daerah perbatasan ekologi kelas b kelompok 4

DAERAH PERBATASAN (KALIMANTAN

BARAT)

Nama Kelompok :

1. Ulfa Ilza Billa 1350301071110772. Nova Dwi Amania 1350301011111203. Dita Afrida Tamara 1350301071110844. Hevy Setyo Bella 1350301071110825. Bella Nishamahdania 1350301011111136. Maissy Yuliana 1350301011111107. Prita Septiana 1350301071110798. Assel almdina 1350301001110909. Zhulhany Rizqi M. C 13503010711106610. Purut Hari s 115030107111019

Nama Kepala Daerah Kab. Singkawang

Hasan Karman, SH, MM Mulai menjabat sebagai kepala daerah Kab. Singkawang sejak 2007 sampai dengan Sekarang

Kondisi Geografis Daerah Kalimantan Barat

1. Letak Wilayah

Propinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau

Kalimantan atau di antara garis 2o08 LU serta 3005 LS serta di antara

108o0 BT dan 114o10 BT pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis

yang spesifik ini maka, daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis

Khatulistiwa (garis lintang 0o) tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena

pengaruh letak ini pula, maka Kalbar adalah salah satu daerah tropik

dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.

Ciri-ciri spesifik lainnya adalah,bahwa wilayah Kalimantan Barat

termasuk salah satu propinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara

asing

Batas-batas Wilayah Kalimantan Barat

Kalimantan Barat

Serawak (Malaysia)

Laut Jawa & Kalteng

Laut Natuna dan Selat Karimata

Kalimantan Timur

Sedangkan sebelah utara Kalbar terdapat empat kabupaten yang langsung berhadapan dengan negara jiran yaitu; • Sambas, • Sanggau, • Sintang dan • Kapuas Hulu, yang membujur sepanjang

Pegunungan Kalingkang - Kapuas Hulu.

Luas Wilayah• Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat

adalah merupakan daratan berdataran rendah dengan luas sekitar 146.807 km2 atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa.

• Wilayah ini membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur.

Topografi

• Dilihat dari tekstur tanahnya maka, sebagian besar daerah Kalimantan Barat terdiri dari jenis tanah PMK (podsolet merah kuning), yang meliputi areal sekitar 10,5 juta hektar atau 17,28 persen dari luas daerah yang 14,7 juta hektar.

• Berikutnya, tanah OGH (orgosol, gley dan humus) dan tanah Aluvial sekitar 2,0 juta hektar atau 10,29 persen yang terhampar di seluruh Dati II, namun sebagian besar terdapat di kabupaten daerah pantai.

Penggunaan Tanah

Sebagian besar luas tanah di Kalimantan Barat adalah - hutan (42,32%)- padang/semak belukar/alang-alang (34,11%).

Areal hutan terluas terletak di Kabupaten Kapuas Hulu seluas 1.964.491 ha, sedangkan padang/semak belukar terluas berada di Kabupaten Ketapang yaitu seluas 1.374.145 ha. Sementara itu areal perkebunan mencapai 1.574.855,50 atau 10,73 %.

Lanjutan

Dari 14,68 ribu ha luas Kalimantan Barat, areal untuk pemukiman hanya berkisar 0,83 persen. Adapun areal pemukiman terluas berada di Kabupaten Sintang diikuti kemudian oleh Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang.

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Kalimantan Mendesak untuk Dilegalkan?

Saat ini Pemerintah Kalimantan Barat menunjukkan komitmen yang kuat terkait dengan pengelolaan kawasan perbatasan, dalam hal ini dengan membentuk badan pengelola perbatasan yang secara khusus menangani persoalan perbatasan. Secara sektoral, SKPD yang ada diarahkan untuk fokus kepada wilayah perbatasan.

Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional , Ir. Iman Soedradjat, MPM, menegaskan bahwa Rencana tata ruang kawasan perbatasan akan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di kawasan perbatasan yang berkaitan dengan upaya pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. “Rancangan Peraturan Presiden mengenai rencana tata ruang kawasan perbatasan disusun berdasarkan isu strategis, dan bertujuan untuk menjamin keutuhan wilayah negara di perbatasan, mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan dan mewujudkan kawasan berfungsi lindung sebagai paru-paru dunia dan perlindungan keanekaragaman hayati”

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Kalimantan perlu segera dilegalkan dalam bentuk Peraturan Presiden yang mampu dengan jelas dan tegas mengatur pengelolaan kawasan perbatasan. Seiring dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan, persoalan perbatasan perlu segera ditangani dengan menyediakan infrastruktur yang mampu memberi kesempatan bagi terbukanya peluang-peluang pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang salah satunya dapat diwujudkan dengan penataan ruang kawasan perbatasan

PENDIDIKAN

• Keadaan pendidikan di daerah perbatasan memang sangat jauh dari pengawasan pemerintah, jadi untuk pendidikannya warga lebih memilih untuk menuntut ilmu di negri Serawak daripada di negri sendiri.

• Warga kalimantan barat merasa belum mendapat hak yang sewajarnya dari pemerintahannya sendiri.

