laporan magang imba
Post on 14-Jul-2016
80 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam menunjang kehidupan yang baik dan sejahtera maka salah
satu hal yang terpenting yang tidak bisa dipisahkan adalah pendidikan.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Adapun pendidikan yang bisa ditempuh adalah pendidikan yang
bersifat non formal dan pendidikan yang bersifat formal yang bertujuan
untuk menjadikan manusia yang berkualitas dan berbudi pekerti yang baik.
Pendidikan formal bisa didapatkan dari mulai bangku sekolah dasar
hingga sampai dengan bangku kuliah. Banyak bermacam-macam cara
yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan itu sendiri
misalnya yaitu dengan melalui program kuliah magang yang dapat
dijadikan sebagai gambaran awal tentang dunia kerja. Maalah yang
seringkali lulusan mahasiswa alami ketika masuk dalam dunia kerja adalah
kesulitan dalam penyesuaian dengan dunia kerja karena banyak hal yang
masih berbeda antara materi-materi yang dipelajari saat masih di bangku
kuliah dengan praktek langsung kerja nyata yang dilakukan.
Program kuliah magang ini menjadi salah satu hal yang penting
bagi mahasiswa karena membantu mahasiswa dalam rangka persiapan
untuk terjun langsung dalam dunia kerja nantinya. Mahasiswa yang sudah
mendapatkan bekal pengetahuan dari proses pendidikan diharapkan
nantinya dapat diterapkan dalam menunjang mereka saat terjun di dunia
kerja. Magang juga bermanfaat bagi mahasiwa sebagai alat pengembangan
diri menuju mahasiswa yang mandiri, kreatif, dan inovatif sehingga
mampu untuk beradaptasi di lingkungan kerja.
Selain itu, program kuliah magang ini juga merupakan program
akademis dari lembaga pendidikan di Brawijaya khususnya pada Jurusan
Administrasi Publik. Dalam mewujudkan salah satu misi Fakultas Ilmu
Administrasi yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: pendidikan dan pengajaran;
penelitian; serta pengabdian pada masyarakat. Oleh karena itu, dengan
adanya program kuliah magang ini diharapkan mahasiswa dapat
memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat dalam bentuk
memanfaatkan pengetahuan dan materi-materi yang diperolehnya dari
perkuliahan ke dalam dunia nyata.
Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dipilih
sebagai tempat pengamatan dan praktek kerja lapang yang telah memenuhi
syarat seperti yang telah diajukan oleh Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
Data dan informasi perkembangan kependudukan merupakan informasi
strategis dan sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak. Penduduk yang selalu
dinamis karena dalam kehidupannya akan mengalami kejadian-kejadian
seperti lahir, pindah, sekolah, bekerja, menikah, dan meninggal. Oleh
karena itu, pelayanan administrasi kependudukan harus selalu memberikan
pelayanan yang prima dengan pemanfaatan kemajuan teknologi dan
informasi pada sekarang ini.
Bentuk kemajuan teknologi dan informasi yang dilakukan dalam
bidang pelayanan administrasi kependudukan oleh kementrian dalam
negeri adalah dengan adanya Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25
tahun 2015 menyebutkan bahwa Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi
kependudukan ditingkat penyelenggara dan dinas kependudukan dan
pencatatan sipil sebagai satu kesatuan. Dengan adanya Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan ini antara lain bertujuan untuk agar
terwujudnya database yang terpusat dan dapat diintegrasikan untuk
kepentingan-kepentingan lain.
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan suatu
sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur – prosedur, dan
memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi
kependudukan sehingga tercapai tertib dokumen dan administrasi dibidang
kependudukan. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 88 /
2004 tentang penerapan teknologi dibangun dalam Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan diharapkan pengolahan data akan lebih
mudah dan efisien sehingga dapat meningkatkan pelayanan dalam hal
kemudahan dan kecepatan.
Selain itu, akan lebih baik jika mahasiswa mengetahui lebih jauh
bagaimana prinsip pelayanan dan sistem kerja yang diterapkan di kantor
ini agar nantinya dapat dijadikan sebagai pengalaman sebelum benar-benar
terjun di dunia kerja yang luas dan kompetitif.
