sosialisasi siharka

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

(Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)

1

SIHARKAOleh :

Inspektorat Kabupaten Kendal

LATAR BELAKANG

Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang

Bentuk Transparansi Aparat Sipil Negara

Penguatan Integritas Aparatur

DASAR HUKUM1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (KPK)3. Inpres 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi4. Surat Edaran Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN; 5. Surat Edaran Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang LHKPN; 6. Surat Edaran Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian

LHKPN; 7. Surat Edaran Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan

LHKPN Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan; 8. Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi

Atas Ketidakpatuhan Terhadap Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

9. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Muatan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015

Menetapkan pejabat wajib lapor LHKPN;

Menetapkan wajib lapor bagi seluruh pegawai ASN yang tidak wajib LHKPN untuk menyampaikan LHKASN;

Menggunakan formulir LHKASN yang telah ditetapkan dalam surat edaran ini;

Menugaskan APIP untuk mengelola LHKASN;

Peninjauan kembali jabatan dan sanksi jika tidak memenuhi ketentuan ini;

Sanksi bagi pegawai di lingkungan APIP yang menyalahi kewenangan

LHKPN DAN LHKASN

URAIAN LHKPN LHKASNSUBYEK Pejabat Negara dan

pejabat strategis serta potenisal/rawan KKN

seluruh ASN selain yang berkewajiban LHKPN

TUJUAN PENYAMPAIAN KPK Pimpinan Organisasi Melalui APIP

Pengelolaan KPK APIP

LAMPIRAN BUKTI Wajib melampirkan bukti

Tidak wajib melampirkan bukti

WAKTU PENYAMPAIAN 2 (dua) bulan setelah menjabat atau berhenti dari jabatan

1 (satu) bulan setelah menjabat atau berhenti dari jabatan

DEFINISI

LHKASN•Dokumen penyampaian

daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi aparatur sipil negara

DEFINISI LHKASN

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

Daftar Seluruh Harta

Kekayaan

Aparatur Sipil Negara beserta

Pasangan dan Anak yang masih menjadi

tanggungan

Yang dituangkan dalam Formulir

LHKASN yang telah ditetapkan

Men.PANRB

9

Cara memperoleh formulir LHKASN

10

Mengunduh dari www.menpan.go.id, versi .xls atau .pdf

Menggandakan Formulir LHKASN sesuai kebutuhan

Menggunakan aplikasi Si-Harkahttp://siharka.menpan.go.id

MUATAN LHKASN

• Data Pribadi• Data Istri/Suami• Data Anak Tanggungan• Data Anak Tidak Tanggungan

DATA PRIBADI DAN KELUARGA

• Harta Tidak Bergerak• Harta Bergerak• Surat Berharga• Kas (Tabungan, Deposito, dll)• Piutang/Hutang

HARTA KEKAYAAN

11

• Penghasilan dari Jabatan• Penghasilan dari Profesi• Penghasilan dari Usaha Lain• Penghasilan dari Hibah/lainnya• Penghasilan dari Suami/Istri

bekerja

PENGHASILAN

• Pengeluaran per Tahun

PENGELUARAN

• Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

HARTA YANG DILAPORKAN

HARTA ASN

HARTA SUAMI /

ISTRI

HARTA ANAK

TANGGUNGAN

HARTA KEKAYAAN

12

ATAS NAMA SIAPAPUN

PENYAMPAIAN LHKASN

WAKTU PENYAMPAIAN

1. 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan;

2. 1 (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan;

3. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

DITUJUKAN

PIMPINAN ORGANISASI melalui APIP

(INSPEKTORAT)

FORM LHKASN

FORM LHKASN

FORM LHKASN - HARTA

FORM LHKASN - HARTA

FORM LHKASN - PENGHASILAN

Aplikasi SIHARKAhttp://siharka.menpan.go.id

19

LHKASN

Kenapa Menggunakan SIHARKA????

20

21

Cara pengisiannya :Kunjungi http://siharka.menpan.go.idisi username dengan NIP dan password isi sesuai dengan yang telah diberikan oleh masing-masing Instansi

22

23

2. Lengkapi data pribadi dan Ubah password anda

24

25

3.Klik Laporan Baru… isi masing-masing point dengan cara klik panah hijau

26

27

28

29

30

31

32

HARTA BERGERAK

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Tampilan Laporan Dikembalikan ke Wajib Lapor

TUGAS APIP DALAM LHKASNMemonitor kepatuhan penyampaian LHKASN;

Berkoordinasi dengan unit koordinator LHKASN;

Melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN;

Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran;

Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait mengindikasikan adanya ketidakwajaran;

Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun atas pelaksanaan edaran ini kepada Pimpinan Instansi dan ditembusan kepada Menteri PAN dan RB.

49

50

Tata Cara Pemanfaatan Fasilitas Pencarian :Gunakan fasilitas pencarian di tabel Daftar Laporan untuk mencari data LaporanKolom yang bisa dicari hanya No Laporan, Pelapor, NIP,Tanggal Lapor, Unit Kerja.Untuk pencarian berdasarkan Tanggal Lapor, gunakan format tanggal berikut "yyyy-mm-dd". Contoh 31 Desember 2015 ditulis "2015-12-31".

Tahapan pengiriman pelaporan :

Tahap Input : Pelaporan masih dalam tahap penginputan

oleh pegawai bersangkutan yang selanjutnya harus dikirim ke Inspektorat

Verifikasi Inspektorat :Pelaporan yang telah dikirim oleh pegawai akan di

periksa untuk diverifikasi oleh Inspektorat

Telah Diverifikasi :Pelaporan telah diverifikasi oleh Inspektorat dan

dikirim ke Admin MENPAN51

TAHAPAN VERIFIKASI OLEH APIP:

1. AWAL

2. SUBSTANSI Menunggu Surat Edaran

Kemenpan RB3. KELANJUTAN

52

SEKIAN

SEMANGAT MEMBANGUN INTEGRITAS KENDAL JUJUR OPTIMIS SEDERHANA SPIRITUAL