Media tempat bercampurnya udara dan bensin disebut karburator. Setelah bercampur dikeluarkan dalam bentuk gas menuju ruang bakar. Setelah masuk ruang bakar, piston kemudian ditekan sampai pada volume kecil dan kemudian campuran dibakar oleh percikan api yang dihasilkan dari busi. Pembakaran campuran udara dan gas ini tidak hanya diakibatkan oleh percikan api di busi tetapi sebab lain juga. Ketika piston ditekan sampai pada volume kecil akan menghasilkan tekanan yang besar, sehingga mengakibatkan pembakaran sebelum percikan api dari busi keluar. Karena pembakaran inilah, dapat mengakibatkan knocking (ketukan didalam mesin). Apabila knocking terjadi secara terus menerus, dapat mengakibatkan mesin cepat rusak. Bilangan oktan dalam bensin merupakan angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Semakin tinggi bilangan oktan, maka resiko terjadinya pembakaran spontan semakin kecil walaupun diberikan tekanan (kompresi) sampai pada volume kecil.

Dalam undang-undang LLAJ Pasal 24 no 14 tahun 2002 menyatakan bahwa sepeda motor dan kendaraan pribadi dilakukan pengujian seperti pada KBWU umumnya (kendaraan bermotor wajib uji), ,meskipun baik sepeda motor dan mobil pribadi bukan termasuk KBWU. Akan tetapi dalam pelaksanaanya di lapangan pada waktu itu, pengujian kendaraan sepeda motor dan mobil pribadi tidak ada.

Dalam undang-undang tahun 2009 tidak disebutkan bahwa sepeda motor wajib melakukan pengujian. Pengujian hanya dilakukan untuk kendaraan pribadi dimana dilaksanakan oleh dinas perhubungan dan pihak kepolisian. Namun sampai saat ini, pengujian sepeda motor secara terbuka (umum) dalam penyelenggaraannya tidak ada.

Pengujian ambang batas emisi gas buang, untuk kendaraan transportasi masal berbahan bakar baik premium dan solar dilakukan saat mesin dalam keadaan stasioner/idle. Artinya bahwa ketika dilakukan pengujian, mesin dalam keadaan hidup tanpa ada akselerasi/percepatan. Pada kendaraan berbahan bakar premium, pengujian emisi gas dalam hal ini berupa pengujian kadar CO dan HC. Sedangkan untuk kendaraan berbahan bakar solar berupa uji ketebalan asap. Berdasarkan kenyataan dilapangan, untuk uji emisi gas buang menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no 5 tahun 2006 dengan uraian sebagai berikut :

No Uraian/ Bahan Bakar Tahun ParameterCO (%) HC (PDM) Opasitas (%)

1 BensinMetode uji : idle

< 2007 4,5 1200 -≥ 2007 1,5 200 -

2 SolarMetode uji : percepatan bebas

< 2010 - - 70≥ 2010 - - 50

Berdasarkan peraturan kementerian lingkungan hidup no 35 tahun 1993 pasal 2 ayat 1d,

kendaraan bermotor selain sepeda motor 2 (dua) langkah dengan bahan bakar solar disel

dengan bilangan setana ³ 45 ditentukan maksimum ekivalen 50% Bosch pada diameter 102

mm atau 25% opasiti untuk ketebalan asap. Hal ini tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan

saat ini, dimana KBWU (kendaraan bermotor wajib uji) berbahan bakar solar, mengikuti

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no 5 tahun 2006. Yaitu kendaraan yang diproduksi

dibawah tahun 2010 dan diatas sama dengan tahun 2010 dinyatakan lolos uji jika opasitasnya

(ketebalan asap) berturut-turut sebesar 70 % dan 50%. Dalam Permen tersebut, tidak

disebutkan secara spesifik mengenai seberapa besar bilangan setana dalam solar.

Untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya, pengujian kendaraan masal / transportasi umum berbahan bakar premium dilakukan di UPTD Wiyung, sedangkan untuk kendaraan berbahan bakar solar dilakukan di UPTD Tandes. Tata cara melakukan uji emisi adalah sebagai berikut :

1. Kendaraan dalam posisi datar2. Kendaraan buang gas 3 kali3. Gigi kendaraan dalam keadaan netral dan menarik rem tangan4. Mencolokkan prop kedalam knalpot sepanjang 30 cm5. Menekan pedal gas hingga kecepatan 2900-3100 rpm6. Menarik prob7. Menunggu hasil pengujian ambang batas pada layar monitor

Dalam pasal 4 Peraturan Kementrian Lingkungan hidup no 35 tahun 1993, disebutkan bahwa Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor ditinjau kembali sekurang- kurangnya dalam 5 (lima) tahun sekali. Akan tetapi untuk pelaksanaan saat ini, KBWU (kendaraan bermotor wajib uji) wajib melakukan pengujian setiap 6 bulan secara berkala atau dua kali dalam setahun. Apabila dalam pengujian, tidak memenuhi kriteria maka akan diberikan surat keterangan tidak lolos uji. Selanjutnya, dalam surat keterangan tersebut terdapat informasi mengenai ketentuan waktu untuk pengujian kembali. Jika tidak lolos uji, resiko yang harus diterima adalah penilangan dijalan.