laporan magang
Post on 02-Jan-2016
793 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada masa era reformasi di Indonesia telah diiringi pula dengan
berkembangnya pelaksanaan demokrasi sehingga pemerintah secara bertahap
mulai membuka diri. Demokrasi merupakan tuntutan masyarakat agar keberadaan
mereka lebih dihargai oleh pemerintah, masyarakat juga menuntut agar Hak-hak
Asasi Manusia (HAM) diakui. Mereka juga ingin turut serta dalam pengambilan
kebijakan, dimana kebijakan tersebut berhubungan dan diperuntukkan bagi
masyarakat. Salah satu langkah awal dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia
adalah dengan memberdayakan pemerintah daerah melalui otonomi daerah.
Pelaksanaan demokrasi melalui otonomi daerah juga dapat memberdayakan
pejabat daerah dan masyarakatnya.
Otonomi daerah selain memberdayakan pemerintah daerah dan
masyarakatnya juga bertujuan agar Indonesia dapat mewujudkan good
governance. Prinsip-prinsip good governance diantaranya partisipasi, tegaknya
hukum, transparansi, responsif, musyawarah untuk mufakat, keadilan dan
perlakuan yang sama untuk semua orang, efektif dan ekonomis, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Melalui otonomi daerah maka pemerintah daerah dan
masyarakatnya dapat diberdayakan, karena dengan otonomi daerah partisipasi
masyarakat dapat langsung ditangkap pemerintah. Pengambilan kebijakan
termasuk kebijakan mengenai pembangunan daerah dengan melalui otonomi
daerah akan menjadikan kebijakan tersebut lebih dekat pada masyarakat karena
pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk mengurus rumah tangganya.
Kebijakan pemerintah pusat yang bersifat pedoman bagi daerah, dilaksanakan di
daerah melalui Peraturan Daerah. Dari hal tersebut pemerintah mengharapkan
agar kebijakannya lebih dekat dengan masyarakat karena telah disesuaikan oleh
pemerintah daerah masing-masing. Diharapkan pula dengan kebijakan tersebut
dapat dilaksanakan sebaik mungkin di daerah.
2
Dalam kaitannya dengan tugas pemerintah daerah terhadap pelaksanaan
pembangunan daerah maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan sebab
pembangunan yang baik adalah pembangunan yang disertai dengan perencanaan.
Perencanaan pembangunan daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan
pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah itu sendiri
meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek
sehingga dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Malang selalu
disesuaikan dengan visi misi Kota Malang.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan badan
pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dan tugas dalam membuat
perencanaan pembangunan daerah baik perencanaan jangka panjang, jangka
menengah maupun jangka pendek. Perencanaan pembangunan daerah oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang sangat diperlukan
agar pelaksanaan pembangunan daerah khususnya pembangunan Kota Malang
dapat bersifat pembangunan yang berkelanjutan.
Pembangunan daerah yang baik adalah apabila dalam pelaksanaan
pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah. Kebutuhan daerah untuk
melaksanakan pembangunan, baik pembangunan infrastuktur daerah maupun
pembangunan guna meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dalam
hal ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kota Malang memiliki kewajiban untuk melaksanakan
perencanaan pembangunan daerah guna mewujudkan visi misi Kota Malang
tersebut.
Mahasiswa sebagai Agent of Change memiliki peran dalam melakukan
perubahan positif di dalam kehidupan sosial masyarakat. Mahasiswa yang siap
terjun dalam masyarakat adalah mahasiswa yang beriman, berkemampuan tinggi
dan tanggap terhadap masalah sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Tantangan
sumber daya manusia tersebut merupakan tanggung jawab bersama baik dari
kalangan civitas akademika, pemerintah dan berbagai elemen masyarakat lain
yang merupakan emansipator output perguruan tinggi.
3
Berdasarkan pemikiran tersebut, maka pihak Fakultas Ilmu Administrasi
Jurusan Administrasi Publik memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk
mengikuti latihan kerja (magang) sebagai hal yang perlu dipelajari mahasiswa
untuk mendukung penerapan dan aplikasi dari teori-teori ilmu yang diterima di
perguruan tinggi. Sehingga diharapkan mahasiswa mempunyai gambaran tentang
solusi, tantangan di masa mendatang, mampu mandiri, dan mempersiapkan diri
terjun ke masyarakat.
Kegiatan KKN/Magang ini salah satu kebijakan yang diambil oleh pihak
fakultas dalam rangka memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk
mendapatkan pengalaman dan wawasan. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran
bahwa sering seorang lulusan dari perguruan tinggi tidak siap untuk langsung
terjun kedalam dunia kerja nyata yang diakibatkan oleh kurangnya pengalaman
dan wawasan, sehingga dengan kegiatan KKN/Magang yang dilaksanakan di
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang ini dapat
menerapkan ilmu yang sedang diperdalam untuk membantu mengatasi beberapa
permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kantor Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang dalam melakasanakan tugas dan
kewenangannya sebagai perencana pembangunan daerah. Dari kegiatan magang
ini penulis tertarik untuk mengupas lebih jauh mengenai obyek masalah dan judul
pada “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam
Pembangunan Daerah Kota Malang”.
Praktek KKN/Magang ini kami laksanakan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang, selama 1 bulan yang bertujuan
untuk dapat mengkaji secara terperinci dan mendalam baik secara teoritis maupun
praktis yang terkait dalam bidang ilmu administrasi khususnya administrasi
publik.
B. Tujuan Kegiatan Magang
Adapun tujuan-tujuan terlaksanakannya magang ini, yaitu:
1. Tujuan Umum:
4
a. Mengetahui peranan dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kota Malang dalam pembangunan daerah.
b. Mengetahui visi dan misi serta strategi kebijakan pembangunan daerah
Kota Malang.
c. Membantu pelaksanaan administrasi di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang.
2. Tujuan Khusus:
a. Menerapkan teori yang telah diperoleh di bangku pendidikan.
b. Sebagai pengalaman kerja dan bekal pengetahuan bagi mahasiswa
dalam kehidupan bermasyarakat.
c. Mengetahui tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kota Malang dalam pembangunan daerah.
C. Manfaat Kegiatan Magang
Manfaat yang diharapkan dari kegiatan magang pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang dapat dirumuskan sebagai
berikut:
1. Bagi Mahasiswa
a. Dapat mengenal lebih jauh realita ilmu yang telah diterima di
perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan.
b. Dapat menguji kemampuan pribadi dalam berkreasi pada bidang ilmu
yang dimiliki serta dalam tata cara hubungan masyarakat di
lingkungan kerjanya.
c. Memperdalam dan meningkatkan ketrampilan dan kreativitas diri
dalam lingkungan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.
d. Dapat menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk
menyesuaikan diri dalam lingkungan kerjanya di masa datang.
e. Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman selaku generasi
yang dididik untuk siap terjun langsung di masyarakat khususnya di
lingkungan kerjanya.
2. Bagi Fakultas
5
a. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana
program atau kurikulum yang telah diterapkan sesuai kebutuhan
masyarakat pengguna lulusan program.
b. Mencetak sarjana yang terampil dan jujur dalam menghadapi tugas dan
pekerjaan di dunia nyata.
c. Sarana untuk membangun kerjasama dan memperluas jaringan antara
Fakultas Ilmu Administrasi dengan instansi yang terkait.
3. Bagi Instansi
a. Merupakan sarana untuk alih ilmu di bidang administrasi khususnya
publik dan lain-lain bagi kemajuan instansi yang bersangkutan.
b. Merupakan sarana penghubung antara instansi dengan Lembaga
Pendidikan Tinggi.
c. Membantu instansi dalam menyelesaikan tugas sehari-hari.
6
BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI
A. Sejarah
Pada tahun 1978 Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur mengintruksikan
kepada semua Bupati/Walikota di Jawa Timur agar membentuk organisasi baru
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Atas dasar hal tersebut,
maka Pemerintahan Daerah Malang membentuk Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan surat Keputusan Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor V/110/VII/1979 tanggal Juli 1979
kemudian mengangkat Drs. Widomoko sebagai Ketua BAPPEDA Kota Malang
yang pertama didampingi seorang sekretaris dan empat kepala Bidang.
Untuk membentuk BAPPEDA seluruh Daerah Tingkat II se-Jawa Timur
telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur
Nomor BPPD. 053/388/1980 tanggal 23 Mei 1980 Tentang Pembentukan
BAPPEDA Tingkat II. Surat Keputusan ini dibuat dengan memperhatikan Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 Tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Tingkat I dan Tingkat II dan ditindaklanjuti dengan Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 1981 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana
BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
Bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut terhadap ketentuan pasal 60
UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 10 Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
serta untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Kedudukan,
Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan dan Kantor sebagai Lembaga
Teknis Daerah perlu dilaksanakan penyesuaian dengan melakukan penataan
kembali.
7
Dalam kapasitas sebagai entry point pembangunan daerah itulah
keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang
yang dikenal dengan sebutan BAPPEKO dibentuk untuk menjalankan tugas
pokok untuk melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan
daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10
Tahun 2000 Tentang Pembentukkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang serta Keputusan Walikota
Malang Nomor 349 Tahun 2004 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang.
Sehubungan dengan penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi
kewenangan Pemerintahan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu membentuk dan menata organisasi
Perangkat Daerah Inspektorat, Badan dan Kantor.
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15
Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun
2004 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur
Organisasi Badan dan Kantor sebagai Lembaga Teknis Daerah, maka dibentuklah
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah dan telah
ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 63 Tentang Uraian
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Malang, ini yang menjadi landasan keberadaan BAPPEDA Kota Malang
yang saat ini berlokasi di JL. Tugu No. 1 Malang, Kota Malang, Jawa Timur.
8
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No. 63 Tentang Uraian Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kota Malang, maka tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagai berikut:
Tugas Pokok:
Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan daerah.
Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan Daerah.
2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana
Kerja (Renja ) di bidang perencanaan pembangunan daerah.
3. Penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD).
4. Penyiapan dan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembanguna Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
5. Penyiapan dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan
Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).
6. Penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan
pengembangan.
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
8. Pelaksanaan pengurusan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
9. Pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerjasama penelitian dengan
lembaga-lembaga penelitian lainnya.
10. Penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan
pengembangannya.
11. Pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan pengembangannya serta
penyusunan statistik perkembangan penelitian dan pengembangannya.
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan
fungsinya.
9
13. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah
dengan swasta, dalam dan luar negeri.
14. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik.
15. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan.
16. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
17. Pengevaluasian pelaksanaan Rencana strategis dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
18. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga,
perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan.
19. Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM).
20. Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP).
21. Pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik
yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan.
22. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan.
23. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait
layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah.
24. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional.
25. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
26. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan
fungsinya.
C. Visi dan Misi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang
yang memiliki tugas dan kewenangan dalam perancangan pembangunan daerah
memiliki visi dan misi sebagai berikut:
Visi:
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
10
Misi:
1. Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kota Malang yang merata
sebagai motor penggerak pertumbuhan perekonomian kawasan sekitarnya.
3. Mengembangkan perencanaan pembangunan kota melalui penyusunan
Rencana Pembangunan Kota melalui penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah maupun penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah lainnya dan penyusunan rencana tata ruang wilayah
merujuk pada hasil penelitian maupun database potensi wilayah.
4. Mewujudkan pelayanan publik yang prima.
D. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah dan
telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 63 Tentang
Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Malang, berikut susunan strutur organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang:
1. Kepala Badan
Merupakan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
yang memiliki tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi
mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit kerja di
bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat
Sekretariat badan ini terdiri dari tiga subbagian, yaitu:
a. Subbagian Penyusunan Program
Subbagian penyusunan program mempunyai tugas penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), pelaksanaan
11
penyusunan Dokumen Pelaksana Anggara (DPA), dan penyusunan
Penetapan Kinerja (PK).
b. Subbagian Keuangan
Subbagian keuangan mempunyai tugas pengelolaan anggaran dan
barang, pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji
pegawai, pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
keuangan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
c. Subbagian Umum
Subbagian umum mempunyai tugas pelaksanaan dan pembinaan
ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan dan pengelolaan urusan
kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan.