B. Tujuan Kegiatan Magang
Pelaksanaan kegiatan KKN/Magang ini dimaksudkan untuk
memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, baik bagi
mahasiswa sendiri, lembaga perguruan tinggi, maupun bagi pihak instansi
selaku obyek pelaksanaan dari kegiatan ini, adapun tujuan yang ingin kami
capai tersebut adalah :
a) Tujuan Umum
1. Untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dalam
bentuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh ke dalam
dunia nyata, sekaligus untuk mewujudkan salah satu misi Fakultas
Ilmu Administrasi yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Untuk menambah wawasan, dengan melaksanakan Magang ini
mahasiswa diharapkan mendapatkan gambaran kerja yang
sesungguhnya dan juga mendapatkan pengalaman yang selama ini
belum dapat diperoleh selama di bangku perkuliahan.
b) Tujuan Khusus
1. Sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori dan ketrampilan
praktis yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan ke dalam
praktek di dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Sebagai sarana untuk membandingkan antara teori yang pernah
diperoleh dengan praktek kerja yang sesungguhnya, apakah teori
yang telah diterima di bangku perkuliahan telah sesuai dengan
penerapannya, dan untuk mengetahui apakah kurikulum yang
diberikan telah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja pada saat
sekarang ini.
3. Untuk dijadikan sebagai bekal dalam mempersiapkan diri terjun ke
dalam masyarakat dan dunia usaha yang sesungguhnya.
4. Untuk menambah wawasan praktis yang terdapat pada instansi
terkait sehingga mahasiswa mendapat gambaran realita kerja yang
sesungguhnya.
C. Manfaat Kegiatan Magang
a) Bagi Instansi
1. Sebagai salah satu sarana penghubung antara pihak instansi dengan
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Sebagai penyumbang saran bagi pengembangan kinerja pegawai di
kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang di masa
mendatang.
b) Bagi Mahasiswa
1. Untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh di
bangku perkuliahan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.
2. Dapat menguji kemampuan pribadi dalam berkreasi pada ilmu
yang dimiliki serta dalam tata cara hubungan dengan masyarakat
dilingkungan kerja.
3. Dapat mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk
menyesuaikan diri dalam dunia kerja di masa yang akan datang.
4. Sebagai sarana untuk memperoleh pengalaman kerja guna
meningkatkan kemampuan diri.
5. Untuk menciptakan pola pikir yang lebih maju dalam menghadapi
berbagai permasalahan.
c) Bagi Lembaga Perguruan Tinggi
1. Sebagai bahan evaluasi atas laporan hasil Magang yang dilakukan
oleh mahasiswa untuk penyesuaian kurikulum di masa yang akan
datang agar menjadi lebih baik.
2. Sebagai sarana pengenalan instansi pendidikan jurusan
Administrasi Publik kepada badan usaha yang membutuhkan
lulusan atau tenaga kerja yang dihasilkan oleh Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Sebagai media untuk menjalin hubungan kerja dengan instansi/
perusahaan yang dijadikan sebagai tempat Magang.
4. Sebagai tolok ukur kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan
ilmu pengetahuan.
BAB II
RENCANA KERJA
A. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang
Tempat pelaksanaan magang di Kantor Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Malang, Perkantoran Terpadu Gedung A Lt. 2 Jl. Mayjen Sungkono
Malang. Waktu pelaksanaan magang disesuaikan dengan batas waktu yang
ditetapkan selama 7 minggu, terhitung mulai 29 Juni 2015 sampai dengan 21
Agustus 2015. Magang dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari jumat
mulai pukul 08.00-16.00 WIB, dan pada bulan Ramadhan mulai pukul 08.00-
15.00 WIB.
B. Metode Pelaksanaan Magang
Selama pelaksanaan magang di Kantor Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Malang, kami menggunakan metode sebagai berikut:
1. Wawancara
2. Dokumentasi
3. Metode Penilaian Kinerja
C. Jadwal Kegiatan Magang
Pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, terdapat
pembagian jam kerja yang berlaku bagi seluruh pegawai. Pembagian jam kerja
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 1. Jam Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang
No. Hari Kerja Jam Kerja Istirahat
1. Senin – Kamis 08.00 - 16.00 WIB 12.00 - 13.00 WIB
2. Jumat 08.00 - 15.00 WIB 11.30 - 13.00 WIB
Tabel 2.Jam Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang selama
Bulan Ramadhan
No. Hari Kerja Jam Kerja Istirahat
1. Senin – Kamis 08.00 - 15.00 WIB 12.15 – 12.45
2. Jumat 08.00 - 14.30 WIB 11.15– 13.00
Jam kerja kegiatan Magang yang dilakukan pada Kantor Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Malang yakni pada pukul 08.00 - 15.00. Namun hal ini
hanya berlaku selama satu bulan awal magang karena bulan ramadhan, untuk
selanjutnya kegiatan magang dilakukan sesuai jam kerja awal yaitu pada pukul
08.00 - 16.00.
