bamuisbni.or.id · ii iii kata sambutan badan pelaksana harian yayasan baitulmal ummat islam bank...

Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM

BA

MU

IS BN

I Laz-N

as M

od

erN

PertaM

a d

i iNd

oN

esia (1967 - 2018)

Infak /Sedekah Infak /Sedekahin aja!

NowZamanNowZaman

YAYASAN BAITULMAL UMMAT ISLAM BANK NEGARA INDONESIA (BAMUIS BNI)Alamat: Jalan Percetakan Negara VII No. 3C Rawasari Jakarta Pusat 10570, Telp. (021) 4210201, 42885932 email: [email protected] - [email protected]. Website: www.bamuisbni.or.id

Bamuis BNI

bamuis_bni

Digitalized by

ii iii

KATA SAmbuTAn

BADAN PELAKSANA HARIAN YAYASAN BAITULMAL UMMAT ISLAMBANK NEGARA INDONESIA (BAMUIS BNI)

Assalamulaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil’alamin, Prof. DR. Drs. H. Muhammad Amin

Suma, SH, MA, MM melalui penelitian ilmiahnya telah melahirkan buku

berjudul “BAMUIS BNI LAZ-NAS MoDeRN PeRtAMA DI INDoNeSIA”. Buku

ini menjelaskan dengan sangat rinci mengenai perjalanan Lembaga Amil

Zakat BAMUIS sejak didirikan pada tanggal 5 oktober 1967 hingga kondisi

terkini awal tahun 2018. Perjalanan panjang keberadaan BAMUIS yang

telah melalui beberapa era orde kepemimpinan dan perubahan peraturan

yang berlaku dijelaskan dengan sangat gamblang dan mampu menjelaskan

perjalanan sejarah sebuah Lembaga Amil Zakat yang tentunya sedikit

banyak telah turut mewarnai perkembangan perzakatan di Indonesia.

Rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWt, di usia emas 50

tahun, BAMUIS BNI mendapat kehormatan melalui adanya sebuah kajian

ilmiah oleh ahlinya yang diberikan predikat sebagai sebuah Lembaga Amil

Zakat Modern Pertama di Indonesia. Sebutan atau predikat ini tentunya

tidak saja menggambarkan sebuah perjuangan panjang akan tetapi juga

memperlihatkan kesinambungan kegigihan dalam upaya pelaksanaan

syariat beragama khususnya kegiatan ibadah zakat yang juga merupakan

ibadah sosial yang dilakukan secara berjamaah demi tegaknya kalimatullah,

keimanan dan kemaslahatan ummat.

Peran serta para ulama ternama, para negarawan serta tokoh

masyarakat Indonesia pada awal-awal pendirian BAMUIS BNI di lukiskan

dengan sangat rinci dan mampu memberikan pencerahan kepada kita

bahwa niat luhur untuk melaksanakan perintah Agama adalah wajib dan

memudahkan sesama ummat Islam untuk menjalankan ibadah secara

berjamaah adalah perbuatan mulia yang harus terus di berikan dukungan

dan di tumbuh kembangkan oleh semua pihak, tidak saja terbatas di

lingkungan masjid dan musholla, karena kesadaran beragama sudah

seharusnya ada disetiap langkah usaha kita.

Perihal Amil dan keamilan dengan sangat indah di jelaskan dalam

buku ini, baik dari sisi keilmuan seperti definisi, dasar hukum dan urgensi

pengangkatannya, maupun dari sudut pandang sejarahnya secara ilmiah

dipaparkan, sehingga kita dapat memahami secara detail tugas dan peran

serta sebuah lembaga Amil, serta seberapa besar amanah dan tanggung

jawab yang diembannya, dan Alhamdulillah dari penelitian dan kajian

ilmiah ini BAMUIS BNI yang lahir dan tumbuh atas inisiatif ummat

khususnya dilingkungan Bank Negara Indonesia dapat dinyatakan memiliki

posisi dan peranan tersendiri dalam perjalanan perzakatan di Indonesia.

Peran strategis BAMUIS BNI sebagai lembaga amil zakat nasional

yang telah mendapat apresiasi dari berbagai pihak ini adalah hasil dari

pelaksanaan program-program yang konsisten, taat azaz dan melalui

pemenuhan sistem administrasi yang baik serta berkesinambungan, oleh

karena itu keberadaan buku ini diharapkan ini akan semakin membuka

cakrawala kita dalam pengelolaan lembaga Zakat, sekaligus dapat

iv v

menginspirasi para pegiat zakat di Indonesia dalam menumbuh kembangkan

aktifitasnya guna menjawab tantangan di era selanjutnya, khususnya pasca

diberlakukannya undang-undang zakat No. 23 tahun 2011 secara utuh serta

mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis dan

digital.

Kemajuan dan cita-cita yang hendak diraih oleh BAMUIS BNI sendiri

masih memerlukan kerja keras dan perjuangan yang panjang, maka besar

harapan untuk tetap selalu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak

dan terus mengajak segenap insan muslim baik dilingkungan BNI maupun

masyarakat umum untuk menyalurkan zakat sebagai sebuah kewajiban dan

infak/sedekah sebagai tambahan sikap kedermawanannya dalam rangka

untuk membersih-sucikan harta yang kita peroleh, karena dengan semakin

banyak dana terhimpun akan semakin kuat dan banyak program-program

yang dapat dilaksanakan dan pada akhirnya akan semakin banyak ummat

muslim yang semula lemah akan mampu bangkit dan berubah menjadi

pemberi (Muzaki).

Melalui buku ini diharapkan pemahaman masyarakat tentang

lembaga zakat akan lebih mendalam serta lebih merasakan keberadaan

BAMUIS BNI dan bagi para pegiat zakat dapat menjadikan BAMUIS BNI

sebagai salah satu rujukan atau model percontohan dalam pelaksanaan

pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah secara modern.

Akhirnya, semoga buku ini menjadi amal saleh yang langgeng,

terutama bagi peneliti/pengkajinya sekaligus penulis, dan penggiat

aktifis-aktifis zakat yang telah memberikan sumbangsih pemikiran,

serta kedermawanannya dalam turut serta memberikan warna dalam

perkembangan lembaga perzakatan di Indonesia. Pada kesempatan inipun

kami mewakili Yayasan Baitulmal Ummat Islam Bank Negara Indonesia

(BAMUIS BNI) mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada Bapak Prof. DR. Drs. H Muhammad Amin Suma, SH.,

MA, MM yang telah bersedia untuk melakukan penelitian ilmiah hingga

lahirnya buku dengan judul BAMUIS BNI LAZ-NAS MoDeRN PeRtAMA DI

INDoNeSIA.

Wabilahit taufik walhidayah.

Wassalamulaikum Wr.Wb.

YAYASAN BAItULMAL UMMAt ISLAM

BANK NeGARA INDoNeSIA

BADAN PELAKSANA

Drs. H. Sudirman, MBADirektur eksekutif

vi vii

KATA PEnGAnTAR

Dengan (menyebut) nama Allah yang Maha Pemurah - Maha Penyayang

Untuk mengawali kata pengantar ini, tidak ada kata yang paling

tepat selain menuliskan kalimat al-hamdulilláh wa-al-syukru lilláh. Segala

puji-pujian, hanyalah milik Allah ‘Azza wa-Jalla, Dzat Yang Maha Pengasih

tak pilih kasih dan Maha Penyayang tak pandang sayang. Sebab, hanya

berkat rahmat, hidayah dan ma’unah Nya-lah penulis bisa menyelesaikan

buku mini yang kini berada dalam “dekapan” para pembaca yang terpelajar

dan budiman.

Salawat dan salam, kita mohonkan kepada Allah Yang Maha

Kuasa, untuk selalu dan selamanya dialir-deraskan kepada bintang dan

penutup para nabi dan rasul Allah (khátam al-nabiyyín wal-mursalín),

Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya. In sya

Allah mudah-mudahan kita semua (penulis dan pembaca) termasuk dalam

deretan panjang para pengikut setianya. Amin !!!

Wabakdu, sungguh pada tempatnya mana kala dalam pengantar

buku ini penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terkira dan tidak

berhingga kepada banyak orang/pihak, terutama jajaran BAMUIS khususnya

dan keluarga besar Bank Negara Indonesia 1946 serta umat Islam dan

masyarakat Indonesia pada umumnya. Lebih khusus lagi kepada para muzaki,

munfik dan mutasadik serta para mustahik yang secara langsung maupun

tidak langsung, moril maupun material telah memberikan kehormatan dan

kepercayaan kepada penulis untuk bersama-sama dengan dewan pembina

maupun pengawas dan badan pengurus harian lainnya, turut aktif dalam

YAYASAN BAItUL MAL UMMAt ISLAM (BAMUIS) dengan kurun waktu

yang terbilang cukup lama (1998 – sekarang). Khususnya dalam bidang

pembinaan dan/atau pengawasan syariah dan kesyariahan sesuai dengan

kedudukan resmi (formal) penulis yang ditempatkan sebagai Pembina dan/

atau Pengawas Syariah BAMUIS.

Kurun waktu 19 tahun, boleh jadi masih belum tepat untuk

dikatakan terlalu lama; namun rasa-rasanya kurang pas pula jika dinyatakan

sebagai waktu yang masih pendek apatah lagi terlalu singkat. Yang jelas,

selama menjalani tugas-tugas ke-DPS-an pada YAYASAN BAItUL MAL

UMAt ISLAM (BAMUIS), penulis yang sejak masih di bangku perkuliahan

S-1 atau bahkan jauh sebelumnya (semasa masih duduk di Madrasah

Ibtidaiyah, tsanawiyah dan Aliyah) telah mendengar, mengenali, mempelajari

dan kemudian mengajarkan serta menggeluti dan mengamalkan ilmu-ilmu

agama Islam -- khususnya bidang syariah dan kesyariahan (fikih Islam/

hukum Islam/undang-undang Islam/Qanun Islam) – di dalamnya termasuk

bidang zakat -- yang bersifat tekstualis - teoretis atau konseptual – idealis

selama masih berstatus sebagai siswa/mahasiswa/dosen/guru besar; berkat

viii ix

aktif pada Yayasan BAMUIS BANK BNI pada akhirnya bisa terlibat langsung

dengan praktek nyata (pengamalan) tentang perzakatan di lapangan dalam

mengimplementasikan (sebagian sub kecil ilmu syariah dan kesyariahan)

dari pohon besar dan rindang ilmu-ilmu syariah dan kesyariahan yang

sangat luas dan amat dalam bahkan dapat dikatakan tidak bertepi itu.

Dengan keterlibatan praktik langsung dan nyata penerapan syariat

Islam (tathbíq al-syarí’ah al-Islámiyyah) khususnya dalam bidang ‘ibádah

máliyah wajtimá’iyyah (ibadah yang berdimensikan sosial - ekonomi dan

keuangan) dalam hal ini pengelolaan zakat, infak, dan sedekah; di samping

terus masih berteori selama belasan hingga puluhan tahun tentang syariah

dan kesyariahan – termasuk dalam bidang ZIS --, maka sedikit banyak

alhamdulillah penulis bisa lebih mengenali, memahami, mengamalkan,

menghayati (menjiwai) dan “menikmati” keindahan syariah kapan dan di

manapun (di darat, laut dan udara). Semoga kelak di alam baqa (akhirat)

sana, masih juga tetap bisa menikmati keindahan amaliah syariah dan

kesyariahan ini di syurga Nya, untuk selama-lamanya (khálidína fíhá

abadan>) atas ridha Allah SWt tentunya (radhiyalláhu ‘anhum) manakala

kita juga ridha kepada Nya (waradhú ‘anhu).

Berkat turut aktif berpraktek bersama BAMUIS pula maka penulis

dapat mengenali karakteristik muzaki, munfik dan mutasadik pada satu sisi,

serta karakter para mustahik (penerima manfaat zakat) dan lain sebagainya

pada sisi yang lain. termasuk oknum-oknum yang sejatinya tidak ada

urusan langsung dengan mekanisme pengelolaan maupun penyaluran dana

ZIS. Setetes ilmu pengetahuan dan selangkah pengalaman lapangan penulis

tentang ZIS dan penerapannya dalam kurun waktu belasan hingga seperlima

abad (20-an) tahun di BAMUIS, alhamdulillah telah mengantarkan penulis

untuk sampai pada sebuah kesimpulan yang mengatakan bahwa di balik

kemudahan, kesederhanaan dan peluang serta potensi baik dan indah atas

teori pensyariatan ZIS, ini ternyata banyak pula tantangan yang dihadapi

dalam melakukan pengelolaan ZIS ini. terutama dari sudut pandang ilmu-

ilmu syariah dan kesyariahan.

Pasalnya ? Pengurusan dan kepengurusan ZIS dewasa ini kian waktu

semakin dinamis dan bahkan kompleks. Dinamika pengurusan zakat antara

lain ditandai dengan perubahan dan penggantian peraturan perundang-

undangan zakat pada satu sisi; sementara kompleksitas kepengurusannya

antara lain diwarnai dengan keterbatasan sumber daya insani (SDI) baik

secara kuantitas maupun terutama kualitas. Belum terpikirkan regulasi

dan kebijakan (sebagian) pejabatnya yang terasa kaku. Sehingga, potensi

zakat yang demikian besar dan banyak, masih tetap jauh dari kenyataan

yang diharapkan banyak pihak. Kehadiran regulasi zakat tidak serta merta

membuat pengelolaan dana ZIS menjadi lebih mudah dan cepat bertambah;

mengingat pada saat-saat yang bersamaan, juga menimbulkan persoalan

tersendiri yang belum tentu mudah untuk diatasi. tidak terkecuali arah

pentasarrufan dana ZIS yang masih belum sepenuhnya tepat guna dan

berhasil guna.

Berbarengan dengan itu, komunitas pegiat zakat tentu saja harus

tetap optimistis untuk terus mendorong laju pertumbuhan zakat dan

mengawal perkembangan ilmu maupun praktik perzakatannya. termasuk

di dalamnya dengan melakukan penelitian dan penulisan buku-buku zakat

dalam teks maupun konteksnya yang lebih bermanfaat. Dalam rangka

itulah penelitian dan penulisan buku ini dilakukan.

x xi

Dengan terselesaikannya penelitian dan penyusunan buku

berjudul “BAMUIS BNI LAZ-NAS MoDeRN PeRtAMA DI INDoNeSIA,” ini

sungguh pada tempatnya manakala dari lubuk hati yang terdalam, penulis

menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

semua orang/pihak yang telah maupun belum disebutkan di dalam tulisan

ini. Di antara mereka adalah keluarga MAS (Muhammad Ami Suma) yang

selalu dan selamanya mendukung penuh aktivitas penulis di BAMUIS.

Kepada semua mereka, untuk ke sekian kalinya menyampaikan ucapan

terima kasih yang tidak terkira dan tidak berhingga.

Harapan penulis, semoga buku yang tidak terbilang tebal meski

tidak tepat dikatakan tipis, ini tetap tergolong ke dalam salah satu dari

tiga bentuk amalan anak Adam yang pahalanya tidak akan pernah terputus

dan akan terus mengalir sebagaimana diingatkan rasul Allah SAW dalam

sabdanya: “Begitu anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka seketika itu

pula terputus amal-perbuatannya; kecuali amal (yang terlahir) dari tiga hal

berikut: (1) sedekah jariah (2) ilmu yang bermanfaat (3) anak salih/salihah

yang mendoakan” (hadis riwayat imam Muslim).

Akhirnya, Allahumma - ya Allah - Dzat yang Maha tahu dan

Maha Penentu segala sesuatu, “Hanya kepada engkau -- ya Allah -- kami

bersembah-sujud, dan hanya kepada engkaulah pula -- ya Allah -- kami

memohon pertolongan.” “Berilah kami hidayah – berupa jalan lurus, yaitu

jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka;

bukan jalannya orang-orang yang engkau benci, dan bukan pula jalannya

orang-orang yang sesat dan apalagi menyesatkan. “Iyyáka na’budu wa-

iyyáka nasta’ín. Ihdinás-shiráthal-mustaqíma - shiráthal-ladzína an’amta

‘alaihim ghairil-maghdhúbi ‘alaihim waladh-dhállín.” Ámín, ámín, ámín, yá

Mujíb al-sá’ilín, wal-hamdu lillahi rabbil-‘álamín !

Ciputat, Januari 2017 M/Jumadil Awal 1439 H.

Penulis

Muhammad Amin Suma = MAS

xii 13

bAmuIS bnI LAZ-nAS mODERn PERTAmA DI InDOnESIA

Diterbitkan oleh: Yayasan baitul mal ummat Islam

bank negara Indonesia (bAmuIS bnI)

Penulis: Prof. Dr. Drs. H. muhammad Amin Suma, SH., mA., mm

Desain Cover & Tata Letak: Gema Kreatif Desain, Jakarta

APriL 2018

DAFTAR ISI

KATA SAmbuTAn ii

KATA PEnGAnTAR vi

DAFTAR ISI 13

bAb I 17

MUKADiMAH 17

A. Landasan Pemikiran 18

B. Dasar Hukum 22

C. Hipotesa 22

D. Review Terdahulu 23

E. ruang-Lingkup Penelitian 42

F. Tujuan Penelitian dan Manfaat yang Diharapkan 43

G. Metode Penelitian dan Pembahasan 44

H. Sistematikan Penulisan 49

bAb II 51

SEKiTAr AMiL DAN KEAMiLAN 51

A. ikhtisar Sejarah Keamilan 52

B. Pengertian Amil/Amilin 66

C. Dasar Hukum Pengangkatan Amil 75

D. Urgensi Keberadaan Amil 80

E. Syarat-syarat Amil 87

F. Kewajiban dan Hak Amil 93

14 15bAmuIS bnI LAz-NAS MoDErN PErTAMA Di iNDoNESiA

bAb III 111

PENGELoLAAN DANA ziS 111

A. Sekilas Sejarah Pengelolaan Dana ziS 112

B. Jabatan Amilin, Amanat Berat Namun Terhormat 127

C. Mengenali Kriteria Mustahik dengan Baik dan Benar 132

D. Etika Amilin 145

bAb IV 147

LAziS-NAS BAMUiS DALAM BiNGKAi UNDANG-UNDANG PENGELoLAAN zAKAT 147

A. Sejarah Singkat Pengelolaan zakat di indonesia 148

B. ringkasan Sejarah Yayasan BAMUiS 154

C. BAMUiS, Modal Dasar dan Model ideal Badan/Lembaga Amil zakat

Nasional yang Modern. 167

D. respons Positif Umat dan Masyarakat Luas Kepada BAMUiS 183

E. Perubahan Nama JAJASAN BAMUiS menjadi BAMUiS BANK BNi 200

bAb V 213

MoDErNiSASi PENGELoLAAN zAKAT MoDEL BAMUiS 213

A. Visi, Misi dan Value 214

B. orientasi Program Kerja 215

C. Success Story BAMUiS 220

D. Tokoh Pendiri, Penggerak dan Pengelola BAMUiS dari Masa ke Masa 236

E. Dewan Pembina - Pengawas Syariah BAMUiS 244

F. ibrah Berharga dari BAMUiS. 255

G. Kekurangan/Kelemahan BAMUiS 259

H. Tantangan Terkini BAMUiS dan Kemungkinan Solusinya 262

bAb VI 283

PENUTUP 283

A. Kesimpulan 284

B. Saran/rekomendasi 286

KEPuSTAKAAn 288

LAmPIRAn 298

bIOGRAFI SInGKAT PEnuLIS 317

01 Mukadimah

muKADImAH18 19

bAmuIS bnI LAz-NAS MoDErN PErTAMA Di iNDoNESiA

“Setiap penulis pasti pembaca; belum tentu pembaca itu penulis.

Tanpa tulisan, bacaan belum tentu ada; namun tulisan akan tetap ada

meskipun tidak dibaca”

muhammad Amin Suma (mAS)

A. Landasan Pemikiran

Islam adalah agama (dín) yang diturunkan Allah ‘Azza wa-

Jalla kepada para nabi dan rasul Nya dengan secara bertahap dan

berkesinambungan (continue) dari waktu ke waktu, mulai dari nabi pertama

(Adam ‘alaihis-salám), sampai nabi dan rasul Nya yang terakhir (Muhammad

SAW). Menurut Nabi Muhammad shallalláhu ‘alaihi wa-sallama (SAW), yang

berjuluk sebagai Permata/Bintang para nabi dan sekaligus sebagai Penghulu

para rasul (khátam al-nibiyyín/wasayyidwa-al-mursalín), Islam adalah agama

yang dibangun di atas lima rukun (unsur/pilar), yakni: (1) ikrar dua kalimah

syahadat (2) menegakkan shalat (3) membayarkan zakat (4) menunaikan

puasa, dan (5) naik haji.25

Semua arkánul Islám, termasuk zakat tentunya, pada dasarnya

dan dalam kenyataannya telah disyariatkan sejak para nabi dan terutama

rasul-rasul Allah yang terdahulu; jauh sebelum kenabian dan kerasulan

25 Buniyal-Islámu ‘alá khmasin: syahádati an-lá-iláha illá Alláh, wa-anna Muhammadar-rasúlulláh, wa-iqámis-shaláti wa-íta’>iz--zakáti wa-shaumi ramadhána, wa-hijj al-baiti (al-Hadis).

Muhammad SAW.26 Hanya saja, karena satu dan lain hal, lima arkán al-

Islám di atas pelaksanaannya mengalami pasang surut dari nabi yang

satu kepada nabi yang lain. Bahkan dapat dikatakan sempat terhenti atau

terputus dalam kurun – waktu yang terbilang lama, terutama pada masa-

masa fatrah (transisi-pergantian) dari nabi yang terdahulu kepada nabi

yang menggantikan berikutnya; khususnya selama masa fatrah dari Nabi

Isa ‘alaihis-salám (as) kepada Nabi Muhammad SAW yang memakan waktu

sekitar 569-570-an tahun. Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah pada

hari Senin, tanggal 12 Rabi’ul Awal tahun Gajah (‘ám al-Fíl ), bertepatan

dengan tanggal 20 April 571 M; dibi’tsah sebagai Nabi dan Rasul Allah

pada 17 Ramadhan pada tahun ke 40 dari kelahirannya yang bertepatan

dengan tanggal 6 Agustus 610 M; dan wafat di Madinah tanggal 8 Juni 632

M/12 Rabiul Awal 11 H.

Pasca masa fatrah (kekosongan Nabi) yang cukup lama sepeninggal

Nabi Isa ‘alaihis-salam (lebih dari lima setengah abad) itulah kemudian

Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul pamungkas sesuai

dengan julukannya sebagai khátam al-anbiyá’ wa-al-mursalín.27 Perlahan

namun pasti, sesuai dengan tugasnya sebagai Nabi dan Rasul, Muhammad

SAW terhitung sejak tahun kedua atau ketiga Hijrah, ia “menghidupkan

kembali” syariat Islam dan menyempurnakannya melalui penerimaan

wahyu Al-Qur’an yang memakan waktu lebih dari 22 tahun lamanya

(610 – 632). Karenanya, tidaklah mengherankan manakala agama Islam

lazim diidentikkan dengan agama Nabi Muhammad SAW.28 Demikian pula

26 Baca dan renungkan kalam Allah antara lain dalam surah al-Taubah (9): 34.

27 Q.S. al-Ahzáb (33): 40.

28 Banyak ahli-ahli agama yang mendefinisikan agama Islam dengan agama Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sungguhpun definisi agama Islam seperti ini tidaklah salah, namun terkesan seolah-olah Islam itu adalah agama yang melulu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW semata. Padahal, semua nabi dan rasul Allah yang sebelumnya, pada hakikatnya juga

muKADImAH20 21


halnya dengan kewajiban zakat yang terkesan atau dikesankan hanya

menjadi ajaran Nabi Muhammad SAW dan karenanya maka kini seakan-

akan hanya menjadi “milik” (kewajiban) orang-orang yang mengaku diri

min al-muslimín (dari kalangan Muslimin-Muslimat). Padahal, berdasarkan

penelusuran sejarah sebagaimana tersebut dalam Al-Qur’an, kewajiban

zakat sejatinya sudah disyariatkan kepada para nabi dan rasul-rasul Alah

terdahulu, jauh sebelum masa-masa kenabian Nabi Muhammad SAW.29

Akibatnya, ajaran tentang zakat sekarang ini hanya menjadi

“milik” (kewajiban) orang-orang yang mengaku diri min al-muslimín

wal-muslimát (dari kalangan Muslimin-Muslimat). termasuk Muslimin-

Muslimat yang berdiam diri di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) yang dari waktu ke waktu alhamdulillah lebih percaya

diri untuk menampilkan identitas diniah (keagamaan) atau keislamannya

dalam mengimplementasikan keyakinan Islam (aqidah islamiah) yang

dipeganginya; tidak terkecuai dalam hal pembayaran zakat, infak dan

sedekah (ZIS). Lebih dari sekedar itu, umat Islam Indonesia juga sejak

beberapa tahun yang lalu telah pula “berhasil” mendirikan lembaga-

lembaga zakat yang jumlahnya kini telah mencapai (minimal) belasan

hingga puluhan atau bahkan ratusan badan/lembaga amil zakat (BAZ/LAZ)

nasional, propinsi maupun kabupaten/kota yang tersebar dan terpencar di

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kehadiran semua badan/lembaga Zakat ini dimungkinkan setelah

pengesahan dan pengundangan Undang–Undang nomor 38 tahun 1999

menyampaikan agama Islam itu secara berangsur-angsur dan disempurnakan secara kontinue oleh nabi dan terutama rasul yang satu kemudian oleh nabi dan rasul berikutnya mulai dari Nabi Adamálaihis-salám sampai nabi dan rasul terakhir yakni Nabi Muhammad shallalláhu ‘alaihi wa-sallam.

29 Q.S. al-Taubah (9): 34 & 35.

yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang nomor 23 tahun

2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan kemudian diikuti oleh sekian banyak

peraturan-peraturan lainnya yang dapat dikatakan telah cukup memadai.

termasuk dengan kehadiran sekian banyak buku dan tulisan-tulisan

lain yang berhubungan dengan soal zakat dalam konteksnya yang lebih

komprehensif. Sungguhpun demikian, tentu masih tetap menyisakan

beberapa catatan pertanyaan yang terkait dengan perkembangan dunia

zakat itu sendiri maupun lembaga pengelolanya.

Di antara pertanyaan yang dimaksudkan ialah: “Apakah sebelum

lahir Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat

itu di Indonesia belum pernah ada badan atau lembaga amil zakat yang

bersekala nasional dengan sistem pengelolaan yang modern ? Kalau sudah

ada, apa nama badan/lembaga itu ? Kalau belum ada, apa alasan/buktinya ?

Inilah permasalahan dasar dan utama yang ingin dijawab melalui penelitian

dan penulisan sederhana ini dengan melakukan telusur dan observasi

seperlunya terhadap badan/lembaga pengelola amil zakat umumnya dan

sosok LAZ atau LAZIS-NAS BAMUIS pada khususnya.30

b. Dasar Hukum

Penelitian dan penulisan buku ini didasarkan pada Surat tugas

dari Direktur eksekutif Yayasan Baitul Mal Umat Islam (BAMUIS), Nomor

30 Sejatinya, dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, hanya dikenal istilah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat), tanpa imbuhan kata Nasional sehingga menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ-NAS) apalagi Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nasional (LAZIS-NAS). Namun, penulis “terpaksa” menggunakan istilah LAZ-NAS atau lengkapnya LAZIS-NAS khususnya pada LAZIS-NAS BAMUIS, ini lebih didasarkan pada kepentingan historis, filosofis dan praktis, daripada semata-mata dalam teks maupun konteks administratif apalagi politis meskipun hal ini boleh jadi tidak bisa dilepaskan sama sekali dari keterkaitannya dengan hal-hal yang bersifat politis dan administratif.

muKADImAH22 23


BMU/1/2477 tanggal 17 oktober 2017 (terlampir). Guna mendapatkan

pengakuan secara ilmiah - akademik, penulisan buku hasil penelitian, ini

juga dikukuhkan dengan Surat tugas Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor B-3723/FSH/

KP.01.4/10/2017, tertanggal 30 oktober 2017 (terlampir) tahun Akademik

2017/2018; dan diketahui serta diakui oleh Kepala Pusat Penelitian dan

Penerbitan (PUSLItPeN) P-2 M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ketua

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

C. Hipotesa

Berdasarkan penelusuran awal terhadap data yang ada (tersedia),

terutama terkait dengan sejarah pembentukan YAYASAN BAMUIS berikut

kiprah perjalanan panjang (separoh abad) serta program kerja dan kinerjanya,

sampailah pada kesimpulan sementara (hipotesa) bahwa “YAYASAN BAItUL

MAL UMAt ISLAM” yang semula ditulis dengan “Jajasan Baitulmal Ummat

Islam“ (ejaan lama) disingkat BAMUIS, adalah Badan/ Lembaga Amil

Zakat Nasional modern pertama di Indonesia. terutama dalam lingkungan

LAZIS-NAS kelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan malahan

dalam lingkungan semua Badan/Lembaga Amil Zakat Nasional yang ada

di Indonesia pada umumnya.

Hipotesa di atas didasarkan atas telusur informasi dan observasi

terhadap sumber data primer maupun sekunder apalagi tersier. Sumber

primer diperoleh melalui wawancara interaktif dengan para pihak, sementara

sumber sekunder terutama didasarkan pada beberapa dokumen (naskah

otentik) yang ada terutama buku kecil-tipis berjudul “apakah baitulmal

(?)” yang diterbitkan oleh Jajasan Baitulmal Ummat Islam Djakarta pada

awal-awal tahun 1970-an dan tambahan Lembaran Negara R.I. tanggal

11/11 – 2005 No. 90 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi

Hukum Umum; di samping juga peraturan perundang-undangan tentang

pengelolaan zakat dalam hal ini Undang-Undang nomor 38 tahun 1999

yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang nomor 23 tahun

2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah nomor 14

tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU RI nomor 23 tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat.

Guna memperkuat dan memperkaya data sekunder di atas, diteliti

pula data tersier berbentuk tulisan khususnya buku dan/atau peraturan-

peraturan lain yang terkait dengan Pengelolaan Zakat berikut lembaga

pengelolanya. Di antaranya Peraturan Menteri, Peraturan Badan Amil Zakat

Nasional dan lain-lain.

D. Review Terdahulu

Studi tentang zakat berikut lembaga pengelolanya dalam hal ini

Amil/Amilin, telah banyak ditulis orang/pihak terutama para ahli dan telah

banyak diteliti oleh para sarjana dalam berbagai bidang dan dari berbagai

sudut pandang/aspek kajian. Mulai dari kitab-kitab klasik yang besifat makro

dalam pengertian meliputi hampir semua bidang fikih termasuk fikih zakat

dalam konteksnya yang umum dan luas, sampai kepada kitab/buku yang

secara spesifik hanya membahas tentang persoalan perzakatan semata,

dan mulai dari yang bersifat umum dan luas sampai yang meneropong

secara spesifik, mendalam dan terperinci. Kitab-kitab fikih makro yang di

dalamnya membahas juga tentang hal-ehwal zakat, terlalu banyak untuk

disebutkan apalagi diuraikan satu persatu. Pendeknya, hampir atau bahkan

semua kitab fikih yang bersifat umum dan luas dalam bentuk naskah yang

muKADImAH24 25


terbilang tebal (banyak jumlah halamannya), dapat dipastikan di dalamnya

ditemukan kitab/bab yang membahas tentang zakat, infak dan sedekah.

Sebagai contoh, sebut saja misalnya karya-karya fikih makro

(general) yang dihasilkan para ilmuwan dalam setiap lingkaran mazhab

fikih utamanya mazhab-mazhab fikih yang empat (al-madzáhib al-arba’ah):

Hanafiah, Malikiah, Syafiiah dan Hanabilah. Antara lain dan masing-masing

bisa dipelajari dalam karya-karya besar dan mendasar yang ditulis oleh

masing-masing mazhab fikih tersebut. Sebagian kecil daripadanya ialah:

a. Mazhab Hanafi, dalam:

1. Kitáb al-Kharráj (Buku tentang Pajak), buah pena al-Qadhi Abu Yusuf

Ya’qub bin Ibrahim (113 – 181/182 H/731 – 798 M), salah seorang

sahabat dan murid terdekat yang menjadi kebanggaan Imam Besar

(al-Imám al-A’zham) Abu Hanifah bin al-Nu’man (80 - 150 H/699 –

767 M). Buku yang ditahkik oleh thaha Abd al-Rauf Sa’d dan Sa’ad

Hasan Muhammad, keduanya adalah ulama besar dan staf pengajar

pada al-Azhar al-Syarif Kairo – Mesir, ini ditulis oleh Abu Yusuf atas

permintaan Khalifah Harun al-Rasyid yang memerintah antara tahun

786 sampai tahun 803 M. Meskipun judulnya tentang pajak, namun

isi dari buku yang sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa

daan Arab antara lain ke dalam bahasa turki dan Prancis, ini memuat

juga perihal zakat di dalamnya. Di antara isinya yang menarik ialah

pendapatnya yang mengatakan bahwa untuk setiap yang diperoleh

dari pengelolaan pertambangan, harus dikutip seperlima (khumus)

tanpa memperhitungkan sedikit atau banyaknya barang-barang

tambang (emas dan perak) yang dihasilkan. Maknanya, sekiranya

seseorang berhasil memperoleh barang tambang yang jumlahnya

kurang dari kisaran 200 dirham (nisab) perak atau tidak 20 mitsqal

(timbangan) emas, maka terhadap emas dan/atau perak sebagai hasil

dari penambangan itu tetap saja wajib dikenai pungutan seperlima

(khumus). Alasannya, menurut Abu Yusuf, karena barang tambang ini

lebih tepat dikategorikan semacam harta ghanimah (harta rampasan

perang) daripada diposisikan sebagai harta/obyek zakat, dan tidak ada

pembebanan lain di dalam tanah yang demikian.

Abu Yusuf menambahkan, khumus (pembebanan pembayaran

sebesar 5 %) ini sesungguhnya hanya dikenakan kepada hasil tambang

berbentuk emas murni, perak murni, besi (al-hadíd), timah (al-rashásh),

dan tembaga (al-nahhás); dan tidak boleh diperhitungkan beban biaya

yang dikeluarkan seseorang untuk memperoleh barang-barang tambang

itu sendiri; sebab terkadang bisa terjadi hasil penjualan tambang

yang diperoleh justru terhitung habis untuk menutup pembiayaan

(modal) yang sudah dikelurkannya. Dalam kondisi demikian, tidak ada

kewajiban khumus. Khumus baru dikenakan terhadap perolehan neto

(hasil bersih) tambang setelah dikurangi modal kerja. Masih kata Abu

Yusuf, benda-benda lain yang dikeluarkan dari area pertambangan

selain dari emas dan perak (al-dzahab wa-al-fidhdhah) tepatnya dari

bebatuan semisal jenis batu mulia (al-yáqút), batu Piruz (al-fairúzj),

celak (al-kahl), belerang (al-kibrít), dan lumpur merah (al-maghrah),

ini semua tidak ada pengenaan beban khumus mengingat posisi batu-

batu tersebut layaknya posisi tanah dan debu (al-thín wa-al-turáb)

biasa yang dianggap bukan berharga mahal.31

31 Thaha Abd al-Ra’uf Sa’d dan Sa’d Hasan Muhammad, Kitáb al-Kharráj li-Abí Yúsuf Ya’qúb bin Ibráhím, hlm, 32.

muKADImAH26 27


2. Buah pena Ibn al-Humam al-Hanafi (al-Imam Kamal al-Din Muhammad

bin Abd al-Wahid) Syarh Fath al-Qadír ‘alá al-Hidáyah Syarh Bidáyah

al-Mubtadí’ li-Syaykh al-Islam Burhanuddin Ali bin Abi Bakr al-

Marginani, sebagaimana Ayat dan Hadisnya ditakhrij oleh Syeikh Abd al-

Razzaq Ghalib al-Mahdi. Dalam kitab yang terdiri atas 10 jilid dengan

ketebalan halaman rerata perjilid sekitar 500 – 550-an halaman yang

berarti mencapai sekitar 5500-an halaman secara keseluruhan, ini

porsi pembahasan Zakat dimuat dalam jilid 2 sebanyak 142 halaman

tepatnya pada halaman 163 – 305 halaman. Di antara bahasan yang

ditemukan di dalam kitab ini ialah pendapat Imam Hanafi dan para

pengikutnya yang membolehkan hukum mengganti pembayaran zakat

mal dengan harga uang (qímah). Berbeda dari mazhab lain khususnya

al-Imam al-Syafi’i (150 - 203 H/767 – 820 M) yang tidak membolehkan

mengonversi pembayaran zakat – terutama zakat fitrah – dengan uang

atas alasan karena mengandung unsur jual-beli padahal zakat itu bukan

jual-beli; dan atas pertimbangan pengikutan kepada teks (ittibá’an li-

al-manshúsh) sama halnya dengan hadiah dan hewan qurban. Imam

Abu Hanifah dan umumnya mazhab Hanafi membolehkan konversi

pembayaran zakat fitrah dengan uang. Demikian juga dalam hal

pembayaran kafarat, nadzar dan bahkan zakat fitrah sekalipun atas

dasar bukan termasuk jual-beli melainkan tetap murni pemberian

(yang diubah sesuaikan) dengan harga.32

b. MazhabMaliki, dalam:

3. Ibn Rusyd (520 – 595 H/1126 - 1198 M), yang bernama lengkap al-

Imam Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad

32 Ibn al-Humam al-Hanafi, Syarh Fath al-Qadír ...., jil. 2, hlm. 199-200.

Ibn Rusyd al-Qurthubi, menulis kitab Bidáyah al-Mujtahid wa-Niháyah

al-Muqtashid yang terdiri atas 2 juz dalam 1 jilid dengan ketebalan

halaman sebanyak 992 halaman. Dalam bukunya yang sangat masyhur,

ini Ibn Rusyd di dalamnya membahas permasalahan zakat dengan

melibatkan pendapat beberapa mazhab dan analisa penulis seperlunya.

Meskipun tidak tergolong terlalu panjang lebar mengingat persoalan

zakat yang meliputi banyak persoalan zakat namun hanya dibahas

dalam 38 halaman tepatnya dalam halaman 244 – 282 pada juz

pertama.

Antara lain dibahas tentang: pembebanan pembiayaan pengurusan

zakat kepada muzaki, perbedaan pendapat tentang nisab zakat emas,

kemungkinan penggabungan harta emas dan perak, ketentuan batas

nisab atas harta pertambangan, hukum menyegerakan pembayaran

dan distribusi zakat, dan lain-lain. Di antara pembahasan yang menarik

salah satunya ialah pembahasan tentang boleh-tidaknya pembatasan

distribusi dana zakat kepada satu shinf (kelompok) saja dari delapan

ashnaf zakat yang ada. Masalah lain yang juga dibahas ialah topik zakat

fitrah dengan bagian-bagian tertentu berikut beberapa permasalahannya.

Di antara kelebihan faqih yang juga filosof, atau filosof yang sekaligus

sebagai faqih, ini juga menyinggung soal zakat fitrah di dalam salah

satu karya monumentalnya yang sudah disayarah ini.

4. Fath al-Rahím ‘alá Fiqh al-Imám Málik bi-al-Adillah, karya Muhammad

bin Ahmad yang bejuluk al-Dah al-Syanqithi al-Muritani, salah satu

dari sedikit atau bahkan langka kitab fikih yang penulisannya diawali

dengan báb al-Tauhíd. Sebagaimana kita tahu, bahwa umumnya kitab-

kitab fikih makro – bahkan juga kitab-kitab hadis hukum (ahádits

al-ahkám) klasik hampir selalu dimulai dengan kitáb/báb al-Thahárah

muKADImAH28 29


(kitab/buku tentang bersuci). Berbeda dengan kebiasaan kitab-kitab

fikih kebanyakan, Al-Muritani memulai kitab fikihnya di atas dengan

pembahasan kitab al-Tauhid (Kemahaesaan Allah) tepatnya tentang

penjenalan atas sifat 20 yang wajib (diketahui) yakni wujúd, wahdániyah,

qudrah, irádah, al-mukhálafah li-al-hawádits, al-qiyám bi-al-nafs dan

seterusnya. Ia menyebutkan sifat-sifat al-nafsiyyah dan salbiyyah mulai

dari sifat-sifat al-qudrah, al-irádah, al-‘ilm, al-hayáh, al-sam’u, al-bashar,

al-kalám dan seterusnya sampai al-mutakallim.

Usai menguraikan bab tauhid dalam ketebalan 30-an halaman pada

juz 1, al-Muritani barulah meneruskannya dengan uraian báb Thahárah

dimulai dengan membahas ihwal hukum air (al-miyáh) dan seterusnya

sebagaimana lazimnya kitab-kitab fikih yang membahas persoalan

shalat, al-jana’iz (jenazah), dan zakat masih dalam juz pertama juga.

Bab al-zakáh (bab zakat), yang hanya terdiri atas 11 halaman (119 –

130 dalam juz 1) dari karyanya setebal 589 halaman, ini tentu tidak

memberikan informasi yang banyak apalagi luas zakat. Al-Muritani

hanya mengupas zakat biji-bijian dan buah-buahan (al-hubb wa-al-

tsimár), zakat emas (al-dzahab), dan distribusi zakat (mashraf al-zakáh),

Itupun dengan pembahasan yang seperlunya.

Sungguhpun demikian tetap ada hal yang menarik di dalamnya. Di

antaranya ia sebutkan di dalam kitab ini bahwa emas dan perak yang

dihasilkan dari pertambangan begitu selesai (proses penambangannya)

wajib segera dikeluarkan zakatnya (seketika) manakala telah mencapai

nisab tanpa harus menungu haul secara penuh. Informasi penting

lainnya ialah bahwa penimbun barang dagangan (al-muhtakir), wajib

membayar zakat harga barang-barang dagangan timbunannya itu

manakala terjual dan begitu pula dengan utang-piutangnya manakala

telah dibayar.33 Padahal, kita tahu bahwa menimbun barang dagangan

(ihtikár) khususnya penimbunan makanan (sembako) itu kategori

hukumnya adalah haram.

c. Mazhab Syafi’i, antara lain dalam:

4. Abdur-Rahman al-Juzairi (751 – 833 H), Kitáb al-Fiqh ‘alá al-Madzáhib

al-Arba’ah. Dalam kitab yang terdiri atas 5 jilid dengan jumlah ketebalan

sebanyak 2532 halaman, ini di dalamnya dibahas Kitáb al-Zakáh yang

pembahasannya meliputi: takrif zakat, hukum dan dalil zakat hukmuhá

wa-dalíluhá), syarat-syarat wajib zakat (syurúth wujúb al-zakáh), adakah

wajib zakat dikenakan kepada orang kafir (?), hukum zakat atas mahar

perempuan, nisab dan haul zakat, kewajiban atas zakat orang merdeka

(al-hurriyyah), adakah zakat diwajibkan atas tempat tinggal, pakaian,

dan perhiasan (?), macam-macam harta yang wajib dizakati, syarat-

syarat zakat binatang ternak berikut kadar kewajiban pembayaran

zakatnya (miqdár alzakáh) masing-masing, zakat utang-piutang, zakat

uang kertas, zakat barang-barang dagangan (‘arúdh al-tijárah), zakat

emas dan perak berikut benda-benda campuran dengan emas dan/atau

perak, zakat pertambangan dan barang temuan/harta karun (al-ma’ádin

wa-al-rikáz), zakat pertanian dan buah-buahan (al-zurú’ wa-al-tsimár),

distribusi zakat (mashraf al-zakáh), dan zakat fitrah (shadaqah al-fithr)

yang dimuat dalam jilid pertama sebanyak 40 halaman (590 – 630).

5. Al-Fiqh al-Manhají ‘alá Mazhab al-Imám al-Syáfi’í, yang disusun oleh

tiga serangkai Mushthafa al-Khinn, Mushthafa al-Bugha, dan Ali al-

Syarbaji, ini terdiri atas tiga jilid (1, 2 dan 3) yang ditorehkan dalam

33 Al-Múritání (Muhammad bin Ahmad), Fath al-Rahmán ‘alá Fiqh al-Imám Málik bi al-Adillah, juz 1, hlm 125.

muKADImAH30 31


1655 halaman. Khusus tentang zakat, dibahas dalam jilid 1 dengan

jumlah halaman sebanyak 167, tepatnya pada halaman 281 - 328. Di

antara spesifikasi permasalahan zakat yang dibahas dalam kitab ini

ialah perihal tatacara atau teknik penyaluran zakat. Menurut ketiga

pengarangnya: manakala harta seseorang sudah mencapai nisab dan

genap haulnya, maka seketika itu pula wajib dikeluarkan zakatnya

secara tunai/kontan (seketika) manakala dua syarat berikut terpenuhi,

yaitu (1) ada kemungkinan untuk mengeluarkannya dan (2) ada

mustahiknya, atau ada pihak yang mewakili mustahik dalam hal ini

pemerintah atau badan/lembaga zakat yang sah.

d. Mazhab Hanbali, sebagiannya adalah:

6. Al-Mughní, karya Ibn Qudámah al-Maqdisí (541 – 620 H)

Dalam karyanya yang terdiri atas 2 jilid dengan jumlah halaman

sebanyak 4244, ini membahas perihal zakat dalam ketebalan 100

halaman (491 – 591 dalam jilid 1). Dalam kitáb al-zakáh, ini Ibn

Qudamah memaparkan fasal-fasal tentang berbagai persoalan zakat

dengan uaian yang terbilang panjang lebar serta luas dan mendalam,

disertai analisa yang terbilang tajam. Antara lain fasal-fasal tentang

hukum orang yang mengingkari zakat, hukuman takzir atas penentang

zakat, pembaruan (fluktuasi) harta zakat dan cara pembayaran zakatnya,

distribusi zakat kepada keluarga, Amilin yang (berhak) diberi bagian

dari harta zakat, dan lain-lain yang terlalu banyak untuk disebutkan

apalagi diuraikan secara rinci satu persatu.

7. Mausúa’ah al-Akmál al-Kámilah li-al-Imám Ibn Qayyim al-Jauziyyah.

Kitab yang dihimpun oleh Yusri al-Sayyid Muhammad, setebal 7 jilid

dengan jumlah halaman sebanyak 4016 halaman, ini di dalamnya

berisikan tentang konsep pemikiran Islam Ibn Qayyim al-Jauziyyah

dalam berbagai bidang khususnya bidang hukum. Selain membahas

panjang lebar tentang hukum Islam secara luas, di dalamnya dijumpai

pula pembahasan tentang kitab zakat yang terbilang cukup luas dan

mendalam setebal 71 halaman (halaman 7 – 78) dalam jilid 1. Kitab ini

antara lain mengupas tentang keistimewaan sedekah, (kemungkinan

penerimaan) zakat dari orang non muslim, zakat ternak yang tidak

dikaryakan, zakat keledai (himar), dan zakat madu. Pembahasan lainnya

meliputi banyak hal, di antaranya termasuk percepatan/penyegeraan

pembayaran zakat (ta’jíl al-zakáh), di samping terutama upah amil

yang sungguh relevan dengan pembahasan buku ini.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah (691 – 751 H/1292/3 – 1349 M) yang

bernama lengkap Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa’ad al-Zar’i

al-Dimasyqi bergelar Abu Abdillah Syamsuddin, telah meninggalkan

ratusan karya ilmiah yang beredar secara luas di hampir semua wilayah

Islam sampai sekarang. Karya-karya Ibn Qayyim al-Jauziyyah lainnya

ialah I’lám al-Muwáqi’ín ‘an Rabb al-‘Álamín, al-thuruq al-Hukmiyyah,

Zád al-Ma’ád, Madárij al-Sálikín, dan lain-lain yang jumlahnya mencapai

puluhan hingga ratusan. Pada sebagian karya-karyanya itu, di dalamnya

ada juga yang membahas hal-ehwal perzakatan yang atas satu dan lain

alasan, tidak bisa diuraikan di dalam tulisan ini.

Selain sejumlah kitab fikih klasik mazhab empat (al-madzáhib al-arba’ah)

yang disebutkan di atas, yang pada umumnya terbilang kitab-kitab lama

(klasik), cukup banyak pula kitab-kitab fikih makro kontemporer –

modern yang di dalamnya dibahas pula tentang zakat pada era modern

sekarang ini. Salah satunya yang terbilang besar dan luas ialah:

muKADImAH32 33


8. Karya Dr. Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islámí wa-Adillatuh. Dalam

karya monumentalnya yang terdiri atas 8 juz dengan ketebalan 6565

halaman, ini penulisnya membahas bab khusus tentang zakat mal, zakat

fitrah dan shadaqah tathawwu’ (sedekah sunah) dengan uraian yang

terbilang luas dan mendalam yang ditempatkan dalam jilid 3 halaman

727 – 922 (195 halaman). Berbeda dengan umumnya kitab-kitab fikih

kebanyakan yang lebih fokus pada pembahasan zakat mal dan zakat

fitrah, kitab ini membahas pula panjang lebar tentang sedekah sunah

(shadaqah al-tathawwu’) dengan pembahasan yang cukup panjang lebar

(dalam jilid 2 halaman 915 – 922). Dalam kitabnya yang beredar secara

luas (menginternasional), ini Wahbah mengupas luas perkara zakat

mulai dari zaman klasik sampai zaman kontemporer sekarang ini.

9. Al-Mausú’ah Al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fi-Fiqh al-Kitáb wa-al-Sunah

al-Muthahharah, merupakan salah satu ensiklopedi fikih kontemporer

yang sangat berharga bagi para pembacanya. Di dalamnya dibahas

perihal zakat dengan pembahasan yang juga panjang lebar. tidak

kurang dari 187 halaman dalam jilid 1-nya dibahas persoalan zakat

yang meliputi banyak topik menarik. Di antara persoalan yang dibahas

di dalamnya ialah tentang kemungkinan penggunaan dana zakat untuk

pembangunan rumah sakit bagi kepentingan umum (orang banyak),

penyiapan da’i/da’iah, gaji para guru madrasah dan lain-lain dengan

menggunakan dana zakat khususnya alokasi atau tupoksi shinf “fí-

sabílilláh.”

Selain sejumlah kitab/buku yang sudah disebutkan di atas,

sesungguhnya masih lebih banyak lagi kitab-kitab fikih makro yang

juga membahas tentang zakat, yang tidak mungkin disebutkan secara

keseluruhan di dalam tulisan ini. Kecuali itu, terdapat pula beberapa

atau sejumlah kitab fikih yang secara khusus membahas perihal zakat

sehingga bisa disebutkan sebagai kitab fikih zakat (fiqh al-zakáh). Yang

utama dan pertama ialah:

10. Fiqh al-zakáh, salah satu karya besar dan monumental Yusuf al-

Qaradhawi. Kitab yang terdiri atas 2 jilid dengan ketebalan 1813

halaman, ini fokus membahas persoalan zakat yang dapat dikatakan

komprehensif, ibaratnya dari a sampai z-nya zakat ada di dalam kitab

ini. Karenanya, mudah dimengerti jika Kitab Zakat-nya yang sudah

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (oleh Didin Hafiduddin dan

Salman Harun), ini menjadi rujukan utama di berbagai belahan benua

dan di sejumlah negara. termasuk Indonesia. Kitab ini membahas

hal-ehwal perzakatan dari zaman-zaman awal Islam (klasik) sampai

masa-masa modern sekarang (kontemporer). Dalam kitab ini tidak saja

dibahas tentang sejumlah persoalan zakat yang umum dibahas dalam

kitab-kitab fikih makro maupun mikro, misalnya tentang pengertian

zakat, dasar hukum zakat, macam-macam harta (obyek) zakat, mustahik

zakat, haul, nisab, kadar pembayaran zakat, dan lain-lain; akan tetapi

juga dibahas dengan panjang lebar tentang harta-harta zakat di zaman

kontemporer sekarang ini misalnya zakat profesi/penghasilan (al-amwál

al-mustafád), zakat saham dan obligasi (al-sahm wa-al-sanadát) dan

lain-lain yang memberikan andil besar bagi para pembacanya untuk

memberikan jawaban terhadap sejumlah harta zakat yang kerap masih

dipersoalkan oleh sebagian ilmuwan/ahli.

11. Iqtishádiyyát al-Zakáh wa-I’tibárát al-Siyásah al-Máliyyah wa-al-

Naqdiyyah, karya Abd al-Hamid Mahmud al-Ba’li, antara lain

menyatakan bahwa dalam zakat al-amwal paling sedikit memiliki tiga

dimensi yakni (1) dimensi ta’bbudí, dari sinilah maka pengeluaran zakat

muKADImAH34 35


itu wajib diniatkan oleh muzakinya, paling sedikit menurut sebagian

pendapat ulama (2) dimensi sosial—kemasyarakatan, mengingat dari

zakatlah maka tercermin para pemiliknya di tengah-tengah masyarakat

luas terutama di kalangan para mustahik zakat (3) dimensi ekonomi

yang dengan zakat ekonomi bisa mengalami pertumbuhan sedemikian

rupa.34

terkait dengan buku-buku zakat, di samping kita banyak belajar

kepada para ilmuwan manca negara khususnya karya-karya fikih

zakat berbahasa Arab, dewasa ini kita harus pula bersyukur karena

telah bisa menikmati karya-karya para sarjana Muslim-Muslimah

Indonesia yang kurang-lebih sejak setengah abad yang lalu terutama

dalam dua dasawarsa terakhir (akhir-kahir tahun 1990-an hingga

tahun-tahun 2000-an), ini telah cukup banyak buku-buku zakat dari

berbagai aspeknya yang ditulis oleh sejumlah ahli dan/atau para pegiat

perzakatan di Indonesia. Baik yang ditulis oleh perseorangan maupun

tim. Di antaranya:

12. Dr. Nana Masduki, “Zakat Profesi dan Hasil Pertanian non Makanan

Pokok di Cianjur” (Disertasi, 1999). Nana menyimpulkan bahwa “Bagi

harta benda, uang hasil jasa dan profesi seperti dokter, pengacara,

pemborong, pengarang, kuasa hukum, dan lain-lain wajib dikenakan

zakatnya dengan ketentuan: untuk jasa dan profesi 5 % dari penghasilan

bersih sebelum dipotong beberapa pembiayaan. Jika tidak memerlukan

biaya, zakatnya 10 %. Untuk zakat hasil pertanian non makanan pokok,

34 Abd al-Hamid Mahmud al-Ba’li, Iqtishádiyyát al-Zakáh wa-al-I’tibárát al-Siyásah al-Máliyyah wa-al-Naqdiyyah, hlm. 10-11.

sebesar 5 % dari hasil penerimaan bersih setelah dipotong biaya

penggarapan; dan 10 % jika tidak ada biaya.35

13. Dail Hikam (almaruhum), “Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif,”

disertasi Doktor (2004). Menurut Dail, dalam perkembangan modern/

kontemporer, pertautan zakat tidak hanya sebatas urusan nisab,

yakni hal harta yang wajib dizakati (al-amwál al-zakawát), bagaimana

menghimpun dan memungut zakat, tetapi juga telah merambah kepada

persoalan pendayagunaan. termasuk yang produktif. Dalam bagian

kesimpulannya, Dail katakan bahwa: “para ulama klasik tidak banyak

membicarakan ihwal pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, sebab

pembicaraan zakat produktif baru dilakukan oleh ulama kontemporer

[tanpa menyebutkan tahun persisnya]. Mayoritas ulama kontemporer

membolehkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.36

14. Dr. Dahlia Syuaib, berjudul: “Wanita dan Pelaksanaan Zakat (Studi

tentang Pemberdayaan Wanita di Sulawesi Tengah).” Menurut Dahlia, ada

beberapa keuntungan manakala zakat ditangani oleh Amil. termasuk

Amil Wanita. Kata Dahlia, ada tiga peran wanita dalam pelaksanaan

zakat, yaitu wanita sebagai motivator zakat, wanita selaku muzaki atau

munfik/musdik dan wanita sebagai amil zakat. Dahlia menambahkan,

ada dua hal yang memengaruhi rendahnya kepercayaan masyarakat

terhadap tingkat partisipasi wanita dalam pelaksanaan zakat khususnya

di Sulawesi tengah di mana keterlibatan wanita dalam pengelolaan

zakat berkisar pada 0 % sampai 8,57 % saja. Dan itupun dalam posisi

35 Nana Masduki, Zakat Provesi dan Hasil Pertanian non Makanan Pokok di Cianjur, Disertasi Doktor, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999, hlm. 262.

36 Dail Hikam, Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Disertasi Doktor: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004, hlm. 369.

muKADImAH36 37


yang marginal. Penyebabnya, pertama karena pengaruh penafsiran

hadis yang tidak proporsional, dan kedua faktor budaya. Wanita selaku

amil zakat, diartikan sebagai kemampuan wanita untuk memerankan

potensi publiknya dalam bidang pengelolaan (amil) zakat.37

15. Masdar Farid Mas’udi, menulis buku berjudul “Pajak itu Zakat.” Dalam

bukunya ini, Masdar antara lain menyimpulkan “Kalau Allah disebut

sebagai pemilik hakiki atas pajak yang ada di tangan negara, maka

delapan kelompok (ashnáf) inilah pemilik obyektif atas uang negara

itu. Jika kita perhatikan, tambah Masdar, maka dari delapan kelompok

(sektor) untuk siapa uang Allah di tangan negara diperuntukkan, lima di

antaranya adalah untuk lapisan rakyat kebanyakan yang terpinggirkan.

Yakni kaum faqír, kaum miskín, riqáb (kelompok tertindas), ghárimín

(rakyat terbelit utang), dan ibn al-sabíl (tuna wisma dan pengungsi),

bahkan juga mu’allaf qulúbuhum (penghuni lembaga pemasyarakatan dan

suku terasing). Hanya dua sektor yang secara jelas mewakili kepentingan

umum, termasuk di dalamnya kepentingan kelompok warga yang sudah

mampu. Yakni, sektor ‘ámilín (biaya rutin pemerintahan) dan sabíliláh

(keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, serta pengadaan sarana

dan prasarana publik). Dengan demikian, jika wacana zakat ini disebut

kepentingan “rakyat,” maka yang dimaksud adalah segenap warga

dengan prioritas lapisan masyarakat yang paling kurang berdaya.38

16. Asep Saepudin Jahar, Towards Reforming Islamic Philontropy Case Study

on Waqf and Zakát in Contemporary Indonesia (2005), disertasi Doktor

37 Dahlia Syuaib, Wanita Dalam Pelaksanaan Zakat (Studi Tentang Pemberdayaan Wanita di Sulawesi Tengah), Disertasi Doktor: IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001 M/1422 H., hlm. 254 – 257.

38 Masdar Farid Mas’udi, Pajak itu Zakat, hlm. 91-92.

pada Der Fakultat fur Geschichte, Kunst – und Orientwissenschaften der

Universitat Leipzig. Sesuai dengan judulnya di atas, Asep Jahar dalam

disertasinya setebal 256 halaman, ini antara lain memaparkan kasus

wakaf dan zakat pada Pondok Modern Gontor dan Darut-tauhid.

terutama terkait dengan sistem pengadministrasiannya. Mengapa Asep

menjadikan Pondok Modern Gontor dan Darut-tauhid sebagai obyek

dalam penelitian disertasinya ? Menurutnya, paling sedikit ada dua

alasan yang melatarinya. Pertama, keduanya dapat dikatakan tepat

untuk dijadikan contoh kasus terkait sistem pengelolaan administrasi

zakat dan wakaf yang dikelola oleh masyarakat Muslim (They both

provide solid examples of waqf and zakat administration systems organized

by Muslim communities). Kedua, dua lembaga ini bisa dijadikan contoh

model untuk menafsirkan isu-isu hukum wakaf dan zakat (the mode

of legal interpraetation af waqf and zakat issues) di antara perbedaan

kultur dan tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia.39

17. Asep Syarifudin Hidayat, menulis disertasi (2016) berjudul “Hukum

Pengelolaan Zakat di Indonesia Tinjauan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.” Asep menegaskan beberapa

point penting baik terkait dengan sejarah proses (perkembangan)

regulasi zakat di Indonesia maupun sebagian problem penerapan zakat

yang dialami institusi amil zakat sekarang. Menurutnya, secara juridis,

terdapat beberapa permasalahan hukum terkait pelaksanaan zakat di

Indonesia pada umumnya dan di Aceh pada khususnya meskipun Aceh

sudah memiliki otonomi khusus dalam hal penerapan syariah. Di antara

permasalahan utama yang muncul di Aceh ialah upaya pemerintah

setempat [Dinas Syariah Aceh] untuk mencarikan titik temu antara

39 Asep Saepudin Jahar, Towards Reforming Islamic Philonthropy Case Study on Waqf and Zakát in Contemporary Indonesia, hlm., 215.

muKADImAH38 39


zakat yang dimasukkan sebagai Pendapatan Anggaran Daerah (PAD)

dengan keharusan mengkuti prosedur tata kelola keuangan daerah.40

18. Problematika Zakat Kontemporer Aplikasi Sosial Politik Bangsa, terbitan

FoZ pada intinya menghimpun tulisan sejumlah ahli, antara lain: Didin

Hafiduddin, Tulus, Taufik Erman, Abdul Ghani Abdullah, Djailani, Eri

Sudewo, Muhammad Amin Suma, Masdar F. Mas’udi, Seman Widjoyo,

Ahmad Sukardja, Arsekal Salim, Iskandar Zulkarnain, dan Ismail

Yusanto. Buku yang menghimpun sejumlah artikel berupa perpaduan

antara ilmuwan (akademisi) dan pengalaman para praktisi dan birokrasi,

ini memberikan gambaran yang cukup luas dan saling melengkapi

tentang kemungkinan pengelolaan zakat berikut pengembangannya di

masa-masa yang akan datang.

19. Menggagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara, karya M. Djamil Doa,

membahas banyak permasalahan zakat. Yang terpenting di antaranya

ialah urgensi pengelolaan zakat oleh pemerintah di Indonesia dan

problem empiris pengelolaan zakat di Indonesia di samping pengelolaan

zakat oleh negara. Sebagai politisi yang begitu conceren dengan

gerakan zakat, Djamil menyayangkan dengan kultur pengelolaan

zakat yang masih tradisional selama ini, seraya ia begitu percaya diri

dengan kemajuan dan kedigdayaan lembaga zakat manakala dikelola

oleh negara. tentu dengan menampilkan sekian banyak alasan yang ia

bangun berdasarkan analisa dan fakta yang ada.

20. Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis

dan Kontemporer, yang di dalamnya ia kemukakan antara lain

40 Asep Syarifuddin Hidayat, Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Disertasi Doktor, hlm. 349-350.

bahwa: pemahaman manusia terhadap alam dan kehidupan ini akan

berpengaruh terhadap hubungan sosio – ekonomi dalam kehidupan.

Masyarakat yang mengingkari kehadiran Allah dalam proses kehidupan,

mereka hanya akan berorientasi materi. Lebih lanjut faktor utama

yang mendorong mereka hidup adalah ikon materi dan kapital serta

memiliki sebanyak mungkin materi dan faktor produksi. Padahal, jika

kita melihat kebutuhan dasar manusia hanyalah kebutuhan jasad akan

makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sejenisnya. Untuk hal ini

saja, manusia tidak memiliki kebebasan.

21. erie Sudewo, yang menulis beberapa zakat, salah satunya berjudul

“Manajemen ZIS” berbicara banyak tentang seluk-belum manajemen

zakat pada umumnya di samping soal Amil dan keamilan pada

khususnya. Sebagai salah seorang perintis dan aktifis handal lembaga

zakat terutama dalam lingkungan Dompet Dhuafa Republika, erie dalam

bukunya ini maupun buku-bukunya yang lain banyak mengurai perihal

manajemen zakat secara teori maupun praktik. termasuk tentang peran

penting Amil Zakat yang menurutnya sebagai sesuatu hal yang wajib

adanya. Sebagai wartawan dan sekaligus pegiat zakat, atau pegiat zakat

yang memiliki pengalaman jurnalistik, eri kerap menampilkan analisis

manajemen zakat berdasarkan impian dan sekaligus pengalaman yang

telah ditapakinya.

22. Gustian Djuanda dkk., Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan,

yang antara lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan organisasi

pengelola zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan

dana zakat, infak, dan sedekah. Lebih lanjut dikatakan bahwa sesuai

dengan undang-undang pengelolaan zakat, di Indonesia diakui ada

dua organisasi pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan

muKADImAH40 41


Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat adalah organisasi

pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah; sementara (LAZ)

adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh

masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah.41 Dalam buku ini juga

disebutkan 6 prinsip zakat yaitu (1) prinsip keyakinan keagamaan (faith),

(2) prinsip pemerataan (equity) dan keadilan (3) prinsip produktivitas

(productivity) dan kematangan (4) prinsip penalaran (reason) (5) prinsip

kebebasan (freedom), dan (6) prinsip etik (ethic) dan kewajaran.42

23. teten Kustiawan, dkk., Pedoman Akuntansi Amil Zakat (PAAZ), yang

antara lain menuliskan bahwa sesuai dengan karakteristiknya, laporan

keuangan Amil Zakat mencerminkan kegiatan Amil Zakat sebagai

penerima dan penyalur zakat dan ibadah maliah lainnya beserta hak dan

kewajibannya, yang dilaporkan dalam (a) laporan posisi keuangan (b)

laporan perubahan dana (c) laporan perubahan aset kelolaan (d) laporan

arus kas; dan (e) catatan atas laporan keuangan. Lebih jauh dikatakan

bahwa tujuan laporan keuangan terutama untuk menyediakan informasi

yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna

laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi dan sosial

yang rasional. tujuan lain-lainnya adalah untuk (a) meningkatkan

kepatuhan Amil zakat terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi

dan kegiatan usahanya (b) menyediakan informasi kepatuhan Amil

zakat terhadap prinsip syariah, serta informasi penerimaan dana yang

tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada; dan (c) menyediakan

informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab

Amil zakat terhadap amanah dalam penarikan/pengumpulan dana

41 Gustian Djuanda, dkk., Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, hlm. 3-4.

42 Gustian Djuanda, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, hlm. 14.

serta pemeliharaan dan pendistribusiannya. Sedangkan penggunaan

laporan keuangan Amil zakat meliputi (1) muzaki (2) pihak lain yang

memberikan sumber daya selain zakat, seperti donasi pengawasan dan

pemeriksa (3) otoritas pengawasan dan pemeriksa (4) pemerintah (5)

lembaga mitra dan (6) masyarakat.