3. Bidang Pendataan dan Evaluasi
Bidang pendataan dan evaluasi terdiri dari dua subbidang, yaitu:
a. Subbidang pendataan dan pelaporan
Subbidang pendataan dan pelaporan memiliki tugas penyiapan dan
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana
Pembangunan Jangka Menegah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM),
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pelaksanaan
pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
b. Subbidang monitoring dan evaluasi
Subbidang monitoring dan evaluasi memiliki tugas pelaksanaan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah serta
pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
skala kecamatan/kelurahan.
4. Bidang Tata Kota
Bidang tata kota ini terdiri dari dua subbidang, yaitu:
a. Subbidang prasarana dan sarana
Subbidang prasarana dan sarana memiliki tugas pengumpulan dan
pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan
perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan,
12
penyusunan keserasian pengembangan perkotaan dan pelaksanaan
petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan.
b. Subbidang tata ruang
Subbidang tata ruang memiliki tugas pengumpulan dan pengolahan data
dalam rangka perencanaan program dan kegiatan perencanaan tata
ruang, penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan
lingkungan perkotaan, penyusunan dan pelaksanaan petunjuk
pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.
5. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
Bidang ekonomi, sosial dan budaya terdiri dari dua subbidang, yaitu:
a. Subbidang ekonomi
Subbidang ekonomi mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan
data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan perencanaan
pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya, penyusunan
petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan skala kota di
bidang ekonomi, sosial dan budaya serta pelaksanaan pedoman dan
standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota di
bidang ekonomi, sosial dan budaya.
b. Subbidang sosial dan budaya
Subbidang sosial dan budaya memiliki tugas pelaksanaan bimbingan,
supervisi dan koordinasi keserasian pengembangan perkotaan dan di
kecamatan/kelurahan, pelaksanaan pengukuran Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) serta pelaksanaan bimbingan, supervisi dan koordinasi
pelayanan perkotaan di kecamatan/ kelurahan.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bidang penelitian dan pengembangan ini terdiri dari dua subbidang, yaitu:
a. Subbidang penelitian
Subbidang penelitian memiliki tugas pengumpulan dan pengolahan data
dalam rangka perencanaan program dan kegiatan penelitian dan
pengembangan pembangunan daerah, pelaksanaan penelitian dan
pengembangan kajian di bidang pemerintahan, keuangan,
13
pemberdayaan masyarakat, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan
masyarakat, pengembangan hasil penelitian dalam rangka perumusan
kebijakan pembangunan serta pelaksanaan pembinaan dan
pengkoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan pada
Perangkat Daerah.
b. Subbidang publikasi dan dokumentasi
Subbidang publikasi dan dokumentasi memiliki tugas pelaksanaan
koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait kegiatan penelitian
dan pengembangan, pelaksanaan sosialisasi hasil penelitian dan
pengembangan serta pendokumentasian hasil penelitian dan
pengembangannya.
14
Gambar Bagan I
Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN UMUM
SUBBAGIAN PENYUSUNAN
PPROGRAM
BIDANGTATA KOTA
KELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL
BIDANGPENDATAAN DAN
EVALUASI
BIDANGEKONOMI, SOSIAL
DAN BUDAYA
BIDANGPENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUBBIDANG EKONOMI
SUBBIDANGPENELITIAN
SUBBIDANG PENDATAAN
DAN PELAPORAN
SUBBIDANG PRASARANA DAN
SARANA
SUBBIDANG MONITORING
DAN EVALUASI
SUBBIDANG TATA RUANG
SUBBIDANG SOSIAL DAN
BUDAYA
SUBBIDANG PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI
15
BAB III
RENCANA KERJA
A. Jumlah Peserta
Peserta KKN/Magang pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, berjumlah 5 (lima) orang Mahasiswa, yang terdiri dari:
1. Aprianto Agung Saputro (0810310015)
2. Alfian Achmad Rifa’i (0810310006)
3. Ayu Puspitasari (0810310028)
4. Dwi Kartika Sari (0810310046)
5. Astrida Puspita Sari (0810313067)
B. Tempat dan Waktu
Dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai
dengan Tri Darma Perguruan Tinggi, yang diharapkan mampu mengaplikasikan
pengetahuan-pengetahuan secara teoritis yang diperoleh dalam perguruan tinggi
terhadap dunia kerja. Maka kegiatan ini dilaksanakan pada:
Tempat : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota
Malang
Jl. Tugu No. 1 Malang, Kota Malang, Jawa Timur
(pada waktu pelaksanaan KKN/Magang)
Waktu : 1 April 2011-30 April 2011
C. Metode Pelaksanaan
Dari sejak awal rencana praktek kerja (magang) dilaksanakan, penulis
menyadari berbagai keterbatasan dan kendala. Oleh sebab itu, walaupun dirasa
tidak mungkin dapat melakukan pengamatan secara intensif terhadap pokok
masalah yang sedang dikaji, maka tetap diupayakan agar penulisan laporan hasil
praktek kerja nyata (magang) ini memperoleh data dan informasi yang memenuhi
persyaratan dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :
16
1. Studi kepustakaan yaitu mempelajari teori-teori yang relevan dan
mendukung pokok masalah yang sedang dibahas.
2. Pendekatan lapangan yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan
atau kegiatan di masing-masing bidang. Untuk ini digunakan teknik
pengumpulan data :
a. Dokumenter yaitu mempelajari berbagai ketentuan peraturan
perundang-undangan, laporan serta dokumen-dokumen yang ada
pada Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Malang.
b. Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui tatap muka
dengan pejabat yang berwenang. Wawancara ini tetap diperlukan
untuk memperoleh data yang diperlukan yang tidak diperoleh
malalui metode dan teknik lainnya.
Disamping itu, tidak kalah pentingnya adalah metode pengumpulan data
yang diperoleh dengan jalan menggali informasi dari andalan yang telah ditunjuk,
tentang berbagai potensi organisasi, perkembangan yang dicapai, macam atau
jenis program yang dilaksanakan, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta
upaya-upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan.
D. Jadwal Kegiatan
Kegiatan Kerja Praktek di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kota Malang ini dimulai dengan permohonan pengajuan kegiatan
magang, konfirmasi penerimaan, penerimaan dari instansi, pelaksanaan Kerja
Praktek dan pembuatan laporan. Adapun perincian kegiatan ini adalah sebagai
berikut :
17
Tabel 1
Rencana Kegiatan Kuliah Kerja Nyata / Magang
Universitas Brawijaya Jurusan Administrasi Publik
Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang
No
.
Waktu Pelaksana Kegiatan Rencana Kegiatan
1. Minggu I
Aprianto Agung S.
Alfian Achmad R.
Ayu Puspitasari
Dwi Kartika Sari
Astrida Puspita S.
Perkenalan lingkungan
Kuliah Kerja Nyata
(KKN).
Mengurus surat-surat
yang dibutuhkan.
2. Minggu II Koordinasi dengan
pegawai di bidang
masing-masing.
Mengerjakan tugas
yang diberikan oleh
pembimbing di tempat
magang.
3. Minggu III Mengikuti kegiatan
yang diselenggarakan
instansi.
Mengerjakan tugas
yang diberikan oleh
pembimbing di tempat
magang.
4. Minggu IV Mengerjakan tugas
yang diberikan oleh
pembimbing di tempat
magang.
Mencari data-data yang
dibutuhkan untuk
18
penyusunan laporan
magang.
Berkonsultasi dengan
pembimbing dari
instansi
5. Minggu V Berkonsultasi dengan
pembimbing dari
instansi
Mengerjakan laporan
magang.
E. Pembagian Kerja
Pihak pelayanan intern menetapkan kebijakan untuk membagi peserta
KKN/Magang pada empat bidang atau bagian, diantaranya:
Dua orang pada bidang sekretariat.
Satu orang pada bidang ekonomi, sosial dan budaya.
Satu orang pada bidang evaluasi dan pendataan.
Satu orang pada bidang penelitian dan pengembangan.
19
BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Pelaksanaan Kegiatan
Kemudian untuk penempatan mahasiswa dibagi dalam empat bidang
secara menetap dengan kata lain tidak mengalami pergantian bidang dalam setiap
minggunya. Adapun kegiatan yang kami lakukan tertulis pada table berikut:
Tabel 2
Pelaksanaan Kegiatan
No. Waktu Bidang Kerja Pelaksana
Kegiatan
Uraian Kegiatan
1. Minggu Ke
I
Jumat, 1 April
2011
-
Aprianto Agung S.
Alfian Achmad R.
Ayu Puspitasari
Dwi Kartika Sari
Astrida Puspita S.
Perkenalan
lingkungan
KKN/Magang.
Mempelajari aturan-
aturan yang berlaku di
tempat KKN/Magang
sekaligus beradaptasi
dengan para karyawan
yang bekerja di
instansi tersebut.
Mempelajari struktur
organisasi, pembagian
tugas dan fungsi
sekaligus jumlah dan
nama-nama pegawai
yang bekerja di
bagian yang sama,
dengan tujuan agar
lebih cepat
20
bersosialisasi dengan
para pegawai.
2. Minggu Ke II
Senin, 4 April
2011 s/d
Jumat, 8 April
2011
-
Aprianto Agung S.
Alfian Achmad R.
Ayu Puspitasari
Dwi Kartika Sari
Astrida Puspita S.
Pembagian pada
masing-masing
bidang.
Bidang
Sekretariat
Alfian Achmad R.
Astrida Puspita S.
Membantu
mengerjakan laporan
keuangan rapat dinas.
Bidang
Ekonomi,
Sosial dan
Budaya
Ayu Puspitasari Mengerjakan tugas
yang diberikan oleh
pembimbing dari
instansi, yaitu
membuat surat
undangan rapat
TKPKD dan
membantu persiapan
pelaksanaan kegiatan
rapat TKPKD.
Bidang Pendataan
dan Evaluasi
Dwi Kartika Sari Mengevaluasi
Program / kegiatan
dan penganggaran
DBH CHT TA. 2011.
Bidang Penelitian
dan
Pengembangan
Aprianto Agung S. Membantu pelatihan
pengadaan barang
dan jasa di Unmer.
3. Bidang
Sekretariat
Alfian Achmad R.
Astrida Puspita S.
Membantu mendata
surat masuk dan
keluar.
21
Bidang
Ekonomi,
Sosial dan
Budaya
Ayu Puspitasari Membantu mencatat
surat masuk,
mengetik surat dan
mengedit data.
Bidang Pendataan
dan Evaluasi
Dwi Kartika Sari Meneruskan tugas
evaluasi program
pada minggu kedua.
Bidang Penelitian
dan
Pengembangan
Aprianto Agung S. Membantu pelatihan
pengadaan barang dan
jasa di Unmer.
Bidang
Sekretariat
Bidang Ekonomi,
Sosial dan
Budaya
Bidang Pendataan
dan Evaluasi
Bidang Penelitian
dan
Pengembangan
Aprianto Agung S.
Alfian Achmad R.
Ayu Puspitasari
Dwi Kartika Sari
Astrida Puspita S.
Melakukan diskusi
terkait peran Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) dalam
pembangunan daerah
Kota Malang dengan
pegawai/pejabat di
masing-masing
bidang.
4. Minggu Ke
IV
Senin 18 April
2011 s/d
Kamis 21
April 2011
Bidang
Sekretariat
Alfian Achmad R.