D. Pembagian Kegiatan Magang
Pada saat pelaksanaan kegiatan magang di Kantor Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Malang, pembagian kerja kelompok kami adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.Pembagian Kerja Magang
No. Nama TanggalBidang
KerjaKeterangan
1. Bangga Pradifta 2-4 Juli Ekspor
7-11 Juli Cukai Tanggal 9 Libur Pemilu
14-18 Juli Manifes
21-25 Juli Ekspor
28 Juli-1 Agustus - Libur Hari Raya
4-8 Agustus Cukai
11-15 Agustus Manifes
2 Gigih Mulyo 2-4 Juli Cukai
7-11 Juli Manifes Tanggal 9 Libur Pemilu
14-18 Juli Ekspor
21-25 Juli Cukai
28 Juli-1 Agustus - Libur Hari Raya
4-8 Agustus Manifes
11-15 Agustus Ekspor
3 Yanuar Fiandana 2-4 Juli Manifes
7-11 Juli Ekspor Tanggal 9 Libur Pemilu
14-18 Juli Cukai
21-25 Juli Manifes
28 Juli-1 Agustus - Libur Hari Raya
4-8 Agustus Ekspor
11-15 Agustus Cukai
BAB III
HASIL KEGIATAN
A. Gambaran Umum Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Malang
1. Visi dan Misi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Malang
a. Visi
Dengan kemajuan dan pemanfaatan teknologi pada era ini
guna mewujudkan pelayanan yang prima kepada seluruh
masyarakat maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Malang mempunyai visi “Terwujudnya pusat database
kependudukan yang akurat dan aktual berbasis Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)”.
Prinsi-prinsip dari visi tersebut adalah :
1. Pusat database kependudukan
Guna menghindari kerancuan sumber data kependudukan,
fungsi sebagai pusat database kependudukan mutlak menjadi
prinsip utama. Semua data dan informasi yang berkaitan
dengan kependudukan dihimpun, dikelola, dan dimanfaatkan
untuk kepentingan pembangunan.
2. Database yang akurat dan aktual
Sebagai pusat database kependudukan, prasyarat utama yang
harus dipenuhi adalah akurasi dan aktualitas database. Untuk
mencapai level akurasi dan aktualitas data yang tinggi,
dilakukan dengan pemutakhiran berkelanjutan melalui
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang
terintegrasi.
3. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
harus diakomodasi dalam satu sistem informasi berbasis
teknologi terkini yang handal, mempunyai tingkat keamanan
yang tinggi, mempermudah dan mempercepat proses
pelayanan, serta menyajikan hasil layanan.
b. Misi
Misi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektifitas
organisasi ;
2. Mengoptimalkan dan meningkatkan pengelolaan administrasi
kependudukan ;
3. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan administrasi
kependudukan secara prima;
Selain visi dan misi yang telah ditetapkan yang telah
disebutkan di atas, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Malang juga mempunyai motto “Bersama Anda
Layanan Kami Prima”. Makna dari motto tersebut adalah
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menganut
sistem stelsel pasif, dalam artian bahwa pelayanan diberikan
berdasarkan pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga
untuk mencapai pelayanan prima harus didukung oleh partisipasi
aktif dari seluruh komponen masyarakat.
