai 100,00%

D1/D2/D3 4,24 Rasio Ruang Kelas : Rombel SD/MI 01:01,7

≥ S1 6,58 Rasio Ruang Kelas : Rombel SMP/MTs 01:01,1

Angka Partisipasi Murni Angka partisipasi sekolah 68.69-73

APM SD/MI 94%Rasio ketersediaan sekolah terhadap

penduduk usia sekolah0,599

APM SMP/MTs 71% Rasio guru terhadap murid 1:15

APM SMA/SMK/MA 62%Rasio guru terhadap murid per kelas rata-

rata1:33

angka partisipasi sekolah 98%-99% Fasilitas Pendidikan Menengah:

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk

usia sekolah0.382 Ruang Kelas SMA/SMK/MA layak pakai 99,67%

Rasio guru : murid SD/MI 01:23Rasio Ruang Kelas : Rombel

SMA/SMK/MA1:1,07

Rasio guru : murid SMP/MTs 01:15Penduduk yang berusia >15 Tahun

melek huruf (tidak buta aksara)99,65-99,75


1 2 3 4 5 6 7 8

Rasio guru/murid per kelas rata-rata 01:32 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

Fasilitas Pendidikan Dasar :Angka partisipasi kasar (APK)

TK/RA/Penitipan Anak63,00%

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi

bangunan baik100% Angka Putus Sekolah (APTs) 0%

Ruang kelas SD/MI layak pakai 97% APTs SD/MI 0,00%

Rasio ruang kelas : rombel SD/MI 01:01,7 APTs SMP/MTs 0,00%

Sekolah pendidikan SMP/MTs layak

pakai100% APTs SMA/SMK/MA 0,12%

Ruang kelas SMP/MTs layak pakai 100% Angka Kelulusan (AL): 100%

Rasio ruang kelas : rombel SMP/MTs 01:01,1 AL SD/MI 100%

Pendidikan menengah AL SMP/MTs 100%

Angka partisipasi sekolah 68.69-73 AL SMA/SMK/MA 100%

Rasio ketersediaan sekolah terhadap

penduduk usia sekolah0,599 Angka Melanjutkan (AM)

Rasio guru terhadap murid 01:15 AM dari SD/MI ke SMP/MTs 95%

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-

rata01:33

Peningkatan kualitas dan mutu layanan

pendidikan

Fasilitas Pendidikan Menengah : AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 100%

Ruang kelas SMA/SMK/MA layak pakai 99,67% Kualitas Guru

Rasio ruang kelas rombel SMA/SMK/MA 1:1,1 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 88,67

Penduduk yang berusia >15 tahun melek

huruf (tidak buta aksara)99.65-99.75 SD/MI 77

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SMP/MTs 92

Angka partisipasi kasar (APK) 63% SMA/MA/SMK 97

Angka putus sekolah (APTs) 10Meningkatnya Derajat kesehatan bagi

semua lapisan masyarakat

Peningkatan akses dan pemerataan

pelayanan kesehatan bagi seluruh

golongan masyarakat

APTs SD/MI 0.00% Angka kematian bayi 29.70-29.30

APTs SMP/MTs 0.00% Angka usia harapan hidup 69.25-69.65


1 2 3 4 5 6 7 8

APTs SMA/SMK/MA 0,12% Persentase Balita gizi buruk < 1%

Angka Kelulusan (AL):Peningkatan Peran serta masyarakat

dalam peningkatan kesehatan

AL SD/MI 100% Rasio posyandu per satuan balita 117

AL SMP/MTs 100%Peningkatan kualitas pelayanan

kesehatan masyarakat

AL SMA/SMK/MA 100%Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per

satuan penduduk01:45,0

Angka Melanjutkan (AM) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0,0072

AM dari SD/MI ke SMP/MTs 95% Rasio dokter per satuan penduduk 0,46

AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 100%Rasio tenaga kesehatan per satuan

penduduk2,26

Kualitas guruCakupan komplikasi kebidanan yang

ditangani75%

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV

Cakupan pertolongan persalinan oleh

tenaga kesehatan yang memiliki


89%

SD/MI 76%Cakupan Desa/Kelurahan Universal

Child Immunization (UCI)100%

SMP/MTs 92%Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat

perawatan100%

SMA/SMK/MA 97%Cakupan penemuan dan penanganan

penderita penyakit TBC BTA80%

Rasio lulusan S1/S2/S3 13,77%Cakupan penemuan dan penanganan

penderita penyakit DBD100%

14Meningkatnya Derajat kesehatan bagi

semua lapisan masyarakatAngka kematian bayi 29.70-29.30

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan

pasien masyarakat miskin100%

Angka usia harapan hidup 69.25-69.65 Cakupan kunjungan bayi 94

Persentase balita gizi buruk <1% Cakupan puskesmas 86,67%

Rasio posyandu per satuan balita 117 11Meningkatnya kualitas pelayanan

administrasi kependudukan dan catatan

sipil

Rasio penduduk berKTP per satuan

penduduk790

Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per

satuan penduduk01:46,3 Rasio balita berakte kelahiran 750

Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0,0072 Kepemilikan KTP 60,00%


