sistem perdagangan emisi - pmr-indonesia.org · pmr indonesia . daftar isi ... sistem perdagangan...

SISTEM PERDAGANGAN EMISI:

Pengantar Perancangan dan Implementasi

Ringkasan dari PMR Technical Note: Emission Trading in Practice

Sistem Perdagangan Emisi: Pengantar Perancangan dan Implementasi 2

Buku ini disiapkan untuk: PMR Indonesia Menara Ravindo Lantai 12 Jl. Kebon Sirih No. 75, Jakarta Pusat 10110 http://pmr-indonesia.org

Dokumen ini dibuat oleh Andi Samyanugraha dan Debi Nathalia (UNDP) untuk program Partnership for Market Readiness (PMR) Indonesia dan disusun berdasarkan Technical Note – Partnership for Market Readiness: Emission Trading in Practice – A Handbook on Design and Implementation.

Dokumen ini merangkum informasi dari Technical Note tersebut diatas dengan tambahan beberapa informasi dalam konteks Indonesia. Dokumen ini bukan terjemahan namun adaptasi dari Technical Note sehingga pandangan dan opini penulis mungkin tercermin dan dokumen ini. Pandangan dan opini tersebut adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan bukan merupakan pandangan UNDP ataupun kementerian/lembaga mitra PMR Indonesia.

This document is adaptation work of PMR’s Technical Note: Emission Trading in Practice – A Handbook on Design and Implementation developed for the Partnership for Market Readiness Secretariat of the World Bank Group.

This translation was not created by The World Bank and should not be considered an official World Bank translation. The World Bank shall not be liable for any content or error in this translation.

This is an adaptation of an original work by The World Bank. Views and opinions expressed in the adaptation are the sole responsibility of the author or authors of the adaptation and are not endorsed by The World Bank.

Debi Nathalia

Debi Nathalia


SISTEM PERDAGANGAN EMISI: Pengantar Perancangan dan Implementasi

Ringkasan dari PMR Technical Note: Emission Trading in Practice

Catatan Teknis 4 – November 2018 PMR Indonesia

Debi Nathalia

Debi Nathalia

Daftar Isi

Daftar Isi .................................................................................................................................... 1

Daftar Gambar .......................................................................................................................... 1

Latar Belakang .......................................................................................................................... 2

Mengapa Sistem Perdagangan Emisi? ...................................................................................... 2

Perdagangan Emisi atau Pajak Karbon? .................................................................................... 3

Bagaimana Sistem Perdagangan Emisi Bekerja? ...................................................................... 4

Pilar-Pilar Pengembangan SPE .................................................................................................. 5 Menetapkan tujuan SPE ....................................................................................................... 5 Menyesuaikan dengan kondisi lokal ..................................................................................... 5 Mengelola interaksi antar kebijakan .................................................................................... 5

10 Langkah Perancangan SPE ................................................................................................... 6 Langkah 1: Tentukan ruang lingkup ...................................................................................... 6 Langkah 2: Tetapkan batas emisi (cap) ................................................................................. 7 Langkah 3: Distribusikan izin emisi ....................................................................................... 8 Langkah 4: Pertimbangkan penggunaan kredit karbon (offset) ........................................... 9 Langkah 5: Putuskan opsi fleksibilitas yang diperbolehkan ................................................ 10 Langkah 6: Tentukan cara stabilisasi harga dan biaya ........................................................ 11 Langkah 7: Pastikan kepatuhan dan pengawasan .............................................................. 12 Langkah 8: Libatkan pemangku kepentingan, lakukan komunikasi dan tingkatkan kapasitas ............................................................................................................................................ 13 Langkah 9: Pertimbangkan linking ...................................................................................... 14 Langkah 10: Lakukan, evaluasi dan perbaiki ....................................................................... 15

10 Langkah Perancangan SPE dalam Praktek ......................................................................... 16

Membentuk Masa Depan Rancangan SPE .............................................................................. 17

Daftar Gambar

Gambar 1. Ilustrasi interaksi antar tahapan dalam perancangan SPE…………………………………17


Latar Belakang

Secara global, isu perubahan iklim merupakan salah satu isu yang terus menjadi sorotan, baik di negara maju maupun negara berkembang. Indonesia, bersama dengan 194 negara lain di dunia telah menyepakati penurunan emisi di dunia melalui Persetujuan Paris (Paris Agreement/PA) yang ditetapkan pada COP21, di Paris. Persetujuan Paris ini bertujuan untuk menjaga agar pemanasan global tidak lebih dari 2 derajat Celcius. Sehubungan dengan hal itu, Indonesia telah menyampaikan komitmennya melalui dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) kepada UNFCCC pada bulan November 2016. Didalam komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi di tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional, dengan basis tahun yang diproyeksikan adalah tahun 2010.