2. Sejarah dan Lokasi
3. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota
Malang Nomor 57 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka dibentuklah
struktur organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
malang sebagai berikut:
4. Tugas Pokok dan Fungsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Malang
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melaksanakan tugas
pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
kependudukan, pencatatan sipil, dan transmigrasi. Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
1. Perumusan/pelaksanaan kebijakan teknis kependudukan pencatatan
sipil;
2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Tahunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan pendaftaran penduduk;
4. Pelaksanaan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
5. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk
(KTP), Kartu Tanda Penduduk Khusus;
6. Pelaksanaan penerbitan dan pengelolaan dokumen catatan sipil;
7. Pencatatan mutasi penduduk dan perubahan data-data penduduk;
8. Pengumpulan dan pengolahan data penduduk dengan hak akses;
9. Pelaksanaan dan fasilitasi transmigrasi;
10. Pengelolaan sistem dan pelayanan informasi kependudukan;
11. Pelaksanaan penyuluhan kependudukan dan catatan sipil;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kependudukan;
13. Pelaksanaan pencatatan sipil;
14. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
15. Pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah
tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan, dan kearsipan;
16. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
17. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
18. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan
secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas
layanan;
19. Pengelolaan pengaduan masyarakat bidang kependudukan &
catatan sipil;
20. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
21. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
22. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan
fungsi.
B. Bidang Kegiatan Magang Pada Kantor Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Malang
a. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang : Administrasi
Kependudukan, dan perubahannya Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang: Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang: Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2008 tentang:
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 11 Tahun 2009 tentang:
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukn di
lingkungan Pemerintah Kota Malang
b. Jenis-Jenis Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Malang
1. Pelayanan Pendaftaran penduduk, meliputi:
Penerbitan dan penandatanganan dokumen biodata penduduk
Penebitan Kartu Keluarga (KK)
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk dan pelaporan
kedatangan penduduk
Pendaftaran pindah datang orang asing
Pendaftaran pindah datang orang asing dalam wilayah NKRI
(Pindah datang orang asing yang memiliki izin tinggal tetap
dalam wilayah NKRI dan pindah datang orang asing yang
memliki izin tinggal terbatas dalam wilayah NKRI)
Pendaftaran WNI pindah ke luar negeri
Pendaftaran pindah ke luar negeri (SKPLN) bagi orang asing
Pendaftaran orang asing datang dari luar negeri dengan izin
tinggal terbatas
Pendaftaran penduduk orang asing yang meiliki izin tinggal
terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap
Surat keterangan lahir mati
Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia
2. Pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi:
Pencatatan kelahiran
Pencatatan perkawinan
Pencatatan perceraian
Pencatatan kematian
Pencatatan pengakuan anak
Pencatatan pengesahan anak
Pencatatan pengangkatan anak
c. Bidang Kegiatan Magang
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Prosedur dan mekanisme penerbitan Kartu Tanda Penduduk
(KTP):
Penduduk mengisi dan menandatangani formulir
permohonan KTP WNI
Penduduk membawa surat pengantar dari RT dan RW
Petugas registrasi kelurahan melakukan verifikasi dan
validasi data
Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting (Buku Register)
Lurah menandatangani formulir pemohonan Kartu Tanda
Penduduk (KTP)
Petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada penduduk untuk
dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Pelaksanaannya dilakukan dengan cara:
Petugas registrasi melakukan verifikasi dan
validasi data penduduk
Petugas registrasi menyampaikan formulir
permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang
dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan
sebagai dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk
(KTP)
Petugas registrasi melakukan perekaman data
kedalam database kependudukan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
menandatangani dan menerbitkan Kartu Tanda penduduk
2. Kartu Keluarga
Mekanisme/prosedur penerbitan Kartu Keluarga (KK):
Penduduk mengisi dan menandatangani formulir