1 2 3 4 5 6 7 8

Rasio dokter per satuan penduduk 0.46 12Meningkatnya kesetaraan gender dan

perlindungan anak

Pemberdayaan gender dan perlindungan

anak

Rasio tenaga kesehatan per satuan

penduduk2.26

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah

umur14,13%

Cakupan komplikasi kebidanan yang

ditangani75%

Cakupan Perempuan dan anak korban

kekerasan yang mendapat penanganan

pengaduan

100%

Cakupan pertolongan persalinan oleh

tenaga kesehatan yang memiliki


89%Persentase partisipasi perempuan di

lembaga pemerintah58,00%

Cakupan Desa/Kelurahan Universal

Child Immunization (UCI)100% Partisipasi angkatan kerja perempuan 41,00%

Cakupan balita gizi buruk mendapat

perawatan100% 13 Meningkatnya kualitas keluarga sejahtera

Peningkatan kualitas pelayanan keluarga

berencana dan keluarga sejahtera

Cakupan penemuan dan penanganan

penderita penyakit TBC BTA80% Cakupan peserta KB aktif 81,50%

Cakupan penemuan dan penanganan

penyakit DBD100%

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga

Sejahtera I44,84%

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan

pasien masyarakat miskin100% 14

Meningkatnya peran pemuda dalam

pembangunan

Pemberdayaan pemuda dalam

pembangunan

Cakupan kunjungan bayi 94% Jumlah organisasi pemuda 44

cakupan Puskesmas 86.67% Jumlah kegiatan kepemudaan 8

Cakupan pembantu puskesmas 46.67% 15 Meningkatnya sumberdaya olahraga Pemberdayaan sumberdaya olahraga

Rasio KK binaan/kader binaan 100% Jumlah klub olahraga 29

PKK aktif 100% Jumlah gedung olahraga 11

Posyandu aktif 100% Jumlah Stadion 4

15

Meningkatnya kualitas pelayanan

administrasi kependudukan dan catatan

sipil

Rasio penduduk berKTP per satuan

penduduk790

Gelanggang / balai remaja (selain milik

swasta)50

Rasio balita berakte kelahiran 750 Lapangan olahraga 10

Kepemilikan KTP 60% Jumlah kegiatan olahraga 4


1 2 3 4 5 6 7 8

16Meningkatnya kualitas keluarga

sejahteraCakupan peserta KB aktif 81,50% Jumlah organisasi / klub olahraga 74

Keluarga Pra sejahtera dan keluarga

sejahtera I44,84% 16 Meningkatnya perlindungan masyarakat

Upaya perlindungan sosial bagi

masyarakat

17Meningkatnya kesetaraan gender dan

perlindungan anak

Persentase partisipasi perempuan di

lembaga pemerintah58% Pemberdayaan PSKS 36 PSKS

Cakupan perempuan dan anak korban

kekerasan yang mendapat penanganan

pengaduan

100% PMKS yg memperoleh bantuan sosial 100 orang

Partisipasi angkatan kerja perempuan 41% 17Berkembangnya pemanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi dalam