24. Last but not least adalah Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan

Pengelolaan Zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional

yang memuat sekian banyak peraturan perundang-undangan tentang

Pengelolaan Zakat di Indonesia. Mulai dari Undang-Undang tentang

Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Menteri,

dan Peraturan BAZNAS bahkan juga Putusan Mahkamah Konstitusi,

ada dalam Buku Himpunan ini.

25. Lain-lain, sebagaimana yang disinggung sebelum ini, jumlahnya terlalu

banyak untuk disebutkan di dalam tulisan ini.

Dari hasil studi terdahulu yang sebagian (kecil) daripadanya telah

disebutkan di atas, lebih banyak lagi yang tidak disebutkan, penulis

hendak menyampaikan sebagian kesimpulannya bahwa pembahasan

tentang zakat dari berbagai aspeknya, tidak pernah mengalami

penurunan apalagi kebuntuan. Persoalan zakat sebagai salah satu rukun

Islam sejak di masa-masa awal Islam sampai sekarang dan in sya Allah

sampai di masa-masa yang akan datang terus mendapatkan perhatian

serius dan khusus oleh kalangan Muslimin-Muslimin di berbagai belahan

benua dan hampir semua negara, baik secara teoretis maupun empiris

(praktik). tidak terkecuali di Indonesia – negara yang jumlah umat

Islamnnya sampai saat ini -- masih dinobatkan sebagai Negera Muslim

terbesar di seluruh dunia (the largest of Muslim in the world). Seperti

muKADImAH42 43


disinggung sebelum ini, dunia perzakatan di Indonesia terutama dalam

dua dasawarsa terakhir, ini semakin menunjukkan gebyar kemajuannya

yang signifikan. Termasuk dengan lembaga pengelolanya yang sudah

tampak berjalan dengan berpangkal pada pengelolaan (manajemen)

zakat yang mengedepankan semangat profesional, prosedural dan

proporsional (tiga pro). Salah satu lembaga pengelola zakat yang

dimaksudkan dalam tulisan ini ialah Yayasan Baitul Mal Umat Islam

yang menjadi pionir dan pelopor pengelolaan zakat secara modern.

E. Ruang-Lingkup Penelitian

Atas suatu alasan dan lain hal, utamanya karena keterbatasan

waktu dan kesulitan teknis di samping alasan-alasan tertentu antara lain

karena sudah banyak dibahas/ditulis oleh orang/pihak lain; maka obyek

kajian yang hendak diteliti (diobservasi) dalam penelitian dan penulisan

buku (sederhana) ini, pada aspek-aspek tertentu. tepatnya, penelitian dan

kajiannya lebih fokus dan khusus pada LAZIS-NAS - YAYASAN BAMUIS

dan itupun terbatas terutama pada aspek kesejarahan, manajemen dan

administrasi BAMUIS. Bahwa di dalamnya disinggung pula seperlunya

tentang Badan/Lembaga Amil Zakat (Nasional) yang lain-lain pada

umumnya dan sejarah institusi keamilan di samping amil/amilinnya itu

sendiri yang bertugas utama sebagai penghimpun, pengelola dan penyalur

dana ZIS, maka itu lebih dimaksudkan untuk melakukan studi banding

dan/atau pengayaan informasi.

Alasan lain terkait dengan pembatasan obyek penelitian, juga

terinspirasi oleh kenyataan bahwa buku-buku yang membahas materi

zakat dan perzakatan dapat dikatakan sudah cukup banyak jumlahnya

yang sebagian (kecil) daripadanya sudah disebutkan sebelum ini. termasuk

buku-buku yang ditulis oleh sarjana-sarjana Muslim Indonesia dan/atau

para pegiat zakat di Indonesia dan dunia pada umumnya. Namun berbeda

dengan buku-buku tersebut, sampai saat ini relatif belum banyak buku-

buku yang secara khusus membahas tentang keamilan termasuk institusinya

dalam hal ini Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang

dapat dikatakan masih terbatas jumlahnya. Lebih sedikit lagi untuk tidak

mengatakan langka sama sekali adalah buku atau tulisan sekalipun yang

secara spesifik mengungkap sejarah panjang Yayasan Baitul Mal Umat Islam

(BAMUIS) sebagai institusi zakat modern pertama di Indonesia. Khususnya

dalam lingkungan karyawan/karyawati dan/atau pejabat serta pegawai

Muslim yang ada pada lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Padahal, sebagaimana terbaca dalam hipotesa di atas, BAZIS/ LAZIS yang

dikelola BAMUIS pada dasarnya dan dalam kenyataannya adalah Badan/

Lembaga Amil Zakat yang modern (‘ashriyyah) dan menasional atau bahkan

mendunia. Maksudnya, BAMUIS adalah lembaga pengelola zakat pertama

yang memiliki sikap dan cara berfikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan

zaman sebelum lahir Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat.

F. Tujuan Penelitian dan manfaat yang Diharapkan

tujuan utama dan pertama yang ingin dicapai melalui penelitian

dan penulisan ini adalah untuk menjawab pertanyaan dasar di atas,

yang sekaligus hendak membuktikan kebenaran (menguji) hipotesa

yang diajukan; dengan cara melakukan penggalian dan pengelohan dan

pengolahan data sampai menghasilkan jawaban (kesimpulan). Maksudnya,

melalui penelitian ini hipotesa di atas bisa diuji kesahihan (validitasnya)

sehingga bisa diperoleh jawaban yang tepat atas pertanyaan dasar (pokok)

muKADImAH44 45


yang dikemukakan. Atau sebaliknya, hipotesis di atas dapat dibatalkan

berdasarkan argumentasi yang ada manakala ada pembuktian lain yang

menunjukkan sebaliknya.

Manfaat yang diharapkan dari hasil kajian ini bisa dibedakan ke

dalam dua lingkungan, yakni manfaat internal (BAMUIS) dan manfaat

eksternal (non BAMUIS) baik untuk jangka pendek – menengah maupun

jangka menengah - panjang. Manfaat internal yang diharapkan bagi BAMUIS

untuk jangka pendek sampai menengah dan syukur-syukur sampai jangka

panjang adalah untuk menggairahkan kembali spirit kerja dan kinerja BAMUIS

pada khususnya dan keluarga besar Bank BNI atau bahkan umat Islam pada

umumnya. Terutama para muzaki, munfik dan mutasadik yang menyalurkan

dana ZIS-nya melalui LAZIS BAMUIS. Adapun manfaat eksternal jangka

pendek – menengah dan panjangnya ialah umat dan masyarakat luas secara

keseluruhan, terutama para pembaca dan/atau pihak lain (non BAMUIS) bisa

memanfaatkan buku ini kapan saja diwaktu-waktu sekarang maupun di masa-

masa yang akan datang. terutama terkait dengan temuan (kesimpulan) akhir

yang menyatakan bahwa BAMUIS adalah yayasan pertama di Indonesia yang

memeraktekkan pengelolaan zakat dengan sistem modern. Khususnya dalam

lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

G. metode Penelitian dan Pembahasan

Metode memiliki beberapa arti. Salah satunya seperti dikemukakan

Soerjono Soekanto adalah “cara tertentu untuk melaksanakan suatu

prosedur,”43 dalam hal ini prosedur penelitian dan penulisan. Penelitian

43 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, hlm, 5.

sendiri atau riset, berasal dari kata Inggris, research yang berarti re = kembali,

dan to search = untuk mencari. Artinya, penelitian adalah mencari kembali

(sesuatu); atau kembali mencari (sesuatu). Penelitian, demikian dikatakan

Bambang Sunggono, “adalah suatu upaya pencarian,” bukannya sekedar

mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang,

di tangan;44 meskipun kita tahu bahwa pengamatan (observasi) itu sendiri

sesungguhnya adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses

penelitian secara keseluruhan. Dengan kalimat lain, penelitian adalah suatu

upaya pencarian tentang kebenaran sesuatu yang (seyogyanya) dilakukan

dengan serius dan fokus. Yang dimaksud dengan sesuatu dalam penelitian

ini ialah mencari tahu tentang badan atau lembaga zakat modern yang

pertama kali di Indonesia, khususnya dalam lingkungan Badan Usaha Milik

Negara (BUMN).

Metode penelitian, dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan “al-

bahts,” lengkapnya “bahtsun ‘ilmiyyun” yang lebih kurang sama maksudnya

dengan “pembahasan/kajian ilmiah” yaitu “cara atau metode rasional

(ilmiah) yang dilakukan dengan serius dan fokus, terstruktur, cermat dan

mendalam guna mencari jawaban yang tepat tentang sesuatu persoalan

yang ada di alam,45 dalam tulisan ini YAYASAN BAMUIS yang dibentuk

pada tahun 1967. Khususnya terkait dengan fungsinya sebagai lembaga yang

melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Lembaga Amil Zakat, Infak

dan Sedekah yang bersekala Nasional (LAZIS-NAS) dalam teks maupun

konteksnya yang modern dengan menjunjung tinggi asas pengelolaan dana

ZIS yang profesional, prosedural dan proporsional.

44 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian, hlm. 27.

45 Abd al-Rahman Sayyid Sulaiman, al-Bahts al-‘Ilmiy Khuthuwát wa-Mahárát, hlm. 18.

muKADImAH46 47


Dilihat dari sisi bentuk atau tipologinya, penelitian ini pada satu

sisi tergolong ke dalam bentuk penelitian historis (sejarah); sementara pada

sisi yang lain berbentuk penelitian hukum. Atau, lengkapnya penelitian

sejarah hukum tepatnya penelitian sejarah BAMUIS terutama dari aspek

hukum (juridis). Sebagai penelitian sejarah, penelitian dilakukan dengan

cara membuat rekonstruksi yang sistematis dan obyektif dalam hal ini

peroses pembentukan YAYASAN BAMUIS yang terjadi pada setengah abad

yang lalu, dengan melalui wawancara langusung di samping berdasarkan

dokumen resmi (otentik) yang ada untuk kemudian melakukan observasi,

verisfikasi serta mensintetiskan data yang ada itu untuk menegakkan

fakta dalam kesimpulan yang sahih (valid). Namun pada sisi yang lain,

penelitian ini juga tergolong ke dalam jenis penelitian hukum, tepatnya

penelitian hukum normatif dalam bentuk penyelidikan terhadap sejarah

hukum dalam hal ini sejarah hukum pembentukan dan perkembangan

Yayasan Baitul Mal Umat Islam (BAMUIS).

Penelitian berdimensikan pendekatan sejarah (historical approach)

termasuk sejarah hukum atau legislasi (táríkh al-tasyrí’) tentunya, tergolong

ke dalam jenis penelitian yang cukup penting; paling sedikit guna

mengetahui keberadaan sejarah masa lalu dalam hal ini sejarah BAMUIS

di masa-masa silam sampai di masa-masa sekarang ini. Begitu penting

eksistensi dan posisi sejarah – termasuk kerja penelitian terhadap sejarah

--, sampai-sampai Al-Qur’an Al-Karim menamai salah satu dari 114 surah

yang ada di dalamnya dengan nama surah al-Qahshash (surah berbagai

kisah) yang kurang-lebih maksudnya sama dengan surah sejarah meskipun

di sana-sini ada perbedaan antara keduanya (sejarah dan kisah).

Dalam surah al-Qashash, tepatnya surah ke-28 yang terdiri atas 88

ayat, 1441 kata dan 5800 huruf, ini bagian terbesar isinya adalah kisah-

kisah sejarah sejarah masa lalu. terutama kisah Nabi Musa ‘alaihis-salám

yang menyebabkan surah ini juga lazim disebut dengan surah Músá.

Informasi sejarah masa lalu itu seperti halnya kisah Nabi Musa ‘alaihis-

salám, bagaimanapun penting diketahui oleh umat atau generasi yang

berikutnya; sebagaimana Al-Qur’an mengisahkan perjalanan para nabi dan

rasul khususnya Nabi Musa ‘alaihis-salám kepada Nabi Muhammad SAW

bersama umatnya. Lebih dari itu, Al-Qur’an juga bahkan memerintahkan

Nabi Muhammad SAW supaya mengisahkan (sebagian) kisah guna

mendapatkan pelajaran berharga.46

Alasannya, paling sedikit ada beberapa karakteristik hukum sejarah

– termasuk di dalamnya sejarah hukum tentunya -- yang penting disadari

--, yaitu:

Pertama, sejarah itu obyektif dan konsisten (dalam arti tidak mengalami

perubahan);

Kedua, keberlakuannya bersifat menyeluruh (universalitas dan

kolektifitas);

Ketiga, obyektif, dalam pengertian berpihak pada kebenaran;

Keempat, tidak bersifat independen.47

Guna memperoleh data primer, penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan metode wawancara langsung (interaktif) dengan beberapa

orang responden yang secara langsung maupun tidak langsung turut

aktif atau mengetahui pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh Yayasan

BAMUIS di masa-masa lalu sampai di masa-masa sekarang ini.48 Dengan

46 Perhatikan antara lain Q.S. al-A’ráf (7): 176.

47 A. Husnul Hakim, Konsep Al-Qur’an Tentnag Dinamika Gerak Sejarah Manusia (Kajian Tematik Terhadap Sunnatullah dan Hukum Sejarah), Tesis, 2000 M, hlm. 52 - 69 & 73 – 80.

48 Responden yang dimaksudkan terutama adalah para pengelola BAMUIS itu sendiri dari beberapa

muKADImAH48 49


kalimat lain, wawancara dilakukan mulai dengan (sebagian) orang/pihak

pengelola yang masih aktif sampai sekarang, hingga beberapa orang yang

sekarang sudah tidak aktif namun dahulu pernah ikut serta aktif di masa-

masa awal Yayasan BAMUIS didirikan. Yang dimaksud dengan terlibat

langsung adalah para pengelola BAMUIS yang masih berjalan sekarang;

sedangkan yang tidak langsung maksudnya adalah semisal pengurus

BAMUIS di luar Pengurus Harian dan/atau perwakilan mustahik (penerima

manfaat) dana ZIS BAMUIS.

Guna memperkuat dan memperkaya data primer (wawancara) yang

relatif terbatas, penelitian juga dilakukan dengan melakukan studi dan

mengolah data sekunder maupun tersier (pelengkap). Yang dijadikan data

sekunder dalam penelitian ini ialah dokumen otentik (resmi) terutama

buku “apakah baitulmal” yang di dalamnya dimuat Anggaran Dasar dan

Peraturan Rumah tangga BAMUIS, serta dokumen lain yang berisikan

Perubahan Yayasan BAMUIS – dalam hal ini Lembaran Negara Nomor

11 bulan 11 tahun 2005. Di samping itu, juga menggunakan peraturan

perundang-undangan yang berlaku terutama Undang-Undang Nomor 23

tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan lain-lain.

Buku-buku yang relevan dengan obyek penelitian khususnya

generasi, di antara mereka terutama ialah: (1) Drs. H. Saefuddin Hasan – Pegawai/Pejabat BNI (1979 – 2004) dengan jabatan tertinggi Direktur Utama/Pembina BAMUIS (2) Drs. H. Mukhlis Harun, pensiunan dan mantan pejabat Bank BNI (1963-1998), jabatan tertinggi Pembina Divisi Perencanaan Strategis (REN) dan Direktur Dana Pensiun BNI (3) Fathimah Ahmad, S.H. – pegawai Bank BNI (1965 – 1991), jabatan terakhir Sub Divisi Manajemen Kelompok II/Sekretaris BAMUIS (4) Drs. Sudirman, kini Direktur Eksekutif BAMUIS yang sebelumnya pegawai Bank BNI (1980 - 2010) dengan jabatan terakhir sebagai Direktur BNI Life (5) Drs. Yaman Bafiroes – Direktur Operasional BAMUIS, sebelumnya karyawan/pejabat BNI (1977 – 2012) dengan jabatan terakhir/tertinggi Pimpinan Wilayah 04 Bandung dan Direktur Dana Pensiun (6) Drs. H. Suhendy Hafni, M.M, Direktur Pelayanan BAMUIS, sebelumnya pegawai Bank BNI (1979 – 2014) dengan jabatan tertinggi dan terakhir Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Komisaris BNI Scuritas (7) lain-lain yang tidak dijadikan responden resmi, namun turut memberikan informasi yang menunjang wawancara.

pembahasan tentang keamilan dan/atau institusinya, juga digunakan sebagai

rujukan tambahan (pelengkap). termasuk sebagian laporan rutin tahunan

Yayasan Baitul Mal Umat Islam (BAMUIS) sendiri yang secara berkala dan

kontinue disampaikan dan dipertanggung-jawabkan dalam Forum Rapat

tahunan pengurus lengkap Yayasan Bamuis yang dihadiri oleh Dewan

Pembina (termasuk Pembina Syariah), Dewan Pengawas, Pelaksana Harian,

Perwakilan Badan/Lembaga Amil Zakat non BAMUIS, dan lain-lain hadirin

yang diundang terutama mitra kerja dan jaringan kerjasama BAMUIS.

H. Sistematikan Penulisan

Buku laporan penelitian ini sistematikanya terdiri atas 6 bab, dan

masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab dengan isi lengkap dan

rinciannya sebagai berikut.

BAB I MUKADIMAHBerisikan tentang: Landasan Pemikiran, Dasar Hukum, Hipotesa,

Review terdahulu, Ruang-Lingkup Penelitian, tujuan Penelitian

dan Manfaat yang Diharapkan, Metode Penelitian dan Pembahasan,

serta Sistematika Penulisan.

BAB II SEKITAR AMIL DAN KEAMILAN Memuat tentang: Ikhtisar Sejarah Keamilan, Pengertian Amil,

Dasar Hukum Pengangkatan Amil, Urgensi Keberadaan Amil,

Syarat-syarat Amil, Kewajiban dan Hak Amil.

BAB III PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

muKADImAH50

Membahas tentang: Sekilas Sejarah Pengelolaan Zakat, Jabatan

Amil, Amanat Berat namun terhormat, Mengenali Kriteria

Mustahik dengan Baik dan Benar, serta etika Amil.

BAB IV LAZ BAMUIS DALAM BINGKAI UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN ZAKATSalah satu bab inti dari penelitian dan penulisan buku ini

pembahasannya meliputi: Sekilas Sejarah Pengelolaan dana Zakat

di Indonesia, Sejarah Singkat BAMUIS, BAMUIS, Modal Dasar dan

Model Ideal Badan/Lembaga Amil Zakat Nasional yang Modern,

dan Respons Positif Umat dan Masyarakat terhadap BAMUIS,

Perubahan Nama dari Yayasan Bamuis Menjadi BAMUIS BNI

1946.

BAB V MODERNISASI PENGELOLAAN DANA ZIS ALA BAMUIS Bab Kelima yang masih tergolong ke dalam bab inti lainnya

dari penulisan hasil penelitian ini mengurai tentang Visi, Misi

dan Value, Administrasi dan Manajemen yang Diterapkan,

orientasi Program Kerja, Success Story BAMUIS, tokoh Pendiri,

Penggerak, Pengelola dan Pengawal BAMUIS, Sekelumit Dewan

Pembina Syariah, Ibrah yang Dapat Dipetik dari BAMUIS,

Kekurangan/Kelemahan BAMUIS, serta tantangan terkini BAMUIS

dan Kemungkinan Solusinya.

BAB VI PENUTUPBab keenam yang diposisikan sebagai bab penutup, ini hanya

memuat kesimpulan dan saran/rekomendasi.

02 Sekitar Amil & Keamilan

SEKITAR AmIL & KEAmILAn52 53


“Sejarah itu ibarat kaca spion yang tidak harus selalu apalagi selamanya dilihat dengan fokus; namun sesekali

penting juga ditoleh demi tujuan jangka panjang ke depan”

(mAS)

A. Ikhtisar Sejarah Keamilan

Zakat, yang implementasinya kerap atau selalu disertai dengan

derma-derma lain khususnya infak dan sedekah -- sehingga lazim

diistilahkan dengan sebutan ZIS (kependekan dari Zakat, Infak, dan Sedekah)

-- pengelolaannya sudah tentu memerlukan tata kelola yang benar-benar

profesional, prosedural dan proporsional demi tercapainya visi - ideal

dari pensyariatan ZIS itu sendiri, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial

ekonomi dan keuangan yang adil dan merata sebagaimana dicanangkan

Al-Qur’an.

Apa saja - harta rampasan (fai’i) yang diberikan Allah kepada Rasul

Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka

[pembagiannya] adalah untuk Allah, rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim,

orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan; supaya harta

itu tidak hanya (jangan sampai cuma) beredar di antara orang-orang

kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepada kamu, maka

terimalah, dan apa yang dilarangnya bagi kamu, maka kamu tinggalkanlah.

Dan bertakwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah itu amat keras

hukumannya

(al-Hasyr (59): 7).

Sejak di masa-masa awal pensyariatan zakat, lebih dari 1435/1436

tahun yang silam,25 kedua sumber agama Islam (Al-Qur’an dan Al-Hadis)

telah memperkenalkan institusi pengelolaan zakat berikut “pejabatnya”

yang bernama “AMIL/AMILIN;” sehingga lahirlah apa yang kemudian kini

populer dengan sebutan Badan/Lembaga Amil Zakat, lengkapnya Badan Amil

Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Nabi Muhammad SAW sendiri (569/571 -

632 M)26 adalah Amil zakat pertama dan utama dalam sejarah perzakatan

Islam di samping seabreg jabatan-jabatan lain tentunya yakni sebagai mufti

(pemberi fatwa), hakam/arbitrer, qadhi (hakim pengadilan), kepala negara

dan pemerintahan (imam dan amir); dan, tentu saja terutama ialah selaku

Nabi dan Rasul Allah yang berjuluk sebagai bintang dan sekaligus penutup

para nabi dan rasul (khátam al-anbiyá’ wa-al-mursalín).27

Badan/Lembaga Amil Zakat, apapun istilah atau sebutan yang

digunakan untuk itu, pertama kali pembentukannya diinisiasi oleh Nabi

25 Menurut catatan sejarah, pensyariatan zakat (fitrah maupun mal) terjadi pada tahun kedua atau ketiga hijrah, sesuai dengan perbedaan pendapat para ulama tentang kepastian tahun pensyaratan zakat karena sebagian mengatakan pada tahun ke-2 hijrah; sementara sebagian yang lain berpendapat pada tahun ke-3 hijrah. Bisa juga dikatakan antara tahun ke-2 dan ke-3 Hijrah.

26 Yang sangat populer, Nabi Muhammad SAW lahir dan bahkan juga wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun kelahirannya sangat populer dengan sebutan Tahun Gajah; sekitar 40 tahun sebelum kenabiannya. Namun, untuk kepastian tanggal, bulan dan bahkan tahun Masehi tentang kelahiran maupun kewafatannya, terdapat perbedaan dan perdebatan pendapat di kalangan para ahli. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah umum disebut-sebut pada sekitar tahun 569 -571 M, dan wafat pada tahun 567 M.

27 Q.S. al-Ahzáb (33): 40.



Muhammad SAW sendiri; misalnya ketika Nabi mengangkat dan/atau

mengutus beberapa orang sahabat kenamaan dan kepercayaannya untuk

diamanati sebagai amil/amilin. Sebut saja misalnya Ali bin Abi thalib (23

pra Hijrah - 40 H/599 – 661 M), Anas bin Malik (10 pra Hijrah - 612 H

– 709/712 M) dan terutama Mu’adz bin Jabal (15 pra Hijrah - 18 H) yang

secara khusus diutus ke wilayah Yaman untuk melaksanakan tugas-tugas

keamilan di samping tugas-tugas lain yang dirangkapnya, terutama sebagai

hakim (qadhi) di negeri Yaman.

Lembaga keamilan yang dicetuskan Rasul Allah SAW inilah yang

kemudian diwariskan kepada/diwarisi oleh para penggantinya dalam hal ini

terutama al-khulafá’ ar-rásyidún yakni masa-masa kekhalifahan Abu Bakar

as-Shiddiq (632 - 634 M/11 - 13 H.), Umar bin al-Khaththab (634 – 644

M/13 – 23 H.), Usman bin Affan (644 - 656 M/23 – 35 H), dan Ali bin Abi

thalib (656 – 661 M/35 - 40 H.) radhiyallahu ‘anhum kurang-lebih selama

29 tahun (632 – 661 M/11 – 40 H). Kemudian dilanjutkan oleh Dinasti

Bani Ummayah/Amawiyah dalam kurun waktu 89 - 90 tahun (661 - 750

M/41 – 132 H),28 Dinasti Bani Abbas/Abbasiyah yang berkuasa selama 524

tahun (132 – 656 H/750 - 1258 M).29 Dinasti Bani Buwaihi (945 – 1055

28 Para khalifah zaman Dinasti Bani Umayyah secara berturut-turut adalah: (1) Muawiyah bin Abu Sufyan, 40 – 64 H/661 – 680 M (2) Yazid bin Muawiyah atau Yazid I, 61 – 64 H/680 – 683 M (3) Muawiyah bin Yazid/Yazid II, 664 – 665 H/683 – 684 M (4) Marwan bin Hakam, 65 – 66 H/684 – 685 M (5) Abdul Malik bin Marwan, 66 – 86 H/685 – 705 M (6) Walid bin Abdul Malik/Al-Walid I, 86 – 97 H/705 – 715 M (7) Sulaiman bin Abdul Malik, 97 – 99 H/715 – 717 M (8) Umar bin Abdul Aziz, 99 – 102 H/717 – 720 M (9) Yazid bin Abdul Malik/II, 102 -106 H/720 – 724 M (10) Hisyam bin Abdul Malik, 106 – 126 H/720 – 724 M (11) Hisyam bin Abdul Malik, 106 – 126 H/724 – 743 M (11) Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik/al-Walid II, 126 H/743-743 (12) Yazid bin Walid/Yazid III, 125 H/743 M (13) Ibrahim bin Walid, 127 H/744 M (13) Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam, 127 – 133 H/744 – 750 M.

29 Silsilah kekhalifahan Dinasti Bani Abbas atau Abbasiyah ialah (1) Abu Abbas as-Saffah, 750 – 754 M/132 - (2) Abu Ja’far al-Mansur, 754 – 775 M (3) Al-Mahdi, 775 – 785 M/158 - 169 H. (4) Al-Hadi, 775 – 776 M/170 – 193 H (5) Harun al-Rasyid, 776 – 809 M/170 – 193 H (6) Al-Amin, 809 M/198 H. (7) Al-Ma’mun, 813 - 833 M/198 – 218 H. (8) Al-Mu’tashim, 833 – 842 /218 - 227 H (9) Al-Watsiq, 842 – 847 M/232 – 247 H. (10) Al-Mutawakkil, 847 – 861 M/232 – 247 H. (11) Al-Muntasir, 861 – 862 M/247 – 248 H. (12) Al-Musta’in, 862 – 866 M/248 - 252 H

M)30 dan Dinasti Bani Saljuk/Salajikah (1055 – 1194 M/447 - 590 H),31

Kekhalifahan Bani Umayyah II di Andalusia (300 – 897 H/921 – 1492 M

), dan lain-lain (Kerajaan-Kerajaan Islam di Afrika, India, Afghanistan, dan

lain sebagainya) yang karena satu dan lain hal terutama alasan teknis tidak

terlalu mendesak untuk dimuatkan di dalam tulisan ini yang berlangsung

secara berkesinambungan meskipun silih-berganti.

(13) Al-Mu’taz, 869 M/255 H (14) Al-Muhtadi, 869 – M/255 H (15) Al-Mu’tamid, 870 M/256 H (16) Al-Mu’tadhid, 870 – 902 M/256 - 289 H (16) Al-Muktafif, 902 – 908 M/289 – 320 H (17) Al-Muqtadir, 908 – 932 M/295 -320 (18) Al-Qahir, 932- 934 M/320 – 322 H (19) Al-Muttaqi, 940 – 944 M//329 – 333 H, dan seterusnya yang sesungguhnya kehalifahannya sudah keropos atau bahkan ompong karena yang berperan bukan lagi Khalifah akan tetapi digantikan oleh Sultan Ahmad Ibn Buwaihi, dengan pergiliran Khalifah sebagai berikut: (i) al-Muthi’, 334 H/946 M (ii) ath-Tha’i, 363 H/974 M (3) Al-Qadir, 381 H/992 M (4) Al-Qa’im, 422 H/1031 M (5) Al-Muqtadi, 467 H/1075 (6) Al-Mustazhir, 487 H/1094 M (7) Al-Mustarsyid, 512 H/1118 (8) Al-Rasyid, 529 H/1135 M (9) Al-Muktafif, 530 H/1136 M (10) Al-Mustanjid, 555 H/1160 M (11) Al-Mustadhi’, 566 H/1117 M (12) An-Nashir, 575 H/1180 M (13) Az-Zhahir, 622 H/1225 M (14) Al-Mustanshir, 623 H/1226 M (14) Al-Mu’tashim, 640 H/1242 M.

30 Dinasti Bani Buwaihi para khalifahnya secara berturut-turut adalah (1) Al-Kahir, 932 – 934 M (2) al-Radhi, 934 – 940 M (3) Al-Mustaqi, 943 – 944 M/.(4) al-Muktafi, 944 – 946 M (5) Al-Mufi, 946 – 974 M.

31 Secara politik, pemerintahahn Bani Umayyah II di Andalusia dibedakan kepada enam periode. Seara politik, pemerintahan di Indalusia khususnhya pada periode 1 dan 2 pada dasarnya dikendalikan oleh pejabat-pejabat tertentu yang berdomisili di Damaskus. Untuk pemerintahan di Andalusia, periode 1 (711 – 755) dipimpin oleh para Wali Allah yang diangkat Khalifah di Damaskus. Periode kedua (755 – 912 M) barulah dibawah kepemimpinan seorang Amir, meskipun tetap tunduk pada pemerintahan “pusat” yang ada di Damaskus – Siria, Baru pada periode ketiga (912 – 1013 M), Andalusia dipegang oleh seorang Khalifah. Pertama, Abdurrahman III (912 – 961 M), Hakam II (961 – 976 M) dan Hisyam II (976 – 1013 M). Periode keempat (1013 – 1086 M), Andalusia lalu terpecah ke dalam 20 kerajan-kerajaan kecil yang belakangan kerap disebut dengan AL-Muluk al-Thawa’if (Raja-Raja Golongan) yang mendirikan kerajaan berdasarkan etnik Bar-Bar. Periode kelima (1086 – 1248 M) yang didominasi oleh dua kekuatan besar masing-masing Dinasti Murabutun (1086 – 1143 M) dan Dinasti Muwahidun (1146 – 1235 M). Kedua dinasti ini tidak bertahan lama karena pada akhirnya jatuh ke tangan kekuasaan Kristen. Periode keenam (1248 – 1492 M), Islam hanya berkuasa di wilayah Granada di bawah kekuasaan Dinasti Bani Ahmar yang sejatinya sudah berkuasa sejak tahun 1232 – 1492. (1) Al-Muqtadi, 1075 – 1048 (2) Al-Mustdzhir, 1074 – 1118 M (3) al-Mustasid, 1018 – 1135 M

dan seterusnya.



Yang jelas, dalam situasi politik yang tidak menentu atau bahkan

berkecamuk sekalipun dan pemerintahan Islam senantiasa berubah dengan

sejumlah khalifah/sultan/raja-rajanya yang silih-berganti, namun amilin

zakat secara resmi-maupun tidak resmi atau bahkan “sembunyi-sembunyi”

tetap saja eksis dan dilaksanakan oleh (minimal sebagian) kaum muslimin

karena zakat merupakan rukun Islam yang sama halnya dengan rukun-

rukun Islam yang lain (syahadat, shalat, puasa dan haji) yang juga selalu

dilaksanakan oleh orang-orang beriman dengan cara apa, bagaimana dan

di manapun. termasuk pada masa-masa Kekhalifahan (khilafah) Bani

Usmaniyah/turki Usmani yang berkuasa selama 442 tahun (1481 – 1923 M

= 886 – 1329 H),32 meskipun dunia kekhilafahan Islam dalam satu wadah

kekhalifahan (dualah al-khiláfah al-Islámiyyah) pada akhirnya harus berhenti

(mati) dengan “pembubaran sepihak” oleh Kemal Attaturk (1881 – 1938

M). Secara sendiri-sendiri dan mandiri, negara atau pemerintahan Islam

terutama (minimal sebagian) umat Islamnya di berbagai belahan dunia

tetap saja bersitiqamah (konsisten) menunaikan amalan zakat dengan

berbagai macam cara.

32 Khilafah Bani Usmaniyyah tercatat memiliki 30 orag khalifah, yang berlangsung dari abad 10 H/abad ke 16 Masehi. Nama-nama khalifahnya adalah: (1) Salim I (tahun 918-926 H/1517-1520 M) (2) Sulaiman al-Qanuni (tahun 926-974 H/1520-1566 M) (3)Salim II (tahun 974-982 H/1566-1574 M) (4) Murad III (tahun 982-1003 H/1574-1595 M) (5) Muhammad III (tahun 1003-1012 H/1595-1603 M) (6) Ahmad I (tahun 1012-1026 H/1603-1617 M) (7) Mushthafa I (tahun 1026-1027 H/1617-1618 M) (8) ‘Utsman II (tahun 1027-1031 H/1618-1622 M) (9) Mushthafa I (tahun 1031-1032 H/1622-1623 M) (10) Murad IV (tahun 1032-1049 H/1623-1640 M) (11) Ibrahim I (tahun 1049-1058 H/1640-1648 M)(12) Muhammad IV (tahun 1058-1099 H/1648-1687 M)(13) Sulaiman II (tahun 1099-1102 H/1687-1691 M)(14) Ahmad II (tahun 1102-1106 H/1691-1695 M) (15) Mushthafa II (tahun 1106-1115 H/1695-1703 M) (16) Ahmad III (tahun 1115-1143 H/1703-1730 M) (17) Mahmud I (tahun 1143-1168 H/1730-1754 M) (18) ‘Utsman III (tahun 1168-1171 H/1754-1757 M) (19) Musthafa III (tahun 1171-1187 H/1757-1774 M) (20) ‘Abdul Hamid I (tahun 1187-1203 H/1774-1789 M) (21) Salim III (tahun 1203-1222 H/1789-1807 M) (22) Musthafa IV (tahun 1222-1223 H/1807-1808 M) (23) Mahmud II (tahun 1223-1255 H/1808-1839 M) (24) ‘Abdul Majid I (tahun 1255 H-1277 H/1839-1861 M) (25) ‘Abdul ‘Aziz I (tahun 1277-1293 H/1861-1876 M) (26) Murad V (tahun 1293-1293 H/1876-1876 M) (27) ‘Abdul Hamid II (tahun 1293-1328 H/1876-1909 M) (28) Muhammad Risyad V (tahun 1328-1338 H/1909-1918 M) (29) Muhammad Wahiddin (II) (th. 1338-1340 H/1918-1922 M) (30) ‘Abdul Majid II (tahun 1340-1342 H/1922-1924 M).

Dengan kalimat lain, setelah turki menyatakan diri sebagai negara

Nasional turki dan “tidak mau tau” tentang kedudukan serta nasib dan

urusan kekhilafahan negara-negara Islam/Muslim lainnya, maka di mana-

mana tetap tumbuh dan berkembang sejumlah kesultanan/kerajaan Islam

secara mandiri yang tersebar dan terpencar secara luas di berbagai

belahan benua. termasuk di Afrika dan Asia, tidak terkecuali di wilayah

Nusantara atau negara-negara Melayu terutama Indonesia. Di wilayah

Nusantara – Indonesia tercatat beberapa Kesultanan/Kerajaan Islam baik

di Pulau Sumatera maupun Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-

lain. Sebut saja misalnya terutama Kerajaaan Islam Samudera Pasai sebagai

Kerajaan Islam pertama dan tertua (Abad XIII – XIV). Raja-rajanya adalah

Raja Samudera Pasai I (Al-MalikushShaleh) yang juga disebut dengan Al-

Malikuzh-Zhahir I (1297 - 1326 M), Al-Malikuzh-Zhahir II (1326 – 1348

M), dan Zainal Abidin (1350 - ?). Setelah mengalami masa keruntuhan,

kemudian bangkit kembali Kerajaan Islam di Aceh sejak Abad XVI, dengan

raja-raja sebagai berikut: Raja Ibrahim atau Sultan Ali Al-Mughayyat Syah

(1507 – 1522 M), Sultan Shalahuddin (1522 – 1537 M), Sultan Alauddin

Ri’ayat Syah atau Al-Qahhar (1537 – 1568 M), Sultan Husin (1568 – 1575

M), Alauddin Mansur Syah (1577 – 1586 M), Sultan Alauddin Ri’ayat Syah

atau Said al-Mukammil (1588 – 1604 M).

Pada Abad XVI – XVII, di wilayah pulau Jawa tumbuh pula

beberapa Kesultanan/Kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Giri Demak dengan

raja pertamanya - Raden Fatah atau Pangeran Jinbun (1518), kemudian

Pangeran Sebrang Lor atau Sultan Demak II (1518 – 1521 M), Sultan

trenggono atau Sultan Demak III (1521 – 1546 M); Kesultanan Pajang

(1586 - ? ); Kerajaan Mataram, zaman Senopati Pembangunan Mataram

Islam (1586 – 1601 M); Kerajaan Cirebon (1530 - ?), Kerajaan Banten, yakni

Sultan Banten I/Sultan Hasanuddin (1552 – 1570 M), Sultan Banten II/



Pangeran Yusuf (1570 – 1580), dan Sultan Banten III/Maulana Muhammad

(1580 – 1596 M), sampai akhirnya kemudian dirusak dan dihancurkan

oleh penjajah Belanda yang untuk pertama kalinya mendarat di Kepulauan

Banten pada tahun 1596 (abad ke 16 M).

Di Maluku, berdiri pula kerajaan-kerajaan Islam ternama lainnya,

di antara nama-nama sultannya yang terkemuka ialah Qolano Nuruddin

(1334 – 1372 M), Qolano Hasan Syah (1372 – 1405 M), Sultan Chiriliyati/

Djamaluddin (1495 – 1512 M), Sultan Al-Mansur (1512 – 1526 M), Sultan

Amirudin Iskandar Zulkarnain (1526 – 1535 M), Sultan Kiyai Mansur (1535

– 1569), Sultan Iskandar tsani (1569 – 1586 M), Sultan Gapi Baguna (1586

– 1600 M), dan seterusnya yang secara “simbolik” masih tetap eksis hingga

zaman Sultan Zainal Abidin Syah (1947 – 1967 M) yang lalu diiringi dengan

kefakuman kekuasaan sampai akhirnya pada masa Sultan Ja’far Syah (1999

– 2012) dan sekarang adalah Sultan Husein (2012 – sekarang).

Sebagaimana disinggung sebelum ini, bahwa meskipun dunia

Islam dalam satu wadah kekhilafahan (dualah Islamiyyah) telah berakhir

dengan pembubaran “sepihak” oleh Kemal Attaturk (1881 – 1938); namun

secara sendiri-sendiri dan mandiri, negara atau semua pemerintahan/umat

Islam di berbagai belahan dunia dan negara dalam hal ini terutama umatan

muslimatannya terus bersitiqamah dengan penunaian zakat. Mulai dari

Kerajaan Saudi Arabia dan turki – dua negara Islam/berpenduduk Muslim

-- yang dapat dikatakan belum/tidak pernah dijajah, sampai negara-negara

(nasional) Muslim lain-lainnya yang semuanya dapat dikatakan pernah

dijajah dalam waktu yang terbilang lama/panjang, pengamalan zakat tetap

berjalan meskipun tidak terukur dan apalagi terstruktur.

Dewasa ini, telah berdiri tegak negara-negara nasional Islam dan/

atau negara-negara nasional berpenduduk mayoritas Muslim sebagaimana

tergabung dalam organisasi Kerjasama Negara-Negara Islam (oKI) yang

beranggotakan 57 – 61 negara. Selengkapnya adalah (1) Afghanistan (2)

Al-Jazair (3) Chad (4) Guinea (5) Indonesia (6) Iran (7) Kuwait (8) Lebanon

(9) Libiya (10) Malaysia (11) Mali (12) Maroko (13) Mauritania (14) Mesir

(15) Nigeria (16) Pakistan (17) Palestina (18) Saudi Arabia (19) Sinegal

(20) Sudan Utara (22) Sudan Selatan (23) Somalia (24) tunisia (25) turki

(26) Yaman Utara (27) Yaman Selatan (28) Yordania (29) Bahrain (30)

omman (31) Qatar (32) Suriah (33) Uni emirat Arab (34) Siera Lione

(35) Banglades (36) Gabon (37) Gambia (38) Guinea Bissau (39) Uganda

(40) Burkinavaso (41) Kamerun (42) Komoro (43) Irak (44) Maladewa (45)

Gibouti (46) Benin (47) Brunei Darussalam (49) Nigeria (50) Azerbaijan (51)

Albania (52) Kirgistan (53) tajikistan (54) turkmenistan (55) Mozambik

(56) Kazkhstan (57) Uzbekistan (58) Suriname (59) togo (60) Guyana (61)

Pantai Gading.33

Penyebutan sejarah pemerintahan Islam yang agak panjang dan

rinci, ini tidak bermaksud hendak membahas kehidupan negara dan atau

pemerintahannya itu sendiri dalam hal-hal yang bersifat kenegaraan dan/

atau pemerintahan dalam konteksnya yang luas apalagi menyeluruh; akan

tetapi sekedar untuk membuktikan kontinuitas penunaian zakat dan lembaga

keamilannya di dunia Islam sepanjang zaman meskipun bentuk negara dan/

atau sistem pemerintahannya berubah-ubah dan rezimnya bahkan gonta-

ganti. Intinya, pembayaran zakat berikut lembaga keamilannya yang telah

berusia sepanjang 1437 tahun terhitung sejak disayariatkan zakat sampai

33 Beberapa negara ada yang sempat kena skor (Afghanistan, Mesir), dan/atau malahan ada yang mengundurkan diri (Zanjibar). Di sampingnya, ada pula negara yang menjadi pengamat seperti Bosnia dan Herzegovina (1994) dan Afrika Tengah (1997); Thailand (1998), Rusia (2005), dan Cyprus Turki (1979).



sekarang (2/3 – 1439 H/622 - 2017 M), masih tetap eksis dan berfungsi

dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. termasuk di Indonesia

meskipun pernah dijajah selama tiga setengah abad atau 350-an tahun

((1595 – 1945 M).

Sebagaimana bangsa-bangsa Islam/Muslim lain di berbagai belahan

dunia yang tetap konsisten dengan urusan perzakatannya, perhelatan

zakat, infak dan sedekah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

mulai dari zaman-zaman Kesultanan/Kerajaan Islam yang telah diungkap

sebelum ini sampai di masa-masa penjajahan juga pada hakikatnya

tidak pernah mengalami “kematian.” Indonesia, yang jumlah ummatan

muslimatannya sampai sekarang masih dinobatkan sebagai negara Muslim

terbesar di seluruh dunia (the largest of Muslim in the world), masih tetap

setia dalam menunaikan kelima arkanul Islam yang disebutkan di atas;

termasuk dalam hal penunaian zakat sebagai rukun Islam ketiga meskipun

karena satu dan lain hal tugas-tugas keamilannya selama itu banyak yang

dilaksanakan secara perseorangan dan/atau panitia musiman.

Satu hal penting yang layak dicatatkan di sini ialah bahwa di

balik kenyataan sejarah seperti itu, sejatinya spirit untuk memiliki institusi

zakat yang bersifat legal-formal dalam hal pengurusan zakat sebagaimana

dirintis oleh generasi Muslim terdahulu sampai generasi Muslim kita

sekarang tetap eksis dan hidup. Perjuangan umat Islam Indonesia untuk

memiliki perundang-undangan zakat sejak di masa-masa awal kemerdekaan

Republik Indonesia sejatinya tidak pernah berhenti. Sejumlah pertemuan

dalam berbagai bentuknya (mudzakarah, diskusi, seminar dan lain-lain).34

34 Di antara bentuk konkritnya ialah seminar zakat yang digelar di Sukabumi pada tahun 19952 tentang kemungkinan pengelolaan zakat dan wakaf dikelola oleh Departeen Agama. Bukti lainnya, pada tahun 1964, Departemen Agama sempat menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Zakat dan (sekaligus) Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Meskipun pada mulanya (sebagian) petinggi negara termasuk kepala

negara (Presiden) baik pada masa pemerintahan orde Lama (orla) maupun

masa-masa orde Baru (orba) tidak “merestui” kehadiran undang-undang

perzakatan, namun berkat keuletan dan kegigihan ummatan Islam pada

akhirnya membuahkan hasil gemilang di masa pemerintahan reformasi

(1998) hingga sekarang.

Buktinya ? Sejak 19 tahun (1999 – 2017) yang lalu, di Negara Kesatuan

Republik Indonesia telah terbentuk institusi keamilan dan lembaga

pengelolaan zakat oleh negara/pemerintah dalam rangka pembaruan dan

penataan-ulang (restorasi) institusi zakat dari pengelolaan zakat model

masa silam yang tradisional dan perseorangan, menuju ke arah pengelolaan

zakat yang modern kolektif - kolegial. Atau, pinjam istilah Djamil Doa, dari

pengurusan zakat yang bersifat perseorangan – dan swasta, “menggagas

[menuju] pengelolaan zakat oleh negara.” Menurutnya, paling sedikit ada

delapan (8) manfaat zakat dikelola oleh negara, yaitu:35

1. Kelompok masyarakat yang lemah dan kekurangan tidak merasa hidup

di belantara, tempat berlakunya hukum rimba, di mana yang kuat

menggilas yang lemah. Sebaliknya, mereka merasa hidup di tengah

manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian, dan tradisi saling

menolong (al-ta’áwun). Dengan pengelolaan zakat yang baik oleh

pemerintah (negara), kelompok papa dan kekurangan tidak lagi merasa

khawatir akan kelangsungan hidupnya, karena setidaknya mereka akan

Undang (RPP-PUU) tentang pelaksanaan pengumpulan dan pembagian serta pembentukan Baitul Mal. Sayangnya, pada waktu itu RUU dimaksud belum sempat diajukan kepada DPR dan RPP-PUU juga tidak disampaikan kepada Presiden (Asep Syarifudin Hidayat, Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disertasi, 2016, hlm. 129 – 130).

35 M. Djamal Doa, Menggagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara, hlm. 16.



dapat menikmati hasil pengumpulan zakat yang dilakukan oleh negara

itu untuk menopang kehidupannya.

2. Para muzakki lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan kaum

fakir miskin lebih terjamin haknya. Pengelolaan zakat oleh pemerintah

akan menjamin ketaatan pembayaran zakat karena pemerintah memiliki

kekuasaan untuk itu. Adanya petugas resmi yang memungut zakat dari

para wajib zakat setiap tahunnya akan menjadikan para muzaki lebih

disiplin membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Apalagi bila

pemerintah, selaku pengelola zakat, melengkapi diri dengan peraturan-

peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan tertentu, misalnya sanksi

dan hukuman, bagi muzakki yang tidak mau mengeluarkan zakat.

3. Perasaan fakir miskin lebih terjaga, karena dia tidak lagi (merasa)

seperti peminta-minta. Pendistribusian zakat kepada fakir miskin

yang sangat membutuhkan uluran tangan itu, dalam jangka pendek,

akan menjadikan perasaan dan kehormatan kaum fakir miskin lebih

terpelihara, karena mereka akan terhindar dari kelaparan dan meminta-

minta saat itu. Karenanya, pendistribusian zakat oleh pemerintah

kepada para mustahik akan lebih bermakna dan terasa, manakala

dalam pendistribusian itu pemerintah memiliki sasaran, fokus, program,

dan tujuan jangka panjang yang diikuti dengan pelaksanaan yang

berkesinambungan.

4. Distribusinya akan lebih tertib dan teratur. Pengelolaan dan

pendistribusian zakat oleh negara akan menjadikan pelaksanaannya lebih

tertib dan teratur, karena di samping ada petugas-petugas resmi yang

bertugas untuk itu, pemerintah biasanya juga memiliki data tentang

sasaran (mustahiq) secara dini dan konkrit, sehingga kemungkinan

sampainya zakat ke sasaran akan lebih besar, dan manfaat zakat itu

akan benar-benar terasa.

5. Peruntukan bagi kepentingan umum, seperti fí sabililláh, dapat

disalurkan dengan baik, karena pemerintah lebih mengetahui sasaran

dan pemanfaatannya. tidak bisa disangkal lagi bahwa pemerintah

adalah pihak yang memiliki data yang lebih lengkap tentang warga

negara yang layak mendapat bantuan zakat. Dengan dikelolanya zakat

oleh negara (pemerintah), maka pemanfaatan zakat tersebut untuk

kemaslahatan dan kepentingan umum zakat lebih tepat sasaran. Karena

bagaimanapun kepentingan umum (mashlahah ‘ámmah) adalah masuk

ke dala kategori fi-sabílilláh, yang juga berhak untuk menerima harta

zakat. Para ulama memang mulai mengembangkan pengertian atau

ruang lingkup fi-sabilillah tidak khusus pada jihad – apalagi spesifik

perang – dan yang berhubungan dengannya, akan tetapi sabílillah

ini diperluas jangkauannya dalam pengertian melampaui segala hal

yang mencakup kemaslahatan umum di samping taqarrub ilá Allah.

Sebagian ulama – klasik maupun kontemporer – ada yang setuju untuk

memperluas makna kata dan/atau ruang-lingkup sablillah. Maknanya,

tidak terbatas apalagi dibatasi hanya pada pengertian jihad dan yang

terkait dengannya seperti dikemukakan sebelum ini; akan tetapi, bisa

diperluas penafsirannya yakni meliputi: semua hal-hal yang maslahat,

untuk mendekatkan diri (kepada Allah), berkaitan dengan amalan-

amalan yang baik dan kebajikan, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh

makna kata aslinya. Satu hal yang perlu dicatatkan di sini ialah bahwa

untuk kepastian semua itu, sejatinya adalah pihak ulil amri (pemangku

urusan/pemerintahan) yang memiliki kewenangan memberikan panduan

yang konkrit tentang kriteria fi-sabíliláh khususnya dan para mustahik

yang lain pada umumnya.



6. Zakat bisa mengisi (kas) perbendaharaan negara. Dengan dikelolanya

zakat oleh negara, maka negara akan mendapatkan tambahan pemasukan

dari sektor non pajak, di samping juga membantu mengembangkan

sistem manajerial dan pengelolaan zakat secara profesional. Di

Indonesia sendiri keberadaan organisasi zakat sekarang ini sejatinya

semakin prosprektif. Paling sedikit ada dua undang-undang dan satu

peraturan pemerintah yang menyangganya, yaitu Undang-Undang No.

23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang No. 17

tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, serta Peraturan Pemerintah

No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun

2011 tentang Pengelolaan Zakat.

7. Dana zakat yang dikelola pemerintah dapat digunakan untuk mengelola

dan mengembangkan potensi-potensi ekonomi rakyat yang bersifat

produktif, seperti membuka lapangan kerja dari uasaha yang diambil

dari dana zakat atau memberikan bantuan modal untuk membuka

usaha mandiri. Menurut Hidayat Syarif, ada beberapa manfaat yang

dapat dipetik dari pendayagunaan zakat oleh pemerintah untuk

pemberdayaan ekonomi rakyat, antara lain:

Pertama, dana yang disalurkan tidak akan habis sesaat, tetapi akan

terus mengalir dan bergulir sehingga mempunyai dampak rambatan

yang luas (multiplier effect) terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

Kedua, banyak kalangan yang tergolong ekonomi lemah

terbantu, sehingga lambat laun taraf dan harkat kehidupannya akan

meningkat. Dengan demikian maka beban sosial masyarakat akan

menjadi berkurang.

Ketiga, karena didasarkan manfaatnya yang lebih besar, maka

umat Islam akan saling berlomba mengeluarkan zakat dengan tepat

(fastabiqul khairát), sehingga dana yang terkumpul semakin bertambah

banyak.

Keempat, melalui institusi zakat (negara) harta dan kekayaan

didistribusikan secara adil dan meluas kepada kelompok masyarakat

yang membutuhkan bantuan secara ekonomis.

8. Menghilangkan rasa rikuh dan canggung yang mungkin dialami oleh

mustahiq ketika berhubungan dengan muzakki. Bagaimanapun juga,

secara fitrah setiap orang tidak ingin menjadi orang yang lemah dan

hanya menjadi obyek pemberian. Setiap orang akan mendambakan

dirinya mampu memberikan manfaat kepada orang lain, yang diantara

wujud kemanfaatnya ialah mampu memberikan sesuatu kepada orang

lain. Dengan dikelolanya zakat oleh pemerintah, maka rasa rikuh

dan canggung yang dirasakan oleh para mutahiq zakat akan dapat

dihilangkan, atau paling tidak dapat diminimalisir.

Inti dari pemaparan panjang di atas tentang pengelolaan zakat

oleh pemerintah (negara), pada hakikatnya adalah merupakan upaya

pembaruan pengelolaan zakat di Indonesia dari yang semula bersifat

tradisional – statis, menuju pengelolaan zakat yang profesional,

prosedural dan proporsional. tentu dalam teks maupun konteksnya

yang luas dan luwes. Pembaruan pengelolaan zakat secara modern ini

antara lain terutama ditandai dengan pengesahan Undang–Undang

nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian

diamandemen dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat. Ditambah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 14



tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun


Sejak Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat ini diundangkan

dan dinyatakan berlaku, dunia perzakatan dan lembaga keamilan di

Indonesia terbilang tumbuh subur meskipun secara umum dan garis

besar pada akhirnya kini terpolarisasikan ke dalam dua grup besar

yakni “grup” Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Negeri” yang

kerap diistilahkan dengan “Badan Amil Zakat Pelat Merah,” dan grup

Lembaga Amil Zakat Nasional “Swasta”; layaknya perusahaan dan/

atau terutama perguruan tinggi yang mengenal “dikotomi” antara

Perguruan tinggi Negeri (PtN) pada satu sisi dengan Perguruan

tinggi Swasta (PtS). Dengan kalimat lain, institusi zakat di Indonesia

secara umum dan garis besar terbedakan ke dalam dua macam, yakni:

“Institusi Zakat Negeri” bernama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

yang “sepenuhnya” berada di bawah naungan atau tepatnya kepunyaan

pemerinah (negara);36 dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZIS-

NAS) Swasta yakni “Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ-NAS) yang

pengelolaannya berada di bawah bendera organisasi sosial keagamaan/

kemasyarakatan. termasuk oleh yayasan-yayasan. Salah satunya adalah

LAZIS – NAS BAMUIS yang secara khusus akan dibahas pada BAB IV

di dalam buku ini.

b. Pengertian Amil/Amilin

Amil (Arab, ‘ámil), jamaknya Amilin (‘ámilín) adalah salah satu dari sekian

36 BAZNAS dibentuk mulai dari tingkat Pusat (di Ibukota Negara) sampai tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota Madya.

banyak kata Arab Qur’an dan Hadis (Islam) yang penggunaan maupun

pengamalannya benar-benar telah membumi dan mendunia. Baik kata

amil (tunggal/mufrad) maupun amilin (jamak/plural), keduanya diambil

dari bahasa Arab –Al-Qur’an dan Al-Hadis. Perhatikan ayat Qur’an dan

matan Hadis di bawah ini, yang di dalamnya terdapat kata ‘ámil/’ámilín,

lengkapnya “al-‘ámilína ‘alaihá.”

Maka Rabb mereka memperkenankan permohonannya (dengan berkalam):

“Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal

(‘ámil) di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian

kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang

(terpaksa) hijrah, yang diusir dari kampung-halamannya, yang disakiti pada

jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Aku-hapuskan

kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam

surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah.

Dan Allah, pada sisi-Nya adalah pahala yang baik.”

(Áli ‘Imrán (3): 195).



Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir (lil-

fuqará’i), orang-orang miskin (wal-masákín), pengurus-pengurus zakat (wal-

‘ámilín ‘alaihá), orang yang dibujuk hatinya supaya simpati kepada Islam

(mu’allafah qulúbuhum), untuk memerdekakan budak (riqáb), orang-orang

yang berhutang (ghárimín), untuk jalan Allah (sabílilláh), dan untuk mereka

yang sedang dalam perjalanan (ibnus-sabíl); sebagai suatu ketetapan yang

diwajibkan Allah, dan Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

(At-Taubah (9): 60).

Dari Abi Sa’id al-Khudri ra, dia berkata: bersabda rasul Allah SAW,

“tidaklah halal bagi orang kaya untuk menerima zakat, kecuali bagi yang

menyandang salah satu dari lima status sebagai berikut: (1) menjadi amil

yangmengurusi zakat itu sendiri (2) seseorang yang membeli benda zakat

dengan hartanya sendiri (3) orang yang punya utang (4) orang yang ikut

bertempur di jalan Allah (5) orang miskin yang menerima zakat kemudian

zakatnya itu dihadiahkan kepada si kaya (hadis riwayat Imam Ahmad, Abu

Dawud, dan Ibnu Majah yang disahihkan oleh al-Hakim ; diilalkan dengan

alasan irsal).37

Pada kedua ayat dan satu matan hadis di atas (perhatikan

dengan cermat teks Arabnya), masing-masing di dalamnya ditemukan

kata “’ámilin-minkum”38 dan “wal-‘ámilína ‘alaihá”39 dalam Al-Qur’an; serta

kata “li’ámilin ‘alaihá” dalam Al-Hadis. ‘Ámil/’ámilín, berasal-usul dari kata

kerja ‘amila – ya’malu – ‘amalan, artinya: membuat atau berbuat (shana’a),

mengerjakan/ melakukan/menjalankan (fa’ala wa-addá) – suatu pekerjaan

--, bekerja – dengan fokus (isytaghala), atau bertindak (tasharrafa) misalnya

dalam ungkapan: “tasharrafa ‘alás-shadaqati,” maksudnya: bertindak atau

bekerja (dengan serius dan fokus) untuk mengerjakan sesuatu dalam hal

ini mengumpulkan zakat/sedekah. Kata ‘ámil/’ámilín adalah isim fá’il (nama/

sebutan bagi pelaku/subjek) dari kata ‘amila-ya’malu-‘amalan, yang artinya

sudah dijelaskan lebih dulu sebelum ini, yakni pada intinya adalah pekerja,

pegawai dan/atau pelaksana suatu pekerjaan dalam hal ini pengelolaan dana

zakat, infak dan sedekah.

Kata “wal-‘ámilína ‘alaihá” dalam surah at-taubah (9): 60, oleh

sebagian ahli tafsir diartikan dengan “hum al-mutawallúna ‘alá al-

shadaqati” (mereka yang oleh orang/pihak berwenang diserahi tugas/

amanat untuk mengurus sedekah – zakat). Kata al-’amal, demikian urai

37 Ibn Hajar al-‘Asqalani¸ Bulúgh al-Marám min Adillah al-Ahkám, hadis no. 662.

38 Periksa juga Q.S. al-An’ám (6): 135, Húd (11): 93, dan al-Zumar (39): 39.

39 Periksa juga Q.S. Húd (11): 121, Fushshilat (41): 5 dan beberapa lainnya.



al-Ashfahání (w. 350 H/961 M) lebih jauh, adalah menunjuk kepada semua

jenis pekerjaan yang [semula] melekat pada hewan yang dikaryakan dengan

unsur kesengajaan; yakni lebih spesifik sifatnya daripada kata “al-fi’l”

yang terkadang dinisbahkan kepada segala jenis hewan yang dipekerjakan

dengan tidak sengaja (sekedar iseng/sambilan). Bahkan, kata al-fi’l tempo-

tempo juga dinisbahkan kepada benda-benda mati (al-jamádát) sekalipun;

sedangkan kata “al-‘amal” nyaris tidak pernah digunakan untuk pekerjaan

yang berhubungan dengan al-jamádát. Malahan juga tidak igunakan untuk

hewan sekalipun, kecuali hanya sesekali saja misalnya dalam ungkapan

“al-baqar al-‘awámil” = kerbau yang dikaryakan.40 Adapun kata “al-‘amal,”

justru umumnya digunakan dalam konteks segala perbuatan/tindakan

manusia baik amal-perbuatan yang saleh-saleh (al-a’mál al-shálihát)

maupun perbuatan/tindakan yang buruk-buruk (al-a’mál al-sayyi’át).41

terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli-ahli tafsir

(mufassirín), para ahli hadis (muhadditsin), dan terutama ahli-ahli fikih

(fuqahá’) dalam memahami dan terutama menafsirkan kata amil/amilin

lengkapnya “al-‘ámilína ‘alaihá.” Di antaranya yang agak umum ialah “al-

jubáh wa-al-su’áh (para pengolek zakat dan petugas zakat);42 semisal juru

tulis/sekretaris (al-katabah), penjaga (al-harás), distributor (al-shiyárafah),

para pengawas penghimpunan (al-musyrifín ‘alá al-jam’i), dan lan-lain.43

Kata “al-‘ámilína ‘alaihá, demikian simpulan al-Imam al-Qurthubi (1214 –

40 Baca antara lain dalam hadis yang terjemahannya demikian: “Dari Ali r.a., ia berkata: “tidak ada (kewajiban) zakat pada sapi yang dikaryakan (al-baqar al-‘awámil) (hadis riwayat Abú Dáwúd dan al-Dár Quthní).

41 Perhatikan Al-Qur’an, antara lain surah Tháhá (20): 112, an-Niá’ (4); 132, dan lain-lain yang cukup banyak jumlahnya.

42 Husein bin Audah al-‘Awáyusyah, al-Mausú’ah al-Fiqhiyyah fí-Fiqh al-Kitáb wa-al-Sunnah al-Muthahharah, jil. 3, hlm. 109.

43 Muhammad Mahmud Hijazi, al-Tafsír al-Wádhih, juz 10, hlm. 896.

1273 M/612 - 671 H), merujuk kepada segala sesuatu hal yang bersifat

kewajiban kolektif – kolegial (furúdh al-kifáyah) seperti petugas zakat

(al-sá’í), pencatat/sekretaris/juru tulis (al-kátib), juru bagi (al-qassám), dan

lain-lain.44

“Yang dimaksud dengan amil atau amilin, lengkapnya “al-‘ámilína

‘alayhá,” ialah orang atau sekelompok orang yang secara aktif bertugas

melakukan upaya pengelolaan zakat dalam konteksnya yang mendasar,

umum dan luas. Meskipun secara redaksional para ahli tafsir, hadis dan

fikih memformulasikannya berbeda-beda, namun secara substantif mereka

sepemikiran bahwa yang dimaksud dengan al-ámilína ‘alayhá adalah “orang

atau sekelompok orang yang melaksanakan tugas dan tanggung-jawab

dalam pengelolaan zakat. Ada yang memaknainya dengan para penghimpun

dan/atau pengelola zakat (al-jubáh wa-al-su’áh);45 layaknya juru tulis (al-

katabah), penjaga (al-harás), yang distributor (al-shiyárafah), dan tokoh/

pimpinan kelompok/suku (al-musyrifín ‘alá al-jam’i), dan lain-lain.46

Ketiga pengarang kitab al-Fiqh al-Manhají ‘alá al-Imám as-Syáfi’í

(Mushthafa al-Khinn, Mushthafa al-Bugha dan Ali as-Syarbaji) misalnya,

mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan “al-‘ámilina ‘alayhá,” mereka

adalah orang-orang yang dipekerjakan/dikaryakan, dan para pengelola zakat

yang membantu pemerintah untuk menghimpun dana zakat dan melakukan

pengelolaannya. 47 Dengan kalimat lain, mereka adalah para pegawai yang

44 Abi Abdillah al-Qurthubi, Tafsír al-Qurthubí, jil. 8, hlm. 178.

45 Husein bin Audah al-‘Awáyusyah, al-Mausú’ah al-Fiqhiyyah fí-Fiqh al-Kitáb wa-al-Sunnah al-Muthahharah, jil. 3, hlm. 109;

46 Muhammad Mahmud Hijazi, al-Tafsír al-Wádhih, juz 10, hlm. 896.

47 Mushthafa al-Khinn, Mushthafa al-Bugha’ dan Ali al-Syarbaji, al-Fiqh al-Manhají ‘alá Madzhab al-Imám al-Syáfi’í, jil. 1, hlm. 321.



dipekerjakan dan/atau karyawan yang secara khusus diperbantukan untuk

menghimpun dana zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak

(mustahik).48

Dalam khazanah Indonesia, sebagaimana akan diurai nanti, Amilin

memiliki tugas dan kewenangan yang cukup luas; terutama di masa-masa

silam sebelum pengertian amil dipersempit atau tepatnya dikhususkan

dalam hal-ihwal pengurusan zakat sebagaimana yang kita kenali sekarang

ini. Dahulu, Amil digunakan sebagai nama/sebutan bagi “pembantu tidak

tetap pada kantor urusan agama dalam hal pernikahan dan hal-hal

yang berkenaan dengan urusan agama [Islam].49 Maknanya, kata Amil di

Indonesia semula atau paling sedikit pernah memiliki pengertian/ruang-

lingkup yang lebih luas cakupannya daripada hanya sekedar pengelola

zakat; mengingat tugas-tugas dan/kewenangan Amil dahulu meliputi juga

urusan pernikahan yang sejatinya kini menjadi tugas dan wewenang naib

atau pejabat Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam “Kamus Umum Bahasa Indonesia, “ karya Badudu – Zain,

dikatakan bahwa: “Amil adalah orang yang mengumpulkan zakat dan boleh

pula menerimanya.”50 Definisi serupa dijumpai dalam Kamus Dewan yang

menyatakan “Amil adalah orang yang diberi tauiliah (kuasa) untuk memungut

zakat (dan berhak menerima zakat).51 Dalam Kamus Bahasa Melayu Nusantara

juga dikemukakan bahwa “Amil adalah orang yang diberi tauliah untuk

48 Husein bin Audah al-Awayusyi, al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah fi-Fiqh al-Kitáb wa-al-Sunnah al-Muthahharah, jil. 1, hlm. 321.

49 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 52.

50 Badudu – Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, hlm. 43.

51 Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, Kamus Dewan, hlmn. 46.

mengurus soal-soal pengutipan harta zakat dan fitrah.”52 Ringkasnya, “Amil

adalah petugas yang bewenang untuk mengambil/menerima zakat dan berhak

mengambil sebahagian daripadanya.”

