resume perjalanan pegusulan hutan desa 2

RESUME PERJALANAN USULAN HUTAN DESA

DESA SEGAMAI KECAMATAN TELUK MERANTI

DESA SERAPUNG KECAMATAN KUALA KAMPAR

KABUBATEN PELALAWAN – PROVINSI RIAU

YAYASAN MITRA INSANI

1

Resume Perjalanan Pegusulan Hutan Desa,

Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti dan

Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar

Kabupaten Pelalawan – Riau

1. Mei 2010, telaahan peluang akses kelola masyarakat yang dilakukan YMI,

mengindikatifkan areal eks PT. Agam Sempurna dapat diusulkan untuk Hutan Desa (HD)

di empat desa yaitu Teluk Meranti, Pulau Muda, Segamai dan Serapung.

2. 8 Oktober 2010, Kepala Desa Segamai mengeluarkan Surat Usulan HD ke Bupati

Pelalawan dan Menteri Kehutanan.

3. 20 Oktober 2010, Kepala Desa Serapung mengeluarkan Surat Usulan HD ke Bupati

Pelalawan dan Menteri Kehutanan.

4. 22 November 2010, BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang memberikan telaahan terhadap

kawasan usulan Hutan Desa, Desa Segamai dan Serapung.

5. 22 Desember 2010, Perwakilan Desa Segamai, Serapung dan YMI menyampaikan secara

langsung usulan Hutan Desa ke Bupati yang saat itu diterima oleh Asisten I dan Kepala

Dinas Kehutanan Pelalawan.

6. Februari – April 2010, Suksesi Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan dan proses politiknya

yang menghasilkan Bupati Baru dan dilantik pada 7 April 2011.

7. 1 Maret 2011, Kepala Dinas Kehutanan membuat Surat ke Bupati yang salah satu isinya

menyarankan Bupati untuk meminta kejelasan permohonan PT. SAP yang juga

mengusulkan areal RE di usulan Hutan Desa.

8. 18 Maret 2011, YMI berdiskusi dengan Kementerian Kehutananan di Manggala

Wanabakti yang saat itu di hadiri dua Direktorat yaitu BPDAS-PS dan Planologi. Secara

terpisah juga berdiskusi dengan Direktur Jendral BUK.

9. 31 Maret 2011, Dirjen BUK mengeluarkan surat dukungan terhadap usulan Hutan Desa.

10. 5 April 2011, Direktur Bina Perhutanan Sosial mengeluarkan surat ke desa Segamai dan

Serapung sebagai balasan Surat dari Desa ke Menteri Kehutanan yang berisi saran Desa

mengajukan Usulan ke Bupati dan Bupati Mengusulkan ke Menteri Kehutanan.

11. Mei 2011, Mutasi Pejabat di lingkungan Pemkab Pelalawan.

12. 7 Juni 2011, Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan mngeluarkan surat ke Bupati perihal

pertimbangan teknis usulan penetapan hutan desa, Desa Segamai dan Serapung.

13. 13 Juni 2011, Bupati mengeluarkan surat ke Menteri Kehutanan perihal usulan penetapan

Hutan Desa, Desa Segamai dan Serapung.

14. 16 Juni 2011 Menteri Kehutanan mengeluarkan SK Nomor SK.4234/Menhut-

VI/BRPUK/2011 tentang pencadangan kawasan hutan produksi untuk usaha pemanfaatan

hasil hutan kayu. Kemudian di pertegas kembali dengan SK.6273/Menhut-VI/SET/2011

tanggal 9 September 2011. Yang menyatakan pencadangan areal Hutan Desa di Riau

12.360 ha.

2

15. 10 Agustus 2011, Berita acara hasil verifikasi usulan penetapan areal kerja Hutan Desa,

Desa Segamai dan Serapung.

16. 30 November 2011 Direktur Jenderal Planologi menyampaikan butir-butir arahan teknis

Dirjen BUK pada workshop Percepatan Operasional KPHP Tasik Besar Serkap di

Pekanbaru. Yang menyatakan pencadangan areal Hutan Desa di Riau di KPHP Model Tasik

Besar Serkap 12.360 ha.

17. 3 Januari 2012 Kepala Desa Segamai menyurati Direktur Jenderal BUK perihal Mohon

Klarifikasi Arahan Pencadangan Peruntukan Hutan Desa di KPHP Model Tasik Besar

Serkap.

18. 30 Maret 2012 Direktorat BRPUK menjawab surat Kepala Desa Segamai, yang

menyatakan pencadangan areal Hutan Desa di Riau di KPHP Model Tasik Besar Serkap

12.360 ha.

19. 14 Mei 2012, Direktur Jenderal BPDAS-PS menyurati Bupati Pelalawan untuk merevisi

surat usulan Hutan Desa Segamai dan Serapung.

20. 21 Mei 2012, YMI bersama perwakilan masyarakat dari Desa Segamai dan Serapung

bersilaturahmi ke Direktorat Perhutanan Sosial untuk memprogres Hutan Desa.