permohonan Kartu Keluarga (KK)
Penduduk membawa surat pengantar dari RT dan RW
Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk
Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting (Buku Register)
Lurah menandatangani formulir permohonan Kartu
Keluarga (KK)
Lurah/petugas registrasi meneruskan berkas formulir
permohonan Kartu Keluarga (KK) kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Petugas Dinas Kpendudukan dan pencatatan sipil
melakukan perekaman data ke dalam database
kependudukan
Kepala Dinas Kpendudukan dan Pencatatan Sipil
menerbitkan dan menandatangani Kartu Keluarga (KK)
3. Akta Kelahiran
Prosedur/mekanisme pelayanan Akta kelahiran di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
Penduduk mengisi dan menyampaikan formulir F2-01,
saksi menandatangani di formulir permohonan kemudian
menyerhakan kepada petugas pendaftaran pencatatan
kelahiran dengan melampirkan semua persyaratan
Petugas pencatatan sipil yang menangani bidang
pencatatan kelahiran melakukan verifikasi dan validasi
data
Penduduk menandatangani Register Akta Kelahiran
Petugas verifikator melakukan verifikasi ulang kesesuaian
berkas permohonan dengan register dan kutipan akta yang
telah dicetak
Pejabat pencatatan sipil yang menangani bidang
pencatatan kelahiran mencatat pada register dan
menerbitkan kutipan Akta Kelahiran
Kepala instansi pelaksana atau pejabat pencatatan sipil
menandatangani register register dan kutipan akta
kelahiran
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
menandatangani register akta kelahiran dan kutipan akta
kelahiran
Petugas memberikan stempel dan melakukan pengarsipan
digital (scanning) register akta, kutipan akta dan semua
berkas permohonan akta kelahiran
Petugas menyerahkan kutipan akta pada pemohon di loket
pengambilan
4. Akta Kematian
Prosedur/mekanisme penerbitan akta kematian di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
Penduduk mengisi dan menyampaikan formulir F-2.28
dan F-2.29, saksi menandatangani di formulir permohonan
kemudian menyerahkan kepada petugas pendaftaran
pencatatan kematian dengan melampirkan semua
persyaratan
Petugas pencatatan sipil yang menandatangani bidang
pencatatan kematian melakukan verifikasi dan validasi
data
Penduduk menandatangani register akta kematian
Petugas verifikator melakukan verifikasi ulang kesesuaian
berkas permohonan dengan register dan kutipan akta yang
telah dicetak
Pejabat pencatatan sipil yang menangani bidang
pencatatan kematian mencatat pada register dan
menerbitkan kutipan akta kematian
Kepala instansi pelaksana atau pejabat pencatatan sipil
menandatangani register dan kutipan akta kematian
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
menandatangani register akta kematian dan kutipan akta
kematian
Petugas memberikan stempel dan melakukan pengarsipan
digital (scanning) register akta, kutipan akta dan semua
berkas permohonan akta kematian
Petugas menyerahkan kutipan akta pada pemohon di loket
pengambilan
5.
C. Bentuk-Bentuk Dukungan
Dalam melaksanakan kegiatan magang di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Malang, tidak terlepas dari adanya dukungan dalam
menyusun laporan magang, Adapun bentuk-bentuk dukungan yang ada antara lain
yaitu :
1. Hubungan antara staf pegawai dengan peserta magang yang baik.
Sehingga peserta magang tidak merasa canggung ketika pelaksanaan
magang.
2. Sikap yang ditunjukkan oleh seluruh staf pegawai yang ramah.
3. Staf pegawai membantu peserta magang dalam mencari bahan terkait
dengan penyusunan laporan magang.
4. Lengkapnya peralatan kantor sehingga memudahkan dalam
melaksanakan tugas-tugas kantor seperti mesin fotocopy dan scanner,
komputer, serta akses internet.
D. Hambatan-Hambatan Selama Kegiatan Magang
Selama melaksanakan kegiatan magang di Dinas Kependudukan dan
Pencatatn Sipil di Kota Malang, tidak lepas dari yang namanya hambatan. Adapun
beberapa hambatan yang kami temukan selama proses melakukan kegiatan
magang terutama dalam pengerjaan tugas yang diberikan, antara lain :
a. Wongnya keluruahan ki kurang canggih cuk
b. Asd
BAB IV
PEMBAHASAN
A. Temuan Gap antara Teori dan Praktek
Selama kegiatan magang yang kami lakukan ini, kami memperoleh banyak
pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga untuk kehidupan di kampus
maupun di luar kampus secara umum. Demikian pula dengan pengetahuan baru
terkait dengan judul magang kami. Banyak data-data yang kami peroleh selama
kegiatan magang berlangsung yang digunakan sebagai penyusunan laporan
magang ini. Data yang kami dapatkan diantaranya adalah berkaitan dengan
penerapan teknologi dan informasi pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil
di Kota Malang.
1. Teori Administrasi Publik
Administrasi publik yang sebagai sebuah disiplin ilmu memiliki sifat
elektik dan multidisipliner. Dengan sifatnya yang multidisipliner tersebut
bangunan teori administrasi publik sangat dipengaruhi oleh konsep, metodologi
dan pendekatan dari sidiplin ilmu yang lain seperti ilmu ilmu politik, ekonomi,
sodiolgi, manajemen, psikologi, dan lain-lain.