Singkatnya, makna dan tafsir kata “al’ámilína ‘alayhá” dalam surah

al-taubah (9): 60, itu dalam konteks zaman modern sekarang lebih-kurang

maksudnya sama dengan panitia zakat dan/atau terutama badan/lembaga

amil zakat dalam konteks Indonesia modern sekarang ini.53 Adapun

yang dimaksud dengan “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,

pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat kepada para mustahik/para penerima manfaat zakat.54

Dengan kalimat lain, amilin pada dasarnya adalah orang atau institusi

yang bertugas melakukan pengelolaan dana zakat dan sedekah-sedekah

lainnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal ini Komisi Fatwanya, merumuskan

Amil zakat adalah:

a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah

untuk mengelola pelaksanan ibadah zakat; atau

52 Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam, Kamus Bahasa Melayu Nusantara, hlm. 82.

53 Satu hal yang bermanfaat untuk dicatatkan di sini ialah bahwa kata Amil di Indonesia dahulu atau bahkan sampai sekarang masih ada yang memiliki pengertian lebih luas dari sekedar penghimpun dan penyalur zakat. Sebab, kata amil juga kerap diartikan dengan pejabat/ahli agama yang mengurusi hal-hal yang bersifat keagamaan misalnya pernikahan dan pengurusan kematian.

54 UU RI No. 23 tahun 2011, Pasal 1 nomor 1; PP RI No. 14 tahun 2014, Pasal 1 nomor 1. buku tafsir pada satu sisi dan undang-undang tentang Pengelolaan Zakat pada sisi yang lain.



b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat

dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah

zakat.55

Rumusan fatwa MUI tentang pengertian Amil zakat baik dalam

huruf b maupun terutama huruf a, ini jelas menyesuaikan dengan Undang-

Undang tentang Pengelolaan Zakat setelah Negara (Pemerintah) mengakui,

menerima dan membenarkan atau mengesahkan pemberlakuan hukum

zakat di negara hukum Indonesia. Sebelum kehadiran Undang-Undang

tentang Pengelolaan Zakat, persyaratan yang “diangkat” oleh Pemerintah

maupun “yang disahkan oleh Pemerintah,” ini tidak dikenal. Pasalnya ? Jauh

sebelum kehadiran Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat disahkan,

eksistensi Amil Zakat dibentuk oleh masyarakat tanpa ada pengesahan

dari pemerintah, apalagi yang dibentuk oleh Pemerintah. Salah satu

contoh konkritnya yang terkait dengan penelitian ini ialah Amil Yayasan

BAMUIS yang didirikan sejak tahun 1967 di mana pengangkatan Amilnya

dilakukan (ditunjuk) oleh Pimpinan Bank BNI. Meskipun pimpinan BNI

diangkat oleh pemerintah, namun tindakan hukum Direksi mengangkat

Amil Zakat BAMUIS, jelas tidak mengatas-namakan Pemerintah, mengingat

pembentukan Badan/Lembaga Amil Zakat BAMUIS tidak mengatas-

namakan lembaga, akan tetapi lebih merepresentasikan individu-individu

sebagai insan Muslim-Muslimah.

Demikian pula dengan beberapa Amil yang ada pada lembaga-

lembaga zakat lainnya semisal Dompet Dhuafa Republika, yang dapat

dikatakan sepenuhnya diangkat oleh masyarakat tertentu dalam hal ini

masyaralat pegiat zakat lebih khusus lagi dewan pengurus – khususnya

55 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Fatwa MUI, No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat), hlm. 271.

Pembina – Yayasan Dompet Dhuafa. Setelah kehadiran Undang-Undang

Pengelolaan Zakat, maka keberadaan Amil pada lembaga-lembaga zakat

yang ada sudah tentu mengacu kepada Peraturan Peundang-undangan

yang berlaku, yakni yang disahkan oleh Pemerintah dan terutama yang

diangkat oleh Pemerintah. tepatnya, rumusan Amil pada huruf a dalam

Fatwa MUI berlaku bagi Amil zakat dalam lingkungan BAZNAS, sedangkan

rumusan Amil pada huruf b berlaku untuk lembaga amil zakat (LAZ) –

Non BAZNAS.

C. Dasar Hukum Pengangkatan Amil

Keberadaan amil/amilah jamaknya ámilát yang merupakan

kebutuhan mutlak dalam hal pengelolaan zakat, sejatinya memiliki dasar

hukum yang kuat; baik dari sudut pandang keagamaan (nash Al-Qur’an

dan Al-Hadis) maupun dalam sudut pandang perundang-undangan.

Demikian pula halnya dengan pengakuan umat dan masyarakat luas akan

keberadaan amilin/amilat untuk memenuhi pelayanan kebutuhan mereka

dalam menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah.

Dasar hukum keberadaan Amilin/Amilat adalah Al-Qur’an, paling

sedikit adalah surah at-taubah (9): 60 sebagaimana dikutibkan di atas.

Dasar hukum lainnya adalah Al-Hadis, di antaranya adalah Hadis riwayat

Imam Ahmad, Abu Dáwúd, dan Ibn Májah, yang disahihkan oleh al-

Hákim; namun di’ilalkan dengan sebab mursal (terputus), yang juga sudah

dikutibkan sebelum ini.

Dalil lain terkait dengan amil adalah ayat 103 surah al-taubah (9)

yang terjemahannya: “Ambillah oleh-mu (Muhammad) zakat dari sebagian

harta mereka, dengan (sebab) zakat itu kamu [bisa] membersihkan dan



menyucikan mereka, dan mendoalah kamu untuk mereka; sesungguhnya doa

kamu itu (akan menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah itu Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui (at-Taubah (9): 103).

Meskipun dalam ayat di atas tidak ada kata tersirat tentang amil,

namun perintah Allah kepada Nabi Nya - Muhammad SAW yang disuruh

mengambil (mengutip, mengolek, menarik atau memungut) zakat secara

langsung, itu menunjukkan pensyariatan adanya amil yang memediasi

antara pihak muzaki dan mustahik. Nabi sendiri sebagaimana disinggung

di tempat lain dalam tulisan ini adalah orang (Amil) pertama yang

melaksanakan tugas-tugas keamilan.

Beralih kepada hadis lain yang terkait dengan ihwal keamilan

ialah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim

(muttafaq ‘alaih) yang pada intinya menyatakan “bahwasanya Nabi

Muhammad SAW. pernah mengutus Mu’adz bin Jabal r.a. (w. 18 H/639

M) ke Negeri Yaman, kemudian ia sebutkan hadis nya yang panjang itu,

dan dalam Hadis yang panjang itu terdapat ungkapan yang menyatakan

bahwa: “…. Sesungguhnya Allah Ta’álá telah fardukan atas mereka (penduduk

Yaman) supaya membayar zakat yang berada dalam harta-harta mereka,

untuk diambilkan/dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, supaya

kemudian diserahkan (didistribusikan) kepada orang-orang fakir yang ada di

antara mereka (hadis riwayat muttafaq ‘alaih).56

Lengkapnya: Dari Abi Ma’íd dari Ibn Abba ra, sesungguhnya

Nabi SAW mengutus Mu’adz bin Jabal ra ke (Negeri) Yaman. Lalu Nabi

bersabda: “Ajaklah mereka (penduduk Yaman) itu untuk bersyahadat bahwa

56 Ibn Hajar al-‘Asqalani, Bulúghul-Marám min Adillah-Ahkám, hadis nomor 621.

sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, dan

sesungguhnya Muhammad adalah rasul Allah. Manakala mereka mentaati

itu, maka beri tahu/ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan

atas mereka semua agar shalat lima waktu dalam sehari semalam, dan

manakala mereka mentaatinya, maka (ajarkanlah) sesungguhnya Allah telah

mewajibkan (memfardukan) atas mereka sedekah (zakat) terhadap harta-

harta mereka yang diambil (ditarik) dari kalangan mereka yang kaya, dan

kemudian diserahkan kepada kaum fakir yang ada di tengah-tengah mereka”

(hadis riwayat al-Imam al-Khari).57

Dari ayat-ayat Al-Qur’an dan matan-matan Hadis di atas, dapatlah

dipahami dan disimpulkan bahwa Allah SWt menyuruh Nabi Muhammad

SAW supaya bertindak aktif dalam mengambil/memungut/menarik zakat

dari orang-orang beriman. Dengan kalimat lain, Allah SWt mengangkat

Nabi Muhammad SAW sebagai “Amil Zakat” pertama di masanya. Sebagai

Amil, Nabi Muhammad SAW telah mengamalkan perintah ayat di atas

dengan memungut dana zakat dari kaum Muslimin-Muslimat kala

itu. termasuk dengan mengangkat beberapa orang lain sebagai Amil

yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat. Ibn Sa’ad pernah

menyebutkan nama-nama petugas zakat itu berikut nama-nama suku yang

didatanginya. Yaitu:

1. Uyainah bin Hisn diutus ke Bani tamim;

2. Buraidah bin Hasib dan/atau Ka’ab bin Malik diutus ke Banu Aslam

dan Banu Ghifar;

3. Abbad bin Bisyr Asyhali diutus Banu Sulaim dan Banu Muzainah;

4. Rafi’bin Maqis diutus ke Bani Juhainah;

57 Al-Bukhari (Abi Abdillah bi Isma’il), Shahíh al-Bukhárí bi-Hásyiyah al-Kindí. Juz 1, hlm. 242.



5. Amr bin Ash diutus ke Banu Fazarah;

6. Dhahhak bin Sufyan al-Kilabi diutus ke Banu Kilab;

7. Burs bin Sufyan al-Ka’bi diutus ke Banu Ka’ab;

8. Ibnu Lutaybah Azdi diutus ke Banu Zibyan;

9. Salah seorang dari Bani Sa’ad Huzaim juga diutus untuk memungut

zakat di kalangan Bani Sa’ad Huzaim.

Jelasnya, penarikan zakat tidak hanya dikenakan kepada penduduk

Muslim-Muslimah yang tinggal di Madinah dan sekitarnya; akan tetapi

juga dilakukan hingga ke berbagai penjuru jazirah Arabia yang terjangkau

waktu itu. Juga tidak hanya dilakukan oleh rasul seorang diri (secara

individu) sebagai Amil; akan tetapi juga dilakukan dengan melibatkan

beberapa orang sahabat yang bisa dipercaya dan mumpuni pengetahuan

(ilmunya) tentang urusan fikih zakat (fiqh al-zakáh) pada khususnya dan

perihal fikih dalam konteksnya yang laus pada umumnya.

Selain yang disebutkan di atas (Mu’adz bin Jabal), Nabi Muhammad

SAW juga mengangkat beberapa orang sahabat yang lain sebagai Amilin.

Sebut saja di antaranya Ali bin Abi thalib, Abu Musa al-Asy’ari, Anas

bin Malik dan Mu’adz bin Jabal radhiyallahu ‘anhum. Yang disebutkan

terakhir, Mu’adz bin Jabal, berjuluk sebagai pelita ilmu dan amal di

samping dinyatakan sebagai sahabat Nabi yang paling mahir dalam urusan

hukum halal – haram (fikih). Lebih dari itu, Mu’adz bin Jabal oleh Nabi

Muhammad SAW juga diberi tugas sebagai Qadi (Hakim), yang berarti

merangkap juga sebagai Amil zakat di negeri Yaman. Sebagai Amil, Mu’adz

diberi tugas dan kewenangan untuk mengambil/menghimpun dana ZIS

(zakat, infak dan sedekah) dari penduduk Yaman yang kaya (tu’khadzu min

aghniyá’ihim), untuk kemudian dana ZIS yang ia himpun itu didistribusikan

kepada penduduk Yaman yang fakir (fa-turaddu fí-fuqará’ihim).

Dari hadis riwayat Mu’adz bin Jabal ini bisa diperoleh penemuan

(istibath) hukum tentang distribusi zakat yang berasaskan otonomi daerah/

wilayah masing-masing negeri sebagaimana halnya petunjuk rasul Allah

SAW kepada Mu’adz bin Jabal yang diperintahkan supaya menghimpun

dana ZIS dari penduduk Yaman yang kaya, untuk kemudian didistribusikan

kepada penduduk Yaman juga dalam hal ini yang fakir-miskin.

Peristiwa pengutusan Mu’adz ke Negeri Yaman ini terjadi antara

tahun 8 – 10 Hijrah, karena ada perbedaan pendapat di kalangan ulama

(sejarawan). Ada yang mengatakan tahun 8 Hijrah tepatnya pasca

pembebasan kota Makkah (Fath Makkah) tahun 8 Hijrah, dan ada pula yang

berpendapat pada akhir tahun 9 Hijrah usai keberlangsungan peperangan

tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijah. Bahkan ada sebagian lagi yang

mengatakan pada tahun 10 Hijrah, sebelum rasul Allah SAW melakukan

haji Wadá’, yang waktu Haji Wada’-nya sendri juga diperdebatkan antara

tahun ke-9 atau tahun ke-10 Hijrah.

Ringkasnya, dasar hukum pengangkatan Amilin menurut sumber

hukum agama (Islam) dan undang-undang negara adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur’an, terutama surah al-taubah (9): 60 dan 103;

2. Hadis Nabi Muhammad SAW, antara lain riwayat Imam Ahmad bin

Hanbal, Abu Dawud dan al-Hakim dari Abi Sa’id al-Khudri di samping

Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim (Muttafaq ‘alaih),

dan lain-lain;

3. Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pembukaan Alinea Keempat dan

Pasal 29 ayat (1) dan (2);

4. Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

sebagaimana diubah dan ditambah dengan:



5. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan

Zakat;

6. Peraturan Pemerintah RI No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Selain undang-undang yang baru disebutkan, sesungguhnya masih

ada beberapa peraturan perundang-undangan lain yang secara langsung

maupun tidak langsung, serta secara tersurah maupun tersirat beririsan

benar dengan pengaturan zakat dan lembaga pengelolanya. Undang-

Undang yang dimaksudkan ialah:

7. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2009 tentang Bantuan atau

Sumbangan termasuk Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya

Wajib yang Dikecualikan Dari objek Pajak Penghasilan.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 tentang Zakat atau

Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan

Dari Penghasilan Bruto.

D. urgensi Keberadaan Amil

Kita sering mendengar, membaca atau bahkan menjelaskan istilah

ibadah mahdhah, di samping fardu ain. Ibadah mahdhah ialah ibadah yang

pelaksanaannya murni berbentuk penghambaan (peribadatan) kepada Allah

SWt; sedangkan fardu ain adalah suatu kewajiban yang sifatnya melulu

personal-individual. Ibadah mahdhah yang hukumnya wajib ain adalah

shalat, puasa, haji dan bahkan zakat. Bisa dikatakan jarang atau sedikit

untuk tidak mengatakannya langka sama sekali orang yang secara tegas

mengatakan bahwa zakat dalam kasus tertentu misalnya badan usaha

yang dimiliki oleh orang-orang Islam hukumnya wajib. Alasannya, karena

zakat adalah ibadah perorangan atau bahkan ibadah mahdhah (murni)

yang hanya dibebankan kepada orang-orang mukalaf secara individual

(fardu ain), tidak kepada badan usaha yang dinyatakan bukan orang-orang

mukalaf.58

Sejujurnya, jika kita renungkan dengan sesksama dan lebih realistis,

ada perbedaan antara ibadah zakat dengan ibadah-ibadah mahdhah yang

lain-lain. Di antara perbedaannya, manakala ibadah-ibadah lain (shalat,

puasa, haji, umrah) lebih fokus atau tepatnya melekat dengan pelibatan

aktif anggota badan, fikiran dan perasaan (hati) yang semuanya selalu

menyatu dalam pengertian bermuara kepada fisik – akal fikiran dan hati;

ibadah zakat yang wujudnya adalah benda ekonomi dan/atau keuangan

yang terpisah dari kesatuan fisik-akal-fikiran dan hati, itu pada dasarnya

memiliki perbedaan yang cukup mendasar dari ibadah-ibadah lain yang

bersifat ritual. Sesuai dengan julukannya (‘ibádah máliyah wa-ijtimá’iyah),

zakat bukan lagi ibadah ritual melainkan ibadah material – sosial yang

orientasinya tidak lagi internal – personal (mushalli, sha’im, hájj) itu

sendiri; akan tetapi adalah justru kesejahteraan orang lain (orang banyak)

di luar abid yang beribadah itu sendiri.

Maknanya, beda dengan ibadah shalat dan puasa atau bahkan

haji sekalipun yang orientasinya lebih besar ke dalam diri peribadi

(internal-individual pelakunya); maka orientasi amaliah zakat justru lebih

berpihak pada kepentingan eksternal dalam hal ini umat/masyarakat

banyak (para mustahik) khususnya kaum fakir dan miskin. Masih dalam

58 Terkait dengan hukum wajib zakat bagi bada usaha, in sya Allah akan dibahas di dalam buku lain.



konteks perbedaan antara zakat dengan ibadah-ibadah ritual lainnya, zakat

memerlukan keterlibatan orang/pihak lain di luar muzaki sendiri. Manakala

dalam kasus-kasus tertentu pelaksanaan ibadah lain katakanlah shalat

berjamaah baik maktubah maupun sunah-sunnah tertentu yang tetap

memerlukan pelibatan orang lain mulai dari muadzin dan makmum, maka

zakat sudah tentu lebih memerlukan lagi orang lain layaknya muadzin dan

jamaah (mustahik/penerima manfaat).

Keberadaan muadzin, imam dan makmum dalam shalat berjamaah

(shalat-shalat maktubah/fardu maupun shalat-shalat sunah tertentu) di

samping memerlukan sarana dan prasana peribadatan semisal pembangunan

masjid, mushalla, langgar, surau, tajuk dan lain-lain. Bahkan dalam berbuka

puasa maupun sahur kian membudaya keberadaan buka puasa bersama

dan/atau sahur bersama ini59 yang boleh jadi pembebanannya justru bisa

dipikul bersama. Jika demikian keadaannya maka dalam hal wajib zakat

bagi badan usaha yang dimiliki sejumlah orang Islam tentu merupakan hal

yang layak untuk bisa diterima zakatnya.

Ungkapan di atas hendak menyatakan bahwa untuk sekedar

melaksanakan rukun Islam yang lain saja (shalat, puasa, dan haji bahkan

ikrar dua kalimah syahadatain sekalipun)60 yang digolongkan ke dalam

ibadah mahdhah yang fardhu ain, faktanya nyaris tidak ada yang tidak

melibatkan orang/pihak lain apapun itu namanya misalnya panitia,

59 Menurut catatan sejarah, Nabi Muhammad SAW dalam bulan Ramadhan terbilang sering melakukan makan sahur bersama; bukan buka bersama.

60 Fakta di lapangan menunjukkan bahwa para muallaf yang hendak memeluk agama Islam, jelas memerlukan bantuan pihak lain misalnya penuntun bacaan dua kalimah syahadat berikut saksi-saksi, Terutama bagi kepentingan administratif semacam pembuatan akte/piagam yang menyatakan bahwa si Fulan bin Fulan telah pindah agama dari agama lain ke dalam agama Islam. Bimbingan masuk Islam secara formal ini telah berlaku di hampir semua dan setiap negara. Tidak kecuali di Indonesia. Penulis sensidri alhamdullah telah sering – minimal belasan kali membimbing muallaf bersyahadatain.

pengurus, event organization (Io) dan lain sebagainya. Logikanya, apalagi

zakat yang baik orientasi maupun dampaknya diarahkan bagi pihak lain

dan memiliki akibat langsung (dampak) terhadap umat dan masyarakat

luas di luar pelaku zakat (muzaki) sendiri. Karena, penyaluran dana ZIS

pada dasarnya dan dalam kenyataannya memerlukan keterlibatan orang/

pihak lain dalam hal ini Amilin/Amilat yang ber atau terhimpun dalam

badan/lembaga amil zakat.

Penulis mengapresiasi pendapat beberapa orang pegiat zakat --

antara lain Ahmad Juwaeni dan eri Sudewo -- yang berdasarkan pengalaman

di lapangan keduanya berkesimpulan bahwa “Berbeda dengan shalat atau

puasa, zakat ternyata tidak bisa dikerjakan oleh tiap pribadi Muslim seorang

diri. Zakat harus dikelola dengan melibatkan pihak lain. Karena zakat dari

muzaki, dikelola oleh amil dan ditujukan untuk mustahik.61 Kenapa sampai

ada pendapat ulama yang menyatakan “zakat tidak boleh dikelola sendiri

dan harus dikelola oleh Amil ?” Jawabannya:

1. Agar tidak subyektif;

2. Untuk memelihara harkat dan martabat mustahik;

3. obyektif profesional;

4. Pemberdayaan [dana zakat lebih optimal]62

5. Dana zakat yang terhimpun lebih besar jumlahnya;

6. Asas keadilan dan pemerataan lebih mungkin/mudah diwujudkan

7. Zakat memiliki banyak aspek (ibadah, hukum, ekonomi, sosial dan

lain-lain).

61 Ahmad Juwaeni, dalam Eri Sudewo, Manajemen Zakat, hlm. xxxiv.

62 Ahmad Juwaeni dalam Eri Sudewo, Manajemen Zakat, hlm. xxxvii-xxxvii.



terdapat rasionalisasi yang kuat mengapa Islam lebih mendorong

pengelolaan zakat secara kolektif melalui Amil zakat, dan bukan pengelolaan

secara individual,63 meskipun pengelolaan zakat secara individual tidak

berarti diharamkan apalagi secara mutlak. Yaitu:

Pertama, Amil berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara para

pembayar zakat (muzakki) dan masyarakat penerima zakat (mustahik). Hal

ini penting mengingat Islam sangat menganjurkan menjaga martabat dan

harga diri para mustahik selain tentunya mendorong para muzaki untuk

lebih ikhlas dan beramal. Rasullah SAW bersabda: “ Penduduk surga ada

tiga : Penguasa adil yang memberi derma dengan tepat, penyayang berhati

lembut terhadap kerabatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari minta-

minta kepada orang lain” (HR. Muslim)

Kedua, Amil membantu secara proaktif mengingatkan muzaki

untuk menunaikan kewajiban zakatnya sekaligus membantu menghitung

berapa jumlah kewajiban zakat para muzakki.

Ketiga, Amil akan bisa lebih dalam, cermat, lengkap dan teliti

dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi mustahik agar penyaluran dan

pendayagunaan zakat direalisasikan secara baik dan efektif.

Keempat, dibutuhkan amil agar muzakki tak merasa masih memiliki

zakatnya.

Kelima, muzakki memang bukan amil. Muzakki yang menempatkan

dirinya sebagai amil cenderung menempatkan mustahik sebagai obyek

63 Indonesia Maginificence of Zakat dan Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah, Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia, hlm. 14.

sehingga mustahik lah yang kemudian ‘dipaksa’ mengantri pembagian zakat,

bukan sang muzakki yang menyambangi para mustahik. Dan kelemahan

dari muzakki yang menyalurkan sendiri zakatnya adalah bahwa tidak semua

ashnaf bisa dibantu, padahal ketika Allah SWt menetapkan 8 golongan,

maka tetap 8 golongan bukan menjadi 2 golongan (fakir dan miskin saja).

tentunya amil yang dipilih haruslah amil yang profesional, amanah dan

kredibel dalam kinerjanya mengelola zakat. Dengan demikian zakat bisa

berperan sesuai dengan yang seharusnya di kehendaki oleh Islam. Kinerja

dan kapasitas organisasi pengelola zakat (oPZ) di Indonesia.

Sejarah telah membuktikan eksistensi dan fungsi amilin

dalam pengelolaan dana Zakat. Mula-mula diprakarsai langsung oleh

Nabi Muhammad SAW sendiri ditambah dengan beberapa orang yang

membantunya sebagaimana telah diungkapkan pada bagian lain di dalam

tulisan ini. tradisi pengangkatan amilin zakat yang dipelopori Nabi

Muhammad SAW, ini kemudian dilestarikan oleh para khalifah yang

menggantikannya mulai dari masa-masa kekhalifahan Abu Bakar as-

Sihiddiq, Umar bin al-Khaththab, Usman Affan dan Ali bin Abi thalib

(khulafá’ al-rasyidín) radhiyallahu ‘anhum dan seterusnya. Sejarah mencatat

bahwa Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq r.a. (573 - 634 M/ (?) 13 H) pernah

“mengangkat” Umar bin al-Khaththab (579 – 644 M/ (?) 23 H) sebagai

amilin zakat; demikian pula halnya dengan Anas bin Malik dan Abu Musa

al-Asy’ari radhiyallahu ‘anhuma yang sebelumnya pernah diangkat sebagai

amilin zakat oleh Nabi Muhammad SAW dan sebagian mereka diteruskan

atau diangkat lagi jabatannya pada zaman “al-khulafá’ ar-rasyidún.

Akan halnya Khalifah Abu Bakar ra yang selain pernah menulis surah

kepada Anas bin Malik ra terkait dengan ihwal pewajiban pungutan zakat

berikut penyebutan (sebagian) objek zakat dan bahkan pernah mengambil



kebijakan berupa keputusan untuk memerangi para pembangkang zakat

di masa-masa kekhalifahannya, Umar bin al-Khaththab ra yang pernah

dipercaya sebagai “Amil” zakat oleh Abu Bakar, ketika Umar menjadi Khalifah,

juga pernah berkirim surah kepada salah seorang Gubernurnya, yakni|

Abu Musa al-Asy’ari ra. Di antara isi surahnya menyatakan demikian:

Amma ba’du, maka sesungguhnya di antara ciri kekuatan (kecerdasan) para

pelayan umat – termasuk AMILIN ZAKAT tentunya – ialah bekerja dengan

tidak menunda-nunda pekerjaan untuk hari esok yang bisa diselesaikan pada

hari ini.”64

Keberadaan Amilin yang bertugas mengelola dana ZIS, ini secara

terus-menerus dilestarikan oleh umumnya pemerintahan Islam di negara-

negara Muslim sampai sekarang sebagaimana dapat ditelusuri dalam

sejarah panjang perzakatan itu sendiri dari waktu ke waktu. tentu dengan

mengalami pasang-surut dan naik turun karena perbedaan situasi, kondisi

dan kemauan serta kebijakan masing-masing khalifah yang memegang

tampuk kepemimpinan. Sayangnya, karena satu dan lain hal terutama atas

alasan teknis, ihwal sejarah panjang keamilan ini tidak dimuat secara

utuh apalagi menyeluruh di dalam buku yang terbatas ini.

Yang jelas, eksistensi Amilin dan lembaga keamilan sudah dikenal

dan diperkenalkan secara jelas sejak di masa-masa awal pensyariatan zakat

itu sendiri dan masih terus eksis kiprahnya hingga sekarang dan in sya

Allah sampai di masa-masa yang akan datang. Sampai sekarang ini, usia

pensyariatan zakat telah berumur antara 1435 -1436 tahun sejak disyariatkan

pada tahun ke-2 atau tahun ke-3 Hijrah karena ada perbedaan pendapat

64 Abí> al-Qásim bin Salá>m, Kitáb al-Amwál, hadis/atsar no. 10.

sungguhpun tidak signifikan. Tentu dengan mengalami perkembangan yang

pasang-surut berikut variasi dan keragaman masing-masing sebagaimana

disinggung sebelum ini.

Lepas dari perbedaan dan keragaman yang ada pada masing-

masing negara (Islam/berpenduduk Muslim) dalam hal penanganan ZIS,

yang jelas eksistensi amilin dan kelembagaannya bisa dijumpai di hampir

atau bahkan di semua negara-negara Muslim. Malahan, di negara-negara

non Muslim yang penduduk Muslimnya terbilang cuma minoritas, lembaga

keamilan atau minimal amilin zakat perorangan tetap ada meskipun dalam

bentuknya yang sangat sederhana atau bahkan bersahaja.

Sebagaimana disinggung sebelum ini, sepanjang penelusuran

sejarah Islam, eksistensi amilin kapan dan di mana pun pada dasarnya

adalah sama, dalam pengertian eksistensinya diakui oleh para ulama lepas

dari pertanyaan apakah keberadaan amil/amilin itu bersifat formal atau

informal, dan apakah itu bersifat perorangan atau tim (kelembagaan).

Itu semua sangat bergantung pada kondisi ummatan muslimatan yang

bersangkutan. Yang jelas, di semua wilayah atau negara ada amil/amilin

yang “bertugas” menerima, menghimpun, mengelola, mendistribusikan

kepada para mustahik dan/atau memanfaatkannya demi kesejahteraan

umat dan kepentingan umum; terutama orang-orang fakir dan orang-

orang miskin.

E. Syarat-syarat Amil

Seperti disinggung pada bagian lain dalam tulisan ini, keberadaan

amilin dan lembaga keamailan sangatlah penting bagi pengelolaan dana

zakat, infak dan sedekah. Sayangnya, dalam waktu yang cukup lama belum



ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur perihal

persyaratan seseorang bisa diangkat sebagai amilin zakat. Apalagi yang

berhubungan dengan hak-hak amilin, baik secara kelembagaan maupun

terutama untuk hak-hak para pegawai/pekerjanya yang bersifat personal

sebagaimana akan disinggung setelah ini.

Sebagaimana disinggung sebelum ini bahwa undang-undang

tentang pengelolaan zakat tidak mengatur syarat-syarat untuk bisa diangkat

sebagai amilin zakat sebagaimana halnya syarat-syarat seseorang untuk

bisa diangkat menjadi qadhi/hakim dan/atau panitera. Memperhatikan

Amilin yang diangkat di zaman Nabi Muhammad SAW dan masa Khalifah

Abu Bakar – paling tidak sebagian daripadanya -- ada yang merangkap

sebagai kadi/hakim, maka sungguh pada tempatnya manakala untuk

syarat-syarat amil ini penulis merujuk kepada persyaratan-persyaratan

yang harus dimiliki seseorang untuk bisa diangkat sebagai hakim, atau

minimal sebagai panitera. Jelasnya, syarat-syarat ideal untuk seseorang

bisa diangkat sebagai Amil di masa-masa silam ialah agak mirip untuk

tidak mengatakan sama dengan syarat-syarat seseorang yang bisa diangkat

sebagai hakim. tepatnya:

1. Beriman dan bertakwa kepada Allah Yang Maha Kuasa/tuhan Yang

Maha esa;

2. Baligh dan berakal;

3. Sehat jasmani dan rohani;

4. Minimal mengenali hukum syariah khususnya zakat, infak dan

sedekah;

5. Mendapatkan tauliyah (pengangkatan) dari umat dan/atau terutama

pejabat yang berwenang (Pemerintah).

Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 8 tahun 2011

tetang Amil Zakat menyebutkan: Amil Zakat harus memenuhi syarat

sebagai berikut:

a. beragama Islam;

b. mukalaf (berakal dan balig);

c. amanah;

d. memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain

yang terkait dengan tugas amil zakat.65

Syarat-syarat Amil di atas adalah syarat-syarat yang umum dikenal

atau bahkan disepakati oleh semua ulama dan berlaku di berbagai belahan

negara/wilayah Islam dari dahulu sampai sekarang. Di samping itu, masih

ada beberapa persyaratan Amil yang mengacu pada kebijakan lokal atau

nasional misalnya syarat kebangsaan sebagaimana yang akan disebutkan

nanti sesudah ini. Menarik juga apa yang dikemukakan eri Sudewo, ketika

mengatakan bahwa dalam lembaga zakat sekurang-kurangnya ada empat

(4) prinsip yang harus difahami Amilin, yaitu:

1) Prinsip rukun Islam;

2) Prinsip moral;

3) Prinsip lembaga; dan

4) Prinsip manajemen.66

Abdul Hamid Mahmud al-Ba’li, Doktor Fikih Perbandingan dan

ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Undang-Undang Universitas Al-

65 Majelis Ulama Indonesia (Himpunan Fatwa MUI, No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat), hlm. 271.

66 Eri Sudewo, Manajemen Zakat, hlm. 30.



Azhar Kairo – Mesir,67 menyebutkan syarat-syarat umum Amilin, yaitu:

(1) Amanah (al-amánah);

(2) Adil (al-‘adl);

(3) Pandai menghitung/menaksir zakat (al-taqdír al-salím);

(4) Berakhlak baik (husn al-khuluq);

(5) Memiliki pemahaman mendalam (al-fahm al-daqíq) tentang zakat;

(6) tidak aniaya (‘adam al-zhulm);

(7) tidak menerima hadiah apalagi rasywah (suap).

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah RI No. 14 th. 2014 disebutkan

bahwa “Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS paling sedikit harus

memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;

b. beragama Islam;

c. bertakwa kepada Allah SWt;

d. berakhlak mulia;

e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;

f. sehat jasmani dan rohani;

g. tidak menjadi anggota partai politik;

h. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat; dan

i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang

diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.68

67 Abdul Hamid Mahmud al-Ba’li, Iqtishádiyyát al-Zakáh wa-I’tibárát al-Siyásiyyah al-Máliyyah wa-al-Naqdiyyah, hlm. 99.

68 UU No. 23 Th. 2011, Pasal 11 dan PP No. 14 Th. 2014, Pasal 7.

Memerhatikan syarat-syarat Amil Zakat di atas, secara umum dan

keseluruhan tampak mirip untuk tidak mengatakan sama dengan syarat-

syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon hakim pengadilan agama

sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang nomor 50 tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989

tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang ini dikatakan: “Untuk

dapat diangkat sebagai calon hakim pengadilan agama, seseorang harus

memenuhi syarat sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;

b. beragama Islam;

c. bertakwa kepada tuhan Yang Maha esa;

d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia;

e. sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum

Islam;

f. sehat jasmani dan rohani;

g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan

h. bukan bekas anggota organsisasi terlarang Partai Komunis Indonesia

termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung

dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.

Untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri yang

berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan berumur

paling rendah 25 (dua puluh lima tahun).69

69 UU RI No. 50 tahun 2009, Pasal 13 ayat (1) dan (2).



Patut juga dicatatakan di sini bahwa pengelolaan zakat pada prinsipnya

bersifat kelembagaan (institusional), tidak dalam bentuk perseorangan.

Namun demikian dalam kondisi tertentu, undang-undang apalagi syariat

Islam memberikan kemungkinan (boleh) jabatan Amil dipegang oleh

perseorangan. Dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 14 tahun 2014

tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat, posisi “Amil Zakat Perseorangan atau Perkumpulan

orang dalam Masyarakat,” ini diatur demikian.

Pasal 66

(1) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau

oleh BAZNAS dan LAZ kegiatan pengelolaan zakat dapat dlakukan

oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim-ulama),

atau pengurus/takmir masjid/mushalla sebagai amil zakat;

(2) Kegiatan pengelolaan zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Pemerintah tidak mengatur lebih lanjut tentang syarat-

syarat formal atau kriteria lengkap Amil perseorangan sebagaimana yang

dikemukakan di atas. Namun, secara umum lebih-kurang tentu sama

persyaratannya dengan persyaratan seseorang yang bisa diangkat menjadi

anggota Badan Amil Zakat Nasional yang sudah disebutkan lebih dulu

sebelum ini.

F. Kewajiban dan Hak Amil

a. Urgensi keseimbangan antara kewajiban dan hak Amil

Sejatinya, syariat Islam tidak hanya memberikan beban kewajiban

kepada umat manusia tanpa memperhatikan hak-haknya yang sah,

halal dan layak diterima. Baik itu dalam hal peribadatan yang dibalik

pensyariatan kewajiban – termasuk zakat -- yang berbentuk pembebanan,

selalu saja diiringi dengan janji imbalan baik berupa pahala (ajrun) yang

bahkan berlipat ganda;70 sungguhpun ancaman terhadap para pembangkang

zakat juga tetap dikemukakan dalam Al-Qur’an.71 Demikian pula halnya

dengan urusan pembebanan kewajiban yang berbentuk beban kerja sebagai

kewajiban dalam muamalah yang harus juga disertai dengan pemenuhan

hak-haknya semisal pembayaran gaji (ujrah; fee)72 atau apapun namanya,

dan beberapa hak lainnya sebagaimana dikenal dalam dunia kerja/usaha

dan/atau jasa di zaman modern sekarang ini. Nyaris tidak ada kewajiban

tanpa hak; sebagaimana juga nyaris tidak ada hak tanpa ada kewajiban.

Satu hal yang penting dikemukakan di sini ialah bahwa yang

dimaksud dengan hukum, dalam perspektif hukum Islam sebagaimana

diformulasikan oleh para juris Islam (al-ushuliyyún), “hukum ialah doktrin

tuhan (khitháb Alláh) yang berhubungan dengan tindakan orang-orang

dewasa (af’ál al-mukallafín) baik dalam bentuk tuntutan (iqtidhá’), maupun

70 Perhatikan Al-Qur’an misalnya surah al-An’am (6) 160 dan al-Baqarah (2): 261.

71 Perhatikan, antara lain Q.S. at-Taubah (9): 34.

72 Perhatikan misalnya ungkapan atau bahkan ada yang meyakininya sebagai hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan: “u’thúl ajíra ujrahú qabla an-yajiffa ‘uruqahú = bayarkanlah upah para pekerja sebelum kering keringatnya (hadis).



pilihan (takhyír) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau

dalam bentuk ketetapan (wadha’).73

Definisi hukum di atas tampak lebih mengarus-utamakan kewajiban

atas orang-orang dewasa (mukalaf) daripada lebih mementingkan hak atau

hak-hak. Logikanya, manakala semua dan setiap kewajiban (dalam konteks

ini distribusi dana zakat) dilaksanakan dengan baik (penuh tanggung jawab)

oleh Amilin, maka hampir dapat dipastikan bahwa hak-hak mustahik dengan

sendirinya akan diserah-terimakan. Sebaliknya, manakala kewajiban tidak

dilaksanakan dengan secara sadar oleh Amilin, maka dengan sendirinya

pelanggaran atas hak-hak orang lain (dalam hal ini mustahik) akan terjadi.

Sayangnya antara kewajiban dan hak Amilin ini terutama di masa-masa

lalu, sering tidak berjalan seiring atau tidak bersesuaian antara keduanya.

Salah satu akibatnya, terkadang untuk tidak mengatakannya

sering apalagi selalu terjadi hal-hal yang menyebabkan distribusi dan/atau

pemanfaatan dana ZIS kurang tepat sasaran. Pengalaman di lapangan

-- meskipun karena satu dan lain hal tidak terlalu mendesak untuk

dikemukakan di dalam tulisan ini – namun cukup membuktikan ada beberapa

kasus yang mengakibatkan distribusi dana ZIS kurang tepat sasaran itu.

Hal-hal ini bisa terjadi, antara lain disebabkan kekurang-cermatan (Amilin)

dalam mengenali kriteria atau apalagi megedukasi mustahik dengan baik

dan benar. Penyebab lainnya adalah karena kurang/lemahnya pengawasan

dalam teks maupun konteksnya yang luas, mulai dari hal-hal yang bersifat

administratif misalnya dalam melakukan verifikasi surat-surat keterangan

diri mustahik atau lainnya, jumlah dana atau daftar nama fikitif hingga

yang bersifat “percaloan” mustahik, “pencatutan” nama tokoh dan/atau

73 Abdul Wahhab Khallaf, Ushúl al-Fiqh, hlm.21.

lembaga tertentu. Hal-hal yang seperti ini bisa terjadi – terutama di masa-

masa lalu – antara lain karena:

Pertama, kurang/lemhanya pengetahuan (sebagian) Amilin terkait

dengan kriteria mustahik dalam teks maupun konteksnya yang bersifat

teoretis dan kenyataan – empiris di lapangan;

Kedua, ada oknum yang memanfaatkan keadaan/kesempatan untuk

memperoleh keuntungan/kepentingan diri pribadi dan/atau lainnya, baik

material maupun non material;

Ketiga, tertib administrasi yang belum memadai, termasuk

pengarsipan;

Keempat, kurang/lemahnya pembinaan dan/atau pengawasan

internal maupun eksternal, termasuk pembinaan dan/atau pengawasan dari

sisi syariah compliance;

Kelima, tentu saja masih ada faktor-faktor lain baik teknis

maupun non teknis yang memengaruhi atau berakibat pada kekurang-

tepatan sasaran penyaluran dana ZIS dimaksud kepada mustahikkin yang

sesungguhnya.

Keenam, kurang atau lemahnya koordinasi internal maupun

eksternal institusi BAZ atau LAZ yang bersangkutan;

Ketujuh, rendahnya kontrol sosial dalam hal ini terutama umat dan

masyarakat Muslim sendiri terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat.



Untuk itu, diperlukan peningkatan sumber daya manusia dalam hal

ini Amil/Amilin yang memahami benar tentang seluk-beluk perzakatan dan

memiliki rasa tanggung-jawab yang tinggi akan kewajiban-kewajibannya

sebagai Amilin.

b. Kewajiban Amilin

Di atas telah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan

“pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan

pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan

zakat kepada para mustahik/para penerima manfaat zakat.” Dari definisi ini,

dapatlah dikemukakan bahwa kewajiban dasar dan umum amilin adalah:

1. Mengordinasikan perumusan perencanaan penghimpunan dana ZIS,

katakanlah semacam pembuatan rencana anggaran pendapatan/

perolehan berikut rencana pendistribusiannya dengan baik dan benar;

2. Melaksanakan kegiatan penghimpunan dana ZIS (dari muzaki, mmunfik

dan mutasadik) yang telah direncanakan;

3. Melakukan pengelolaan sedemikian rupa perolehan penghimpunan

dana ZIS;

4. Mendistribusikan (mentasharrufkan) dana ZIS yang telah dihimpun itu

kepada para penerima mustahik (penerima manfaat);

5. Penyusunan pelaporan kegiatan lembaga amilin kepada pihak

berwenang di samping secara internal memberi tahukan kepada para

muzaki, munfik dan mutasadik (donatur ZIS), atau bahkan kepada

masyarakat luas/umum.

tugas utama dan kewajiban Amilin sudah seharusnya benar-

benar difahami dan dihayati oleh setiap badan/lembaga amil zakat. Selain

guna memudahkan tugas dan kewajiban Amilin yang bersangkutan, juga

dimaksudkan untuk lebih bisa dipertanggung-jawabkan kepada publik

khususnya kepada pihak yang berwenang sebagaimana diamanatkan

undang-undang. Dengan pengelolaan dana ZIS yang dilakukan secara

profesional, prosedural dan proporsional, maka badan/lembaga keamilan

akan mendapatkan kepercayaan lebih dari umat dan masyarakat pada

umumnya di samping para donatur dana ZIS itu sendiri pada khususnya.

Dengan sendirinya maka harkat dan martabat BAZ maupun LAZ akan

tetap terpelihara dengan baik.

Guna menopang keterampilan pelaksanaan tugas/kewenangan dan

terutama kewajibannya, Amilin harus ditambah/menambah dirinya dengan

pengetahuan yang diperlukan baik tentang syariah dan kesyariahan maupun

yang bersifat skill (keterampilan). Dengan kalimat lain, Amilin harus

menjadi insan-insan pegiat zakat yang cerdas dan profesional. termasuk

dalam membuat terobosan penyaluran dan/atau pemanfaatan dana Zakat

itu sendiri dari yang semula terbatas dalam hal-hal yang “melulu” bersifat

konsumtif, ditingkan kepada hal-hal yang memiliki nilai tambah dan

produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahikkin dalam

konteksnya yang luas dan luwes.

Di antara contoh kasusnya, sungguh menarik untuk dikutibkan

dialog singkat antara Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan salah seorang

Gubernur yang merangkap sebagai Amil bernama Abdul Hamid. Dialog

yang dimaksudkan ialah:

Khalifah: Gubernur, harap segera bagikan dana ZIS itu

kepada mereka yang berhak menerimanya !



Gubernur: Sudah aku bagikan kepada mereka ya Amir al-

Mu’minin !

Khalifah: Masih adakah uang kas di Baitul Mal ? Coba

Anda perhatikan setiap orang yang memiliki utang-piutang

bukan karena kebodohan dan keborosannya. Bayarlah

utang-utangnya itu.

Gubernur: Alhamdulillah telah kami lunasi semua utang-

utang mereka itu ya Amir al-Mu’minin !

Khalifah: Baik ! Masih adakah uang kas yang tersisa pada

Baitul Mal ? Coba Anda telusuri (turun ke bawah) kalau-

kalau masih ada perawan-perawan yang belum menikah

(jomblo) semata-semata karena tidak ada uang. Kalau

Anda mampu menikahkan mereka (dengan menggunakan

dana ZIS), maka segera nikahkan mereka; dan berilah

(bayarkanlah) uang maharnya.74

Dari kisah singkat dialog Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan

Gubernur Abdul Hamid, ini bisa kita fahami bahwa distribusi dana ZIS pada

dasarnya harus dilakukan dengan terus-menerus demi kesejahteraan sosial

umat dan masyarakat khususnya para mustahik zakat. Kesejahteraan sosial

umat dan masyarakat yang dimaksudkan tidak sebatas apalagi dibatasi hanya

sampai kepada urusan pendidikan (beasiswa) dan kesehatan, akan tetapi

bisa juga merambah ke arah pelaksanakan khitanan massal, nikah – jika

diperlukan malahan nikah massal – dan bahkan pembebasan utang-piutang

74 Abi al-Qasim, Kitáb al-Amwál, hadis/atsar no (?).

sekalipun selama masih dalam koridor yang dibenarkan syariat. Maknanya,

kesejahteraan sosial harus difahami dalam teks maupun konteksnya yang

luas dan luwes selama masih dalam koridor yang dibenarkan syariat. tentu

dengan terobosan-terobosan yang tepat sebagaimana tergambar dalam

dialog singkat Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan Gubernur Abdul

Hamid di atas.

Di antara terobosan yang layak dipertimbangkan dewasa ini adalah

pelaksanaan pernikahan massal bagi (calon) pasangan penganten yang

karena satu dan lain hal benar-benar tidak mampu untuk melaksanakan

pernikahan secara legal-formal sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan. Misalnya, pernikahan massal hendaknya tidak lebih

berorientasikan pada – maaf – pasangan-pasangan yang sudah “teranjur

kumpul kebo” (pasangan yang sudah hidup layaknya suami-istri tanpa

pernikahan legal dan formal) di muka pejabat yang berwenang (Kantor

Urusan Agama/KUA); akan tetapi sebaiknya justru lebih kepada pernikahan

massal yang bersifat antisipatif. Maksudnya, pernikahan massal digelar

untuk calon-calon pasangan muda-mudi yang belum menikah disebabkan

kesulitan ekonomi dan bisa diatasi dengan menggunakan dana ZIS sampai

mereka pada akhirnya bisa mandiri.

Pimpinan BAMUIS terutama dalam beberapa tahun terakhir, ini

tampak berusaha maksimal dan optimal untuk meningkatkan disiplin

kerja para pegawai (Amilinnya) dalam konteksnya yang luas namun tetap

luwes demi mengatasi beberapa kekurangan/kelemahan yang ada di masa-

masa lalu; minimal guna mengurangi manakala dalam waktu yang singkat

belum bisa menghapuskannya sama sekali. Di antara wujud konkrit dari

upaya BAMUIS peningkatan kualitas (kinerja) para pegawai/karyawannya

ialah melaksanakan beberapa kursus/transing di samping pembekalan



keterampilan administrasi, fundraising (peningkatan dana) dan tentu saja

terutama pendayagunaannya. Yang terbilang mendasar dan signifikan ialah

bersama-sama dengan Forum Zakat (FoZ), BAMUIS berkemauan untuk

mengambil inisiatif menyelenggarakan Sekolah Amil Indonesia (SAI) yang

perdana dalam sejarah Sekolah Amil Indonesia.75 Demikian pula dengan

pelaksanaan kursus/ keterampilan lainnya, termasuk pencerahan fundraising

yang dilaksanakan baru-baru ini.76

c. Hak Amilin

Sejatinya, di mana ada kewajiban, maka di situ ada hak atau hak-

hak. Hak dan kewajiban atau kewajiban dan hak adalah merupakan dua

hal yang secara yuridis formal maupun tradisi faktual ibarat dua sisi mata

uang yang selalu menyatu meskipun satu sama lain berbeda bentuk dan

sifatnya. termasuk dari sudut pandang hukum syariah yang selalu konsisten

dalam menempatkan kesejajaran kewajiban dan hak atau kewajiban

dan hak. Baik Al-Qur’an maupun Al-Hadis, dalam hampir setiap yang

berhubungan dengan kewajiban atau beban serta pertanggung-jawaban,

selalu menyertakan “imbalannya.” termasuk dalam hal-ihwal keamilan di

mana sejatinya pada satu sisi Amil dibebani kewajiban (tugas dan tanggung-

jawab) sebagaimana yang sudah disebutkan dan diuraikan secara rinci

sebelum ini, maka di pihak lain hukum syariah juga memperhatikan pula

hak atau hak-hak Amilin di samping pelekatan tugas dan kewajibannya.

75 Singkatan SAI (Sekolah Amil Indonesia), penulis usulkan saat-saat penulis menjadi salah seorang nara sumber pada pendidikan dan pelatihan Sekolah Amil Pertama (SAI) yang diselenggarakan oleh FOZ dan BAMUIS di kantor BAMUIS dilakukan pada tanggal 7 Maret sampai 4 April 2017. Penulis sendiri alhamdulillah turut aktif menjadi salah seorang instruktur dalam Sekolah Amil Indonesia ini.

76 BAMUIS melaksanakan pelatihan fundsraising pada bulan Agustus 2017 di kantor BAMUIS, jalan percetakan negara VII Salemba – Jakrta Pusat.

Penempatan kata “wa-al-‘ámilína ‘alayhá “ dalam Al-Qur’an (al-

taubah (9): 60) pada urutan ketiga – setelah penyebutan “li-al-fuqará’

wa-al-masákín” dan sebelum kelompok lima kelompok mustahk lainnya

(mu’allafah qulúbuhum, riqab, sabíliláh ghárimín dan ibnu sabil), jelas dan

tegas menunjukkan peduli wahyu (Al-Qur’an) akan eksistensi, fungsi dan

peran Amilin dalam memaksimalkan/mengoptimalkan pengelolaan dana

zakat. Demikian pula dengan beberapa matan Al-Hadis yang secara tersirat

maupun tersurah mengisyaratkan keberadaan hak atau hak-hak Amilin itu

di balik kewajiban (pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabanya) sebagai

“pekerja.”

Sebagian kecil di antaranya ialah hadis yang diriwayatkan Abdullah

bin al-Sa’di yang mengisahkan bahwa suatu ketika, al-Sa’di “menghadap”

(melapor) kepada Umar bin al-Khaththab terkait dengan hal yang berurusan

dengan kedudukan Umar sebagai Khalifah. Umar bertanya kepada al-Sa’di:

“Bukankah sudah aku katakan bahwa Anda (al-Sa’di) termasuk ke dalam

salah seorang Amil (pegawai) yang sebagaimana layaknya pegawai-pegawai

yang lain, Anda juga berhak memperoleh imbalan (ujrah/fee) ? Karenanya,

apabila kamu diberi upah kerja (al-‘ummalah), apakah kamu bermaksud

hendak menolaknya ? Al-Sa’di menjawab: “Ya Khalifah.” Umar bertanya:

“Kenapa al-Sa’di ?“ Apa yang engkau kehendaki tentang penggajian/

penghonoran itu ? Al-Sa’di menjawab: “Di lingkungan saya sendiri sejatinya

masih ada beberapa pelayan/relawan (al-farrásy) dan/atau bahkan para

budak (al-a’búd) yang lebih membutuhkan daripada saya sendiri; karena

saya pribadi [secara ekonomi] sesungguhnya masih lebih baik keadaannya

daripada mereka. Untuk itu, aku (al-Sa’di) bermaksud hendak mengusulkan

kepada-Mu – wahai Khalifah -- agar honor itu disedekahkan saja kepada

kaum muslimin.



Umar berujar: “Jangan kamu lakukan itu al-Sa’di ! Aku sendiri

(Umar) pernah memiliki kehendak yang persis sama seperti kehendakmu

itu tatkala Rasul Allah SAW (suatu ketika) bermaksud memberi sesuatu

(upah) kepada-ku. Aku katakan kepada Nabi: “tidaklah ya Rasul ! Silakan

engkau berikan pemberian itu kepada orang lain yang lebih membutuhkan

daripada aku; sampai suatu kali Rasul memberi-ku (lagi) harta. Lagi-lagi

aku katakan kepadanya: “berikanlah ya Rasul kepada orang lain yang

lebih butuh daripada aku (afqaru ilaihi minní). tiba-tiba Rasul Allah SAW

bersabda: “Ayo, ambillah uang ini Umar, silakan kamu kelola dengan baik

dan kamu bisa bersedekah dengan uang ini sekehendakmu. Harta yang

mendatangi kamu itu boleh Anda gunakan untuk apa saja sekehendak

kamu asalkan kamu tidak berboros-boros dan tidak pula meminta-minta.

Kalau tidak, janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu.”77

Dari dialog singkat al-Sa’di dan Umar, yang pernah dialami juga

oleh Umar dengan Nabi Muhammad SAW, dapat disimpulkan bahwa setiap

Amil pada dasarnya berhak (halal) menerima imbalan, dan sewajarnya

harus dia terima sebab imbalan dari keamilan itu diserah-terimakan

kepada Amil atas kerjanya; bukan karena kefakiran atau kemiskinannya,

atau apalagi karena “kutipan” non halal lainnya. Bahwa kemudian Amil

yang bersangkutan itu bermaksud hendak mensedekahkan/menginfakkan

hak (imbalan) kehamilannya secara suka rela kepada orang/pihak lain, itu

menjadi soal lain yang tidak ada sangkut-pautnya dengan kedudukan atau

kapasitas yang bersangkutan sebagai amilin. Apalagi untuk mencampur

adukkan penggajiannya itu kepada orang/pihak lain melalui lembaga -

tempat Amil itu bekerja.

77 Al-Bukhari, hadis no. 7163 dan Muslim, no. 1045.

Para ulama fikih, paling tidak sebagian atau bahkan secara

keseluruhan, membolehkan pemberian upah/imbalan, ujrah, fee, atau

apapun namanya kepada “Amilin” yang benar-benar melaksanakan tugas

dan tanggung jawab keamilannya. Menurut mereka, para ahli fikih,

Amilin perlu diberikan gaji/upah yang pantas kepada mereka, layaknya

para pegawai/pekerja sebagaimana layaknya para pegawai/pekerja dalam

lingkungan kesultanan/pemerintahan. Semacam Pegawai Negeri Sipil

(PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam istilah kekinian kita dalam

lingkungan pemerintahan Indonesia. Intinya, semua orang (Amilin) yang

terlibat dengan pengelolaan zakat, maka baginya boleh (berhak) untuk

menerima upah (fa-al-qá’im bihí yajúzu lahú akhdz al-ujrah).78

Sayangnya, sampai awal-awal dasawarsa 2010-an, ihwal hak atau

hak-hak Amilin ini secara umum dan garis besar saja belum diatur secara

jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang keberadaan

dan keberlakuannya sudah terbilang cukup lama. Bayangkan, baik Undang-

Undang Nomor 38 tahun 1999 yang terdiri atas X BAB dan 25 Pasal itu,

maupun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang terdiri atas XI BAB

dengan 47 Pasal, ini keduanya tidak menyebutkan dengan jelas tentang hak

atau hak-hak Amil. Dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 misalnya,

hanya dikatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan amil zakat adalah pengelola

zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga.” 79 “Hak Amil

adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya

operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.”80

78 Abi Abdillah, Tafsír al-Qurthubí, jil. 8, hlm. 178; Mushthafa al-Khinn, Mushthafa al-Bughá’, dan Ali al-Syarbaji, al-Fiqh al-Manhají ‘alá Mazhab al-Imám al-Syafi’í, juz 1, 321.

79 UU. No. 38 Th. 1999, Penjelasan Pasal 3.

80 UU No. 23 Th. 2011, Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Th. 2014, Pasal 1 angka 5.



Sayangnya, yang dimaksud dengan bagian tertentu dari zakat

untuk Amil itu tidak ada penjelasan lebih lanjut. Karenanya, tidaklah

mengherankan manakala umumnya atau paling tidak sebagian lembaga

zakat tertentu (terutama yang non BAZNAS) menetapkan hak amilin

berdasarkan “ijtihad” yang umum dan terbiasa berlaku yakni maksimal

1/8 atau 12,5 % dari hasil penghimpunan dana ZIS. Pemikirannya, jumlah

hasil penghimpunan dana ZIS dibagi habis (rata) untuk delapan kelompok

(ashnaf) mustahik zakat yang salah satunya adalah amilin. Namun

demikian, secara pribadi penulis sendiri selama ini memberikan masukan

kepada lembaga pengelola ZIS untuk mengambil hak amil maksimal 10 %

saja.

Di antara dasar pertimbangannya, selain untuk memelihara wibawa

(martabat) Amilin dari kemungkinan menimbulkan pertanyaan atau

bahkan permasalahan; juga terutama dilandasi oleh nash Al-Qur’an yang

membolehkan kita mengarus-utamaan asas al-ihsán (kebajikan) daripada

lebih mengedepankan asas keadilan (al-‘adl) walaupun hal itu dibolehkan.81

Meski demikian, tampak lebih umum pendapat yang memandang bagian

maksimal Amilin sebesar 12,5 % (1/8) berdasarkan merata bagian dari

delapan kelompok sosial penerima zakat (tsamániyatu ashnáf) sebagaimana

telah disinggung sebelum ini.

Menarik adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menegaskan

bahwa “Pada dasarnya (1) biaya operasional pengelolaan zakat disediakan

oleh Pemerintah (ulil amri) (2) Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai

oleh {Pemerintah, atau disediakan Pemerintah tetapi tidak mencukupi,

81 Perhatikan Al-Qur’an yang terjemahannya demikian: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) supaya berlaku adil dan berbuat kebajikan (ihsan), dan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (An-Nahl (16): 90).

maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas amil diambil

dari dana zakat yangmerupakan bagian amil atau bagian fi-sabilillah dalam

batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat (3) Kegiatan untuk

membangun kesadaran berzakat – seperti iklan – dapat dibiayai dari dana

zakat ang menjadi bagian amil atau fí-sabíliláh dalam batas kewajaran,

proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam (4) Amil zakat yang

telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya

sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi

bagian amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara

atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi

bagian amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran (5) Amil tidak

boleh menerima hadiah dari muzaki dalam kaitan tugasnya sebagai amil

(6) Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzaki yang berasal dari

harta zakat.82 Dalam PP nomor 14 tahun 2014 disebutkan.

Pasal 67

(1) Biaya operasional BAZNAS dibebankan pada anggaran pendapatan dan

belanja negara dan Hak Amil.

(2) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan syariat

Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan

efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.

82 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Fatwa No. 13 Tahun 2011), hlm. 272.



(3) Besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan

dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS

dan disahkan oleh Menteri.

Pengaturan tentang Hak Amil di atas lebih jauh dicantumkan juga

dalam Pasal 68, 69 dan 70 sebagai berikut:

Pasal 68

(1) Anggota BAZNAS, pimpinan BAZNAS propinsi, dan Pimpinan BAZNAS

kabupaten/kota diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

(2) Anggota BAZNAS, pimpinan BAZNAS propinsi, dan Pimpinan BAZNAS

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan

uang pensiun dan/atau pesangon setelah berhenti atau berakhir masa

jabatannya;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan anggota BAZNAS diatur

dengan Peraturan Presiden;

(4) Ketentuan mengenai hak keuangan pimpinan BAZNAS propinsi,

dan Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Biaya operasional BAZNAS propinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibeban-

kan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil;

(2) Biaya operasional BAZNAS propinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yang

dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi:

a. hak keuangan pimpinan BAZNAS propinsi dan BAZNAS kabupaten/

kota;

b. biaya administrasi umum;

c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ

propinsi; dan

d. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ

Kabupaten/kota.

(3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibebankan kepada Hak Amil;

(4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat

Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan

efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.

(5) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat 93)

dicantumkan dala rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun

oleh BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dan disahkan

oleh BAZNAS.

Pasal 70

Pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja

negara dapat diberikan kepada BAZNAS provinsi dan BAZNAS

kabupaten/kota apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari

anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak mencukupi.



Penulis tidak ingin menduga, atau menduga-duga apalagi

berspekulasi tentang besaran kisaran atau kisaran besaran gaji/imbalan/

honorarium (atau apapun sebutannya) Amilin. Pasalnya ? Sependek

pengetahuan penulis, selain karena belum/tidak ada aturan yang jelas

apalagi tegas tentang hak-hak Amilin zakat, juga disebabkan masih

terbilang sulit untuk memperoleh informasi konkrit tentang kisaran hak

Amilin pada umumnya. Sehingga, tidak tertutup kemungkinan hak Amilin

itu bervariasi tentang jumlah – besaran maupun bentuk-bentuk atau

komponen-komponennya. Yang jelas, terbuka kemungkinan berbeda antara

lembaga amil yang satu dan lembaga amil yang lain. Perihal perbedaan

hak keuangan (gaji, fee. ujrah, honorarium, uang kehormatan atau apapun

namanya) sejatinya tidak hanya terjadi di kalangan para amilin, mengingat

pada saat yang bersamaan urusan ketidak-samaan kebijakan dan kebajikan

honor-menghonor atau gaji – menggaji ini juga terjadi di lembaga-lembaga

keuangan non zakat sekalipun.

Pastinya, dalam menghimpun dana ZIS, setiap organisasi Pengelola

Zakat (oPZ) harus memiliki sistem kinerja yang terukur. Untuk meningkatkan

kinerja penghimpunan dana ZIS, oPZ perlu memiliki standardisasi layanan

yang prima. Kinerja oPZ terutama dalam penghimpunan dana ZIS harus

dimulai dari kinerja internal (Amil dan manajemen) sehingga menghasilkan

layanan yang berkualitas. Yang pertama-tama harus diperhatikan adalah

kepuasan Amil dalam menjalankan aktivitasnya sehingga keikhlasan dalam

bekerja bukan hanya tuntutan semata. oleh karena itu Amil yang full time

perlu dihargai jasanya secara profesional.83

83 Indonesia Magnificence of Zakat dan Pusat Ekonomi Bisnis Syariah FE-UI, Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia, hlm. 113.

Di antara pertanyaan yang agak sering penulis terima di lapangan

ialah tentang hukum boleh-tidaknya memberikan bonus tersendiri bagi

Amil zakat yang dalam jangka waktu tertentu mampu menghimpun dana

ZIS dalam kisaran jumlah tertentu atas dasar kerja keras Amil. Pertanyaan

ini timbul agaknya “terinspirasi” oleh kebijakan dan kebajikan lembaga jasa

keuangan yang terbiasa memberikan bonus khusus bagi sub-sub lembaga

dan/atau pegagawai tertentu yang mampu mencapai penghimpunan dana

dalam jumlah tertentu sebagaimana yang telah ditargetkan sebelumnya.

03 Pengelolaan Dana zis

PEnGELOLAAn DAnA ZIS112 113


Keadilan yang merata, dan pemerataan yang adil, merupakan

dua hal esensial dalam prinsip pengelolaan ekonomi dan keuangan

Syariah

(mAS)

A. Sekilas Sejarah Pengelolaan Dana ZIS

Sejatinya penulis sedikit – banyak merasa kesulitan untuk

membedakan apalagi memisahkan antara amilin dengan lembaga pengelola

dana ZIS, sebab Amilin itu adalah para pengelola zakat, dan pengelola

zakat itu tidak lain dan tidak bukan adalah Amilin itu sendiri. Penggunaan

kata “al-‘ámilina ‘alaihá” dalam Al-Qur’an (surah al-taubah (9): 60) yang

menggunakan kata jamak (plural) sejatinya mengisyaratkan koletifitas

pengelolaan dana zakat yang berarti berbentuk/bersifat kelembagaan

(institusi) itu; meskipun pada saat yang bersamaan digunakan pula kata

Amil (tunggal) yang memungkinkan ada Amil yang bersifat personal

sebagaimana tercermin dalam Al-Hadis yang menggunakan kata tunggal

(‘ámil). Sebagaimana juga disinggung di tempat lain dalam buku ini, bahwa

lembaga keamilan – apapun nama atau sebutannya -- memiliki fungsi

penting dan strategis dalam pengelolaan dana zakat secara profesional,

prosedural dan proporsional, yang itu semua hanya akan terlaksana

manakala ada Amilin yang bersifat institusional.

Begitu urgen eksistensi Amil/Amilin zakat berikut kelembagaannya

itu, sampai-sampai Al-Qur’an menempatkan kedudukan “wal-‘ámilína

‘alaihá” pada urutan ketiga (setelah fukara dan masakin) dan sebelum ashnaf

yang lain-lain (mu’allafah qulúbuhum, riqáb, ghárimín,sabílillah dan ibnus-

sabíl) dalam tertib urut-urutan pengelompokan mustahiqqín zakat.84 Bukti

lain dari keberadaan Amil, Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang

Amil resmi pertama yang “ditunjuk” Allah SWt, dibantu oleh beberapa

orang atau sejumlah sahabat yang kemudian pada gilirannya melahirkan

institusi keamilan. Institusi keamilan inilah yang kemudian diwariskan

kepada/diwarisi oleh generasi-generasi umat yang berikutnya mulai dari

generasi sahabat, tabi’in, tabiut-tabi’in, dan seterusnya sampai kini dengan

segala penyesuaian, perubahan, dan bila perlu bahkan pembaruan atau

modernisasi.

