1

ASPEK HUKUM PERPRES RENCANA TATA RUANG

PULAU/KEPULAUAN DAN KAWASAN STRATEGIS

NASIONAL

LEGAL STANDING PENETAPAN PULAU/KEPULAUAN

DAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Pasal 21 Ayat (1) UUPR dan Pasal 123 ayat (4) PP RTRWN menetapkan bahwa Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan KSN diatur dengan Perpres.

Pasal 4 ayat (1) PP Penyelenggaraan Penataan Ruang menetapkan bahwa Pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan rencana tata ruang Pulau/Kepulauan dan KSN yang selanjutnya ditetapkan dengan Perpres

2

3

PP RTRWN menetapkan 7 RTR Pulau/Kepulauan dan 76 RTR Kawasan Strategis Nasional ditetapkan dengan Perpres.

RTR KSN dan RTR Pulau/Kepulauan yang telah ditetapkan oleh Presiden:

1. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) ditetapkan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2008

2. Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) ditetapkan dengan Perpres Nomor 45 Tahun 2011

3. Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata) ditetapkan dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2011

4. Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo (Mebidangro) ditetapkan dengan Perpres Nomor 62 Tahun 2011

5. Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) ditetapkan dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2011

6. Pulau Sulawesi ditetapkan dengan Perpres Nomor 88 Tahun 2011

7. Pulau Kalimantan ditetapkan dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera saat ini telah diajukan kepada

Presiden guna penetapannya dan RTR Pulau Jawa Bali sedang dimintakan paraf persetujuan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua BKPRN sebelum diajukan kepada Presiden guna penetapannya.

4

KEDUDUKAN RTR PULAU/ KEPULAUAN DAN KSN

RTRWN

RTRWPROVINSI

RTRWKABUPATEN/KOTA

RTR PULAU/KEPULAUAN

RTR KSN

Rencana Umum Tata Ruang

Rencana Rinci

5

FUNGSI RENCANA TATA RUANG PULAU/ KEPULAUAN

PEDOMAN penyusunan rencana pembangunan daerah

PEDOMAN penataan ruang wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota

PEDOMAN pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

PEDOMAN perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta keserasian antar sektor

Perpres tentang Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan

6

FUNGSI RENCANA TATA RUANG KSN

PEDOMAN penyusunan rencana pembangunan daerah

PEDOMAN penataan ruang wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota

PEDOMAN pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

PEDOMAN perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta keserasian antar sektor

Perpres tentang Rencana Tata Ruang KSN

7

2. MATERI POKOK PERPRES RTR PULAU/ KEPULAUAN DAN KSN :

a.Perencanaan Tata Ruang yang memuat struktur ruang dan pola ruang

b.Arahan Pemanfaatan Ruang yang memuat penyusunan dan pelaksanaan indikasi program

c.Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang:1) Arahan peraturan zonasi2) Arahan perizinan3) Arahan insentif dan disinsentif4) Arahan sanksi

8

PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERPRES RTR KAWASAN PERKOTAAN SARBAGITA

Pembahasan RPerpres dalamPanitia Antar

Kementerian/LPNK, Pemda

Permohonan Pertimbangan danParaf Persetujuan kepada

Menteri/Kepala LPNK Anggota BKPRN, dan Pemda

Penyampaian RPerpreskepada Presiden melalui Setkab

o BKPRN dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 4 Tahun 2009o Tugas: koordinasi penyusunan PUU bidang penataan ruang

Penyiapan materi RPerpres olehInstansi Pemrakarsa

Penetapan oleh PRESIDEN

Penyebarluasan olehSEKRETARIAT KABINET

Pengundangan olehMENTERI HUKUM DAN HAM

BKPRNMenko Bid. Perekonomian

Kementerian PU FORUM BKPRN

• Selain itu, dalam penyusunan Perpres RTR kawasan Pulau/Kepulauan dan KSN telah pula memperhatikan:

- UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);- Perpres Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)- Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;- PUU terkait Penataan Ruang (kehutanan, transportasi, telekomunikasi. Lingkungan hidup, energi);- Peraturan menteri terkait lainnya.

9

Arahan Pemanfaatan RuangPenetapan arahan pemanfaatan ruang berupa indikasi program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan perwujudan struktur ruang dan pola ruang dalam periode 20 tahun dengan tahapan:- tahap pertama periode 2011-2014;- tahap kedua periode 2015-2019;- tahap ketiga periode 2020-2024;- tahap keempat periode 2025-2027.

Konsekuensi: Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merealisasikan program-program yang tercantum dalam matrik Indikasi Program Utama sesuai dengan waktu pelaksanaan.

10

Materi Perpres Pulau/ Kepulauan dan KSN yang perlu mendapat perhatian

Penutup1. RTR Pulau/Kepulauan

Berperan sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan daerah

Berfungsi sebagai pedoman:a. penyusunan rencana pembangunan daerahb. penataan ruang wilayah Provinsi, Kabupaten/Kotac. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan

ruangd. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan

keseimbangan perkembangan antarwilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta keserasian antar sektor

11

Lanjutan …2. RTRKSN Berperan sebagai alat operasional RTRWN dan alat koordinasi

pelaksanaan pembangunan daerah Berfungsi sebagai pedoman:

a. penyusunan rencana pembangunan daerahb. penataan ruang wilayah Provinsi, Kabupaten/Kotac. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan

ruangd. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan

keseimbangan perkembangan antarwilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor

3. Perlu komitmen Pemerintah, pemda, dan masyarakat dalam merealisasikan kegiatan indikasi program utama sesuai waktu pelaksanaan

12

13

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

STRATEGI OPERASIONAL

ISASI PERWUJUDAN

SUMBER PENDANAA

NINSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAANI II III IV

2011-

2014

2015-

2019

2020-

2024

2025-

2027

1.1.4. Jaringan Jalan Bebas Hambatan1.1.4.a. Pengemban

gan jaringan jalan bebas hambatan

1. Jaringan jalan bebas hambatan Simpang Penajam-Balikpapan

Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (V.1.)

APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta

1. Jaringan Jalan Bebas Hambatan Balikpapan-Samarinda

Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (V.2.)

APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta

1. Jaringan Jalan Bebas Hambatan Samarinda-Tenggarong

Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (V.3.)

APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta

Indikasi Program Utama Lima TahunanRTR Pulau Kalimantan

14

NO.INDIKASI PROGRAM

UTAMALOKASI

STRATEGI OPERASIONALI

SASI PERWUJUDAN

SUMBER PENDANAA

NINSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAANI II III IV

2011-

2014

2015-2019

2020-

2024

2025-

2027

2. Pembangkit Tenaga Listrik 2.1. Pengembang

an pembangkit listrik berbasis energi baru

1. PLTU Tanah Grogot, PLTU Kota Bangun, PLTU Muara Jawa/Teluk Balikpapan, PLTU Kaltim Baru, PLTU Petung, PLTU Melak, PLTU Nunukan, PLTU Berau, PLTU Tanjung Selor, PLTU Kaltim, PLTU Parit Baru, PLTU Pontianak, PLTU Pantai Kura-kura Singkawang, PLTU Asam-asam, PLTU Singkawang Baru, PLTU I Kalteng, PLTU Sampit, dan PLTU Gambut

Lampiran IX Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Kalimantan (II.1.)

APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah

Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta

Lanjutan …

15

TERIMA KASIH