Astrida Puspita S.
Membantu mencari
artikel sebagai bahan
topik pelaksanaan
musrenbang.
Bidang
Ekonomi,
Sosial dan
Budaya
Ayu Puspitasari Melanjutkan
melaksanakan tugas
yang diberikan oleh
pembimbing dari
instansi seperti pada
minggu ketiga, yaitu
mencatat surat,
22
mengetik surat dan
mengedit nota dinas.
Bidang Pendataan
dan Evaluasi
Dwi Kartika Sari Foto copy dan
mengantar surat ke
tiap SKPD di Kota
Malang.
Bidang Penelitian
dan
Pengembangan
Aprianto Agung S. Membantu membuat
arsip dan dokumen-
dokumen pelatihan
pengadaan barang
dan jasa.
5. Minggu Ke
V
Senin 25 April
2011 s/d
Jumat 29
April 2011
Bidang
Sekretariat
Alfian Achmad R.
Astrida Puspita S.
Ayu Puspitasari
Dwi Kartika Sari
Aprianto Agung S.
Menyerahkan sumber
evaluasi sekaligus
meminta penilaian
pembimbing terhadap
kinerja penulis selama
kegiatan
KKN/Magang.
Memeriksa
kelengkapan data
yang diperlukan untuk
penyusunan laporan
KKN/Magang.
Mengerjakan tugas-
tugas yang diberikan
oleh pembimbing.
Mengerjakan tugas-
tugas yang diberikan
pembimbing di
instansi.
Meminta paraf
Bidang Ekonomi,
Sosial dan
Budaya
Bidang Pendataan
dan Evaluasi
Bidang Penelitian
dan
Pengembangan
23
pembimbing di
instansi pada lembar
kegiatan harian
KKN/Magang.
Berpamitan dan
mengucapkan terima
kasih pada seluruh
pihak di tempat
KKN/Magang yang
telah membantu
kelancaran
pelaksanaan
KKN/Magang.
Dokumentasi.
B. Hambatan Peran BAPPEDA dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan
Fungsi Pembangunan Kota Malang
Dalam pelaksanaan kegiatan KKN/Magang yang telah kami laksanakan di
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang, kami
memperoleh informasi dari instansi terkait peran Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pembangunan daerah. Informasi
tersebut kami peroleh baik dari diskusi yang kami lakukan dengan pejabat atau
pegawai instansi maupun dari sumber-sumber data yang ada di Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang. Dari informasi
yang kami peroleh tersebut, maka kami dapat menarik suatu pemikiran bahwa
dalam melaksanakan tugas dan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) sebagai perencana pembangunan daerah juga mengalami
hambatan-hambatan sebagai berikut:
1. Koordinasi antar dinas di Kota Malang
Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan kurang adanya
koordinasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
24
dengan dinas-dinas terkait. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa kasus
pembangunan sebagai contoh ketika Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) melakukan pembangunan jalan-jalan di Kota Malang
seringkali terjadi bongkar bangun jalan-jalan yang sudah selesei dibangun.
Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari PDAM yang menginginkan
penggalian jalan untuk membangun saluran air maka pembangunan jalan-
jalan yang sudah selesei dibangun seringkali mengalami pembongkaran
yang merupakan cerminan dari kurangnya koordinasi antara Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan PDAM dalam
perencanaan pembangunan infrastruktur daerah. Kasus ini banyak terjadi
di wilayah Dinoyo.
2. Ketepatan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan dengan
sasaran wilayah.
Sering kali produk-produk kebijakan yang telah dibuat oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam melaksanakan
pembangunan tidak sesuai dengan wilayah dan kondisi lingkungan. Kasus
pembangunan Mall yang dibangun di wilayah pendidikan, apartemen yang
dibangun di wilayah daerah aliran sungai. Dua contoh kasus tersebut
membuat produk kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan kurang
berkualitas.
3. Tidak ada inovasi dalam pembuatan program-program kebijakan.
Dalam pembuatan program-program kebijakan kebanyakan hanya
mengadopsi program kebijakan yang lalu tanpa adanya inovasi sehingga
program-program kebijakan yang dibuat tidak memberikan perubahan
yang signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi di masyarakat.
C. Hambatan dan Dukungan Terhadap Kegiatan KKN/ Magang Pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang
25
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang
dalam mengoptimalisasikan kegiatan KKN/Magang mengalami hambatan-
hambatan sebagai berikut:
1. Kurangnya koordinasi antara instansi dengan lembaga pendidikan dalam
mendukung pelaksanaan KKN/Magang di BAPPEDA Kota Malang.
2. Kurangnya kegiatan yang diberikan kepada peserta KKN/Magang oleh
instansi dalam pelaksanaan kegiatan KKN/Magang di BAPPEDA Kota
Malang sehingga terkesan pasif.
Sedangkan dukungan terhadap kegiatan magang pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang adalah sebagai berikut:
1. Sikap ramah yang ditunjukkan staf masing-masing bidang dalam
memberikan kerjasama terhadap peserta magang, sehingga memungkinkan
peserta untuk lebih bersemangat melaksanakan kegiatan magang ini.
2. Fleksibilitas yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kota Malang kepada peserta dalam menyelesaikan
tugas selama kegiatan magang ini, sehingga memudahkan untuk
menyesuaikan dengan jadwal akademik di fakultas.
3. Suasana ruang kerja yang kondusif, yang dimana hal ini didukung oleh
sarana dan prasarana yang lengkap seperti beberapa unit komputer dalam
keadaan yang layak pakai.
D. Hasil Perolehan Data
Di dalam kegiatan KKN/Magang yang telah kami lakukan, sesuai dengan
latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perencanaan
pembangunan daerah merupakan unsur terpenting dalam pelaksanaan
pembangunan sebab pembangunan tanpa perencanaan yang baik maka
pembangunan daerah tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam kegiatan
KKN/Magang yang kami lakukan maka kami memperoleh beberapa pengetahuan
terkait dengan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
26
dalam pembangunan daerah Kota Malang seperti yang akan teruraikan pada
bahasan di bawah ini.
1. Kebijakan dan Strategi Penetapan Struktur Ruang Wilayah
a. Kebijakan dan Strategi Penetapan Sistem Fungsi dan Perwilayahan
Struktur tata ruang merupakan unsur yang terpenting dalam
pengembangan sebuah kota. Perencanaan infrastruktur harus mengacu pada
struktur ruang yang telah ditetapkan, hal ini agar tidak terjadi kesenjangan
antar wilayah dalam satu kota.
Sistem kepusatan suatu kota dikembangkan sesuai dengan kebutuhan
penduduk yang dilayani, yang digambarkan sebagai suatu struktur hirarki
mulai dari tingkat pelayanan yang tertinggi sampai terendah. Ditinjau dari
skala suatu kota untuk membentuk suatu sistem kepusatan dapat
diklasifikasikan menjadi 3, yaitu skala regional, skala kota, dan skala lokal.
Kebijaksanaan sistem pusat pelayanan diarahkan sebagai berikut :
1) Pusat Kegiatan Nasional
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) didefinisikan sebagai kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala nasional atau
beberapa propinsi.
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ditetapkan dengan kriteria yaitu
kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul
utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan
perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan
industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa propinsi
dan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul
utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa propinsi.
Mempunyai kemudahan aksesbilitas terhadap daerah yang dilayani,
terutama lokasi yang terletak atau mudah dicapai dari jalur regional.
27
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, penetapan PKN di
Jawa Timur salah satunya adalah Kota Malang.
2) Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya
Kawasan andalan dapat didefiniskan sebagai bagian dari kawasan budi
daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya
diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor
unggulan bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Kota Malang
ditetapkan sebagai pusat pelayanan dari kawasan andalan Malang Raya
yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu.
Adapun sektor unggulan dari kawasan andalan Malang Raya meliputi
sektor pendidikan, sektor pertanian, sektor perikanan, sektor industri,
sektor perkebunan dan sektor pariwisata.
3) Pusat Pelayanan Berskala Regional
Pusat pelayanan berskala regional didefinisikan sebagai fasilitas yang
lingkup pelayanannya mencakup wilayah kecamatan atau wilayah yang
lebih luas dari kecamatan.
Pusat pelayanan berskala regional terdiri dari fasilitas pemerintahan,
kesehatan, perdagangan dan jasa yang melayani tingkat kecamatan atau
wilayah yang lebih luas dari kecamatan.
Lokasinya diarahkan pada wilayah yang cenderung menjadi aglomerasi
fasilitas pelayanan tingkat kecamatan yang sudah ada.
Mempunyai kemudahan aksesbilitas terhadap daerah yang dilayani,
terutama lokasi yang terletak atau mudah dicapai dari jalur regional.
4) Pusat Pelayanan Berskala Kota
Pusat Pelayanan berskala kota didefinisikan sebagai fasilitas yang
lingkup pelayanannya mencakup wilayah kota bersangkutan.
28
Pusat pelayanan skala kota meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan,
perdagangan dan jasa, peribadatan, serta olahraga yang melayani
tingkat kota atau wilayah perencanaan.
Lokasinya diarahkan pada tempat-tempat yang cenderung menjadi
aglomerasi fasilitas pelayanan tingkat kota yang sudah ada dan diarahan
pada tempat yang cenderung sentris dengan maksud agar bisa dicapai
secara lebih merata dari setiap pusat pelayanan kota.
Mempunyai kemudahan aksesbilitas terhadap pusat pelayanan kota
yang dilayani.
5) Pusat Pelayanan Berskala Lokal
Pusat pelayanan berskala lokal adalah fasilitas yang lingkup
pelayanannya mencakup pusat pelayanan kota.
Pusat pelayanan berskala lokal meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan,
peribadatan, olahraga, serta perdagangan eceran yang melayani pusat
pelayanan kota.
Diarahkan pada lokasi yang mempunyai kemudahan aksesbilitas dan
bisa dicapai secara lebih merata dari setiap lingkungan.
Pada kawasan terbangun, lokasinya diarahkan pada tempat-tempat yang
cenderung menjadi aglomerasi fasilitas pelayanan bagian kota yang
telah ada.
Penempatan pusat pelayanan lokal digunakan sebagai salah satu strategi
untuk mengacu perkembangan kawasan baru.
Berikut strategi struktur ruang Kota Malang:
1) Pusat Kota Malang diarahkan di Kawasan alun-alun dan sekitarnya. Hal
ini disebabkan karena aktifitas berpusat di kawasan alun-alun dan
sekitarnya, seperti: pemerintahan, perdagangan serta fasilitas sosial yang
berskala regional.
29
2) Pembagian Kota Malang hingga tahun 2029 diarahkan menjadi 6 (enam)
pusat pelayanan kota yang dikelompokkan berdasarkan pada kedekatan
dan persamaan fungsi kegiatan.
3) Masing-masing pusat pelayanan kota memiliki Pusat dan Sub Pusat yang
saling berhubungan dimana antara pusat yang satu dengan pusat yang lain
dihubungkan dengan jaringan jalan dengan pola pergerakan yang bersifat
Concentric Linier, yaitu semua kegiatan berpusat pada satu titik yaitu
Kawasan Alun-alun dan sekitarnya.
4) Menetapkan rencana jalan lingkar barat dan lingkar timur untuk
menunjang aksesibilitas menuju pusat dan sub pusat dari masing-masing
pusat pelayanan kota serta menuju pusat kota.
b. Kebijakan dan Strategi Penataan Kawasan Perkotaan
Penataan kawasan perkotaan dilakukan sesuai dengan fungsi dan
peran masing-masing yakni sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat
pengolahan dan distribusi hasil pertanian, perdagangan, jasa, pemerintahan,
pendidikan, kesehatan, serta transportasi, pergudangan dan sebagainya.