pelayanan Pemerintahan

sistem informasi dalam rangka

pelayanan publik

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah

umur14,13% Web site milik pemerintah daerah Ada

18Meningkatnya peran pemuda dalam

pembangunanJumlah organisasi pemuda 44 18

Meningkatnya pelayanan administrasi

Pemerintahan kepada semua

masyarakat


Jumlah kegiatan kepemudaan 8 Aset tanah yang belum tersertifikasi < 122bdg

19 Meningkatnya sumberdaya olahraga Jumlah organisasi/klub olahraga 74Persentase bidang lahan milik

pemerintah yang bersertifikat70%

Jumlah kegiatan olahraga 4 Aset tanah yang tersertifikasi > 137bdg

Jumlah gedung olahraga 11Jumlah penyelesaian sengketa

pertanahan10

Jumlah stadion 4 Pelayanan statistik daerah

Gelanggang/balai remaja (selain milik

swasta)50 Data Statistik Daerah Ada

Lapangan olahraga 10Peningkatan pelayanan kearsipan dan

perpustakaan

Jumlah klub olahraga 29 Pengelolaan arsip secara baku

36SKPD,10

bagianSetda

dan1KPU

20 Meningkatnya perlindungan masyarakatRasio Pos Siskamling per jumlah

desa/Kelurahan41 Peningkatan SDM pengelola kearsipan

36 SKPD,10

BagianSetda dan 1

KPU memiliki

pengelola arsip

Jumlah Linmas per jumlah 10.000

penduduk16.21

Koleksi buku yang tersedia di

perpustakaan daerah14,674


1 2 3 4 5 6 7 8

Petugas Perlindungan Masyarakat

(LINMAS) di Kota Cimahi865 Jumlah perpustakaan 28

21


pemerintahan kepada semua

masyarakat

Peningkatan SDM pengelolaan

kearsipan

36 SKPD, 10

Bagian Setda dan 1

KPU memiliki

pengelola arsip

Jumlah pengunjung perpustakaan per

tahun2,1

Pengelolaan arsip secara baku

36 SKPD, 10

Bagian Setda dan 1

KPU

19Meningkatnya partisipasi warga kota

dalam pembangunan

Kualitas dokumen perencanaan yang

mengakomodasi aspirasi warga

Jumlah perpustakaan 28Penjabaran Program RPJMD ke dalam

RKPD100%

Koleksi buku yang tersedia di

perpustakaan daerah14.674

Tingkat partisipasi masyarakat pada

kegiatan Musrenbang

Aset tanah yang tersertifikasi > 137 bdg 20Meningkatnya kualitas perencanaan

pembangunan yang aplikatif dan sesuai

dengan kondisi

Dokumen perencanaan yang ditetapkan

Kepala Daerah

Aset tanah yang belum tersertifikasi < 122 bdgTersedianya dokumen perencanaan

RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDAAda

Persentase bidang lahan milik

Pemerintah yang bersertifikat70%

Tersedianya Dokumen Perencanaan

RKPD yg telah ditetapkan dgn

PERKADA

Ada


Tersedianya Dokumen Perencanaan

RPJMD yg telah ditetapkan dgn

PERDA/PERKADA

Ada

22

Berkembangnya pemanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi dalam

pelayanan pemerintahan

Web site milik Pemerintah daerah Ada 21Meningkatkan peran pemerintah dan

masyarakat dalam penyelenggaraan

kehidupan politis dan demokratis

Tingkat partisipasi pemilih 70%-75%

23

Meningkatkan peran pemerintah dan

masyarakat dalam penyelenggaraan

kehidupan politis dan demokratis

Tingkat partisipasi pemilih 70%-75% 22Terwujudnya kehidupan sosial

kemasyarakatan yang toleran dan

kondusif

Kualitas kehidupan keagamaan di Kota

Cimahi

24Meningkatnya kinerja pemerintahan kota

dalam pembangunan

Jumlah Perda yang mendukung iklim

usaha20 Perda

Rasio tempat ibadah per satuan

penduduk1,68

Jumlah penyelesaian sengketa

pertanahan10 23

Berkembangnya budaya masyarakat

kota Cimahi

Penyelenggaraan festival seni dan

budaya3

Rasio bangunan ber IMB per satuan

bangunan62,31%

Sarana penyelenggaraan seni dan

budaya1

25Meningkatnya partisipasi warga kota

dalam pembangunan

Jumlah pengunjung perpustakaan per

tahun2100 24

Meningkatnya disiplin dan toleransi

masyarakat Kota Cimahi

Tingkat kesadaran warga terhadap

ketentraman dan ketertiban


1 2 3 4 5 6 7 8

26

Meningkatnya kualitas perencanaan

pembangunan yang aplikatif dan sesuai

dengan kondisi

Penjabaran program RPJMD kedalam

RKPD100%

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000

Penduduk16,21

Buku Kota dalam angka AdaRasio Pos Siskamling per jumlah

desa/Kelurahan41

Tersedianya dokumen perencanaan

RKPD yang telah ditetapkan dengan

PERKADA

AdaPetugas Perlindungan Masyarakat

(Linmas) di Kota Cimahi865

Buku PDRB Kota Ada 25Mengembangkan infrastruktur

transportasi disertai dengan manajemen

yang handal dan terintegrasi

Tingkat Kemantapan Jalan dan

Jembatan


RPJPD yang telah ditetapkan dengan

PERDA

AdaPanjang jalan dilalui Roda 4 (Jalan

Nasional, Provinsi dan kota)141.156 km


RPJMD yang telah ditetapkan dengan

PERDA/PERKADA

Ada

Jalan Penghubung dari ibukota

Kecamatan ke kawasan pemukiman

penduduk (mimal dilalui roda 4)