Permasalahan Pendidikan

• Pertama, Pemerintah masih belum serius menangani masalah akses pendidikan di Kalimantan Barat. Seperti kita ketahui bersama, Kalimantan Barat merupakan provinsi yang sebagian besar terdiri atas perairan. Maka akses antar daerah di Kalimantan Barat sebagian besar menggunakan transportasi sungai. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat memaksimalkan transpotasi yang ada di Kalimantan Barat seperti jembatan, dermaga, serta sarana prasarana pendukung lainnya.

• Kedua, mutu pendidikan di Kalimantan Barat masih terbilang rendah. Hal tersebut terbukti dengan out put (keluaran) yang di produksi di Kalimantan Barat belum menunjukkan tingkat keberhasilan pendidikan. Kalimantan Barat setiap tahunnya mengeluarkan ribuan sarjana baru, namun belum memberikan dampak peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Selain itu, Kalimantan Barat belum bisa bersaing secara maksimal baik itu di tingkat nasional maupun internasional

• Ketiga, pemerintah masih belum maksimal dalam mengelola pendidikan di Kalimantan Barat. Salah satu bukti kuat yang mendukung pernyataan penulis tersebut adalah belum seriusnya pemerintah dalam menyimbangkan pendidikan umum dengan pendidikan keagamaan. Baik itu dalam hal sarana dan prasarana maupun dalam hal financial.

PERTAHANAN DAN KEAMANAN

TNI telah berusaha dengan keras menjaga wilayah perbatasan khususnya sepanjang perbatasan kaltim dan kalbar dengan negara malaysia. Seperti telah dibangun 41 pos serta ditempatkan sejumlah personil TNI guna pengamanan dan memperkecil kemungkinan pelanggaran terhadap kedaulatan perbatasan Indonesia.

Politik dan Pemerintahan

• Politik di Kalimantan Barat nyaris selalu terkait dengan tiga suku bangsa besar yakni Suku Melayu, Dayak, dan Tionghoa. Bahkan, ada singkatan kata yang dikenal di sebagian masyarakat Kalbar, yakni ”Sambas”.

• Pembagian Tiga Etnik besar tersebut masih hidup sampai sekarang. Paling tidak pengaruh kewilayahan budaya ini terbukti berpengaruh pada pertarungan politik di Kalbar ketika berlangsung ajang pemilihan kepala daerah.

BudayaUntuk membedakan kalangan mereka biasanya didasarkan pada

daerah tempat tinggal. Misalnya : • Melayu yang tinggal di Kabupaten Pontianak , Disebut Melayu

Pontianak Yang Logat Bahasanya Hampir Sama Persis Dengan Bahasa Negara Malaysia.

• Melayu Yang Tinggal Di Kabupaten Sambas Di Sebut Melayu Sambas , Logat Bahasanya Sedikit Menyerupai Bahasa Suku Betawi Jakarta.

• Melayu Yang Tinggal Di Kabupaten Landak disebut Melayu Landak yang Intonasi Dan Logat Gaya Bicaranya menyerupai Bahasa Dayak .

• Kelompok Etnik Dayak umumnya mendiami daerah pedalaman Kalimantan Barat dan terbagi dalam banyak subetnik.

• Sementara itu, Etnik Tionghoa juga terbagi dalam sejumlah subetnik yaitu :1. Hakka / Khek2.Tewciu / Hoklo

• Orang Hakka banyak berada di Daerah Kota Singkawang sebagai pedagang & di daerah pedalaman, bekerja sebagai penambang emas di Montoredo (wilayah Kabupaten Landak), dan sebagian lainnya bertani.

• Orang Tewcu biasanya bekerja sebagai pedagang dan banyak mendiami didaerah kawasan Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak.

• Proporsi penduduk Etnik Tionghoa di Kalbar mencapai 9,4 persen.

PariwisataKalimantan Barat adalah tempat tepat untuk berwisata alam, agrowisata, juga wisata budaya. Di sini tersedia wisata alam berupa : • pemandangan alam pegunungan, • pantai laut, • danau musiman, • hutan tropis dengan aneka ragam flora dan fauna,• air terjun yang indah Seperti Sinka Island Park,

Taman Bukit Bougenville, pulau randayan,dsb.

Sumber Daya Alam

• SDA berupa lahan tumbuhan satwa, air, udara, bahan galian dan sumber energi

• SD yang dapat diperbarui • SD yang tidak dapat diperbarui berupa barang

tambang

NO

ISU STRATEGIS / MENDESAK URAIAN MASALAH UPAYA PEMECAHAN INSTANSI

TERKAIT1.

Minimnya sarana dan prasarana Pos Pilintas Batas (PLB)

Minimnya sarana dan prasarana Pos Lintas Batas seperti CIQS (bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan) yang memadai di perbatasan sesuai standar pelayanan publik telah menjadi issu utama

Perlu dibangun PLB yang dilengkapi dengan CIQS (karantina, imigrasi, bea cukai, dankeamanan) dan personil yang memadai.