Penetapan pusat sub satuan wilayah pengembangan dan wilayah
pelayanannya didasarkan atas pertimbangan faktor ketersediaan fasilitas
pelayanan umum (kapasitas pelayanan), utilitas (kapasitas pelayanan) dan
aksesibilitas (kemudahan jangkauan). Penataan kawasan perkotaan dilakukan
sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing pusat pelayanan kota yakni
sebagai pusat kegiatan pertumbuhan pusat pelayanan kota. Dalam hal ini
kegiatan pusat pelayananan kota tetap ditujukan untuk menunjang dan
melengkapi pertumbuhan dari kegiatan utama sektor pendidikan.
Strategi penataan ruang di kawasan perkotaan ditujukan pada fungsi
dan peran kota, yaitu mengusahakan keseimbangan antara kota dengan
kawasan ekonomi yang dilayaninya dengan mengusahakan pola hirarki kota
sesuai dengan fungsi dan perannya, mendorong perwujudan dan
perkembangan jaringan pusat pertumbuhan baru, meningkatkan mutu dan
jumlah fasilitas pelayanan umum kota serta menciptakan iklim yang
30
meningkatkan kegiatan ekonomi dengan perbaikan kondisi permukiman.
Dalam penataan kawasan perkotaan di Kota Malang disesuaikan
dengan visi Kota Malang yaitu “Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota
Pendidikan yang Berkualitas, Berbudaya, Berwawasan Lingkungan
menuju Masyarakat Sejahtera”.
Adapun makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut :
Kota Pendidikan yang Berkualitas, mengandung makna bahwa
pembangunan Kota Malang diarahkan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan dalam arti yang luas. Pengertian pendidikan yang berkualitas
adalah bahwa :
1) Penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang di Kota Malang harus
memiliki kualitas tinggi.
2) Penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan SDM yang
memiliki keunggulan kompetitif dalam hal penguasaan, pemanfaatan
dan pengembangan IPTEK, serta memiliki wawasan global dengan
kearifan lokal (berbudi pekerti luhur).
3) Kebijakan pemerintah kota diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang
berpihak kepada kepentingan pendidikan dalam arti luas, yang meliputi:
(1) peningkatan kapasitas SDM pemerintah kota sebagai pengemban
fungsi pelayanan publik; (2) peningkatan kualitas penyelenggaraan
pendidikan di semua level melalui pengembangan SDM dan
kelembagaan; (3) membuka akses seluas-luasnya kepada seluruh
lapisan masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang kurang/tidak
mampu secara ekonomi, untuk dapat menuntut ilmu melalui jalur
formal (sekolah).
Kota Sehat dan Ramah Lingkungan, mengandung makna bahwa
pembangunan di Kota Malang diarahkan untuk mewujudkan kota yang
sehat dan berwawasan lingkungan. Pengertian kota sehat dan ramah
lingkungan adalah sebagai berikut :
31
1) Kota sehat adalah kota yang memiliki kualitas lingkungan fisik dan
sosial kemasyarakatan yang baik sehingga menjadi kota yang
memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warga kotanya (City fit
to live in).
2) Kota yang ramah lingkungan adalah kota yang dalam melaksanakan
pembangunan selalu memperhatikan kelestarian daya dukung
lingkungan.
Kota Pariwisata yang Berbudaya, mengandung makna bahwa
pembangunan di Kota Malang diarahkan untuk mewujudkan Kota Malang
sebagai kota tujuan wisata dengan tetap melestarikan budaya khas
malangan. Pengertian Kota Pariwisata yang berbudaya adalah sebagai
berikut :
1) Kota pariwisata adalah kota yang menjadi tujuan wisatawan baik
wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Obyek wisata
yang akan dikembangkan adalah obyek wisata pendidikan, wisata
sejarah, wisata belanja maupun wisata lainnya.
2) Kota pariwisata yang berbudaya adalah kota pariwisata yang tetap
melestarikan budaya khasnya beserta nilai-nilai yang dikandungnya.
Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri, mengandung makna bahwa
tujuan pembangunan yang akan dilakukan adalah untuk mewujudkan
masyarakat Kota Malang yang maju dan mandiri. Pengertian masyarakat
yang maju dan mandiri adalah sebagai berikut :
1) Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang maju dalam penguasaan
ilmu dan teknologi, maju dalam derajat kesehatannya dan maju dalam
mengembangkan budaya dan pariwisatanya.
2) Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu membiayai
sendiri semua kebutuhan dan aktifitas yang dilakukannya.
Dalam penataan ruang kota di Kota Malang khususnya di bidang
pendidikan strategi yang dilakukan sebagai upaya mewujudkan Kota
32
Pendidikan adalah sebagai berikut:
1) Penetapan kawasan strategis pendidikan di Kota Malang.
2) Penyediaan sarana dan prasarana transportasi.
3) Penyediaan sarana prasarana telematika.
4) Penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya dalam pengembangan
Kota Malang sebagai Kota Pendidikan.
2. Kebijakan dan Strategi Penetapan Pola Ruang Wilayah
Berdasarkan perkembangan fisik di Kota Malang dalam 5 tahun ini
mengalami perkembangan pesat, terutama perdagangan (kawasan pusat kota) dan
perumahan (Malang bagian Timur Laut dan Malang bagian Barat Laut). Tapi
perkembangan tersebut tidak merata, dimana pada kawasan timur dan selatan
(Malang bagian Tenggara dan Malang bagian Barat Daya) perkembangannya
tidak terlalu cepat (bahkan tidak berkembang sesuai dengan rencana RTRW
lama). Sehingga terjadi beberapa penyimpangan antara rencana tata ruang yang
ada (RTRW Kota Malang tahun 2001/2002) dengan kondisi eksisting. Untuk itu
diperlukan suatu kebijakan penetapan pola ruang Kota Malang.
Pemanfaatan ruang di wilayah Kota Malang dibagi menjadi dua yaitu
kawasan lindung dan budidaya. Pola pemanfaatan ruang wilayah di Kota Malang
diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara fungsi kawasan sebagai
kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pemanfaatan kawasan lindung terdiri
dari kawasan sempadan sungai, kawasan lindung untuk cagar budaya, dan
kawasan lindung untuk kawasan terbuka hijau kota. Sedangkan kawasan budidaya
terdiri atas: kawasan pertanian, kawasan permukiman, kawasan industri dan
kawasan perdagangan.
a. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Lindung
Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung meliputi
langkah-langkah untuk memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi
lingkungan hidup dan mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
33
Kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung berdasarkan persyaratan
sebagai berikut:
1) Kawasan lindung untuk sempadan sungai
Garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan dengan batas lebar
sekurang-kurangnya 5 meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.
Garis sempadan sungai tidak bertanggul ditetapkan berdasarkan
pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh pejabat yang
berwenang.
Garis sempadan yang bertanggul dan tidak bertanggul yang berada di
wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan tersendiri oleh
pejabat yang berwenang.
2) Kawasan lindung untuk kawasan terbuka hijau kota
Lokasi sasaran terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota
antara lain: di kawasan permukiman, industri, tepi sungai, jalan yang
berada di kawasan perkotaan.
Hutan yang terletak di dalam wilayah perkotaan atau sekitar kota
dengan luas hutan minimal 0,25 Ha.
Jenis tanaman untuk hutan kota adalah tanaman tahunan berupa
pohon-pohonan bukan tanaman hias atau herba, dari berbagai jenis
baik jenis asing atau eksotik maupun etnis asli domestik.
3) Kawasan rencana bencana alam
Mempertahankan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai resapan
air, sehingga run off dari air hujan berkurang karena terjadinya
peresapan.
Pada kawasan-kawasan permukiman padat khususnya di Kecamatan
Klojen diharapkan membuat sumur resapan yang disesuaikan dengan
kebutuhan sehingga meskipun lahan didominasi dengan tutupan
bangunan tapi masih bisa meresapkan air, selain itu bisa juga
dilakukan dengan metode biopori.
34
Pemeliharaan dan normalisasi saluran drainase dengan mengangkat
sedimen dan sampah yang ada di saluran, untuk semua saluran
drainasi.
Inventarisasi saluran-saluran yang berfungsi ganda sebagai saluran
drainase dan saluran irigasi.
Dibangunnya inlet di kanan-kiri jalan pada kawasan genangan dan
pada jalan-jalan yang belum ada inlet drainasenya.
Sosialisasi kepada masyarakat untuk hidup sehat dan memelihara
lingkungannya diantaranya dengan tidak membuang sampah ke
sungai/saluran air serta tidak mendirikan bangunan di atas sempadan
sungai atau jaringan drainase.
4) Kawasan lindung untuk cagar budaya dan ilmu pengetahuan
Merupakan tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya
tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang
mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
Adapun strategi yang diperlukan dari kebijakan pengembangan
kawasan lindung di Kota Malang adalah sebagai berikut:
Strategi pemantapan kawasan lindung mutlak ini adalah menjaga dan
mengembalikan fungsi kawasan, sedangkan pada kawasan yang telah
digunakan tidak direkomendasikan untuk ditingkatkan. Kawasan ini
mutlak harus menjadi kawasan lindung sedangkan kegiatan atau
aktifitas manusia yang diijinkan hanya sebatas menikmati
pemandangan alam dan pos informasi wisata dan perlindungan
kawasan saja, atau memiliki kepentingan fungsi strategis.
Strategi pemantapan kawasan resapan air ini adalah pemantapan
kawasan sebagai area yang mampu menjaga kelestarian sumberdaya
air dengan tidak mengijinkan perubahan fungsi kawasan. Peningkatan
daya dukung sumber air dilakukan dengan meningkatkan populasi
vegetasi di kawasan lindung mutlak sesuai dengan fungsi kawasan,
35
serta dengan mendayagunakan potensi tanah kritis, padang alang-
alang, tanah tandus yang menjadi bagian dari kawasan lindung mutlak.
Pengamanan berbagai kawasan lindung dari kegiatan penduduk yang
cenderung akan mengganggu penggunaan kawasan tersebut.
Pemanfaatan kawasan lindung bawahannya serta kawasan lindung
lainnya diarahkan untuk menunjang fungsi lindung yang telah
ditetapkan.
Pemanfaatan kawasan lindung wilayah perkotaan dilakukan melalui
pemanfaatan kawasan-kawasan tersebut untuk kegiatan jalur hijau dan
ruang terbuka hijau.
Pemanfaatan kawasan lindung jangan sampai mengganggu sistem
ekologi yang telah berjalan dan sesuai dengan kondisi yang ada.
Penetapan ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana di sekitar
kawasan rawan bencana serta melakukan pelatihan simulasi pada
penduduk sebagai cara untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang
terjadi.
Peningkatan kerjasama antar intansi pemerintah yang berwenang
dalam pengelolaan fungsi lindung baik untuk perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya.
Peningkatan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan yang
memberikan perlindungan kawasan bawahannya untuk menjaga fungsi
kawasan lindung.
b. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya
Kebijakan dan strategi kawasan budidaya meliputi pengembangan
berbagai usaha dan kegiatan pengembangan sistem permukiman,
pengembangan jaringan transportasi nasional, pengembangan energi dan
jaringan kelistrikan nasional, pengembangan jaringan telekomunikasi
nasional serta pengembangan infrastruktur air baku nasional.
Untuk mewujudkan keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan
36
lainnya yang saling mendukung serta mencegah dampak negatif yang dapat
terjadi terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kehidupan politik,
sosial dan budaya masyarakat setempat maka perlu dilakukan penetapan
kawasan budidaya berdasar kriteria kawasan budidaya. Di dalam kawasan
budidaya dipilih kawasan-kawasan yang dapat berperan mendorong
pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya, serta
dapat mewujudkan pemerataan ruang di wilayah nasional.