Untuk mendukung target penurunan emisi tersebut, tentunya dibutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Kendala dalam peningkatan upaya mitigasi dapat difasilitasi dengan instrumen berbasis pasar dan hingga saat ini, sekitar 40 negara dan lebih dari 20 kota, negara bagian dan wilayah telah menerapkan instrumen berbasis pasar sebagai salah satu komponen utama dalam upaya penurunan emisi. Instrumen berbasis pasar yang banyak digunakan adalah Sistem Perdagangan Emisi (Emission Trading Emission/SPE). Hingga tahun 2016, sistem SPE telah beroperasi di 35 negara, 13 negara bagian/provinsi dan 7 kota, yang menghasilkan 40% dari GDP global. Untuk mengoptimalkan manfaatnya, SPE perlu dirancang sedemikian rupa sesuai dengan konteks masing-masing negara. Catatan teknis ini disiapkan untuk memberikan gambaran mengenal langkah-langkah dalam merancang sistem SPE, yang nantinya dapat membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan ataupun kebijakan. Langkah-langkah dalam catatan teknis ini mengacu pada beberapa pembelajaran yang diambil dari penerapan SPE di dunia, termasuk Uni Eropa, California dan Quebec, Amerika Serikat, Alberta, Selandia Baru, Kazakhstan, Korea, Tokyo, Saitama dan beberapa provinsi/kota di China.

Mengapa Sistem Perdagangan Emisi?

Dalam rangka menuju masa depan yang rendah karbon dan mencapai tujuan untuk mempertahankan suhu rata-rata global <2°C, maka banyak upaya yang perlu dilakukan, diantaranya: • Dekarbonisasi pembangkitan listrik. • Mendorong pemanfaaan listrik bersih, atau setidaknya beralih ke bahan bakar yang lebih

ramah lingkungan. • Meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi limbah di berbagai sektor. • Melestarikan dan meningkatkan penyerapan karbon alami di hutan, tanaman dan tanah. Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut tentunya diperlukan investasi, inovasi dan teknologi, insfrastruktur, pembiayaan, praktek pelaksanaan dan dukungan kebijakan. Bagi beberapa negara, memberikan harga pada karbon (carbon pricing) menjadi pendorong dalam transformasi ini. Harga yang diberikan pada emisi GRK/karbon mendorong aliran modal/investasi dari swasta, memobilisasi pengetahuan tentang mitigasi bahkan


meningkatkan kreativitas dan inovasi swasta untuk mengembangkan produk rendah emisi. Selain itu, memberikan harga pada karbon dapat menjadikan energi bersih lebih menguntungkan dan menjadikan produk rendah karbon lebih kompetitif.

Carbon pricing ini secara sendirian tidak dapat mengatasi semua pemicu perubahan iklim, dan tetap dibutuhkan kombinasi dukungan peraturan, standar, insentif dan peningkatan kapasitas. Namun, sebagai bagian dari kebijakan perubahan iklim yang komprehensif, pemberian harga atas karbon akan dapat memanfaatkan kekuatan pasar untuk menurunkan jumlah emisi GRK, membantu pengendalian perubahan iklim dan pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Perdagangan Emisi atau Pajak Karbon?

Terdapat dua jenis instrumen pasar yang dapat memberikan harga pada karbon secara eksplisit, yaitu perdagangan emisi dan pajak karbon. Tujuan dari kedua instrumen ini adalah internalisasi1 biaya emisi karbon yang diharapkan dapat: • Mengubah pola perilaku produsen, konsumen dan investor sehingga dapat ikut serta

dalam mendukung pengurangan emisi, akan tetapi dengan cara memberikan fleksibilitas pada siapa yang mengambil tindakan, tindakan apa yang akan diambil, dan kapan akan dilakukan.

• Merangsang inovasi teknologi dan proses. • Menghasilkan manfaat tambahan bagi lingkungan, kesehatan, ekonomi dan sosial. • Menyediakan pendapatan pemerintah yang dapat digunakan untuk mengurangi pajak

lainnya atau menambah pendanaan publik untuk kegiatan iklim/lingkungan.