88,621

27Meningkatnya disiplin dan toleransi

masyarakat kota CimahiJumlah kriminalitas yang terjadi -5%

Proporsi panjang jaringan jalan dalam

kondisi baik78,74%

Jumlah unjuk rasa/demonstrasi 40 kali unjuk rasa

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan

drainase/saluran pembuangan air (

minimal 1,5 m)

26,586

Rasio tempat ibadah per satuan

penduduk1,68

Sempadan jalan yang dipakai pedagang

kaki lima atau bangunan rumah liar8,862

28Berkembangnya budaya masyarakat

kota Cimahi

Penyelenggaraan festifal seni dan

budaya3

Panjang jalan kota dalam kondisi baik ( >

40 KM/Jam )127.456km

Jumlah grup kesenian 283 26Mengembangkan infrastruktur air bersih

dan sanitasi dasar

Cakupan layanan pengelolaan air limbah

masyarakat

Jumlah organisasi kesenian 69 Rumah tangga ber-Sanitasi 77,509

29

Terwujudnya kehidupan sosial

kemasyarakatan yang toleran dan

kondusif

Pemberdayaan PSKS 37 PSKS Persentase rumah tinggal bersanitasi 65,85%

PMKS yang memperoleh bantuan sosial 100 orang Cakupan layanan air bersih


1 2 3 4 5 6 7 8

30

Mengembangkan infrastruktur

transportasi disertai dengan manajemen

yang handal dan terintegrasi

Pemasangan rambu-rambu 252Persentase Rumah Tangga (RT) yang

menggunakan air bersih64

Jumlah terminal 3 Rumah tangga pengguna air bersih 75,415

Angkutan darat 2.011 Menurunnya area genangan

Panjang jalan kota dalam kondisi baik (>

40 KM/jam)127.456 km Rasio Jaringan Irigasi 0.023km/ha


kondisi baik78,74%

Drainase dalam kondisi baik/

pembuangan aliran air tidak tersumbat345,848

Panjang jalan dilalui roda 4 (jalan

nasional, Provinsi dan kota)141.156 km Cakupan layanan persampahan

Sempadan jalan yang dipakai pedagang

kaki lima atau bangunan rumah liar8.862

Tempat pembuangan sampah (TPS) per

satuan penduduk57

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan

drainase/saluran pembuangan air

(minimal 1.5 m)

26.586 Persentase penanganan sampah 73


kondisi baik78,74% 27

Meningkatkan kualitas pelayanan

angkutan umum penumpang

Penyelenggaraan manajemen dan

sarana prasarana perhubungan

Jalan penghubung dari ibukota

kecamatan ke kawasan permukiman

penduduk (minimal dilalui roda 4)

88.621 Angkutan darat 2,011

31Meningkatkan kualitas pelayanan

angkutan umum penumpangJumlah uji KIR angkutan umum 8.400 Jumlah Terminal 3

Kepemilikan KIR angkutan umum 8.400 Pemasangan Rambu-rambu 252

Lama pengujian kelayakan angkutan

umum (KIR)7 bulan Jumlah uji kir angkutan umum 8,4

32Meningkatkan kualitas layanan informasi

dan komunikasi bidang perhubunganJumlah jaringan komunikasi

10 Jaringan

KomunikasiKepemilikan KIR angkutan umum 8,4

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk 1,26Lama pengujian kelayakan angkutan

umum (KIR)6bulan

Cakupan layanan telepon 80%-90% 28Mewujudkan kualitas lingkungan hidup

perkotaan yang berkelanjutan Luasan RTH publik

33Mengembangkan infrastruktur air bersih

dan sanitasi dasar

Drainase dalam kondisi

baik/pembuangan aliran air tidak

tersumbat

345.848Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan

Luas Wilayah18


1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase rumah tinggal bersanitasi 65,85%Pengawasan dan pengendalian

lingkungan hidup

Persentase Rumah Tangga yang

menggunakan air bersih64,07%

Cakupan pengawasan terhadap

pelaksanaan amdal50,00%

Persentase penduduk berakses air

minum67,77% Penegakan hukum lingkungan 1

Pencemaran status mutu air 83% Pencemaran status mutu air 83,00%

Rumah tangga bersanitasi 77.509 29

Mengembangkan perumahan dan

permukiman layak yang dilengkapi

dengan prasarana dan sarana dasar

umum


Rumah tangga pengguna air bersih 75.415 Rumah layak huni 105,433

34Mengembangkan sarana prasarana

perekonomianJenis dan jumlah bank dan cabang 12 Lingkungan pemukiman kumuh 102ha

Jenis dan jumlah perusahaan asuransi

dan cabang7 Rasio permukiman layak huni 96,97%

Persentasi koperasi aktif 51% Rasio rumah layak huni 96,80%

Jumlah BPR/LKM 9

Rasio tempat pemakaman umum per

satuan penduduk (per 1.000 jumlah

penduduk)