Pengembangan kawasan budidaya ini perlu ditunjang oleh adanya
strategi terhadap keseimbangan perkembangan dan keserasian lingkungan
yang ditunjang oleh pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan dan
mempermudah kegiatan perekonomiaan. Maka strategi yang perlu dilakukan
dalam rangka pemanfaatan kawasan budidaya di Kota Malang adalah sebagai
berikut:
Pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang akan menunjang
pemanfaatan kawasan budidaya perlu dilakukan agar dalam pemanfaatan
kawasan budidaya tersebut dapat memberikan hasil yang optimal.
Pemanfaatan kawasan budidaya yang ada perlu disesuaikan dengan
kondisi fisik yang mendukungnya.
Pemanfaatan kawasan budidaya yang lokasinya berdekatan dengan
kawasan lindung perlu pengawasan yang cukup ketat.
Pemanfaatan kawasan budidaya dilakukan sebesar-besarnya untuk
kepentingan masyarakat.
Pemanfaatan kawasan budidaya diharapkan tidak mengganggu ekosistem
yang ada.
3. Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis Kota Malang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kawasan strategis
kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau lingkungan.
37
Jenis kawasan strategis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang, antara lain:
1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.
Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan
keamanan, antara lain adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil
terdepan, dan kawasan latihan militer.
2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan
ekonomi, antara lain adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus,
kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan
perdagangan dan pelabuhan bebas.
3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya,
antara lain adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya,
termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.
4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam
dan/atau teknologi tinggi.
Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan
sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara lain adalah kawasan
pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas
bumi lepas pantai, serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir.
5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup.
Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup, antara lain adalah kawasan pelindungan dan
pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan
dunia seperti Taman Nasional Lorentz, Taman Nasional Ujung Kulon, dan
Taman Nasional Komodo.
Sesuai dengan jenis kawasan strategis yang tercantum dalam Undang-
38
Undang Nomor 26 Tahun 2007, kebijakan dan strategi penetapan kawasan
strategis di Kota Malang diarahkan dengan mengacu pada Undang-Undang
tersebut serta pola perkembangan Kota Malang.
Adapun kebijakan penetapan kawasan strategis Kota Malang meliputi:
1) Penetapan kawasan strategis di Kota Malang meliputi kawasan strategis dari
sudut kepentingan pertahanan dan keamanan (kawasan militer), pertumbuhan
ekonomi (kawasan perdagangan dan jasa, pendidikan tinggi, pariwisata,
industri), dan sosial budaya (kawasan cagar budaya dan bangunan bersejarah).
Penetapan kawasan strategis ini bertujuan untuk mempermudah dalam
meningkatkan pertumbuhan di masing-masing kawasan khususnya sektor
ekonomi yang berdampak juga pada peningkatan pendapatan daerah.
Penetapan kawasan strategis di Kota Malang dibentuk berdasarkan persamaan
karakter dan kedekatan lokasi antar masing-masing unit.
Adapun strateginya yaitu:
Kawasan pertahanan dan keamanan (kawasan militer) diarahkan agar
lokasinya jauh dari kegiatan umum perkotaan dan masyarakat umum
tidak diijinkan memakai atau menempati lahan yang ada dan telah
ditetapkan sebagai kawasan khusus. Kawasan khusus tertutup
digunakan sebagai kepentingan pertahanan keamanan nasional (TNI),
dan kawasan yang digunakan dengan fungsi kegiatan militer
dikategorikan sebagai kawasan khusus mencakup daerah pangkalan,
lokasi latihan, basis dan daerah demobilisasi.
Kawasan pertumbuhan ekonomi (perdagangan dan jasa) dilakukan
dengan membentuk sentra ekonomi sebagai kawasan pengembangan
sentra industri kecil, kawasan industri dan pergudangan, dan lain-lain.
Kawasan pendidikan dilakukan dengan peningkatan mutu pendidikan
di Kota Malang yang ditunjang dengan sarana dan prasarana
pendukung kegiatan pendidikan di Kota Malang.
39
Kawasan sosial budaya dapat dilakukan dengan optimasi
pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomis kawasan,
antara lain pemanfaatan sebagai aset wisata, penelitian dan pendidikan,
pengendalian perkembangan lahan terbangun di sekitar kawasan,
pelestarian kawasan sekitar serta memberikan gambaran berupa relief
atau sejarah yang menerangkan obyek/situs tersebut serta pengadaan
kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya.
2) Pengembangan kawasan strategis diarahkan agar dapat berpengaruh
terhadap:
Tata ruang di wilayah sekitarnya.
Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kawasan strategis ini menjadi sebuah kawasan yang memiliki tingkat
pelayanan hingga skala regional sehingga tetap dipertahankan dan
dikembangkan keberadaannya.
4. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Sarana dan
Prasarana Wilayah
a. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Fasilitas
Fasilitas merupakan salah satu komponen yang menunjang dalam hal
pembangunan suatu kota. Ketersediaan fasilitas dari segi jumlah serta skala
pelayanan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan fungsi suatu
kota. Kota dengan ketersediaan fasilitas dengan skala pelayanan regional
akan menjadikannya sebagai kota orde satu demikian seterusnya untuk kota
yang dilengkapi fasilitas dengan skala pelayanan kota dan skala pelayanan
lokal akan menjadi kota orde ke 2 dan ke 3 dalam lingkup propinsi.
Fasilitas dalam menunjang kehidupan suatu wilayah didasarkan pada
jumlah penduduk yang ada, sehingga besar kecilnya jumlah penduduk akan
mempengaruhi banyak sedikitnya jumlah fasilitas yang ada. Standar
penyediaan fasilitas merupakan suatu pedoman yang digunakan untuk
40
penyediaan fasilitas, sehingga penyediaan fasilitas tersebut akan sesuai
dengan tingkat kebutuhan dari masyarakat. Ketersediaan fasilitas berupa
sarana perdagangan dan jasa, pendidikan, peribadatan, kesehatan, dan
olahraga di Kota Malang berdasarkan segi kuantitasnya yang didasarkan pada
standart permukiman perkotaan untuk mencukupi kebutuhan penduduknya.
Namun jika ditinjau dari persebarannya maka diperlukan penditribusian
pembangunan fasilitas umum secara merata di masing-masing kecamatan
sehingga tidak terjadi kesenjangan pembangunan terutama fasilitas-fasilitas
yang hingga saat ini masih cenderung terpusat di pusat-pusat pertumbuhan,
serta peningkatan kulitas tiap-tiap jenis fasilitas yang sudah ada sehingga
dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Pengembangan fasilitas di Kota Malang menjadi sangat penting
karena keberadaan fasilitas tersebut merupakan salah satu pertimbangan
dalam penentuan pusat-pusat pelayanan yang akan memacu perkembangan
kota di wilayah pengaruhnya. Kelengkapan fasilitas akan menarik penduduk
dalam memenuhi kebutuhannya dan menciptakan pusat-pusat perkembangan
kota. Selaras dengan tujuan tersebut, maka strategi pengembangan fasilitas di
Kota Malang adalah sebagai berikut:
1) Mendukung terciptanya pusat-pusat pelayanan baru yang diharapkan dapat
menciptakan pemerataan pembangunan di Kota Malang dengan
pengembangan fasilitas yang memperhatikan rencana struktur tata ruang
yang ada.
2) Mendukung terciptanya hirarki sistem kegiatan kota dengan meningkatkan
skala pelayanan fasilitas yang memenuhi arahan untuk fasilitas dengan
skala pelayanan regional, kota serta lokal yang menciptakan fungsi
kegiatan primer, sekunder dan tersier.
3) Menciptakan efisiensi serta efektifitas pelayanan yang ada sehingga
mampu menjangkau seluruh penduduk di semua bagian kota yang ada
dengan cara:
41
Membatasi dan mengarahkan perkembangan fasilitas yang
berkelompok pada pusat pelayanan kota tertentu.
Melakukan upaya pemerataan penyediaan fasilitas pada bagian-bagian
kota yang memerlukan dengan pertimbangan konsentrasi penduduk.
b. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Transportasi
Kebijakan pengembangan sistem transportasi harus terintegrasi
dengan sistem struktur tata ruang di Kota Malang. Disamping itu, kebijakan
pengembangan sistem transportasi juga harus mencakup penyelesaian
permasalahan disparitas perkembangan kawasan seperti wilayah di sekitar
pusat kota dengan Kecamatan Kedungkandang.
Strategi pengembangan sistem transportasi di Kota Malang meliputi
kebijakan dan strategi pengembangan jaringan jalan, sarana dan prasarana
transportasi serta sarana penunjang jalan. Berikut ini merupakan strategi
khusus terkait pengembangan sistem transportasi di Kota Malang:
1) Jaringan Jalan
Jaringan jalan di Kota Malang berfungsi sebagai terminal jasa
distribusi bagi pengembangan wilayah dan juga sebagai pencapaian berbagai
macam kebutuhan bagi daerah penyangga Kota Malang. Kebijakan dan
strategi pengembangan jaringan jalan di Kota Malang adalah sebagai berikut:
Untuk menghindari terjadinya penumpukan jumlah pergerakan pada
sebuah jalur jaringan (kemacetan) dibutuhkan sebuah pengaturan rute arus
pergerakan/lalu lintas melalui peraturan khusus, seperti pengalihan rute
pada jam-jam khusus untuk menghindari penumpukan jumlah pergerakan.
Selain itu juga dibutuhkan upaya-upaya lain yang dapat mengurangi beban
kapasitas jalan yang dipertegas dengan hukum yang bersifat mengatur dan
mengikat.
Peninjauan/pengkondisian kembali fungsi-fungsi jalan di Kota Malang
agar terdapat kesesuaian antara kondisi fisik dengan persyaratan pada
masing-masing fungsi jaringan jalan.
42
Pembangunan jaringan jalan baru (jalan lingkar) yang dapat
mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan aksesibilitas yang tinggi
sehingga memacu perkembangan wilayah disepanjang jalan lingkar dan
memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang akan mengurangi
bangkitan dan tarikan pergerakan menuju pusat kota dengan tujuan akhir
dapat mengurangi beban pusat kota.
2) Sarana Transportasi
Strategi pengembangan sarana transportasi di Kota Malang adalah
sebagai berikut:
Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan angkutan umum terutama
pada wilayah-wilayah yang belum terlayani agar dapat lebih
mengoptimalkan fungsi angkutan umum sebagai alat transportasi publik
sehingga dapat mengurangi jumlah pergerakan kendaraan pribadi.
Kota Malang memiliki potensi SAUM yang sangat besar, oleh karena itu
diperlukan pengadaan angkutan umum massal seperti angkutan umum bus
metro, bus kota dan kereta komuter sebagai pengantisipasi kebutuhan
perangkutan masyarakat pada tahun-tahun ke depan.
Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas-fasilitas penunjang
beroperasinya sarana transportasi di Kota Malang.
3) Prasarana Transportasi
Strategi pengembangan prasarana transportasi di Kota Malang adalah
sebagai berikut:
Peningkatan dan perbaikan kualitas sarana dan prasarana terminal dan sub
terminal yang ada di Kota Malang untuk mendukung pergerakan
masyarakat dari atau menuju Kota Malang.
Pengalihan fungsi Terminal Gadang menuju ke Terminal Tlogowaru
sebagai salah satu upaya untuk mengurangi beban jalan disekitar Terminal
Gadang saat ini.
43
Pengadaan terminal kargo di sekitar jalan lingkar sebagai terminal
angkutan barang di Kota Malang.
Pengadaan alat dan lokasi untuk melakukan uji KIR di Kota Malang
dengan sasaran tahun-tahun ke depannya tidak hanya diujikan untuk
kendaraan bermuatan terbuka saja, namun juga untuk kendaraan pribadi
pula.
Pengadaan stasiun/shelter dan halte baru dalam mendukung rencana
pengembangan kereta api komuter dan angkutan umum bus metro.