Dari kedua instrumen tersebut, hal yang menjadi pembeda utama adalah pada pajak karbon, pemerintah yang menetapkan harga dan membiarkan pasar yang menentukan jumlah emisi; sedangkan pada perdagangan emisi, pemerintah yang menetapkan jumlah emisi dan membiarkan pasar yang menentukan harga. Selain itu juga bisa dibuat sistem hibrid/gabungan, misalnya pajak karbon hanya untuk emisi diatas batas tertentu atau sistem perdagangan emisi dengan batas harga atas bawah. Dalam prakteknya, karena perdagangan emisi memberikan gambaran tingkat emisi di masa depan, maka ia menjadi pilihan kebijakan yang menarik bagi pemerintah. Selain itu, sistem perdagangan emisi dapat dihubungkan dengan mekanisme kredit karbon2 ataupun sistem perdagangan emisi lainnya sehingga memungkinkan pemberian harga karbon melalui pasar yang lebih besar dan lebih kuat. Terlepas dari instrumen mana yang dipilih, beberapa prinsip umum dapat diterapkan untuk merancang instrumen harga karbon yang baik sebagaimana Kotak 1.

1 Dampak dari emisi karbon/GRK pada akhirnya harus dibayar oleh masyarakat melalui peningkatan biaya kesehatan, biaya adaptasi perubahan iklim dan lain-lain. Biaya ini tidak tercermin dalam harga barang/jasa yang proses produksinya melepaskan emisi GRK sehingga disebut juga biaya eksternal. 2 Mekanisme kredit karbon adalah mekanisme yang memastikan pengurangan emisi hasil dari suatu aksi mitigasi adalah nyata dan permanen dan disertifikasi sebagai kredit karbon. Satu unit kredit karbon biasanya setara dengan satu ton emisi karbon dioksida.


Bagaimana Sistem Perdagangan Emisi Bekerja?

Di dalam sistem perdagangan emisi3 (SPE), badan yang berwenang menetapkan batas (cap) pada total emisi di satu/beberapa sektor dan menerbitkan sejumlah izin emisi (allowances) yang tidak melebihi nilai cap yang ditetapkan. Setiap izin emisi dianggap setara dengan satu unit emisi (biasanya dalam satuan tonCO2e). Peserta SPE wajib menyerahkan satu izin untuk setiap unit emisi yang dilepaskannya. Izin emisi bisa didapat dari pemerintah (baik secara gratis atau membeli), dari peserta lain, atau dari pihak lainnya. Izin emisi dapat diperdagangkan atau disimpan untuk kepentingan mendatang. Tergantung aturan yang diterapkan SPE, peserta dapat juga menggunakan kredit karbon dari mekanisme domestik (dari sektor yang tidak terkena cap), kredit karbon dari mekanisme internasional, atau SPE lainnya. Pembatasan jumlah izin emisi dan pembentukan sistem perdagangannya akan menciptakan harga untuk izin emisi dan menciptakan insentif untuk kegiatan penurunan emisi. Semakin ketat cap yang ditetapkan maka persediaan izin emisi akan semakin sedikit dan harga izin emisi (allowances) akan cenderung lebih tinggi sehingga dapat menciptakan insentif yang lebih kuat untuk upaya-upaya penurunan emisi. Perdagangan izin emisi akan menciptakan konvergensi dan satu sinyal harga yang pada gilirannya akan menguntungkan barang dan jasa yang rendah emisi. Penetapan cap di awal akan memberikan sinyal jangka panjang sehingga peserta dapat membuat perencanaan dan investasi yang sesuai.

Izin emisi dapat dialokasikan secara gratis ataupun dijual/dilelang. Penjualan atau pelelangan izin emisi dapat memberikan transparansi dalam pembentukan harga dan pendapatan bagi pemerintah yang kemudian digunakan untuk berbagai tujuan yang relevan, antara lain untuk