Dephankam Mabes TNI Mabes

POLRI Depkeu Deptan Deplu Pemda

ISU STRATEGIS DAN MENDESAKDALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN KABUPATEN

KALIMANTAN BARAT – SARAWAK

2. Masih maraknya perdagangan lintas batas secara illegal

Minimnya infrastruktur pd sector perdagangan diperbatasan, sarana& transportasi& pasar, mengakibatkan terhambatnya jalur ekonomi& distribusi mnuju kawasan perbatasan. akibatnya adlh munculnya kegiatan yg illegal di sector perdagangan yg sgt merugikan negara dri pemasukan retribusi jasa& cukai barang masuk

Perlu dibangun sarana transportasi, sarana pasar, dan sarana pendukung lainnya secara memadai

Deperindag Depdagri Depkeh &

Ham Pemda Depkeu

3. Belum jelasnya pengaturan tapal batas oleh kedua negara

Koordinat lokasi tapal batas darat antara Kab. Sambas dgn Serawak di Paloh-Sajingan, Kab. Bengkayang di Jagoibabang,& Kab. Kapuas Hulu di Nanga Badau, msh blm ada kesepakatan.

Perlu pemasangan tapal batas yg disepakati oleh Sosekmalindo, ttpi sbelumnya diperlu-kan persetujuan dgn pihak Malaysia tentang koordinat ( titik dasar ).

DepluDephankamDepdagriBakosurtanalPemda

5. Rendahnya aksesibilitas transportasi dan prasarana wilayah

Terbatasnya sarana& prasarana di perbatasan baik perhubungan maupun prasarana wilayah lainnya tlah mengakibatkan wilayah perbatasan mnjdi wilayah yg terisolir& tertinggal.

Perlu peningkatan sarana& prasarana perhubungan spanjang perbatasan RI – Malaysia di Kabupaten perbatasan & pemnuhan kebutuhan prasarana termasuk penanganan pintu-pintu arteri

Dephub Depkimpras

wil Pemda

6. Belum tersedianya sarana permukiman penduduk yang memadai

Minimnya sarana permukiman mengakibatkan gejolak sosial di masyarakat yg menimbulkan konflik antara pendatang dgn msyrakat setempat.

Perlu dibangunnya berbagai kelengkapan dan sarana perumahan dan pemukiman bagi masyarakat setempat secara baik/memadai

Depkimpraswil

Pemda

7. Rendahnya kuantitas dan kualitas Pendidikan

Rendahnya SDM di kwasan prbatasan mnjdi prmasalahan yg hrs mndpat prhatian pemerintah, krna tingkat SDM mnjadi faktor penentu dlm peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. Pembangunan sarana pendidikan anatara lain TK, SD, SMP, SMU/SMKK di Kawasan Perbatasan

2. Perlu dilakukan platihan,peningkatan kemampuan guru& tenaga pengajar di sekolah perbatasa.

Depdiknas

Pemda

8. Masih minimnya sarana dan prasarana kesehatan kesehatan

Kurangnya sarana kesehatan dperbatasan, minimnya RS yg dpt diakses dgn cpt dri wil perbatasan

1. Perlu dibangunnya Puskesmas di Longlayu (Krayan Selatan);

2. Pengadaan Puskesmas Keliling untuk melayani masyarakat di sepanjang sungai wilayah Kab. Nunukan daratan.

Depkes Pemda

9. Rendahnya kualitas dan sarana tenaga kerja

Kondisi barak penampungan TKI yg dideportasi dr Malaysia sgt minim, kurang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.

1. Perlu pembangunan dan perbaikan barak tempat penampungan TKI;

2. Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)

Depnakertrans

Pemda

10.

Maraknya Illegal logging

Masih banyaknya pengiriman kayu ilegal (illegal logging) ke Malaysia

1. Perlu menertibkan administrasi (dlm pemberian Surat Ket Syahnya Hasil Hutan )

2. Memperketat pengawasan ilegal logging;

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perbatasan.

Dephut Mabes TNI Mabes Polri Pemda

11.

Belum optimalnya pengelolaan Taman Nasional

Bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi penduduk yang bermukim di kawasan TN Kayan Mentarang?

Perlu pengkajian daerah pemukiman yang terletak di kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang menjadi kawasan lain.

Dephut Kementrian LH Pemda

13.

Peningkatan aksesibilitas daerah perbatasan.

Daerah perbatasan sulit dijangkau oleh angkutan besar di perbatasan darat.

Perlu peningkatanaksesibilitas daerah perbatasan melalui peningkatan pembangunan pembangunan sarana dan prasarana.

Dephub Depkimpras

wil Pemda

Kesimpulan

Kalimantan Barat merupakan wilayah perbatasan yang rentan dengan konflik. Problematika perbatasan pada dasarnya disebabkan oleh faktor lemahnya pengawasan keamanan wilayah perbatasan, rendahnya tingkat pendidikan yang berimplikasi pada kualitas SDM. Tentunya kita berharap kedepannya daerah perbatasan semakin maju dan berkembang sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial baik dengan daerah yang sudah maju di Indonesia maupun dengan negara tetangga. Peningkatan peran serta pemerintah juga harus lebih ditingkatkan, pemerintah harus meratakan pembangunan disetiap daerah yang berada di negaranya seperti menyusun strategi pertahanan pada wilayah perbatasan.