4) Sarana Penunjang Jalan
Strategi pengembangan sarana penunjang jalan di Kota Malang adalah
sebagai berikut:
Penambahan sarana penunjang jalan pada wilayah-wilayah yang
membutuhkan, seperti pada :
Pada persimpangan jalan dan perlintasan kereta api.
Pada jaringan jalan yang mempunyai fisik lahan yang bergelombang
dan berbukit.
Pada kawasan kegiatan umum.
Peremajaan dan pembaharuan kembali sarana-sarana penunjang jalan yang
telah rusak atau mengalami penurunan kualitas fisik, seperti pada marka
jalan, rambu, zebra cross dan trotoar.
Optimalisasi keberadaan sempadan rel kereta api agar tidak dijadikan
kawasan permukiman atau kegiatan lain.
5) Jaringan Pejalan Kaki
Jalur pejalan kaki adalah jalur yang disediakan untuk pejalan kaki
guna memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat
meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pejalan kaki. Trotoar
merupakan jalur pejalan kaki yang terletak pada daerah milik jalan, diberi
lapisan permukaan, diberi elevasi yang lebih tinggi dari permukaan
perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas
44
kendaraan.
Adapun strategi penyediaan dan pemanfaatan jaringan pejalan kaki di
Kota Malang adalah sebagai berikut:
Pemasangan fasilitas pejalan kaki pada lokasi-lokasi dimana pemasangan
fasilitas tersebut memberikan manfaat yang maksimal, baik dari segi
keamanan, kenyamanan ataupun kelancaran perjalanan bagi pemakainya.
Penambahan dan perbaikan fasilitas pejalan kaki pada
lokasi-lokasi/kawasan yang terdapat sarana dan prasarana umum, seperti :
Daerah-daerah industri
Pusat perbelanjaan
Pusat perkantoran
Sekolah
Terminal bus
Perumahan
Pusat hiburan
c. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Prasarana
1) Sistem Air Bersih
Perkembangan Kota Malang memberikan implikasi yang sangat besar
terhadap kebutuhan produksi tambahan yang diperlukan. Disisi lain,
peningkatan pelayanan utilitas kota merupakan salah satu program utama
Kota Malang. Dengan demikian, kebijakan dan strategi pengembangan sistem
utilitas air bersih dilakukan dengan:
Kebijakan penambahan tingkat pelayanan PDAM menjadi 90% yang dapat
menjangkau semua wilayah Kota Malang, dengan strategi:
Penambahan sambungan rumah tangga
Peningkatan kualitas air bersih yang secara bertahap dapat berkembang
menjadi air minum.
45
Kebijakan mempertahankan keseimbangan kebutuhan air bersih antara
kapasitas dan volume air bersih dengan jumlah pelanggan PDAM.
Dilakukan dengan strategi menambah kapasitas dan volume sistem tandon
(reservoir) sebagai sistem distribusi ke pelanggan PDAM.
Kebijakan penambahan sumber mata air menjadi salah satu kebijakan dan
strategi pengembangan sistem utilitas air bersih, dengan strategi:
Mengadakan penelitian kualitas air sumur yang dipergunakan
penduduk selain dari PDAM.
Pembuatan sumur atau pompa yang memanfaatkan air bawah tanah
sebagai penyedia air bersih selain PDAM harus diawasi oleh
pemerintah atau PDAM agar tidak terjadi kerusakan lingkungan seperti
penurunan tanah.
2) Listrik
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang
kelistrikan di Indonesia, dimana sejak berlakunya Undang-Undang tersebut
telah terjadi perubahan struktur organisasi PT. PLN Indonesia sebagai satu-
satunya penyelenggara kelistrikan di Indonesia. Kebijakan dalam
pengembangan sumberdaya energi adalah optimalisasi tingkat pelayanan,
perluasan jangkauan listrik sampai menjangkau wilayah kota.
Sehingga kebijakan pengembangan sistem utilitas listrik akan
mengikuti pada karakteristik kebutuhan di masing-masing kecamatan dan
pembangunannya akan mengikuti pola pembangunan transportasi Kota baik
pada jalan arteri, kolektor maupun lokal. Penduduk Kota Malang telah
mendapatkan pelayanan listrik. Strategi pengembangan listrik di Kota Malang
antara lain:
Mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar
mutu dan keandalan yang berlaku.
Pembangunan instalasi baru, pengoperasian instalasi penyaluran dan
peningkatan jaringan distribusi, dan pengoptimalan sumber-sumber tenaga
listrik.
46
Peningkatan jaringan listrik ke seluruh wilayah perkotaan.
Mengembangkan sumberdaya energi secara optimal dan efisien dengan
memanfaatkan sumber energi domestik serta energi yang bersih, ramah
lingkungan dan teknologi yang efisien, guna menghasilkan nilai tambah
untuk pembangkitan tenaga listrik sehingga terjamin tersedianya tenaga
listrik yang diperlukan.
Penghematan penggunaan listrik tiap harinya.
Penyelarasan pengembangan pelayanan listrik yang disesuaikan dengan
pengembangan perumahan dan kebutuhannya.
3) Telematika
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang
telekomunikasi yaitu liberalisasi penyelenggaraan telekomunikasi di
Indonesia oleh berbagai macam penyelenggara (provider), sehingga
masyarakat semakin mandapatkan banyak pilihan pelayanan telekomunikasi.
Sarana telekomunikasi yang dimaksud disini adalah telepon, penyediaan
fasilitas telematika ini sangat diperlukan untuk menunjang perkembangan
kota yang semakin meningkat. Diharapkan sarana dan prasarana telematika di
Kota Malang dapat tersebar secara merata sehingga penduduk dapat
memanfaatkan teknologi tersebut sebagai salah satu kebutuhan di era
globalisasi seperti ini. Adapun kebijakan dan strategi pengembangan di sektor
telematika adalah:
Kebijakan peningkatan kualitas sambungan telepon, dengan strategi:
Perbaikan kabel telepon.
Perluasan jaringan telepon yang diutamakan pada kawasan komersial,
industri, fasum, dan permukiman.
Kebijakan penyediaan sarana prasarana telematika, dengan strategi:
Mengikuti pada karakteristik kebutuhan di masing-masing kecamatan
dan pembangunannya akan mengikuti pola pembangunan transportasi
kota baik pada jalan arteri, kolektor maupun lokal.
47
Penempatan telepon umum dan wartel diarahkan pada pusat
perbelanjaan, perkantoran, pendidikan, kesehatan, pusat unit
lingkungan, pusat pelayanan umum, terminal, dan sekitar permukiman.
Penempatan hotspot yang diarahkan pada ruang-ruang publik utama di
pusat kota, pendidikan, dan perkantoran.
Penetapan dan pemanfaatan tower bersama dalam penyediaan antena
telekomunikasi.
4) Sistem Persampahan
Perkembangan aktivitas dan jumlah penduduk Kota Malang
menyebabkan meningkatnya produksi sampah. Peningkatan produksi dalam
jumlah besar memberikan implikasi pada menurunnya kualitas lingkungan
dan estetika Kota Malang. Kondisi tersebut ditambah dengan sistem
pengelolaan sampah di TPA yang masih bersifat open dumping sehingga
timbunan sampah di Kota Malang terus bertambah seiring dengan jumlah
penduduk dan buangan sampah yang dihasilkan. Dari kondisi di atas, arahan
kebijakan dan strategi pengembangan pengelolaan kebersihan melalui sistem
persampahan adalah:
Kebijakan sistem penanganan sampah
Pengelolaan sampah mengacu pada Tata Cata Pengelolaan Sampah di
Permukiman (SK SNI-T-12-1991-03), Tata cara Teknik Pengelolaan Sampah
Perkotaan (SK SNI-T-13-1990-F). Tata cara pengelolaan sampah perkotaan
yang direncanakan pada kawasan perencanaan meliputi kegiatan:
Pewadahan sampah : merupakan tahap awal dalam pengelolaan
sampah, sampah dari sumber timbulan dimasukkan dalam wadah untuk
memudahkan pengumpulan sampah dan meminimalkan kontak
langsung sampah dengan lingkungan di sekitarnya.
Pengumpulan sampah : pengumpulan sampah dari sumber timbulan
sampai transfer depo atau lokasi pembuangan sampah sementara (TPS).
Pengangkutan sampah : pengangkutan sampah dari tranfer depo/TPS ke
lokasi pengolahan sampah atau pembuangan akhir.
48
Pengolahan sampah : tempat dimana sampah diolah sehingga
mengurangi dampak terhadap lingkungan yang dapat dilakukan dengan
berbagi cara.
Seluruh kegiatan pengelolaan sampah tersebut harus dilaksanakan secara
terpadu. Sehingga kegiatan pengelolaan sampah dapat optimal dan dampak
terhadap lingkungan dapat dikurangi.
Pengendalian volume persampahan, yang dapat dilakukan melalui daur
ulang dan komposting pada skala kawasan/TPS dan rumah tangga,
memberikan penyuluhan dan sosialisasi kebersihan.
Penyediaan sarana prasarana persampahan di Kota Malang dilakukan
melalui strategi:
Pembangunan TPS di beberapa lokasi yang membutuhkan terutama
pada kelurahan/daerah yang tidak memiliki TPS dan jarak dengan
TPS terdekat >1000 meter.
Perbaikan sistem pengangkutan persampahan dan penyediaan sarana
prasarana penunjang.
Kebijakan sistem pengelolaan sampah di TPA Supiturang
Dilakukan melalui strategi:
Penetapan system sanitary landfill sepenuhnya dengan system Reduce
(pengurangan volume sampah), Re-use (pemanfaatan sampah untuk
kegunaan lain seperti bahan bakar atau energi alternatif), Recycle (daur
ulang sampah menjadi barang bermanfaat).
Penataan kembali lahan yang terlanjur menggunakan system open
dumping menjadi system sanitary landfill.
Peningkatan pelayanan dan optimalisasi sumberdaya yang ada, melalui
peningkatan peran serta masyarakat.
5) Sistem Sanitasi
Pengolahan limbah on site system diarahkan dengan sumur resapan
sehingga tidak mencemari tanah kemudian dialirkan ke saluran
pematusan kota.
49
Pengolahan limbah dengan off site system:
Penanganan IPLT Supiturang agar tidak menimbulkan pencemaran.
Mengoptimalkan penggunaan IPAL yang ada di Kota Malang.
Sosialisasi pengolahan limbah komunal terpadu khusunya pada
permukiman padat dan bantaran sungai.
6) Sistem Drainase
Di Kota Malang sering terjadi beberapa titik genangan sebagai akibat
berkurangnya lahan resapan air serta sistem drainase yang kurang baik.
Penanganan masalah drainase tersebut dapat dilakukan dengan mengarahkan
kebijakan dan strategi pengembangan sistem drainase kota yang meliputi:
Kebijakan perbaikan terhadap sistem drainase yang telah ada, dengan
strategi:
Penurunan debit dengan pembuatan bangunan resapan air.
Perbaikan dan/atau normalisasi saluran drainase.
Pembuatan sudetan pada saluran drainase yang bermasalah.
Perencanaan terhadap sistem drainase yang akan dibuat sesuai dengan
kebutuhan akan guna lahan yang terus meningkat dengan menerapkan
kebijakan sistem terpisah antara saluran drainase dengan limbah.
Zona Permukiman dan Pertokoan
Dengan strategi:
Sistem drainase yang disarankan adalah sistem drainase terpisah antara
limbah rumah tangga/aktivitas pertokoan dengan air limpasan
permukaan.
Zona Perdagangan Skala besar
Zona yang dimaksud contohnya adalah Malang Town Square,
Matahari, Ramayana, dan mall-mall lain yang tedapat di Kota Malang.
