analisis hubungan keuangan pusat dan daerah

ANALISIS ANALISIS HUBUNGAN HUBUNGAN

KEUANGAN PUSAT KEUANGAN PUSAT DAN DAERAHDAN DAERAH

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 1

Konsep Dasar Pengambilan Konsep Dasar Pengambilan Keputusan dalam Pemerintahan Keputusan dalam Pemerintahan

DaerahDaerah• Sentralisasi (Keputusan politik/alokasi Sentralisasi (Keputusan politik/alokasi

dan Keputusan Administratif/pelaksanaan dan Keputusan Administratif/pelaksanaan penuh di Pusat)penuh di Pusat)

• Desentralisasi (Keputusan politik/alokasi Desentralisasi (Keputusan politik/alokasi dan Keputusan Administratif/pelaksanaan dan Keputusan Administratif/pelaksanaan penuh di Daerah)penuh di Daerah)

• Dekonsentrasi (Keputusan politik/alokasi Dekonsentrasi (Keputusan politik/alokasi di Pusat sedangkan Keputusan di Pusat sedangkan Keputusan Administratif/pelaksanaan di Daerah)Administratif/pelaksanaan di Daerah)


Cakupan Desentralisasi Cakupan Desentralisasi (Rondinelli)(Rondinelli)

• DekonsentrasiDekonsentrasi• DevolusiDevolusi• Pelimpahan pada lembaga semi Pelimpahan pada lembaga semi

otonom (Delegasi)otonom (Delegasi)• Pelimpahan fungsi pemerintahan Pelimpahan fungsi pemerintahan

tertentu pada lembaga non-tertentu pada lembaga non-pemerintah (Privatisasi)pemerintah (Privatisasi)


Kedudukan Pemerintah Kedudukan Pemerintah DaerahDaerah

• Sistem negara kesatuan: Sistem negara kesatuan: a. sub divisi pemerintahan nasionala. sub divisi pemerintahan nasionalb. tidak memiliki kedaulatanb. tidak memiliki kedaulatanc. HPD adalah c. HPD adalah dependentdependent dan dan sub-ordinatsub-ordinatd.d. Melahirkan konsep sentralisasi dan Melahirkan konsep sentralisasi dan

desentralisasidesentralisasi• Sistem negara federal:Sistem negara federal:

a. memiliki kewenangan/kekuasaan membentuk a. memiliki kewenangan/kekuasaan membentuk UUD/UUUUD/UU

b. memiliki kedaulatanb. memiliki kedaulatanc. HPD adalan c. HPD adalan independentindependent dan koordinatif dan koordinatif


JENIS-JENIS JENIS-JENIS PEMERINTAHAN DAERAHPEMERINTAHAN DAERAH

• PEMERINTAHAN LOKAL PEMERINTAHAN LOKAL ADMINISTRATIF ADMINISTRATIF (LOCAL STATE (LOCAL STATE GOVERNMENT)GOVERNMENT)

• PEMERINTAHAN LOKAL YANG PEMERINTAHAN LOKAL YANG MENGURUS RUMAH TANGGA MENGURUS RUMAH TANGGA SENDIRI SENDIRI (LOCAL SELF (LOCAL SELF GOVERNMENT)GOVERNMENT)


TIPOLOGI TIPOLOGI PEMERINTAHAN DAERAHPEMERINTAHAN DAERAH

• Sistem Fungsional (Sistem Fungsional (Functional Functional SystemSystem) atau ) atau fragmented field fragmented field administrationadministration

• Sistem Prefektur (Prefektorat Sistem Prefektur (Prefektorat System) atau System) atau LOCAL SELF LOCAL SELF GOVERNMENT dan LOCAL STATE GOVERNMENT dan LOCAL STATE GOVERNMENTGOVERNMENT


HUBUNGAN ANTARA HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAHPUSAT DAN DAERAH

ADALAH HUBUNGAN KERJA ATAU ADALAH HUBUNGAN KERJA ATAU KAITAN TUGAS ATAU PERTALIAN KAITAN TUGAS ATAU PERTALIAN ANTARA PERANGKAT PEMERINTAH ANTARA PERANGKAT PEMERINTAH PUSAT DAN PERANGKAT PUSAT DAN PERANGKAT PEMERINTAH DAERAH BAIK PEMERINTAH DAERAH BAIK BERUPA HUBUNGAN VERTIKAL, BERUPA HUBUNGAN VERTIKAL, HORIZONTAL, MAUPUN DIAGONALHORIZONTAL, MAUPUN DIAGONAL


MODEL HPDMODEL HPD

1.1. AGENCY MODEL (MODEL AGENCY MODEL (MODEL PELAKSANA) pemda semata-mata PELAKSANA) pemda semata-mata dianggap sebagai pelaksana oleh dianggap sebagai pelaksana oleh pempus.pempus.

2.2. PARTNERSHIP MODEL (MODEL PARTNERSHIP MODEL (MODEL MITRA) pemda memiliki suatu MITRA) pemda memiliki suatu tingkat kebebasan tertentu untuk tingkat kebebasan tertentu untuk melakukan pemilihan di tingkat melakukan pemilihan di tingkat daerahnya.daerahnya.