Lepas dari keyakinan bangsa Arab pra Islam yang kebanyakan tergolong

ke dalam kaum kafir musyrikin dan sedikit kafir Ahli Kitab,85 yang jelas dalam

banyak hal bangsa Arab telah pula mengenal tatanan sosial dalam urusan

sosial kemasyarakatan atau bahkan pemerintahan. termasuk dalam urusan

sosial ekonomi dan keuangan di samping sosial kemasyarakatan lain pada

umumnya meskipun belum mengenal institusi zakat secara khusus. Bangsa

Arab di Makkah terutama tatkala kaum Quraish – sebuah klan (kabilah) dari

mana Nabi Muhammad SAW berasal-usul – di bawah kepemimpinan Qushai

mengambil-alih kepemimpinan politik dari suku Khuza’ah. Setidaknya, kala

itu sudah ada 10 macam jabatan tinggi “pemerintahan” yang dibagi-bagikan

kepada kabilah-kabilah suku Quraish, yaitu:

84 Periksa Al-Qur’an surah al-Taubah (9): 60.

85 Al-Qur’an menyebutkan 2 macam kelompok kafir yakni kafir ahli Kitab dan kafir musyrik dan sekaligus membedakan antara keduanya (Q.S. al-Bayyinah (98): 1.



a. Hijabah, yang bertugas sebagai penjaga kunci Kakbah;

b. Siqayah, penjaga air mata sumur Zam-Zam;

c. Diyat, yang membidangi kekuasaan kehakiman sipil maupun pidana;

d. Sifarah, kuasa negara atau Duta Besar;

e. Liwa’, jabatan kemiliteran/ketentaraan;

f. Rifadah, pengelola pajak bagi fakir – miskin;

g. Nadwah, jabatan ketua dewan;

h. Khaimman, pengurus balai permusyawaratan;

i. Azlim, penjaga panah peramal untuk mengetahui pendawat para

dewa;86

Jika demikian halnya, maka tidaklah mengherankan manakala di

zaman Rasul Allah SAW telah dikenal pula beberapa nama jabatan dalam

hal pengelolaan dana Zakat. Di antara jabatan-jabatan yang dimaksudkan

ialah:

Katabah, semacam bagian yang diserahi tugas utama untuk

mencatat daftar nama muzaki, munfik dan mutasadik;

Hasabah, dengan tugas utama sebagai juru taksir (hitung) nishab

(batas minimal kena zakat) dan miqdár al-zakáh (besaran nilai kena wajib

zakat);

Jubah, bagian yang diserahi tugas untuk mengutip atau menarik

zakat dari muzaki, menerima infak dari munfik dan/atau sedekah dari

mutasadik;

86 Abdurrahman bin Abdul Karim, Kitab Sejarah Nabi Muhammad SAW, hlm. 33.

Khazanah, bagian yang diberikan kepercayaan untuk memelihara

(sementara) harta zakat, infak dan sedekah yang diterima dari muzaki,

munfik dan mutasadik sebelum diserah-terimakan kepada para penerima

manfaat;

Qassamah, bagian yang diamanati untuk menyerah-terimakan dana

ZIS secara langsung kepada para mustahik (dahulu belum ada rekening

perbankan sebagaimana dikenal di zaman modern sekarang);

Pembantu umum, yang bertugas membantu semua bagian yang

disebutkan di atas, misalnya pelaksana juru timbang, pembawa hewan/

benda zakat, dan lain-lain.

terkait dengan lembaga keamilan dan para pejabat amilin di

zaman Nabi Muhammad SAW dan Khulafá’ al-Rasyidín (Abu Bakar al-

Shiddiq, Umar bin al-Khaththab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib

radhiyallahu ‘anhum), penulis sudah pernah membahasnya dalam tulisan

lain. Ringkasannya:

Pertama, untuk menangani persoalan zakat, di samping Nabi

Muhammad SAW sendiri menempatkan dirinya sebagai Amil, Nabi juga

mengangkat beberapa orang sebagai pejabat Amilin yang membantu

Nabi.

Kedua, pengangkatan pejabat Amilin tidak hanya dilakukan untuk

kepentingan pemerintah pusat, akan tetapi juga untuk Amilin tingkat

daerah. Manakala Nabi memosisikan dirinya sebagai Amil di tingkat

pemerintahan pusat (Madinah), maka Mu’adz bin Jabal dan Anas bin Malik

keduanya diangkat sebagai pejabat Amil asing-masing untuk di wilayah



Yaman dan wilayah Bahrain. Demikian pula halnya dengan masa-masa

kekhalifahan Abu Bakar as-Shidiq yang menempatkan dirinya sebagai

Amil Pusat di Madinah yang lalu kemudian diserahkan kepada Umar bin

Al-Khaththab untuk menanganinya; sedangkan pada saat yang bersamaan

Abu Bakar juga memperpanjang jabatan Anas bin Malik di Bahrain yang

sebelumnya diangkat oleh Nabi dan telah berakhir masa jabatannya.

Ketiga, dalam hal pengangkatan pejabat Amil, baik Nabi Muhammad

SAW maupun Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq ra, keduanya tampak memilih

Amilin yang benar-benar terpercaya/jujur (amanah) di samping pejabat

yang memiliki pengetahuan syariah yang mumpuni. Baik Anas bin Malik

maupun Mu’adz bin Jabal, bahkan juga Ali bin Abi thalib dan Umar bin

al-Khaththab radhiyallahu ‘anhum, adalah sahabat-sahabat terkemuka yang

sifat amanahnya sudah teruji dan terbukti, serta kealimannya dalam bidang

syariah dan kesyariahan yang sangat mumpuni.

Keempat, Amilin zakat pada dasarnya harus bertindak pro aktif

dalam melakukan penarikan zakat sebagaimana diamanatkan Al-Qur’an

antara lain dalam surah al-taubah (9): 103 dan instruksi Nabi Muhammad

SAW kepada Mu’adza bin Jabal ra, Amil yang bertugas di Yaman yang

diwanti-wanti untuk memungut zakat dari kaum kaya (aghniyá; the have),

untuk kemudian didistribusikan kepada kaum dhuafa (fakir – miskin; the

have not/poor). Demikian pula halnya dengan instruksi Abu Bakar kepada

Anas bin Malik.

Kelima, distribusi hasil penghimpunan dana zakat wilayah, pada

dasarnya harus dialokasikan/didistribusikan kepada mustahik atau para

penerima manfaat yang ada di wilayah/daerah setempat; meski tidak

berarti sama sekali tidak boleh untuk mengalihkannya ke wilayah/daerah

lain yang lebih membutuhkan sejauh tidak mengurangi hak-hak mustahik

setempat. Instruksi Nabi Muhammad SAW kepada Amil Yaman – Mu’adz

bin Jabal yang namanya pernah disebut sebelum ini, mengisyaratkan

kebijakan alokasi dana zakat dari dan untuk wilayah/daerah setempat.

Keenam, baik Nabi Muhammad SAW maupun Abu Bakar al-Shiddiq

ra, keduanya memberikan instruksi dan informasi yang tegas dan jelas

tentang bagaimana seharusnya pengelolaan dana Zakat itu dilaksakan oleh

Amilin yag ditugasi. Abu Bakar al-Shiddiq bahkan pernah mengirimkan

surah resmi kepada Amil bernama Anas bin Malik terkait dengan obyek

zakat berikut nishab dan miqdarnya dalam tulisan yang cukup panjang

dan rinci. Begitu pula dengan kepercayaan Abu Bakar kepada Umar bin

Khaththab yang diserahi tugas dan kepercayaan untuk “mengelola” dana

zakat di mana Abu Bakar tidak mencampuri kewenangan yang telah

diberikannya kepada Umar bin al-Khaththab. Meskipun suatu waktu Umar

pernah merobek “secercik surah” – semacam katebelece dalam istilah

sekarang – yang disodorkan salah seorang oknum sahabat yang karena

kelihaiannya berhasil “memperdaya” Khalifah Abu Bakar dan dengan

sehelai kertas itu bermaksud memperdayakan Umar pula, namun Umar

tetap bergeming pada pendiriannya untuk tidak memberikan dana ZIS

kepada oknum sahabat yang mau memanipulasi dana zakat dimaksud.

Ketujuh, baik Nabi Muhammad SAW maupun Abu Bakar al-Shiddiq

ra, dan bahkan pula Umar bin al-Khaththab, ketiganya menekankan disiplin

yang tinggi kepada Amilin supaya benar-benar melaksanakan tugas dan

tanggungjawabnya secara profesional, prosedural dan proporsional. Di



antara pesannya ialah tidak boleh menunda-nunda pekerjaan yang bisa

diselesaikan pada hari ini lalu ditunda untuk hari esok.87

Hal yang sama juga dilakukan oleh penggantinya, Khalifah Umar

bin al-Khaththab, Usman bin Affan, Ali bin Abi thalib, dan pada masa-

masa Bani Umayyah terutama Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63 - 97/98

H/682 – 720/721 M) yang bergelar Khalifah Umar II yang menjadi Khalifah

Cuma dua sampai 3 tahun saja (717 – 719/720 M), selama lain-lainnya.

Dari pemaparan jabatan Amilin dan lembaga Pengelolaan zakat di

atas, dapatlah disimpulkan bahwa secara substantif, jabatan pengelolaan

dana ZIS dan wakaf (ZIS-WAF), terus dipertahankan oleh para khalifah

pengganti Nabi Muhammad SAW, dengan mengalami perubahan dan

modivikasi sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Meskipun sistem ketata-

negaraan dan pemerintahan Islam telah berubah dari zaman kekhilafahan

yang menyatu dan lalu menjadi negara-negara nasional sebagaimana yang

berlanjut hingga sekarang, institusi zakat tetap eksis meski harus mengalami

pasang surut dalam pertumbuhan dan perkembangannya. termasuk dengan

pengelolaan zakat dan kelembagaannya di Indonesia yang dari waktu ke

waktu mengalami perubahan dan perkebangan secara pasang dan surut.

Kecuali satu dua lembaga pada satu dua atau di beberapa tempat

yang sifatnya lokal, pengelolaan zakat di Indonesia pada masa-masa lalu

(terutama pada masa-masa penjajahan hingga setengah abad setelah

proklamasi kemerdekaan), secara umum dan garis besar dapat dikemukakan

sebagai berikut:

87 Muhammad Amin Suma, Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Sejarah (Masa Nabi Muhammad SAW dan al-Khulafá’ al-Rásyidún) dalam Problematika Zakat Kontemporer, hlm. 55 – 71.

Pertama, pengelolaan zakat dilakukan oleh “Amil” yang bersifat

perorangan semisal melalui tokoh agama (Kiyai, Ustadz, tuan Guru, Ajengan,

Guru Ngaji, Guru Madrasah), dukun anak, dan/atau perseorangan lainnya.

Hal ini disebabkan kebanyakan umat waktu itu masih belum memahami

benar tentang potensi apalagi fungsi zakat bagi kesejahteraan sosial umat

secara adil dan merata khususnya bagi kaum fukara dan masakin;

Kedua, pengelolaan zakat – mulai dari penghimpunan/pembayaran,

hingga pendistribusiannya dilakukan secara tradisional dan lokal sifatnya.

Kalaupun dibentuk kepanitiaan zakat, selain sumber daya insaninya yang

sangat terbatas (kuantitas maupun terutama kualitasnya); umumnya Amilin

juga bersikap pasif dalam mensosialisasikan zakat maupun penerimaan

dan bahkan pendistribusiannya. Dengan kalimat lain, pengelolaan zakat

dilakukan seadanya dan sejalan-jalannya. Panitia zakat yang bisa disebut

dengan panitia zakat musiman (tahunan), umumnya – maaf -- cuma duduk-

duduk manis di serambi masjid atau mushalla setelah mengumumkan

nama-nama panitia penerima dan/atau penyalur zakat melalui pengeras

suara (corong speker) mushalla atau masjid. Itupun waktunya sangat

terbatas misalnya bakda asar sampai maghrib, dan/atau bakda shalat isya

dan tarawih yang tidak tergolong lama.

Ketiga, umumnya panitia tidak memiliki laporan utuh apalagi

menyeluruh tentang pengelolaan dana ZIS. Apalagi pelaporan kepada

publik (khususnya para muzaki) tentang pengelolaan dana zakat itu

sendiri mulai dari penghimunan (berapa jumlah dana ZIS yang terhimpun

?), pendayagunaan (kepada siapa saja didistribusikan atau siapa-siapa saja

mustahiknya ?). Apakah masih tersisa atau sudah habis terbagi secara

keseluruhan ? Intinya, tidak ada dokumentasi pengelolaan dana ZIS yang

memadai sebagaimana yang kini dituangkan di dalam undang-undang.



Keempat, umumnya Amilin dan muzaki kala itu, lebih berorientasi

kepada zakat fitrah dan sedikit zakat mal; belum ada Amilin dan/atau

muzaki yang lebih berorientasi kepada zakat mal apalagi zakat profesi/

zakat penghasilan (al-amwál al-mustafádah). Zakat profesi/penghasilan di

Indonesia memang belum lama dikenal oleh masyarakat luas. termasuk

di kalangan para ulamanya sendiri. Bahkan, sampai sekarang ini masih

terdengar sayup-sayup suara-suara yang “menggugat” keabsahan hukum

zakat profesi dengan menagih dalil-dalil an-nushúsh-nya (Al-Qur’an dan

Al-Hadis).

Kelima, belum/tidak ada peduli Negara (Pemerintah) terhadap

urusan pengelolaan zakat; dengan alasan utama karena negara ini bukan

negara agama atau lebih tepatnya bukan negara Islam sehingga pemerintah

tidak memiliki kewenangan atau tepatnya tidak memiliki kemauan untuk

mengurusi secara langsung (formal) hal-hal yang berhubungan dengan

urusan (pengamalan) agama.

Walaupun hal-hal yang dikemukakan di atas dapat dikatakan

sebagai keadaan yang dipandang salah dari sudut pandang pengelolaan

zakat sekarang, namun tentu saja kesalahan-kesalahan ini tidak bisa

ditimpakan kepada siapapun, baik kepada para muzaki dan mustahikkin,

maupun kepada Amilinnya. termasuk Amilin perseorangan yang disebutkan

sebelum ini. Pasalnya ? Di antara penyebabnya, dahulu umumnya tokoh/

guru agama yang disebutkan sebelum ini kebanyakan tidak memperoleh

gaji atau bayaran pasti dari siapapun, baik pemerintah maupun umat dan

masyarakat. Para guru ngaji di kampung-kampung88 atau para ulama/

88 Alhamdulilah kedua orang tua penulis (Ibu dan terutama ayah) adalah guru ngaji (Al-Qur’an) di kampung kelahiran penulis, yaitu Kampung Cilurah, Desa Kepuh Kecamatan Ciwandan (dulu Kecamatan Anyar) – Kota Cilegon (dulu Kabupaten Serang) yang dalam kurun waktu yang cukup panjang. Setiap bulan Ramadhan, keduanya diberi dan menerima zakat fitrah (nyaris tidak ada

kiyai/ajengan yang mengasuh pondok-pondok pesantren, dapat dikatakan

sepenuhnya mandiri dalam hal pembiayaan pengajian Al-Qur’an dan/

atau pendidikan dan pengajaan agama. Kalaupun ada income semacam

pemberian seikhlasnya dari (sebagian) santri atau keluarganya kepada ahli-

ahli agama; selain jumlahnya yang tidak seberapa nilainya juga lantaran

penghasilannya yang tidak pernah menentu. Pada saat yang bersamaan,

Negara (Pemerintah) juga dapat dikatakan acuh tak acuh dengan urusan

pengelolaan zakat pada waktu itu.

Intinya, kelemahan pengelolaan zakat di masa lalu terjadi

karena dua faktor utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal adalah kekurang fahaman atau rendahnya pengetahuan

dan keasadaran internal umat Islam tentang kewajiban zakat itu sendiri

berikut pengelolaannya; faktor eksternalnya adalah karena pemerintah

sendiri tidak menaruh perhatian apapun terhadap potensi zakat yang ada,

apalagi untuk memprakarsai pengelolaan zakat secara legal dan formal

sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Meskipun di sana sini terdapat

perbedaan tentang pengamalan zakat pada zaman pemerintahan jajahan

dengan pemerintahan Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan; namun

nuansanya sama-sama dibiarkan dalam pengertian “tidak diatur” alagi

“diurus” oleh Negara. Apalagi di zaman penjajahan yang dengan sengaja

pemerintahnya menghambat pengelolaan zakat disebabkan ketakutan yang

berlebihan kalau-kalau dana zakat digunakan untuk “melawan” pemerintah

jajahan.

penerimaan zakat mal apalagi zakat profesi) dari penduduk kampung setempat terutama yang anak/anak-anaknya mengaji Al-Qur’an kepada Ayah dan/atau Ibu penulis. Jumlahnya dapat dikatakan tidak terlalu banyak meskipun tidak pula berarti sedikit dengan jumlah muridnya yang mencapai puluhan dan semuanya dalam bentuk beras. Jumlah beras yang bebera karung, itu alhamdulillah sebagian daripadanya dibagikan juga kepada fakir – miskin terutama anak-anak yatim.



Keadaan demikian sesungguhnya disadari benar oleh banyak

tokoh tokoh Islam maupun sebagian (kecil) tokoh bangsa dan negara dan

bahkan pengusaha dan pemegang otoritas lain-lainnya. Di antara buktinya,

Yayasan BAMUIS sebagaimana akan diuraikan nanti adalah salah satu dari

sedikit Badan/Lembaga Amil Zakat yang telah memelopori pengelolaan

zakat secara nasional dan profesional meskipun di sana-sini – kala itu

– tetap menghadapi/ dihadapkan pada beberapa permasalahan dalam

merealisasikan visi dan misinya. Berkat kesungguhan banyak orang/pihak

terutama tokoh-tokoh pergerakan dan para pejuang yang tidak pernah

mengenal lelah dan apalagi menyerah walaupun harus melalui perjuangan

berat dan bersabar sehingga memakan waktu yang cukup lama (lebih dari

setengah abad, 1945 - 1999), umat Islam Indonesia dan bangsa Indonesia

umumnya pada akhirnya bisa memiliki regulasi yang mengatur perihal zakat

dengan pengesahan dan pengundangan Undang-Undang Nomor 38 tahun

1999 sebagaimana yang kemudian diubah dan ditambah (diamandemen)

dengan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolalan Zakat yang di

dalamnya diatur tentang organisasi pengelola zakat terutama Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS) dan sedikit tentang Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang

baru disebutkan, maka dasar hukum keberadaan Amil/Amilin zakat berikut

pengangkatannya di Indonesia tidak lagi semata-mata berdasarkan pada

perintah agama (Al-Qur’an dan Al-Hadis); akan tetapi juga berdasarkan

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kalimat lain,

keberadaan Amilin zakat tidak semata-mata atas pengakuan wahyu dan

perintah hukum agama Islam (Syariah) dalam hal ini Al-Qur’an dan Al-

Hadis; akan tetapi juga sekaligus merupakan perintah atau amar peraturan

perundang-undangan dalam hal ini UU No. 23 tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014

tentang Pelaksanaan UU No. 23. th. 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Kini, telah lahir pula beberapa peraturan lainnya yang bersifat teknis

operasional mulai dari Peraturan/Instruksi Presiden, Peraturan/Instruksi

Menteri, edaran Direktur Jenderal, Peraturan BAZNAS dan lain-lain

yang karena satu dan lain hal – terutama alasan teknis -- tidak sempat

disebutkan apalagi dibahas satu persatu di dalam tulisan ini.

Yang pasti, pengelolaan zakat pasca pemberlakuan Undang-

Undang Pengelolaan Zakat secara sumum dan keseluruhan dapat dikatakan

jauh lebih baik, lebih tertib, dan lebih terbuka (transparan) dibandingkan

dengan pengelolaan zakat sebelum kehadiran Undang-Undang Pengelolaan

Zakat. Baik dalam hal penghimpunan dan pendayagunaan, maupun dalam

hal pendistribusian dan terutama dalam hal pembukuan dan pelaporannya

kepada publik maupun terutama pemerintah dan pihak terkait lainnya.

Beda dengan keadaan sekarang di mana pengelolaan zakat diwajibkan oleh

undang-undang. Perhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat yang antara lain mengatur tentang Pelaporan sebagai

berikut.

Pasal 29

(1) BAZNAS kabupaten/kota wajib melaksanakan laporan pelaksanaan

pengelolaan Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya

kepada BAZNAS propinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

(2) BAZNAS propinsi wajib melaksanakan laporan pelaksanaan pengelolaan

Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada

BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.



(3) LAZ wajib melaksanakan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat,

infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS

dan pemerintah daerah secara berkala.

(4) BAZNAS wajib melaksanakan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat,

infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri

secara berkala.

(5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak

atau media elektronik.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/

kota, BAZNAS propinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 tahun 2014 diatur

dengan lebih rinci lagi tentang KeDUDUKAN, tUGAS DAN WeWeNANG

BAZNAS dalam BAB II Pasal 2, dan terutama tentang PeLAPoRAN DAN

PeRtANGGUNG JAWABAN BAZNAS DAN LAZ tepatnya dalam BAB IX

Pasal 71 – Pasal 76 sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan

zakat;

(2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu

kota negara;

(3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga

pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab

kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 71

(1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan

zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada

BAZNAS propinsi dan bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir

tahun.

(2) BAZNAS propinsi wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan zakat,

infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS

dan gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 72

(1) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat,

infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri

setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

(2) Selain laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAZNAS juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya

secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia paling sedikit satu 1 (satu) kali dalam 1

(satu) tahun.

Pasal 73

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat,

infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan

Pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.



Pasal 74

Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan

Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya

kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah

dan kepala kantor wilayah kementerian agama propvinsi dan kepala kantor

kementerian agama kabupaten/kota.

Pasal 75

(1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah dan dana sosial

keagamaan lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 harus diaudit

syariat dan keuangan;

(2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

agama.

(3) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

akuntan publik.

(4) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah dan dana

sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit syariat dan keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada

BAZNAS.

Pasal 76

Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal

73 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak,

sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

b. Jabatan Amilin, Amanat berat namun Terhormat

tidak diragukan lagi bahwa tugas keamilan adalah amanat yang

wajib dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kita tahu dan sadar dengan

sesadar-sadarnya bahwa tugas atau “profesi” amilin adalah amanat yang

berat terutama dalam memberikan kepuasan kepada muzaki, munfik dan

mutasadik; di samping memberikan kepuasan layanan kepada para Mustahik.

Belum lagi terkait dengan tanggung jawab lain-lain termasuk dari control

sosial yang secara langsung maupun tidak langsung serta sengaja atau

tidak sengaja juga turut memantau dan/atau peduli akan kinerja lembaga

atau badan amil zakat. Lepas dari semua hal-hal yang berat itu, dipastikan

bahwa tugas keamilan adalah tetap mulia selama kita jalankan dengan

rasa tanggung-jawab dan tulus ikhlas. terutama sebagai amanat Allah dan

rasul Nya yang harus kita laksanakan, dan tidak boleh disia-siakan, apalagi

disalah-gunakan. Mari kita renungkan kalam Allah SWt di bawah ini.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu (umat Islam) supaya menyampaikan

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (juga menyuruh kamu) apabila

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada

kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat

(Al-Nisá’ (4): 58).



Di antara kata kunci yang terdapat dalam ayat di atas ialah

kata “al-amánát.” Al-amánát adalah jamak dari kata tunggal “amánatun.“

Artinya segala sesuatu yang mutlak-harus dijaga/pelihara (al-syay’ al-latí

tuhfazh). Dalam beberapa kamus Indonesia, amanat diartikan dengan: (1)

sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) kepada orang lain (2) keamanan;

ketenteraman (3) dapat dipercaya (boleh dipercaya).

Sesuai dengan pengertian harfiahnya di atas, maka amanat

sejatinya meliputi semua dan setiap hal yang harus kita jaga dengan sebaik-

baiknya. termasuk amanat keamilan yang mutlak harus dilaksanakan oleh

para amil zakat. Penggunaan kata jamak (al-amánát) dalam ayat di atas,

mengisyaratkan jenis/bentuk amanat yang demikian banyak macam dan

jenisnya. Mulai dari amanat individu yang ada dalam diri (semua anggota

badan) dan keluarga kita, sampai kepada amanat yang berhubungan dengan

kehidupan sosial kemasyarakatan serta kehidupan beragama, berbangsa

dan bernegara Indonesia. Bahkan dalam konteks kehidupan yang berskala

dunia (internasional) Sebagaimana diamanatkan kitab suci agama maupun

konstitusi bangsa.

Khusus bagi pengurus Lembaga/Badan Amil Zakat, Infak dan

Sedekah – dalam teks dan konteks tulisan ini – Lembaga Zakat, Infak, dan

Sedekah Yayasan Baitul Mal Umat Islam Bank Negara Indonesia (LAZIS –

BAMUIS BANK BNI), dipastikan termasuk ke dalam kata “al-amánát” ini.

Pasalnya ? tugas dan kewajiban amilin sebagai penghimpun, pengelola,

pengatur dan pendayaguna dana ZIS untuk disampaikan kepada para

mustahik (delapan ashnaf) yang berhak menerimanya. Dengan demikian

maka yang dimaksud dengan kalimat “an tu’addú al-amánáti ilá ahlihá

ialah supaya amanat pengelolaan dana ZIS itu benar-benar sampai kepada

yang berhak menerima (para mustahik). Allah memberikan pembelajaran

yang sangat baik tentang segala hal, termasuk terkait dengan tugas,

tanggung jawab dan wewenang yang dipercayakan kepada amilin, yang

tugas dan kewajiban utamanya sebagaimana termaktub dalam Undang-

Undang adalah:

a. Menghimpun;

b. Mengadminstrasikan;

c. Mengelola;

d. Mendistribusikan;

e. Mendayagunakan;

f. Melaporkan;

Dana ZIS yang diterima dari/diterima kan oleh para muzaki, munfik,

dan mutasadik terutama mereka yang ter atau bergabung dalam lingkungan

pejabat, pegawai, karyawan-karyawati Bank Negara Indonesia (BNI) yang

beragama Islam dan/atau umat lainnya yang ada dalam lingkungan Bank

Negara Indonesia seperti para pensiunan BNI dan/atau bahkan sebagian

nasabah Bank BNI 46.

Ad. a, Menghimpun maksudnya ialah mengumpulkan dana ZIS dalam

hal ini oleh BAMUIS dari karyawan Bank BNI khususnya dan/atau

masyarakat umum (umat Islam) pada umumnya melalui mekanisme

yang telah dijalankan selama ini.

Ad. b, Mengadministrasikan, maksudnya ialah menjalankan kegiatan usaha

dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-

cara penyelenggaraan pembinaan organisasi dalam hal ini BAMUIS;

melakukan usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan

pembinaan organisasi untuk mencapai tujuan BAMUIS, menjalankan



kegiatan kantor dan sekretariat atau tata usaha BAMUIS. termasuk

ke dalam pengadministrasian ialah kegiatan catat-mencatat dan

mengarsipkan segala sesuatu yang tertulis oleh BAMUIS;

Ad. c, Pengelolaan, ialah proses yang membantu perumusan tujuan BAMUIS

berikut melakukan pengawasan terhadap semua hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan tugas utama dan pencapaian tujuan BAMUIS.

Ad. d, Mendistribusikan, maksudnya adalah menyalurkan dana ZIS BAMUIS

kepada para mustahik;

Ad. e, Pendayagunaan dan/atau pemanfaatan dana ZIS adalah pengusahaan

agar dana ZIS BAMUIS benar-benar mendatangkan manfaat bagi para

Mustahik yang delapan ashnaf sebagaimana dipatok Al-Qur’an dalam

surah al-taubah (9) ayat 60 yang diperkuat oleh beberapa ayat lain

dan hadis. Yang dimaksud dengan pendayagunaan dana ZIS adalah juga

pemanfaatan dana ZIS sesuai dengan rancangan anggaran pendapatan

dan pengeluaran dana ZIS yang disusun berdasarkan Rapat Anggaran

tahunan Amil Zakat.

Ad. f, Pelaporan dana ZIS oleh BAMUIS sekurang-kurangnya disampaikan

kepada (1) BAZNAS (2) Kementerian Agama RI (3) para muzaki

BNI khususnya dan kepada semua muzaki pada umumnya dan (4)

mengarsipkan pelaporan dimaksud sebagaimana mestinya.

Amanat sebagaimana dikemukakan di atas, tentu saja tidak

boleh disalah-gunakan apalagi dikhianati; sebab mengkhianati tugas dan

kewenangan keamilan dalam BAMUIS atau di mana pun, termasuk ke dalam

larangan perilaku khianat yang diharamkan Allah dan/atau mengkhianati

Rasul Nya. Perhatikan kalam Allah dan sunah Rasul Nya sebagaimana

termaktub dalam ayat bawah ini:

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan

(mengkhianati) Rasul Nya (Muhammad), dan (juga) janganlah kamu

mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu, sedangkan

kamu mengetahui

(Al-Anfál (8): 27).

Ayat ini pada intinya melarang orang-orang beriman dari

kemungkinan menciderai amanat yang dipercayakan kepadanya; termasuk

di dalamnya amanat keamilan yang diemban oleh para Amil/Amilin zakat.

Sebab, bahasa Al-Qur’an pada dasarnya menganut asas satu untuk semua

orang dan semua urusan (one book for all). Maksudnya, satu Qur’an, satu

surah, satu ayat, satu kalimat dan/atau bahkan satu huruf untuk semua

orang dan untuk semua/setiap urusan selama tidak ada pengkhususan

(takhshísh/lex spesialis) yang membatasi/ mengecualikan. termasuk larangan

pengkhianatan terhadap profesi – dalam hal ini profesi Amil -- sebagaimana

tersirat maupun tersurah pada kata-kata “la-takhúnúlláha wa-al-rasúla”

dan “wa-takhúnú” ay “wa-lá takhúnú amánátikum” = dan janganlah kamu

mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu.

Berdasarkan ayat di atas, dan beberapa ayat lain yang senada

dengannya meskipun karena satu dan lain hal tidak sempat dikutipkan



di sini,89 dapat diketahui bahwa penyalah-gunaan dana ZIS dari yang

semestinya (menyimpang dari tuntunan syariat Islam) termasuk ke dalam

tindakan pengkhianatan terhadap Allah, pengkhianatan terhadap Rasul,

dan bahkan pengkhianatan terhadap diri Amil sendiri berikut lembaga

keamilannya dalam hal ini Badan/Lembaga Amil Zakat. Kita harus berusaha

dan memohon perlindungan kepada Allah SWt dari kemungkinan berlaku

khianat sebagaimana dilarang tegas oleh ayat di atas.

C. mengenali Kriteria mustahik dengan baik dan benar

Berdasarkan pengalaman yang ada selama ini, penulis akhirnya

sampai pada kesimpulan bahwa di antara hal penting yang mutlak harus

diketahui Amil dengan baik dan benar serta cermat ialah mengenali para

mustahik dan/atau bahkan orang/pihak lain di luar mustahik sendiri –

termasuk muzaki dan bahkan Amilin -- sebagaimana termaktub dalam Al-

Qur’an yang dikutibkan di bawah ini.

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang

89 Perhatikan misalnya surah al-Nisá’ (4): 105 dan al-Anfál (8): 58.

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana


Hampir dapat dipastikan bahwa semua Amilin pada dasarnya

berkewajiban untuk minimal secara umum dan keseluruhan mengetahui

dan mengenali secara baik dan benar delapan kelompok sosial (tsamaniyatu

ashnáf) penerima zakat sebagaimana diamanatkan Al-Qur’an terutama

dalam surah al-taubah (9): 60, yakni (1) fuqará’ = orang-orang fakir (2)

masákín = orang-orang miskin (3) al-‘ámilina ‘alaihá = amilin yang bertugas

dan berkewajiabn sebagai pengelola zakat (4) al-mu’allafati qulúbuhum =

orang yang (diduga kuat) hatinya bisa terketuk untuk memeluk agama

Islam (5) riqab = pemerdekaan budak dan/atau pemberdayaan orang-orang

yang diperbudak oleh oknum-oknum tertentu (6) al-ghárimín = orang-orang

yang terlilit utang (al-madínín; para debitur) demi memenuhi kebutuhan

hidupnya yang primer (dharúrí) atau untuk kepentingan umat dan

masyarakat umum (7) sabilillah = untuk kepentingan di jalan Allah seperti

di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan,

dakwah Islamiah dan lain-lain (8) ibnu sabil = orang dan/atau orang yang

terlantar di perjalanan (dalam maupun luar negeri), termasuk anak-anak

yang terlantar (anak-anak jalanan), gelandangan, pengemis, orang-orang

lansia dan lain sebagainya yang benar-benar layak mendapatkan untuk

diterimakan hak-hak ZIS-nya bagi mereka.

Ayat di atas sudah menyebutkan secara pasti dan lengkap delapan

kelompok sosial penerima manfaat dana ZIS dan dana-dana kesejahteraan



lain-lainnya, yang dengan pemilahan ke dalam delapan ashnaf para

mustahik zakat, itu dipastikan tidak akan ada kelompok sosial – utamanya

fukara dan masakin -- yang tidak tertampung dalam salah satu dari delapan

macam mustahikin di atas. Hanya saja, dalam praktiknya akan tetap timbul

atau “salah-salah” bisa memicu perbedaan dan perdebatan pendapat di

kalangan Amilin bahkan para ulama terkait dengan penetapan kepastian

para mustahik ini dalam kriteria riilnya bagi masing-masing mustahik yang

disebutkan.

Ambil contoh misalnya perbedaan pendapat para ulama tentang

pemaknaan kelompok “al-mu’allafah qulúbuhum.”90 Di antaranya ada yang

memahaminya dengan kelompok orang yang dengan pembagian dana

zakat itu mereka diharapkan bisa (tertarik) masuk Islam sebagaimana

Nabi pernah memberikan sebagian harta ghanimah (rampasan perang)

dalam perang Hunain91 kepada Shafwan bin Umayyah, padahal Shafwan itu

sendiri adalah seorang kafir musyrik. Sebagian mereka bisa juga difahami

atau memahaminya dengan orang-orang yang sudah Muslim namun belum

baik keislamannya. Dengan pemberian dana zakat, orang-orang Muslim

semacam ini diharapkan lebih bergairah lagi keislamannya sehingga lebih

berkualitas lagi untuk dirinya maupun untuk agama Islam sendiri.

Bisa juga kata “al-mu’allafah qulúbuhum” diartikan dengan

pemberian dana zakat kepada oknum-oknum non Muslim tertentu yang

dengan pemberian itu diharapkan para tetua atau kepala-kepala suku

-- misalnya -- masuk Islam; atau minimal tidak memusuhi Islam apalagi

sampai membahayakan umat Muslimin. Ibn taymiyyah (1263 – 1328 M/661

90 Husein bin ‘Audah al-wayusyah, al-Mausú’ah al-Fiqhiyyah fí-Fiqh al-Kitáb wa-al-Sunnah al-Muthahharah, jil. 3, hlm. 112 – 114.

91 Perang Hunain terjadi pada 630 M/8 H.

– 728 H.) sambil mengutip pendapat mufasir kenamaan Ibn Jarir al-thabari

(224 – 310 H), mengatakan bahwa yang tepat, Allah SWt memfungsikan

shadaqah (zakat) itu dalam dua konteks, yakni: untuk mengokoh-kuatkan

persaudaraan kaum muslimin (sadd khullah al-muslimín) pada satu sisi, serta

mewujudkan pertolongan Islam dan menguatkannya (ma’únah al-Islám wa-

qawiyyatuh).92

Hal lain yang perlu diingatkan juga di sini ialah bahwa kecuali

kelompok amilin yang status “kemustahikkannya” lebih disebabkan

penghormatan atas keilmuan, keahlian, tenaga dan/atau jasanya sebagai

pengelola yang memiliki tanggung-jawab; tujuh kelompok sosial mustahik

lainnya (di luar Amilin yakni: fuqará’, masákín, mu’allafah qulúbuhum, riqáb,

ghárimín, sabíliláh dan ibnu sabil) keberhakannya lebih didasarkan pada

faktor kefakiran dan/atau kemiskinan di samping kebutuhan mendesak

yang bersangkutan. Itulah sebabnya mengapa dalam strata klasifikasi

tsamániyatu ashnáf ini tidak terdapat kelompok anak-anak yatim (yatámá),

para janda dan lansia. Status kemustahikan anak yatim, begitu pula dengan

janda dan lansia, lebih didasarkan pada illat hukum (alasan logis) kefakiran

atau kemiskinan serta kebutuhannya yang mendesak daripada keyatiman

atau kedhuafaannya. Logikanya, jangankan anak yatim yang fakir atau

miskin yang karenanya maka harus diberikan haknya; sedangkan orang

dewasa saja berhak menjadi mustahik zakat manakala dia benar-benar fakir

atau miskin. Sebaliknya, jangankan orang-orang kaya dewasa, anak-anak

sekalipun (termasuk anak yatim tentunya) paling tidak menurut sebagian

ulama tetap dikenai wajib zakat manakala yang bersangkutan (yatim, janda

dan lansia) itu memiliki harta kekayaan yang sudah mencapai nishab.

92 Husein bin Audah al-‘Awayusyah, al-Mausú’ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fí Fiqh al-Kitáb wa-al-Sunnah al-Muthahharah, jil. 3, hlm. 112-114.



Masih terkait dengan anak yatim yang tidak serta-merta menjadi

mustahik, alasannya karena belum tentu semua apalagi setiap anak yatim

itu fakir – miskin; meskipun sudah dipastikan bahwa dalam kategori fakir

– miskin, di dalamnya sudah pasti termasuk anak-anak yatim yang fakir

dan miskin. Sebagaimana kita tahu, baik Al-Qur’an maupun Al-Hadis -

keduanya sangat peduli akan jaminan kesejahteraan sosial ekonomi anak-

anak yatim dan kaum duafa lainnya. termasuk para janda dan lansia

yang dikelompokkan ke dalam deretan al-mustadh’afín (orang-orang yang

lemah). Di sinilah terletak arti penting dari keberadaan surah al-Má’ún

(107) sebagaimana dikutibkan di bawah ini.

1. Tahukah kamu – Muhammad, (orang) yang mendustakan agama ?

2. Itulah (dia) orang yang menghardik anak yatim,

3. Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin;

4. Maka, celakalah bagi orang-orang yang shalat,

5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,

6. Orang-orang yang berbuat riya,

7. Dan enggan (menolong dengan) barang-barang (bekas yang masih)

berguna atau layak pakai;

(al-Má’ún (107): 1 – 7).

Surah Al-Qur’an ke-107 yang terdiri atas 7 ayat, 25 kata dan 123

huruf, ini dinamakan dengan surah al-Má’ún (barang-barang bekas yang

masih layak guna-pakai), di samping juga dijuluki dengan surah al-Dín

(surah Agama), dan/atau surah ara’aita (surah tahukah kamu ?). Menurut

catatan sejarah, surah ini penurunannya terkait dengan perilaku oknum-

oknum tokoh kafirin dan/atau munafikin di antaranya Abi Sufyan, al-‘Ásh

bin Wá’il a-Sahmi, dan Abu Jahal. Kata Ibn Juraij, Abu Sufyan dikenal

sebagai seorang yang gemar menggelar acara pesta-pora mingguan, yang

suatu ketika ada anak yatim yang ikut menghadiri pestanya Abu Sufyan

seraya sang yatim meminta daging kepada Abu Sufyan, namun alih-alih

Abu Sufyan memberinya daging akan tetapi malahan dia menghardiknya

sambil mengangkat-angkat tongkatnya ke hadapan si yatim tadi.

Menurut Muqatil, penurunan surah ini dialamatkan kepada al-‘Ash

yang tipikalnya mengingkari hari kiamat di samping berperilaku buruk;

sementara al-Mawardi menyebutkan bahwa surah ini penyebab turunnya

adalah karena tindakan Abu Jahal yang kedatangan seorang anak yatim

tanpa mengenakan baju, lalu yatim meminta baju bekas yang sudah

tidak dipakai oleh keluarga Abu jahal; namun Abu Jahal bergeming tidak

memberikan pakaian bekasnya sehingga si yatim menjadi putus asa dan

kembali pulang dalam keadaan hati yang terluka. Celakanya, beberapa orang

pembesar suku Quraisy dan munafik seperti al-Walid bin al-Mughirah, ‘Amr

bin ‘A’idz al-Makhzumi, justru memanfaatkan keterlantaran anak yatim ini

sebagai bahan olok-olokan dengan ungkapan mereka “kenapa kamu (hai

yatim) tidak memintanya kepada Muhammad” yang kalian biasa puji-puji

itu (membaca shalawat) ?93

93 Nawawi al-Bantani, Maráh Labíd – Tafsír an-Nawawí, juz 2, hlm. 466.



Sungguhpun demikian, keberpihakan Al-Qur’an terhadap fakir

– miskin termasuk yatama, teramat banyak dijumpai dalam Al-Qur’an.

Perhatikan misalnya surah al-Háqqah (69): 34 dan surah al-Fajr (89): 18

yang keduanya mengecam keras orang-orang yang tidak peduli kepada

orang-orang miskin (wa-lá tahádhdhúna ‘alá tha’ám al-miskín). Apalagi

dengan sederet ayat-ayat yang mengimbau para pembacanya supaya

memperhatikan (peduli) betul akan keberadaan anak-anak yatim yang

tidak berdaya.

Sebagaimana diingatkan Al-Qur’an, bahwa dalam setiap diri

manusia terdapat potensi fujur (berbuat dosa) dan sekaligus potensi taqwa.

Meski kita semua berkeinginan untuk memenangkan pertarungan taqwa

di atas fujur, namun sangat mungkin sesekali atau beberapa kali potensi

taqwa kita yang membawa bahagia itu justru dikalahkan oleh potensi

fujur yang membuat hancur. Keadaan ini bisa mengghinggapi semua

komponen yang terlibat dengan penanganan atau pengelolaan dana ZIS

itu kapan dan di manapun. Mulai dari oknum muslim-muslimah tertentu

yang masih enggan untuk menjadi muzaki andal yang istiqamah dengan

kemuzakiannya sepanjang tahun; hingga oknum-oknum Amilin yang

kurang amanah; bahkan juga dimungkinkan terjadi karena campur tangan

orang/pihak lain yang memanfaatkan oknum-oknum Amilin dan/atau

oknum-oknum mustahik yang kurang/tidak pandai bersyukur. Juga tidak

tertutup kemungkinan ada oknum-oknum lain di luar -- muzaki – amilin –

mustahik – itu sendiri -- maaf misalnya oknum-oknum di luar yang sudah

disebutkan. Atau, bisa disebut pihak keempat (di luar muzaki, Amilin dan

mustahik) yang karena kedudukan atau kepintarannya bisa “mencatut” atau

memanipulasi oknum tertentu, bahkan juga “percaloan’ dan/atau lainnya.

termasuk kenakalan oknum-oknum mustahik tertentu misalnya yang

berpindah-pindah alamat dan/atau tempat tinggal, mencantumkan daftar

nama “fiktif,” “percaloan,” dan/atau lainnya yang bisa merusak nama baik

lembaga keamilan maupun para amilnya sendiri di samping sudah tentu

mengecewakan para muzaki, munfik dan mutashadik.

Suatu ketika, untuk tidak mengatakannya sering kali, pernah

ada kasus atau kasus-kasus yang melibatkan oknum-oknum tertentu

yang mengaku-ngaku kehilangan dompet, kehabisan ongkos atau bahkan

mengaku baru memeluk agama Islam (muallaf) dan lain-lain alasan yang

kemudian menyambangi kantor Badan/Lembaga Amil Zakat, Infak dan

Sedekah (BAZIS-LAZIS) atau bahkan Masjid dengan maksud meminta

bantuan dana zakat untuk ongkos pulang ke kampung halamannya.

Namun, berkah kewaspadaan Amilin BAZIS/LAZIS yang bersangkutan,

orang itu-pun – akhirnya tidak diberikan karena diketahui bahwa yang

bersangkutan hanya sekedar mengaku-ngaku ini dan itu. Sejatinya ia

memang tidak dalam posisi sebagaimana yang di- katakannya. Ini tentu

tidak semua apalagi selalunya orang-orang yang datang ke kantor BAZ/

LAZ atau bahkan masjid hanya untuk memanfaatkan badan/lembaga itu

sendiri; akan tetapi banyak juga yang kondisi maupun kasusnya memang

benar-benar terjadi (dialami) oleh yang bersangkutan sehingga memang

benar-benar memerlukan bantuan seperlunya. Singkatnya, Amil perlu

memiliki pengetahuan tentang sikap dan kejiwaan orang yang mengaku-

aku sebagai mustahik/penerima manfaat zakat.

Contoh kasus sungguhan ini sengaja dituliskan – mengingat

bukan kasus fiktif apalagi mengada-ada -- meskipun atas pertimbangan

tertentu kejadian dan apalagi nama pelakunya tentu tidak bisa disebutkan

di sini --, memerlukan pertimbangan yang matang untuk memastikan

status seseorang dinyatakan sebagai mu’allaf, sebagai ibnus-sabíl , sebagai

ghárimín, bahkan sebagai fakir dan miskin sekalipun. Apalagi yang di luar



kategori itu. Kenyataan ini menunjukkan bahwa dalam dana zakat tetap

terdapat kerawanan yang bisa datang dari mana saja, kapan saja dan

dalam bentuk apa saja yang bisa merusak harkat dan martabat Amilin yang

pada akhirnya merendahkan institusi keamilan itu sendiri. Satu hal yang

tetap wajib disyukuri dan dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh BAMUIS

khususnya dan yang lain-lain tentunya ialah bahwa secara umum dan

keseluruhan, badan/lembaga amil zakat yang ada di Indonesia dewasa ini

mampu melaksanakan tugas-tugas keamilannya dengan secara baik dan

wajar. termasuk di dalamnya Yayasan BAMUIS yang telah banyak memakan

asam-garam (pengalaman) dalam hal pengelolaan zakat. termasuk dalam

hal mengenali lika-liku mustahik atau oknum-oknum yang sengaja

memanfaatkan (sebagian) mustahik.

Masih dalam konteks mengenali lebih jauh kultur (sebagian)

mustahik di samping muzaki dan sudah tentu Amilin atau bahkan di luar

ketiga serangkai muzaki – amilin – mustahik, ini kenyataan di lapangan

sebagaimana pernah disinggung sebelum ini terkadang ditemukan oknum-

oknum nakal tertentu yang memanfaatkan kelemahan para pengelola

zakat. Hal ini bisa terjadi antara lain disebabkan minimnya pengetahuan

mustahik di samping kelalaian atau kealpaan Amilin yang kurang cermat

dalam melakukan verifikasi terhadap para mustahik zakat. Lebih dari itu,

sebagaimana ada kemungkinan mustahik atau bahkan oknum lain yang

nakal, tetap juga terbuka kemungkinan ada Amil dan/atau bahkan muzaki

yang nakal. Akibatnya, distribusi (sebagian) dana ZIS ada yang belum

sepenuhnya sesuai apalagi tepat benar dengan sasaran yang dituju oleh

pensyariatan zakat itu sendiri.

Pengalaman di lapangan menujukkan ada satu dua atau beberapa

kasus tertentu yang karena satu dan lain hal cenderung menunjukkan

kekurang-tepatan sasaran distribusi/pemanfaatan dana ZIS jika tidak tepat

dikatakan sebagai “penyimpangan” apalagi penyalah-gunaan dana ZIS.

Intinya, penulis hendak menyimpulkan bahwa betapa penting para Amil

memiliki pengetahuan yang memadai tentang tugas-tugas keamilannya,

termasuk dalam mengenali para mustahik, muzaki, dan bahkan orang/pihak

lain yang berurusan dengan badan/lembaga amil zakat yang dipercayakan

kepadanya.

Meskipun Indonesia telah memiliki 2 (dua) kali Undang-Undang

tentang Pengelolaan Zakat (UU No. 38 tahun 1999 an UU No. 23 tahun

2011) dan beberapa peraturan lainnya, namun perihal syarat-syarat muzaki,

amilin dan apalagi kriteria serta jumlah mustahik sesungguhnya sampai

kini belum diatur secara rinci. Misalnya kita belum memiliki database

(pangkalan data) mustahik yang sesungguhnya. Sampai sekarang ini,

BAZNAS belum mempunyai database tentang mustahik zakat khususnya

fakir dan miskin. Begitu pula dengan jumlah kelompok sosial yang

layak apalagi tepat untuk dinyatakan sebagai mustahik terutama karena

kefakiran dan kemiskinannya yang secara umum dan keseluruhan masih

belum bisa diakses secara mudah apalagi dengan lengkap. Akibatnya,

kriteria (standard) baku tentang mustahikkin zakat juga boleh jadi masih

beraneka ragam mengingat masing-masing badan atau lembaga amil

zakat memiliki kriteria yang berbeda-beda atau bahkan sendiri-sendiri.

Dengan kalimat lain, secara umum apalagi menyeluruh, kita belum mampu

melakukan koordinasi yang padu tentang kepastian jumlah muzaki, amilin

dan terutama jumlah mustahik yang ada di masing-masing wilayah apalagi

yang bersifat nasional di seluruh Indonesia.

Lepas dari berbagai keterbatasan dan/atau kekurangan yang ada,

yang jelas agama Islam memerintahkan para pemeluknya supaya bekerja



secara profesional dengan berasaskan nilai-nilai shiddiq (benar), amanah

(bisa dipercaya), tabligh (dilaksanakan) dan fathanah (cerdas). Perhatikan

misalnya kalam Allah yang terjemahannya dikutibkan di bawah ini:

Dan katakanlah (Muhammad): “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-

Nya serta orang-orang mukmin akan melihat (hasil) pekerjaan kamu itu,

dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang Maha Mengetahui akan

(hal-hal) yang gaib dan yang nyata; lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa

saja yang telah kamu kerjakan

(at-Taubah (9): 105).

Mencermati mustahik, memandu muzaki, introspeksi internal

Amilin, dan menghargai saran/usulan/masukan/nasehat para pihak yang

bersifat persuasif dan konstruktif, sudah tentu merupakan hal yang sungguh

penting dan positif bagi Amil/Amilah yang bertugas pada badan/lembaga

zakat. Apakah itu saran/nasehat/masukan yang berasal dari Dewan Pembina

dan Dewan Pengawas, termasuk untuk tidak mengatakan terutama Dewan

Pembina dan/atau Dewan Pengawas Syariah dan Kesyarahan di samping

yang lain-lain. Bahkan dari muzaki, munfik dan mutasadik serta umat dan

masyarakat pada umumnya selama itu memperkuat kinerja badan/lembaga

keamilan itu sendiri sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan maupun terutama oleh agama (syariat Islam) itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan

Zakat misalnya diatur tentang PeRAN SeRtA MASYARAKAt.

Pasal 35

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan

terhadap BAZNAS dan LAZ.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

rangka:

a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat

melalui BAZNAS dan LAZ; dan

b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

bentuk:

a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan

oleh BAZNAS dan LAZ; dan

b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam

pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

tidak terkecuali kontrol sosial dari perwakilan umat yang juga

tetap diperlukan demi perjalanan lurus atau lurusnya perjalanan Amilin

sebagai personal maupun kelembagaan. Yang pasti, baik muzaki maupun

terutama amilin, oleh Al-Qur’an keduanya diingatkan untuk selalu

memelihara amanat dalam teks maupun konteksnya yang luas. termasuk

amanat dalam hal keamilan. Di sinilah terletak arti penting dari pesan

yuridis maupun moral Al-Qur’an yang mewanti-wanti para muzaki, amilin

dan mustahikin jangan sampai menodai kesucian dan “sakralitas” ajaran

zakat yang secara harfiah berarti bersih dan suci yang kebersih-suciaanya

harus dijaga dan dilestarikan melalui keluaran zakat muzaki, dikelola



Amilin secara professional, prosedural dan proporsional; dan dimanfaatkan

dengan sebaik-baiknya oleh mustahikin zakat sebagai penerima manfaat.

Allah SWt. berkalam:

Perkataan (penolakan) yang baik dan pemberian maaf [atas tingkah

laku kurang sopan sebagian mustahik], itu lebih baik dari pada (pemberian)

sedekah yang diiringi dengan sesuatu (ucapan/tindakan) yang menyakitkan

(perasaan mustahik). Allah itu Maha Kaya lagi Maha Penyantun (al-Baqarah

(2); 263).

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala)

sedekahmu dengan (sebab) menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan

mustahik), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada

manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka,

perumpamaan orang (yang riya) itu bagaikan batu licin yang di atasnya ada

tanah (debu), kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia

bersih (tidak berdebu lagi). Mereka tidak menguasai sesuatu apapun dari

apa yang telah mereka usahakan (sia-sia); dan Allah tidak akan memberi

petunjuk kepada orang-orang yang kafir” (al-Baqarah (2): 264).

Hadis dari Abi Hurairah ra.

“Pelayanan Imam (baca, Amilin) yang adil terhadap rakyatnya (baca,

mustahiqqín) zakat dalam sehari, lebih istimewa daripada penghambaan

seorang budak terhadap keluarga tuannya selama 50-100 tahun.”94

94 Abi al-Qasim bin Salam, Kitáb al-Amwál, hadis/atsar no. 14.

Itulah sebabnya mengapa selain harus mencukupi syarat-syarat formal

administratif, para Amil juga mutlak dituntut harus memiliki etika yang

patut diteladani.

D. Etika Amilin

Hampir dapat dipastikan bahwa ke depan (insya Allah) Amilin zakat

akan menjadi salah satu profesi sebagaimana profesi-profesi lain dalam

bidang ekonomi dan keuangan. Selain memiliki latar belakang pendidikan

yang memadai – bisa jadi ke depan rerata pendidikan formalnya minimal

sarjana (S-1), S-2 dan/atau bahkan S-3, para profesional zakat harus

juga memiliki keahlian (skill) dan pada akhirnya juga harus memperoleh

imbalan – upah (ujrah) yang memadai bagi pemenuhan kebutuhan hidup

dan kehidupannya dalam pengertian yang sesungguhnya.

tujuan profesi Amilin zakat adalah untuk memenuhi tugas dan

tanggung-jawab utamanya sebagai pemegang amanah muzaki, munfik

dan/atau mutasadik di satu sisi; dengan pemenuhan harapan utama

publik khususnya para mustahik/penerima manfaat dana zakat pada sisi

yang lain. Guna mencapai tujuan dimaksud, paling sedikit Amilin mutlak

membutuhkan empat pilar integritas keperibadian yang bersifat kenabian

sebagaimana pernah ditegaskan sebelum ini yakni (1) shiddiq/integritas (2)

amanah/kredibilitas (3) tabligh/sosialisasi dan (4) fathanah/profesionalitas.

Lebih dari sekedar itu, profesi Amilin juga memerlukan etika profesi

keamilan yang mengacu kepada beberapa prinsip dasar sebagaimana

pernah dirumuskan Forum Zakat (FoZ) sebagai berikut:95

95 Bandingkan dengan Noor Aflah, Arsitektur Zakat Indonesia, hlm. 256 – 260.

PEnGELOLAAn DAnA ZIS146

Pertama, prinsip tanggung jawab profesi;

Kedua, prinsip kepentingan publik;

Ketiga, prinsip integritas;

Keempat, prinsip netral – obyektif;

Kelima, prinsip kompetensi;

Keenam, prinsip kehati-hatian (ihtiyath);

Ketujuh, prinsip kerahasiaan dalam batas-batas tertentu;

Kedelapan, prinsip perilaku profesional.

Demikianlah pembahasan Bab III tentang Pengelolaan Dana ZIS ini

disampaikan, dengan harapan dapat memberikan tambahan pengetahuan

dan informasi tentang keamilan. 04Lazis-Nas BAMUiS

Dalam Bingkai Undang-undang

Pengelolaan zakat

LAZIS-nAS bAmuIS DALAm bInGKAI unDAnG-unDAnG PEnGELOLAAn ZAKAT148 149


Di antara penyebab kesalahan ilmiah-akademik, orang lebih dulu berasumsi

dan baru kemudian mencari argumentasi; sebaiknya, menelitilah

dahulu dan baru kemudian berasumsi berdasarkan argumentasi

(mAS)

A. Sejarah Singkat Pengelolaan Zakat di Indonesia

Cukup banyak catatan sejarah – meskipun kebenarannya masih

tetap harus dibuktikan lebih lanjut – bahwa jauh sebelum Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) dibentuk, di wilayah Nusantara – Indonesia

ini dahulu telah eksis – berdiri beberapa atau bahkan sejumlah negara -

kerajaan, termasuk “negara-negara” yang berbentuk Kesultanan/Kerajaan

Islam. Pada zaman-zaman kesultanan Islam, zakat diyakini telah diamalkan

oleh penduduk Muslim, walaupun -- lagi-lagi untuk kepastiannya -- apakah

dilakukan secara personal atau kelembagaan masih mengundang perbedaan

dan perdebatan pendapat (debatable).

Secara umum dan garis besar, sejarah perzakatan di Indonesia bisa

dibedakan ke dalam dua periodesasi yakni periode sebelum proklamasi

kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan periode

sesudah proklamasi kemerdekaan NKRI. Periode sebelum proklamasi

kemerdekaan, bisa dibedakan ke dalam dua periode besar yakni periode

Kesultanan/Kerajaan Islam dan periode pemerintah penjajahan yang karena

satu dan lain hal tidak dibahas di dalam buku ini. Periode pasca proklamasi

kemerdekaan NKRI, juga bisa dibedakan ke dalam dua fase yakni fase

sebelum pengundangan Undang-Undang Pengelolaan Zakat (1945 – 1999)

dan fase sesudah pengundangan Undang-Undang Pengelolaan Zakat (1999 –

sekarang). Pemilahan periodesasi ini didasarkan atas tenggang waktu antara

sebelum dan sesudah pengundangan undang-undang tentang pengelolaan

zakat, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999

yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Atas pertimbangan satu dan lain hal, sejarah pengelolaan zakat ini

tidak diuraikan secara rinci di dalam buku ini. Yang jelas banyak orang/pihak

yang meyakini dan menyatakan bahwa kesultanan-kesultanan Islam dahulu

yang ada di berbagai wilayah Nusantara – Indonesia telah memeraktekkan

syariat Islam dalam teks dan konteksnya yang lebih utuh dan menyeluruh

(kaffah; perfect), termasuk dalam hal perekonomian Islam khususnya zakat

dan wakaf. Sayangnya, seiring dengan kehadiran pemerintah jajahan yang

memorak-porandakan sejumlah kesultanan/kerajaan Islam dan kemudian

menguasai (paling tidak sebagian) wilayah Indonesia lebih dari 3,5 abad

(1595 - 1945) lamanya; maka tatanan syariat Islam yang sudah mengadat-

istiadat di Nusantara – Indonesia pada akhirnya menjadi porak-poranda.

termasuk pranata sosial dalam bidang perzakatan.

Ketika kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan oleh Ir. H.

Soekarno (1901 - 1970) dan Drs. H. Mohammad Hatta (1902 - 1980) atas

nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan

dengan tanggal 09 Ramadhan 1367 H, dan diiringi dengan pembentukan

negara dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)



pada tanggal 18 Agustus 1945/10 Ramadhan 1367 H, bangsa Indonesia

terutama umatan muslimatannya menaruh harapan besar untuk bisa

mengamalkan syariat agamanya dalam teks maupun konteksnya yang

bersifat utuh dan menyeluruh (káffah; perfect). Namun, peristiwa detik-

detik proklamasi kemerdekaan itu ternyata tidak serta merta memberikan

jaminan dan perlindungan akan pengamalan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya. Alih-alih syariat Islam memperoleh dukungan penuh untuk

diamalkan, tujuh anak kalimat (dengan kewajiban menjalankan syariat

Islam bagi pemeluk-pemeluknya) justru dicoret dari naskah Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan kalimat lain, alih-alih penerapan syariat Islam secara murni

dan konsekuen mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang kuat pada

masa pemerintahan Republik Indonesia; dengan sebab pencoretan tujuh kata

yang amat sangat bersejarah itu, syariat Islam justru malahan dipisahkan

dari kata “Ketuhanan” yang menjadi pangkal kalimatnya, yakni semula

“Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya;” dan setelah dicoret lalu diubah dan diganti dengan “Ketuhanan

Yang Maha Esa.” “Barter antara tujuh kata (dengan kewajiban menjalankan

syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) dengan tiga kata (Yang Maha Esa)

setelah kata “Ketuhanan,” dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi

tampak masih belum sepadan benar. Sebab, kata Yang Maha esa bagaimana

pun oleh umumnya umat dan masyarakat lebih difahami dengan bidang

akidah (tauhidullah), belum termasuk syariah dalam pengertian hukum

Islam sebagaimana yang kemudian berkembang dikemudian hari. Pemilahan

(bukan pemisahan) syariah dengan akidah, memang dikenal dalam doktrin

ajaran/tiga bidang ilmu Islam/keislaman, yakni tauhid (kalam), syariah

(hukum), dan akhlak (etika) yang dalam istilah al-Hadis masing-masing

diistilahkan dengan sebutan “al-ímán,” “al-Islám,” dan “al-ihsán.”

Pencoretan/penghapusan tujuh kata “sakral” dengan “imbalan” tiga

kata, ini untuk sementara waktu dan minimal dalam kasus-kasus tertentu

ternyata memiliki “akibat kurang bijak dan kurang baik” bagi penerapan

syariat Islam di kemudian hari (1945 – 1970). termasuk dalam hal

pembentukan undang-undang pengelolaan zakat yang prosesnya memakan

waktu terbilang panjang yakni lebih dari separoh abad (54 tahun) terhitung

sejak proklamasi kemerdekaan RI di tahun 1945 sampai pengundangan

Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, atau

sekitar 44 tahun (1955 – 1999) terhitung sejak pengusulan Rancangan

Undang-Undang Pengelolaan Zakat oleh Menteri Agama pada tahun 1955.

Akibatnya, roda perjalanan pengamalan lima arkán al-Islám-pun

dalam waktu yang cukup panjang terasa pincang atau malahan tersendat

untuk tidak membahasakannya menjadi “terganjal” lantaran pengelolaan

zakat tidak berjalan seperti yang diharapkan sebagaimana halnya

pelaksanaan empat (4) rukun Islam yang lainnya yakni syahadat, shalat,

puasa dan haji yang sedikit banyak dan langsung maupun tidak langsung

pelaksanaannya sangat terpengaruh atau dipengaruhi oleh pengamalan

zakat. Padahal, pengamalan lima arkán al-Islám dalam konteksnya

yang utuh dan menyeluruh, itu sejatinya dijamin oleh konstitusi. Hak

konstitusional pengelolaan zakat yang dimaksudkan adalah tercantum

dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan; (1) “Negara berdasarkan atas

Ketuhanan Yang Maha Esa” dan (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-

tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat

menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Pengamalan Sila Pertama – Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa)

dan Pasal 29 ayat (1) “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan

ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk



agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

kepercayaannya itu,” dalam praktik penyelenggaran negara dan terutama

pemerintahan ternyata tidak semudah membalik kedua telapak tangan.

Pasalnya ? Sebagaimana disinggung sebelum ini, proses pembentukan

Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat ternyata memakan waktu

yang terbilang panjang, sebagaimana disebutkan sebelum ini. Maknanya,

optimisme umat Islam untuk bisa mengamalkan syariat Islam secara

memadai (untuk tidak mengatakan secara káffah; comprehensive) di masa-

masa awal kemerdekaan, ternyata tetap di bawah kalkulasi (under estimate),

walaupun hanya sekedar untuk memperoleh jaminan dan perlindungan

pengamalan hukum zakat yang bersifat formal - administratif dalam hal

ini pembentukan organisasi pengelola zakat (oPZ). Di antara indikasinya,

bangsa Muslim terbesar di dunia ini baru bisa memiliki undang-undang

tentang pengelolaan zakat pada tahun 1999 tepatnya dengan pengesahan

dan pengundangan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang

Pengelolaan Zakat yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang

nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Lepas dari lambatannya regulasi zakat di Indonesia, yang jelas

pasca kehadiran Undang-Undang Pengelolan Zakat, Lembaga Pengelola

Zakat di Indonesia kini tumbuh dan berkembang terbilang cepat dan banyak

jumlahnya. terutama BAZNAS yang kini telah terbentuk di hampir semua

propinsi yang ada di seluruh wilayah Indonesia.96 Di samping BAZNAS, juga

ada LAZIS-NAS yang sampai saat buku ini ditulis, sekurang-kurangnya telah

96 Sampai Agustus 2017, BAZNAS Propinsi telah dibentuk di 32 Propinsi di seluruh wilayah Indonesia. Hanya tinggal dua (2) propinsi saja yang belum dibentuk BAZNAS-nya, yakni Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Propinsi Nusa Tenggara Timur (Prof. Dr. Mundzir Suparta - Komisioner BAZNAS Pusat, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD DKI, BAZIS Prop. DKI dan BAZNAS Pusat tentang Penyesuaian BAZIS DKI Jakarta, tanggal 13 September 2017 di ruang Komisi E Gedung DPRD DKI Jakarta.

tercatat 16 – an Lembaga Amil Zakat yang berskala Nasional.97 Di samping

LAZ yang bersekala Nasional (LAZ-NAS), juga sudah terbentuk sejumlah

Lembaga Amil Zakat (LAZ) daerah propinsi dan/atau LAZ kabupaten/kota.

Mujurnya, jauh sebelum Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini

lahir, sebagian masyarakat Muslim maupun sebagian pemerintah daerah

tertentu sudah ada yang lebih dulu berhasil membentuk Badan/Lembaga

Amil Zakat. Yang termasuk ke dalam deretan (sebagian) kaum Muslimin

yang tetap bergeming memperjuangkan hak-hak konstitusional diniah -

keagamaannya sebagaimana dijamin penuh oleh Undang-Undang Dasar

1945 ialah mereka yang terus giat dan semangat melakukan harakah

(gerakan) “ijtihad-jihad-mujahadah” untuk mendirikan YAYASAN BAMUIS

yang berasaskan DUIt (dibaca DU-It) = DoA, USAHA, INISIAtIF, DAN

tAWAKKAL). Semua itu dilakukan mereka demi perjuangan supaya bisa

mengamalkan hak-hak konstitusional keagamaan dalam teks dan konteks

ini pengamalan rukun Islam ketiga (zakat) sebagaimana termaktub dalam

Undang-Undang Dasar 1945).98 Hasil konkrit dari “ijtihad-jihad-mujahadah”-

nya adalah terbentuknya JAJASAN BAMUIS yang sejak semula bertumpukan

asas DUIt = DoA, USAHA, INISIAtIF, DAN tAWAKKAL).99

97 Ke-16 LAZIS-NAS dimaksud adalah: (1) LAZ – Rumah Zakat (2) LAZ-NAS Nurul Hayat (3) LAZ-NAS Inisiatif Zakat Indonesia (4) LAZ Baitul Mal Hidayatullah (5) LAZ Yayasan Lembaga Manajemen Infak (6) LAZ Yayasan Yatim Mandiri (7) LAZ Yayasan Dompet Dhuafa (8) LAZ Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar (9) LAZ Yayasan Darut-Tauhid (10) LAZ Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sadaqah Nahdhatul Ulama (11) LAZ Yayasan Baitul Mal Muamalat (12) LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah (13) LAZ Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (14) LAZIS Muhammadiyah (15) Yayasan Global Zakat dan (16) LAZ Persatuan Islam.