Administrasi publik merupakan sebuah seni dan juga ilmu yang ditujukan
untuk dapat mengatur “public affairs” dan melaksanakan berbagai tugas yang
telah ditetapkan. Sebagai disipin ilmu administrasi publik bertujuan untuk
memecahkan masalah publik melalui perbaikan terutama di bidang organisasi,
sumberdaya manusia, dan keuangan (Chandler dan Plano dalam Keban, 2004).
Beberapa definisi lain terkait administrasi publik dari pendapat-pendapat yang
dikutip Stillman II sebagai berikut:
a. Aminidtrasi publik merupakan produksi barang-barang dan jasa yang
direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen. Definisi
tersebut memandang bahwa administrasi publik merupakan suatu kegiatan
yang berkaitan dengan ekonomi atau dapat disamakan dengan bisnis tetapi
secara khusus dalam menghasilkan barang dan pelayanan publik (Dimock,
Dimock dan Fox)
b. Administrasi publik sebagai “the work of government” atau pekerjaan
yang dilakukan oleh pemrintah (Barton dan Chappel).
c. Administrasi publik sebagai semua yang dicapai pemerintah, atau
dilakukan sesuai dengan pilihan kebijakan sebagaimana dijanjikan pada
kampannya pemilihan (Starling)
d. Administrasi pulik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu
lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif,
legislatif, dan eksekutif, mempunyai suatu peranan penting dalam
memformulasikan kebijakan publik sehingga menjadi bagian dari proses
politik; sangat berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi
swasta dan berkaitan erat dengan beberapa kelompok seasta dan individu
dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat (Nigro dan Nigro).
e. Administrasi publik merupakan pemanfataan teori-teori dalam proses-
proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi mandat
pemerintah di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif dalam rangka
fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara
keseluruhan ataupun sebagian (Rosenbloom).
f. Administrasi publik adalah seuatu kombinasi yang kompleks antara teori
dan praktik dengan tujuan memprosmosikan pemahaman terhadap
pemerintah dalam hubungannya dengan masyarkat yang diperintah, dan
juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan
sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik
manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas, efisiensi, dan pemenuhan
kebutuhan masyarakat secara lebih baik (Nicholas Henry).
Dari semua batasan di atas, ada beberapa makna penting berkenaan dengan
hakikat administrasi publik, yaitu:
Bidang tersebut lebih berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun
juga berkaitan dengan dunia yudikatif dan legislatif;
Bidang tersebut berkenaan dengan formulasi dan implementasi
kebijakan publik;
Bidang tersebut juga berkaitan dengan berbagai masalah
manusiawi dan usaha untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintah;
Meskipun bidang tersebut berbeda dengan administrasi swasta
tetapi ia overlapping dengan administrasi swasta;
Bidang tersebut diarahkan untuk menghasilkan public good
(barang publik) dan services (pelayanan).
Bidang ini memiliki aspek teoritis dan praktis
2. E-Government Sebagai Penunjang Sistem Administrasi Modern
E-Government (berasal dari kata Bahasa Inggris electronics government,
juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks
tertentu transformational government) adalah aplikasi teknologi yang berbasis
internet dan perangkat digital lainya yang dikelola oleh pemerintah untuk
keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis,
pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga yang ainya secara online. E-
Government adalah penggunaan teknologi dan informasi modern dalam
modernisasi sistem administrasi yang terdiri dari tindakan dibawah ini:
Desain komputerisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional antar
departemen dan badan
Komputerisasi pelayanan kepada masyarakat dan badan usaha yang sering
kali berdampak pada integritas pelayanan antar departemen dan adan yang
berbeda
Penyediaan teknologi informasi dan komunikasi kepada para pengguna
pelayanan pemerintah
Fungsi utama E–Government pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Malang adalah sebagai alat bantu dalam pelayanan dari pemerintah kepada
masyarakat, selain itu manfaat dari implementasi E-Government yang lain adalah:
Memperbaiki efektifitas dan efisiensi kinerja aparatur dalam proses
pemerintahan
Memberdayakan masyarakat melalui penciptaan masyarakat baru faham
Teknologi dan mampu mengapdatasi perubahan global
Meningkatkan good government dengan control, transparansi, dan
akuntabilitas
Meningkatkan kualitas pelayanan pubik dari pemerintah kepada
masyarakat (Mindarti, 2005)
Bentuk wujud dari penerapan E-Government pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Malang adalah dengan adanya sistem informasi
administrasi kependudukan (SIAK). Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan adalah suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-
prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem
administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi di bidang
kependudukan. Administrasi kependudukan meliputi Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
Selain program SIAK, website online dispendukcapil juga merupakan salah satu
bentuk e- gov. Yang didalamnya dapat menyajikan informasi tentang persyaratan
dan ketentuan dalam proses pelayanan di despendukcapil seperti persyaratan
pengurusan akta kelahiran, kematian, ktp, kk, perpindahan penduduk, dll
Implementasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)
online, yang telah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No 88/2004
tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Permendagri No 18/2005
tentang Administrasi Kependudukan
Dalam penerapannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Malang, sistem informasi administrasi kependudukan ini sudah cukup baik
karena kompetensi pegawai-pegawai yang ada pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Malang sudah mumpuni. Dengan pembekalan tentang
kemajuan teknologi dan informasi, para pegawai dapat beradaptasi dengan
perubahan yang ada yaitu dengan komputerisasi dalam penggunaan sistem
informasi administrasi kependudukan.