PRINSIP-PRINSIP PRINSIP-PRINSIP HPD DI INDONESIAHPD DI INDONESIA

1.1. Permusyawaratan dalam Sistem Permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan NegaraPemerintahan Negara

2.2. Pemeliharaan dan pengembangan Pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asliprinsip-prinsip pemerintahan asli

3.3. KebhinekaanKebhinekaan

4.4. Negara hukumNegara hukum


MEKANISME HPDMEKANISME HPD

1.1.Mekanisme di bidang tugas pembantuanMekanisme di bidang tugas pembantuan2.2.Mekanisme di bidang pengawasanMekanisme di bidang pengawasan

a. pengawasan represif (menangguhkan, a. pengawasan represif (menangguhkan, menunda, dan/atau membatalkan peraturang menunda, dan/atau membatalkan peraturang perundang-undangan yang dibuat daerah)perundang-undangan yang dibuat daerah)b. pengawasan preventif (pencegahan agar b. pengawasan preventif (pencegahan agar tidak melanggar koridor dan rambu-rambu tidak melanggar koridor dan rambu-rambu per-uu-an yang lebih tinggi dan kepentingan per-uu-an yang lebih tinggi dan kepentingan umum)umum)

3. Mekanisme di bidang susunan organisasi3. Mekanisme di bidang susunan organisasi4. Mekanisme di bidang keuangan4. Mekanisme di bidang keuangan


KOMPONEN-KOMPONEN KOMPONEN-KOMPONEN PENTING SISTEM ADMINISTRASI PENTING SISTEM ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN DAERAHPEMERINTAHAN DAERAH

1.1. Kewenangan Kewenangan

2.2. OrganisasiOrganisasi

3.3. KeuanganKeuangan

4.4. KepegawaianKepegawaian


DISTRIBUSI DISTRIBUSI KEWENANGAN KEWENANGAN

PEMERINTAHANPEMERINTAHAN1.1. Pendekatan basis kewilayahan (teritorial), Pendekatan basis kewilayahan (teritorial),

kewenangan didistribusikan diantara kewenangan didistribusikan diantara satuan wilayah (satuan wilayah (state local governmentstate local government) ) dan pemerintahan lokal (dan pemerintahan lokal (self local self local governmentgovernment). ).

2.2. Pendekatan basis fungsional, Pendekatan basis fungsional, kewenangan didistribusikan antara kewenangan didistribusikan antara kementerian2 pusat yang bersifat khusus kementerian2 pusat yang bersifat khusus dan agen-agennya yang berada di luar dan agen-agennya yang berada di luar kantor pusatnya sebagai pelaksana kantor pusatnya sebagai pelaksana kebijakan darinya.kebijakan darinya.


PEMPUS

PEM WIL

PEMDA

KEMENTERIAN PUSAT

CABANG DEPT. DI

WIL

AGEN KHUSUS

KEMENTRIAN PUSAT

CABANG DEPT. DI DAERAH

fungsional

Agen-agen fungsionalPemerintahan umumTingkat

Pusat

Wilayah

Daerah

DISTRIBUSI KEWENANGAN: JALUR FUNGSIONAL DAN KEWILAYAHAN


PENYERAHAN PENYERAHAN KEWENANGANKEWENANGAN

Penyerahan wewenang terdiri atas:Penyerahan wewenang terdiri atas:1.1. Materi wewenang, yaitu urusan Materi wewenang, yaitu urusan

pemerintahan umum dan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintah lainnya.pemerintah lainnya.

2.2. Manusia yang diserahi wewenang, adalah Manusia yang diserahi wewenang, adalah masyarakat yang tinggal di daerah ybs masyarakat yang tinggal di daerah ybs sebagai kesatuan masyarakat hukum, bukan sebagai kesatuan masyarakat hukum, bukan kepada Kepala daerah atau DPRD atau kepada Kepala daerah atau DPRD atau keduanya.keduanya.

3.3. Wilayah yang diserahi wewenang, adalah Wilayah yang diserahi wewenang, adalah daerah otonom, bukan wilayah administrasi.daerah otonom, bukan wilayah administrasi.


CARA PENYERAHAN CARA PENYERAHAN KEWENANGANKEWENANGAN

1.1. Ultra Vires doctrineUltra Vires doctrine, yaitu pusat , yaitu pusat menyerahkan wewenang pemerintahan menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dengan cara kepada daerah otonom dengan cara merinci satu persatu (bertahap).merinci satu persatu (bertahap).

2.2. Open end arrangementOpen end arrangement atau atau general general competencecompetence, yaitu daerah otonom boleh , yaitu daerah otonom boleh menyelenggarakan semua urusan di luar menyelenggarakan semua urusan di luar yang dimiliki pusat (teori residu), yang dimiliki pusat (teori residu), didasarkan kepada kebutuhan dan inisiatif didasarkan kepada kebutuhan dan inisiatif daerah otonom di luar kewenangan yang daerah otonom di luar kewenangan yang dimiliki pusat dimiliki pusat


PEM. PUSAT

PEM.

PROPINSI

PEM.KAB/

KOTA

1. Pol. Luar Negeri2. Pertahanan3. Keamanan4. Yustisi5. Moneter dan fiskal

nasional6. Agama

Sisa kewenangan pusat yang berskala propinsi dan bersifat

lintas kabupaten/kota

Sisa kewenangan pusat dan

pemerintah propinsi yang berskala

kab/kota

KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH


PEM.PUSAT

PEM.PROP

PEM.KAB/

KOT

TERBATAS

KOORDINATIF

LUAS

TITIK BERAT KEWENANGAN ANTARA PEM. PUSAT DAN PEM. DAERAH


PEMERINTAH PUSAT

WILAYAH ADM. PROPINSI

PEMDA PROPINSI

PEMPROPASAS DEKONSENTRASI

ASAS DESENTRALISASI

STRUKTUR PEMERINTAH PROPINSI MENURUT UU 22 TAHUN 1999 jo UU 32 TAHUN 2004


PEMERINTAH PUSAT


PEMDA PROPINSI

KEDUDUKAN PEMERINTAH PROPINSI

WILAYAH ADMINISTRASI (LOCAL STATE GOVERNMENT)

DAERAH OTONOM (LOCAL SELF

GOVERNMENT)