98 Baca UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) dan (2).

99 Istilah DUIT yang sesungguhnya telah umum dikenal, dalam tulisan ini semula disampaikan Yaman Bafirus (Direktur Operasional BAMUIS) dalam kesempatan rapat rutin BAMUIS tanggal 11 Agustus 2017. Dalam rapat dimaksud Yaman menyampaikan harapannya kepada jajaran BAMUIS untuk mengedepankan agar dalam menjalankan program kerja BAMUIS memegang prinsip DUIT, maksudnya D = Doa, U = Usaha, I = Ikhtiar, dan T = Tawakal. Saat itu pula penulis (MAS) menyatakan menerima singkatan DUIT yang diusulkan Yaman; namun dengan usul perubahan/perbaikan kepanjangannya menjadi DUIT = Doa, Usaha, Inisatif [bukan Ikhtiar



b. Ringkasan Sejarah Yayasan bAmuIS

Yayasan Baitul Mal Umat Islam atau BAMUIS, lengkapnya YAYASAN BAMUIS

BANK BNI 1946, didirikan di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 5 oktober

1967 M/1 Rajab 1387 H di hadapan notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo,

Dalam Akte Jajasan BAMUIS Nomor 10 tahun 1967 dinyatakan: “Pada hari

ini, hari Kamis, tanggal lima Oktober seribu sembilan ratus enam puluh tudjuh

(5-10-1967), hadir di hadapan saja, Raden SOEROJO WONGSOWIDJOJO,

notaris di Djakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi jang saja, notaris, kenal

dan akan disebut dibawah ini:-------------------------100

Dalam Anggaran Dasar dituliskan bahwa:

“Jajasan ini bernama ----------------------------------------------------------

----------------- JAJASAN ‘BAITUL MAL UMMAT ISLAM”, ------------------

---------------------- disingkat JAJASAN “BAMUIS “ -------------------------

sebagaimana dikatakan Yaman] dan Tawakal. Jelasnya, huruf I-nya bukan kependekan dari Ikhtiar sebagaimana usulan Yaman; melainkan diubah kepanjangan huruf I-nya dengan “Inisatif.” Alasannya ? Kata ikhtiar merupakan serapan dari kata Arab (ikhtiyár makna asalnya pilihan); sedangkan usaha merupakan bahasa Indonesia, meskipun kata ikhtiar juga sudah menjadi kata baku bahasa Indonesia. Ikhtiar artinya alat, syarat untuk mencapai maksud; daya upaya; di samping juga berarti pilihan (pertimbangan, kehendak, pendapat dan sebagainya). Sedangkan berikhtiar, maksudnya berusaha; mencari daya upaya. Usaha adalahdengan mengerahkan tenaga, fikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, iktiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Kata usaha juga digunakan untuk pengertian kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung (Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 1538). Adapun ikhtiar artinya alat, syarat untuk mencapai maksud; daya upaya; atau pilihan (pertimbangan, kehendak, pendapat dan sebagainya) bebas (Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 521). Adapun insiatif artinya prakarsa yang disimbolkan dengan huruf I; sementara I-nya kependekan dari Inisiatif, bukan dari Ikhtiar karena sudah ada U = Usaha.

100 Jajasan Baitulmal Ummat Islam Jakarta, apa itu baitulmal, hlm. 20.

BeRKeDUDUKAN DI Djakarta; berkantor Pusat di Kantor Besar

Bank Negara IndonesiaUnit III dengan tjabang-tjabang ditempat-tempat

jang ditetapkan oleh Badan Pengurus.---------------------------------------

-----------101

Selanjutnya dikatakan:

“Jajasan ini dimulai pada tanggal 27 Djuni 1967 (dua puluh tudjuh

Djuni seribu sembilan ratus enam puluh tudjuh) didirikan untuk waktu jang

tidak ditentukan, Insja Allah untuk selama-lamanya,--------------------------

--------102

Penulis tidak tahu alasan apa (adakah alasan khusus) yang

mendorong para pendiri menghadap Notaris pada tanggal 5 oktober yang

bertepatan dengan tanggal 1 Rajab itu ? Apakah cuma kebetulan, atau

ada inspirasi lain mengingat pada dasarnya sebuah peristiwa itu tidak ada

yang terjadi secara kebetulan. Sebagaimana kita tahu, bulan oktober, bagi

bangsa Indonesia bahkan dunia – tentu termasuk umat Islam di dalamnya

– memiliki beberapa catatan sejarah yang sangat penting, di antaranya

yang bersifat nasional ialah Hari Kesaktian Pancasila (1 oktober), Hari Jadi

tentara Nasional Indonesia (5 oktober), Hari Sumpah Pemuda Indonesia

(28 oktober 1928) dan lain-lain. Adapun hari-hari penting yang berskala

nasional – internasional di antaranya ialah: Hari Batik Nasional dan Hari

Batik Dunia (2 oktober), Hari Guru Sedunia (5 oktober), Hari Kesehatan

Jiwa Sedunia (10 oktober), Hari Pangan Sedunia (16 oktober), Hari

Pengentasan Kemiskinan Internasional (17 oktober), Hari Perpustakaan

Sekolah Internasional (18 oktober), dan lain-lain.

101 Anggaran Dasar Jajasan BAMUIS, Pasal 1.

102 Anggaran Dasar Jajasa BAMUIS, Pasal 2.



Demikian pula halnya dengan bulan Rajab, bulan ke 7 dalam

kalender Hijriah. Di dalamnya paling sedikit terdapat 4 peristiwa penting

bagi kaum muslimin yang bisa dikategorikan bisa mengubah jalannya

sejarah dunia. Keempat peristiwa yang dimaksudkan ialah: bulan

kemenangan militer Rasul Allah SAW dalam peperangan tabuk (9 H)

dan menandai selesainya otoritas Islam atas seluruh semenanjung Arab;

terjadinya perang Pembebasan Yerusalem (1187 M) dari cengkeraman

tentara Salib eropa yang telah memerintah hampir selama 1 abad; pada

28 Rajab 1924 Masehi, runtuhnya kekhalifahan ottoman di turki yang

dihapus oleh Mausthafa kemal Attaturk, dan terutama adalah diisra’-

mikrajkannya Nabi Muhammad SAW.

Rajab, yang terambil dari kata rajaba – yarjubu – rajban, secara

harfiah artinya: malu, risih, kawatir, resah, waswas dan cemas di samping

juga berarti menopang, menghibur, menghormati dan mengagungkan. Akan

halnya bulan oktober, Rajab juga tergolong ke dalam salah stau bulan yang

sangat bersejarah. Salah satunya yang termasyhur adalah peristiwa Isra –

Mikraj Nabi Muhammad SAW yang menurut mayoritas ahli-ahli sejarah

Islam terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 9/10 dari kenabian/pra Hijrah

yang bersesuaian dengan tahun 620/621 Masehi.

Dihubungkan dengan pengertian harfiah bulan Rajab sebagaimana

disebutkan sebelum ini, Nabi Muhammad SAW dalam usia kenabiannya

yang sudah berjalan antara 9 – 10 tahun namun belum juga kunjung

berhasil mendapatkan simpati apalagi pengikut yang berarti karena baru

mendapatkan simpatisan/pengikut hanya sekitar 60-an orang saja yang

memeluk agama Islam, meskipun beliau telah berusaha dengan sekuat

tenaga melakukan dakwah Islamiah. Nabi berusaha pindah ke satu – dua

tempat, namun tetap saja belum menunjukkan hasil yang berarti. Pada sisi

yang lain, Rasul dihadapkan pada kesulitan hidup sampai kepada titik-titik

terendah sepiritual- batiniahnya setelah “dihantam” gelombang musibah

yang bertubi-tubi terutama pada tahun yang dijuluki dengan tahun duka-

cita (ám al-huzn).103 Belum lagi dengan olok-olokan dan bahkan serangan

keji dari musuh-mushunya yang membuat Nabi Muhamad SAW sebagaimana

manusia dalam dirinya terbetik juga rasa risih, resah, kawatir, was-was

dan malu; maka di saat-saat itu pula Allah SWt melindungi, menopang,

menghormati, memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW

dengan mengisra-mikrajkan (perjalanan di malam hari) Nabi dengan

rute perjalanan (start) dari Masjid Al-Haram di Makkah al-Mukarramah

menuju Sidratul Muntaha setelah “transit” lebih dulu di Masjid Al-Aqsha

– yang terletak di Palestina, untuk kemudian kembali lagi ke Makkah al-

Mukarramah.

Begitu penting peristiwa Isra dan Mikraj ini, sampai-sampai

pengabadiannya dalam Al-Qur’an dilakukan dengan menggunakan kata al-

Isrá’ sebagai salah satu nama surah dalam Al-Qur’an, dalam hal ini surah

al-Isrá’ yang juga dinamakan dengan surah Baní Isrá’íl dan surah Subhána.

Surah Al-Qur’an ke-17, yang terdiri atas 110 ayat, 1533 kata, dan 6460

huruf,104 ini memuat ihwal kisah Isra’ Nabi Muhammad SAW yang sangat

fenomenal dan mengundang kontrofersial pada waktu itu dan bahkan

sampai kini. Sedangkan kisah tentang Mikrajnya sendiri, secara terpisah

dijumpai dalam Al-Qur’an surah al-Najm (53): 13 - 18.

103 ‘Am al-Huzn = tahun duka, ini berbarengan dengan tahun ke 8/9 dari kenabian Muhammad SAW atau 619/620 Masehi. Dinamakan tahun duka, karea beliau menghadapi musibah berat dengan kematian beruntun kakeknya (Abdul Muththalib), tidak lama kemudian disusul dengan kematian pamannya (Abu Thalib), dan lalu istri tercintanya (Khadijah ra).

104 Nawawi al-Bantani, Maráh Labíd – Tafsír al-Nawawí, jil. 1, hlm. 470.



Yang melatar belakangi perjalanan Isra – Mikraj Nabi Muhammad

SAW sebagaimana disinggung sebelum ini ialah berbagai peristiwa sulit

yang dialami Nabi di atas sehingga Allah SWt “menghibur” Nabi dan

Rasul akhir zaman ini dengan perjalanan yang amat sangat menyenangkan

dirinya setelah bertubi-tubi mengalami ujian yang sangat berat dan

dahsyat, namun ia tetap jalani tugas kenabian dan kerasulannya dengan

penuh tanggung-jawab dengan kesabaran dan ketawakkalan tinggi yang

menyebakan Nabi Muhammad SAW juga digolongkan ke dalam salah satu

dari lima (5) orang nabi yang bergelar “ulul ‘azmi min al-rusul.” 105 Jauh

berbeda dengan langkah dakwah Islamiah sebelum Nabi diisra-mikrajkan

yang selalu terbelit dengan kesulitan dan kebuntuan, pasca Isra-Mikraj

Nabi Muhammad SAW dakwah Islamiah mengalami lompatan dahsyat dan

sukses besar luar biasa sebagaimana tergambarkan secara jelas dalam surah

al-Nashr (110) yang secara umum menggambarkan gelombang besar umat

manusia memeluk agama Allah (yadkhulúna fí díniláhi afwájan”). termasuk

penduduk Indonesia yang atas keasadaran penuh memeluk agama Allah

(dín al-Haqq) yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW lebih dari

1450-an tahun yang silam.

Mengambil iktibar dengan kebesaran bulan Rajab pada satu sisi,

dan kesejarahan bulan oktober bagi bangsa Indonesia pada sisi yang lain,

kehadiran BAMUIS di bulan oktober yang berbarengan dengan bulan Rajab,

seakan-akan memberikan berkah dan hiburan tersendiri bagi umat Islam

Indonesia yang baru saja dirundung musibah di tahun-tahun itu. terutama

kekisruhan politik dan ekonomi yang melanda bangsa dan negara Indonesia

waktu itu. Ibaratnya mengacu pada keagungan bulan Rajab sebagai bulan

perjalanan Isra-Mikraj Nabi Muhammad SAW yang sangat historis dan

105 Q.S. al-Ahqáf (46): 35.

religius, serta ibarat bertolak pada bulan oktober yang sarat dengan nilai-

nilai patriotisme kebangsaan bagi bangsa Indonesia, maka kedua nama

bulan ini memberikan spirit dan sejarah tersendiri bagi pembentukan

Yayasan Bamuis. Kita tahu, bahwa oktober 1967 M yang yang bertepatan

dengan Rajab 1387 H, itu situasi politik di Indonesia masih dirundung

kegelisahan antara lain disebabkan pemberontakan Gerakan 30 September

Partai Komunis Indonesia (G 30 S PKI) pada tahun 1965 yang pengaruhnya

masih tetap tebal di tahun 1967 itu. termasuk dalam kehidupan ekonomi

yang sangat memburuk.106

Memerhatikan makna bulan Rajab dan mengaitkannya dengan bulan

oktober, atau memerhatikan peristiwa-peristiwa pada bulan oktober dan

mengaitkannya dengan bulan Rajab, paling sedikit menginspirasi penulis

bahwa kehadiran Yayasan BAMUIS di bulan dan tahun itu, memiliki fungsi

dan peran tersendiri baik bagi kaum Muslimin secara khusus maupun bagi

warga-bangsa Indonesia secara umum dan keseluruhan. Betapa tidak !

Bangsa Indonesia yang tengah dilanda krisis ekonomi dan politik yang

menimbulkan kesulitan dan kesusahan, itu mengilhami jajaran ummatan

muslimatan untuk mendirikan wadah berupa badan atau lembaga dalam

konteks pengamalan ajaran agama (Islam) yang dipeluknya. Dengan secara

sadar dan terencana dengan baik, mereka mendirikan yayasan bernama

Yayasan Baitul Mal Umat Islam (BAMUIS).

Satu hal penting untuk dicatatkan di sini ialah bahwa dahulu, di

awal-awal pendirian “Jajasan Baitul Mal Ummat Islam” (Yayasan Baitul Mal

106 Pada tahun-tahun 1960-an itu, penulis masih duduk di bangku sekolah dasar (SD) dan madrasah Ibtidaiyah (MI). Pernah mengalami kekurangan makan dan makanan, setitdak-tiaknya dalam satu – 3 bulanan penulis makan nasinya hanya satu kali, selebihnya makan jangung, singkong dan ubi jalar. Itupun tidak mudah memperolehnya. Selain barangnya sangat terbatas, juga harganya yang tergolong melambung tinggi.



Umat Islam), dalam akte notaris tidak disertai dengan kata-kata BANK BNI

1946 sebagaimana sekarang ini. Sejak kapan “Jajasan BAMUIS” ini diubah

dan ditambah sehingga lengkapnya bernama “Yayasan Baitul Mal Umat

Islam Bank BNI 1946,” masih perlu ditelusuri lebih lanjut. Yang jelas,

dari 24 kali kata BAMUIS atau BAItUL MAL UMMAt ISLAM – semuanya

ditulis dengan menggunakan huruf kapital – sebagaimana yang tercantum

dalam “POKOK-2 PIKIRAN DALAM MENDIRIKAN BAMUIS DAN USAHA2

JANG TELAH DILAKSANAKANNJA,” tidak ada satupun kata BAMUIS yang

diembel-embeli dengan kata-kata Bank B.N.I. Demikian pula dengan kata

BAMUIS atau lengkapnya JAJASAN BAItUL MAL UMMAt ISLAM dalam

Anggaran Dasar (AD) sebanyak 3 kali dan dalam Anggaran Rumah tangga

(ARt) diulang sebanyak 14-15 kali yang juga hampir semua penulisannya

menggunakan huruf kapital; kecuali satu kali saja yang tidak menggunakan

huruf kapital (ditulis dengan Bamuis) yakni pada Pasal 5 angka 3.4.

Lebih valid lagi ketika menyaksikan pernyataan nama dan tempat

yang termaktub dalam Akte Yayasan yang secara tegas dan lugas dinyatakan

bahwa “Jajasan ini bernama: JAJASAN “BAITUL MAL UMMAT ISLAM,”

disingkat: JAJASAN BAMUIS,” berkedudukan di Djakarta; berkantor Pusat

di Kantor Besar Bank Negara Indonesia Unit III dengan tjabang-tjabang

ditempat-tempat jang ditetapkan oleh Badan Pengurus.”107

Satu-satunya penulisan lengkap dengan imbuhan kata-kata BANK

NeGARA INDoNeSIA 1946 sesudah kata BAMUIS adalah tulisan yang

ditemukan dalam lembaran surat yang memuat struktur kepengurusan

BAMUIS itu sendiri dalam surat kawat Bamuis, lengkapnya:

107 Anggaran Dasar Jajasan BAMUIS, Pasal 1.

JAJASAN BAITULMAL UMMAT ISLAMBANK NEGARA INDONESIA 1946

Djalan Lada No. 1 = Djakarta

Kawat : Bamuis Bank BNI. 1946

tilpon: 26851 s/d 26858; 26951 s/d 26957

Sebutlah tanggal dan nomor

Surah ini, bila Anda mendjawabnja

SUSUNAN BADAN PeNGURUS

JAJASAN BAItUL MAL UMMAt ISLAM

1971 – 1972

(Keputusan Rapat 8-1-1971)

Ketua Umum : M. Ismaill B.B.A

Ketua I : H. Noer Hasjim

Ketua II : effendi Slamet

Sekretaris Umum : Azizman tumenggung

Sekretaris I : Drs. Jackson Arsjad

Sekretaris II : V. Hidajat



Bendahara Umum : Martunus

Bendahara I : H. Sidi Hambali

Bendahara II : taten Dja’far

Pembantu2 :

Pembantu Ketua : 1. H.A. Moethalib

2. Kaharudin

Pembantu Sekretaris : 1. Affan

2. M. Dumjati

Pembantu Bendahara : 1. M. Wandowo

2. M. thohir

Pembantu Umum : 1. Sjahril Arief S.H.

2. M. Said Lingga

3. Jojoh Rodiah.

Di antara hal menarik lainnya tentang nama BAMUIS dalam surat

kawat di atas yang diawali dengan penulisan lafal basmalah (bismillahir-

rahim), dalam tulisan Arab, ini disebutkan kalimat berikut: SUSUNAN

BADAN PeNGURUS JAJASAN BAItUL MAL UMMAt ISLAM 1971 – 1972

(Keputusan Rapat 8 – 1- 1971), tanpa ada kata-kata BANK BNI 1946, baik

dalam lembaran pengurus harian maupun pengurus lengkapnya.

Pada halaman lain, dijumpai juga lembaran susunan

lengkap pengurus BAMUIS.

SUSUNAN DEWAN PENASEHAT, DEWAN PENGAWAS, DAN BADAN PENGURUS JAJASAN BAITULMAL UMMAT ISLAM

1971 – 1972

(Keputusan rapat tgl. 8 – 1 – 19971)

DeWAN PeNASeHAt:

Ketua : e. Soekasah Somawidjaja;

Anggota2 : - K.H. Moch. Dachlan [Menteri Agama RI]

- M. Natsir

- Let. Djen. oedirman

- Sjahboeddin Latif

DeWAN PeNGAWAS:

Ketua : Zanir

Anggota2 : - Sjafruddin Prawiranegara, S.H.

- Nj. R.A.B. Sjamsuridjal

- t.R.B. Sabaruddin

- Umar Abdalla BBA.

Ketua Umum : M. Ismaill B.B.A

Ketua I : H. Noer Hasjim

Ketua II : effendi Slamet

Sekretaris Umum : Azizman tumenggung

Sekretaris I : Drs. Jackson Arsjad

Sekretaris II : V. Hidajat

Bendahara Umum : Martunus

Bendahara I : H. Sidi Hambali

Bendahara II : taten Dja’far

Pembantu2 :



Pembantu Ketua : 1. H.A. Moethalib

2. Kaharudin

Pembantu Sekretaris : 1. Affandi

2. M. Dumjati

Pembantu Bendahara : 1. M. Wandowo

2. M. thohir

Pembantu Umum : 1. Sjahril Arief S.H.

2. M. Said Lingga

3. Jojoh Rodiah.

Masih dalam teks maupun konteks penyertaan kata-kata BANK

BNI 1946 setelah nama “BAMUIS/YAYASAN BAMUIS” sehingga lengkapnya

menjadi ‘YAYASAN BAMUIS BANK BNI 1946,” agaknya bisa dimaklumi dan

mudah-mudahan tidak dipandang salah yang karenanya maka tidak perlu

menjadi masalah apalagi sengaja dipermasalahkan. terutama dari sudut

pendekatan sejarah (historical approach), para pendiri, tempat pengelolaan

(kantor) maupun para pengelola (pengurus hariannya) yang dapat dikatakan

hampir 100 % adalah para pejabat dan/atau karyawan-karyawati Bank

BNI. Bukan saja di masa-masa awal pembentukan dan pengelolaannya,

melainkan juga sampai sekarang ini masih tetap “didominasi” (bukan

dimonopoli) oleh orang-orang BNI. Apalagi dalam hal sumber dana ZIS-

nya yang bagian terbesarnya adalah juga keluarga besar BNI. Kalaupun

ada dana ZIS yang bersumberkan dari orang-orang non BNI, maka selain

donatur (muzaki, munfik dan mutasadiknya) sedikit sekali, juga jumlah

nominalnya sangat kecil.108

108 Sebagai contoh, sumber dana ZIS BAMUIS dari masyarakat umum (non BNI) pada tahun anggaran pendapatan dan belanja BAMUIS tahun 2016, tercatat hanya Rp. 308.394 ribu (3,14 % saja dari keseluruhan dana yang berhasil dihimpun LAZIS-NAS BAMUIS sebesar Rp. 34.950.861 ribu.

Alasan lain ialah bahwa dalam kurun waktu 1990-an, penghimpunan

ZIS di Bank BNI jutru praktis dijalankan oleh Badan Pembinaan Kerohanian

Islam (BAPeKIS), belum dilakukan oleh organ BAMUIS sebagaimana

mestinya. Hal ini dapat ditelusuri dari beberapa dokumentasi yang ada. Di

antaranya surat resmi BAPeKIS No. BPK/28/144 perihal himbauan untuk

pembayaran ZIS yang ditujukan kepada kaum Muslimin dan Muslimat para

pegawai dan pensiunan Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) di lingkungan

Kantor Besar, Kanwil 10, Kanwil 12 dan Kantor Cabang se Jabotabek. Dalam

surat ini antara lain disebutkan bahwa kepengurusan Bapekis Korpri Unit

Bank BNI untuk masa bakti 1992 – 1996 telah diperbaharui pada bulan

September 1992. … Dalam kepengurusan yang baru tersebut terdapat

bidang khusus ZIS, yang akan mengelola pengumpulan dan penyaluran

Zakat, Infaq, dan Sodaqoh dari segenap kaum Muslimin dan Muslimat para

pegawai dan pensiunan Pt. Bank Negara Indonesia (PeRSeRo). Bidang

khusus ZIS ini diketuai sendiri oleh Bapak Winarto Sumarto, Direktur

Utama Pt. Bank Negara Indonesia, ….109

Masih terkait dengan isi surat Himbauan BAPeKIS BANK BNI,

ini di dalamnya selain dilengkapi dengan beberapa terjemahan Al-Qur’an

terutama surah at-taubah (9): 103, juga dimuatkan ketentuan yang

menyatakan bahwa:

Zakat 2,5 % dari Penghasilan/Gaji Bruto perbulan.

• Infaq dan Sodaqoh bebas tidak terbatas,

• Di samping itu, diterakan juga Catatan:

109 Badan Pengelola Kerohanian Islam (BAPEKIS) KOORPRI UNIT BANK NEGARA INDONESIA 1946, Surah Himbauan, No. BPK/28/144, tanggal 2 Oktober 1992, ditandatangani oleh H. St. Remy Syahdeini, S.H. (Ketua Umum) dan Drs. H. Pintor Siregar (Wakil Ketua Umum).



Batas minimum pendapatan/penghasilan yang kena wajib

zakat (Nisab) dalam satu tahun adalah senilai 94 gram emas murni (cf.

Lampiran II SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI No. 29

tahun 1991 dan No. 47 tahun 1991 tgl. 19 Maret 1991), atau aquivalent

dengan penghasilan/gaji bruto perbulan sebesar +- Rp. 200.000,- sudah

terkena wajib zakat. Lepas dari urusan perubahan nama BAMUIS menjadi

BAMUIS BANK BNI 1946 yang insya Allah masih bisa didiskusikan lebih

jauh untuk mencari solusinya yang lebih tepat dan lebih maslahat, yang

pasti dengan menyaksikan nama-nama pengurus YAYASAN BAMUIS di

atas penulis benar-benar merasa takjub akan “kehebatan” BAMUIS yang

sejatinya (secara ideal – konseptual) adalah merupakan BAZIS/LAZIS-

NAS raksasa. Kehebatan BAMUIS terutama terletak pada masing-masing

individu Muslim maupun kolektif-kolegialnya yang mampu menjelmakan

kesadaran masing-masing akan posisi fardu ain (kewajiban/hak individu)

yang bersangkutan maupun hak bersama dan kebersamaannya sebagai

fardu kifayah (kewajiban/hak kolektif) dalam menjalankan roda organisasi

BAMUIS. Simpulan ini dicerminkan oleh semua pengurus yang ada, mulai

dari pengurus harian sampai terutama para anggota dewan penasehat dan

anggota-anggota dewan pengawasnya yang berkaliber nasional bahkan

internasional di samping sangat besar pengaruh dan wibawanya di kalangan

masyarakat luas khususnya umat.

Dengan demikian maka bisa dikatakan bahwa BAMUIS adalah

yayasan yang paling sedikit benar-benar didukung oleh bagian terbesar umat

Islam Indonesia baik dari kalangan sipil maupun militer; serta mulai dari

tokoh umat hingga tokoh atau bahkan pemimpin bangsa dan negara serta

pemerintah pusat. Karenanya, maka layaklah kalau BAMUIS kita katakan

sebagai modal dasar dan model ideal bagi pembentukan Badan/Lembaga

Amil Zakat Nasional yang ada di Indonesia dewasa ini. Alasannya, sebagai

Badan/Lembaga Amil Zakat perdana, tidaklah mungkin BAMUIS yang

mengikuti apalagi “meniru” BAZIS-NAS/LAZIS-NAS lain yang kebanyakan

baru lahir sesudah keberadaan undang-undang tentang pengelolaan zakat.

Sedangkan LAZIS-NAS BAMUIS, justu dilahirkan setengah abad sebelum

pengundangan undang-undang tentang pengelolaan zakat. Karenanya,

tanpa ada maksud untuk mengecilkan apalagi menafikan kehebatan tokoh-

tokoh lain – non BAMUIS yang juga sangat berharga, in sya Allah tidaklah

salah apalagi berlebihan manakala sekali lagi dikatakan, bahwa BAMUIS

adalah modal dasar dan model ideal bagi pembentukan seluruh Badan/

Lembaga Amil Zakat Nasional yang ada di Indonesia dewasa ini.

C. bAmuIS, modal Dasar dan model Ideal badan/Lembaga Amil Zakat nasional yang modern.

tidak diragukan lagi bahwa salah satu komunitas muslim yang

secara kolektif aktif memperjuangkan pengamalan penghimpunan zakat

secara berjamaah melalui badan/lembaga amil zakat yang modern adalah

Yayasan Baitul Mal Umat Islam (BAMUIS), yang diprakarsai oleh Bank

Negara Indonesia 1946. BAMUIS dibentuk atas inisiatif Pengurus Badan

Pembinaan Kerohanian Islam (BAPeKIS) dengan persetujuan Direktur

Utama beserta jajaran Dewan Direksi Bank BNI, pada tahun 1967.

Maknanya, jauh sebelum kehadiran Undang-Undang tentang Pengelolaan

Zakat baik UU No. 38 th. 1999 dan apalagi Undang-Undang Nomor 23

tahun 2011, BAMUIS sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang bersekala

nasional dan modern sudah lebih dulu lahir dan hadir secara sah sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku waktu itu. Sebagaimana

disebutkan sebelum ini, Yayasan Baitul Mal Umat Islam didirikan pada

hari Kamis, tanggal 5 oktober 1967 di hadapan Notaris Raden SoeRoJo



WoNGSoWIDJoJo, Notaris Jakarta. Adapun BAZIS atau LAZIS yang lain-

lain, kecuali beberapa saja yang didirikan sebelum kehariran Undang-

Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pada umumnya

atau kebanyakan dibentuk sesudah pengesahan dan pengundangan UU No.

38 th. 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Sebagai contoh perbandingan, sebut saja misalnya Badan Amil Zakat

Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (BAZ – Propinsi DKI Jakarta) dan

Baitul Mal Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang keduanya dibentuk jauh-

jauh waktunya sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 38 tahun

1999 tentang Pengelolaan Zakat. BAZ Propinsi DKI Jakarta pembentukannya

dilakukan pada tanggal 5 Desember 1968 berdasarkan Surah Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor Cb-14/8/18//68

tentang Pembentukan Amil Zakat berdasarkan Syariat Islam dalam wilayah

Propinsi Jakarta.110 SK yang ditandatangani oleh Gubernur Ali Sadikin (1927

- 2008) yang menjabat Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta

selama 11 tahun (1966 – 1977), ini pemberlakuannya dimulai dari tingkat

wilayah Kotamadya sampai ke Kelurahan. Semula, namanya cuma Badan

Amil Zakat (BAZ) tanpa ada embel-embel kata Infak dan Shadaqah (IS).

Penambahan kata Infak dan Shadaqah sehingga kepanjangannya menjadi

Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (disingkat BAZIS) Provinsi Daerah

Khusus Ibu Kota Jakarta, ini baru terjadi pada tahun 1973 (lima tahun

setelah BAZ DKI beroperasi).

Usia BAMUIS yang didirikan tahun 1967 M/1387 H, ini berarti satu

tahun lebih dulu atau lebih tua dibandingkan dengan pembentukan BAZ

yang kemudian diubah menjadi BAZIS Propinsi DKI yang baru didirikan

110 Dr. H. Jailani, dalam Problematika Zakat Kontemporer, hlm. 78.

pada akhir tahun 1968 meskipun BAZIS DKI tepat untuk dinobatkan sebagai

BAZ dan/atau BAZIS pertama dan tertua dalam lingkungan Pemerintahan

Daerah Propinsi di seluruh Indonesia; sementara BAZIS tingkat kota yang

pertama kali memiliki PeRDA Zakat adalah Kota Cilegon – Banten, yakni

melalui PeRDA No. 4/2001 tentang Pengelolaan Zakat di Cilegon yang

kemudian diperkuat dengan SK Walikota Cilegon No. 451.12/ Kep.326.Huk/

2001 tanggal 17 September 2001.111

Kembali kepada kesimpulan dasar dan awal bahwa LAZIS/LAZIS-

NAS BAMUIS adalah Badan/Lembaga Amil Zakat pertama dan utama di

Indonesia, tentu jauh lebih tua usianya dibandingkan dengan Baitul Mal

Propinsi Aceh yang baru didirikan pada tahun 1973 meskipun Baitul Mal

Aceh dapat diposisikan sebagai BAZIS tertua ke-2 tingkat propinsi setelah

BAZIS Propinsi DKI Jakarta. Baitul Mal Propinsi Aceh dibentuk melalui

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Atjeh Nomor 5/1973 tentang

Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang kemudian

diubah menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun

1991 tentang Pembentukan BAZIS maka terjadilah perubahan nama dari

Badan Harta Agama (BHA) menjadi Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah

(BAZIS) pada tahun 1998. Sekarang, berubah lagi namanya menjadi Baitul

Mal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 th. 2011112 di

samping Pemerintah Aceh sendiri sudah memiliki Qanun khusus tepatnya

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal dan Instruksi

Gubernur Nangroe Aceh Darussalam Nomor 06/INStR/2008 tahun 2008

111 Alhamdulillah was-syukru lillah, penulis sempat disertakan dalam salah satu kesempatan diskusi/seminar tentang rencana pembentukan Badan Aml Zakat di Kota Cilegon ini sebelum akhirnya pemerintah setempat berhasil membentuk Peratura Daerah dimaksud.

112 Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah baitul mal (UU No.23 Th. 2011, Penjelasan Pasal 15 ayat (1).



tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan di Kalangan PNS/Pejabat/

Karyawan Lingkup Pemerintah Pusat dan Karyawan Perusahaan swasta

pada tingkat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Berbeda dengan dua Badan Amil Zakat Wilayah/Daerah Propinsi

yang baru saja disebutkan (BAZIS Propinsi DKI Jakarta maupun Baitul

Mal Propinsi Daerah Istimewa Aceh), yang keduanya adalah bersifat lokal/

daerah (masing-masing hanya untuk wilayah Ibu Kota Jakata dan untuk

wilayah Propinsi Aceh), LAZIS-NAS – yang dikelola BAMUIS bersifat

nasional mengingat muzaki maupun mustahik BAMUIS yang notabene

kebanyakannya adalah karyawan-karyawati Bank Negara Indonesia adalah

tersebar luas pada cabang-cabang BNI yang ada di seluruh wilayah Republik

Indonesia. Juga tidak sama dengan LAZ-NAS Rumah Zakat Indonesia pada

Mei 1998.113 YBM BRI (didirikan pada tahun 2001), LAZIS-NAS BANK

MANDIRI (yang dibentuk tahun 2001),114 apalagi dengan LAZIS-NAS PLN

yang pembentukannya secara nasional baru dilakukan pada tahun 2006.115

LAZIS-NAS BNI sebagaimana disebutkan sebelum ini, sudah

mengepakkan sayapnya di berbagai wilayah NKRI sejak akhir-akhir tahun

1960-an dan terutama pada awal-awal tahun 1970-an. Maknanya, juga tetap

113 Rumah Zakat Indonesia awalnya bernama Dompet Sosial Ummuml Qura (DSUQ) yang dibentuk pada bulan Mei 1998 di Bandung, kemudian mengalami perubahan nama menjadi Rumah Zakat (tanpa kata Indonesia di belakngnya). Rumah Zakat memperoleh pengukuhan dari Kementerian Agama RI No. 157 tertanggal 18 Maret 2003,

114 Namanya Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Ummat (LAZ-NAS BSM UMMAT). Didirikan pada tanggal 21 November 2001, dan pada tanggal 17 September 2002 disahkan oleh Departemen – kini Kementerian – Agama RI sebagai Lembaga Amil Zakat Nsional melalui SK Menag No. 406 tahun 2002.

115 LAZIS-NAS Perusahaan Listrik Negara, untuk pertama kali didirikan di PLN P-3 B Gandul pada tahun 2002, yang kemudian disusul oleh LAZIS ke-2 di PLN DIS Jawa Tengah pada tahun 2003. Tiga tahun kemudian, tepatnya tahun 2006, ada Surah Keputusan Direksi dari PLN Pusat sehingga LAZIS – PLN kemudian didirikan diseluruh kantor PLN yang ada di Indonesia.

mendahului badan-badan atau lembaga-lembaga amil zakat yang dibentuk

oleh lembaga-lembaga swasta baik bank maupun non bank. Sebutlah

misalnya LAZ MUAMALAt Bank Muamalat, LAZ BANK PeRMAtA,116 dan

lain-lain di mana hampir semua lembaga perbankan kini telah memiliki

Lembaga Amil Zakat. Lebih dari itu, LAZIS-NAS BAMUIS juga lebih senior

dibandingkan dengan sejumlah Lembaga Amil Zakat Swasta sekalipun.

termasuk dengan LAZ Dompet Dhuafa Republika yang dinobatkan sebagai

LAZIS-NAS swasta tertua dan pertama di Indonesia.117

Mengiringi Dompet Dhuafa Republika adalah LAZIS - NAS Rumah

Zakat yang dibentuk pada pertengahan tahun 1998, kala itu masih bernama

Dompet Sosial Ummul Qura’ (DSUQ), yang pada tahun 2003 berubah nama

menjadi Rumah Zakat Indonesia (RZI).118 Rumah Zakat yang dibentuk pada

pertengahan tahun 1998, kala itu masih bernama Dompet Sosial Ummul

Qura’ (DSUQ), yang pada tahun 2003 berubah nama menjadi Rumah Zakat

Indonesia (RZI).119 Kemudian diikuti oleh Peduli Ummat Darut-tauhid yang

dibentuk 16 Juni 1999.120 termasuk LAZIS-MUH (Lembaga Amil Zakat, Infak

116 Alhamdulillah penulis buku ini pernah aktif sebagai sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Permata selama sekitar 10 tahun (2004 – 2014), di mana DPS disertakan aktif dalam membina dan mengawasi Lembaga Amil Zakat yang ada pada Bank Permata yang diawasinya.

117 Lagi-lagi alhamdulillah penulis telah diikutkan terlibat pada Yayasan Dompet Dhuafa sejak tahun 1993 dengan jabatan sebagai Advisor (semacam penasehat Syariah) di masa-masa awalnya, dan kemudian menjadi Ketua Dewan Pembina/Pengawas Syariah DD sejak tahun 2009 sampai sekarang.

118 Penggunaan kata Dompet pada lembaga ini, patut diduga terinspirasi dengan nama Dompet Dhuafa Republika yang kelahirannya 5 tahun lebih dulu (1993) daripada Rumah Zakat Indonesia (1998).





dan Sedekah Muhammadiyah) dan LAZIS-NU (Lembaga Amil Zakat, Infak

dan Sedekah) yang masing-masing baru didirikan pada tahun 2002 dan

2004.121 Apalagi dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) yang baru dibentuk

pada tahun 2016,122 dan lain-lain meskipun karena satu dan lain hal

terutama atas kebijakan BAZNAS dan Pemerintah (Kementerian Agama RI),

keberadaan LAZ dan perkembangannya dalam kurun waktu beberapa tahun

terakhir, ini banyak yang mengalami perubahan status kelembagaannya.

Beralih pada simpulan yang menyatakan BAMUIS adalah Badan/

Lembaga Amil Zakat Nasional dan bahkan bisa disebut menginternasional,

justru didasarkan pada kenyataan bahwa LAZIS-NAS BAMUIS sejak di

masa-masa awal pembentukannya dimaksudkan untuk beroperasi di

seluruh wilayah Indonesia. terutama di wilayah-wilayah yang di dalamnya

ada cabang-cabang Bank Negara Indonesia. Maksudnya, meskipun

YAYASAN BAMUIS ini didirikan oleh pimpinan dan karyawan Bank BNI

1946, khususnya Divisi III yang membidangi sumber daya manusia (SDM)

dan berkedudukan di Jakarta; namun YAYASAN BAMUIS mengembangkan

wilayah operasional (penghimpunan dan penyalurannya) ke seluruh wilayah

NKRI. Bahkan, BAMUIS bertekad untuk mengepakkan sayapnya ke cabang-

cabang BNI yang ada di luar negeri yang sampai saat ini konon jumlahnya

terbanyak dibandingkan dengan bank-bank Indonesia lainnya.123

121 LAZIS-NAS Muhammadiyah didirikan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002 yang ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh Prof. Dr. H. Syafi’i Maarif, MA., dan dikukuhkan oleh Menteri Agama RI dengan SK No. 457/21 November 2002. Sedangkan LAZIS-NAS NU pembentukannya dilakukan dalam Muktamar ke-XXXI Nahdhatul Ulama di Solo – Jawa Tengah.

122 Inisiatif Zakat Inonesia, pada dasarnya merupakan spin of (pemisahan) dari PKPU yang semula bergerak dalam bidang zakat dan wakaf; namun kemudian untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada intinya memisahkan antara lembaga zakat dengan lembaga wakaf, maka PKPU melakukan spin of dengan dibentuknya IZI.

123 Sampai tahun 2016, Cabang Bank BNI 1946 di luar negeri antara lain terdapat di Singapura dan Hongkong.

Menariknya lagi, dalam brosur yang sempat diedarkan pada awal-

awal dasawarsa 1970-an (tepatnya tahun 1972), ini ada kalimat yang

menyatakan demikian:

“Kaum Muslimin/Muslimat jang berbahagia: Setelah anda membatja

[membaca] brosur ketjil [kecil] ini, didjelaskan bahwa: ‘Jajasan [Yayasan] Baitul

Mal Umat Islam (BAMUIS) bukanlah semata-mata milik Karyawan2 Muslim

B.N.I. 1946 sadja [saja], tetapi adalah milik seluruh Ummat Islam (termasuk

anda sendiri).” Kalimat “BAMUIS bukanlah semata-mata milik Karyawan2

Muslim BNI” pada satu sisi dan terutama anak kalimat “tetapi adalah milik

seluruh Ummat Islam (termasuk Anda sendiri)124 pada satu sisi yang lain,

jelas menunjukkan tekad besar dan cita ideal para pendiri BAMUIS untuk

membentuk badan Amil Zakat dan Wakaf yang tidak saja mengindonesia

(nasional) yang sudah terwuuud selama 50-an tahun; akan tetapi juga

sampai mendunia (internasional) meskipun belum terealisasikan sampai

sekarang.

Cita BAMUIS yang menasional, bahkan tidak tertutup kemungkinan

meregional dan pada akhirnya menginternasional, ini bisa difahami dari teks

maupun konteksnya yang spesifik. Juga diperkuat dengan rangkaian kata/kalimat

lain yang termaktub dalam pendahuluan Anggaran Dasar (AD) dan Peraturan

Rumah tangga (ARt) BAMUIS yang pertama. Antara lain menyatakan:

“Dengan mengutjap [mengucap] sjukur [syukur] kepada Tuhan Jang

Maha Esa, kami antarkan brosur ketjil [kecil] ini kepada masjarakatkaum

Muslimin/Muslimat, untuk memperkenalkan dan memberikan gambaran atas

kehadiran Jasan [Yayasan] Baitul Mal Ummat Islam (BAMUIS) jang [yang]

124 Jajasan Baitulmal Ummat Islam Jakarta, pa itu baitulmal, lembaran awal (tanpa nomor halaman).



diprakarsai oleh Karjawan2 [Karyawan-karyawan] Muslim Bank Indonesia

1946 (d/h B.N.I. Unit III) ketengah-tengah masjarakat Muslimin dimanapun

berada.”

Kalimat “… ketengah-tengah masjarakat Muslimin dimanapun

berada,” ini lagi-lagi menguatkan cita dan tekad (‘azam) YAYASAN BAMUIS

untuk menjadikan Badan/Lembaga Amil Zakat yang dikelolanya menjadi

atau sebagai BAZIS/LAZIS NASIoNAL sebagaimana yang kita lakukan dan

saksikan sekarang. tidak tertutup rapat kemungkinan BAMUIS menjadi

BAZIS/LAZIS INteRNASIoNAL di masa-masa yang akan datang.

Atas dasar uraian di atas, sungguh pada tempatnya manakala

penulis katakan (simpulkan) bahwa Badan atau Lembaga Amil Zakat

Nasional pertama untuk tidak mengatakannya yang utama dan apalagi

“istimewa” di Indonesia, ialah “Badan/Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZ-

NAS/LAZ-NAS)” yang didirikan dan dikelola oleh YAYASAN BAMUIS. Atau,

lengkapnya “Badan/Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nasional

(BAZIS-NAS/LAZIS-NAS) modern pertama di Indonesia ialah BAZ/BAZIS-

NAS atau LAZ-LAZIS-NAS - YAYASAN BAItUL MAL UMMAt ISLAM

(BAMUIS) yang pendirian maupun pengelolaannya secara “kelembagaan”

maupun perorangan diprakarsai oleh Bank Negara Indonesia 1946. Atau,

minimal oleh pimpinan dan karyawan Bank Negara Indonesia 1946.

Sehingga, mudah dimengerti dan sungguh wajar manakala dalam perjalanan

selanjutnya nama YAYASAN BAMUIS kemudian diimbuhi kata-kata Bank

BNI 1946 sehingga lengkapnya menjadi ‘YAYASAN BAItUL MAL UMAt

ISLAM BANK BNI 1946.” Belum lagi mempertimbangkan kenyataan bahwa

sebelum tahun 2013 M/1936 H, BAMUIS selalu dan selama itu berkantor di

Kantor Pusat Bank BNI, (pernah) di kompleks Rumah Dinas BNI (terutama

di Jalan Pejompongan dan kemudian pindah ke Slipi yang juga milik Bank

BNI), sebelum akhirnya kini memiliki Gedung sendiri dan mandiri di jalan

Percetakan Negara VII Salemba – Jakarta Pusat.

Lebih siginifikan lagi adalah mayoritas muzaki, munfik dan

mutasadik yang menyalurkan zakat, infak dan/atau sedekahnya kepada

YAYASAN BAMUIS adalah terutama karyawan-karyawati Bank BNI beserta

karyawan-karyawati dan para pengelola anak-anak perusahaan Bank BNI.

Kalaupun ada muzaki, munfik dan mutasadik non BNI, selain jumlah

orangnya yang terbilang sangat sedikit, juga mengingat jumlah dana ZIS-

nya yang masih terbilang kecil.

Alasan lainnya ? Untuk mengokoh-kuatkan posisi BAMUIS sebagai

BAZIS/LAZIS-NAS pertama, didasarkan pada kenyataan bahwa Badan/

Lembaga-lembaga zakat nasional yang lain utamanya Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS) baik di tingkat pusat maupun propinsi dan

apalagi di tingkat kabupaten/kota, rerata pembentukannya baru dilakukan

setelah kelahiran undang-undang tentang pengelolaan zakat. Maknanya,

pembentukan BAZ maupun LAZ yang lain-lain apalagi dengan BAZNAS

bentukan Pemerintah (Pusat maupun Daerah), yang baru beberapa tahun

ini setelah dindangkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat. Dengan

kalimat lain, pembentukan BAZNAS pada dasarnya hanya merupakan

tindak lanjut dan/atau modifikasi atas BAZ/LAZ yang sudah ada khususnya

BAZ/LAZ pertama yang sudah ada di Indonesia bernama BAMUIS yang

pembentukannya diprakarsai oleh Bank BNI 1946. Dengan kalimat lain,

BAMUIS-lah yang menjadi acuan tepatnya sebagai modal dasar/esensial dan

model ideal bagi pembentukan dan pengembangan lebih lanjut kebanyakan

atau minimal sebagian BADAN/LeMBAGA AMIL ZAKAt di Indonesia yang

dibentuk sesudah pengundangan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999



yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun


Beralih kepada kemungkinan LAZIS-NAS BAMUIS dikategorikan

sebagai BAZIS/LAZIS bertaraf internasional, asumsinya antara lain

didasarkan pada pernyataan di bawah ini:

“Pengumpulan dana tersebut dimaksudkan tidak lain adalah untuk

sekedar membiajai aktivitas dan kegiatan jang bertudjuan untuk mempertinggi

nilai dan adjaran serta sji’ar agama Islam bagi seluruh penganutnja dipersada

tanah air ini dan kalau mungkin akan lebih luas dari pada itu. Usaha untuk

mempertinggi adjaran dan martabat Islam dan kaum Muslimin ditanah air

atau diseluruh dunia ini adalah merupakan suatu tjita2 jang tidak akan

tertjapai dengan begitu sadja, tanpa disertai dengan semangat, kesadaran

dan kesediaan untuk berkorban. Berkorban dengan tulus, dan ikhlas dalam

arti kata jang seluas-luasnya, baik berupa harta, waktu, fikiran, tenaga dan

sebagainja, semata-mata ingin mendapatkan ridla Ilahi.125

Bukti lain yang memperkuat LAZIS BAMUIS tepat disebut sebagai

Badan atau Lembaga Amil Zakat Nasional maupun internasional, terutama

dikuatkan dengan distribusi dana ZIS-nya yang sejak di masa-masa awal

didirikan terutama di tahun-tahun 1970-an sampai kiprahnya sekarang,

BAMUIS telah dan masih mentasharrufkan dana yang dihimpunnya ke

berbagai lembaga yang ada di seluruh wilayah Indonesia bahkan sampai

ke negara-negara lain. Hampir atau bahkan semua organisasi sosial

kemasyarakatan dan keagamaan Islam inheren di dalamnya organisasi-

organisasi tertua dan terbesar di Indonesia – tidak terkecuali Persyarikatan

125 Jajasan Baitul Mal Ummat Islam Djakarta, apakah baitulmal, hlm. 15.

Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU), Himpunan Mahasiswa Islam

(HMI), dan lain-lain --, pernah dan/atau masih menerima penyaluran dana

ZIS oleh/dari BAMUIS.126

Bayangkan pula dengan “ekspansi” bantuan “LAZIS-NAS” BAMUIS

yang sejak tahun 1970/1971 sudah menyalurkan sebagian dana ZIS-nya ke

hampir atau bahkan seluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia (NKRI),

dan sekian banyak organisasi sosial keagamaan dan/atau kemasyarakatan

yang menerima distribusi dana ZIS BAMUIS, bahkan sudah menjangkau ke

luar negeri. Antara lain untuk Masjid al-Aqsha di Palestina dan bencana

alam di Nigeria yang jumlahnya sebesar Rp. 30.750-; setara dengan 71,5

gram emas yang waktu itu harganya sektar Rp. 430. Per 1 gram. Demikian

pula dengan bantuan bencana alam untuk Pakistan di tahun yang sama

(1970) sebesar, Rp. 30.000 (tiga Puluh Ribu Rupiah), setara dengan 69,767

gram emas dengan harga sekitar Rp. 430 per 1 gram.

Adapun BAMUIS diistilahkan sebagai LAZIS-NAS modern, terutama

mengingat pengelolaannya yang sejak di masa-masa awal pembentukannya

sudah dijalankan dengan sistem administrasi - manajemen yang modern

pula. Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang

Pengelolaan Zakat yang menyatakan: “Pengukuhan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 dilakukan atas permohonan lembaga amil zakat setelah

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Berbadan Hukum;

b. Memiliki data muzaki dan mustahik;

126 Periksa antara lain DFTAR SUMBANGAN/SADAKAH BAMUIS PER 31-12-1970 (Jajasan Baitulmal Ummat Islam Jakarta, apa itu baitulmal, hlm. 36 – 43.



c. Memiliki program kerja;

d. Memiliki pembukuan;

e. Pernyataan kesediaan dilakukan audit.127

Selanjutnya, keberadaan LAZ ini diatur dalam Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tepatnya pada BAB

VII yang mengatur PeRSYARAtAN oRGANISASI, MeKANISMe PeRIZINAN

DAN PeMBeNtUKAN PeRWAKILAN LAZ, mulai Pasal 56 sampai Pasal 66

dijelaskan sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Persyaratan organisasi

Pasal 17

“Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan,

pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk

LAZ.”

Pasal 18

(1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau Pejabat yang

ditunjuk oleh Menteri;

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila

memenuhi persyaratan paling sedikit:

a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola

bidang pendidikan, dakwah dan sosial;

127 Keputusan Menteri Agama Nomor 851 Tahun 1999, Pasal 22.

b. Berbentuk lembaga berbadan hukum;

c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;

d. Memiliki Dewan Pengawas Syariah;

e. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk

melaksanakan kegiatannya;

f. Bersifat nirlaba;

g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan

umat; dan

h. Bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian,

dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara

berkala;

Pasal 20

Ketentuan Lebih mengenai persyaratan organisasi, mekanisme

perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

LAZ diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bebarapa hal di atas kemudian dikembangkan dalam Peraturan

Pemerintah RI Nomor 14 tahun 2014, yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 56

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pen-

distribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.



Pasal 57

Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib

mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah



bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;

b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;

c. memiliki pengawas syariat;

d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk


e. bersifat nirlaba;

f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan

umat; dan

g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Bagian Kedua

Mekanisme Perizinan

Pasal 58

(1) Izin pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan

dengan mengajukan permohonan tertulis.

(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dengan melampirkan:

a. anggaran dasar organisasi;

b. surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

dalam negeri;

c. surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan

hak asasi manusia;

d. surat rekomendasi dari BAZNAS;

e. susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat;

f. surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara

berkala; dan

g. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Pasal

(1) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan

Islam bersekala nasional diberikan oleh Menteri;

(2) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh oleh organisasi

kemasyarakatan Islam berskala provinsi diberikan olee direktur jenderal

yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;

(3) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan

Islam berskala kabupaten/kota diberikan oleh kepala kantor wilayah

kementerian agama propinsi.

dst

Sebagai Badan/Lembaga Amil Zakat Nasional modern utama dan

pertama di Indonesia, LAZIS-NAS BAMUIS sejak di masa-masa awal dan

selanjutnya secara umum dan keseluruhan dapat dipertanggung-jawabkan

eksistensi maupun kinerja dan prahnya, baik secara historis – sosiologis

maupun secara jurisidis - formal – administratif karena hampir atau



bahkan semua persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan

telah dipenuhi oleh BAMUIS. termasuk untuk tidak mengatakan terutama

pengakuan dan pengesahannya sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional oleh

Departemen/ Kementerian Agama Republik Indonesia. LAZIS-NAS BAMUIS

dikukuhkan oleh Menteri Agama RI pada tanggal 20 Juni 2002 dengan Surah

Keputusan Menteri Agama Nomor 330 tahun 2002. Guna menyesuaikan

dengan UU RI No. 38 th. 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU RI No.

16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka dengan Akte Notaris No. 23 tanggal

26 November 2002, di hadapan Notaris Koesbiono Sarmanhadi, S.H.,M.H.,

Anggaran Dasar BAMUIS-pun kemudian diubah dan disempurnakan melalui

tambahan Berita - Negara R.I. tanggal 11/11 – 2005 No. 90.

Dokumen yang ditandatangani Direktur Jenderal Administrasi

Hukum Umum – Zulakanain Yunus, SH., MH. --, ini pada intinya

mengatakan “..... bahwa perubahan anggaran dasar Yayasan Baitul Mal

Ummat Islam Bank Negara Indonesia disingkat BAMUIS BNI, berkedudukan

di Jakarta, sesuai akta Nomor 23 tanggal 26 Nopember 2002 yang dibuat

oleh Notaris Koesbiono Sarmanhadi, SH., MH., berkedudukan di Jakarta, akta

nomor 04 tanggal 29 Januari2004 yang dibuat oleh Saudari, dalam rangka

penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001

tentang Yayasan, telah Kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.”

eksistensi BAMUIS dalam perjalanannnya semakin menguat dan

kokoh dengan semakin banyaknya pengakuan umat dan masyarakat luas

di masa-masa lalu sampai sekarang melalui para pemimpin umat dan

masyarakat serta tokoh bangsa dan negara baik sipil maupun militer

mulai dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)

dan Menteri Agama Republik Indonesia, hingga tokoh ternama bangsa

Indonesia sebagaimana yang akan dikutibkan dalam tulisan di bawah ini.

D. Respons Positif umat dan masyarakat Luas Kepada bAmuIS

Masih terkait dengan penobatan BAMUIS BANK BNI sebagai

LAZIS-NAS modern pertama di Indonesia, adalah merujuk kepada respons

positif, pengakuan tulus, dukungan luas dari berbagai komponen umat dan

komponen bangsa di samping legitimasi para mustahik dan kepercayaan

muzaki, munfik dan mutasadik tentunya. Sebagian daripadanya bisa disimak

dari telusur naskah yang ada dan dikutibkan di bawah ini. terutama

beberapa kata sambutan tertulis yang diberikan oleh tokoh-tokoh Muslim –

Nasionalis dan/atau tokoh Nasionalis – Muslim. Di antara mereka adalah:

1. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan

Rakyat Sementara Republik Indonesia (MPRS RI), meski tidak dibubuhi

tanggal pasti, Jenderal (Besar) A.H. Nasution (1918 – 2000 M) berkenan

memberikan kata sambutannya kepada BAMUIS yang baru lahir itu, dengan

judul “BINA TJITA-2 MASJARAKAT ADIL MAKMUR DENGAN MEREALISIR

ADJARAN WADJIB ZAKAT.” tidak banyak kalimat yang ia tuliskan dalam

sambutannya, namun kata sambutan tokoh militer yang berjuluk “Jenderal

Hijau” (Jenderal Muslim yang taat), dapat dikatakan lebih dari sekedar

cukup memberikan “darah segar” bagi para nakhoda dan pengelola BAMUIS

di awal-awal “pembentukannya.” Di antara kata-kata yang dimaksudkan

ialah:

“Permintaan fihak Jajasan Baitul Mal Ummat Islam kepada saja

untuk memberikan sekedar pemikiran mengenai “Baitul Mal” saja sambut

dengan gembira, karena djustru pengharapan ini mengandung bukan sadja



tjita2 dan keinginan, tetapi mengandung hasrat langsung berbuat dalam

amal perbuatan jang njata untuk menggali dari adjaran Agama Islam hal2

jang benar2 mungkin serta dapat dilakukan chususnja membina pusat dana

sosial untuk umat beragama. Jang akan ditudjukan mengisi pembangunan

masjarakat.”

Lebih jauh, Nasution yang antara lain sempat menulis buku

“Mengabdi Republik,” ini katakan: “Pada saat ini kita berada disuatu zaman

dimana harga seseorang atau sesuatu lembaga dinilai dari amal2nja jang

konkrit membangun. Kita telah melampaui kehidupan hanja se-mata2 dengan

angan2. Orde Baru jang tjita-tjitanja kita perdjoangkan bersama dewasa ini,

lebih2 lagi menurut kita [umat Islam] sekalian buat bekerdja dan beramal,

bekerdja dan beramal sebanjak-banjaknja; bekerdja, berfikir dan berdoa

sebanjak-banjaknja.”128

Masih kata Jenderal Nasution, “Dalam bidang beramal setjara konrit

dan njata ditudjukan untuk pembangunan masjarakat, kita melihat adanja

kelemahan pada beberapa golongan. Hal ini adalah mungkin disebabkan

ketiadaan konsepsi pembangunan atau ketiadaan tjara jang pasti dan teratur

atau adanja kekurangan-kekurangan akan pentingnja sektor ini walaupun

djustru bidang inilah jang mendjadi sjarat mutlak untuk mengudjudkan tjita2

kita membangun masjarakat jang adil dan makmur jang diridhoi oleh Tuhan

jang Maha Esa.” 129

Dalam hubungan ini saja [Jenderal Nasution], menjambut dengan

gembira idee mengorganisir zakat umat beragama dan ini berupa modernisasi

128 Jajasan Batulmal Ummat Islam Djakarta, apakah itu baitulmal, hlm. 4.

129 Jajasan Baitulmal Ummat Islam Jakarta, apakah baitulmal, hlm. 4.

jang djuga mendjadi djiwa Orde Baru. Dan kita mengharapkan dari modernisasi

ini hasil-hasil jang njata dan bermanfaat jang dapat disumbangkan untuk

tjita2 Orde Baru membangun masjarakat jang adil dan makmur materiil

spiritual.”130

Inti dari sambutan A.H Nasution, selain pernyataan menyambut

gembira prakarsa BAMUIS, ia juga menaruh harapan besar bagi BAMUIS yang

tidak hanya berteori namun juga sekaligus berpraktek nyata. Ia mengajak

BAMUIS khususnya dan umat Islam umumnya untuk segera menanggalkan

kehidupan utopis yang cuma mengumbar retorika dan sudah lama dilalui,

diubah dengan kehidupan nyata yakni bekerja membangun umat, bangsa

dan negara Indonesia. Nasution tegas menyatakan menyambut gembira

ide pengorganisasian zakat umat Islam dengan cara-cara yang modern,

yang olehnya dinyatakan sama dengan cita-cita Pemerintahan orde Baru

yaitu membangun masyarkat adil dan makmur yang diridhai oleh tuhan

Yang Maha esa. Pada alinea yang lain Nasution menyebutkan harapan

senada agar modernisasi pengelola dan pengelolaan zakat yang dilakukan

BAMUIS dapat disumbangkan untuk cita-cita orde Baru -- kala itu, -- yakni

membangun masyarakat adil dan makmur materiil – spiritual.”

tiga sampai lima kata yang disebutkan terakhir, “adil,” “makmur,”

dan “diridhai” oleh tuhan Yang Maha esa; serta materiil dan spiritual

ini benar-benar merupakan untaian kata dan kalimat yang tidak saja

qur’ani dan hadisi (Islami); akan tetapi juga mengisyaratkan cita dan

wujud pembangunan Indonesia yang sangat bertumpu pada keadilan dan

kemakmuran pada satu sisi, dan pembangunan yang berkeseimbangan

antara material dan spiritual pada sisi yang lain.

130 Jajasan Baitulmal Ummat Islam Jakarta, apakah baitulmal, hlm. 5.



Mengapa ? Bukankah keadilan (hukum, sosial, politik, ekonomi

dan lain-lain) itu merupakan cita dan/atau “mimpi” semua bangsa dan

negara serta agama dan bahkan semua insan yang ada di muka bumi ini

walaupun persepsi dan instrument yang digunakan berbeda-beda antara

yang satu dengan yang lain ? Keadilan itulah pula yang selalu diusung

agama termasuk jika kurang elok untuk dikatakan terutama agama

Islam yang sangat gamblang dan lantang dalam menyuarakan keadilan

sebagaimana dapat dilacak dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadis dan lain-

lain. Konsep keadilan yang ditawarkan Al-Qur’an benar-benar bersifat utuh

dan menyeluruh di samping meliputi segala hal. tidak kecuali keadilan

dalam lapangan ekonomi dan keuangan di samping adil dalam bentuk

ucapan, perbuatan dan tindakan.131

Konsep Al-Qur’an tentang adil/keadilan (al-’adlu) dapat dikatakan

tidak ada duanya. Al-Qur’an memberikan tuntunan dan sekaligus tuntutan

yang demikian jelas, tegas dan lugas tentang hal penegakan hukum dan

keadilan serta penghapusan penistaan dan kezhaliman; termasuk dalam

hal keadilan sosial – ekonomi sebagaimana dicita-citakan oleh bangsa

dan negara Indonesia yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Salah satu pembuktiannya ialah dengan adanya pewajiban zakat sebagai

rukun Islam ketiga yang dengan pembayaran zakat itu maka asas keadilan

dan pemerataan ekonomi semestinya dapat direalisasikan; meskipun dalam

kenyataannya sampai kini masih sulit untuk dirasakan.

Makmur (al-ma’múr), patut diduga kuat berasal dari kata Arab –

Al-Qur’an, yaitu al-ma’múr sebagaimana terdapat dalam surah al-thúr

(52): 4 (wa-al-bait al-ma’múr = demi Bait al-Ma’múr). Al-Bait al-Ma’múr

131 Perhatikan beberapa ayat Al-Qur’an, di antaranya: al-Baqarah (2): 282, al-Nisá’ (4): 58; al-Má’idah (5): 95; al-Nahl (16); 76.

adalah tempat sejenis Masjid di langit ketujuh yang digunakan thawaf

oleh para Malaikat sebagai makhluk suci yang jumlahnya mencapai 70-an

ribu dalam satu hari. Al-Bait al-Ma’múr, adalah tempat yang mulia bagi

dan dimuliakan oleh penduduk langit (ahl al-samá’); ibarat Ka’bah al-

Musyarrafah (Kakbah yang dimuliakan) oleh penduduk Muslim di bumi.132

Kata al-ma’múr terambil dari akar kata ‘amara – ya’muru – ‘amrán

– wa’amáratan, yang secara harfiah artinya: dihuni atau didiami; atau

menempati, mendiami dan menghuni (suatu rumah/tempat). termasuk

masjid, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an yang terjemahannya adalah:

Sesungguhnya yang (berhak) memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah

hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap

mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada siapapun) selain

kepada Allah; maka mereka itulah orang-orang yang diharapkan termasuk (ke

dalam) golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk

(at-Taubah (9): 18).

Maknanya, yang berhak memakmurkan dalam arti meramaikan

dan mensyiarkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang beriman; bukan

orang-orang non mukmin (kafirin dan munafikin) sebagaimana pernah

terjadi pada suatu waktu dan di sebuah tempat yang menyebabkan ayat

di atas (al-taubah (9): 18) dan ayat-ayat sebelum maupun sesudahnya

diturunkan. Menurut suatu riwayat,

132 Muhammad bin Ali al-Shabuni, Shafwah al-Tafásír, jil. 3, hlm. 262.



Dikemukakan bahwa Al-Abbas di saat-saat dia di tawan pada peperangan

Badar (17 Ramadhan 2 H/13 Maret 624 M), ia berujar: “sekiranya kalian

termasuk orang-orang yang telah lebih dahulu masuk Islam, hijrah dan jihad,

maka sebenarnya kami termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid

al-Haram [dengan keterlibatan kami) sebagai pemberi minum kepada orang-

orang yang naik haji dan membebaskan orang-orang dari penderitaannya.

Maka turunlah ayat 17, 18 dan 19 surah al-taubah di atas.

Makmur, dalam bahasa Indonesia diartikan dengan (1) banyak

hasil (2) banyak penduduk dan sejahtera (3) serba kecukupan; tidak

kekurangan.133 Zakat, sesuai dengan pengertian harfiah maupun makna

istilahiahnya, telah dibuktikan kebenarannya oleh BAMUIS dan lain-lain.

Secara material, dana zakat nyaris tidak pernah berkurang; dan secara

spiritual juga tidak pernah membuat muzaki merasa jenuh. Maknanya,

masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta diridhai oleh Allah

SWt, ini sama persis semangatnya dengan pembangunan ekonomi dan

keuangan yang ditekankan oleh pensyariatan zakat. Salah satunya dalam

kadar tertentu telah dibuktikan oleh YAYASAN BAMUIS dalam kurun waktu

setengah abad (1967 – 2017).

2. K.H. M. Dachlan

K.H. Moch. Dahlan (1909 – 1977 M), Menteri Agama RI ke-11 (1967

– 1971) pada Kabinet Pembangunan I Pemerintahan orde Baru di bawah

kepemimpinan Presiden H.M. Soeharto (1967 - 1998 M) dalam sambutan

tertulisnya pertanggal 15 Djuli 1968, Nomor: MA/247/1968, Dachlan pada

intinya menyatakan bahwa sebagai Menteri Agama, ia turut menyambut

133 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hlm. 863.

baik usaha BAMUIS di mana pada waktu itu (dasawarsa 1960-an) usaha

yang dilakukan BAMUIS dalam bentuk menghimpun dana ZIS dengan

pengelolaan yang profesional dan modern, ini sungguh diperlukan sekali;

terutama di dalam mengumpulkan dana bagi umat Islam khususnya dan

bangsa Indonesia umumnya untuk membantu Pemerintah yang pada masa

kini sedang membangun disegala bidang, baik dibidang material maupun

dibidang mental dan spiritual.

Selanjutnya, Menag - Dachlan dalam sambutan super pendeknya yang

cuma terdiri atas tiga aline singkat-singkat, ini mengatakan: “Hal ini kami

minta agar dipelihara dengan sebaik-baiknja. Terutama pengertian Baitulmal

itu sendiri hendaknya merupakan suatu Baitulmal jang mendjadi idaman bagi

segenap Ummat Islam dan dirasakan manfaatnja; sehingga masjarakat adil

dan makmur jang diridhoi Allah S.W.T. jang merupakan idaman dan tjita2

kita segenap bangsa Indonesia akan tertjapai dan berhasil dengan sukses.” 134

Kata-kata “Adil – Makmur” atau “Adil dan Makmur” merupakan dua kata

yang dijadikan ikon inti pada masa-masa Pemerintahan orde Baru waktu

itu. Demikian pula dengan kalimat “Ridha Allah SWt atau ridha tuhan

Yang Maha esa sebagaimana diucapkan baik oleh Jenderal A.H. Nasution

maupun Menteri Agama – Moch. Dachlan yang dikutibkan di atas.