3 Penjelasan cara kerja sistem perdagangan emisi disini adalah berdasarkan cara umum yang telah diterapkan di berbagai negara. Namun konteks lokal lebih penting dan bermacam variasi SPE dapat diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Kotak 1. Prinsip FASTER: World Bank bersama dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengembangkan prinsip yang dinamai “FASTER” untuk menerapkan harga karbon (carbon pricing) dengan sukses. Prinsip ini dikembangkan berdasarkan pengalaman dari berbagai negara-negara dalam menerapkan sistem pajak karbon dan sistem perdagangan emisi. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari: § Fairness – Adil: mencerminkan prinsip “pencemar membayar” secara adil, menghindari beban

tambahan untuk kelompok yang rentan. § Alignment of Policies and Objectives – Selaras: penetapan harga karbon sebagai bagian

kebijakan pembangunan rendah emisi yang lebih luas. § Stability and Predictability – Pasti: kebijakan harga karbon yang stabil, yang memberikan sinyal

investasi yang konsisten, kredibel dan kuat. § Transparency – Transparan: jelas rancangan dan implementasinya. § Efficiency and Cost Effectiveness – Efisien dan efektif: sistem harga karbon harus dapat

mendorong efisiensi ekonomi dan mengurangi biaya pengurangan emisi, dan § Reliability and Environmental Integrity – Handal: mengurangi praktek yang berbahaya untuk

lingkungan secara terukur.


mendanai kegiatan iklim, mendukung inovasi atau membantu rumah tangga yang berpendapatan rendah.

Integritas lingkungan SPE dibentuk oleh ketentuan pemantauan, pelaporan dan verifikasi emisi (Monitoring, Reporting and Verification/MRV) yang diterapkan dan sanksi atas ketidakpatuhan. Integritas sistem juga difasilitasi dengan penggunaan registri, dimana setiap unit izin emisi diterbitkan dengan nomor seri yang unik dan dipastikan dapat dilacak kepemilikannya. Bila izin emisi diperdagangkan maka dapat diberikan ketentuan perdagangan sebagai safeguard lebih lanjut untuk menjaga integritas sistem. Yurisdiksi yang berbeda dapat menghubungkan (linking) SPE-nya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara rekognisi izin emisi secara mutual atau penggunaan unit emisi lainnya, seperti kredit karbon. Linking memperluas akses pada kegiatan mitigasi berbiaya rendah, mendukung likuiditas pasar dan memungkinkan kerjasama kebijakan dalam pemberian harga atas emisi GRK.

Pilar-Pilar Pengembangan SPE

Menetapkan tujuan SPE Sistem Perdagangan Emisi adalah alat kebijakan yang dapat dirancang untuk mencapai sejumlah tujuan - baik lingkungan, ekonomi dan sosial. Sebelum mulai merancang SPE, pemerintah harus menentukan seberapa banyak sistem akan berkontribusi untuk mencapai penurunan emisi yang diinginkan, seberapa jauh tingkat dekarbonisasi ekonomi yang diharapkan, seberapa besar biaya penerapan yang dapat diterima, bagaimana distribusi biaya dan manfaat akan dilakukan, apakah SPE akan menghasilkan pendapatan dari penjualan atau lelang izin emisi dan bagaimana pendapatan tersebut akan digunakan, serta bagaimana SPE dan manfaat dampingan-nya (co-benefit) akan berkontribusi pada transformasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Pengambilan keputusan penerapan SPE dan perancangan detil pelaksanaannya akan lebih mudah ketika telah ada penerimaan publik atas perlunya pemerintah mengendalikan tingkat emisi GRK -setidaknya menjaganya dibawah tingkat business as usual (BAU).

Menyesuaikan dengan kondisi lokal SPE sangat bisa disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan spesifik pemerintah. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan adalah: (a). prioritas lokal; (b). alasan memilih SPE dibanding instrumen kebijakan lain; (c). profil emisi GRK saat ini dan proyeksi mendatang; (d). kerangka kebijakan eksisting dan tingkat keyakinan atas kebijakan yang berbasis pasar; (e). ukuran, konsentrasi, pertumbuhan, dan pergerakan ekonomi; (f). pertimbangan perdagangan dan daya saing; (g). kekuatan dan kekurangan kelembagaan; dan (h). hubungan dengan mitra linking yang potensial.

Mengelola interaksi antar kebijakan Semua SPE dikembangkan dibawah kerangka kebijakan dan hukum yang lebih luas, termasuk kebijakan perubahan iklim lainnya. Hal ini akan menimbulkan interaksi antar kebijakan yang sangat penting diperhatikan. Kebijakan lain di sektor-sektor yang tercakup dalam cap dapat


mencegah, mendistorsi, atau menduplikasi dampak dari SPE. Sebagai contoh, kebijakan energi terbarukan dan efisiensi energi dapat menyebabkan pengurangan emisi di sektor cakupan SPE pada biaya diatas harga karbon SPE, yang berarti SPE secara keseluruhan tidak akan memberikan mitigasi yang paling murah saja (least cost mitigation). Sedangkan di sisi lain, kebijakan tersebut juga dapat menjadi pelengkap atau bahkan meningkatkan efektivitas SPE dengan menciptakan tambahan peluang mitigasi atau menghilangkan hambatan non-harga untuk mengurangi emisi GRK. Peran yang diharapkan dari SPE dalam konteks kebijakan perubahan iklim yang lebih luas seringkali menjadi faktor penentu yang penting untuk perancangannya.