Dari segi pengadaan dan penyediaan fasilitas guna mendukung untuk
tercapainya E-Government, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Malang sudah cukup. Hal ini didukung dengan beberapa fasilitas yang sudah
disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang seperti
adasdasdasdadsasasda...(data sarana dan prasarana).
Dengan didukung sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan juga pegawai-pegawai yang
kompeten dalam pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut maka dapat
mendukung pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Justru hambatan yang
terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang adalah pada
pegawai-pegawai yang terletak di kelurahan-keluarahan. Pada kenyataanya
Administrasi publik
Pelayanan Publik
Electronic Government (Konsep, pengapliaksian electronic govenrment: 4
tingaktan dalam penerapan electronic government)
Teori electronic government oleh Mustopadidjaya (2003) dalam Habibullah,
Achmad (2010:188) yang menyatakan bahwa pemerintahan yng mengadopsi
teknologi yang berbasis internet, internet yang dapat melengkapi dan
meningkatkan program dan pelayanannya. Tujuan utamanya adalah untuk
memberikan kepuasan maksimal.
Heeks (1999) dalam Hasibuan dan Santoso (2005:1) mendefinisikan e
government adalah yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan
teknologi informasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
TEMUAN GAP
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi maka pemerintah dalam
melakukan kegiatannya secara langsung maupun tidak langsung telah menyerap
kemajuan-kemajuan teknologi dan informasi. Pemanfaatan teknologi dan
informasi dalam bidang pemerintah telah membantu pemerintah dalam
menjalankan roda pemerintahan. Banyak perubahan-perubahan yang dibawa oleh
kenajuan teknologi dan informasi dalam bidang pemerintah. Seperti dalam bidang
kependudukan, administrasi kependudukan yang berorientasi pada pertumbuhan
penduduk dengan kemajuan teknologi dan informasi menjadi lebih efektif dalam
pelayanannya.
Salah satu pengaruh dari kemajuan teknologi dan informasi dalam bidang
administrasi kependudukan adalah dengan adanya sistem informsi administrasi
kependudukan yang terintegrasi langsung dengan pusat. Penerapan sistem
informasi administrasi kependudukan (SIAK) sangat membantu dalam
memberikan pelayanan yang terkait dengan kependudukan kepada masyarakat.
Begitu pula penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan suatu sistem
informasi yang disusun berdasarkan prosedur – prosedur, dan memakai
standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi kependudukan
sehingga tercapai tertib dokumen dan administrasi dibidang kependudukan.
Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 88 / 2004 tentang penerapan
teknologi dibangun dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
diharapkan pengolahan data akan lebih mudah dan efisien sehingga dapat
meningkatkan pelayanan dalam hal kemudahan dan kecepatan.
Dalam pengamatan yang kami lakukan saat kegiatan magang berlangsung
ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan penerapan teknologi dan informasi
dalam hal ini penerapan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yaitu sebagai
berikut:
1. asd
2. asd
3. asd
B. TEMUAN GAP ANTARA TEORI DAN PRAKTEK
C. REKOMENDASI PERBAIKAN
BAB V
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
B. Saran
Daftar Pustaka
top related