134 Jajasan Baitulmal Ummat Islam Djakarta, Apa itu Baitulmal, hlm. 6.



3. M. Natsir

Mohammad Natsir (1908 - 1993)135 adalah tokoh Muslim –

Nasionalis yang kiprahnya menginternasional mengingat nama maupun

karya-karyanya yang beredar dan diedarkan secara luas ke berbagai pelosok

tanah Air Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya khususnya

kawasan timur tengah. tidak terkecuali dengan “sederet” jabatan formal

maupun non formalnya yang demikian banyak meskipun masih tetap

bisa dihitung. Antara lain tercatat sebagai Ketua Majelis Syura Muslimin

Idonesia (MASJUMI), di samping terutama sebagai Perdana Menteri Kabinet

Natsir pada masa Negara Republik Indonesia Serikat (6 September 1950 –

27 April 1951).

Negarawan Muslim Indonesia yang sempat keluar – masuk penjara

baik di masa-masa Pemerintahan orde Lama (1945 – 1967) maupun di saat-

saat rezim orde Baru berkuasa (1967 – 1998), ini meskipun pada akhirnya

ia memperoleh penganugerahan Bintang Republik Indonesia Adhi Pradana

(1999) pada masa Presiden B.J. Habibie (1998 – 1999), dan kemudian

Pahlawan Nasional Indonesia (2008) di era Pemerintahan Susilo Bambang

135 Mochammad Natsir, kelahirahn Alahan Panjang Lembah Gumanti Solok – Sumatera Barat, adalah salah seorang tokoh Islam terkemuka Indonesia maupun dunia pada zamannya. Selain tercatat pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan dan Perdana Menteri (ke-5) Indonesia pada masa Pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 – 1950, adalah pendiri dan sekaligus pemimpin Partai Politik Islam Masjumi (Majelis Sjura Muslimin Indonesia), di samping sebagai Pendiri dan Pemimpin organisasi dakwah Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) yang masih eksis dan berkibar sampai sekarang. Hingga akhir hayatnya, Natsir telah berhasil menulis ratusan karya tulis, terutama dalam bentuk buku yang berjumlahnya puluhan (45-an). Sebagian besar daripadanya masih dijadikan rujukan oleh uamat Islam dan masyarakat luas hingga sekarang. Tokoh pejuang yang me,peroleh gelar Doktor Honoris Causa sebanyak tiga kali masing-masing 1kali dari Universitas Islam Libanon (dalam bidang politik Islam); dari Universitas Sains Malaysia (dalam bidang Pemikiran Islam), dan bidang Sastra dari Universitas Kebangsan Malaysia (UKM). Malaysia, ini pada tanggal 10 November 2008 Natsir dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Tidaklah mengherankan manakala foto/gambar Natsir pernah bertengger dalam prangko Indonesia. Belum lagi sejumlah penghargaan yang pernah ia terima dari berbagai tokoh internasional.

Yudoyono (2004 - 2014), ini juga sempat menuliskan kata sambutan yang

sangat berkualitas terkait dengan pembentukan BAMUIS. Mantan Wakil

Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang juga pernah menjabat

sebagai Presiden Liga Muslim Sedunia, Ketua Masjid Sedunia, salah seorang

Pendiri dan Anggota Dewan eksekutif Robithah Alam Islami, dan lain-lain,

ini setelah menyebutkan beberapa point singkat namun padat dan in sya

Allah akurat tentang kedudukan harta milik dalam Islam, ulama intelek

dan intektual yang alim bernama M. Natsir, ini menuliskan:

“… Maka dalam rangka inilah saja – dan, rasanja seluruh umat Islam

juga sadar akan kepentingan mengatur tatatjara jang baik untuk mendjelmakan

fungsi sosial daripada harta umat Islam itu sama2 menjambut dengan

gembira inisatip daripada Sdr2 dari B.N.I. Unit III Pusat untuk mendirikan

Jajasan Baitul Mal Umat Islam atau Bamuis ini. Pengumpulan zakat dan

lain2 untuk infaq fi sabilillah setjara lokal dan insidentil, sudah banjak

dilaksanakan oleh umat Islam dimasing2 tempat. Jang kita perlukan sekarang

ialah tjara pengumpulan jang teliti, pemeliharaannja jang administratif [dalam

arti] dapat dipertanggung djawabkan dan penggunaannja jang efektif sesuai

dengan ketentuan2 adjaran Islam.136

Dalam mengakhiri kalimat sambutannya, yang kehidupannya dikenal

sangat santun, sederhana dan pejuang (mujahid) sejati, ini mengakhiri kata

sambutannya demikian: “Achirnja saja [saya] mengharapkan agar mudah2an

prakarsa jang telah diselenggarakan oleh Bamuis ini akan merupakan Uswah

Hasanah (tjontoh jang baik) bagi kita Ummat Islam diseluruh tanah air.”

136 Jajasan Baitul Mal Ummat Islam Djakarta, apakah baitulmal, hlm. 8-9.



Sekedar untuk menghayati dan merenungkan semangat perjuangan

M. Natsir dalam hal kehidupan beragama serta berbangsa dan bernegara,

yang sekaligus membedakan dirinya dari beberapa negarawan lain

termasuk dengan Ir. Soekarno, sedikitnya bisa disimak dari sekelumit

ungkapan Buya HAMKA berikut ini: “Ir. Soekarno, yang menjadi pelopor

gerakan nasional ketika itu, menyemboyankan: “Berjuanglah mencapai

Kemerdekaan Indonesia dengan dasar nasionalisme ! Adapun agam adalah

pilihan dan tanggung-jawab masing-masing diri !” “M. Natsir berpendapat,

Islam bukanlah semata-mata suatu agama, tapi adalah suatu pandangan

hidup yang meliputi soal-soal politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Baginya Islam itu ialah sumber segala perjuangan atau revolusi itu

sendiri, sumber dari penentangan setiap macam penjajahan; eksploitasi

manusia atas manusia; pemberantasan kebodohan, kejahilan, pendewaan

dan juga sumber pemberantasan kemelaratan dan kemiskinan. Islam tidak

memisahkan antara keagamaan dan kenegaraan. Nasionalisme hanyalah

suatu langkah, suatu alat yang sudah semestinya di dalam menuju kesatuan

besar, persaudaraan manusia di bawah lindungan dan keridhaan Ilahi.

Sebab itu, Islam itu adalah primair, demikian pandangan M. Natsir.”137

4. Buya Hamka

Sungguh terlalu banyak untuk disebutkan apalagi diuraikan satu

persatu “tumpukan” jabatan yang pernah diemban Buya HAMKA selama

hayatnya (1908 – 1981 M/1253 - 1326 H), dalam hal ini setelah menginjak

usia dewasa tentunya. Selain al-‘álim al-‘allámah dalam bidang ilmu-ilmu

keislaman, sastrawan, budayawan, siyasah (politik) dan lain-lain, Buya

yang politisi atau politisi yang Buya, ini sangat ternama dan termasyhur

namanya di Indonesia maupun dunia sampai sekarang. tokoh agama dan

137 M. Natsir, Capita Selekta . hlm. 9.

tokoh bangsa yang sebelumnya pernah aktif sebagai jurnalis dan guru

agama, ini dua hingga tiga jabatan penting yang tepat dikemukakan di

sini ialah bahwa Buya HAMKA adalah Pendiri dan Pemimpin Yayasan Al-

Azhar yang masih eksis dan terus berkibar sampai sekarang dan tersebar di

beberapa wilayah Indonesia. Jabatan lainnya adalah Ketua Umum Pertama

Majelis Ulama Indonesia/MUI (1975 - 1980), salah seorang Pimpinan Pusat

Muhammadiyah, dan lain-lain.

Penulis tafsir Al-Azhar (lengkap 30 Juz) yang sangat melegenda di

samping sekian banyak karya-karya keagamaan lainnya, yang memperoleh

anugerah gelar doktor honoris causa (Doctor H.C.) dari Universitas Al-Azhar

– Kairo dan Universitas Nasional Malaysia, serta Guru Besar (Profesornya)

dikukuhkan oleh Universitas Prof. Dr. Mustopo (Beragama), ini dalam kata

sambutannya untuk BAMUIS, antara lain menyebutkan:

“… Sekarang datanglah zaman merdeka. Dalam teori, kemerdekaan

adalah kesempatan sebesar-besarnja mengatur perdjoangan agama kembali

tetapi buat mencapai tudjuan itu tidaklah dapat dielakkan kenjataan jang ada

dikeliling kita. Meskipun Indonesia telah merdeka, namun dia belumlah negara

jang diatur menurut sjariat Islam. Sebab itu pungutan zakat masih bersifat

sukarela, sebagaimana djuga sedekah, hibah, hadiah, dan wakaf. Kalau orang

enggan mengeluarkan zakat belum ada undang-undang jang dapat menuntut

orang itu menuurt hukum. Sebabnja ialah karena jalan berfikir masih sadja

masih saja dipengaruhi oleh adjaran penjajahan 350 tahun; zakat adalah

urusan prive ! Selama ini kaum Muslimin miskin, zakatnja hanja sukarela,

dan kaum muslimin itu majoritas. Sebab itu maka segala amal usaha kaum

Muslimin tidak bisa berdjalan teratur, karena pungutan zakat adalah sukarela,

terserah kepada jang akan berzakat.138

138 Yayassan BAMUIS Djakarta, apa itu baitul mal, hlm. 13.



“….. Sedjak 50 tahun jang terakhir ini perkumpulan2 Islam telah

mulai mendidik anggotanja berzakat dan digunakan untuk kepentingan

umum. Dalam hal ini perkumpulan2 sebagai Muhammadiyah,139 Nahdhatul

‘Ulama,140 Al-Djam’iyyah Al-Washliyyah,141 P.S.I.I142 dan lain-lain telah berjasa

memajukan tjara berfikir kaum Muslimin Indonesai, agar zakat dipergunakan

untuk maslahat umum. Bahkan al-marhum H.O.S Tjokroaminoto (1882 –

1934) pernah mengemukakan teori Bank Shadaqah atau Bank Zakat. Setelah

Indonesia merdeka dari sedkit kesedikit dipupuk lagi kesadaran ini, sesuai

dengan berfikir modern. Satu diantara inisiatif itu ialah jang dikemukakan

oleh Direksi Bank Negara Indoesia Unit III dengan mendirikan “Jajasan Baitul

Mal Umat Islam” (BAMUIS).

Seketika saja diberitahu dan dimintai fikiran oleh pengambil

prakarsa BAMUIS ini pada bulan September 1967 dalam kesan pertama

sadja telah tumbuh rasa hormat dan penghargaan saja jang setinggi-

tingginya. Pengambil prakarsa BAMUIS ini ialah Karyawan Islam BNI.

Mereka penuh tjita-tjita. tetapi tjita-tjita itu mereka pupuk terlebih dahulu

dalam kalangan mereka sendiri. Pada 5 oktober 1967 telah berdiri jajasan

tersebut dimuka Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo. Mereka timbulkan

kesadaran dalam kalangan anggota sendiri, jang tersebar diseluruh

Indonesia agar memberikan sebagian uangnja untuk Baitul Mal tersebut,

139 Persyarikatan Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan dan kawan-kawan pada tanggal 8 Dzul Hijjah 1330 H/18 November 1912 M DI Yogyakarta (Ensiklopedi Islam¸3, hlm. 275).

140 Nahdhatul Ulama (N.U) diririkan di Surabaya tanggal 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926 M atas inisiatif K.H. Hasyim Asy’ari (1875 – 1947 M) dan K.H. bdul Wahhab Hasballah (1888 – 1971 M) dan kawan-kawan.

141 Al-Djam’iyyatul Washliyyah, didirikan di Medan - Sumatera Utara pada tanggal 30 November 1930 atas inisiatif sekelompok pemuda yang belajar di Maktab Islamiyah Tapanuli (Ensiklopedi Islam, 2, hlm. 303).

142 Syarikat Islam (SI), yang semula bernama Syarikat Dagang Islam (SDI) didirikan oleh H. Samanhudi (1868 - 1956) dkk di Solo pada tanggal 16 Oktober 1905.

dan diajak pula nasabah-nasabah jang ada keinsafan beragama. Dengan

demikian BAMUIS kian lama kian kembang. Mereka mempunjai tjita-tjita

agar dengan Baitul Mal jang mereka dirikan ini amal-amal Islam, da’wah

Islam dan kegiatan Islam dapat disokong dan dibantu.143

5. Sjahboeddin Latif

Sjahboeddin Latif ( ? )144 yang mewakili Dewan Penasehat YAYASAN

BAMUIS, dalam sambutan tertulisnya yang juga sangat singkat (hanya

tiga aline pendek-pendek), menyatakan bahwa “Maksud tudjuannja untuk

mengusahakan dana menurut tjara2 jang diridhoi Allah dan hasilnja akan

disalurkan untuk keagungan Kalimatullah. Maka dengan berhasilnja usaha itu

diharapkan dapatnja dilenjapkan kelemahan Ummat Islam dibidang keuangan,

kekurangan dana dalam usaha, dalam perdjuangan untuk pembangunan,

kebangkitan Ummat Islam lahir-bathin, dunia-achirat, dengan ridho Ilahi.”

“Alangkah luhurnja, alangkah mulianja tjita2 dan usaha itu.”

“Pastilah akan memperoleh bantuan dan sokongan dari Umat Islam

segenapnja.”

“Insja Allah,”145 Imbuh Sjahboeddin.

6. Sjafruddin Prawiranegara

Salah seorang anggota Dewan Pengawas Yayasan BAMUIS di

masa-masa awal pembentukannya adalah Sjafruddin Prawiranegara

143 Jajasan Baitulmal Ummat Islam, apakah baitul mal, hlm. 13 – 14.

144 Penulis belum/tidak berhasil menguak masa-masa hidupnya.

145 Jajasan Baitulmal Ummat Islam, apa itu baitulmal, hlm. 10.



(1911 – 1989 M), salah seorang tokoh pejuang Indonesia yang dedikasi

maupun konsistensinya sangat dikenal luas oleh masyarakat umum

(Indonesia maupun mancanegara). Sjafruddin, yang mengawali karirnya di

Departemen Keuangan (Departemen van Financien) pada masa pemerintah

Hindia Belanda (1940 – 1942) dan Kantor Pajak pada masa pendudukan

Jepang (1942 – 1945), dalam perjalanan selanjutnya menjadi salah satu

tokoh sentral di masanya, setelah ia aktif pada Komite Nasional Indonesia

(KNI) Karesidenan Bandung dan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat).

Pak Sjaf, demikian ia biasa disapa oleh para koleganya, kemudian berturut-

turut diangkat menjadi Menteri Muda Keuangan pada Kabinet Sjahrir II

(Maret – oktober 1946), Menteri Kemakmuran pada Kabinet Hatta (Januari

1948 – Agustus 1949), sampai akhirnya pernah menjabat sebagai Ketua

[tepatnya semacam “Presiden”] Pemerintah Darurat Indonesia (PDRI) saat-

saat Agresi Militer Belanda II.

Usai Agresi Militer Belanda II, Sjafruddin diangkat sebagai Wakil

Perdana Menteri pada Kabinet Hatta II (Agustus – Desember 1949), dan di

masa Demokrasi Parlementer, salah seorang Dewan Pengurus Pusat (DPP)

Partai Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) ini ditunjuk sebagai

Menteri Keuangan pada Kabinet Natsir (1950), dan lalu di angkat menjadi

Gubernur De Javasche Bank yang terakhir dan sekaligus sebagai Gubernur

Bank Indonesia (BI) yang pertama (1951-1958). Seluruh jabatan Sjafruddin

Prawiranegara di pemerintahan berakhir ketika ketika ia bergabung dengan

PRRI pada 1958.146

Sayangnya, penulis mengalami kesulitan untuk mengorek lebih

jauh tentang sebesar jasa atau jasa-jasa yang Sjafruddin Prawiranegara

146 Edi Sudarjat, Sjafruddin Prawiranegara Biografi Pemikiran Islam Indonesia, hlm. 23 – 29.

berikan kepada umat melalui Yayasan BAMUIS ini; selain karena tidak

memberikan sambutan apapun dalam dokumen-dokumen yang ada, juga

disebabkan kesulitan penulis dalam melacak informasi tentang pasrtisipasi

aktif pemikirannya selama duduk sebagai salah seorang pengurus (anggota

Dewan Pengawas) BAMUIS. Yang jelas, Sjafruddin adalah sosok negarawan

Muslim yang selalu ikut andil dalam segala hal yang ia ikut terlibat di

dalamnya.

7. E. Soekasah Somawidjaja

Meskipun peneliti/penulis tidak menemukan sambutan tertulis

maupun komentar apapun tentang BAMUIS, namun e. Soekasah

Somawidjaja (1921 – 1996) justru tercantum sebagai Ketua Dewan Penasehat

BAMUIS dengan anggota-angota: K.H> Moch. Dachlan, M. Natsir, Let.

Djen Soedirman dan Sjahboeddin Latif yang sudah lebih dulu disebutkan

sebelum ini. Yang jelas, Soekasah adalah salah seorang Perwira Polisi yang

memiliki pengaruh cukup besar bagi NKRI dan para Pemimpnnya, baik di

masa-masa Pemerintahan orde Lama (1945 – 1966) maupun orde Baru

(1966 – 1998). Di antara jabatan yang pernah diemban Soekasah ialah

Kepala Pengawal rombongan Presiden Soekarno dan para menteri yang

mengungsi dengan kereta api meninggalkan Jakarta menuju Yogyakarta

(1946), Pribumi pertama yang menjadi pemimpin Bank Indonesia Semarang

(1942 – 1945), pernah diberbantukan kepada Komando operasi Mandala

yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto yang kelak menjadi Presiden

RI ke-2 (1967 – 1998) setelah berakhirnya pemerintahan Ir. Soekarno.

Setelah operasi Mandala selesai dan sukses, Soekasah memegang jabatan

baru sebagai Direktur Ketua Bank Negara Indonesia Unit II (exim dan BRI),

dan tahun 1968, Presiden Soeharto mengangkat Soekasah sebagai Direktur

Utama Bank Negara Indonesia Unit III. Soekasah juga pernah menjabat



sebagai Inspektur Jenderal Pembangunan (Irjenbang) bidang sektoral dan

departemental yang dilantik pada 23 Juli 1974 dan dijalaninya sampai

tahun 1989; sampai akhirnya ia menjadi Duta Besar Indonesia untuk

Negara Kerajaan Arab Saudi – merangkap Pemerintah Kesultanan oman

dan Pemerintah Republik Arab Yaman -- di tahun 1989 hingga 1990-an.

Memerhatikan sejumlah kata sambutan tokoh-tokoh Islam,

perwakilan pemimpin bangsa dan/atau perwakilan pemerintah Republik

Indonesiadi di awal-awal pendirian BAMUIS sebagaimana disampaikan

di atas, ditambah lagi dengan susunan pengurus lengkap Yayasan

BAMUIS, tidak ragu lagi penulis untuk menyimpulkan bahwa kehadiran

Yayasan BAMUIS terutama di masa-masa awal pendiriannya, benar-benar

mendapatkan dukungan penuh dari sejumlah tokoh yang merepresentasikan

dukungan luas umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Sejumlah kata sambutan tokoh-tokoh Nasionalis - Islami dan/atau tokoh-

tokoh Muslim – Nasionalis yang merepresentasikan kalangan militer

(antara lain Jenderal A.H. Nasution sebagai Ketua MPRS waktu itu, dan Let.

Djen. Soedirman sebagai anggota Dewan Penasehat BAMUIS), maupun sipil

oleh perwakilan Pemerintah Pusat (Menteri Agama RI – K.H.M. Dachlan),

dengan dukungan penuh tokoh-tokoh Islam - Nasionalis (diwakili M.

Natsir, Buya Hamka, Sjahboeddin Latif, Sjafruddin Prawiranegara, dan lain-

lain). Ibarat kata pepatah lama yang masih punya makna, “pucuk dicinta

ulam tiba” dan “gayung bersambut, kata berjawab” sambutan para tokoh

di atas mendapatkan “pengaminan” yang luas oleh para penerima manfaat

(mustahik) zakat dari berbagai kalangan yang sebagian daripadanya juga

sudah dituliskan sebelum ini. Amanat para tokoh di atas meskipun belum/

tidak dapat dikatakan sempurna, sampai sekarang masih dijunjung tinggi

oleh pengelola LAZ BAMUIS BNI.

Dari kenyataan ini pula dapat difahami bahwa sejak di masa-

masa awal kelahiran dan kehadirannya lebih dari setengah abad yang

silam, dan lebih-lebih lagi di saat-saat keberadaannya sekarang, Yayasan

BAMUIS ini benar-benar mendapatkan respons positif dari tokoh-tokoh

agama maupun bangsa. Dengan kalimat lain, kehadiran LAZIS-NAS

BAMUIS dan keberadaannya sampai sekarang benar-benar memperoleh

dukungan penuh dan luas dari berbagai kalangan (sipil maupun militer),

(sebagian) pemimpin bangsa maupun pemerintah negara Indonesia secara

luas dan cukup renresentatif jika kurang tepat dikatakan utuh dan apalagi

menyeluruh. Dukungan umat ? tentu saja tidak diragukan lagi dari dulu

sampai sekarang dan in sya Allah mudah-mudahan sampai di waktu-waktu

yang akan datang.

Sambutan ceria dan penuh spirit para tokoh nasional yang

menginternasional sebagaimana dikutibkan di atas, secara sendiri-sendiri

(terpisah) dan lebih-lebih secara kumulatif, ini benar-benar lebih dari sekedar

cukup untuk merepresentasikan dan sekaligus mempresentasikan respons

sangat positif yang sekaligus menandakan simpati umat Islam khususnya

dan bangsa Indonesia umumnya atas kelahiran dan kehadiran Yayasan

Baitul Mal Umat Islam sebagai Badan/Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ-

NAS) atau lengkapnya Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nasional

(LAZIS-NAS) modern di Indonesia. Lebih dari sekedar itu, semua tokoh

di atas mengakui sosok atau wujud BAMUIS sebagai Badan/Lembaga Amil

Zakat yang terbilang modern untuk ukuran waktu itu maupun sekarang

dan insya Allah sampai di masa-masa yang akan datang. tentu dengan

segala perubahan dan penyesuaian di sana-sini.

Selain karena istiqamah semua tokoh yang disebutkan di atas

dalam hal beragama, berbangsa dan berenagara dan bahkan berdunia, juga



terutama disebabkan semua mereka mempertimbangkan kesungguhannya

untuk menyampaikan secara lugas dukungan penuh dan terbuka kepada

BAMUIS di tengah-tengah situasi politik bangsa dan negara Indonesia yang

kala itu masih belum kondusif manakala kurang tepat untuk dikatakan

masih “dirundung” faham komunisme. Baik Moch. Dahlan maupun Natsir

dan Buya Hamka, lebih lagi Jenderal A.H. Nasution, keempatnya adalah

penentang tegas dan keras atau bahkan kuat dan berat terhadap ideologi

komunis maupun faham komunisme dan sekaligus anti PKI. Sedangkan

BAMUIS sendiri adalah yayasan dan lembaga zakat yang begitu setia

menjunjung-tinggi ajaran agama Islam dengan mengamalkan segala

perintah dan menjauhi semua larangannya yang telah dianut dengan baik

oleh Ummatan Muslimatan Indonesia. termasuk oleh individu-individu

Muslimin-Muslimah - karyawan/karyawati Bank Negara Indonesia (BNI)

yang dalam urusan zakat telah berhimpun dengan atau di dalam YAYASAN

BAMUIS.

Ringkasnya, “Organisasi [BAMUIS}] itu berbentuk suatu jajasan jang

diperkuat dengan akte Notaris RS. Wongsowidjodjo dan diberi nama BAITUL

MAL UMMAT ISLAM, disingkat BAMUIS. Jajasan ini telah mendapat dukungan

jang spontan dari seluruh warga B.N.I. 1946, baik dari Direksi maupun dari

umat Islam dan organisasi-organisasi Islam jang ada dilingkungan B.N.I. 1946.

Inilah jang merupakan modal pertama dan jang paling utama, jang akan

mendorong aktivitas BAMUIS untuk menghimpun dana dan selanjutnja akan

disalurkan dan mengusahakan dana tersebut menurut tjara2 jang dibenarkan

oleh adjaran agama Islam.”147

147 Jajasan Baitulmal Ummat Islam Djakarta, apakah baitulmal, hlm. 15.

E. Perubahan nama JAJASAn bAmuIS menjadi bAmuIS bAnK bnI

Di balik kelancaran sejarah perjalanan BAMUIS terutama dari

awal-awal waktu pendiriannya sampai tahun-tahun 2016-an yang dapat

dikatakan tidak mengalami permasalahan apapaun dalam melaksanaan

tugas utamanya sebagai pengelola ZIS, ada satu hal penting yang patut

dicatat atau malahan dipertanyakan di sini, yaitu bahwa dahulu, di awal-

awal pendirian “Jajasan Baitulmal Ummat Islam (Yayasan Baitul Mal Umat

Islam) sebagaimana termaktub dalam akte notaris, di belakang kata

BAMUIS sama sekali tidak ada penyertaan kata-kata BANK BNI atau

lengkapnya BANK BNI 1946 sebagaimana yang terjadi di kemudian waktu

sampai sekarang in, yakni BAMUIS BANK BNI.

Pertanyaannya kini: “Sejak kapan “Jajasan BAMUIS” diubah dan/

atau ditambah beberapa kata/kalimat sehingga menjadi “Yayasan Baitul

Mal Umat Islam Bank BNI 1946 ?” Masih perlu ditelusuri lebih lanjut.

Pasalnya ? Berdasarkan penelusuran dokumen lama yang ada, patut diduga

kuat pelengkapan nama BAMUIS menjadi BAMUIS BANK BNI 1946, terjadi

pada saat-saat pengubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga

yang dilakukan di hadapan Notaris Koesbiono Sarmanhadi.”

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga BAMUIS

yang baru, sebagaimana dimuat dalam tambahan Berita Negara R.I.

tanggal 11/11 – 2005 No. 90, antara lain disebutkan perihal “PeRNYAtAAN

KePUtUSAN RAPAt teNtANG PeNGUBAHAN ANGGARAN DASAR

YAYASAN BAItUMAL UMMAt ISLAM PeRSeRoAN teRBAtAS Pt. BANK

NeGARA INDoNeSIA (Persero) tbk Nomor 23. Secara resmi, perubahan

terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2002, di hadapan Notaris



Koesbiono Sarmanhadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Nitaris di

Jakarta, yang dihadiri oleh saksi-saksi –dalam hal ini – tuan Doktorandus

Haji Muchlis Harun, Master of Science in Management (Ketua Pelaksana

Kegiatan Yayasan Baitul Mal Ummat Islam), dan tuan Salmijas Salam,

Sarjana Hukum, Magister Management, Sekretaris Umum pada Yayasan

BAMUIS.

Pengubahan nama dari Jajasan BAMUIS menjadi YAYASAN BANK

BNI 1946, ini didasarkan atas rapat resmi pengurus (pada hari Kamis, 16

Agustus 2001 pukul 15-00 – 16.00 WIB di ruangan rapat lantai 28 Gedung

Bank BNI Jl. Jenderal Sudirman Kaveling I, Jakarta Pusat. Rapat ini dihadiri

oleh empat (4)orang mewakili Badan Pengawas, empat (4) orang Badan

Pengurus, dan tiga (3) orang Badan Pelaksana Harian sehingga berjumlah 11

orang. Bahwa dalam rapat yang berlangsung selama 1 jam (15.00 – 16.00),

itu salah satu agendanya “adalah mengubah Anggaran Dasar Yayasan serta

kepengurusan Yayasan.”148

Dalam perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Dasar BAMUIS yang

baru, antara lain disebutkan “… Yang untuk selanjutnya Anggaran Dasar

Yayasan Baitulmal Ummat Islam Perseroan terbatas Pt. Bank Negara

Indonesia (Persero) tbk, tersebut berbunyi serta tertulis sebagai berikut:

148 Yayasan – Tambahan Berita – Negara R.I. Tanggal 11/11 – 2005 No. 90, hlm. 574 – 576.

A n g g a r a n D a s a r

Y a y a s a n B a i t u l m a l U m m a t I s l a m

P e r s e r o a n t e r b a t a s

P t . B a n k N e g a r a I n d o n e s i a ( P e r s e r o ) t b k

N a m a d a n t e m p a t k e d u d u k a n

Pasal 1

Yayasan ini bernama: Y a y a s a n B a i t u l m a l U m m a t

I s l a m P e r s e r o a n t e r b a t a s P t . B a n k N e g a r a

I n d o n e s i a ( P e r s e r o ) t b k disingkat B A M U I S B a n k

B N I selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan dan berkantor pusat

di Jakarta, dengan cabang-cabang di berbagai tempat sebagaimana akan

ditetapkan kemudian oleh Badan Pengurus.

Dari teks di atas, dapatlah diketahui bahwa perubahan nama

Jajasan BAMUIS menjadi YAYASAN BAMUIS BANK BNI, secara legal dan

formal terjadi pada tahun 2005; setelah melalui proses – didaftarkan pada

pengadilan negeri tertanggal 1 April 1999 no. 30/1999 dan berdasarkan

Keputusan Agama RI No.: 330 tahun 2002 tentang Pengukuhan Yayasan

Baitulmal Umat Islam Perseroan terbatas Pt. Bank Negara Indonesia

(Persero) tbk, sebagai Lembaga Amil Zakat tertanggal 20 Juni 2002

berdasarkan Pasal 71 UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan maka Yayasan

[BAMUIS] ini telah diakui sebagai Badan Hukum.

Selanjutnya, dalam Bagian P e N G U B A H A N Nomor 1 disebutkan,

antara lain:



Bahwa untuk menghindarkan keberatan-keberatan dari yang

berwenang sebagaimana ternyata dari Surah Departemen Kehakiman dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum tertanggal 11 Maret duaribu empat (11-3-2004) nomor: C2

– HT, 01,02.Á 365, dengan ini mengadakan perubahan dalam anggaran

dasar Yayasan tersebut seperti di bawah ini:

1. Mengubah Pasal 1 anggaran dasar Yayasan sehingga untuk selanjutnya

berbunyi sebagai berikut:

Nama dan tempat kedudukan

Pasal 1

Yayasan ini bernama Yayasan Baitulmal Ummat Islam Bank Negara

Indonesia disingkat BAMUIS BNI selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan

dan berkantor pusat di Jakarta, dengan cabang-abang diberbagai tempat

sebagaimana akan ditetapkan kemudian berdasarkan keputusan Pengurus

dengan persetujuan Pembina.

2. Mengubah pasal 4 anggaran dasar Yayasan sehingga untuk selanjutnya


Maksud dan tujuan

Pasal 4

Yayan [sic., Yayasan] mempunyai maksud dan tujuan di bidang

keagamaan.

3. Mengubah pasal 5 anggaran dasar Yayasan sehingga untuk selanjutnya


Kegiatan

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka Yayasan

menjalankan kegiatan dalam:

1. Mengumpulkan zakat, Infak, Sadaqah, Wakap, Hibah, Wasiat, Waris

dan Kafarat dari Pimpinan dan Pegawai Perseroan terbatas Pt. Bank

Negara Indonesia (persero) tbk, Pensiunan Perseroan terbatas Pt.

Bank Negara Indonesia (persero) tbk, Pimpnan dan Pegawai lembaga-

lembaga lain kelompok Dewan Swadarma, Pimpinan dan pegawai

perusahaan-perusahaan anak Perseroan terbatas Pt. Bank Negara

Indonesia (persero) tbk, lembaga-lembaga lain kelompok Swadharma

serta para nasabah, mitra kerja Perseroan terbatas Pt. Bank Negara

Indoensia (Persero) tbk, dan masyarakat umum lainnya.

2. Menyalurkan dan mendayagunakan Zakat, Infaq, Sadaqah. Wakap, Hibah,

Wasiat, Waris dan Kaffarat tersebut kepada yang berhak sesuai dengan

hukum Islam yang berlaku di Republik Indonesia secara terencana,

sisteatis, menyebar keseluruh wilayah kerja Perseroan terbatas Pt.

Bank Negara Indonesia (persero) tbk, serta sesuai dengan strategi dan

prioritasnya.

Sayangnya, dalam Anggaran Dasar perubahan (yang baru), ini tidak

dicatatkan faktor-faktor apa saja yang melatari pengurus yayasan BAMUIS

“harus”mengubah nama yayasan dan melengkapinya dengan nama BNI



sehingga menjadi “Yayasan BAMUIS BANK BNI,” atau lebih lengkap lagi

“YAYASAN BAMUIS BANK BNI 1946” meskipun kata 1946 ini nyaris tidak

pernah digunakan dalam kebanyakan tulisan yang ada. Guna memperoleh

informasi tentang alasan utama (yang mendesak) pengurus melakukan

pengubahan nama Jajasan BAMUIS yang sudah berumur 45 tahun (1967 –

2002), menjadi YAYASAN BAMUIS BANK BNI, ini peneliti/penulis berusaha

melakukan wawancara dengan pengurus yang masih ada (hidup).

Jauh sebelum itu, penambahan kata Bank BNI 1946 sesungguhnya

ditengarai sudah terjadi sejak di awal-awal tahun 1990-an, terutama tatkala

dana ZIS Bank BNI masih dikelola oleh BAPeKIS (Badan Pembinaan

Kerohanian Islam). Di antara buktinya, dijumpai dalam dokumentasi

berupa surat yang ditanda-tangani oleh Pengurus (Ketua) BAPeKIS BNI.

Di antaranya dalam surat Badan Pembina Kerohanian Islam (BAPeKIS)

KoRPRI UNIt BANK NeGARA INDoNeSIA 1946 No. BPK/28/144 tertanggal

2 oktber `1992 dalam teks dan konteks HIMBAUAN UNtUK PeMBAYARAN

ZIS.

Dalam surat tersebut antara lain dikatakan: “Perlu kami sampaikan

kepada segenap kaum muslimin dan muslimat para pegawai dan pensiunan PT.

BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) bahwa kepengurusan Bapekis Korpri

Unit Bank BNI untuk masa bakti 1992 – 1996 telah diperbarui pada bulan

September 1992, (susunan Pengurus terlampir). Dalam kepengurusan yang

baru tsb. Terdapat Bidang Khusus ZIS, yang akan mengelola pengumpulan

& penyaluran Zakat, Infak dan Sodaqoh dari segenap kaum muslimin dan

muslimat para pegawai dan pensiunan PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO).

Bidang khusus ZIS ini diketuai sendiri oleh Bapak Winarto Sumarto, Direktur

Utama PT. Bank Negara Indonesia, sedangkan pengelolaan ZIS secara

profesional akan ditangani oleh Bapak Drs. H.M.T. Junus, yang nantinya

dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun auditif.”

Dalam dokumen ini juga dituliskan bahwa: “Sehubungan maksud

di atas kepada para wajib zakat (muzakki) pegawai dan pensiunan PT. Bank

Negara Indonesia untuk menghitung zakatnya sendiri mulai bulan Oktober

1992 dengan ketentuan sebagai berikut:

Zakat, 2,5 % dari pendapatan/Gaji Bruto perbulan.•

Infaq, & sodaqoh bebas tidak terbatas. •

dan menyerahkan ZIS tsb. kepada Bapekis secara rutin setiap bulan

dengan pemotongan langsung gaji bulanan melalui Bagian Umum Divisi/Biro

masing-masing atas dasar isian pada formulir terlampir.” Hal yang lebih

menarik lagi ialah bahwa dalam surat yang ditandatangani H. St. Remy

Syahdeini, SH. dan Drs. H. Pintor Siregar, masing-masing sebagai Ketua

Umum dan Wakil Ketua Umum BAPeKIS BNI (Periode 1992 – 1996), ini

juga dijumpai catatan (tambahan) yang mengingatkan para muzaki bahwa

“Batas minimum pendapatan/penghasilan yang kena wajib zakat (Nisab)

dalam satu tahun adalah senilai 94 gram emas murni (cf. Lampiran II SKB

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI No. 29 tahun 1991 dan No.

47 tahun 1991 tgl. 19 Maret 1991), atau equivalent dengan penghasilan/

gaji bruto perbulan sebesar +_ Rp. 200. 000,- sudah terkena wajib zakat.149

Menurut Muchlis Harun, alasan utama mengubah atau tepatnya

menambah nama yayasan dari JAJASAN BAMUIS menjadi YAYASAN BAMUIS

149 Surah BAPEKIS BANK BNI, Nomor BPK/28/144, tertanggal 2 ktober 1992.



BANK BNI 1946, adalah karena kepentingan “mendesak” waktu itu.150

Pendapat senada atau malahan sama dikemukakan juga oleh Saefudien

Hasan yang menyatakan bahwa “Yayasan hanyalah alat untuk menjalankan

syariah. Pada waktu [BAMUIS] diubah [namanya] dengan tambahan BNI

karena kebutuhan saat itu [untuk] menjadi [lembaga] amil zakat.151

Jawaban berbeda meski tidak berarti bertentangan dengan pendapat

Muchlis Harun maupun pemikiran Saefudien Hasan, secara agak panjang

lebar dikemukakan oleh Drs. Sudirman yang menyatakan demikian:

“Memang pada awal berdirinya dalam tahun 1967 yayasan bernama Baitul

Mal Ummat Islam namun dalam perjalanannya maka dalam tahun 1992

ada inisiatif dari managemen Bank BNI pada saat itu untuk melaksanakan

pembayaran zakat karyawan dengan cara memotong gaji pegawai sebesar

2,5 %. Hasil pemotongan melalui divisi SDM diserahkan kepada BAPeKIS

BNI untuk disalurkan kepada yang berhak. Pihak Bank BNI dalam hal ini

Direktur Utamanya yaitu Bapak Winarto Soemarto menginginkan agar

Bank BNI mempunyai Lembaga Amil Zakat. Mengingat BAPeKIS bukan

merupakan lembaga zakat dan telah berdirinya Baitul Maal Ummat

Islam maka dirubahlan AD/ARt atas nama Yayasan Baitul Maal Ummat

Islam menjadi Yayasan Baitul Maal Ummat Islam Bank Negara Indonesia

1946.152

Dari hasil wawancara yang diperoleh, dihubungkan dengan situasi

terkini perkembangan dunia perzakatan pada waktu itu (dasawarsa 1990-

150 Wawancara peneliti/penulis dengan Muchlis Harun, tanggal 5 Juli 2017 di kantor BAMUIS, jln. Percetakan Negara VII Salemba – Jakarta Pusat.

151 Wawancara pribadi peneliti/penulis dengan Saefudien, tanggal 24 Oktober 2017 di Rumah Makan Sate Senayan – Jakrta Selatan; dan jawaban tertulis tertanggal 26 Oktober 2017.

152 Jawaban tertulis wawancara penulis dengan Sudirman, tanggal 30 Oktober 2017 M/10 Safar 1439 H.

an sampai 2000-an), dapatlah disimpulkan bahwa pengubahan JAJASAN

BAMUIS menjadi BAMUIS BANK BNI atau lengkapnya BAMUIS BANK

BNI 1946, pada dasarnya dipengahruhi oleh dua faktor utama, yakni

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kecenderungan

(minimal sebagian) pengurus BAMUIS sendiri untuk menambahkan kata

Bank BNI 1946 setelah kata BAMUIS. Atau, dari kata BAMUIS saja menjadi

BAMUIS BANK BNI 1946. Penambahan kata Bank BNI 1946 ini selain guna

memenuhi keinginan (kehendak) subyektif Bank BNI guna memiliki Badan/

Amil Zakat yang mandiri; juga dalam rangka memudahkan teknik (efisiensi)

pemotongan zakat karyawan/karyawati Bank BNI di samping guna lebih

meyakinkan mereka akan keberadaan BAZ/LAZ sendiri dan mandiri yang

“dimiliki” oleh Bank BNI.

Adapun faktor eksternal yang secara langsung atau tidak langsung

memengaruhi pengubahan dan penambahan nama BAMUIS menjadi

BAMUIS Bank BNI 1946 ialah tuntutan kehadiran Badan/Lembaga Amil

Zakat baru lainnya di luar BAMUIS di samping menguatnya ghirrah

keagamaan umat (masyarakat) Muslim dalam teks maupun konteksnya

yang lebih luas. termasuk tekad sebagian umat untuk memperbaiki kondisi

ekonomi bangsa dan negara untuk “menghidupkan” kembali ekonomi

dan keuangan Syariah/Islam yang kala itu di beberapa negara lain sudah

lebih dulu diamalkan. Salah satunya adalah girah umat dan masyarakat

Muslim untuk melirik dan memberdayakan potensi dan pemberdayaan

zakat. Suka atau tidak suka, langsung maupun tidak langsung, kehadiran

Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI)153 bersama-sama dengan

beberapa (sedikit) organisasi lain khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI)

153 Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), didirikan pada tanggal 7 Desember 1990 di Malang – Jawa Timur.



yang sudah ada lebih dahulu,154 mampu membangkitkan kembali ekonomi

dan keuangan Islam/Syariah di Indonesia yang selama ini sudah dalam

keadaan “mati-suri” atau malahan “dimatikan.”155

Pengubahan dan penambahan nama BAMUIS menjadi BAMUIS

Bank BNI 1946 pada tahun 1992, jelas beriringan atau bersesuaian waktunya

dengan kehadiran Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada

bulan Desember 1991 dan mulai operasi pada April 1992. Beberapa tahun

kemudian, tepatnya pada tahun 1999, lahirlah Undang-Undang RI nomor

38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diamandemen

dengan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2011. Satu hal yang penting

dicatatkan di sini ialah bahwa kehadiran Undang-Undang Zakat di tahun

1999, itu pada dasarnya dan dalam kenyataannya sudah memakan waktu

yang terbilang lama mengingat sejak di awal-awal kemerdekaan bangsa

Indonesia, ummatan Muslimatan Indonesia sejatinya telah memiliki

keinginan dan bahkan kemauan untuk menerapkan syariat Islam dalam

segala bidang, termasuk bidang ekonomi dan keuangan Islam/Syariah. Proses

yang cukup lama meskipun tidak selama proses pembentukan Undang-

Undang tentang Pengelolaan Zakat, juga dialami pada proses pembentukan

Undang-Undang ekonomi dan keuangan Islam yang salah satu puncaknya

adalah kehadiran dan pengesahan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008

tentang Perbankan Syariah setelah melalui proses sedemikian rupa.

Hal lain lagi yang berguna untuk dicatatkan di sini terkait dengan

faktor eksternal pengubahan nama BAMUIS menjadi BAMUIS Bank BNI

154 Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 M/17 Rajab 1395 H di Jakarta atas saran/masukan dari Presiden Soeharto.

155 Penulis istilahkan dengan mati suri, mengingat ekonomi dan keuangan Islam/Syariah pada akhirnya hidup kembali.

ialah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu memakan

waktu dalam pemerosesannya menjadi undang-undang. Maksudnya, jauh

sebelum kehadiran sebuah undang-undang, itu hampir dapat dipastikan

sudah terbaca dan terekam beberapa alasan yang melatari pembentukan

undang-undang dimaksud sehingga membuat banyak atau minimal

sebagian orang/pihak bisa mengambil kebijakan di luarnya yang relevan

dengan kehadiran undang-undang baru dimaksud. tidak terkecuali dengan

kehadiran undang-undang tentang pengelolaan zakat, undang-undang

perbankan syariah dan lain-lain yang senafas dengan itu.

Benar adanya bahwa di kemudian hari, setelah BAMUIS diubah

namanya menjadi BAMUIS Bank BNI menjadi LAZ-NAS/LAZIS-NAS, maka

beberapa tahun kemudian berdirilah LAZ-LAZ/LAZIS-LAZIS-NAS baru

dalam lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dalam

lingkungan pemerintah daerah di samping yang didirikan oleh umat dan/

atau masyarakat Muslimin-Muslimat pada umumnya sebagaimana telah

disinggung pada bagian lain di dalam tulisan ini. Suasana atau kondisi

demikian itulah yang peneliti/penulis maksudkan dengan faktor eksternal

atau obyektif yang memengaruhi pengubahan nama BAMUIS menjadi

BAMUIS Bank BNI 1946. Kondisi demikian tentu saja merupakan hal

yang sah dan normal adanya. tidak kecuali dari sudut pandang agama

Islam sendiri yang mempersilakan atau minimal membolehkan umat

Islam mengambil inisiatif positif dalam urusan kebaikan dan kebajikan

serta kebijakan, jika perlu bahkan dengan melakukan perlombaan (secara

internal maupun eksternal) yang oleh Al-Qur’an diistilahkan dengan

sebutan “fastabiqul khairát” (berlomba-lomba dalam berbagai kebaikan;

hasten towards all that is good)156 yang kemudian dijadikan moto khas

Persyarikatan Muhammadiyah.

156 Q.S. al-Baqarah (2): 148 dan al-Má’idah (5): 48.

LAZIS-nAS bAmuIS DALAm bInGKAI unDAnG-unDAnG PEnGELOLAAn ZAKAT212

05Modernisasi Pengelolaan zakat Model BAMUiS

Ringkasnya, sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, dan

disengaja atau tidak disengaja, dengan pembentukan Yayasan Baitul Mal

Umat Islam (BAMUIS) sebelum maupun sesudah diembel-embeli kata-kata

Bank BNI 1946, dapat dikatakan “terilhami” dan lebih dari itu setidak-

tidaknya sudah mengamalkan Al-Qur’an surah al-Baqarah (2): 148 dan al-

Má’idah (5): 48. Bahkan, juga ayat-ayat senada lain-lainnya yang terkait

urusan pengambilan inisiatif dalam kebaikan dan kebijakan dalam teks

dan konteksnya yang luas sebagaimana termaktub dalam surah-surah Ali

Imran (3): 114, al-Anbiyá’ (21): 73 dan 90, al-Mu’minún (23): 56 dan 61,

serta Fáthir (35): 32.

Demikianlah pembahasan BAB IV tentang LAZ-NAS BAMUIS DALAM

BINGKAI UNDANG-UNDANG PeNGeLoLAAN ZAKAt ini disampaikan.

mODERnISASI PEnGELOLAAn ZAKAT mODEL bAmuIS214 215


Keistimewaan itu (tetap ada) pada pemula, walaupun (prestasi)

penerusnya lebih baik lagi (Al-fadhlu lil-mubtadi, wa-in ahsan al-muqtadí)

Pepatah Arab

A. Visi, misi dan Value

Seiring dengan perkembangan zaman serta tuntutan keadaan

dan organisasi, dalam sejarah perjalanan selanjutnya, pengurus BAMUIS

telah berkreasi dan berupaya mengembangkan dasar, maksud dan tujuan

BAMUIS yang dirumuskan di masa-masa awal pembentukannya ke dalam

bentuk perumusan visi, misi dan orientasi program kerja sebagai berikut:

1. Visi, Misi, dan Value BAMUIS

a. Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional yang amanah, bermanfaat

dan terpercaya;

b. Misi:

• Mengumpulkan, menyalurkan dan mendayagunakan zakat dan

infak/sedekah (ZIS) yang berasal dari dan kepada keluarga besar

BNI, para nasabah dan mitra kerja masjarakat umum lainnya;

• Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan umat melalui pendidikan,

pembiayaan usaha produktif, bantuan kemanusiaan serta kegiatan-

kegiatan fisabilillah dan program lainnya.

c. Value:

Dari mustahik menjadi Muzaki.

Secara substantif, visi, misi dan value yang diperbarui Pengurus

BAMUIS periode 2016 – 2017, ini pada dasarnya masih senafas dengan

tujuan luhur semula dan abadi yang dicita-citakan para pendiri

“JAJASAN BAMUIS” di awal-awal kelahirannya setengah abad yang

silam; meski dalam hal tertentu ada yang belum terimplementasikan

sama sekali. Di antara contohnya ialah ide atau cita awal JAJASAN

BAMUIS untuk menghimpun dana wakaf di samping menghimpun dana

ZIS. Sampai saat-saat sekarang ini, BAMUIS baru mampu melakukan

penghimpunan dana dana ZIS ber dan pengelolaannya, namun belum

sama sekali dengan cita-cita awalnya untuk juga menghimpun dan

mengelola dana wakaf.

b. Orientasi Program Kerja

Guna mengukur keberhasilan atau kegagalan sebuah institusi,

terutama di zaman mutakhir sekarang ini, sudah tentu diukur dari sisi

visi dan misi yang dipunyai oleh lembaga yang bersangkutan; di samping

juga diketahui dengan perencanaan dan terutama realisasi program kerja

yang telah dirumuskan oleh lembaga itu sendiri. tidak terkecuali dengan

Yayasan BAMUIS yang sedang dibahas di dalam tulisan ini. Secara umum

dan keseluruhan, dapat dikatakan bahwa sejak di masa-masa awal didirikan,

BAMUIS telah memiliki tujuan yang hendak dicapainya, atau bahkan

cita ideal (visi) berikut misi yang ingin dilaksanakan olehnya. termasuk

perumusan program kerja yang hendak dilaksanakan guna mencapai visi

dan misinya itu.



Gambaran umum tentang ini dapat diperoleh dari muatan singkat

yang ada dalam Anggaran Dasar BAMUIS pertama (tahun 1967) tentang:

---------------------- DASAR, MAKSUD DAN tUJUAN ----------------------

----------------------------------- Pasal 3 -----------------------------------

1. “Jajasan ini berdasarkan

I s l a m .”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. BAMUIS bermaksud menghimpun dana dari masjarakat dan bertudjuan

mengusahakan dana ini menurut tjara-tjara jang sjah dan diridoi ALLAH

dan hasil usaha ini akan disalurkan untuk keagungan Kalimatullah

--------

Senafas dengan dasar, maksud dan tujuan di atas, dalam Peraturan

Rumah tangganya dikemukakan demikian:

Pasal 3

P e n j a l u r a n d a n a – d a n a

Sebagai pedoman, penjaluran dana dan hasil usaha BAMUIS

ditentukan sebagai berikut:

1. Arah dan sasarannja dititik pusatkan pada bidang keagamaan (dinijah),

dengan projek2 pokoknja :

1.1. Da’wah;

1.2. Pendidikan agama;

1.3. tempat ibadah;

1.4. Rumah-rumah sakit, poliklinik bersalin, rumah jatim piatu;

1.5. Dan lain2, menurut pertimbangan pengurus.

2. Membantu pembiajaan kegiatan2 sosial dan pembangunan jang

bertudjuan meningkatkan kesejahteraan masjarakat (duniawijah)

dengan projek2 pokoknja:

2.1. Prasarana (djalan, djembatan);

2.2. Produksi;

2.3. Distribusi;

2.4. Dan lain-lain.

3. Walaupun dalam adjaran Islam urusan duniawi dan dinijah berdjalan

berkelindan, namun untuk memudahkan penjalurannja ditetapkan

perbandingan untuk ajat 1 pasal ini adalah 3 (tiga) dan untuk ajat

2 adalah 1 (satu). Dengan kata lain, perbandingannja adalah 3 : 1,

ketjuali kalau keadaan disuatu daerah membutuhkan pembagian lain

(misalnja kalau telah dianggap tjukup tempat2 ibadah seperti masdjid2,

madrasah2 d.l.l. didaerah tersebut).

4. Bila disuatu tempat terdapat projek penting dan harus segera diselesaikan

projek tersebut dapat dibiajai bersama dari dana2 jang tersedia. Kalau

projek bersangkutan terdapat disuatu wilajah kerja suatu tjabang, maka

tjabang jang bersangkutan harus segera menjampaikannja kepada pusat

agar dana bersama dapat disalurkan kesana.

5. Didalam suatu peraturan tersendiri akan diperintji penggunaan dan

penjaluran dana2 jang akan dibuat oleh Pengurus Pusat setelah

mendapat saran2 dari tjabang2 Bamuis kelak.



Dari Pasal 3 Anggaran Dasar dan Pasal 3 Peraturan Rumah tangga

BAMUIS yang secara lengkap dikutibkan di atas, dapat diambil beberapa

pemahaman, Di antaranya yang penting layak layak disimak lebih jauh

guna memahami maksud dan tujuan dasar dari pembentukan YAYASAN

BAMUIS adalah anak kalimat yang menyatakan: “Untuk keagungan

Kalimatulláh.” Kata “kalimatullah,” dalam Al-Qur’an terulang sebanyak 3

kali dalam 3 surah dan 3 ayat.157 Belum termasuk kata “kalimátu rabbí”

yang disebut 2 kali dalam 1 surah dan 1 ayat,158 “kalimátu rabbihá” 1 kali

dalam 1 surah dan satu ayat,159 dan “kalimatuhú/kalimátihí sebanyak 7 kali

dalam 7 surah dan 6 ayat160 yang kurang-lebih maksudnya sama bahwa

yang dimaksud kalimatullah -- lengkapnya kalimátulláhi hiya al-‘ulyá -- ialah

Al-Qur’an atau al-Islám yang bernilai tinggi dibandingkan dengan kalimah

al-ladzína kafarú al-suflá (buaian orang-orang kafir yang rendah). Paling

tidak menurut sebagian ahli tafsir, yang dimaksud dengan kalimatullah hiya

al-‘ulyá agama Islam dan kedaulatannya (kalimah al-Islám wa-daulatuh).161

Allah berkalam:

157 Q.S. al-AN’ám (6): 34; Yúnus (10): 64, dan Luqman (31): 27.

158 Q.S. al-Kahfi (18): 109.

159 Q.S. al-Tahrím (66): 12.

160 Q.S. al-Nisá’ (4); 171; al-AN’ám (6): 115; al-A’ráf (7): 15>8; al-ANfál (8): 7; Yúnus (10): 82; al-Kahfi (18): 27; dan al-Syúrá (42): 24.

161 Muhammad Mahmud Hijazi, al-Tafsír al-Wádhih, juz 10, hlm, 884.

Jikalau kamu (umat Islam) tidak menolongnya (Muhammad) maka

sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir

(musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedangkan dia salah

seorang dari dua orang ketika keduanya (Nabi Muhammad dan Abu Bakar)

berada dalam gua (Tsaur), di waktu dia (Muhammad) berkata kepada

temannya (Abu Bakar): “Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya

Allah bersama kita.” Maka Allah menurunkan keterangan-Nya kepada

(Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak

melihatnya; dan Al-Qur’an menjadikan omongan orang-orang kafir itulah

yang rendah; dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi

Maha Bijaksana


Pemahaman lain yang bisa diambil dari teks Peraturan Rumah

tangga BAMUIS di atas ialah keberanian BAMUIS untuk membolehkan

distribusi dana ZIS berdasarkan sekala prioritas, paling tidak dalam

kasus-kasus tertentu yang bersifat mendesak apalagi darurat (emergency)



sifatnya; tidak harus “dipaksakan” merata pembagiannya kepada semua

(delapan) asnaf mustahik zakat sebagaimana disyaratkan oleh kalangan

Imam mazhab fikih tertentu.

C. Success Story bAmuIS

Sebelum membahas lebih jauh tentang success story BAMUIS, tentu

pada tempatnya manakala dikritisi kekurangan/kelemahannya. Di masa-masa

awal pembentukannya, BAMUIS tidak serta merta berjalan ibarat pesawat

terbang yang begitu usai mengambil ancang-ancang langsung melesat

terbang jauh dengan kecepatan tinggi. Di awal-awal pembentukannya,

BAMUIS juga teresan mengalami “kevakuman” atau paling sedikit jalannya

tertaih-tatih seakan-akan tidak memiliki daya lantaran sepiritnya tidak

diikuti dengan kinerja yang menyertai.

Ada benarnya apa yang dikatakan Zaim Uchrowi bahwa [di antara]

persoalan terberat yang dihadapi kalangan Melayu [khususnya Indonesia]

adalah ketidak-mampuan untuk bertahan kerja dalam waktu lama, komit

dan sungguh-sungguh. Kalangan Melayu cenderung menyepelekan soal

utak-atik pernak-pernik manajemen sehari-hari. Inilah yang kebanyakan

gagal dilakukan oleh kalangan Melayu. Jikapun tetap bertahan, rata-rata

cenderung terjebak dalam rutinitas kerja. Jarang dijumpai ada langkah

terobosan spektakuler yang sanggup memecah kebuntuan, merubah

paradigma atau menawarkan sesuatu yang baru di Indonesia. Jikapun ada

terobosan kebanyakan berada dalam tataran wacana, berputar-putar di

tingkat diskusi saja.162

162 Eri Sudewo, Manajemen Zakat, hlm. 59.

Kelemahan lain adalah tradisi birokrasi yang cenderung formalistik

dan “ewuh pakewuh” dengan melibatkan banyak orang namun kurang

mempertimbangkan asas-asas fungsional, efisiensi dan profesional. Tanpa

mengingkari kekurangan/kelemahan BAMUIS dalam beberapa untuk

tidak menyatakan dalam banyak hal dan terutama di masa-masa awal

perjalanannya, secara umum dan keseluruhan BAMUIS dapat dikatakan

tergolong sukses dan tetap eksis dalam melaksanakan fungsi dan peran

utamanya sebagai lembaga pengelola dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Sukses BAMUIS ini antara lain dapat dibaca dari komitmen kinerjanya

yang antara lain ditandai dengan:

1. Pencapaian Penghimpunan dana dan Penyalurannya

Mencermati rencana penghimpunan dan penyaluran dana-dana

BAMUIS di atas, dapatlah difahami bahwa sejak di masa-masa awal,

sedikit banyak BAMUIS telah memiliki kemauan dan terutama keberanian

untuk melakukan penghimpunan dan pengelolaan dana ZIS sesuai dengan

perkembangan zaman dan tuntutan keadaan. Dengan kalimat lain,

YAYASAN BAMUIS sekurang-kurangnya telah mencerminkan pemikiran

kreativitasnya untuk dalam batas-batas tertentu melakukan “ijtihad” dalam

hal-hal yang bersifat furuiah. Di antara contohnya ialah penetapan besaran

pembayaran zakat (2,5 %) dari pendapatan/gaji Bruto perbulan. terobosan

(ijtihad) lainnya ialah penetapan prinsip 3 : 1 untuk urusan diniah

(dakwah, pendidikan agama, tempat ibadah), dan untuk urusan duniawiah

(pembangunan rumah-rumah sakit, klinik, poliklinik bersalin, rumah yatim

piatu, dan lain2) menurut pertimbangan pengurus.

Kondisi demikian pada dasarnya masih terus dan tetap

“dipertahankan” BAMUIS sampai sekarang; meski dengan beberapa



penyesuaian di sana – sini demi kemajuan dan kejayaan BAMUIS di masa-

masa yang akan datang. Lebih-lebih setelah BAMUIS mengubah-suaikan visi

dan misi serta program kerjanya di era sekarang di mana perkembangan

zaman dan kebutuhan umat serta masyarakat jauh lebih dinamis lagi di

samping serba cepat dan kompleks.

Berbicara tentang zakat pada dasarnya berbicara tentang ekonomi

dan keuangan. Dan berbicara perihal ekonomi umumnya dan keuangan

khususnya, dipastikan berbicara tentang angka-angka (nominal -kuantitatif)

dalam hal ini terutama penghimpunan dana ZIS berikut distribusinya

kepada penerima manfaat (mustahik). Sejak di awal-awal tahun BAMUIS

melakukan tugas utamanya menghimpun dana ZIS (terutama di tahun

1970), penghimpunan dana ZIS BAMUIS sampai beberapa tahun terakhir,

terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang tergolong signifikan.

Nyaris tidak pernah mengalami penurunan secara nominal, meskipun tetap

mengalami pasang surut dari waktu ke waktu.

Hal ini dapat dilihat dari perbandingan perhimpunan dana ZIS yang

dihasilkan BAMUIS tahun 1970 dan penghimpunan dana yang sama pada

tahun 2016, Pada tahun 1970, BAMUIS telah berhasil menghimpun dana

ZIS dan lain-lain sebesar Rp. 208.632,33 (Dua Ratus Delapan Ribu enam

Ratus tiga Puluh Dua Koma tiga Puluh tiga Rupiah); sementara realisasi

pengumpulan dana ZIS tahun 2016 sebesar Rp. 34.950.861 ribu (tiga Puluh

empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus enam Puluh

Satu Ribu Rupiah). Dikonversi dengan harga emas yang pada tahun 1970

sekitar Rp. 480 (empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) per 1 gram, maka

208.632.33 : 480 = 434, 65 gram emas; sedangkan hasil penghimpunan

dana ZIS tahun 2016 sebesar Rp. 34.950.861 ribu, dikonversi dengan harga

emas tahun 2016 sebesar lebih-kurang Rp. 497.000 per 1 gram (saat buku

ini ditulis), maka Rp. 34.950.861 ribu : 497.000 = 70.000.323 gram emas.

Maknanya, terhitung dari tahun 1970 sampai tahun 2016, penghimpunan

dana ZIS yang dilakukan BAMUIS selalu mengalami kenaikan yang cukup

signifikan.

Signifikansi pertumbuhan penghimpunan dana ZIS oleh BAMUIS

ini terutama dapat dilihat dalam perbandingan dana ZIS tiga (3) hingga

lima (5) tahun terakhir (2012 – 2016) sebagai berikut:

PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZIS BAMUISPeRIoDe 2012 – 2016

PEnGumPuLAn DAn PEnYALuRAn ZAKAT, InFAK/SEDEKAH bAmuISPeriode 2012 s/d 2016 (dalam ribuan)

23,653,76624,301,265

26,369,038

30,223,082

34,950,861

23,523,81624,135,106

26,253,699

30,047,784

34,638,882

2012 2013 2014 2015 2016

20,0

00,0

000

40,0

00,0

00

Penghimpunan Penyaluran



Dari data penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang dikelola

BAMUIS di atas, dapatlah difahami bahwa pada satu sisi terdapat kenaikan

baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana ZIS BAMUIS. Selama

periode 2012 sampai 2014 baik penghimpunan maupun penyaluran

memang relatif sedikit saja kenaikannya hanya sampai sekitar 11 % saja;

dibandingkan rerata kenaikan yang dialami pada periode 2014 – 2016 yang

tergolong signifikan, sebesar 34 %. Kemajuan lain yang bisa dipetik dari

penghimpunan dana dan penyalurannya ialah terletak pada keseimbangan

(balances) antara penghimpunan dan penyaluran yang secara umum dan

keseluruhan sesuai dengan prinsip syariah yang tidak membenarkan Amil

menunda apa lagi dengan sengaja mengulur-ulur waktu distribusi zakat

kepada mustahik (penerima manfaat).

Dalam beberapa tahun terakhir, hasil penghimpunan dana ZIS

BAMUIS memang tertinggal cukup jauh dibandingkan dengan beberapa

lembaga yang sama (dalam lingkungan BUMN maksudnya) yang rata-rata

pembentukannya secara kelembagaan justru jauh lebih muda dibandingkan

dengan pembentukan LAZ BAMUIS BNI; namun penghimpunan dananya

kini justru melonjak signifikan meninggalkan LAZIS BAMUIS. Sebut

saja misalnya LAZIS YBM BRI yang dalam tahun 2016 telah berhasil

menghimpun dana ZIS sebesar 70 – 80-an miliar rupiah dalam satu

tahun, atau antara Rp. 6 – 7 miliaran dalam rerata perbulan.163 Lebih

tinggi lagi adalah LAZIS/YB PLN yang dalam 3 tahun terakhir (2014, 2015

dan 2016) penghimpunan dana ZIS-nya telah menembus angka Rp. 8

miliar (tahun 2014), Rp. 40 miliar (tahun 2015) dan Rp. 141 miliar (tahun

2016).164 Sementara YBM BRI dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

163 YBM BRI, Laporan Tahunan 2014, 2015, dan 2016.

164 LAZIS PLN, Annual Report LAZIS PLN/YBM PLN TAHUN 2016, hlm. 11.

masing-masing mampu menghimpun dana Rp. 73.161.750 (2014), Rp. 86.

372.309.733 (2015), dan Rp. 98.124.679.263 (2016). Juga tertinggal jauh

dibandingkan dengan jumlah dana yang berhasil dihimpun BAZIS Propinsi

DKI Jakarta di tahun 2014, 2015, dan 2016 yang masing-masing mencapai

Rp.113.765.807.732 di tahun 2014, Rp 134.388.475.602 di tahun 2015, dan

Rp. 154 miliar di tahun 2016).165

Ketertinggalan LAZIS-NAS BAMUIS dari beberapa LAZIS-NAS

BUMN yang lain dalam hal penghimpunan dana ZIS, tentu berkaitan erat

dengan beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Salah satu penyebab

yang terbilang cukup signifikan adalah jumlah personil Amilin/pegawai

BAMUIS yang secara umum dan keseluruhan dapat dikatakan terbatas

(kualitas maupun kuantitas). Sebagai ilustrasi, BAMUIS yang sejak diawal-

awal pembentukan pengurusnya (di luar Dewan Penasehat dan Dewan

Pengawas) hanya berjumlah belasan (tepatnya 18 orang) pada tahun 1970,

sampai periode sekarang (tahun 2017), ini YAYASAN BAMUIS masih tetap

memiliki sedikit pegawai (pelaksana) yakni berjumlah 27 orang di luar

Dewan Pembina (9 orang), Dewan Pengawas (4 orang), Badan Pengurus (7

orang), dan Badan Pelaksana (4 orang). Maknanya, dalam kurun waktu 46

tahun, rerata kenaikan jumlah karyawan/pegawai BAMUIS hanya sekitar 2

– 3 orang saja (8-10 %) dalam satu tahun. Padahal, banyak hal yang harus

ditangani BAMUIS dengan cara cepat dan akurat.