Dengan strategi:
50
Alternatif saluran drainase yang digunakan adalah basement storage
yang dapat langsung disalurkan ke saluran primer/sekunder terdekat.
Zona Pasar
Dengan strategi:
Pada zona ini dapat diterapkan sistem drainase terpisah.
Zona Industri
Dengan strategi:
Pada zona ini dibutuhkan instalasi pengolahan limbah sebelum
akhirnya dibuang ke sungai. Setelah diolah, limbah pabrik dapat
langsung dibuang menuju saluran sekunder/primer yang terdekat.
Zona Permukiman Padat
Dengan strategi:
Pada zona ini biasanya hampir tidak dapat membangun saluran
drainase yang baru dikarenakan pemanfaatan lahannya telah penuh.
Sehingga alternatif saluran drainasenya adalah pembuatan saluran
bawah tanah atau menggunakan sumur resapan kolektif. Untuk
rumah yang memiliki sisa lahan yang cukup luas, dapat juga
membuat sumur resapan. Selain itu dapat juga dilakukan suatu
pemeliharaan saluran seperti pengerukan atau pembersihan saluran
drainase.
Zona Permukiman Baru
Dengan strategi:
Pada kawasan tersebut bisa dibuat sumur resapan pada tiap-tiap
rumah dan merencanakan saluran drainase yang ideal, yaitu
merencanakan agar jalan lebih tinggi daripada saluran dan sistem
saluran drainase yang bisa diterapkan di kawasan ini adalah sistem
drainase terpisah. Untuk pemukiman baru yang memiliki luas lahan
yang terbatas, dapat juga dibuat kolam resapan kolektif yang bisa
dimanfaatkan untuk yang lain.
51
Zona Pendidikan
Dengan strategi:
Diarahkan pada saluran drainase terbuka untuk air buangannya
(misal dari kamar mandi, tempat buangan air wudhu), saluran
drainase dan sumur resapan untuk menampung limpasan permukaan
air hujan dari jalan atau talang/roof drainage, serta pipa bawah
tanah/sub surface drainage pada lapangan olahraganya.
Zona Wisata
Dengan strategi:
Pada zona ini diterapkan kolam terbuka sebagai tempat
penampungan limpasan air hujan. Sedangkan untuk air
buangan/limbah disalurkan melalui pipa menuju sumur resapan
sebelum dialirkan menuju ke saluran drainase sekunder/primer
terdekat.
Zona Olahraga
Dengan strategi:
Di zona ini diterapkan sub surface drainage
Zona Terminal Angkutan Umum
Dengan strategi:
Alternatif sistem drainase yang diterapkan di zona ini adalah sistem
drainase terpisah.
Zona Hijau
- Zona Hijau terbuka:
Dengan strategi: Pada kawasan ini juga memerlukan tampungan
sementara untuk menampung limpasan permukaan yang terjadi
yang akan langsung dibawa ke saluran drainase terdekat.
- Zona Hijau Median Jalan:
Dengan strategi: Membuat sistem inlet menuju ke taman median
jalan tersebut dan pada median jalan dapat ditambahkan saluran
52
pipa porous dan sumur resapan sebagai tampungan limpasan
hujan di jalan raya.
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan saluran
drainase.
d. Kebijakan dan Strategi Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
Kebijakan penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kota Malang adalah
untuk kelestarian keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang
meliputi unsur lingkungan sosial dan budaya. Penyediaan dan pemanfaatan
fungsi RTH kota sebagai upaya untuk memperbaiki, menjaga iklim mikro,
nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian
lingkungan fisik kota.
Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka pada setiap wilayah
perkotaan perlu ditetapkan kawasan RTH sesuai dengan tata guna lahan dan
sektor tertentu, dalam rangka penyelenggaraan RTH kota secara menyeluruh.
Pengelolaan RTH sejak awal, yaitu dari proses penunjukan, pembangunan,
penetapan, pemeliharaan merupakan pengelolaan menyeluruh (integratif)
yang disesuaikan dengan fungsi pokok RTH kota tersebut yaitu antara lain
untuk perlindungan lingkungan kota. Keberadaan RTH sangat penting dalam
mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan.
Pengendalian pembangunan wilayah perkotaan harus dilakukan secara
proporsional dan berada dalam keseimbangan antara pembangunan dan
fungsi-fungsi lingkungan. Dalam perencanaan RTH di Kota Malang, maka
harus memperhatikan beberapa pertimbangan, yaitu:
1) Pola Pergerakan di Kota Malang
Perencanaan RTH Kota Malang akan memperhatikan pola pergerakan
kota yang dapat membentuk pola tata ruang kota Malang. Bila diperhatikan
pola pergerakan Kota Malang ini terbentuk akibat dari hubungan antara kota
Malang dengan kota lain disekitarnya yaitu koa Surabaya, Batu, dan Blitar,
53
hal ini di tunjukan oleh jalan-jalan utama yang menghubungkan bagian utara-
selatan kota dan jalan-jalan yang menghubungkan bagian barat kota.
Sehingga pola kota Malang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian oleh pola
pergerakan kota. Pola utama kota tidak hanya dibentuk oleh jalan
penghubung antar kota tersebut, tetapi juga oleh adanya pola jalan lingkar
kota yang masih dalam rencana.
2) Pola Tata Guna Lahan
Dalam perencanaan RTH Kota Malang tidak lepas dari pola tata guna
lahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota. Sehingga penataan RTH
akan tetap merujuk pada pola tata guna lahan yang ada.
3) Kondisi Fisik (Topografi)
Kondisi fisik dan topografi Kota Malang sangat berpengaruh dalam
perencanaan RTH kota, secara makro kota malang memiliki topografi yang
cekung, dimana bagian selatan, timur dan barat kota merupakan daerah yang
tinggi, sedangkan bagian tengah dan utara kota merupakan daerah yang
rendah. Pada daerah-daerah tertentu kota malang memiliki topografi yang
tajam, sehingga perlu adanya penataan RTH yang mampu menahan limpasan
air dan bahaya longsor, dan sebaiknya dijadikan kawasan konservasi.
4) Ketersediaan Lahan
Kota Malang merupakan kota yang cukup padat, terutama di kawasan
pusat kota, sehingga ketersediaan lahan merupakan faktor yang perlu
diperhatikan, agar tidak terjadi masalah sosial. Penempatan RTH akan
disesuaikan dengan ketersediaan lahan di lapangan.
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau adalah area
memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat
terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun
yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau terbagi menjadi 2 yaitu ruang
terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau
publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh
54
pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara
umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman
kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan
pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain adalah kebun
atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami
tumbuhan.
Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga
puluh) persen dari luas wilayah kota dan proporsi ruang terbuka hijau publik
pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota
yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang
sengaja ditanam. Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal
untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem
hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain, yang
selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan
masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk
lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota,
pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di
atas bangunan gedung miliknya. Untuk proporsi ruang terbuka hijau publik
seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah
daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat
lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya
secara luas oleh masyarakat.
Sedangkan strategi penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kota Malang
adalah sebagai berikut:
Untuk jalur hijau yang ada di jalan-jalan utama Kota Malang difungsikan
sebagai RTH yang mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru kota
(mengurangi polusi udara dan suara) dan juga sebagai estetika dengan
memberi tanaman bunga yang sesuai dengan ekologis lingkungannya
supaya Malang sebagai kota bunga kelihatan keberadaanya.
55
Untuk kawasan konservasi yang ada di bantaran sungai di Kota Malang
difungsikan juga sebagai RTH yang berfungsi untuk menjaga
lingkungannya terutama erosi, dan juga difungsikan sebagai taman kota
dan daerah peresapan air.
Untuk kawasan-kawasan yang merupakan daerah aliran air (tangkapan air)
terutama pada musim hujan diupayakan sebagai RTH yang berfungsi
sebagai daerah peresapan air.
Perlu dibuat taman-taman kota baik yang sifatnya aktif maupun pasif.
Dibuatnya buffer zone (kawasan penyangga) terutama antara kawasan
industri berdekatan dengan kawasan permukiman.
Pengembangan hutan kota selain hutan kota yang ada dan dipertahankan
keberadaanya.
Pengembangan kawasan pasar kuliner di daerah Pasar Besar.
Untuk makam yang ada di Kota Malang selain difungsikan sebagai
fasilitas umum, juga difungsikan sebagai RTH untuk peresapan air dan
lainnya. Terkait dengan ini untuk makam Sukun disarankan sebagai hutan
kota untuk menambah hutan kota yang ada di Kota Malang. Untuk itu
perlu adanya studi lebih lanjut mengenai hal ini terutama dampak positip
dan negatif mengenai peralihan fungsinya.
Pengembangan konsep “Malang Kota Bunga” dapat dilakukan dengan cara
pembuatan pot bunga sepanjang jalan utama, jalan kampung/perumahan,
melakukan kontrak kerjasama dengan investor/swasta misalnya pembuatan
taman seperti yang ada di Jalan Bandung-Jalan Veteran, atau dengan
membuat taman bunga mulai dari pengelolaan tanahnya, pembibitan
sampai perawatannya hingga jadi bunga disekitar bantaran sungai tanpa
mengabaikan fungsi utamanya untuk menjaga lingkungannya (erosi).
Untuk Ruang Terbuka Hujau (RTH) ada sekarang keberadaanya tetap
dipertahankan dan dihindari peralihan fungsi maupun pemanfaatan selain
RTH.
56
e. Kebijakan dan Strategi Penyediaan dan Pemanfaatan Sektor
Informal
Rencana penyediaan dan pemanfaatan sektor informal di Kota Malang
dibedakan menjadi 3 kelompok yakni pedagang permanen, pedagang semi
permanen, dan pedagang mobile (bergerak). Pedagang permanen merupakan
pedagang yang menggunakan suatu tempat bisa publik atau privat secara
tetap untuk melakukan aktivitas perdagangannya serta meninggalkan
perangkat utamanya di tempat tersebut misal PKL yang berjualan di trotoar,
pedagang semi permanen yang menggunakan ruang bisa publik atau privat
secara tetap pada waktu-waktu tertentu tetapi kemudian membereskan semua
perangkatnya setelah jam dagang usai, misal pkl yang berjualan di pasar,
pedagang yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain, yang selanjutnya
terbagi dua yakni pedagang asongan dan pedagang keliling.
Adapun strategi penyediaan dan pemanfaatan sektor informal di Kota
Malang adalah sebagai berikut :
1) Pengaturan persebaran pedagang pada wilayah-wilayah tertentu sesuai
dengan jenisnya.
2) Memberikan kemudahan dalam proses penyediaan modal dan bantuan
teknis bagi untuk sektor informal.
3) Mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak lain agar sektor informal lebih
berkembang.
4) Penetapan regulasi yang tepat bagi keberadaan sektor informal.
5. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kependudukan
Penduduk merupakan unsur yang penting dalam pengembangan kota
karena pada dasarnya selain berfungsi sebagai sektor pembangunan juga
merupakan pihak yang akan selalu menjadi sasaran dampak pembangunan kota.
Kebijakan dan strategi kependudukan dirumuskan sebagai dasar bagi
perumusan kebijakan dan strategi lainya sebab pada dasarnya penduduk
merupakan obyek utama dari pelaksanaan pembangunan di wilayah perencanaan
57
yang akan terlayani oleh permukiman, fasilitas, utilitas dan sistem transportasi
yang akan dikembangkan serta sekaligus akan menjadi subyek utama penggerak
struktur penduduk yang seimbang dalam hubungannya dengan pola
pengembangan kota yang direkomendasikan.
Adapun kebijakan pengembangan kependudukan di Kota Malang adalah
sebagai berkut:
1) Kebijakan pengembangan kependudukan Kota Malang diarahkan untuk
menyeimbangkan pertumbuhan penduduk pada tiap Kecamatan.