10 Langkah Perancangan SPE

Catatan teknis ini menyajikan 10 langkah proses untuk merancang sebuah SPE. Setiap langkah melibatkan serangkaian keputusan atau tindakan yang akan membentuk fitur utama sistem. Keputusan dan tindakan yang diambil pada setiap langkah cenderung saling terkait, sehingga pelaksanaan langkah-langkah prosesnya akan lebih bersifat iteratif ketimbang linear.

Langkah 1: Tentukan ruang lingkup

Yang dimaksud ruang lingkup SPE adalah area geografis, sektor, sumber dan jenis emisi GRK yang akan dicakup izin emisi, serta entitas yang nanti harus menyerahkan izin emisi. Lingkup SPE adalah batasan kebijakan yang kemudian akan berimplikasi pada jumlah entitas yang diatur, porsi emisi yang akan mempunyai harga karbon, dan pembagian tugas antara sektor tercakup/tidak tercakup SPE dalam pemenuhan target pengurangan emisi nasional.

Berbagai jenis sektor dan sumber emisi mempunyai perbedaan masing-masing yang sangat penting diperhatikan dalam penentuan ruang lingkup SPE. Beberapa hal kunci yang harus dipertimbangkan antara lain adalah profil emisi yurisdiksi tersebut serta bagaimana implikasinya terhadap potensi pengurangan emisi. Kemampuan untuk melakukan pemantauan emisi dan konsekuensi biayanya juga merupakan hal penting dalam menentukan ruang lingkup. Terakhir, potensi hambatan non-harga untuk meneruskan (pass-through) harga jual karbon; paparan ke pasar internasional; dan potensi co-benefit juga harus diperhatikan. Umumnya, cakupan sistem yang lebih luas lebih diinginkan karena akan memperluas peluang mendapatkan mitigasi rendah biaya dan memungkinkan pengurangan emisi dicapai dengan biaya paling rendah. Cakupan yang lebih luas juga dapat mengurangi distorsi persaingan usaha, karena semakin banyak sektor/perusahaan yang berada dibawah peraturan pasar yang sama dan likuiditas pasar juga akan lebih baik. Namun, sistem yang luas dapat menyebabkan beban pelaksanaan regulasi yang signifikan pada entitas sumber emisi yang berskala kecil dan tersebar (yang mungkin juga sulit dikelola karena jumlahnya yang banyak). Oleh karena itu, manfaat dari cakupan yang lebih luas harus lebih besar dari biaya administrasi dan transaksi

ü Tentukan lingkup sektor. ü Tentukan lingkup GRK. ü Pilih titik pengaturan. ü Pilih entitas yang akan dicakup SPE dan pertimbangkan untuk menetapkan ambang (threshold)

cakupan.


tambahan. Penggunaan ambang batas untuk mengeluarkan emiter kecil dari cakupan SPE dan menempatkan titik pengaturan (point of regulation) di hulu (misalnya pada pemasok bahan bakar fosil) dapat membantu mengurangi biaya pengelolaan sistem ini.

Langkah 2: Tetapkan batas emisi (cap)

Cap dalam SPE membatasi jumlah izin emisi yang diterbitkan selama periode waktu tertentu yang kemudian membatasi jumlah total emisi yang dihasilkan oleh entitas yang dicakup. Semakin rendah nilai cap, semakin tinggi harga karbon dan semakin kuat insentif untuk pengurangan emisi. Namun demikian, fitur-fitur SPE seperti akses ke kredit karbon, linking, dan mekanisme pengendalian harga, juga akan mempengaruhi jumlah emisi dan harga karbon yang dihasilkan. Dalam prakteknya, penetapan cap adalah proses yang harus seimbang dalam konteks kebijakan yang lebih luas dengan mempertimbangkan pengurangan emisi, kendala biaya, kredibilitas dan keadilan dalam. Penetapan cap memerlukan asesmen atas emisi historis dan proyeksinya, potensi mitigasi dan biayanya, serta pengaruh kebijakan-kebijakan terkait terutama bahwa cap harus sejalan dengan target mitigasi negara/sektor. Penetapan cap memerlukan trade-off antara ambisi pengurangan emisi dan biaya penerapan sistem, tingkat ambisi cap dan target nasional/sektoral, dan distribusi beban mitigasi antara sektor dengan cap dan tanpa cap.