Beda jauh dengan Badan Pengurus Harian dan Pelaksana YBM BRI

yang kini sudah memiliki 30-an orang pegawai tetap, 35 orang pegawai

kontrak, dan 4 orang karyawan outsource (mengikuti kebijakan di lingkungan

BRI setempat) sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 69 orang. Ke-69

165 BAZIS Propinsi DKI Jakarta, Daftar Rekapitulasi Penumpulan ZIS Propinsi DKI Jakarta, Tahun Anggaran 2014, 205, dan 2016.



orang pegawai YBM BRI ini tersebar relatif merata di semua Kantor Wilayah

(Kanwil) dan/atau bahkan di sejumlah Kantor Cabang (Kancab) yang tersebar

di seluruh Idonesia. Demikian pula halnya dengan jumlah tenaga pengelola

yang ada pada LAZIS PLN yang jumlahnya lebih banyak daripada LAZIS

BAMUIS, yang juga tersebar di sejumlah wilayah. Apalagi diperbandingkan

dengan jumlah tenaga yang ada pada BAZIS DKI Jakarta sebanyak 71 orang

(22 orab PNS dan 49 orang pegawai honorer) dan terutama Dompet Dhuafa

yang dalam tahun kerja 2016 – 2017, ini telah mengaryakan sebanyak 1411

orang meliputi semua organ dan unit bisnis (business unite) yang ada dalam

lingkungan Yayasan Dompet Dhuafa Republika.

2. Memiliki Data Mustahik danMuzaki

BAMUIS telah memiliki data mustahik maupun muzaki yang dari

waktu ke waktu jumlahnya mengalami pertumbuhan cukup signifikan.

Sampai tahun 2016 - 2017 ini, BAMUIS telah mendapatkan kepercayaan

(trust) dari 13.000-an orang muzaki, dengan mustahik binaan maupun

musiman sebanyak 42.000-an orang.

3. Memiliki Program Kerja yang Terukur dan Terstruktur

Di balik kekurangan dan keterbatasan atau bahkan kelemahannya,

yang jelas BAMUIS adalah LAZIS – NAS utama dan pertama. Ibarat kata

pepatah lama yang masih punya makna, “al-mubdi’ khairun min al-muttabi’

= Pemula (angkatan perdana) itu tetap lebih baik dari yang mengikuti

(angkatan berikutnya), maka BAMUIS adalah tetap yang terbaik. Dengan

kalimat lain, sebagai LAZIS – NAS utama dan pertama, masih tetap

terbilang sebagai LAZIS – NAS yang sukses. Success story (keberhasilan)

BAMUIS dapat didasarkan pada keberhasilannya dalam melaksanakan

tugas pokoknya sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional. Keberhasilan

LAZIS-NAS BAMUIS dapat dilihat dari program kerja yang telah disusun

dan dilaksanakan olehnya.

Yang tergolong ke dalam program besar, mendasar dan monumental

yang telah, tengah dan in sya Allah masih akan terus dilakukan oleh

BAMUIS dan sekaligus bisa dijadikan sebagai deretan indikator bagi

keberhasilan (sukses) BAMUIS dalam pendayagunaan dana ZIS-nya adalah

sebagai berikut:

4. Pembentukan Yayasan Bening Nurani (YABNI).

Yayasan Bening Nurani (YABNI), adalah yayasan bentukan BAMUIS

yang bergerak dalam bidang pendidikan, melalui pembinaan rumah asuh.

Visi dan misi YABNI adalah.

a. Visi

Berusaha membentuk manusia beriman, bertqwa, berakhlak, sehat,

cerdas, mandiri, bermuamalah yang baik serta peduli terhadap umat

dan lingkungan;

b. Misi

1) Membantu meringankan beban orang tua yang kurang mampu

terutama dalam mebantu merasakan kehidupan layak, kelangsungan

pendidikan formal dan pendidikan agama Islam bagi anak-anak

mereka;

2) Memberikan pelayanan dan pembinaan kepada anak-anak asuh

berdasarkan syariat Islam dalam rangka membentuk pribadi religius,

tangguh, sehat, berakhlak mulia, berpendidikan dan mandiri;



3) Menjadi mediator dan fasilitator antara kamu dermawan dan

kaum dhuafa serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak baik

lembaga maupun perseorangan dalam rangka pengelolaan rumah

asuh dan segala hal yang berkaitan.166

Sampai tahun 2017 ini, YABNI telah terbentuk di lima wilayah

Propinsi, yakni YABNI Jawa Barat di Sumedang (diresmikan 12 September

2006) dan Bogor (beroperasi sejak Agustus 2016, namun belum diresmikan),

YABNI Magelang – Jawa tengah (diresmikan 21 Desember 2007), YABNI

Sidrap – Sulawesi Selatan (diresmikan 21 Maret 2009), YABNI Palembang

– Sumatera Selatan (didirikan tahun 5 Agustus 2010), dan YABNI Padang

– Sumatera Barat (didirikan tahun 23 Juni 2013).

YABNI - BAMUIS kini telah berhasil membina pendidikan dan

mengantarkan para “santri” lulusannya ke berbagai jenjang pendidikan

tinggi mulai S-1, S-2, dan S-3; pada berbagai perguruan tingi terkemuka

di Indonesia, maupun (sedikit) di luar negeri , yang notebene sebagian

besarnya adalah anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu (dhuafa)

yang masuk ke dalam kategori Mustahik zakat. termasuk sebagiannya yang

menyandang sebutan yatama (para yatim) atau bahkan yatim – piatu.

Satu hal yang membahagiakan keluarga besar BAMUIS termasuk

penulis tentunya adalah secara umum dan keseluruhan, kelima YABNI di

atas masing-masing semula memiliki kekhasan tersendiri karena antara

satu dan yang lain jarang untuk tidak mengatakan sama sekali tidak pernah

mengadakan/diadakan shilaturrahim sama sekali. terhitung sejak tahun

2017, tepatnya tanggal 9 Mei 2017, alhamdulillah atas prakarsa BAMUIS,

166 Suhendry Hafny, Pedoman Rumah Asuh Yayasan Bening Nurani (YABNI), Makalah, BAMUIS, 2017.

empat lembaga YABNI – BAMUIS mengadakan temu kegiatan silaturrahim

tanggal 9 Mei 2017 M/22 Syakban 1437 H di Hotel Puri Mega, Jln.

Rawamangun 59 A Pasar Genjing Pramuka – Jakarta Pusat. Selain masing-

masing Pembina dan/atau Pengurus YABNI menyampaikan program kerja

berikut pengalaman, kesan – pesan dan suka – duka mengelola YABNI

kepada yang lain, juga diadakan dialog interaktif antara pihak YABNI

dengan BAMUIS BNI.

Secara pribadi, alhamdulillah penulis bisa mengikuti acara ini,

dengan menyampaikan materi berjudul: tugas dan tanggung Jawab Amilin

BAMUIS dan Lembaga terkait Lainnya.

5) turut Meningkatan Kuantitas dan terutama Kualitas Para Da’i

Sejak di masa-masa awal didirikan Yayasan Baitul Mal umat

Islam dan oleh itu maka pengurus Badan Pembinaan Kerohanian Islam

(BAPeKIS), BAMUIS BANK BNI 1946 sangat antuisias dalam melakukan

pembinaan dakwah Islamiah dan pengembangannya. terutama dalam

lingkungan karyawan BNI dan sesekali keluarga besarnya. Seiring dengan

perkembangan BAMUIS yang secara finasial maupun kekaryawanan relatif

mengalami perkembangan dan pengembangan yang cukup berarti, BAMUIS

mengembangkan sayap dakwah “pasifnya” dalam bentuk pemberian beasiswa

kepada para mahasiswa/mahasiswi dalam berbagai bidang keilmuan pada

umumnya dan bidang dakwah Islamiah pada khususnya. Baik yang bersifat

perorangan maupun kelembagaan.

Yang bersifat perseorangan pada dasarnya adalah BAMUIS

mempersilakan kepada yang bersangkutan untuk memilih perguruan

tinggi yang diminatinya, sedangkan yang berbentuk kolektif - kelembagaan



ialah misalnya memberikan bantuan beasiswa secara kelembagaan dalam

bentuk kerjasama BAMUIS dengan perguruan tinggi yang concern dengan

pendidikan tinggi dakwah. Di antara contoh kongkritnya adalah terutama

kerjasama BAMUIS dengan Sekolah tinggi Dakwah Islam (StDI) Mohammad

Natsir yang berlokasi di Gedung Menara Da’wah Dewan Da’wah Islamiyah

Indonesia Jl. Keramat Raya No. 45 (untuk Kampus A) dan di Jl. Kp. Bulu

Setia Mekar tambun Selatan, Bekasi.

Belakangan, sejak sekitar dua hingga tiga tahunan yang lalu,

BAMUIS BNI melakukan kerjasama lebih aktif lagi dengan beberapa lembaga

dakwah tentunya. Salah satunya dengan Dewan Dakwah Islamiyah

Indonesia (DDII) dalam bentuk program pencerahan para da’i. terutama

yang dilakukan dalam wilayah-wilayah terpencil dan/atau perbatasan

dengan negara-negara tetangga. Kerjasama BAMUIS terutama dalam

bentuk bantuan pendanaan di samping dalam bentuk bantuan buku-buku

yang dipandang penting kepemilikannya oleh para da’i.

terhitung sejak tahun 2015-an BAMUIS ikut aktif mensosialisasikan

program kerja BAMUIS kepada umat dan masyarakat secara luas supaya

diketahui oleh pihak lain dalam rangka transparansi pengelolaan dana

ZIS kelolaan BAMUIS dan sinergi kerjasama yang lebih baik dengan

para mitra kerjanya. Lebih dari itu, sebagian Dewan Pembina termasuk

Pembina Syariah BAMUIS dalam hal ini penulis, turut aktif memberikan

pencerahan tentang dakwah Islamiah kepada para da’i lintas organisasi

dan multi lembaga dakwah. Khususnya kepada para da’i senior maupun

junior yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia,167 utamanya dalam

bidang perzakatan dan ke-BAMUIS-an.

5. Memberdayakan Pedangang Kecil

Program BAMUIS lainnya yang cukup berhasil adalah membantu

pemberdayaan pedagang kecil (kaki lima) seperti pedagang ketoprak, nasi

uduk warung-kecil, dan lain-lain yang sangat kekurangan modal. Beberapa

orang pedagang kecil bisa berhasil mendaya-gunakan modal cuma-cuma

dari BAMUIS untuk melakukan usahanya. Bantuan dimaksud selain berupa

uang untuk modal pembelian barang-barang dagangan, mereka juga diberi

peralatan misalnya gerobag dorong, dan peralatan masak dan wadah

perdagangan nasi uduk. Program ini dilakukan BAMUIS bekerjasama

dengan Yayasan tanmia Insani pada akhir-akhir tahun 1990-an dan awal-

awal tahun 2000-an.168

6. Memberikan Bantuan Keuangan Kepada Guru dan/atauMurid TPA.

Sebagian dana ZIS karyawan-karyawati Bank BNI dan masyarakat

umum yang diserahkan kepada BAMUIS, disalurkan kepada sejumlah tenaga

167 Di antara ikut-serta aktif BAMUIS dalam mengikuti kegiatan pelatihan atau pencerahan Da’i DDII adalah pada kegiatan Daurah Dewan Da’wah di Ternate (2016), di Palu (2), di Majalengka – Jawa Barat (2016), di Batu Malang (2017), dan teranyar di Kabupaten Sambas – Kalimantan Barat yang pesertanya terdiri atas dai-da’i serumpun – khususnya wilayah perbatasan yakni Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia yang diselenggarakan pada tanggal 22 – 24 Agustus 2017 M/29 Dzul Kaidah – 2 Dzul Hijah 1438 H; dan Maninjau, Bukit Tinggi – Sumatera Barat (22 – 24 September 2017 M/2 – 4 Muharram 1439 H.

168 Yayasan Tanmia Insani, dibentuk (2006) atas prakarsa penulis (Muhammad Amin Suma) dan kawan-kawan selagi masih aktif sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Karena satu dan lain hal, terutama kesibukan hampir semua pengurusnya , maka yayasan ini cuma bisa berjalan dalam beberapa tahun saja (2006 - 2011/2012; dan sejak tahun-tahun tersebut sampai sekarang dapat dikatakan teleh berhenti dengan sendirinya.



pengajar (guru) dan/atau murid-murid taman Pendidikan Al-Qur’an (tPA)

yang tersebar di beberapa wilayah/daerah, di antaranya Jakarta, Jawa Barat,

Banten, Sumatra Barat, Palembang, Sulawesi, dan lain-lain.

7. Membantu Sejumlah Pondok Pesantren

Penyaluran dana LAZIS BAMUIS lainnya ialah kepada sejumlah

pondok pesantren yang para santrinya sangat memerlukan uluran tangan

para muzaki, munfik dan mutasadik BNI di beberapa atau sejumlah daerah.

termasuk dengan pemberian modal ekonomi dan keuangan pondok

pesantren yang dinilai memiliki kemampuan dan terutama kemauan untuk

melakukan usaha ekonomi misalnya bantuan binatang ternak (kambing),

pembuatan kolam dan pembelian bibit ikan lele di beberapa pondok

pesantren.

8. Membangun atau Membantu Pembangunan Mushalla dan/atauMasjid

Di antara Mushalla yang dibangun oleh Yayasan BAMUIS ialah

Mushalla yang terletak pada Pos Polisi Pejompongan – Jakarta Pusat,

tepatnya berdekatan dengan Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia (BPK RI). Mushalla ini pembangunannya dibiayai oleh LAZ

BAMUIS yang kala itu berkantor di Jalan Raya Pejompongan nomor 1

sebelum kemudian pindah ke Slipi dan lalu ke Salemba.

9. Penerbitan Buletin

Pada paroh pertama – tepatnya awal-awal tahun 2000-an, BAMUIS

mampu mengelola jurnal yang selain isinya memuat beberapa informasi

ke-BAMUIS-an dan lain-lain, juga di dalamnya terdapat artikel dan ruang

tanya-jawab seputar masalah zakat, infak, dan sedekah. Sayangnya, atas

pertimbangan biaya dan terutama tenaga pengelolanya yang sangat

minim, mengakibatkan BAMUIS tidak lagi memiliki kesanggupan untuk

meneruskan penerbitan jurnal tersebut. Padahal, menurut pendapat

penulis yang lagi-lagi bisa jadi subyektif, keberadaan jurnal untuk LAZIS

Nasional sebesar BAMUIS tampak merupakan salah satu sarana yang

pengelolaannya bisa dimaksimalkan bagi jalinan komunikasi dan informasi

dalam rangka mengembangkan budaya organisasi dan kerjasama BAMUIS

dengan institusi-institusi lain dan bahkan dengan masyarakat luas.

10.Turut Berperan Aktif dalam Pergerakan Organisasi Zakat

Masih dalam konteks kinerja aktif dan persuasif BAMUIS BANK

BNI lainnya ialah peran serta aktif BAMUIS dalam menjalin komunikasi

dan kerjasama dengan beberapa lembaga lain khususnya lembaga-lembaga

amil zakat. Di antaranya turut aktif dalam kepengurusan maupun kegiatan

yang diadakan oleh Forum Zakat (FoZ). Salah satu bentuk konkritnya

ialah BAMUIS-lah yang mengawali kegiatan Sekolah Amil Zakat (SAI)

sebagaimana telah disinggung pada bagian lain di dalam tulisan ini.

11.Santunan Kemanusiaan

Santunan kemanusiaan yang dilakukan BAMUIS sejak di masa-masa

awal kelahirannya tempo dulu hingga keberadaannya di saat-saat sekarang

ini, BAMUIS sarat dengan aktivitas bantuan kemanusiaan. Hampir setiap

ada bencana (alam maupun yang lain-lain), BAMUIS selalu ambil bagian

bersama-sama badan/lembaga amil zakat yang lain-lain meringankan beban

berat para korban bencana alam dimaksud. Baik bencana alam maupun



bencana kemanusiaan itu terjadi di dalam maupun di luar negeri. Contoh

kasus terkini ialah bantuan BAMUIS kepada para pengungsi etnik Rohingya

di Kharine - Myanmar yang terjadi belakangan ini. Apalagi dengan berbagai

bencana yang pernah terjadi di Indonesia semisal tsunami Aceh (Desember

2004), Gempa Bumi Yogyakarta (2006), Banjir Jakarta yang hampir setiap

tahun, dan lain-lain yang terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu.

12.Memiliki Pedoman Tertulis

Sampai tahun 2017 ini, BAMUIS telah memiliki sejumlah pedoman

pokok dan baku secara tertulis. Beberapa pedoman umum, dasar dan baku

yang hingga kini telah dimiliki YAYASAN BAMUIS, antara lain adalah:

a. Buku Pedoman Kepegawaian;

b. Buku Pedoman Pengelolaan Rumah Asuh Yayasan Bening Nurani

(YABNI);

c. Buku Prosedur Implementasi Cash Management; Pedoman

d. Dan lain-lain.

13. Memperoleh Sejumlah Penghargaan

Bukti lain atas keberhasilan LAZIS BAMUIS dalam melakukan

pemberdayaan gerakan perzakatan dapat dilihat dari sekian banyak piagam

penghargaan yang diserah-terimakan kepada BAMUIS oleh beberapa atau

sejumlah lembaga-lembaga lain. Di antaranya penghargaan dari panitia/

lembaga yang kredibel. Di antaranya:

a. Pemenang I Kategori Pertumbuhan Dana pada Zakat Word 2004;

b. Pemenang III kategori transparansi 2005;

c. Penghargaan Kategori Bidang Program Kerja;

d. the Best LAZNAS pada Islamic Fainance Club, 2009 oleh Karim

Bussines Consulting;

e. Penghargaan Best Grant-Making Zakat organisation, 2010;

f. Penghargaan atas Dukungan Peduli dan Kerjasama Inovasi Zakat

Revoling Found;

g. Lain-lain.

14.Lain-lain

Selain yang telah dikemukakan di atas, sudah tentu masih banyak

lagi jenis-jenis program kerja yang telah dilaksanakan oleh BAMUIS, yang

karena satu dan lain hal terutama pertimbangan teknis, tidak bisa disebutkan

apalagi diuraikan satu persatu. terutama aktivitas pendayagunaan dana ZIS

BAMUIS dalam bentuk bantuan beasiswa yang jumlahnya telah mencapai

ratusan hinga ribuan peserta didik yang dilakukan sepanjang tahun.

Apalagi dalam bentuk bantuan konsumtif khususnya paket sembako,

pakain sekolah, buku pelajaran dan/atau bantuan lainnya yang secara rutin

dan kontinue diberikan kepada kaum duafa mulai dari anak-anak yatim

hingga kepada para lansia dan jompo dan bahkan tenaga yang sejatinya

masih terbilang produktif namun tidak memiliki kesempatan untuk bekerja

atau usaha secara mandiri. Di antara contohnya ialah bantuan yang

diberikan BAMUIS kepada nara pidana dan/atau keluarga nara pidana yang

memerlukan bantuan kemanusiaan. termasuk yang sangat sering adalah

bantuan bagi masyarakat banyak dan luas yang tertimpa musibah massal

semisal bencana alam, kebanjiran, kebakaran dan lain sebagainya.

Di balik kekurangan, keterbatasan, atau bahkan (sedikit) kekeliruan

dan kesalahan yang ada di dalamnya, atau yang pernah dilakukan oleh



unsur pengurus BAMUIS BANK BNI, namun disimpulkan bahwa secara

umum dan keseluruhan, BAMUIS telah membuktikan sosoknya sebagai

LAZIS-NAS modern yang sukses. Selain sebagai salah satu Lembaga Amil

Zakat, Infak, dan Sedekah Nasional tertua dan terkemuka di Indonesia

terutama di tahun-tahun 1990-an, BAMUIS juga dapat dikatakan sebagai

salah satu soko guru dalam bidang keamilan dan perzakatan di negara

Republik Indonesia ini. Lebih dari itu, BAMUIS telah pula meletakkan dasar

– dasar fundamental dalam hal pembentukan dan pembinaan lembaga

pendidikan serta peran-serta aktif dalam dunia dakwah. Kecuali itu, di

samping terutama dalam upaya menyantuni kaum dhu’afa - khususnya

kaum fakir-miskin -- dan lembaga-lembaga lain pada umumnya, peran

dasar dan monumental BAMUIS (Baitul Mal Umat Islam) antara lain dapat

ditelusuri dari sejarah perjalanan penyusunan dan pelaksanaan sejumlah

program kerja BAMUIS.

D. Tokoh Pendiri, Penggerak dan Pengelola bAmuIS dari masa ke masa

Di balik peristiwa penting dan kibaran lembaga besar, dipastikan

ada aktor penggagas, pengelola dan pelanjutnya selama lembaga dimaksud

masih tetap eksis sebagaimana halnya Yayasan BAMUIS BANK BNI. Lepas

dari peralihan nama dan/atau perubahan statusnya dari waktu ke waktu

yang karena satu dan lain hal tidak diuraikan di dalam buku kecil ini, yang

jelas sejak didirikannya lebih dari separoh abad yang lalu (1967), sampai

sekarang BAMUIS masih tetap eksis dan berkembang dinamis. Kelanggengan

BAMUIS yang berlanjut hingga sekarang, ini terjadi berkat keterlibatan atau

peran serta aktif banyak orang/pihak. Di antara mereka adalah para pendiri

yang menghadap ke Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo di Djakarta,

sebagai saksi pendirian BAMUIS ialah (1) tuan Mohammad Daud [Ali],

S.H. (2) tuan Sidi Hambali (3) tuan Mohammad Sjafe’i (4) tuan Martunus

(5) tuan doktorandus Mochtar Nasution, kesemuanya adalah karyawan

Bank Negara Indonesia (unit III) yang membidangi sumber daya manusia

(SDM).

tanpa ada maksud untuk mengurangi penghormatan kepada

tokoh-tokoh lain yang ikut andil merintis, mendirikan, mengelola dan/atau

membesarkan YAYASAN BAMUIS, beberapa personal di bawah ini in sya

Allah lebih dari cukup untuk merepresentasikan para pejuang (mujahidín/

mujáhidah) zakat finance Indonesia melalui pintu BAMUIS. Di antara mereka

adalah:

1. Sutanto,

Sutanto (w. 10 Juni 1968) adalah Direktur Utama Bank BNI (1967

– 1968). Meskipun usia tergolong pendek dan menjabat Direktur Utama

Bank BNI hanya dalam waktu (kurang-lebih) satu tahunan saja, namun

menurut para responden yang diwawancara, dialah sejatinya yang menjadi

pelopor penegakkan tiang pancang pembentukan Yayasan Baitul Umat

Islam (BAMUIS) BNI 1946 pada tahun 1967 itu. Sayangnya, peneliti/penulis

mengalami kesulitan untuk mencari lebih tahu tentang almarhum Sutanto

ini.

2. H.Winarto Soemarto

Dr. Winarto Soemarto, S.H., MBA. (1936 - 2013) adalah satu dari

sekian banyak pegiat BAMUIS terutama tatkala pengelolaan dana zakat

masih berada pada Badan Pembinaan Rohani Islam (BAPeKIS). Winarto,



yang kala itu (1992) sesungguhnya adalah Direktur Utama Bank BNI, masih

tetap berkenan untuk mengetuai bidang khusus ZIS. Menurut kesaksian

beberapa orang aktivis BAPeKIS maupun BAMUIS BNI, di antaranya

terutama Sutan Remy Syahdaeny, Saefudien Hasan, Muchlis Harun, Fatimah

Ahmad, Sudirman dan lain-lain, menyatakan dan/atau membenarkan bahwa

Pak Win-lah – begitu biasa ia disapa -- pejabat teras (Direktur Utama BNI)

kala itu yang dengan tegas berani memberikan pengumuman dan bahkan

konon surah edaran169 kepada seluruh karyawan-karywati BNI yang pada

intinya berisi pemberitahuan (tepatnya) instruksi bahwa semua pegawai BNI

yang beragama Islam akan dipotong gajinya sebesar 2,5 % sebagai zakat

profesi pribadi yang disalurkan melalui Yayasan BAMUIS BANK BNI. Lebih

dari sekedar surah imbauan, konon Pak Win sempat menyampaikan kata-

katanya bahwa “bagi karyawan/karyawati BNI yang merasa berkeberatan

dengan pengutipan zakat profesi, oleh Winarto dipersilakan menghadap

Dirut BNI170 yang tidak lain dan tidak bukan adalah H. Winarto sendiri.

Kebijakan Winarto ini sejatinya sunguh beresiko, apalagi di zaman

“kegaduhan politik” yang kala itu diwarnai saling curiga antar atau bahkan

inter sesama kolega sekalipun. Namun, bukanlah Winarto namanya kalau

tidak memiliki keberanian semacam itu mengingat jiwa dan semangat

169 Terdapat perbedaan informasi terkait dengan kebijakan mendasar Pak Winarto tentang pemotongan zakat sebsar 2,5 % bagi setiap karyawan-karyawati Muslim/Muslimah dalam lingkungan Bank BNI 1946. Ada yang menyatakan dalam bentuk lisan, namun ada pula yang mengatakandalam bentuk surah edaran. Yang jelas, penulis belum/tidak berhasil menemukan bukti tertulis (otentik) tentang surah edaran itu. Sungguhpun tidak dapat dipastikan keberadaan surah edaran dimaksud, namu memerhatikan situasi surah-menyurat dan/atau arsip-mengarsip terkait dengan urusan semacam itu; bisa dimaklumi kemungkinan adanya namun tidak terdokumentasikan secara baik mengingat sistem pengarsipan Indonesia umumnya pada tahun-tahun itu belum serapi sekarang ini. Yang jelas, informasi tentang kebijakan Pak Win menearik uang zakat sebesar 2,5 % dari pengahislan bruto karyawan-karyawati Muslim-Muslimah Bank BNI, itu merupakan informasi valid yang sangat masyhur atau bahkan mutawatir menurut istilah dalam ilmu Hadis.

170 Wawancara pribadi dengan Muchlis Harun.

keagamaan (Islam)-nya yang demikian tinggi sejak di masa-masa muda

atau bahkan sejak di masa-masa kecilnya.171 Di antara bukti peduli H.

Winarto terhadap BAMUIS adalah seringnya kehadiran mantan Dirut

BNI ini ke kantor BAMUIS ketika masih berkantor di Jl. Pejompongan II

Jakarta – Pusat. Pada usianya yang sudah terbilang sepuh, beliau masih

tetap menyempatkan diri untuk menyambangi kantor BAMUIS, dan

tidak sungkan-sungkan untuk menyampaikan harapan, masukan, nasehat

dan/atau saran-sarannya kepada para awak BAMUIS. termasuk kepada

penulis.

Penulis tidak tahu persis apakah Winarto mengenali atau tidak ayat

Al-Qur’an dan matan Al-Hadis yang dikutipkan di bawah ini, yang jelas

tindakannya memberlakukan kebijakan dan kebajikan potong zakat (2,5

%) dari gaji yang diterima kayawan/karyawati BNI yang beragama Islam,

ini membuktikan ketaatannya terhadap agama (Islam) yang dia peluk. Ini

dibuktikan dengan kemauan dan kemampuannya dalam mengamalkan

Qur’an dan Hadis, sekurang-kurangnya ayat dan hadis berikut ini:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui

(at-Taubah (9): 103).

“Siapa saja di antara kalian yang menyaksikan kemungkaran [dalam konteks

ini enggan membayar zakat], maka hendaklah kamu ubah keadaan itu dengan

(menggunakan) tangan (kekuasaan)-nya. Kalau tidak bisa, maka hendaklah

171 Wawancara pribadi dengan Muchlis Harun.



mengubahnya dengan lisan (nasehat/teguran)-nya. Kalau tidak bisa (juga),

maka hendaklah turut mengubah dengan hatinya (mendoa); namun yang

terakhir ini (tergolong) ke dalam deretarn orang yang lemah iman”

(al-Hadis).

Winarto, yang menjabat sebagai direktur utama Bank BNI ketika

itu, benar-benar telah mengamalkan ayat dan hadis di atas melalui tangan

(jabatannya) sebagai Direktur Utama dan Ketua Bidang Khusus BAPINRoH

BNI yang mengajak dan sekaligus melakukan pemotongan zakat secara

langsung. Inilah di antara jasa besar dan benar yang dilakukan Winarto

bagi kesejahteraan umatan muslimatan khususnya dan masyarakat serta

rakyat Indonesia secara keseluruhan pada umumnya. Bahkan juga bagi

bantuan kemanusiaan di luar negeri sekalipun yang masih tetap dilakukan

BAMUIS sampai sekarang.

Kecuali itu, Winarto dapat dikatakan berhasil memberikan

contoh tauladan yang baik (uswah hasanah) kepada para penggantinya di

kemudian hari dalam lingkungan BANK BNI, termasuk para petingginya

yang secara umum dan keseluruhan dapat dikatakan hormat dan “loyal”

kepada BAMUIS sampai sekarang ini. Bahwa faktanya di sana-sini masih

ada sedikit (sekitar 20 – 30 %) karyawan/ karyawati BNI yang belum/tidak

menyalurkan zakatnya melalui BAMUIS, di antara faktor penyebabnya tidak

semata-mata karena tidak mengenali BAMUIS, akan tetapi lebih disebabkan

faktor lain-lain di antaranya karena dipindah-tugaskan, ada yang pensiun

dan ada pula karyawan-karyawati baru yang boleh jadi belum mengenal

BAMUIS. Inilah pula di antara kendala yang perlu dan sedang diatasi

oleh BAMUIS yang belakangan terbilang bersemangat untuk melakukan

konsolidasi dan perbaikan demi perbaikan.

3. Drs. H. Muchlis Harun, MSM. dkk.

Muchlis Harun, yang kini telah memasuki usia ke-73 tahun,

adalah tipikal “sejati” pecinta BAMUIS yang ia “gawangi” hampir 20-an

tahun (1996 - 2015) lamanya, dan sampai sekarang masih tetap aktif

sebagai Penasehat Pengurus Harian. terutama dalam kapasitasnya sebagai

Ketua Badan Pelaksana Harian BAMUIS yang dijalaninya sejak masih aktif

sebagai pejabat (Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis /ReN dan Direktur

Dana Pensiun) Bank BNI sampai purna bhakti dan masih lanjut sampai

sekarang. Sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian BAMUIS, Muchlis dan

kawan-kawan sempat mengalami beberapa kali perpindah kantor mulai

dari Kantor yang ada di Pejompongan, lalu di Slipi dan kemudian sekarang

di Jalan Percetakan Negara VII. Di bawah kepemimpinan Muchlis Harun

inilah untuk pertama kalinya (2013 M/1434 H) BAMUIS memiliki kantor

permanen sendiri (bukan pinjam/sewa), dengan luas tanah 269 m2 dan luas

bangunan 394 m2 (2 lantai).

terhitung pada waktu-waktu 15 tahun dari masa-masa awal

kepemimpinannya, BAMUIS mengalami kemajuan yang terbilang cukup

pesat baik dari segi penghimpunan dan pengelolaan, maupun dalam

hal distribusi dan pemanfaatan dana ZIS BAMUIS. tidak kecuali dengan

sistem pelaporannya yang selalu diterima baik dalam forum Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) maupun oleh auditor internal dan auditor umum

dengan predikat WtP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Lepas dari kekurangan dan keterbatasan Muchlis Harun, terutama

dalam masa-masa kepemimpinannya dalam kurun waktu tiga sampai lima

tahun terakhir disebabkan usianya yang semakin sepuh, Muchlis Harun

memiliki sumbangsih pemikiran dan dedikasi nyata dalam memanage



perjalanan organisasi BAMUIS. Seperti disinggung sebelum ini, karya nyata

yang dipersembahkan Pak Muchlis selama memimpin BAMUIS adalah

pembelian gedung perkantoran BAMUIS yang terbilang representatif.

Dengan kepemilikan kantor yang representatif ini, roda organisasi BAMUIS

yang dikendalikan melalui sekretariatnya yang terbilang bagus dan nyaman,

membuat BAMUIS bisa lebih leluasa lagi untuk memberikan pelayanan

kepada para mustahikin zakat dan/atau tamu-tamu lainnya.

Salah satu kekurangan yang ada terkait dengan sekretariat BAMUIS

dalam penilaian subyektif penulis tentunya ialah letak lokasinya yang

tidak strategis. Bukan semata-mata karena posisinya yang menghadapi

tembok penjara dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan (LP) Salemba –

Jakrta Pusat, melainkan terutama juga disebabkan halaman parkirnya yang

dapat dikatakan tidak ada. Akibatnya, para pegawai kantor sendiri BAMUIS

sendiri mengalami kesulitan berat untuk memarkir kendaraannya; apalagi

dengan perparkiran kendaraan tamu BAMUIS.

4. Drs. Sudirman dkk.

terhitung sejak tahun 2015 sampai sekarang ini, kepemimpinan

BAMUIS setelah selama 19 tahun dipegang Drs. H. Muchlis Harun dan

kawan-kawan, kini telah beralih kepada Drs. Sudirman dan kawan-kawan.

Sejak di masa-masa kepemimpinan baru (Sudirman dkk), pergerakan roda

organisasi BAMUIS berjalan demikian dinamis, energik dan lebih fokus.

Pada masa kepemimpinan Sudirman ini banyak terobosan baru yang

dilakukan demi kemajuan BAMUIS baik dalam lingkungan internal seperti

peremajaan kepengurusan BAMUIS itu sendiri maupun secara eksternal di

antaranya merajut kerjasama dengan sejumlah orang/pihak yang pengaruh

positifnya mulai dirasakan banyak pihak termasuk oleh para pegawai

BAMUIS sendiri maupun keluarga besar BNI dan bahkan umat Islam

secara luas. terutama para mustahik yang kian waktu jumlahnya semakin

bertambah dengan sistem pelayanan yang lebih sistematis.

5. Pengubahan logo BAMUIS dari logo lama ke logo baru;

6. Penandatanganan pakta integritas yang ditandatanganibersama oleh para pimpinan dan seluruh karyawanBAMUIS pada hari Jum’at, 19 Januari 2018 M/1 JumadilAwal 1439 H.

7. Lain-lain

Selain beberapa atau sejumlah nama yang sudah disebutkan dan

diuraikan seperlunya di atas, diduga kuat atau bahkan dipastikan masih

ada dan banyak jumlahnya nama-nama lain yang telah terlibat aktif dan

turut memajukan BAMUIS, khususnya dalam lingkungan Bank BNI 1946;

namun karena satu dan lain hal kesaksian maupun bakti nyatanya tidak

bisa disebutkan apalagi diuraikan namanya di dalam tulisan ini. Yang jelas,

orang/pihak yang terlibat dengan pengawalan dan pemajuan BAMUIS, ini

masih jauh lebih banyak daripada yang sudah disebutkan di sini.



E. Dewan Pembina - Pengawas Syariah bAmuIS

ekonomi dan keuangan syariah/Islam -- di Indonesia -- yang

telah lama “tertidur atau ditidurkan” bahkan tidak salah jika dikatakan

telah “mati suri” kembali “siuman” pada awal-awal tahun 1990-an.

Kehadiran (kembali) ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia secara

juridis - formal antara lain ditandai dengan kelahiran lembaga keuangan

syariah (LKS) yang kemudian lebih populer dengan sebutan Lembaga Jasa

Keuangan Syariah (LJKS), dalam kasus ini Bank Muamalat Indonesia (BMI)

yang didirikan pada bulan Desember 1991 dan mulai beroperasi pada bulan

April 1992. Itulah pula sebabnya mengapa Bank Muamalat lazim dijuluki

atau menjuluki diri sebagai “Bank Pertama Murni Syariah.”

Yang dimaksud dengan “Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga

yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar modal, Perasuransian,

Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”172

Yang dimaksud dengan “Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian,

lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahan

pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan

pengelolaan dana masyarakat yang bersufat wajib, meliputi penyelenggaraan

program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud

dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan,

lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder

perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta

lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan

peraturan perundang-undangan.”173 Dan terutama anak kalimat “dan

172 UU Nomor 21 Tahun 2001, Pasal 1 nomor 4.

173 UU No. 21 Tahun 2011, Pasal 1 nomor 10.

pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan

lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan perundang-undangan”

mengisyaratkan atau bahkan menegaskan masukannya Lembaga Pengelola

Zakat ke dalam lembaga jasa keuangan syariah (LJKS).

Demikian pula dengan kewenangan Pengadilan Agama untuk

menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi

dan keuangan syariah yang salah satunya adalah lembaga zakat. Dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Pengadilan Agama disebutkan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat

pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang:

a. perkawinan;

b. waris;

c. wasiat;

d. hibah;

e. wakaf;

f. zakat;

g. infaq;

h. shadaqah; dan

i. ekonomi syariah.174

Meskipun zakat tidak dikatakan sebagai lembaga jasa keuangan

syariah dan tidak pula dimasukkan ke dalam lingkup “ekonomi syariah”

dalam pengertian sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan

174 UU RI No. 50 Tahun 2009, Pasal 49.



menurut prinsip syariah sebagaimana dikatakan undang-undang,175 namun

sebutan zakat sebagai ibadah maliyah (yang berdimensikan harta-kekayaan),

tentu membuat kita akan menghadapi kesulitan tersendiri manakala tidak

memasukkan badan/lembaga amil zakat ke dalam deretan lembaga jasa

keuangan syariah sebagaimana dikemukakan di atas. terutama dalam anak

kalimat “… serta lembaga jasa keuangan lain ….” Sebab, faktanya kegiatan

utama dan pertama badan/lembaga amil zakat adalah menghimpun,

mengelola, dan mendistribusikan “barang ekonomi - khususnya uang.”

otoritas Jasa Keuangan (oJK) membedakan antara Lembaga Jasa

Keuangan (LJK) – tidak terkecuali Lembaga Jasa Keuangan Syariah (LJKS)

tentunya -- ke dalam dua macam yakni Lembaga Jasa Keuangan Bank

(LJKB) termasuk tentunya Lembaga Jasa Keuangan Syariah (LJKS) dan

Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) di dalamnya termasuk Lembaga

Jasa Keuangan Syariah Non Bank (LJKSNB). Menurut prediksi penulis (ke

depan) yang boleh jadi tidak terjadi, Lembaga Pengelolaan Zakat, langsung

atau tidak langsung dan cepat atau lambat pada akhirnya akan termasuk

atau dimasukkan ke dalam Lembaga Jasa Keuangan Syariah Non Bank.

Anak kalimat yang mengatakan “lembaga jasa keuangan lainnya” yang

dikutibkan di atas mengisyaratkan hal itu.

“Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.“176

“Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan

Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan

175 UU RI No. 50 Tahun 2009, Penjelasan Pasal 49 huruf i.

176 UU No. 21 th. 2008, Psasal 1, nomor 1.

Bank Pembiayaan Syariah.”177 Yang dimaksud dengan “Prinsip Syariah

adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa

yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan

fatwa di bidang syariah.”178

Sampai sejauh ini, lembaga yang memiliki kewenangan dalam

penetapan fatwa di bidang syariah di Indonesia adalah Komisi Fatwa Majelis

Ulama Indonesia dalam bidang non ekonomi dan keuangan (akidah, ibadah,

diniah/keagamaan, sosial dan lain sebagainya); sedangkan khusus dalam

bidang ekonomi dan keuangan syariah, penetapan fatwanya dilakukan oleh

(menjadi kewenangan) Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia

(DSN – MUI). DSN – MUI berdiri sejak Lokakarya Ulama tentang Reksadana

Syariah yang diselenggarakan MUI Pusat pada tanggal 29 – 30 Juli 1997

di Jakarta, yang salah satu produknya adalah berbentuk rekomendasi yang

memandang penting dan mendesak akan keberadaan sebuah lembaga yang

khusus menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas

lembaga keuangan syariah (LKS) ini. Singkatnya, setelah MUI mengadakan

rapat tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 14

oktober 1997, Dewan Pimpinan Pusat MUI kemudian menerbitkan SK No.

Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan

Dewan Syariah Nasional.

Guna melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip

syariah yang sudah difatwakan oleh DSN – MUI, pada semua dan setiap

lembaga jasa keuangan syariah – pada akhirnya termasuk juga badan/

lembaga amil zakat – sebagaimana tercantum dalam beberapa peraturan

177 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Pasal 1 Nomor 7.

178 Undang-Undang No. 21 th. 2008, Pasal 1 nomor 12.



perundang-undangan, semuanya mengharuskan supaya lembaga keuangan

syariah baik bank maupun non bank memiliki organ yang dinamakan

Dewan Pengawas Syariah (DPS). termasuk dalam Undang-Undang Nomor

23 tahun 2011 yang mengatakan bahwa salah satu persyaratan bagi

pembentukan LAZ adalah “memiliki pengawas syariah.”179

Meskipun undang-undang tentang pengelolaan zakat terbit lebih

dulu, dalam hal ini UU No. 38 th. 1999 tentang Pengelolaan Zakat, belum

menyebut-nyebut keberadaan “Pengawas Syariah” atau lengkapnya “Dewan

Pengawas Syariah.” Keberadaan lembaga Dewan Pengawas Syariah (DPS)

dan terutama Dewan Syariah Nasional (DSN) memang baru dibentuk pada

tahun 1999 sebagaimana disebutkan sebelum ini. Klausul yang melatari

pembentukannya ialah terutama untuk mempersiapkan pengawasan

penegakan prinsip-prinsip Syariah pada lembaga jasa keuangan syariah

khususnya Bank dan Asuransi Syariah. Kini, sebagaimana telah ditegaskan

sebelum ini, semua dan setiap lembaga jasa keuangan syariah baik bank

maupun non bank oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk

memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). tidak kecuali dalam lingkungan

Badan/Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah. Sama halnya dengan

lembaga-lembaga jasa keuangan syariah (LJKS) yang sudah memiliki Dewan

Pengawas Syariah di “bawah naungan” Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia (DSN), sejak beberapa waktu yang lalu sampai kini para

aktivis “DPS” lembaga perzakatan tengah memeroses pembentukan “Forum

Dewan Pengawas Syariah” Lembaga Amil Zakat.

Kembali ke pembicaraan utama yakni keberadaan pembina syariah

pada BAMUIS, satu hal yang layak untuk disertakan dalam tulisan ini

179 PP No. 14 th. 2014, Pasal 57, huruf c.

ialah bahwa -- lagi-lagi – jauh sebelum Negara dan Pemerintah Indonesia

melalui peraturan perundang-undangan mewajibkan keberadaan Dewan

Pengawas Syariah pada setiap lembaga jasa keuangan syariah (bank maupun

non bank), sejatinya “lembaga jasa keuangan syariah” yang pertama kali

“mengenalkan” sebutan Pembina Syariah (PS) adalah Yayasan Baitul Mal

Umat Islam (BAMUIS), jauh sebelum Undang-Undang Pengelolaan Zakat itu

disahkan, bahkan jauh sebelum Undang-Undang tentang Perseroan terbatas

maupun Undang-Undang Perbankan Syariah dan lain-lain diundangkan.

Sejak di masa-masa awal pembentukannya, BAMUIS dalam melaksanakan

tugas utama dan pertamanya sebagai penghimpun, pengelola dan penyalur

dana ZIS, telah memiliki Pembina Syariah (PS); suatu istilah yang lebih-

kurang sama fungsi dan terutama maksud-tujuan pembentukannya

dengan lembaga Dewan Pengawas Syariah (DPS) sekarang ini. Namun,

apapun alasannya, yang jelas keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

pada lembaga jasa keuangan syariah dewasa ini tentu jauh lebih populer

dan akseptabilitas (acceptability)-nya dibandingkan dengan sebutan dan

keberadaan Pembina Syariah yang digunakan BAMUIS yang murni bersifat

personal.

Sebagai LAZIS-NAS paling senior atau tertua di Indonesia –

khususnya dalam lingkungan BUMN se-Indonesia --, sudah tentu BAMUIS

memiliki “segudang” pengalaman dalam hal pengelolaan dana ZIS; mulai

dari penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, pendayagunaan dan/

atau pemenfataannya bagi kemaslahatan umat dan masyarakat. termasuk

dengan pelaporannya. Mulai dari pemeriksaan akuntan internal yang

mendampingi pelaporan BAMUIS sampai pengakuan akuntan publik yang

menyatakan Wajar tanpa Pengecualian (WtP) atas pelaporan keuangan

Yayasan BAMUIS, tentu merupakan salah satu indikator lainnya atas sukses

BAMUIS sebagai LAZIS-NAS.



Keberhasilan BAMUIS ini terjadi sudah tentu karena dukungan

dan partisipasi aktif banyak pihak. Salah satunya adalah peran Dewan

Pembina/Pengawas Syariah yang sejak di masa-masa awal didirikannya,

sampai di akhir-akhir waktu “penentuan nasib” kelembagaannya sekarang

ini, BAMUIS telah dan masih memiliki Pembina dan/atau Pengawas

Syariah (PS), meski istilah DSN (Dewan Syariah Nasional) apalagi Dewan

Pengawas Syariah pada saat itu belum dikenal karena memang belum lahir

lembaganya. Para Dewan Pembina/Pengawas Syariah (DPS) BAMUIS yang

dimaksudkan, secara periodik adalah sebagai berikut:

1. Prof. H. Daud Ali, SH

Prof. H. Daud Ali (almarhum) adalah orang pertama yang secara

resmi ditunjuk sebagai Pembina Syariah BAMUIS, tepatnya periode tahun

1993 - 1998. Sayangnya, peneliti/penulis mengalami kesulitan untuk

melacak lebih jauh tentang aktivitas dan terutama efektifitas pembinaan/

pengawasan syariah yang dilakukan Daud Ali, mengingat rangkaian

konsultasi atau bentuk pembinaan syariah apa dan bagaimana saja yang

dilakukan olehnya karena dapat dikatakan tidak terdokumentasikan, atau

tepatnya tidak bisa diperoleh dokumentasinya. Informasi yang peneliti

peroleh dari beberapa orang pengurus BAMUIS terkait dengan ke-DPS-an

Daud Ali, lebih banyak menggambarkan intensitas jalinan-hubungan Daud

Ali dengan Winarto yang sangat erat (mukhalith).

Sepertinya, dapat peneliti dan penulis simpulkan bahwa hubungan

Winarto dan Daud Ali lebih bersifat personal terutama dalam hal (semacam

penasehat) keislaman khususnya dalam bidang hukum syariah. Dengan

kalimat lain, kala itu Daud Ali belum/tidak memiliki hubungan formal

– administratif - kepegawaian dengan Winarto. Namun tampak erat dan

intensif pertemanan (persahabatan) antara keduanya. Menurut dugaan

kuat (zhann) Muchlis Harun, Daud Ali sepertinya yang “mengusulkan”

pembentukan Yayasan BAMUIS ini kepada Winarto. Gagasan demikian

(mewujudkan cita Islam) bukanlah hal yang berat bagi Prof. Mohammad

Daud Ali, Guru Besar UI yang sebelumnya menjadi Pegawai bank BNI ini.

Di antara ilustrasinya, adalah Prof. Daud Ali pula salah seorang Profesor

UI waktu itu yang sangat konsisten (istiqamah) dalam memperjuangkan

pendirian dan pembangunan Masjid Al-Irfan di komplek Perumahan Dosen

Universitas Indonesia (UI) di bilangan Ciputat – tangerang Selatan yang

masih berdiri tegak sampai sekarang menghadap Danau Gintung – Ciputat

yang cukup indah.180

2. Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA.

Pada periode 1997 – 2002, Pembina Syariah BAMUIS mengalami

penambahan dengan diangkatnya Prof. Dr. M. Quraish Shihab sebagai Ketua

Pembina Syariah BAMUIS pada tahun 1997, dan Prof. Daud Ali, S.H. sebagai

anggota. Berhubung karena kesibukan dan terutama tugas kedinasannya

sebagai Menteri Agama RI (1998) dan kemudian Duta Besar Mesir dan

Mauritania (1998-2000); Quraish sepertinya mengalami kesulitan untuk

tetap aktif pada Yayasan BAMUIS sebagai Pembina Syariahnya. Sementara

Prof. Daud Ali, sudah keburu wafat pada tahun 1998.

180 Mudah-mudahan tidak salah ingat, penulis adalah penyampai khuthbah (khahib) Jum’at yang ke-dua di Masjid tersebut setelah khathib pertamanya adalah Drs. Harun Asfar (waktu karyawan IAIN dan dosen pada Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di antara pengurus Masjidnya ketika itu ialah (almarhum) H. Tubagus Mun’im, SH, salah seorang dosen senior Fakultas Hukum Universitas Indonesia di samping dr. H. Udin Sjamsudin (almarhum), staf pengajar Fakultas Kedokteran UI yang buka praktik di komplek Perumahan Dosen UI – Ciputat waktu itu. Pada tahun 1990-an, keduanya ikut aktif dalam kepengurusan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Satuan (ORSAT) Ciputat yang Ketua Umumnya adalah peneliti sendiri untuk periode (1990 – 1993 dan 1993 – 1996).



Menurut informasi yang disampaikan Muchlis Harun maupun

Fatimah Ahmad kepada penulis, baik M. Quraish Shihab maupun Daud

Ali, keduanya tidak sempat bergabung secara aktif dengan BAMUIS,

walau hanya sekedar untuk menghadiri rapat terbatas pengurus/tertentu

sekalipun,181 apalagi dalam rapat-rapat berkala dan rutin yang diadakan

BAMUIS kala itu dilakukan setiap dua mingguan.

Satu hal yang ingin penulis tambahkan di sini ialah bahwa

baik Prof. Daud Ali maupun Prof. M. Quraish Shihab, selain keduanya

berstatus sebagai maha guru pada dua universitas terkemuka yang berada

di Indonesia (masing-masing pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia

bagi Prof. Daud Ali dan Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri

– kini Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta untuk Prof. M.

Quraish), keduanya adalah termasuk ke dalam deretan panjang atau pendek

Guru-Guru Besar penulis. Lebih dari itu kedua Professor yang terbilang

aktif kreatif dan produktif dalam melahirkan karya-karya ilmiahnya masing-

masing, sedikit-banyak turut memberikan inspirasi bagi penulis dalam

hal pengembangan ilmu pengetahuan yang digeluti kedunya, yakni ilmu

hukum Islam di Indonesia bagi Prof. Daud Ali dan ilmu-ilmu Al-Qur’an

khususnya tafsir oleh Prof. M. Quraish Shihab.

Di antara karya monumental Profesor Daud Ali ialah “Asas-Asas

Hukum Islam” yang kini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris

dengan judul “Islamic Law Introduction to Islamic Jurisprudence and the Legal

System in Indonesia,” ekonomi Islam: Studi tentang Zakat dan Wakaf, dan

lain-lain. Sedangkan karya-karya Prof. Quraish, yang terpopuler di antaranya

181 Wawancara pribadi dengan Muchlis Harun dan Fatimah Ahmad, masing-masing tanggal 5 Juli 2017 di Kantor BAMUIS – Jalan Percetakan Negara VII Salemba – Jakarta Pusat, dan .24 Oktober 2017 di Rumah Makan - Sate House Senayan – Jakarta Selatan,

ialah “Tafsir al-Mishbah” di samping Wawasan Al-Qur’an, Membumikan Al-

Qur’an dan lain-lain yang terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu

apalagi dijelaskan secara keseluruhan.

Yang pasti, lagi-lagi kedua ilmuwan ini adalah maha guru

penulis182 yang keduanya alhamdulillah saling mengenali terutama penulis

sendiri kepada keduanya. Kedua Guru Besar kebanggaan bangsa Indonesia

- terutama di kampus besarnya masing-masing (UI dan UIN Jakarta),

ini cukup berarti dan membekas bagi BAMUIS meskipun masa baktinya

tergolong untuk tidak mengatakan teramat singkat. Khususnya Prof. Daud

Ali -- yang jauh sebelum Prof. Quraish bergabung dengan BAMUIS – Daud

Ali telah lebih dahulu “menyertai” Pak Winarto. Bagaimanapun, kedua

penulis telah turut aktif memberikan bekal berharga bagi penulis untuk

meretas ilmu pengetahuan yang secara langsung maupun tidak langsung

bermanfaat dalam melakukan “pembinaan dan/atau pengawasan” syariah

dan kesyariahan bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAMUIS.

Pasalnya ? Kedua beliau – terutama Prof. Daud Ali -- inilah

justru yang telah meletakkan dasar-dasar pijakan dan arahan syariah dan

kesyariahan bagi perjalanan jangka panjang BAMUIS BANK BNI sebagai

lembaga keagamaan yang pada satu sisi wajib menaati syariat Islam dan

182 Bersyukur penulis pernah menjadi murid langsung dengan kedua Profesor ternama ini, terutama Prof. M. Quraish Shihab. Prof. Daud Ali adalah penguji disertasi penulis dalam ujian promosi Doktor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syqarif Hidayatullah Jakarta (... Agustus 1989) di samping beberapa kali jumpa dalam beberapa kali seminar atau diskusi ilmiah tentang hukum Islam dalam beberapa forum; sedangkan Prof. Quraish, selain sebagai Guru Besar penulis dalam mata kuliah Tafsir-Hadis pada Program Pasca Sarjana IAIN Jakarta (1987-1989), adalah juga atasan penulis sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1993 – 1998), sedangkan penulis kala itu masih menjabat sebagai Ketua Jurusan Peradilan Agama pada Fakutas Syariah, lalu Kepala Balai Pengabdian pada Masyarakat - Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, sampai penulis dipilih menjadi Dekan Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (periode tahun 1998 – 2002) di mana rektor kala itu masih Prof. Quraish.



pada sisi yang bersamaan wajib juga mengindahkan peraturan perundang-

undangan negara dalam melakukan pengelolaan dana ZIS yang dipercayakan

kepada BAMUIS.

3. Muhammad Amin Suma

Saya pribadi, M. Amin Suma, tinggal lagi meneruskan dedikasi dan

perjuangan para pendahulu penulis di atas, dalam hal ini terutama kedua

Pembina Syariah BAMUIS yang bersama-sama dengan semua komponen

BAMUIS lain-lainnya telah menghantarkan BAMUIS ke pentas dunia dan

sampai sekarang masih tetap eksis dan masih terus kerkibar. tanpa jasa

kedua beliau, dan lain-lain tentunya yang sudah lebih dulu dipaparkan,

maka rasa-rasanya Yayasan BAMUIS belum tentu seharum atau semasyhur

namanya sekarang ini.

Di antara kesan mendalam yang penulis rasakan selama menjadi

Pembina Syariah BAMUIS ialah suasana persaudaraan (ukhuwah) dan

kerjasama individu segenap jajarannya yang benar-benar solid dan saling

melengkapi. terutama dalam kurun waktu 2 – 3 tahun terakhir ini setelah

BAMUIS melakukan peremajaan kepengurusan mulai dari tingkat pimpinan

sampai di tingkat pelaksana. Suasana kerja BAMUIS kian hari semakin

kondusif dengan dinamika perjalanan termasuk sosialisasi dan lain-lainnya

yang nyaris mampu mengimbangi LAZIS-NAS-LAZIS-NAS lainnya.

Kepesertaan aktif penulis dalam rapat-rapat penting tertentu dan

bahkan rapat-rapat berkala yang dilakukan secara rutin dan kontinue

diikuti oleh semua atau minimal bagian terbesar komponen pengurus dan

amilin BAMUIS (minimal 1 sampai 2 kali dalam satu bulan); memberikan

rasa lega tersendiri karena dapat secara langsung turut “membina,”

“mengawasi” dan “mengawal” sebagian besar atau minimal sebagian

gerak-langkah pelaksanaan program kerja BAMUIS. Sependek pengalaman

penulis, kegiatan rapat di lembaga ZIS yang nirlaba, ini justru tampak lebih

sering atau lebih banyak ketika – maaf – misalnya dibandingkan dengan

keharusan meeting yang wajib dikuti oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)

pada lembaga-lembaga ekonomi dan/atau lembaga jasa keuangan syariah

(LJKS) pada umumnya. Manakala dalam lingkungan lembaga jasa keuangan

syariah kewajiban minimalnya berkisar antara 4 hingga 6 kali dalam satu

tahun kerja (1 kali dalam 2 – 3 bulan); maka rapat Pembina Syariah

BAMUIS justru bisa berkisar antara 12 – 24 kali dalam satu tahun kerja

(1 - 2 kali rapat dalam satu bulan). Belum termasuk rapat umum tahunan

dalam rangka laporan tahunan BAMUIS kepada organ BAMUIS secara

bersama dan keseluruhan.

F. Ibrah berharga dari bAmuIS.

Setelah membaca sejarah pembentukan JAJASAN BAMUIS

(YAYASAN BAMUIS), tujuan dasar pembentukan, kepakaran dan kecakapan

para pendiri dan badan pengurus serta mencermati program kerja dan

kinerja BAMUIS dari tahun 1967 – 2016, sungguh terbilang banyak

pelajaran berharga (‘ibrah) yang telah diberikan oleh/diterima dari Yayasan

BAMUIS - Besutan Bank Negara Indonesia ini kepada generasi penerusnya

sekarang ini. Yang terpenting daripadanya ialah bahwa: Secara umum

dan keseluruhan, BAMUIS tidak hanya memberikan inspirasi cerdas dan

contoh tauladan konkret bagi pembentukan badan/lembagi amil zakat,

infak dan sedekah (BAZIS/LAZIS) di Indonesia; akan tetapi, lebih dari

sekedar itu BAMUIS juga telah memberikan modal dasar dan model ideal

bagi pembaruan pengelolaan dana ZIS berikut pembentukan organisasi



pengelola zakat (oPZ) sekaligus. termasuk di bidang kepeloporan BAMUIS

dalam melakukan pembaruan pemikiran dalam hukum Islam yang telah

lama dirasakan membeku (jumud).

Paling sedikit dalam hal “pengangkatan” kaum wanita sebagai

amilah. terobosan ijtihad yang dilakukan BAMUIS untuk mengangkat

dan menyertakan unsur kaum Hawa sebagai amilah dalam kepengurusan

BAMUIS, dibuktikan dengan pelibatan aktif dua (2) hingga empat (4) atau

bahkan lima (5) orang perempuan dalam kepengurusan BAMUIS mulai

dari kepengurusan BAMUIS yang pertama sampai sekarang. Pada periode

kepengurusan 1971 – 1972 misalnya, sudah ada 2 orang (7,14 %) masing-

masing Ny. R.A.B. Sjamsuridjal sebagai anggota Dewan Penasehat BAMUIS

dan Jojoh Rodiah sebagai Pembantu Umum, dari keseluruhan pengurus

BAMUIS kala itu yang berjumlah 28 orang. Maknanya, pengurus BAMUIS

periode ini terdiri atas 26 orang (92,86 %) laki-laki dan 2 orang (7,14 %)

perempuan. Demikian pula dengan kepengurusan BAMUIS periode-periode

selanjutnya misalnya periode tahun 1997 - 1999 yang di dalamnya tercatat

2 – 3 orang amilah, masing-masing Dra. Hj. Ny. Marni, dan Fatimah Ahmad,

SH., dan periode 2003 - 2003 sebanyak 3 orang (9,4 %) perempuan dan 29

orang (93,6 %) laki-laki. Periode 207 – 2008, laki-laki sebanyak 28 orang

(87,5%) dan perempuan berjumlah 4 orang (12,5 %).

Keadaan demikian berjalan normal sampai sekarang di mana

periode 2015 – 2016 dan terutama periode 2016 – 2017, ini kaum Hawa yang

menjadi Amilah di BAMUIS mengalami sedikit kenaikan jumlahnya yaitu

sebanyak 4 orang (16,7 %) putri dan 20 orang (83,3 %) putra. Keberadaan

amilah/amilat semacam ini untuk tahun-tahun 1960-an sampai 1970-

an di mana kebanyakan ulama – termasuk alim-ulama Indonesia masih

keberatan untuk tidak mengatakannya menentang hukum dibolehkannya

(mubah) wanita untk menjadi Amilah sebagaimana juga mereka melarang

(mengharamkan) para wanita untuk menjadi hakim (qádhí) termasuk hakim

dalam lingkungan Peradilan Agama.

Kepesertaan aktif amilah/amilat di zaman sekarang ini memang

boleh dikatakan sudah tidak ada masalah lagi apalagi dipermasalahkan.

Namun keberanian BAMUIS menyertakan kaum hawa dalam struktur

kepengurusan Amilin pada tahun 1960-an, sungguh merupakan terobosan

ijtihad syar’i yang terbilang berani. Betapa tidak ? Bukankan umat Islam

Indonesia terutama para ulamanya dahulu kebanyakan tidak membolehkan

(tegasnya mengharamkan wanita untuk menjadi hakim dan atau pemimpin

negara/pemerintahan. termasuk di dalamnya larangan untuk menjadi

Amilah sebagaimana disimpulkan Dr. Dahlia Syuaib dalam penelitiannya

yang antara lain menyimpulkan bahwa: keterlibatan wanita dalam

pengelolaan zakat [di Indonesia] khususnya di Sulawesi tengah terbilang

rendah berkisar antara 0 % sampai 8,57 %.183

Berbeda dengan jumhur ulama masa silam yang kebanyakan tidak

mendukung atau malahan melarang (mengharamkan) wanita sebagai

amilah, BAMUIS telah memberanikan diri untuk mengangkat atau minimal

menyertakannya sebagai amilah dalam keamilan BAMUIS meskipun

jumlahnya masih terbilang sangat kecil, hanya sekitar 10 – 20 % (2 – 5

orang) dari keseluruhan jumlah pengurus BAMUIS yang reratanya berkisar

antara 24 - 30 orang. Ini merupakan suatu hal yang terbilang berani.

Bagaimana tidak ? opini umum kala itu pada dasawarsa 1960 – 1970

atau bahkan masih dasawarsa berikutnya, faham mazhab fikih yang dianut

(sebagian) bangsa Indonesia belum/tidak membolehkan wanita menjadi

183 Dahlia Syuaib, Wanita dan Pelaksanaan Zakat (Studi Tentang Pemberdayaan Wanita di Sulawesi Tengah, Disertasi, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001 M/1422 H, hlm. 254 – 257.



amilin, sebagaimana juga mereka belum/tidak membolehkan wanita

menjadi hakim di Pengadilan. termasuk di Pengadilan Agama.

Selain karena faktor budaya, faham fikih kala itu kerap masih

diwarnai oleh pandangan yang menyatakan “bahwa kepemimpinan wanita

itu diharamkan karena ada anggapan bahwa kepemimpinan yang dipegang

perempuan tidak akan pernah sukses.” Celakanya, pandangan ini diadop

langsung secara harfiah dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

“Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra’atan” = tidak akan (pernah)

bahagia (sukses) suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang

perempuan” (hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Abi Bakrah ra)184 tanpa

menyimak lebih dulu dan lebih jauh sabab wurud dari hadis ini sendiri.185

Ijtihad dan jihad BAMUIS lainnya yang cukup menonjol ialah

terlihat dalam pola pendistribusian dana ZIS yang “menganut” asas sekala

prioritas daripada semata-mata mempertahankan asas pemerataan atau

tepatnya asas bagi rata kepada delapan ashnaf. Ijtihad BAMUIS dalam

hal distribusi dana yang memungkinkan skala priorias, ini dapat dilacak

dari kebijakan alokasi dana yang dicanangkan BAMUIS sejak di masa-

masa awal pembentukannya dan secara umum masih tetap dijalankan

sampai sekarang. Tentu dengan pergeseran klasifikasi kelompok-kelompok

mustahik itu sendiri.

184 Ibn Hajar al-Asqalani, Bulugh al-Marám min Adillah al-Ahkám, nomor 1422.

185 Paling tidak menurut sebagian ahli hadis, hadis tersebut disampaikan rasul Allah SAW dalam kontek mengomentari kekaisaran Persi dan Romawi yang menyerahkan urusan pemerintahan – tepatnya kerajaan -- kepada seorang perempuan yang dipandang tidak tepat baik karena pengetahuannya yang sangat minim maupun disebabkan sistem kerajaannya yang dipaksakan.

G. Kekurangan/Kelemahan bAmuIS

Ibarat kata pepatah lama yang masih punya makna, “tidak ada

gading yang tidak retak,” demikian pula halnya dengan BAMUIS. Di

balik keberhasilan capaiannya, dalam beberapa untuk tidak menyatakan

dalam banyak apalagi seluruh hal, ditemukan kekurangan/kelemahan di

dalamnya. Di antara kekurangan BAMUIS dalam kurun waktu hampir

setengah abad ialah dalam kurun waktu 1990-an sampai awal-awal tahun

2000-an. Menurut penuturan Fatimah Ahmad, “antara tahun 1972 sampai

tahun 1998 kepengurusan BAMUIS itu pasif.” [Beruntung] di bawah Dirut

– Pak Winarto ada kegiatan semacam [sejenis] yang dilakukan BAPeKIS

tapi belum berbentuk Badan Hukum. [Kala itu] Saya [Fatimah Ahmad]

mengusulkan pada BAPeKIS untuk tidak membingungkan karyawan

dengan sudah adanya BAMUIS, untuk mengaktifkan kembali BAMUIS

dan mewadahi kegiatan tersebut. Alhamdulillah [usul itu] disetujui. Dan

mulai saat itu [1998] saya [Fatimah Ahmad] membantu BAMUIS dalam

operasionalnya khususnya [dalam bidang] penyebaran/penyaluran zakat

dan sebagainya. Kekurangan BAMUIS lainnya, menurut Fatimah Ahmad,

pada awal pendirian [BAMUIS] memang belum sempat terdokumentasi

administrasi pengelolaan/penyalurannya walau semua (nhya) tercatat. Dan

sulit terlacak karena sudah lama karena yang aktif pada saat itu [pada

umumnya] sudah almarhum.186

Dari penyampaian responden di atas, dapatlah dikatakan bahwa

kekurangan/kelemahan BAMUIS di masa-masa awal setelah pembentukannya

terutama terletak pada jajaran pengurus inti/terasnya yang sebagian

(besar) adalah pegawai atau bahkan pejabat aktif BNI yang tentu saja

186 Jawaban tertulis Fatimah Ahmad (melalui WhatsApp), 25 Oktober 2017.



sangat terbatas waktunya untuk memikirkan BAMUIS dengan lebih serius;

sementara para staf pelaksananya meskipun bekerja dengan penuh hari

(full day), namun sebagian besar di antaranya adalah para pensiunan BNI

– yang maaf – tentu saja secara umum dan keseluruhan sudah kurang

energik dan kurang efektif.