2) Pendistribusian penduduk ke seluruh wilayah Kota Malang diarahkan agar
terjadi keseimbangan aktivitas yang dapat memicu pemerataan dan persebaran
infrastruktur antar kecamatan.
3) Pendistribusian penduduk pada kecamatan dengan kepadatan penduduk tinggi
diarahkan ke kecamatan dengan kepadatan rendah atau sedang.
a. Kebijakan dan Strategi Distribusi Penduduk
Pendistribusian penduduk ke seluruh wilayah Kota Malang diarahkan
agar terjadi keseimbangan aktivitas yang dapat memicu pemerataan dan
persebaran infrastruktur antar Kecamatan di Kota Malang.
Kebijakan pendistribusian penduduk harus mempertimbangkan:
Kebijakan struktur tata ruang Kota Malang dan penyebaran pusat
pelayanannya.
Perkiraan jumlah penduduk Kota Malang hingga akhir tahun perencanaan.
Tingkat kepadatan penduduk.
Luasan lahan belum terbangun yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan
permukiman.
Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka strategi distribusi
penduduk Kota Malang adalah sebagai berikut:
1) Pendistribusian penduduk pada kecamatan dengan kepadatan penduduk
tinggi diarahkan ke kecamatan dengan kepadatan rendah/ sedang.
58
Sebelum melakukan distribusi penduduk perlu dilakukan proyeksi untuk
memperkirakan jumlah penduduk sehingga dapat dilakukan
pendistribusian penduduk sesuai dengan perkiraan jumlah penduduk
hingga akhir tahun perencanaan. Selanjutnya mengetahui tingkat
kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan Kota Malang. Adapun
tingkat kepadatan penduduk dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
Kepadatan penduduk tinggi (>100 jiwa / Ha)
Kepadatan penduduk sedang ( >75-100 jiwa / Ha)
Kepadatan penduduk rendah ( 10-75 jiwa / Ha)
Dengan melihat pada klasifikasi tingkat kepadatan tersebut, maka
pertumbuhan penduduk dari Kecamatan Klojen yang memiliki tingkat
kepadatan tinggi (118 jiwa/Ha) akan didistribusikan ke kecamatan dengan
tingkat kepadatan penduduk rendah seperti Kecamatan Kedungkandang
(46 jiwa/ Ha) dan kecamatan dengan kepadatan penduduk sedang seperti
Kecamatan Sukun (81 jiwa/Ha), Lowokwaru (84 jiwa/Ha), dan Blimbing
(94 jiwa/Ha).
2) Prioritas pendistribusian penduduk ke daerah dengan lahan kosong lebih
banyak daripada daerah lain.
Hal ini terkait dengan luasan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan
permukiman baru untuk penambahan jumlah penduduk. Semakin besar
luasan lahan kosong yang dapat dimanfaatkan, maka semakin besar jumlah
penduduk yang dapat didistribusikan ke daerah tersebut. Pada tiap
kecamatan di Kota Malang memiliki lahan kosong luasnya tidak sama.
Pendistribusian penduduk akan diprioritaskan pada Kecamatan tersebut
dengan luasan lahan kosong lebih paling besar.
b. Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
Pengendalian pertumbuhan penduduk merupakan salah satu tujuan
untuk mencapai optimalisasi penggunaan tanah dan kegiatannya agar tidak
terjadi penambahan bangunan secara berlebihan seperti perumahan,
59
penyediaan infrastruktur, dan juga dalam penyediaan lapangan pekerjaan.
Dalam melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk harus
mempertimbangkan:
1) Perkiraan jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan.
2) Luasan lahan belum terbangun yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan
permukiman.
3) Ambang batas wilayah dalam menampung pertumbuhan penduduk.
Strategi pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Malang adalah:
1) Pembatasan pertumbuhan penduduk pada Kecamatan Klojen dikarenakan
lahan belum terbangun yang dapat digunakan sebagai permukiman di
Kecamatan ini terbatas (sekitar 43,65 Ha) sehingga untuk penambahan
jumlah penduduk diharapkan dapat ditekan menjadi tetap atau stabil
hingga akhir tahun perencanaan.
Langkah yang dapat diterapkan antara lain:
Membatasi jumlah penduduk yang ingin bermigrasi ke Kecamatan
Klojen.
2) Pembatasan jumlah penduduk di kecamatan lain di Kota Malang tidak
terlalu diprioritaskan dalam waktu dekat mengingat masih terdapat
kecamatan dengan kepadatan rendah sehingga pertumbuhan penduduk
masih dimungkinkan. Namun pembatasan tetap perlu dilakukan mengingat
pada tahun ke depan jumlah penduduk dikhawatirkan akan menjadi tidak
terkendali.
Untuk itu diperlukan tindakan preventif misalnya seperti:
Penerapan dan penyebaran informasi mengenai manfaat Keluarga
Berencana.
Pembatasan perkawinan usia muda.
c. Kebijakan Ketenagakerjaan
Tenaga kerja merupakan faktor utama penggerak perekonomian. Di
60
Kota Malang masih terdapat penduduk yang tidak bekerja(pengangguran)
pada usia produktif (20-59) tahun dengan rasio sebesar 25,73 pada tahun
2006. Dengan demikian kebijakan peningkatan kualitas ketenagakerjaan di
Kota Malang harus didukung dengan strategi-strategi:
1) Meningkatan kualitas fasilitas pendidikan siap kerja seperti SMK, dan
lembaga pelatihan tenaga kerja.
2) Membuka lapangan pekerjaan baru yang dapat menyerap banyak tenaga
kerja.
3) Memberi kesempatan lebih besar bagi penduduk Kota Malang dalam
mendapatkan pekerjaan di Kota Malang.
Dari kelima kebijakan dan strategi yang dibuat oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan masing-masing bidang yang berbeda
terkait perencanaan pembangunan daerah Kota Malang, maka kami memiliki
suatu pola pemikiran dalam menganalisa kebijakan dan strategi yang dibuat
tersebut seperti yang tertulis di bawah ini yang antara lain adalah:
1. Kebijakan dan Strategi Penetapan Struktur Ruang Wilayah.
Dalam kebijakan ini jika dilihat dari visi Kota Malang “Terwujudnya
Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Berbudaya,
Berwawasan Lingkungan menuju Masyarakat Sejahtera”, maka ada
beberapa hal yang tidak sesuai dengan visi dari Kota Malang itu sendiri.
Ketidaksesuaian tersebut antara lain terkait masalah pendidikan dimana
kawasan pendidikan banyak didirikan mall-mall. Hal ini tentu saja tidak
sesuai dengan masalah pendidikan tetapi jika dilihat dari segi ekonomi
pendirian mall-mall itu sangat menguntungkan. Selain masalah pendidikan
dalam visi Kota Malang juga terdapat sebagai kota sehat dan ramah
lingkungan tetapi kondisi lingkungan Kota Malang banyak yang didirikan
ruko-ruko dan pusat perbelanjaan inilah yang tidak sesuai dengan visi Kota
Malang.
2. Kebijakan dan Strategi Penetapan Pola Ruang Wilayah.
Dalam kurun waktu 5 tahun dalam kebijakan dan strategi penetapan pola
61
ruang wilayah khususnya masalah perdagangan dan perumahan
berkembang sangat pesat tetapi tidak tepat dan merata sehingga terjadi
penyimpangan RTRW dengan kondisi existing.
3. Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis Kota Malang.
Kebijakan ini mengatur kawasan-kawasan di Kota Malang dengan
membagi ke berbagai kawasan strategis, terdapat kawasan pertahanan
keamanan, pertumbuhan ekonomi, social budaya, sumber daya alam,
teknologi tinggi, daya dukung lingkungan hidup. Tetapi dalam
pelaksanaannya terdapat kawasan yang di salah gunakan dan tidak sesuai
dengan kebijakan di awal.
4. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Srana dan
Prasarana Wilayah.
Dalam kebijakan ini ada beberapa kebijakan yang kurang tepat, contohnya
dalam bidang prasarana transportasi perlu banyak pembenahan terkait
pembangunan halte untuk menanggulangi kekacauan angkutan di berbagai
titik jalan juga kawasan di sekitar rel yang seharusnya tidak dibangun
pemukiman setempat.
5. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kependudukan.
Kebijakan ini diharapkan untuk pemerataan penduduk di Kota Malang dan
menyeimbangkan pertumbuhan penduduk pada tiap kecamatan. Tetapi di
lapangan penerapan kebijakan ini cukup sulit karena untuk melakukan
penerapan pemerataan ini langsung berhadapan dengan masyarakat yang
sulit untuk diajak mendukung penerapan pemerataan penduduk.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Semenjak diberlakukannya otonomi daerah pada era reformasi di Indonesia
ini, maka pemerintah daerah memiliki tugas dan kewenangan terhadap
62
pelaksanaan pembangunan daerahnya sendiri sehingga dalam pelaksanaannya
pembangunan daerah diperlukan suatu perencanaan pembangunan.
Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang disertai dengan
perencanaan dengan kata lain perencanaan pembangunan daerah ini
dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Tugas dan wewenang untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah
khususnya pembangunan daerah Kota Malang dilakukan oleh Wali Kota dan
Wakil Wali Kota dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kota Malang sebagai badan pemerintah yang turut membantu
tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan
daerah.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan KKN/Magang yang telah kami lakukan, kami
telah mendapatkan informasi terkait peran Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) dalam pembangunan daerah Kota Malang. Dalam hasil
informasi yang kami peroleh selama pelaksanaan KKN/Magang, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang memiliki lima
kebijakan dan strategi pembangunan daerah dengan masing-masing bidang
yang berbeda. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain: (1) Kebijakan dan
strategi penetapan struktur ruang wilayah yang terdiri dari kebijakan dan
strategi penetapan sistem fungsi dan perwilayahan serta kebijakan dan
strategi penataan kawasan perkotaan. (2) Kebijakan dan strategi penetapan
pola ruang wilayah yang terdiri dari kebijakan dan strategi pengembangan
kawasan lindung dan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan
budidaya. (3) Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis Kota
Malang. (4) Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan sarana dan
prasarana wilayah yang terdiri dari kebijakan dan strategi pengembangan
fasilitas, kebijakan dan strategi pengembangan sistem transportasi, kebijakan
dan strategi pengembangan prasarana, kebijakan dan strategi penyediaan dan
pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), kebijakan dan strategi penyediaan
dan pemanfaatan sektor informal. (5) Kebijakan dan strategi pengembangan
kependudukan yang terdiri dari kebijakan dan strategi distribusi penduduk,
63
kebijakan dan strategi pengendalian pertumbuhan penduduk, kebijakan
ketenagakerjaan.
B. Saran
1. Dengan adanya otonomi daerah maka diharapkan pemerintah dalam
pelaksanaan pembangunan daerah harus melalui suatu perencanaan
pembangunan yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan jangka
pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Hal tersebut dimaksudkan
untuk pembangunan berkelanjutan.
2. Dalam pembangunan daerah kota malang diharapkan melibatkan pihak-pihak
terkait yang meliputi masyarakat dan aparatur yang berwenang dalam
perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah Kota Malang sehingga
visi misi Kota Malang dapat terwujud.
3. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus konsisten dengan teori
perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sehingga pembanggunan
dapat berjalan secara optimal.
4. Dalam pelaksanaan pembangunan harus adanya koordinasi antara BAPPEDA
sebagai dinas yang berwenang dengan dinas-dinas yang terkait.
5. Harus ada pendampingan dan evaluasi dalam menjalankan program-program
terkait agar tepat sasaran.
6. Perlu adanya inovasi dalam membuat kebijakan agar pembangunan yang akan
dilaksanakan lebih berinovasi dan dapat berkembang dengan baik.
top related