0,08

35Meningkatkan kinerja pengelolaan

bangunan gedung/ rumah negara

Cakupan sarana prasarana perkantoran

Pemerintahan/Kelurahan yang baik100% 30

Merwujudkan penataan ruang kota yang

berkelanjutan

Cakupan penataan ruang yang

komprehensif dan integratif

36

Mengembangkan perumahan dan

permukiman layak yang dilengkapi

dengan prasarana dan sarana dasar

umum

Rasio rumah layak huni 96,80%Rasio bangunan ber- IMB per satuan

bangunan62,31%

Rasio permukiman layak huni 96,97%Persentase Luas permukiman yang

tertata97,47

Rumah tangga pengguna listrik 99-100% Luas wilayah perkotaan 4.025,75ha

Rasio ketersediaan daya listrik 97,5%-98% 31Meningkatkan kinerja pengelolaan

bangunan gedung/ rumah negara


Pemerintahan / Kelurahan yang baik100%

Rumah layak huni 105.433

Persentase rumah tangga yang

menggunakan listrik99-100%


1 2 3 4 5 6 7 8

37Mewujudkan penataan ruang kota yang

berkelanjutan

Persentase luas permukiman yang

tertata97,47

luas wilayah industri 504,25 ha

luas wilayah perkotaan 4.025,75 ha

Lingkungan Permukiman kumuh 102 ha

Rasio tempat pemakaman umum per

satuan penduduk (per 1000 jumlah

penduduk)

0,08

Luas irigasi kota dalam kondisi baik 2.560 m

Rasio jaringan irigasi 0,023 km/ha

38Mewujudkan kualitas lingkungan hidup

perkotaan yang berkelanjutan

Cakupan pengawasan terhadap

pelaksanaan amdal 50%

Rasio tempat pembuangan sampah

(TPS) per satuan penduduk57

Rasio ruang terbuka hijau per satuan

luas wilayah18.33%

Persentase penanganan sampah 73%

JUMLAH ANGGARAN KOTA CIMAHI TAHUN 2014 Rp. 1.174.288.414.030,86

Cimahi, 2014WALIKOTA CIMAHI,

Hj. ATTY SUHARTI, S.E.

Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7

Misi I : Mewujudkan Kreatifitas Dalam Segala Bidang

Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat

dan berkembangnya sektor pertanian

mendukung pengembangan ekonomi lokal

berbasiskan klaster industri di Kota Cimahi

Pengembangan sektor pertanian dan perikanan

daerah

1 Ketersediaan pangan utama 100% 129% 129,00%

2 Produktivitas padi atau bahan pangan utama

lokal lainnya per hektar

7,19 6,14 85,40%

3 Regulasi ketahanan pangan Ada Ada 100%

4 Cakupan bina kelompok petani 100% 70 200%

5 Produksi perikanan 0,43% 0,47% 109,30%

Meningkatnya daya saing daerah, kohesi sosial

dan berkembangnya ekosistem inovasi daerah

yang mendukung pengembangan ekonomi lokal

berbasis industri kreatif, komunitas dan industri

rumah tangga


6 Jumlah nilai investasi berskala nasional

(PMDN/PMA)

2.005.801 1.350.000 67%

7 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 33 75 227%

8 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN

(milyar rupiah)

11% 77% 700%

9 Usaha Mikro dan Kecil 3,10% 5,50% 177,42%

10 Lama proses perijinan 3-14 hari 3-14 hari 100%

11 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah 3 retribusi 22 733,33%

PENGUKURAN KINERJA

INDIKATOR SASARAN PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN 2014

Sasaran Indikator SasaranTahun 2014 Capaian Kinerja Th.

2014 (%)No Misi

Target RealisasiSasaran Indikator Sasaran

Tahun 2014 Capaian Kinerja Th.