Akibatnya, roda perjalanan organisasi BAMUIS tidak sebagaimana

yang dikehendaki mengingat segala kebijakan yang telah digariskan tidak

bisa dijalankan secara simultan dan maksimal mengingat banyak kebijakan

yang tidak bisa dilaksanakan secara cepat dan tepat. Meskipun dari sudut

pandang efisiensi pembiayaan operasional BAMUIS dapat dikatakan efisien

dan tepat untuk dikatakan lebih efisien mengingat umumnya pengurus

teras atau bahkan (sebagian) badan pelaksana hariannya tidak diberikan

honorarium apalagi yang diambilkan dari dana BAMUIS maupun dana

lainnya; namun keikhlasan demikian tidak serta merta membuat roda

organisasi BAMUIS berjalan tanpa hambatan. Sekurang-kurangnya tidak

secepat lembaga amil zakat non BAMUIS yang dikelola oleh orang-orang

bisa dikatakan sepenuhnya perofesional sebagaimana yang dilakukan

sekarang ini.

Demikian pula halnya dengan para staf pelaksana yang -- maaf

-- kebanyakannya adalah juga para pensiunan, yang sudah tentu akan

mengurangi gerak cepat jalannya BAMUIS dalam melaksanakan tugas-

tugas rutin yang diamanatkan kepadanya. Hanya sebagian kecil (beberapa

orang) saja yang tergolong orang muda, dan itupun -- lagi-lagi maaf --

kebanyakan ditempatkan pada level-level yang tidak memiliki kewenangan

signifikan dalam mengambil kebijakan apalagi keputusan yang lebih

strategis dan berdampak luas. Singkatnya, dalam perjalanan waktu yang

relatif cukup lama BAMUIS berada dalam “kekurangan dan keterbatasan”

baik terkait dengan perangkat instruktur (infrasturucture) maupun sumber

daya manusia atau insani (SDM/SDI)-nya, baik secara kuantitas maupun

kualitas.

Jumlah pengurus dan terutama karyawan BAMUIS yang sampai

sekarang masih dalam kisaran belasan hingga 20-an orang saja, ini menjadi

kendala tersendiri bagi kecepatan dan/atau percepatan gerak BAMUIS dalam

berkompetisi (musábaqah fil-khairát) dengan kompetitor maupun mitra kerja

BAMUIS dalam kurun waktu yang terbilang cukup lama. Apalagi setelah

kehadiran Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat khususnya memasuki

dasawarsa 2010-an di mana lembaga-lembaga amil zakat yang dikelola

oleh generasi muda kian tahun semakin tumbuh subur perkembangannya.

Dalam beberapa hal, terutama terkait dengan jaringan penghimpunan

maupun operasional, jelas BAMUIS telah “tertinggal” dari beberapa LAZ

lain yang telah lebih dulu mengepakkan sayap dan membangun jaringan/

jejaring kerjasama (net working) dengan mengembang-biakkan cabang dan

atau mitra kerja dengan pihak-pihak lain.

Beryukur terhitung sejak beberapa waktu terakhir, terutama setelah

kepemimpinan baru, gerak BAMUIS terasa lebih bergairah dan semakin

lincah dengan pelibatan kaum muda-mudi harapan agama dan bangsa

masa depan. Peremajaan atau pembaruan dan pembauran kepengurusan

terutama di kalangan pengurus harian BAMUIS yang secara langsung

melaksanakan tugas-tugas pokok keamilan dan kelazisan, memberikan

nuansa tersendiri bagi kebangkitan era baru BAMUIS kini dan in sya Allah

di masa-masa yang akan datang. Antara lain ditandai dengan peremajaan

pengurus khususnya pada level pelaksana yang diisi oleh orang-orang

muda yang umumnya masih memiliki semangat dan idealisme tinggi

bagi pemajuan dan kejayaan (kembali) BAMUIS di masa-masa yang akan



datang. Demikian pula halnya dengan penyusunan program kerja dan

tertib administrasi maupun pelaksanaan program kerja dan lain sebagainya

di bawah koordinasi pimpinan dan kepemimpinan yang lebih solid lagi.

H. Tantangan Terkini bAmuIS dan Kemungkinan Solusinya

BAMUIS tidak hanya masih memiliki kelemahan yang sejatinya

sudah bisa diatasi, namun berbarengan dengan itu belakangan justru

menghadapi atau dihadapkan pada persoalan cukup serius tentang status

ke-LAZ-an atau ke-LAZIS-annya. BAMUIS yang sampai sekarang belum/

tidak mendapatkan rekomendasi BAZNAS dan apalagi izin dari Kementerian

Agama RI sebagai LAZIS Nasional, sedikit banyak tentu memengaruhi

kinerja para awak BAMUIS mulai dari pimpinan sampai para karyawan/

pegawainya. terutama dari sudut pandang formal yuridis - administratif

kelembagaan dan sudah tentu pula secara “psikologis” apalagi dari sudut

pandang historisnya yang sedemikian panjang dan berlika-liku.

Pasalnya ? Menurut penilaian BAZNAS dan Kementerian Agama

RI, tentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, semua

LAZ BUMN tidak terkecuali LAZ BAMUIS di samping yang lain-lain, atas

nama Undang-Undang diharuskan alih status dan alih nama dari LAZ

(Lembaga Amil Zakat) yang selama ini “merdeka” dan “mandiri,” harus

“disesuaikan” menurut istilah undang-undang atau tepatnya harus diubah/

diganti statusnya oleh BAZNAS – Kemenag RI untuk menjadi “Pembantu

BAZNAS” dengan nama baru “Unit Pengumpul Zakat (UPZ).”

Gagasan atau tepatnya tekad semacam itu (peng-UPZ-tan LAZ

BUMN), ini sesungguhnya sudah berjalan lama dan dapat dikatakan

dilakukan secara sistematis sebagaimana dapat “dirasakan” dan terutama

bisa dibaca sejak di masa-masa awal penyusunan (draft) Rancangan Undang-

Undang No. 38 tahun 1999 tentang Peneglolaan Zakat, yang kemudian

diamandemen dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

dan lebih diperkuat lagi terutama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14

tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat. Belum lagi memerhatikan Instruksi Presiden

dan lain-lain yang “dikawal ketat” oleh Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS).

“Pengarahan” untuk tidak mengatakannya sebagai “Penggiringan”

LAZ BUMN ke arah UPZ lebih nyata lagi setelah rata-rata LAZ BUMN yang

mengajukan izin resmi (formal-prosedural) untuk melakukan penyesuaian

dengan amar undang-undang pada satu sisi dan kehendak untuk tetap

menjadi LAZ mandiri pada sisi yang lain, sampai saat ini belum/tidak

ada yang dikabulkan baik rekomendasinya oleh BAZNAS maupun lebih-

lebih Surah Pengesahannya dari Kementerian Agama RI. Dalam Peraturan

Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ini tepatnya pada BAB

VII diatur tentang Persyaratan organisasi, Mekanisme Perizinan, dan

Pembentukan Perwakilan LAZ sebagai berikut.

Pasal 56

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan Pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk

LAZ.



Pasal 57

Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib

mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah



bidang pendidikan, dakwah dan sosial, atau lembaga berbadan

hukum;

b. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;

c. Memiliki pengawas Syariah;

d. Memiliki kemampuan teknis, adminsitratif, dan keuangan untuk


e. Bersifat nirlaba;

f. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan

umat; dan

g. Bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.

Pasal 58

(1) Izin pembetukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan

dengan mengajukan permohonan tertulis;

(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dengan melampirkan:

a. Anggaran Dasar organisasi;

b. Surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang dalam negeri;

c. Surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

dan hak asasi Manusia;

d. Surat rekomendasi dari BAZNAS;

e. Susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariah;

f. Surat pernyataan bersedia diaudit syariah dan keuangan secara

berkala; dan

g. Program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Memerhatikan teks-teks pasal Undang-Undang tentang persyaratan

penyesuaian atau sejatinya pembentukan LAZ, secara administratif semuanya

sudah dipenuhi dan dijalani oleh BAMUIS. Namun, dua hal penting yang

sampai sekarang belum/tidak diperoleh BAMUIS ialah rekomendasi BAZNAS

dan apalagi perizinan dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk

berdasarkan masukan pertimbangan dari BAZNAS. Di sinilah LAZ BAMUIS

dan LAZ-LAZ BUMN yang lain mengalami kesulitan untuk tidak dikatakan

menghadapi kebuntuan (?) dalam menetapkan status hukumnya sebagai

LAZ yang disahkan oleh Pemerintah c.q. Kementerian Agama RI.

Sejatinya, ada hal cukup mendasar yang layak dikemukakan

di sini bahwa dana zakat yang dihimpun LAZ-LAZ BUMN – termasuk

LAZIS BAMUIS - adalah bahwa dana ZIS itu diambil dari uang pribadi

(personal) masing-masing karyawan/karyawati Muslim-Muslimah dalam

lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu sendiri tidak terkecuali

karyawan/karyawati Bank BNI yang beragama Islam; bukan diambil apalagi

diambilkan dari atau oleh Bank sebagai korporasi seperti halnya dana CSR

(Corporate Social Responsibility) yang lalu diberikan kepada lembaga dalam

hal ini BAMUIS atau lainnya. Sementara itu, Undang-Undang juga sampai

saat ini tidak atau belum mewajibkan individu Muslimin-Muslimat yang



berkemampuan untuk dibebani/dikenai wajib zakat layaknya pembebanan

wajib pajak penghasilan kepada semua pegawai BUMN maupun Aparatur

Sipil Negara (ASN) lainnya, bahkan kepada kaum Muslimin-Muslimat pada

umumnya dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Belum lagi memerhatikan para pengurus LAZIS BUMN ini sendiri

yang pada umumnya atau paling sedikit sebagian dari mereka merasa

“keberatan” atau sekurang-kurangnya tidak merasa senang manakala LAZ

BAMUIS yang sudah sekian lama mereka kelola dengan keberadaannya

selama ini yang terbilang mapan dan berpengalaman dalam hal pengelolaan

zakat yang dijalaninya selama ini, lalu dalam “seketika” harus dijadikan

semacam “pembantu” dengan status baru Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

yang “sepenuhnya” diposisikan sebagai pembantu BAZNAS sebagaimana

tercantum dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yang menyatakan:

“Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah

lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.” 187 “Lembaga

Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk

masyarakat yang memiliki tugas membantu mengumpulkan zakat.” 188 “Unit

Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi

yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.”189

Pasal 17

“Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pen-

distribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.”

187 PP No. 14 Th. 2014, Pasal 1 Nomor 2.

188 PP No. 14 Th. 2014, Pasal 1 nomor 3.

189 PP No. 14 Th. 2014, Pasal 1 nomor 4.

Pasal 18

(1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang

ditunjuk oleh Menteri.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila

memenuhi persyaratan paling sedikit:


bidang pendidikan dakwah, dan sosial;

b. Berbentuk lembaga berbadan hukum;

c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;

d. Memiliki pengawas syariat;

e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk


f. Bersifat nirlaba;

g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan

umat; dan

h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Khusus untuk huruf a dan b dalam ayat (2) di atas, ada Amar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 yang menyatakan

bahwa: Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b di atas yang menyatakan:

“huruf a dan huruf b “terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang

mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; atau lembaga berbadan

hukum, harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan

untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau

pengurus/takmir masjid/mushalla di suatu komunitas dan wilayah yang belum

terjangkau oleh BAZ atau LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan

pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang.” Lebih lanjut



masih dalam Keputusan Nomor 86/PUU-X/2012 huruf d dikatakan bahwa:

“pengawas syariat, baik internal maupun eksternal.”

Dalam pada itu selanjutnya dikatakan dalam Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2011 tepatnya pada:

BAB X KeteNtUAN PeRALIHAN

Pasal 43

(1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang

ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS

berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Badan Amil Zakat Daerah Propinsi dan Badan Amil Zakat Daerah

kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku

tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan

BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru

berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini

berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.

(4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri

paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini

diundangkan.

Dihubungkan dengan LAZ Yayasan BAMUIS Bank BNI khususnya

dan LAZ-LAZ BUMN yang lain-lain pada umumnya, yang sangat relevan

dengan teks Pasal 43 di atas tentunya adalah ayat (3) dan terutama ayat

(4). Sayangnya, apa dan bagaimana cara penyesuaian LAZ (BAMUIS) itu

harus dilakukan, tidak ada petunjuk apapun dalam bagian Penjelasan Pasal

demi Pasal. Yang dijumpai pada Penjelasan Pasal 43 adalah kata-kata

“cukup jelas.” Akibatnya, sampai sekarang eksistensi dan posisi BAMUIS

sebagai LAZ tentu dalam keadaan mengambang, mengingat pada satu

sisi sampai sekarang belum menyesuaikan diri sebagaimana diperintahkan

Undang-Undang dan “kehendak” BAZNAS – Kemenag yakni dengan

sendirinya menjadi UPZ (Unit Pengumpul Zakat); namun pada saat yang

bersamaan BAMUIS tampak mengalami kesulitan atau sekurang-kurangnya

tidaklah mudah untuk berubah dan mengubah statusnya menjadi UPZ

dengan begitu saja. tambahan lagi “perasaan berat” pengurusnya tatkala

menerawang kaca spion (masa lalu) terutama atas dasar pertimbangan

lika-liku sejarah panjang yang dilalui BAMUIS di samping telah memiliki

sejumlah binaan dan kerjasama dengan pihak lain yang tergolong banyak.

Apalagi dengan jumlah mustahik yang mencapai ribuan orang.

Beberapa kekurang puasan pengurus LAZ BAMUIS terkait dengan

peng-UPZ-an BAMUIS ini dapat difahami dari jawaban responden yang

diwawancara reratanya berkesimpulan bahwa BAZNAS berfungsi ganda.

Maksudnya, pada satu saat BAZNAS memerankan fungsi dan kewenangannya

sebagai regulator, dan pada saat yang bersamaan juga memainkan fungsinya

sebagai eksekutor. Menurut mereka, “Dengan adanya Undang-Undang Zakat

tersebut menurut hemat kami di samping adanya faktor positif masih

ada beberapa yang menjadi kelemahannya. Antara lain BAZNAS masih

berfungsi ganda. BAZNAS di samping berfungsi sebagai regulator juga

berfungsi sebagai pemain (Amil Zakat) dalam kegiatan penghimpunan dan

penyaluran zakat. Fungsi ganda ini sebaiknya ditiadakan bilamana BAZNAS



dijadikan lembaga regulator zakat maka BAZNAS fungsinya hanya membuat

aturan dan mengawasi semua amil zakat yang ada di Indonesia.190

Pendapat senada disampaikan Yaman Bafirus. Yang menyatakan

“tidak sepakat bila BAMUIS BNI di-UPZ-kan sesuai Undang-Undang

dengan pertimbangan:

a. BAMUIS BNI telah melayani muzaki dilingkungan BNI telah cukup

lama kurang-lebih 20 (sic. 50) tahun;

b. Apabila [BAMUIS] di-UPZ-kan bisa jadi potensi penghimpunan ZIS akan

menurun, karena tidak ada keterikatan psikologis dengan pengelola

LAZ-nya;

c. Menjaga eksistensi BAMUIS BNI yang merupakan salah satu LAZ BUMN

tertua.191

Mirip dengan dua orang responden yang sebelumnya, Peng-UPZ-

an BAMUIS dalam pandangan Suhendry Hafni, “selain akan menghambat

perkembangan BAMUIS BNI untuk fokus menjadi LAZ Nasional karena

fokus hanya ke BNI dan Group, juga dengan skema BAZNAS vide Undang-

Undang Zakat tahun 2011 dan tata kelolanya itu hanya akan menghambat

penghimpunan zakat secara luas. Seharusnya BAZNAS hanya sebagai

regulator dan pengawas saja yang merupakan kepanjangan tangan dari

Depag [Kementerian Agama, pen.] dalam pemberdayaan, penghimpunan

dan penyaluran zakat secara nasional. LAZ dan UPZ merupakan ( ? )

dan sebagai operator dalam penghimpunan dan penyaluran sebagaimana

disistem perbankan.192

190 Wawancara dengan Sudirman, Direktur Eksekutif BAMUIS.

191 Wawancara dengan Yaman Bafiroes, Direktur Operasional BAMUIS.

192 Wawancara dengan Suhendry Hafni, Direktur Pelayanan BAMUIS.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara interaktif penulis

dengan responden, menunjukkan bahwa secara langsung maupun tidak

langsung, pengurus BAMUIS tampak masih merasa kurang berkenan (ikhlas)

untuk mengubah status BAMUIS dari LAZIS-NAS yang selama ini berjalan

secara mandiri dan “merdeka” di samping sudah mengrurat dan mengakar

di kalangan masyarakat luas sejak tahun-tahun 1960-an dan terutama

sejak dasawarsa 1970-an. Secara psikologis, umumnya pengurus BAMUIS

masih tetap berharap kiranya BAZNAS dan/atau Kementerian Agama

memberikan jalan keluar yang lebih maslahat daripada satu-satunya pilihan

untuk mengubah LAZ-BAMUIS menjadi UPZ. Bagi BAMUIS, kurun waktu

50-an tahun (setengah abad) dalam keadaan sehat dan tidak bermasalah,

tentu bukanlah waktu yang singkat bagi BAMUIS. tiba-tiba dalam waktu

yang terbilang “singkat” harus berubah/beralih status menjadi “pembantu”

BAZNAS yang baru dibentuk pada awal-awal atau bahkan pertengahan

dasawarsa 2000-an.

Meski 1 – 2 LAZ BUMN sudah ada yang mengubah LAZ-nya

menjadi UPZ BAZNAS, namun tampaknya masih lebih banyak LAZ

BUMN yang mengambil sikap serupa atau sama dengan BAMUIS dalam

arti belum mengubahnya menjadi UPZ BAZNAS. Dengan kalimat lain,

terdapat perbedaan pandangan dan sikap di kalangan LAZ BUMN terkait

wujud konkrit pelaksanaan Pasal 43 Undang-Undang nomor 23 tahun

2011 tentang Pengelolaan Zakat. terutama dihubungkan dengan tekad dan

semangat BAZNAS dan Kementerian Agama yang sejak semula bergeming

untuk tidak memberikan eksepsi apapun dan apalagi tafsir lain terhadap

makna kosa kata “… LAZ … wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima

tahun) terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan” sebagaimana tertera

dalam Pasal 43 ayat (4). Dengan demikian, berdasarkan makna harfiah

teks Pasal Undang-Undang ini, terhitung sejak tanggal 25 November 2016



yang lalu seharusnya semua LAZ BUMN sudah selesai, atau “qad tuwuffya”

(sudah harus diakhiri dengan sendirinya).

Sayangnya, dalam kurun waktu 5 tahun = 60 bulan = 1825 hari =

43.800 jam, itu tampaknya tidak dimanfaatkan untuk melakukan langkah-

langkah cerdas, kreatif dan aktif misalnya diupayakan shilaturrahim yang

benar-benar intens yakni dilakukan secara terencana, terkoordinasi, untuk

bermusyawarah mencari solusi yang bersifat seksama. tentu dengan alasan

masing-masing yang bisa difahami dan apalagi dimaklumi. Kalaupun

pernah dilakukan beberapa atau banyak kali komunikasi antara LAZ BUMN

dengan BAZNAS dan/atau Kemenag, selain bentuknya yang – maaf – masih

kurang intens dan tidak berbentuk dialogis dengan mengedepankan prinsip

“wa-amruhum syúrá baynahum”193 dan mengutamakan bentuk “tawáshau

bil-haqqi wa-tawáshau bis-shabri.”194 Sungguhpun demikian, hampir dapat

dipastikan semua pihak tentu tidak menghendaki keadaan demikian menjadi

berlarut-larut apa lagi tanpa ada ujung-pangkalnya. Sampai penulisan buku

ini sudah keburu diselesaikan, shilaturrahim BAMUIS dengan BAZNAS dan

maupun pejabat Kemenag RI masih terus berlanjut.

tentu saja tidak ada maksud BAMUIS untuk tidak mengindahkan

Undang-Undang Pengelolaan Zakat itu sendiri baik sebagian apalagi secara

keseluruhan; namun yang dikehendaki BAMUIS kelihatannya adalah

memohon “pengecualian” jika tidak tepat dikatakan meminta “kekhususan.”

terkait dengan pengecualian BAMUIS, sudah barang tentu memilik

beberapa alasan/argumen mengapa BAMUIS masih sangat berharap untuk

diizinkan dan direstui status ke-LAZIS-annya sebagaimana adanya selama

193 Q.S. al-Syúrá (42): 38.

194 Q.S. al-‘Ahr (103): 4.

ini, dengan mengharap kerjasama dan pembinaan yang lebih baik dan lebih

konkrit lagi dari regulator (BAZNAS maupun Kementerian Agama). Namun

alasan yang paling utama dan pertama di atas semua alasan-alasan yang

lainnya ialah BAMUIS lebih bertumpu kepada dalil kesejarahan (historical

reason) BAMUIS itu sendiri yang sudah panjang usianya di samping bisa

dikatakan telah menjadi milik umat Islam secara luas atau bahkan bangsa

dan negara secara keseluruhan.

Pemaduan kata Baitul Mal pada satu sisi dan terutama kata “Umat

Islam” pada sisi yang lain yang melekat pada BAMUIS, secara harfiah –

istilahiah jelas menunjukkan keberpihakan BAMUIS bagi kepentingan

bangsa dan negara di samping agama (Islam). Alasannya ? Kata umat –

jamaknya umam -- yang dalam Al-Qur’an disebut sebanyak 49 kali dalam

23 surah dan 46 ayat.195 Belum termasuk kata “ummatukum” 2 kali dalam

2 surah dan 2 ayat,196 serta kata “umamun/umamán” yang diulang sebanyak

13 kali dalam 11 surah dan 12 ayat.197

Kata “ummat” berasal-usul dari kata “amma – yaummu – umman

–wa-imámatan – wa-umúmatan,” artinya pergi menuju … atau bermaksud

kepada …. Al-Ummu, maknanya asal, pangkal, sumber sesuatu (ashl al-

sya’i); di samping juga berarti induk, tempat tingal/kediaman (al-maskan).

Kota Makkah al-Mukarramah (Makah yang dimuliakan) misalnya dijuluki

195 Q.S. al-Baqarah (2): 128, 134, 141, 143 dan 203; Ali Imran (3): 104, 110, dan 113; al-Nisá’ (4): 41; al-Má’idah (5): 48 dan 66; al-An’ám (6): 108; al-A’ráf (7): 34, 38, 159, 164, dan 181; Yúnus (10): 19, 47 dan 49; Húd (11): 8 dan 118; Yúsuf (12): 45; al-Ra’du (13): 30; al-Hijr (15): 5; al-Nahl (16): 36, 48, 89, 92, 93 dan 120; al-ANbiyá’ (21): 92; al-Hajj (22): 34 dan 67; al-Mu’minún (23): 43, 44 dan 52; al-Naml (27): 83; al-Qashash (28): 23 dan 75; Gháfir (35): 24; Gháfir (40): 5; al-Syúrá (42): 8; al-Zukhruf (43): 33; al-Játsiyah dan (45): 28 ,

196 Q.S. al-Anbiyá’ (21): 92 dan al-Mu’minún (23): 53.

197 Q.S. al-An/ám (6): 38 dan 42; al-A’ráf (7): 38; al-Ra’d (13): 30; al-Nahl (16): 63; al-‘Ankabút (29); 18; Fáthir (35): 42; Fushshilat (41): 25; dan al-Ahqáf 46): 18.



dengan “Umm al-Qurá,”198 maksudnya pusat perkampungan dunia. Kata “al-

ummah” jamaknya “umam” juga bisa diartikan dengan saat/waktu (al-hín),

di samping bermakna muka/wajah (al-wajh), tangkas/sigap (al-nasysyath);

serta taat dan setia (al-thá’ah) dan/atau jalan besar/raya (al-tharíq) yakni

mu’zhamuhú. orang yang padanya terkumpul segala macam kebaikan (al-

rajul al-jámi’ li-al-khair) atau yang selalu konsisten dengan ebenaran (man

huwa ‘alál-haqqi) lazim dijuluki dengan al-ummah. Lebih dari yang sudah

diuraikan, kata “umat” yang di-Indonesiakan menjadi “umat” berarti rakyat

dan bangsa (al-sya’bu wa-al-jumhúr) sebagaimana dalam istilah “hay’ah al-

umam al-muttahidah” yang berarti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hebatnya

lagi, al-ummah/al-immah identik benar dengan kata syir’ah/syariah, al-

dín (agama), kenikmatan (al-ni’mah) dan kehidupan yang menyenangkan/

membahagiakan (ghadhárah al-‘aysy).199

Dalam literatur Indonesia, kata umat diartikan dengan (1)

makhluk manusia (2) umat manusia sekalian (bangsa) manusia, dan (3)

para penganut, pengikut, pemeluk suatu agama200 seperti umat Yahudi,

umat Nasrani, uamat Hindu, umat Budha, dan seterusnya. Khusus untuk

umat Islam, dalam Al-Qur’an ditemukan sebuatan “ummatan muslimatan”

yang sama persis maksudnya dengan penamaan “al-muslimún/al-

muslimín” yang dalam bahasa Indonesia umum populer dengan istilah

“umat Islam” atau “kaum Muslimin.” Perhatikan terjemahan dua ayat

Al-Qur’an di bawah ini:

Ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua (Ibrahim dan Ismail a.s) orang yang

tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah pula) di antara anak cucu

198 Q.S. al-Syúrá (42): 7.

199 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, Kamus Arab r Indonesia, hlm. 42 – 44.

200 Kamus Besar Bahasa Indoneia (KBBI), hlm 1524

kami umat yang tunduk patuh (ummatan muslimatan) kepada Engkau, dan

tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami,

serta terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah (ya Allah) yang Maha

Penerima taubat lagi Maha Penyayang

(al-Baqarah (2): 128).

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-

benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan

untuk kamu dalam agama ini suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang

tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang

Muslim dari dahulu [sebelum zaman Nabi Muhammad SAW], dan (begitu

pula) dalam (Al Quran) ini; supaya Rasul itu menjadi saksi atas diri

kamu sekalian dan supaya kamu semua (juga) menjadi saksi atas segenap

manusia (berikutnya). Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan

berpeganglah kamu pada tali (agama) Allah. Dia adalah Pelindung kamu,

maka Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong

(al-Hajj (22): 78).

Intinya, yang hendak penulis sampaikan tentang penamaan

Baitul Mal Umat Islam yang lebih populer dengan nama singkatannya

BAMUIS, ini dari sudut pandangnya yang menapun secara umum dan

keseluruhan bisa menggambarkan sosok lembaga yang seharusnya

memang baik, merakyat, mengagama, membangsa dan menegara atau

bahkan sekaligus mendunia. Keluasan dan kedalaman makna baitul mal

umat Islam sungguh memberikan suasana kejiwaan yang demikian unik,

menarik, dan apik; sekaligus menyenangkan/membahagiakan keluarga

besar BAMUIS dan umat secara keseluruhan. Persis sebagaimana asal-



usul kata umat berikut makna dan maksudnya yang sudah diuraikan

lebar-panjang sebelum ini.

Akurasi penamaan dan pemaknaan Baitul Mal Umat Islam

(BAMUIS) yang digagas dan dibentuk serta diimplementasikan oleh para

pedahulu umat dan bangsa (ulama, bankir, cendekiawan, tokoh masyarakat,

tokoh bangsa serta pemimpin negara dan bahkan tokoh dunia), ini

kemudian terus dirawat, dipelihara dan semakin dimajukan oleh generasi

penerus berikutnya sampai sekarang dengan perkembangan yang terus

menunjukkan kemajuan dan kematangan dalam mengelola amanah umah

dan agama serta bangsa dan negara. Bahwa dalam perjalanannya BAMUIS

mengalami pasang-surut dan naik turun, ini merupakan hal yang wajar

dan dialami oleh hampir atau bahkan semua institusi apa dan di manapun

yang selalau dihadapkan pada kondisi naik-turun. Demikian pula halnya

dengan perjalanan panjang BAMUIS yang fluktuatif.

Satu hal penting lain yang layak dikemukakan di sini ialah

kapasitas BAMUIS sebagai Lembaga Aml Zakat (LAZ) pada satu sisi, dan

keberadaannya di tengah-tengah institusi BANK BNI yang nyata-nyata

adalah Badan Usaha milik Negara (BUMN). Apalagi dengan penyematan

nama lengkapnya yaitu BAMUIS BANK BNI meskipun di masa-masa awal

pembentukannya hanya bernama Yayasan Baitulmal Ummat Islam” tanpa

ada kata tambahan Bank BNI 1946. Dihubungkan dengan amanat Undang-

Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Pasal 43 ayat

(4) dan ayat (5), secara jelas tidak serta merta harus mengubah nama

Baitul Mal Umat Islam itu sendiri; mengingat yang diperintahkan undang-

undang supaya disesuaikan (diubah) adalah fungsi ke-LAZ-an Bamuis dari

Lembaga Amil Zakat (LAZ) menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Itu

saja, bukan pengubahan apalagi pembubaran BAMUIS sebagai Yayasan

Baitul Mal Umat Islam yang dilindungi undang-undang Yayasan tepatnya

Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan UU nomor 16

tahun 2001 tentang Yayasan.

Menyikapi kehadiran Undang-Undang Pengelolaan Zakat berikut

peraturan pelaksanaannya pada satu sisi, dan kehendak untuk melestarikan

BAMUIS sebagai LAZIS-NAS pada sisi yang lain, umumnya pengurus

BAMUIS termasuk sebagian (mantan) pengurus lama, berkeinginan untuk

“mempertahankan” eksistensi BAMUIS sebagai LAZ Nasional; tidak diubah

menjadi Unit Pengumpul Zakat. Meskipun redaksi dan argumentasi yang

disampaikan mereka berbeda antara satu dari yang lain, namun sipiritnya

tetap sama yakni menghendaki supaya BAMUIS secara kelembagaan tetap

sebagai LAZIS-NAS sebagaimana adanya sekarang, tidak diubah menjadi

UPZ (Unit Pengumpul Zakat).

Sudirman umpamanya menyatakan bahwa “Sikap saya atas UU

zakat no 23 tahun 2011 dan Peraturan Bazanas untuk LAZ BUMN dengan

keluanya UU Zakat no. 23 tahun 2011 dan Peraturan Baznas maka BAMUIS

selaku salah satu amil zakat di Indonesia tentunya menyambut baik

upaya pemerintah untuk melakukan regulasi pelaksanaan amil zakat di

Indonesia. Sejak awalnya baik di era jajahan Belanda, kolonial dan diawal

era kemerdekaan Indonesia kegiatan penghimpunan dan penyaluran

zakat tidak ada keterlibatan pemerintah. Aktivitas pengumpulan dan

penyaluran zakat dilakukan secara individual-tradisional yang ditopang

melalui masjid dan institusi keagamaan seperti Masjid, Pondok Pesantren

dan lembaga lainnya. Dalam era orde baru pemerintah masih tetap tidak

melibatkan dalam proses kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat.

Aktivitas penghimpunan dan penyaluran zakat mulai bangkit dalam era

tahun 1999-an dimana beberapa kelompok masyarakat mulai membentuk



lembaga amil zakat dalam bentuk yayasan yang salah satunya adalah

Yayasan Baitul Mal Ummat Islam Bank BNI dalam tahun 1967. Dalam era

ini sudah boleh dikatakan bahwa pengelolaan zakat mulai dikelola secara

profesional dan modern. Dalam era ini pengelolaan zakat sudah mulai

berbasis prinsip-prinsip manajemen dan tatakelola organisasi yang baik.

Sejak era inilah potensi penghimpunan mulai terlihat, tergali, dan tumbuh

berkembang sehingga lembaga amil zakat mulai bertambah dengan dana

yang dihimpun tumbuh secara pesat. Kelahiran undang-undang zakat

yang memicu kontroversi tajam dan tarik-menarik dikalangan [masyarakat]

khususnya antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan zakat

nasional diranah publik. Debat kontroversi publik tentang pengelolaan

zakat ini memanas sehingga berakhir di Mahkamah Konstitusi. Permohonan

uji materi (judicial review) UU No. 23 tahun 2011 disampaikan oleh Koalisi

Masyarakat Zakat (KoMAZ) pada tanggal 16 Agustus 2012. Melalui proses

yang panjang pada tanggal 13 oktober 2013 MK menolak sebagian besar

dan gugatan utama dan mengabulkan sebagian kecil gugatan tuntutan.

Dengan memperhatikan isi dari UU Zakat No. 23 tahun 2011 maka

menurut hemat kami Pemerintah sudah mulai ikut berperan melibatkan

negara dalam pengelolaan zakat. Keterlibatan Pemerintah dalam pengelolaan

zakat memang sangat diperlukan terutama demi kemaslahatan dan keadilan

umat. Dalam pengelolaan zakat agar para amil zakat tidak berjalan sendiri-

sendiri karena adanya aturan dari pemerintah. tentunya dengan adanya

aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh para amil

zakat diharapkan bisa lebih baik dan dapat meningkatkan kepercayaan

masyarakat. Adapun faktor positif lain dari adanya undang-undang

tersebut adalah data diarahkan untuk mengukuhkan peran negara dalam

memberikan perlindungan bagi warga negara yang menjadi pembayar zakat

(muzaki), menjaga ketertiban umum dengan mencegah penyalahgunaan

dana zakat, memfasilitasi zakat nasional untuk perubahan sosial dan

memberi intensif [bagi] perkembangan sektor amal khususnya dunia zakat

nasional. Pembayaran zakat masih bersifat sukarela tidak seperti pajak

sehingga tidak ada sangsi dari negara bagi wajib zakat (muzaki). Dengan

adanya undang-undang zakat tersebut menurut hemat kami di samping

adanya faktor positif masih ada beberapa kondisi yang menurut hemat kami

menjadi kelemahan Undang-Undang ini. Adapun beberapa kelemahannya

antara lain bahwa BAZNAS masih terlihat berfungsi ganda. BAZNAS di

samping berfungsi sebagai regulator juga berfungsi sebagai pemain (Amil

Zakat) dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat. Fungsi ganda

ini sebaiknya ditiadakan bilamana BAZNAS dijadikan lembaga regulator

zakat maka BAZNAS fungsinya hanya membuat aturan dan mengawasi

semua amil zakat yang ada di Indonesia.201

Senada dengan Sudirman, Saefudien Hasan juga menyampaikan

pendapatnya bahwa upaya meng-UPZ-kan LAZ telah menjadi issue nasional

karena banyak lembaga LAZ yang sudah mapan akan terkena dampaknya.

Kalau persyaratan legal dan substansinya LAZ telah memenuhi syarat

dan berperan sebagai lembaga amil [zakat] yang kredible dan kompeten

sebaiknya tetap sebagai LAZ. Untuk LAZ BNI, strateginya agar tetap LAZ

dihilangkan embel-embel BNI. Bagi LAZ yang tidak transparan dan ilegal,

sebaiknya menjadi UPZ supaya legal dan memenuhi syarat good corporate

governance.202

Pokok pemikiran Saefudien yang demikian jelas dan terbuka,

tampak bisa diartikan sebagai tawaran solusi bagi BAMUIS untuk memenuhi

201 Sudirman, jawaban tertulis atas wawancara pribadi, 30 Oktober 2017.

202 Saefudien Hasan, jawaban tertulis atas pertanyaan wawancara peribadi, 26 Oktober 2017.



kehendaknya sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional pada satu sisi, dan pada

saat yang bersamaan sekaligus sebagai bukti dari iktikad baik, taat asas

dan kepatuhan BAMUIS selama ini terhadap segala peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Intinya, BAMUIS bisa “mempertahankan dirinya”

sebagai LAZ Nasional sebagaimana dimungkinkan menurut Undang-

Undang Pengelolaan Zakat, dengan “catatan” tidak lagi memberikan

embel-embel Bank BNI 1946. terhadap kemungkinan ini, baik Saefudien

maupun Sudirman bahkan juga beberapa lainnya menyatakan setuju untuk

mengembalikan Yayasan BAMUIS ke khittah awal atau semula yang hanya

bernama “Jajasan/Yayasan Baitul Mal Ummat Islam.”

Sefudien Hasan, tanpa ragu menyatakan: “Setuju BAMUIS BNI

kembali ke khitoh sebagai BAMUIS. Alasannya sesuai [dengan] alasan

pendirian awalnya dan alasan-alasan lain yaitu:

a. Yayasan hanyalah alat untuk menjalankan syariah. Pada waktu diubah

dengan tambahan BNI karena kebutuhan saat itu [ntuk] menjadi Amil

Zakat Bank BNI yang kemudian diresmikan sebagai salah satu LAZ

sehingga cocok pada zamannya;

b. Dengan embel-embel BNI untuk saat ini ada resiko yayasan hanya

menjadi UPZ sehingga kurang optimal [dan] tak bisa mandiri untuk

bisa berperan sebagai lembaga amil zakat. Dengan tujuan untuk asas

manfaat yang lebh luas, sangat mungkin direform kembali seperti

khitohnya menjadi Yayasan tanpa embel-embel BNI dan tetap berperan

menjadi LAZ.203

203 Jawaban tertulis Saefudien Hasan, atas pertanyaan wawancara pribadi, 26 Oktober 2017.

Persetujuan serupa disampaikan Sudirman, yang juga menyatakan

bahwa “Bilamana BAMUIS BNI kembali menjadi ke khitohnya yaitu

(Baitulmal Ummat Islam) BAMUIS menurut hemat kami setuju saja karena

Yayasan/LAZ ini dapat kembali ke visi semulanya untuk menjadi Lembaga

Amil Zakat Nasional yang tidak hanya untuk pegawai bank BNI tetapi untuk

seluruh rakyat Indonesia.204 Persetujuan Saefudin Hasan dan Sudirman

ternyata juga diapresiasi oleh minimal dua (2) orang responden lain dalam

hal ini Yaman Bafiroes dan Handry yang masing-masing menyatakan:

“Menurut saya (Suhendry Hafni) dan [dengan] memperhatikan Undang-

Undang tentang Zakat tahun 2011 tepat saatnya untuk mengembalikan

BAMUIS BNI menjadi ke khithah semula yaitu menjadi Amil Zakat Nasional.”

“Setuju sekali agar lebih luas skala operasinya dalam penghimpunan dan

penyaluran zakat. Yaman Bafiroes, menegaskan persetujuannya dengan

dalam ungkapan: “Setuju kembali ke khiththah, sesuai dengan tuntutan

perundang-undangan dan meneruskan eksistensi BAMUIS BNI saat ini.”

204 Jawaban tertulis Sudirman, atas pertanyaan wawancara pribadi, 30 Oktober 2017.

06 Penutup

PEnuTuP284

bAmuIS bnI LAz-NAS MoDErN PErTAMA Di iNDoNESiA285

A. Kesimpulan

Dari pemaparan cukup panjang- lebar tentang sejarah YAYASAN

BAMUIS khususnya dan lembaga keamilan di Indonesia pada umumnya,

dapatlah disimpulkan bahwa BAMUIS yang kemudian mengubah dan

menambah namanya menjadi BAMUIS BANK BNI 1946 adalah LeMBAGA

AMIL ZAKAt, INFAK DAN SeDeKAH NASIoNAL MoDeRN utama dan

pertama di Indonesia. Alasannya ?

1. Yayasan BAMUIS didirikan tanggal 5 okober 1967 M = 1 Rajab 1387

H; yakni sekitar 32 tahun sebelum pengesahan UU RI Nomor 38 tahun

1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diamandemen dengan

Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

sementara kebanyakan atau bahkan semua Badan/Lembaga Amil Zakat

yang lain-lain terutama dalam lingkungan Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) maupun Pemerintah Daerah, justru baru didirikan setelah

kehadiran Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat di atas.

2. Sejak di masa-masa awal didirikannya, lebih-lebih keberadaannya

kini dan kemungkinannya ke depan, BAMUIS BANK BNI dicanangkan

sebagai Lembaga Amin Zakat Nasional menginat kiprah dan gerakannya

yang mengindonesia; jika perlu bahkan dimungkinkan untuk dijadikan

modal dan percontohan model ideal sebagai Lembaga Amil Zakat Infak

dan Sedekah yang berskala internasional;

3. Dari sudut pandang usia, BAMUIS adalah LAZ/LAZIS-NAS modern

pertama di Indonesia berdasarkan atas kenyataan bahwa secara historis –

sosiologis maupun yuridis – administratif, BAMUIS telah membuktikan

dirinya sebagai Badan/Lembaga Amil Zakat yang memenuhi semua

persyaratan formal sebagaimana diamanatkan undang-undang yakni: (a)

berbadan hukum (b) memiliki data muzaki dan mustahik (c) memiliki

program kerja (d) memiliki pembukuan (e) pernyataan kesediaan

dilakukan audit, dan (f) telah memiliki Dewan Pembina/Pengawas

Syariah. Satu-satunya yang tidak lagi dimiliki LAZ BAMUIS dalam kurun

waktu terakhir (2016 – sekarang) ialah rekomendasi dari BAZNAS dan

terutama izin dari Kementerian Agama RI;

4. BAMUIS adalah inisiator, pelopor, motivator, inovator, dan inspirator

di samping sebagai penggerak dan pendobrak utama atas kelambanan

pembentukan Badan/Lembaga Amil Zakat Nasional yang modern dan

profesional di Indonesia. terutama dari sudut pandang administrasi dan

manajemen. Sebagai penggagas pengelolaan zakat secara profesional

yang bertumpu pada administrasi dan manajemen modern, BAMUIS

telah memberikan inspirasi dan motivasi bagi pengelolaan zakat secara

modern oleh beberapa Lembaga Amil Zakat yang lahir kemudian.

5. Di balik kekurangan dan kelemahannya, LAZ/LAZIS-NAS BAMUIS layak

dinobatkan sebagai modal dasar dan model ideal bagi pembentukan

dan pengembangan Badan/Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS/

LAZNAS) atau lengkapnya Badan/Lembaga Amil Zakat, Infak dan

Sedekah Nasional (BAZNAS dan terutama LAZIS-NAS) modern di

Indonesia; khususnya dalam lingkungan BUMN dan bahkan bagi

BAZNAS/LAZIS-NAS yang ada di Indonesia. Baik secara langsung

maupun tidak langsung, serta secara formal maupun tidak formal, telah

banyak Lembaga Amil Zakat yang “berguru” atau minimal melakukan

studi perbandingan kepada BAMUIS.

PEnuTuP286

bAmuIS bnI LAz-NAS MoDErN PErTAMA Di iNDoNESiA287

6. Di balik succses story BAMUIS dalam pengelolaan dana ZIS, LAZ

BAMUIS masih tetap mengalami beberapa masalah yang memerlukan

solusi cepat dan tepat. Yang mendesak adalah terkait dengan status

ke-LAZIS-annya yang belum/tanpa ada pengesahan dari Kementerian

Agama setelah pemberlakuan efektif Undang-Undang Nomor 23 tahun


b. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dan terutama

berdasarkan kondisi obyektif BAMUIS yang terkesan dilematis dalam

mengambil keputusan berkenaan dengan status ke-LAZIS-annya, maka

berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada, terutama memerhatikan

sejarah panjang dan segudang pengalaman BAMUIS, peneliti/penulis

menyarankan atau merekomendasikan kepada BAMUIS demi eksistensi dan

kiprah BAMUIS ke depan, sebaiknya BAMUIS kembali ke khithah semula

yakni berbentuk ‘YAYASAN BAItUL MAL UMAt ISLAM (BAMUIS) tanpa

ada tambahan kata Bank BNI 1946.

Demikianlah penulisan buku mini tentang ke-BAMUIS-an dan

keamilan ini disampaikan, semoga menambah khazanah ilmiah tentang

dunia perzakatan pada umumnya dan lembaga keamilan pada khususnya.

Lagi-lagi penulis berharap dan mendoa buku kecil ini menjadi bagian

dari amal yang tidak putus-putusnya sebagai ilmu yang bermanfaat dan

dimanfaatkan.

Akhirnya, sekali lagi penulis menyampaikan terima kasih kepada

semua pihak, mohon koreksi dan pelurusan atas kemungkinan kekeliruan,

kekhilafan dan apalagi kesalahan yang ada di dalamnya. Selamat membaca

dan menikmati bacaannya. Lalu meraih manfaat dari padanya. Ámín, ámín,

ámín, yá Mujíb al-sá’ilín wal-hamdu liláhi rabbil-‘álamín !!!


KEPuSTAKAAn

Al-Qur’án al-Karím;

Abd al-Hamid Mahmud al-Ba’li, Iqtishádiyyát al-Zakáh wa-I’tabárat al-

Siyásiyyah al-Máliyyah wa-al-Naqdiyyah, Mishr: al-Qahirah, 1412

H/1991.

Abdurrahman bin Abdul Karim, Kitab Sejarah Nabi Muhammad SAW Dari

Sebelum Masa Kenabian Hingga Sesudahnya, Jogjakarta: Diva Press,

2013.

Abd al-Rahman Sayyid Sulaiman, al-Bahts al-‘Ilmiyy Khuthuwát wa-Mahárát,

al-Qáhirah – Mishr: ‘Alám al-Kutub, 1429 H/209 M.

Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan

Kontemporer, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia;

Yogyakarta, [t.p.]., [t.t.].

Asep Saepudin Jahar, To words Reeforming Islamic Philonthrapy Case Study

on Waqf and Zakát in Contemporary Indonesia, Disertasi Doktor, Der

Universitat Leipzig, 2005.

Asep Syarifudin Hidayat, Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia Tinjauan

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

(Disertasi), Jakarta: Uniersitas Jaya Baya, 2016.

Al-Imam al-Bukhari (Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il), Matn al-Bukhárí

bi-Hasyiyah al-Sindí, Bandung – Indonesia: Syarikah al-Ma’arif, [t.t.].

A.S. Laksana, e. Soekasah Somawidjaja: Bankir, Irjenbang & Diplomat yang

Pendiam, BNI, 2017.

Badan Amil Zakat Nasional, Kompilasi Peraturan Peundang-Undangan

Pengelolaaan Zakat, Cet. Pertama, 2016.

Badudu – Zain (J.S. Badudu – Sutan Mohammmad Zain), Kamus Umum

Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Cet. Keempat, 2001.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, Cet. Ke-13, 2012.

Bamuis BNI, 50 Tahun BAMUIS BNI Pelopor Zakat Para Profesional Indonesia,

2017.

Al-Hafizh Ibn Hajar al-‘Asqalani, Bulúghul Marám mi Adillatil Ahkám,

Surabaya – Indonesia, Ahmad bin Sa’ad bi Nabhan, [t.th.].

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia,

edisi Keempat, Cet. Kelimabelas, Jakarta: Pt Gramedia, 2015.

Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei – Kementerian Kebudayaan, Belia dan

Sukan, Kamus Bahaya Melayu Nusantara, Lapangan terbang Lama:


Brunei Darussalam: Cet. Pertama, 2003.

Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, Kamus Dewan, Kuala Lumpur –

Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, edisi Keempat, 2015.

edi Sudarjat, Sjafruddin Prawiranegara: Biografi Pemikiran Islam Indonesia,

Depok: Komunitas Bambu, 2017.

eri Sudewo, Manajemen Zakat, Jakarta: Spora Internusa Prima, 2004 M/1425

H.

Gustian Djuanda, dkk., Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan,

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

HAMKA, Sejarah Umat Islam Pra Kenabian Hingga Islam di Nuantara,

Jakarta: Gema Insani, 2016. Cet. Pertama, 2016.

Ibn Rusyd (al-Imam Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad

bin Ahmad al-Qurthubi), Bidáyah al-Mujtahid wa-Niháyah al-Muqtashid,

Mishr: Musthafa al-Babi al-Halabi, Cet. Ketiga, 1379 H/1960 M.

Al-Imam Ibn Hajar al-‘Asqalani (al-Hafizh), Bulúgh al-Marám min Adillah

al-Ahkám, Surabaya: Ahmad bin Sa’ad bin Nabhan wa-Auládih, [t.t.]

Indonesia Magnificence of Zakat dan Pusat Bisnis ekonomi Syariah –

Fakultas ekonomi Universitas Indonesia, Menggagas Arsitektur Zakat

Indonesia, 2011.

--------------, Zakat dan Pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan

Ummat, Indonesia dan Development Report 2009.

Iqbal Setyarso, Manajemen akat Berbasis Korporat Kiprah Lembaga Pengelola

Zakat Pulau Sumatera, Khairul Bayan Press, Cet. Kesatu, 1429 H/2008

M.

Jajasan Baitulmal Ummat Islam Djakarta, apakah itu baitulmal, [t.p.]. [t.k.],

[t.t.].

A. Djamil Doa, Menggagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara, Jakarta: Nuansa

Madani, 2001.

Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesiai Sejak

1975, Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2001.

Masdar Farid Mas’udi, Pajak Itu Zakat, Bandung: Mizan, Cet, Kesatu, 2010

M/1413 H.

M. Natsir, Capita Selecta, Djakarta: Bulan Bintang, Cet. ketiga, 1973.

Muhamad Ali al-Shabuni, Shafwah al-Tafásír, Beirut – Lubnan: Dar al-Fikr,

[t.t.].

Al-Muritani (Muhammad bin Ahmadal-Dah al-Syanqithi), Fath al-Rahím

‘alá Fiqh al-Imám Malik bi-al-Adillah, Beirut – Lubnan: Dar al-Fikr, Cet.

Ketiga, 1399 H/1979 M.

Muhammad Amin Suma, Lima Pilar Islam, tangerang Selatan, Kholam

Publishing, 2008.


--------------, Mengenal Zakat Lebih Dekat, Jakarta: YBM BRI, 2016.

--------------, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan

Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali

Press, 2004.

--------------, Tafsir Ahkam Ayat-Ayat Ibadah, Jakarta: Lentera Hati, Cet.

Pertama, 2016.

Muhammad bin Ahmad (al-Dah al-Syanqithi al-Muritani), Fath al-Rahím

‘alá Fiqh al-Imam Málik bi-al-Adillah, Beirut – Lubnan: Dara al-Fikr,

1399 H/1979 M.

Muhammad Fuad Abd al-Baqi, al-M’jam al-Mufahras li-Alfázh al-Qur’án,

Beirut – Libnan: Dar al-Fikr, 1412 H/1992 M.

Muhammad Mahmud Hijazi, al-Tafsír al-Wádhih, Beirut – Lubnan: Dar al-

Jail, Cet, Kesepuluh, 1413 H/1993 M.

Mushthafa al-Khinn, Mushthafa al-Bugha, dan Ali al-Syarbaji, al-Fiqh al-

Manhají ‘alá al-Madzhab al-Imám al-Syáfi’í, Damsyik – Siriya: Dar al-

Qalam, 1432 H/ 2011 M.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1942.

Al-Sayy Ali Fikri, Khuláshah al-Kalám fí-Arkán al-Islám, Beirut – Lubnan:

Dar al-Fikr, [t.t.].

teten Setiawan, dkk., Pedoman Akuntansi Amil Zakat (PAAZ) Panduan

Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PSAK 109, Jakarta:

FoZ, 2012.

‘Utsman Husein Abdullah, al-Zakáh al-Dhamán al-Ijtimá’í, al-Islámí, 1409

H/1989 M.

Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islám wa-Adillatuh, Beirut – Lubnan: Dar al-

Fikr, [t.t.].

Yayasan tambahan Berita – Negara R.I. tanggal 11/11 – 2005 No. 90.

Yayasan BAMUIS, Laporan Tahunan 2016.

--------------, Silaturrahmi Badan Pelaksana BAMUIS BNI dengan Para

Pengasuh YABNI, Makalah, 9 Mei 2017.

--------------, Pedoman Rumah Asuh Yayasan Bening Nurani (YABNI),

Makalah, 9 Mei 2017.

--------------, Pengelolaan Rumah Asuh YABNI Secara Efektif dan Berdaya

Guna, Makalah, 9 Mei 2017.

Yusri al-Sayyid Muhammad, Mausú’ah al-A’mál al-Kámilah li-al-Imam Ibn

Qayyim al-Jauziyyah - Jámi’ al-Fiqh, [t.k.], Dar al-Wafa’: 1421 H/2000

M.

Yusuf al-Qaradhawi, Fiqh al-Zakáh Dirásah Muqáranah li-Ahkámihá wa-

Falsafatihá fi-Dhau’ al-Qur’án wa-al-Sunnah, Beirut – Lubnán: Muassasah

al-Risálah, 1418 H/1997 M.


bEbERAPA CATATAnPERTImbAnGAn ATAS KEbERLAnGSunGAn bAmuIS

Ada sejumlah pertimbangan yang bisa dijadikan bahan pertimbangan

“tersendiri” oleh BAZNAS untuk tetap menjadi LAZIS-NAS dan tidak

dijadikan UPZ. Kelima alasan dimaksud ialah:

Pertama, inilah yang paling argumentatif, pertimbangan (alasan)

kesejarahan yang bagi keluarga besar BAMUIS dalam konteksnya yang

luas maupun spesifik, YAYASAN BAMUIS sudah berdiri sejak tahun 1967

M/1387 H, sampai sekarang tidak pernah mengalami keterputusan dalam

arti terus menerus melakukan tugas utama dan pertama sebagai pengelola

dana zakat. Infak, dan sedekah;

Kedua, pertimbangan sumber daya manusia/insani (SDM/SDI)

BAMUIS yang secara umum dan keseluruhan telah memiliki pengalaman

panjang dengan segala suka-dukanya;

Ketiga, kepercayaan (trust) umumnya muzaki, munfik dan mutasadik

khususnya dalam lingkungan Bank BNI di samping sebagian umat Islam

lainnya yang telah demikian kuat kepada LAZIS-NAS BAMUIS, belum tentu

memiliki loyalitas yang sama untuk menyalurkan ZIS-nya melalui BAMUIS

begitu BAMUIS beralih/berubah status menjadi Unit Pengumpul Zakat;

Keempat, sedikit-banyak ada keraguan dari kalangan pengurus

LAZIS-NAS BUMN akan terjadi penurunan hasil penghimpunan yang

dipastikan efeknya akan menurunkan pula distribusi dan/atau pemanfaatan

dana ZIS kepada para mustahik dalam hal ini umat secara keseluruhan;

Kelima, secara umum dan keseluruhan Peraturan Perundang-

Undangan yang ada lebih menekankan kepada

Keenam, LAZIS-NAS dalam lingkungan BUMN pada umumnya

maupun BAMUIS pada khususnya mengaryakan (sebagian) Amilin non BNI

(non BUMN) yang jumlahnya cukup banyak, apalagi jika dihitung dengan

jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Kondisi demikian

tentu saja bertolak belakang dengan semangat zakat itu sendiri yang

antara lain bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi orang banyak

dan bahkan umat secara keseluruhan.

Ketujuh, bisa jadi terjadi keterbengkalaian banyak lembaga-lembaga

lain yang selama ini telah menjadi mitra kerja dengan LAZIS-NAS BUMN

termasuk kerjasama Yayasan BAMUIS dengan sejumlah lembaga lain yang

telah dikemukakan sebelum ini. Bahkan ada juga lembaga yang langsung

dibina oleh LAZ-NAS itu sendiri, terutama lembaga-lembaga pendidikan

yang apabla digabung secara keseluruhan, jumlahnya tergolong banyak dan

signifikan.

Kedelapan, kegamangan BAMUIS (LAZ-NAS BUMN) sejatinya

dirasakan juga oleh mitra kerja maupun para muzaki, amilin dan mustahik

binaannya yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah menjalin

kerjasama yang baik selama ini.

Kesembilan, analog dengan eksistensi beberapa institusi di bidang

lain terutama pendidikan dan ekonomi di mana keberadaan lembaga swasta

tetap dimungkinkan keberadaannya bersama-sama dengan institusi negara/

pemerintah. Misalnya, ada pendidikan negeri di samping pendidikan swasta,

sebagaimana juga ada perusahaan milik swasta di samping perusahaan


milik negara/pemerintah. Begitulah seterusnya. Dalam bidang pendidikan

termasuk pendidikan tingi misalnya, ada perguruan tinggi swasta (PtS) di

samping perguruan tingi negeri (PtN). Demikian pula dengan dunia usaha

yang mengenal pula keberadaan perusahaan swasta di samping perusahaan

negara.

Kesepuluh, pengubahan apalagi pengubahan “paksa” semua LAZIS-

NAS BUMN maupun BAZIS Propinsi tertentu ke dalam Unit Pengumpul

Zakat (UPZ), terutama LAZ-NAS/BAZIS yang sudah lama terbentuk, bukanlah

satu-satunya penyelesaian (tunggal) yang benar dan adil; mengingat

masih dimungkinkan ada solusi lain yang bisa dirasakan lebih persuasif,

edukatif dan efektif daripada “memaksakan” kehendak untuk menjadikan

atau melebur semua LAZ/LAZIS ke dalam satu wadah UPZ - pembantunya

BAZNAS, meskipun kebijakan ini juga harus diakui ada nilai kebaikannya

dalam beberapa hal. Namun, seiring dan seirama dengan kondisi umat dan

masyarakat Indonesia yang kian majemuk, “pemonopolian” pengelolaan

zakat oleh BAZNAS dan/atau LAZ-LAZ tertentu di luar LAZ/LAZIS

BUMN,

Kesebelas, suka atau tidak suka, dan diakui atau tidak diakui,

umumnya LAZ/LAZIS dalam lingkungan BUMN dibentuk atas prakarsa

individu pejabat dan/atau karyawan-karyawati Muslim/Muslimah yang

bersifat individu, tidak mengatas-namakan lembaga BUMN-nya, dan tidak

pula melibatkan karyawan-karyawati yang non Muslim/Muslimah. Keadaan

demikian telah berjalan belasan hingga puluhan tahun nyaris tanpa ada

masalah dan apalagi dipermasalahkan.

Itulah beberapa alasan keberatan yang penulis rangkum dari

pembicaraan (non formal) dengan beberapa atau malahan sejumlah pegiat

LAZIS-NAS BUMN umumnya dan LAZIS-NAS BAMUIS pada khsusnya.

tentu dengan segala obyektivitas dan subyektivitasnya. Yang jelas,

umumnya warga LAZIS-NAS termasuk BAMUIS jauh lebih merasa nyaman

dan berbesar hati manakala LAZIS-NAS BUMN diberikan kekhususan

sebagaimana adanya sekarang ini; daripada terpaksa apalagi dipaksakan

harus menjadi UPZ – Pembantu BAZNAS.

Dari sebelas argumen yang penulis rangkum di atas, alasan yang

paling umum dikemukakan oleh para pegiat LAZIS-NAS BUMN khususnya

LAZIS-NAS BAMUIS ialah terutama alasan/argumen sejarah (historis) yang

sudah sedemikian lama yang oleh pihak BAZNAS/Kementerian Agama

nyaris tidak direnungkan sama sekali. Betapa tidak ! YAYASAN BAMUIS

yang lahir dan hadir di tengah-tengah kesulitan umat kala itu, “diambil”

begitu saja oleh BAZNAS yang boleh dikatakan sama sekali tidak memiliki

“saham” apapun bagi pembentukan LAZIS-NAS umumnya dan LAZIS-NAS

BAMUIS pada khususnya.

Alasan lain adalah kemampuan dan pengalaman LAZIS-NAS

BUMN yang setelah berjuang sekian lama dan berhasil menghimpun

dana zakat tanpa ada campur tangan BAZNAS yang memang belum lahir

(belum ada) di saat-saat BUMN membentuk BAZ/LAZ, tiba-tiba BAZNAS

merekomendasikan Kementerian Agama untuk meng-UPZ-kan semua

LAZIS-NAS BUMN. Sunguh mudah difahami manakala ada suara yang

secara sadar atau kelakar mengatakan: “dihubungkan dengan penghimpunan

dana zakat, “BAZNAS itu ibarat orang berburu di kebun binatang” yang

sudah ada “pemiliknya” tidak mau berburu di hutan belantara yang penuh

dengan tantangan.

LAmPIRAn

DAFTAR PERTAnYAAn/WAWAnCARATEnTAnG KE-bAmuIS-An

Selasa, 24 oktober 2017 M/14 Safar 1439 H

1. Kendala apa saja yang dialami BAMUIS dalam melaksanakan tugas

pokoknya sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) bahkan kerap disebut

sebagai Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nasional ?

2. Dengan 1 kantor sentral BAMUIS dan jumlah karyawan yang terbatas

sebagaimana adanya sekarang ini, bisakah BAMUIS melakukan tugas

pengelolaan dana ZIS untuk melayani mustahik yang tersebar di

seluruh wilayah Indonesia atau bahkan sampai ke luar negeri ? Apa

kiat-kiat yang dlakukan ?

3. Kendala apa saja yang dirasakan paling sulit diatasi untuk melakukan

pengelolaan dana ZIS yang dipercayakan umat kepada BAMUIS ? Bisa

Bapak/Ibu sebutkan berikut cara mengatasinya ?

4. Jajasan BAMUIS (Baitulmal Ummat Islam), yang didirikan pada tanggal

5 oktober 1967, di masa-masa awal berdirinya tidak ada embel-

embel kata BNI maupun Bank BNI 1946 sebagaimana yang lumrah

digunakan sekarang. Apa yang mendorong penambahan nama Bank

BNI terhadap BAMUIS sampai menjadi BAMUIS BANK BNI ? Siapa

penggas perubahan nama ini ? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang

penambahan nama dari Yayasan BAMUIS menjadi BAMUIS Bank BNI ?

Adakah pengaruhnya secara internal - karyawan/karyawati BNI ?

5. Menurut Bapak/Ibu, mungkinkah Yayasan BAMUIS dikembalikan ke

khiththah semula yaitu tanpa embel-embel kata Bank BNI meskipun

hampir semua (bagian terbesar) pendiri dan/atau pengelolanya adalah

pejabat/karyawan BNI ?

6. Apa dan bagaimana pendapat serta sikap Bapak/Ibu terkait dengan

pendirian BAZNAS dan Kemenag RI yang atas nama Undang-Undang

tetap bergeming untuk meng-UPZ-kan LAZ Yayasan BAMUIS ?

7. Setujukah Bapak/Ibu apabila Yayasan BAMUIS BNI 1946 dikembalikan

ke khiththah semula (awal) yakni hanya bernama “YAYASAN BAItUL

UMMAt ISLAM” tanpa ada kata Bank BNI di belakangnya ? terutama

untuk jangka menengah - panjang di samping untuk jangka pendek.

Bisa jelaskan alasannya?

JAWAbAn RESPOnDEn

Saefuddien Hasan (26 oktober 2017):

Yayasan BAMUIS Bank BNI sangat mungkin untuk kembali sesuai

khiththahnya tanpa embel-embel BNI dengan alasan:

a. Yayasan hanyalah alat untuk menjalankan syariah.

b. Dengan embel-embel BNI untuk saat ini ada resiko yayasan hanya

menjadi UPZ sehingga kurang optimal tak bisa mandiri untuk berperan

menjadi amil zakat;

Setuju BAMUIS BNI kembali ke khitoh sebagai BAMUIS. Alasannya,

sesuai alasan pendirian awalnya dan alasan di samping pengubahan nama

itu dilakukan semata-mata untuk kepentingan saat itu. Berbeda dengan

keadaan waktu itu, BAMUIS sebagai LAZ kini sudah mapan adanya sehingga

tidak perlu lagi mempertahankan embel-embel kata BNI.

Sudirman (30 oktober 2017):

Bilamana nama BAMUIS BNI kembali ke khitohnya yaitu (Baitulmal

Ummat Islam) Bamuis menurut hemat kami setuju saja karena Yayasan/

LAZ ini dapat kembali kembali ke visi semulanya untuk menjadi lembaga

amil zakat nasional yang tidak hanya untuk pegawai bank BNI tetapi untuk

seluruh rakyat Indonesia.

Pengembalian BAMUIS BNI [ke] khitohnya menurut saya sangat

memungkinkan karena saat ini program kerjanya baik untuk jangka panjang

maupun jangka pendek sudah disiapkan untuk itu.

bIOGRAFI SInGKAT PEnuLIS

Muhammad Amin Suma (MAS), kelahiran Cilegon – Banten

63 tahun yang lalu, hingga kini aktif sebagai salah seorang Guru Besar

(Profesor) senior pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta. terutama pada Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) di samping

Guru Besar Pascasarjana UIN Jakarta dan beberapa Program Pascasarjana

lainnya (UII Yogyakarta, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, UIN

Imam Bonjol Padang, UIN Radin Intan Lampung, dan lain-lain).

MAS, putra pasangan Sulaiman Syam’un dan Maimunah-

Munawarah binti Ali Hasan yang meniti karir sebagai Pegawai Negara

Sipil (PNS) dalam bidang pendidikan tepatnya sebagai pengajar mulai dari

guru kecil hingga guru besar, ini sempat menjabat beberapa jabatan dalam

lingkungan perguruan tinggi. Khususnya Dekan Fakultas Syariah IAIN

Jakarta (1998 – 2002) dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta (2006 – 2014). Guru Besar yang pernah melakukan

Visiting Professor pada Universiti Sains Islam Malaysia (1996) dahulu Kolej

University Islam Malaysia, ini sejak masih muda (pelajar dan mahasiswa)

aktif dalam dunia dakwah dan berbagai organisasi profesional maupun

sosial keumatan. termasuk dalam dunia perzakatan.

Sampai sekarang, MAS yang pernah bertugas sebagai Hakim tinggi

Ad. Hoc. HAM pada Pengadilan tinggi Propinsi DKI Jakarta (2002 – 2006),

anggota tim ahli Departemen Agama RI (1990-2000-an awal), tim ahli

Departemen/Kementerian Kehakiman RI (1998 – 2013-an) dan lain-lain,

ini masih aktif sebagai Dewan dan/atau Ketua Pembina/Pengawas Syariah

(DPS) pada Badan/Lembaga Amil Zakat. Salah satunya Dewan Pembina

Syariah BAMUIS Bank BNI yang dipercayakan kepadanya sejak 20-an

tahun yang lalu. Karenanya, tidaklah mengherankan manakala MAS tidak

saja banyak, luas dan dalam terkait pengenalannya tentang BAMUIS; akan

tetapi juga sangat mencintainya.

Kecintaan Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI),

Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional MUI ini kepada BAMUIS, antara lain

dibuktikan dengan kesetiaannya menemani BAMUIS dalam kurun waktu

yang terbilang panjang (1998 – sekarang). Kecintaan lainnya terhadap

BAMUIS dibuktikan dengan kesedian MAS dalam menuliskan buku berjudul

“BAMUIS BNI, LAZ-NAS MoDeRN PeRtAMA DI INDoNeSIA” yang kini

berada dalam genggaman tangan/pangkuan para pembaca yang terpelajar.

Selamat membaca dan menikmati bacaannya. Semoga bermanfaat!!!

bamuisbni.or.id · ii iii kata sambutan badan pelaksana harian yayasan baitulmal ummat islam bank...

Documents