PEMPROP


PEMERINTAH PUSAT


PEMDA PROPINSI

HUBUNGAN PEMPROP DENGAN PEM KAB/KOTA

PEMPROP

PEMDA KAB/KOTA

PEMDA KAB/KOTA

PEMDA KAB/KOTA


SEJARAH POLITIK DESENTRALISASI DI INDONESIASEJARAH POLITIK DESENTRALISASI DI INDONESIA• Konsep desentralisasi mulai dikenal pada jaman kekuasaan Konsep desentralisasi mulai dikenal pada jaman kekuasaan

pemerintah kolonial Belandapemerintah kolonial Belanda• Decentralisatie Wet 1903Decentralisatie Wet 1903, dijabarkan dalam , dijabarkan dalam

Betuurshervorming Wet 1922Betuurshervorming Wet 1922• Ada pembagian daerah-daerah otonom: Ada pembagian daerah-daerah otonom: gewest, regenschaap, gewest, regenschaap,

dan staatgemeentedan staatgemeente• Jaman Jepang ketentuan diatas tetap berlakuJaman Jepang ketentuan diatas tetap berlaku• Sesudah merdeka, mengacu ke pasal 18 UUD 1945Sesudah merdeka, mengacu ke pasal 18 UUD 1945• Lahir undang-undang otonomi daerah:Lahir undang-undang otonomi daerah:1.1. UU no.1 1945 tentang Komite Nasional Daerah dan UU no.1 1945 tentang Komite Nasional Daerah dan

ketenmtuan pokok Pemerintahan Daerah berlaku sejak tgl 23 ketenmtuan pokok Pemerintahan Daerah berlaku sejak tgl 23 Nov 1945Nov 1945

2.2. UU no 22 1948, uu otda pada masa RISUU no 22 1948, uu otda pada masa RIS3.3. UUDS berlaku dan kembali ke bentuk negara kesatuan, UU n0 UUDS berlaku dan kembali ke bentuk negara kesatuan, UU n0

22 1948 tetap berlaku22 1948 tetap berlaku4.4. UU no 1 1957 sebagai uu organik yang baruUU no 1 1957 sebagai uu organik yang baru5.5. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, lahir UU Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, lahir UU

n0 6 1959 dan PP No 1 1963n0 6 1959 dan PP No 1 19636.6. UU no 18 1965 tentang Pemerintahan daerahUU no 18 1965 tentang Pemerintahan daerah7.7. Zaman Orde Baru lahir UU no 5 1974 tentang Pokok-pokok Zaman Orde Baru lahir UU no 5 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan Di DaerahPemerintahan Di Daerah8.8. UU no 22 1999UU no 22 19999.9. UU no 32 2004UU no 32 2004


Lanjutan:Lanjutan:

• Pada rejim orde baru, politik desentralisasi yang dianut bukan Pada rejim orde baru, politik desentralisasi yang dianut bukan desentralisasi demokratis.desentralisasi demokratis.

• Dominasi dan keberpihakan pada kepentingan politik Dominasi dan keberpihakan pada kepentingan politik kekuasaan pemerintah pusat atas daerahkekuasaan pemerintah pusat atas daerah

• Menggambarkan perilaku negara otoriter birokratik yang Menggambarkan perilaku negara otoriter birokratik yang dalam kiprah politiknya selalu haus untuk mereproduksi dalam kiprah politiknya selalu haus untuk mereproduksi kekuasaan yang cenderung hegemonikkekuasaan yang cenderung hegemonik

• UU no 5 1974 sebagai instrumen yang digunakan untuk UU no 5 1974 sebagai instrumen yang digunakan untuk mengontrol dan mendeteksi daya kepatuhan politik mengontrol dan mendeteksi daya kepatuhan politik (political (political obedience)obedience)

• Ada hirarki struktural: Pusat, DT I, DT II.Ada hirarki struktural: Pusat, DT I, DT II.• Distribusi otoritas kekuasaan meruapakan sebuah piramida Distribusi otoritas kekuasaan meruapakan sebuah piramida

terbalik, Pusat selalu memperoleh porsi kekuasaan yang lebih terbalik, Pusat selalu memperoleh porsi kekuasaan yang lebih besarbesar

• Ide dasar politik pemerintahan orba adalah desentralisasi, Ide dasar politik pemerintahan orba adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan medebewind.dekonsentrasi, dan medebewind.

• Politik Desentralisasi yang dijalankan lebih ke Politik Desentralisasi yang dijalankan lebih ke pseudo pseudo autonomyautonomy (otonomi semu) (otonomi semu)

• Kepala Daerah merangkap sebagai Kepala WilayahKepala Daerah merangkap sebagai Kepala Wilayah• Selain sebagai daerah otonom, juga sebagai Wilayah Selain sebagai daerah otonom, juga sebagai Wilayah

administratifadministratif


Tiga identitas politik Tiga identitas politik pemerintahan lokal pemerintahan lokal

yang demokratis (Henry Teune)yang demokratis (Henry Teune)1.1. Para pejabat publik dipilih secara Para pejabat publik dipilih secara

lokal dan dikembangkan pola lokal dan dikembangkan pola pemisahan kekuasaan politik antara pemisahan kekuasaan politik antara eksekutif dan legislatifeksekutif dan legislatif

2.2. Adanya otonomi lokalAdanya otonomi lokal

3.3. Adanya kemampuan untuk Adanya kemampuan untuk memobilisasi sumber-sumber; pajak, memobilisasi sumber-sumber; pajak, retribusi dan sumber pendapatan retribusi dan sumber pendapatan sah lainnya.sah lainnya.


HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (DESENTRALISASI DAN DAERAH (DESENTRALISASI

FISKAL)FISKAL)• Hubungan keuangan mengacu pada UU no Hubungan keuangan mengacu pada UU no

32 1956 yang sangat sentralistis dan 32 1956 yang sangat sentralistis dan didominasi kepentingan pusatdidominasi kepentingan pusat

• Menimbulkan dampak politis dan ekonomi Menimbulkan dampak politis dan ekonomi yang negatif bagi daerah, ada yang negatif bagi daerah, ada ketidakpuasan daerah terutama di luar ketidakpuasan daerah terutama di luar pulau jawapulau jawa

• Budgetting policyBudgetting policy yang sentralistis yang sentralistis• UU No. 25 Tahun 1999 dan UU No. 33 UU No. 25 Tahun 1999 dan UU No. 33

Tahun 2004 mengatur desentralisasi Tahun 2004 mengatur desentralisasi keuangan dan fiskal dengan proporsi keuangan dan fiskal dengan proporsi penerimaan pemerintah daerah diatur penerimaan pemerintah daerah diatur secara lebih rasional, progresif dan adil.secara lebih rasional, progresif dan adil.


DESENTRALISASI DESENTRALISASI FISKALFISKAL

• Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang di bidang keuangan dan fiskal kepada wewenang di bidang keuangan dan fiskal kepada daerah dalam memobilisasi dan memanfaatkan daerah dalam memobilisasi dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerahsumber-sumber pendapatan daerah

• Dengan DF, Daerah mempunyai wewenang Dengan DF, Daerah mempunyai wewenang mengatur dan menggali potensi dan sumber2 mengatur dan menggali potensi dan sumber2 keuangannya sendiri.keuangannya sendiri.

• DF merupakan komponen utama dari DF merupakan komponen utama dari desentralisasi.desentralisasi.

• Apabila Pemda melaksanakan fungsinya secara Apabila Pemda melaksanakan fungsinya secara efektif dan nmendapat kebebasan dalam efektif dan nmendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka mereka harus mendapat dukungan publik, maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari PAD, BHP dan BP, pinjaman, yang berasal dari PAD, BHP dan BP, pinjaman, maupun Subsidi/bantuan dari Pempus.maupun Subsidi/bantuan dari Pempus.


FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG PELAKSANAAN DESENTRALISASI PELAKSANAAN DESENTRALISASI

FISKALFISKAL

• Pemerintah Pusat Yang Mampu Pemerintah Pusat Yang Mampu Melakukan Pengawasan Dan Melakukan Pengawasan Dan EnforcementEnforcement

• SDM yang kuat pada Pemda guna SDM yang kuat pada Pemda guna menggantikan peran Pempusmenggantikan peran Pempus

• Keseimbangan dan kejelasan dalam Keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tgjawab dan kewenangan pembagian tgjawab dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah. dan retribusi daerah.


Bentuk Hubungan Bentuk Hubungan Keuangan Pusat dan Keuangan Pusat dan

Daerah Daerah • DesentralisasiDesentralisasi• Dekonsentrasi dan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas

PembantuanPembantuan• Pinjaman daerahPinjaman daerah

Prinsip “Prinsip “money follows functionmoney follows function””


Pendekatan Hubungan Keuangan Pendekatan Hubungan Keuangan Pusat dan DaerahPusat dan Daerah

1.1. Pendekatan kapitalisasi (Permodalan); pemda memperoleh Pendekatan kapitalisasi (Permodalan); pemda memperoleh modaal permulaan yang diharapkan untuk dinvestasikan modaal permulaan yang diharapkan untuk dinvestasikan menurut cara-cara yang dapat menghasilkan pendapatan menurut cara-cara yang dapat menghasilkan pendapatan untuk menutup pengeluaran rutin.untuk menutup pengeluaran rutin.

2.2. Pendekatan pendapatan; pempus memberikan sejumlah Pendekatan pendapatan; pempus memberikan sejumlah sumber pendapatan yang dipandang potensial di masing-sumber pendapatan yang dipandang potensial di masing-masing daerah. Pemda diberi otonomi untuk mengelola masing daerah. Pemda diberi otonomi untuk mengelola sejumlah urusan untuk kemudian menjadi sumber sejumlah urusan untuk kemudian menjadi sumber pembiayaan Pemda.pembiayaan Pemda.

3.3. Pendekatan pengeluaran; pempus memberikan sejumlah Pendekatan pengeluaran; pempus memberikan sejumlah dana pinjaman, bantuan (sumbangan) atau bagi hasil dana pinjaman, bantuan (sumbangan) atau bagi hasil pungutan kepada pemda untuk membiayai pengeluaran pungutan kepada pemda untuk membiayai pengeluaran tertentu.tertentu.

4.4. Pendekatan komprehensif; menggabungkan sasaran Pendekatan komprehensif; menggabungkan sasaran pengeluaran dengan sumber-sumber dananya. Sumber-pengeluaran dengan sumber-sumber dananya. Sumber-sumber pendapatan diberikan kpd Pemda (PAD dan bagi sumber pendapatan diberikan kpd Pemda (PAD dan bagi hasil pajak nasional), dan tg jawab dengan hasil pajak nasional), dan tg jawab dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan biaya yang mempertimbangkan tingkat kemampuan dan biaya yang ada.ada.


Tujuan umum Tujuan umum desentralisasi fiskaldesentralisasi fiskal

1.1. Meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber Meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya nasional maupun klegiatan Pemdadaya nasional maupun klegiatan Pemda

2.2. Dapat memenuhi aspirasi dari daerah, Dapat memenuhi aspirasi dari daerah, memperbaiki struktur fiskal, dan memobilisasi memperbaiki struktur fiskal, dan memobilisasi pendapatan secara regional maupun nasionalpendapatan secara regional maupun nasional

3.3. Meningkatkan akuntabilitas, transfaransi, dan Meningkatkan akuntabilitas, transfaransi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat daerahkeputusan di tingkat daerah

4.4. Memperbaiki keseimbangan fiskal antar Memperbaiki keseimbangan fiskal antar daerah dan memastikan adanya pelayanan daerah dan memastikan adanya pelayanan masyarakat yang berkualitas di setiap daerahmasyarakat yang berkualitas di setiap daerah