2014 (%)No Misi

12 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 20 Perda 8 Perda 40%

Berkembangnya usaha yang inovatif (khususnya

UKM) berbasis industri kreatif, komunitas dan

industri rumah tangga


13 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 1.488 1.350 90,73%

Berkembangnya sektor pariwisata Pengembangan daya tarik wisata berbasis

budaya dan produk lokal

14 Kunjungan wisata 8446 43772 518,3%

15 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang

dilestarikan

100% 100% 100%

16 Jumlah grup kesenian 283 165 58,30%

17 Jumlah organisasi kesenian 69 30 43,48%

18 Terbangunnya kapasitas SDM dan kelembagaan

pada koperasi serta pelaku usaha berbasis

komunitas dan industri rumah tangga

Persentase koperasi aktif 51,00% 40,98% 80%

Pengembangan sektor perdagangan di Kota

Cimahi

Menciptakan perdagangan dalam negeri yang

efisien

19 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha

informal

5% 4% 80%

20 Cakupan bina kelompok ikan air tawar 100% 100% 100%

21 Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja

bagi pencari kerja

Tingkat pengangguran terbuka 10.30-9.0 9 100%

22 Tingkat partisipasi angkatan kerja 63.46 - 66.32 63 100%

23 Angka partisipasi angkatan kerja 60,06 59,11 98,42%

24 Meningkatkan perlindungan, kesejahteraan,

keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan

pengawasan terhadap hak dan kewajiban

pengusaha dan tenaga kerja

Cakupan Fasilitas Keselamatan dan perlindungan

kerja

80% 72% 90,04%

Misi II : Meningkatkan Kesetaraan dalam Pelayanan Publik



2014 (%)No Misi

25 Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata

dan memiliki daya saing

Angka melek huruf 99,75% 99,96% 100%

26 Angka rata-rata lama sekolah 10.73-11.10 10,73 100,00%

27 APK SD/MI 99,00% 98,83% 99,83%

28 APK SMP/MTs 89,00% 88,84% 99,82%

29 APK SMA/SMK/MA 90,00% 89,73% 99,70%


30 APM SD/MI 94,00% 96,13% 102,27%

31 APMSMP/MTs 71,00% 67,74% 95,41%

32 APM SMA/SMK/MA 62,00% 71,00% 114,52%

33 Angka partisipasi sekolah 98%-99% 100% 101,01%

34 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia

sekolah

0,382 0,382 100,00%

35 Rasio guru : murid SD/MI 1:23 1:23 100,00%

36 Rasio guru : murid SMP/Mts 1:15 1:15 100,00%

37 Rasio guru/murid per kelas rata-rata 1:32 1:32 100,00%

Fasilitas pendidikan layak pakai pada seluruh

jenjang pendidikan

38 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 100% 100% 100%

39 Ruang Kelas SD/MI layak pakai 97% 100% 103,09%

40 Sekolah pendidikan SMP/MTs layak pakai 100% 100% 100%

41 Rasio Ruang Kelas : Rombel SD/MI 1:1,25 1:1,29 96,90%

42 Rasio Ruang Kelas : Rombel SMP/MTs 01:01,1 1:01 120,00%

43 Angka partisipasi sekolah 68.69-73 69 100,15%

44 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk

usia sekolah

0,599 0,546 100,03%

45 Rasio guru terhadap murid 1:15 1:15 100,00%

46 Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata 1:33 1:34 100,00%


47 Ruang Kelas SMA/SMK/MA layak pakai 97% 97% 100%



2014 (%)No Misi

48 Rasio Ruang Kelas : Rombel SMA/SMK/MA 1:1,07 1:1,17 96,58%

49 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf

(tidak buta aksara)

99,65-99,75 99,96% 100,21%


50 Angka partisipasi kasar (APK) TK/RA/Penitipan

Anak

73% 72,63% 99,49%


51 APTs SD/MI 0,00% 0% 100%

52 APTs SMP/MTs 0,00% 0% 100%

53 APTs SMA/SMK/MA 0,12% 0% 100%


54 AL SD/MI 100% 100% 100%

55 AL SMP/MTs 100% 100% 100%

56 AL SMA/SMK/MA 100% 100% 100%


57 AM dari SD/MI ke SMP/MTs 95% 100% 105,26%

Peningkatan kualitas dan mutu layanan

pendidikan

58 AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 100% 102% 102,00%

Kualitas Guru


59 SD/MI 77 83% 108,66%

60 SMP/MTs 92 92% 100,59%

61 SMA/MA/SMK 97 95% 98,99%

Meningkatnya Derajat kesehatan bagi semua

lapisan masyarakat

Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan

kesehatan bagi seluruh golongan masyarakat

62 Angka kematian bayi 29.70-29.30 7,4 401%

63 Angka usia harapan hidup 69.25-69.65 69,39 100,00%

64 Persentase Balita gizi buruk < 1% 0,08 100%

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam

peningkatan kesehatan



2014 (%)No Misi

65 Rasio posyandu per satuan balita 117 117 100%

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

masyarakat

66 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan

penduduk

01:45,0 01;41.75 112,87%

67 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0,0072 0,0103 143,06%

68 Rasio dokter per satuan penduduk 0,46 0,88 191,30%

69 Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk 2,26 3,46 153,10%

70 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 75% 80,6% 107,47%

71 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

89% 89% 100%

72 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child

Immunization (UCI)