21. 31 Mei 2012, Bupati menyurati Menteri Kehutanan dengan surat Revisi Usulan Penetapan

Areal Hutan Desa Segamai dan Serapung.

22. 29 Juni 2012, SK 3803/Menhut-VI/BRPUK/2012 tentang penetapan peta indikatif

pencadangan kawasan hutan produksi untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu bahwa

alokasi Hutan Desa di Riau 12.360 ha.

23. 3 Agustus 2012, Pertemuan perwakilan masyarakat dari Desa Segamai, Serapaung, Pulau

Muda dan Teluk Meranti.

24. 22 November 2012, penyerahan dokumen SK Kepala Desa tentang Lembaga Pengelola

Hutan Desa kepada Ditjen BPDAS‐PS.

3

1. Telaahan perizinan di areal eks PT. Agam Sempurna, memenuhi syarat untuk

diusulkan menjadi Hutan Desa di empat desa yaitu Teluk Meranti, Pulau Muda,

Segamai dan Serapung .

4

2. Surat Usulan HD Desa Segamai ke Bupati Pelalawan dan Menteri Kehutanan.

A. Surat Usulan Desa Segamai Ke Bupati

...

5

sambungan

6

B. Surat Usulan Desa Segamai Ke Menteri Kehutanan

...

7

sambungan

8

Lampiran surat

9

Lampiran surat

...

10

Lanjutan lampiran surat

11

Lampiran surat

12

3. Surat Usulan HD Desa Serapung ke Bupati Pelalawan dan Menteri Kehutanan.

A. Surat Usulan Desa Serapung Ke Bupati

...

13

sambungan

14

B. Surat Usulan Desa Serapung Ke Menteri Kehutanan

...

15

sambungan

16

Lampiran surat

17

Lampiran surat

18

Lampiran surat

19

4. Surat telaahan BPKH XII terhadap areal usulan Hutan Desa.

...

20

sambungan

21

Lampiran surat

22

Lampiran surat

23

Lampiran surat

24

Lampiran surat

25

7. Surat Kepala Dinas Kehutanan ke Bupati, yang menyarankan Bupati untuk

meminta kejelasan permohonan PT. SAP yang juga mengusulkan areal RE di

kawasan tersebut.

26

sambungan

27

Lampiran surat

28

Lampiran surat

29

9. Surat dukungan Dirjen BUK terhadap usulan Hutan Desa.

30

sambumgan

31

10. Surat Direktur Bina Perhutanan Sosial ke Desa Segamai dan Serapung sebagai

balasan Surat dari Desa ke Menteri Kehutanan.

32

33

12. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan ke Bupati perihal pertimbangan

teknis usulan penetapan hutan desa, Desa Segamai dan Serapung.

...

34

sambungan

35

Lampiran surat

36

...

37

sambungan

38

Lampiran surat

39

13. Surat Bupati Pelalawan ke Menteri Kehutanan perihal usulan penetapan Hutan

Desa, Desa Segamai dan Serapung.

...

40

sambungan

41

Lampiran surat

42

...

43

sambungan

44

Lampiran surat

45

14. SK Nomor SK.4234/Menhut-VI/BRPUK/2011 tentang Pencadangan Kawasan

Hutan Produksi Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

46

sambungan

47

sambungan

48

sambungan

49

sambungan

50

15. Berita Acara Hasil Verifikasi Usulan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa

A. Desa Segamai

51

sambungan

52

sambungan

53

sambungan

54

sambungan

55

B. Desa Serapung

56

sambungan

57

sambungan

58

sambungan

59

sambungan

60

16. Butir-butir arahan teknis Dirjen BUK pada workshop Percepatan Operasional

KPHP Tasik Besar Serkap

61

sambungan

62

sambungan

63

17. Surat Kepala Desa Segamai menyurati Direktur Jenderal BUK perihal Mohon

Klarifikasi Arahan Pencadangan Peruntukan Hutan Desa di KPHP Model Tasik

Besar Serkap

64

18. Surat Balasan Direktorat BRPUK menjawab surat Kepala Desa Segamai, yang

menyatakan pencadangan areal Hutan Desa di Riau di KPHP Model Tasik Besar

Serkap 12.360 ha

65

19. Surat Direktur Jenderal BPDAS-PS Untuk Merevisi Surat Usulan Hutan Desa

Segamai dan Serapung

66

sambungan

67

21. Surat Revisi Bupati Pelalawan Untuk Usulan Penetapan Areal Hutan Desa

Segamai dan Serapung

68

22. SK 3803/Menhut-VI/BRPUK/2012 tentang penetapan peta indikatif

pencadangan kawasan hutan produksi untuk usaha pemanfaatan hasil hutan

kayu bahwa alokasi Hutan Desa di Riau 12.360 ha.

69

23. SK Kepala Desa Tentang Lembaga Pengelola Hutan Desa

A. Desa Segamai

70

71

72

73

74

75

76

77

B. Desa Serapung

78

79

80

81

82

83

84

85

86