5.5. Menciptakan kesejahteraan sosial bagi Menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakatmasyarakat


• DF HARUS MEMPERTIMBANGKAN DF HARUS MEMPERTIMBANGKAN KEBIJAKAN FISKAL KHUSUSNYA UNTUK KEBIJAKAN FISKAL KHUSUSNYA UNTUK MENDUKUNG KEBIJAKAN MAKRO MENDUKUNG KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI ANTARA LAIN YANG BERKAITAN EKONOMI ANTARA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN DENGAN FISCAL SUSTAINABILITYFISCAL SUSTAINABILITY DAN DAN TETAP MEMBERIKAN RUANG BAGI PEMPUS TETAP MEMBERIKAN RUANG BAGI PEMPUS UNTUK MENGADAKAN KOREKSI ATAS UNTUK MENGADAKAN KOREKSI ATAS KETIMPANGAN ANTAR DAERAH, SEHINGGA KETIMPANGAN ANTAR DAERAH, SEHINGGA TAXING POWERTAXING POWER YANG DIBERIKAN KPD YANG DIBERIKAN KPD DAERAH TETAP TIDAK TERLALU BESAR.DAERAH TETAP TIDAK TERLALU BESAR.

• PEMBERIAN KEWENANGAN PELAYANAN PEMBERIAN KEWENANGAN PELAYANAN PUBLIK KPD DAERAH YANG SEMAKIN PUBLIK KPD DAERAH YANG SEMAKIN BESAR TETAP MEMPERTIMBANGKAN BESAR TETAP MEMPERTIMBANGKAN EXPENDITURE EFFICIENCY PRINCIPLES,EXPENDITURE EFFICIENCY PRINCIPLES, SHG TETAP DIPERLUKAN ADANYA SHG TETAP DIPERLUKAN ADANYA NATIONAL GUIDELINESNATIONAL GUIDELINES YANG DIBUAT YANG DIBUAT OLEH MASING-MASING DEPARTEMEN OLEH MASING-MASING DEPARTEMEN YANG MENGGABUNGKAN ANTARA YANG MENGGABUNGKAN ANTARA PREFERENSIPREFERENSI DAERAH DAN NASIONAL DAERAH DAN NASIONAL INTEREST.INTEREST.FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 30

• Bantuan Pempus dalam bentuk Bantuan Pempus dalam bentuk general grantsgeneral grants (DAU) maupun (DAU) maupun revenue sharingrevenue sharing (bagi hasil) (bagi hasil) diarahkan untuk :diarahkan untuk :

1.1. Penciptaan keseimbangan fiskal baik vertikal Penciptaan keseimbangan fiskal baik vertikal maupun horisontalmaupun horisontal

2.2. Menumbuhkan insentif dan/atau adanya Menumbuhkan insentif dan/atau adanya kendali bagi Pemda dalam melaksanakan kendali bagi Pemda dalam melaksanakan segala fungsi/kewenangan yang menjadi tg segala fungsi/kewenangan yang menjadi tg jawabnya dgn baik.jawabnya dgn baik.

• Specipic grantsSpecipic grants (DAK) diarahkan kpd (DAK) diarahkan kpd pemberian insentif kpd Pemda untuk turut pemberian insentif kpd Pemda untuk turut mensukseskan program2 nasional yang mensukseskan program2 nasional yang bersifat prioritasbersifat prioritas

• Konsep perhitungan DAU harus mengacu Konsep perhitungan DAU harus mengacu pada konsep pada konsep Fiscal GapFiscal Gap (kebutuhan daerah – (kebutuhan daerah – kapasitas daerah), dimana kebutuhan daerah kapasitas daerah), dimana kebutuhan daerah diukur dengan pendekatan pengukuran diukur dengan pendekatan pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Analisa Biaya (SAB) masing-masing Standar Analisa Biaya (SAB) masing-masing daerah.daerah.FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 31

Kriteria Kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat dan Kriteria Kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat dan DaerahDaerah

1.1. Memberikan otonomi daerah yang lebih luas, dalam Memberikan otonomi daerah yang lebih luas, dalam arti daerah diberi kebebasan dan fleksibilitas dalam arti daerah diberi kebebasan dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas pengambilan keputusan di menentukan prioritas pengambilan keputusan di sektor publiksektor publik

2.2. Ketersediaan sumber-sumber penerimaan daerah Ketersediaan sumber-sumber penerimaan daerah otonom yang memadai untuk menjalankan fungsinyaotonom yang memadai untuk menjalankan fungsinya

3.3. Equality, alokasi bantuan pusat meskipun bervariasi Equality, alokasi bantuan pusat meskipun bervariasi antar daerah otonom, tetapi mencerminkan antar daerah otonom, tetapi mencerminkan kebutuhan fiskal (fiscal needs) antar daerah otonom, kebutuhan fiskal (fiscal needs) antar daerah otonom, sehingga porsi alokasi bantuan pusat merupakan sehingga porsi alokasi bantuan pusat merupakan kebalikan (inverse) dari kemampuan masing2 kebalikan (inverse) dari kemampuan masing2 daerah otonom dalam menggali PAD-nyadaerah otonom dalam menggali PAD-nya

4.4. Bantuan pusat harus menjamin kepastian Bantuan pusat harus menjamin kepastian ketersediaan dananya bagi daerah otonom ketersediaan dananya bagi daerah otonom (predetermined)(predetermined)

5.5. Netralitas, alokasi bantuan pusat harus netral Netralitas, alokasi bantuan pusat harus netral terhadap pilihan alokasi penggunaan dana untuk terhadap pilihan alokasi penggunaan dana untuk berbagai sektor yang diinginkan oleh daerah otonomberbagai sektor yang diinginkan oleh daerah otonom


Lanjutan:Lanjutan:

6.6. Kesederhanaan, formula pembagian bantuan pusat Kesederhanaan, formula pembagian bantuan pusat kepada daerah otonom (hindari kriteria pembagian kepada daerah otonom (hindari kriteria pembagian yang ambiguos dan tidak operasional)yang ambiguos dan tidak operasional)

7.7. Insentif, desain bantuan pusat harus mampu Insentif, desain bantuan pusat harus mampu memberikan insentif kepada daerah otonom untuk memberikan insentif kepada daerah otonom untuk melakukan efisiensi ekonomi dalam menentukan melakukan efisiensi ekonomi dalam menentukan pelayanan sektor publikpelayanan sektor publik

8.8. Memberikan kebebasan akuntabilitasdi tingkat Memberikan kebebasan akuntabilitasdi tingkat daerah otonom, antara lain dengan menempatkan daerah otonom, antara lain dengan menempatkan DPRD sebagai satu-satunya lembaga yang DPRD sebagai satu-satunya lembaga yang mengawasi dan memberi amanat kepada mengawasi dan memberi amanat kepada gubernur, bupati, dan walikota dalam menjalankan gubernur, bupati, dan walikota dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakattugas pelayanan kepada masyarakat

9.9. Kewenangan daerah otonom dalam jangka panjang Kewenangan daerah otonom dalam jangka panjang secara bertahap diarahkan untuk mencakup semua secara bertahap diarahkan untuk mencakup semua kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang tidak boleh diserahkan kepada kewenangan yang tidak boleh diserahkan kepada daerah otonom sesuai UU otonomi daerah.daerah otonom sesuai UU otonomi daerah.


DESENTRALISASI, DEMOKRATISASI DAN DESENTRALISASI, DEMOKRATISASI DAN GOOD GOVERNANCEGOOD GOVERNANCE

• Desentralisasi merupakan konsekuensi dari Desentralisasi merupakan konsekuensi dari demokratisasidemokratisasi

• Tujuannya adalah membangun Tujuannya adalah membangun good good governancegovernance mulai dari akar rumput politik mulai dari akar rumput politik

• Desentralisasi adalah azas penyelenggaraan Desentralisasi adalah azas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi, desentralisasi menghasilkan sentralisasi, desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal (pemerintahan lokal (local governmentlocal government).).

• Pemaknaan desentralisasi mencakup Pemaknaan desentralisasi mencakup devolusi (devolusi (devolutiondevolution) atau disebut juga ) atau disebut juga dengan desentralisasi politikdengan desentralisasi politik

• Nilai lebih devolusi adalah: (1) bagi Nilai lebih devolusi adalah: (1) bagi demokratisasi dan stabilitas politik, (2) bagi demokratisasi dan stabilitas politik, (2) bagi pengembangan masyarakat lokal.pengembangan masyarakat lokal.


DEMOKRATISASIDEMOKRATISASIDEMOKRATISASIDEMOKRATISASI• Demokratisasi adalah proses perubahan dari Demokratisasi adalah proses perubahan dari

struktur dan tatanan pemerintahan yang otoriter struktur dan tatanan pemerintahan yang otoriter ke arah struktur dan tatanan yang demokratis.ke arah struktur dan tatanan yang demokratis.

• Demokratisasi merupakan proses dilakukannya Demokratisasi merupakan proses dilakukannya diversifikasi kekuasaan untuk meniadakan diversifikasi kekuasaan untuk meniadakan kesenjangan hak-hak politik warga negara serta kesenjangan hak-hak politik warga negara serta memperluas hak warga negara untuk bersuara memperluas hak warga negara untuk bersuara dan berpendapat.dan berpendapat.

• Terdapat prinsip “Terdapat prinsip “setiap keputusan harus setiap keputusan harus dibicarakan bersama dan pelaksanaan atas dibicarakan bersama dan pelaksanaan atas keputusan itu harus didesentralisasikankeputusan itu harus didesentralisasikan” , ini ” , ini merupakan elemen penting dalam proses merupakan elemen penting dalam proses demokratisasi.demokratisasi.

• Bila dihubungkan dengan konsep demokratisasi, Bila dihubungkan dengan konsep demokratisasi, maka pemaknaan yang paling pas bagi maka pemaknaan yang paling pas bagi desentralisasi adalah devolusi.desentralisasi adalah devolusi.


GOOD GOVERNANCEGOOD GOVERNANCEGOOD GOVERNANCEGOOD GOVERNANCE• Istilah Istilah government,government, bersifat hirarkis antara bersifat hirarkis antara

yang memerintah dan yang diperintahyang memerintah dan yang diperintah• Istilah Istilah governancegovernance, bersifat sejajar/kemitraan , bersifat sejajar/kemitraan

antara yang memerintah dengan yang antara yang memerintah dengan yang diperintahdiperintah

• GovernanceGovernance adalah cara, yakni cara adalah cara, yakni cara bagaimana kekuasaan negara digunakan bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumberdaya2 ekonomi dan untuk mengelola sumberdaya2 ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. (world sosial guna pembangunan masyarakat. (world bank)bank)

• GovernanceGovernance adalah penggunaan kewenangan adalah penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administratif untuk politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah2 nasional pada semua mengelola masalah2 nasional pada semua tingkatan (UNDP)tingkatan (UNDP)


TIGA DIMENSI PERUBAHAN PRAKTEK-PRAKTEK TIGA DIMENSI PERUBAHAN PRAKTEK-PRAKTEK PEMERINTAHAN AKIBAT PENERAPAN PEMERINTAHAN AKIBAT PENERAPAN GOOD GOOD

GOVERNANCEGOVERNANCE

TIGA DIMENSI PERUBAHAN PRAKTEK-PRAKTEK TIGA DIMENSI PERUBAHAN PRAKTEK-PRAKTEK PEMERINTAHAN AKIBAT PENERAPAN PEMERINTAHAN AKIBAT PENERAPAN GOOD GOOD