100% 100% 100,00%

73 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100% 100% 100,00%

74 Cakupan penemuan dan penanganan penderita

penyakit TBC BTA

80% 73,62% 92,03%

75 Cakupan penemuan dan penanganan penderita

penyakit DBD

100% 100% 100,00%

76 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin

100% 12% 12,13%

77 Cakupan kunjungan bayi 94 92,62 98,53%

78 Cakupan puskesmas 86,67% 466,67% 538,44%

79 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi

kependudukan dan catatan sipil

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 79 97,8 123,80%

80 Rasio balita berakte kelahiran 75 46,28 61,71%

81 Kepemilikan KTP 60,00% 75,00% 125,00%

Meningkatnya kesetaraan gender dan

perlindungan anak




2014 (%)No Misi

82 Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan

yang mendapat penanganan pengaduan

100% 100% 100%

83 Persentase partisipasi perempuan di lembaga

pemerintah

58,00% 26,28% 45,31%

84 Partisipasi angkatan kerja perempuan 41,00% 79,46% 193,80%

Meningkatnya kualitas keluarga sejahtera Peningkatan kualitas pelayanan keluarga

berencana dan keluarga sejahtera

85 Cakupan peserta KB aktif 74,00% 77,73% 105,04%

86 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 44,84% 34,49% 130,12%

Meningkatnya peran pemuda dalam

pembangunan


87 Jumlah organisasi pemuda 44 44 100,00%

88 Jumlah kegiatan kepemudaan 8 8 100,00%

Meningkatnya sumberdaya olahraga Pemberdayaan sumberdaya olahraga

89 Jumlah klub olahraga 29 29 100,00%

90 Jumlah gedung olahraga 11 11 100,00%

91 Jumlah Stadion 4 4 100,00%

92 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) 50 49 98,00%

93 Lapangan olahraga 10 10 100,00%

94 Jumlah kegiatan olahraga 4 4 100,00%

95 Jumlah organisasi / klub olahraga 74 74 100,00%

Meningkatnya perlindungan masyarakat Upaya perlindungan sosial bagi masyarakat

96 Pemberdayaan PSKS 36 PSKS 36 PSKS 100%

97 PMKS yg memperoleh bantuan sosial 100 orang 200 orang 200%

Misi III : Meningkatkan Kemampuan dalam Menanggapi Tantangan, Tuntutan dan Kondisi secara cepat

Berkembangnya pemanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi dalam pelayanan

Pemerintahan


98 Web site milik pemerintah daerah Ada Ada 100%



2014 (%)No Misi


Pemerintahan kepada semua masyarakat


99 Aset tanah yang belum tersertifikasi < 122bdg 104 117,31%

100 Persentase bidang lahan milik pemerintah yang

bersertifikat

70% 70% 99,29%

101 Aset tanah yang tersertifikasi > 137bdg 155 113,14%

102 Jumlah penyelesaian sengketa pertanahan 10 2 20,00%


103 Data Statistik Daerah Ada Ada 100,00%

Peningkatan pelayanan kearsipan dan

perpustakaan

104 Pengelolaan arsip secara baku 36SKPD,10

bagianSetda

dan1KPU

8 SKPD 17%

105 Peningkatan SDM pengelola kearsipan 36 SKPD,10

BagianSetda dan 1

KPU memiliki

pengelola arsip

36 SKPD,10

BagianSetda dan 1

KPU memiliki

pengelola arsip

100%

106 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan

daerah

14,674 10,615 72,34%

107 Jumlah perpustakaan 28 25 89,29%

108 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 2,1 366,52% 174,53%

Misi IV : Mempertahankan Dinamika Perikehidupan Dalam Pembangunan Yang Berjalan

Meningkatnya partisipasi warga kota dalam

pembangunan

Kualitas dokumen perencanaan yang

mengakomodasi aspirasi warga

109 Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD 100% 100% 100,00%

Meningkatnya kualitas perencanaan

pembangunan yang aplikatif dan sesuai dengan

kondisi

Dokumen perencanaan yang ditetapkan Kepala

Daerah

110 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg

telah ditetapkan dgn PERDA

Ada Ada 100%



2014 (%)No Misi

111 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg

telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada Ada 100%

112 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg

telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada Ada 100%

113 Meningkatkan peran pemerintah dan

masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan

politis dan demokratis

Tingkat partisipasi pemilih 70%-75% 80% 106,67%

Misi V : Mewujudkan Kesalehan Sosial dalam Masyarakat yang Berakhlak Mulia

Terwujudnya kehidupan sosial kemasyarakatan

yang toleran dan kondusif


114 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 1,68 1,66 100,00%

115 Berkembangnya budaya masyarakat kota Cimahi Penyelenggaraan festival seni dan budaya 3 4 133,33%

116 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 1 3 300,00%

Meningkatnya disiplin dan toleransi masyarakat

Kota Cimahi

Tingkat kesadaran warga terhadap ketentraman

dan ketertiban

117 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 16,21 36,49 225,1%

118 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/Kelurahan 41 20,8 50,7%

119 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di

Kota Cimahi

865 2042 236,1%

MISI VI : Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan dan Sinambung

Mengembangkan infrastruktur transportasi

disertai dengan manajemen yang handal dan

terintegrasi


120 Panjang jalan dilalui Roda 4 (Jalan Nasional,

Provinsi dan kota)

141.156 km 136.179km 96,47%

121 Jalan Penghubung dari ibukota Kecamatan ke

kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui

roda 4)

88,621 88,621 100%



2014 (%)No Misi

122 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi

baik

78,74% 82,26% 104,47%

123 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan

drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5

m)

26,586 31,630 118,97%

124 Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima

atau bangunan rumah liar

8,862 8,862 100,00%

125 Panjang jalan kota dalam kondisi baik ( > 40

KM/Jam )

127.456km 103.775km 81,42%

Mengembangkan infrastruktur air bersih dan

sanitasi dasar

Cakupan layanan pengelolaan air limbah

masyarakat

126 Rumah tangga ber-Sanitasi 78,934 77,509 98,19%

127 Persentase rumah tinggal bersanitasi 67,53% 65,85% 97,51%


128 Persentase Rumah Tangga (RT) yang

menggunakan air bersih

64,52% 64% 99,19%

129 Rumah tangga pengguna air bersih 75,415 75,415 100,00%


130 Rasio Jaringan Irigasi 0.023km/ha 0.023km/ha 100%

131 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran

air tidak tersumbat

345,848 323,222 93,46%


132 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan

penduduk

1,15 1 86,96%

133 Persentase penanganan sampah 72,99% 73,00% 100,01%

Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan

umum penumpang

Penyelenggaraan manajemen dan sarana

prasarana perhubungan

134 Angkutan darat 2,011 1,759 87,47%

135 Jumlah Terminal 3 3 100%

136 Pemasangan Rambu-rambu 252 311 123,41%

137 Jumlah uji kir angkutan umum 8,400 9,540 113,57%

138 Kepemilikan KIR angkutan umum 8,400 9,540 113,57%

139 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 6bulan 6bulan 100%



2014 (%)No Misi

Mewujudkan kualitas lingkungan hidup

perkotaan yang berkelanjutan

Luasan RTH publik

140 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas

Wilayah

18 13,59 75,50%


141 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan

amdal

50% 92,59% 185,18%

142 Penegakan hukum lingkungan 100% 100% 100,00%

143 Pencemaran status mutu air 83% 95,89% 115,53%

Mengembangkan perumahan dan permukiman

layak yang dilengkapi dengan prasarana dan

sarana dasar umum


144 Rumah layak huni 105,433 144,812 137,35%

145 Lingkungan pemukiman kumuh 102ha 96ha 94,12%

146 Rasio permukiman layak huni 96,97% 96,47% 99,48%

147 Rasio rumah layak huni 96,80% 96,60% 99,79%

148 Rasio tempat pemakaman umum per satuan

penduduk (per 1.000 jumlah penduduk)

0,08 0,08 100,00%

Merwujudkan penataan ruang kota yang

berkelanjutan

Cakupan penataan ruang yang komprehensif dan

integratif

149 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 62,31% 54,75% 87,87%

150 Persentase Luas permukiman yang tertata 97,47 97,07 100%

151 Luas wilayah perkotaan 4.025,75ha 4.025,75ha 100%

152 Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan

gedung/ rumah negara


Pemerintahan / Kelurahan yang baik

100% 100% 100%

bismillahirrohmanirrohim assalammualaikum wr. wb

Documents