GOVERNANCEGOVERNANCE

1.1. Dimensi stukturalDimensi stuktural,, menyangkut perubahan struktur menyangkut perubahan struktur hubungan antara pemerintah pusat dengan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, struktur hubungan antara pemerintah daerah, struktur hubungan antara eksekutif dengan legislatif, atau struktur hubungan eksekutif dengan legislatif, atau struktur hubungan pemerintah dengan masyarakatpemerintah dengan masyarakat

2.2. Dimensi fungsionalDimensi fungsional, menyangkut perubahan fungsi-, menyangkut perubahan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pemerintah pusat, fungsi yang dijalankan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakatpemerintah daerah, maupun masyarakat

3.3. Dimensi kulturalDimensi kultural, menyangkut perubahan pada tata , menyangkut perubahan pada tata nilai dan budaya-budaya yang melandasi hubungan nilai dan budaya-budaya yang melandasi hubungan kerja intra organisasi, antar organisasi, maupun kerja intra organisasi, antar organisasi, maupun ektra organisasi. Perlu waktu dan perjuangan untuk ektra organisasi. Perlu waktu dan perjuangan untuk merubah tata nilai, pola pikir dan pola bertindak merubah tata nilai, pola pikir dan pola bertindak yang telah tertanam sejak awal yang telah tertanam sejak awal


TIGA KAKI GOOD TIGA KAKI GOOD GOVERNANCEGOVERNANCE

1.1. Politik,Politik, yaitu tata pemerintahan dibidang politik yaitu tata pemerintahan dibidang politik dimaksudkan sebagai proses2 pembuatan dimaksudkan sebagai proses2 pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan publik, baik keputusan untuk formulasi kebijakan publik, baik dilakukan oleh birokrasi sendiri maupun oleh dilakukan oleh birokrasi sendiri maupun oleh birokrasi bersama-sama politisi. Partisipasi birokrasi bersama-sama politisi. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan baik masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan baik pada tataran implementasi, maupun pada tataran pada tataran implementasi, maupun pada tataran mulai dari formulasi sampai dengan evaluasi.mulai dari formulasi sampai dengan evaluasi.

2.2. EkonomiEkonomi, yaitu tata pemerintahan di bidang , yaitu tata pemerintahan di bidang ekonomi meliputi proses2 pembuatan keputusan ekonomi meliputi proses2 pembuatan keputusan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi dalam negeri untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi. dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi. Pemerintah tidak terlampau campur tangan.Pemerintah tidak terlampau campur tangan.

3.3. Administrasi,Administrasi, yaitu tata pemerintahan di bidang yaitu tata pemerintahan di bidang administrasi adalah berisi implementasi proses administrasi adalah berisi implementasi proses kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi politik.politik.


Tiga Domain Governance Tiga Domain Governance (UNDP)(UNDP)

1.1. Negara atau pemerintahan (Negara atau pemerintahan (statestate), sektor ), sektor pemerintah lebih banyak memainkan peranan pemerintah lebih banyak memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian, dan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian, dan pengawasan.pengawasan.

2.2. Sektor swasta atau dunia usaha (Sektor swasta atau dunia usaha (private private sectorsector), sektor swasta lebih banyak ), sektor swasta lebih banyak berkecimpung dan menjadi penggerak aktivitas berkecimpung dan menjadi penggerak aktivitas di bidang ekonomi.di bidang ekonomi.

3.3. Masyarakat (Masyarakat (societysociety), sektor masyarakat ), sektor masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dari sektor merupakan objek sekaligus subjek dari sektor pemerintah maupun sektor swasta. Karena di pemerintah maupun sektor swasta. Karena di dalam masyarakatlah terjadi interaksi di bidang dalam masyarakatlah terjadi interaksi di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. politik, ekonomi, maupun sosial budaya.


Perbandingan Istilah Government dengan GovernancePerbandingan Istilah Government dengan Governance

NoNo Unsur PerbandinganUnsur Perbandingan Kata GovernmentKata Government Kata GovernanceKata Governance

11 PengertianPengertian

Dapat berarti badan lembaga Dapat berarti badan lembaga atau fungsi yang dijalankan oleh atau fungsi yang dijalankan oleh suatu organ tertinggi dalam suatu organ tertinggi dalam suatu negarasuatu negara

Dapat berati cara, Dapat berati cara, penggunaan atau pelaksanaanpenggunaan atau pelaksanaan

22 Sifat HubunganSifat Hubungan

Hirarkis, dalam arti yang Hirarkis, dalam arti yang memerintah berada di atas memerintah berada di atas sedangkan warga negara yang sedangkan warga negara yang diperintah ada di bawahdiperintah ada di bawah

Heterarkis, dalam arti ada Heterarkis, dalam arti ada kesetaraan kedudukan dan kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dalam fungsihanya berbeda dalam fungsi

33 Komponen yang terlibatKomponen yang terlibat Sebagai subyek hanya ada satu Sebagai subyek hanya ada satu yaitu institusi pemerintahyaitu institusi pemerintah

Ada tiga komponen yang Ada tiga komponen yang terlibat yaitu:terlibat yaitu:

1.1. Sektor publikSektor publik

2.2. Sektor swastaSektor swasta

3.3. MasyarakatMasyarakat

44Pemegang peran Pemegang peran dominandominan Sektor pemerintahSektor pemerintah

Semua memegang peran Semua memegang peran sesuai dengan fungsinya sesuai dengan fungsinya masing-masingmasing-masing

55 Efek yang diharapkanEfek yang diharapkan Kepatuhan warga negaraKepatuhan warga negara Partisipasi warga negaraPartisipasi warga negara

66Hasil akhir yang Hasil akhir yang diharapkandiharapkan

Pencapaian tujuan negara Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga melalui kepatuhan warga negaranegara

Pencapian tujuan negara dan Pencapian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga partisipasi sebagai warga negara maupun sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakatmasyarakatFENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 40

KARAKTERISTIK KARAKTERISTIK GOOD GOOD GOVERNANCEGOVERNANCE (UNDP) (UNDP)

1.1. PARTICIPATIONPARTICIPATION2.2. RULE OF LAWRULE OF LAW3.3. TRANSFARANCYTRANSFARANCY4.4. RESPONSIVENESSRESPONSIVENESS5.5. CONCENCUS ORIENTATIONCONCENCUS ORIENTATION6.6. EQUITYEQUITY7.7. EFFECTIVENESS AND EFFICIENCYEFFECTIVENESS AND EFFICIENCY8.8. ACCOUNTABILITYACCOUNTABILITY9.9. STRATEGIC VISIONSTRATEGIC VISION


• INTI DARI GOOD GOVERNANCE ADALAH DEMOKRATISASI

•SALAH SATU TUJUAN DESENTRALISASI ADALAH JUGA UNTUK DEMOKRATISASI

•DESENTRALISASI MERUPAKAN PRA-KONDISI BAGI TERCAPAINYA GOOD GOVERNANCE


PENGERTIAN DAN KONSEP PENGERTIAN DAN KONSEP DESENTRALISASIDESENTRALISASI

Desentralisasi merupakan sebuah Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan memberikan pelayanan publik yang lebih pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratiskeputusan publik yang lebih demokratis. . Dengan desentralisasi akan diwujudkan Dengan desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (taxing kewenangan untuk memungut pajak (taxing power), terbentuknya Dewan yang dipilih power), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat.transfer dari Pemerintah Pusat.FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 43

Secara umum, konsep Secara umum, konsep desentralisasi terdiri atasdesentralisasi terdiri atas

• Desentralisasi Politik Desentralisasi Politik (Political (Political Decentralization)Decentralization); Desentralisasi ; Desentralisasi AdministratifAdministratif

• (Administrative (Administrative Decentralization)Decentralization); Desentralisasi ; Desentralisasi Fiskal Fiskal (Fiscal Decentralization)(Fiscal Decentralization);;

• dan Desentralisasi Ekonomi dan Desentralisasi Ekonomi (Economic or Market (Economic or Market Decentralization)Decentralization)..


DESENTRALISASI ADMINITRATIF, DESENTRALISASI ADMINITRATIF, yaitu pelimpahan wewenang yang yaitu pelimpahan wewenang yang dimaksudkan untuk mendistribusikan dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan kewenangan, tanggung jawab, dan sumbersumber keuangan untuk sumbersumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik. menyediakan pelayanan publik. Pelimpahan tanggung jawab tersebut Pelimpahan tanggung jawab tersebut terutama menyangkut perencanaan, terutama menyangkut perencanaan, pendanaan, dan pelimpahan pendanaan, dan pelimpahan manajemen fungsi fungsi pemerintahan manajemen fungsi fungsi pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada dari Pemerintah Pusat kepada aparatnya di Daerah, tingkat aparatnya di Daerah, tingkat pemerintahan yang lebih rendah, badan pemerintahan yang lebih rendah, badan otoritas tertentu, atau perusahaan otoritas tertentu, atau perusahaan tertentu.tertentu.


TIGA BENTUK DESENTRALISASI TIGA BENTUK DESENTRALISASI

ADMINISTRATIFADMINISTRATIF::(1). Dekonsentrasi ((1). Dekonsentrasi (deconcentration), deconcentration), yaitu pelimpahan wewenang dari yaitu pelimpahan wewenang dari

Pemerintah Pusat kepada pejabat yang berada dalam garis hirarki dengan Pemerintah Pusat kepada pejabat yang berada dalam garis hirarki dengan Pemerintah Pusat di Daerah.Pemerintah Pusat di Daerah.

(2). Devolusi (2). Devolusi (devolution)(devolution), yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat , yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan dan pihak Pemerintah Daerah mendapat pemerintahan dan pihak Pemerintah Daerah mendapat discretion discretion yang tidak yang tidak dikontrol oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal tertentu dimana Pemerintah dikontrol oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal tertentu dimana Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan tugasnya, Pemerintah Pusat Daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan tugasnya, Pemerintah Pusat akan memberikan supervisi secara tidak langsung atas pelaksanaan tugas akan memberikan supervisi secara tidak langsung atas pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Daerah memiliki wilayah tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Daerah memiliki wilayah administratif yang jelas dan legal dan diberikan kewenangan sepenuhnya administratif yang jelas dan legal dan diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan fungsi publik, menggali sumber-sumber penerimaan serta untuk melaksanakan fungsi publik, menggali sumber-sumber penerimaan serta mengatur penggunaannya. Dekonsentrasi dan devolusi dilihat dari sudut mengatur penggunaannya. Dekonsentrasi dan devolusi dilihat dari sudut konsepsi pemikiran hirarki organisasi dikenal sebagai konsepsi pemikiran hirarki organisasi dikenal sebagai distributed institutional distributed institutional monopoly of administrative decentralization.monopoly of administrative decentralization.

(3). Pendelegasian ((3). Pendelegasian (delegation or institutional pluralism) delegation or institutional pluralism) yaitu : pelimpahan yaitu : pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh Pemerintah Pusat. Pendelegasian wewenang ini biasanya diatur dengan Pemerintah Pusat. Pendelegasian wewenang ini biasanya diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak yang menerima wewenang mempunyai ketentuan perundang-undangan. Pihak yang menerima wewenang mempunyai keleluasaan (discretion) dalam penyelenggaraan pendelegasian tersebut, keleluasaan (discretion) dalam penyelenggaraan pendelegasian tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang (sovereign-(sovereign-authority)authority)..


analisis hubungan keuangan pusat dan daerah

Documents