Terdapat dua jenis cap, yaitu cap absolut dan cap berbasis intensitas. Cap absolut memberikan target per periode dalam satuan ton emisi namun dimungkinkan adanya fleksibilitas melalui penyimpanan izin emisi (banking), cadangan izin emisi, kredit karbon, linking, dan penyesuaian cap secara berkala. Sedangkan cap intensitas menentukan jumlah izin emisi yang akan diterbitkan per ukuran output (misalnya, PDB atau kilowatt-jam listrik), sehingga lebih fleksibel terhadap fluktuasi output ekonomi, tetapi kurang pasti dalam hal tingkat emisi. Kedua jenis cap dapat sama-sama berhasil mengurangi emisi namun juga dapat sangat berbeda hasilnya, terutama bila tingkat output sangat berbeda dengan perkiraan sebelumnya.

Pembelajaran: Ruang lingkup SPE yang ada saat ini sangat beragam sehingga bisa dibilang tidak ada satu pendekatan yang terbaik namun hampir semua SPE mencakup setidaknya sektor pembangkit listrik dan industri. Pendekatan bertahap juga dapat diterapkan dengan memulai dari cakupan terbatas untuk kemudian meningkatkan cakupan ke sektor yang lebih kecil atau lebih kompleks. Umumnya, semua SPE mencakup sumber emisi gas karbon dioksida dan ditambah dengan berbagai jenis gas (hingga tujuh jenis gas). Beberapa negara menempatkan titik pengaturan emisi dari pembakaran bahan bakar di hulu untuk mengurangi biaya administrasi (misalnya: bahan bakar di California, Québec, dan Selandia Baru), sedangkan beberapa negara lainnya memilih pengaturan di hilir untuk menyelaraskan SPE dengan sistem peraturan atau pelaporan emisi yang ada (misalnya: Uni Eropa, California, Québec untuk sumber emisi skala besar). SPE di Korea dan China memilih pendekatan campuran karena harga energi diatur negara sehingga sinyal harga karbon tidak akan sampai ke konsumen.

ü Buat basis data yang kuat untuk menetapkan cap. ü Tetapkan tingkat dan jenis cap. ü Pilih periode waktu cap dan trayektori jangka panjangnya.


SPE yang telah ada umumnya menggunakan cap absolut sehingga penerapan SPE dengan cap intensitas akan menghadapi tantangan masih minimnya pengetahuan dan pengalaman terkait, khususnya bila SPE tersebut ingin menggunakan komponen tambahan seperti kredit karbon dan linking.

Langkah 3: Distribusikan izin emisi

Dampak emisi dari suatu mekanisme SPE ditentukan oleh cap, sedangkan pengalokasian izin emisi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan distribusi dampak SPE, khususnya dampak ekonominya. Ia juga dapat mempengaruhi efisiensi SPE sehingga harus diperhatikan dengan seksama. Pemerintah dapat mendistribusikan izin emisi melalui berbagai cara. Baik secara gratis, lelang (auction), kombinasi keduanya, ataupun penambahan izin emisi untuk kompensasi penyerapan karbon. Untuk metode alokasi gratis dapat bervariasi tergantung apakah ia didasarkan pada emisi historis dari entitas tersebut atau pada tolok ukur yang spesifik untuk suatu jenis industri spesifik, dan apakah akan ada perubahan alokasi ketika output berubah. Cara-cara tersebut dapat mengurangi risiko kebocoran (leakage) yaitu kekhawatiran bahwa penetapan harga karbon hanya akan memindahkan lokasi sumber emisi ketimbang pengurangan emisi sebenarnya. Cara-cara tersebut dapat pula membantu meringankan dampak negatif ekonomi yang mungkin ditimbulkan oleh SPE (misalnya dengan cara memberikan izin emisi gratis untuk industri makanan pokok). Sedangkan metode alokasi izin emisi dalam bentuk lelang akan menghasilkan pendapatan pemerintah yang dapat digunakan untuk pendanaan program pembangunan rendah karbon atau dikembalikan ke rumahtangga/industri terdampak dalam bentuk subsidi atau insentif fiskal.

Pembelajaran: Kualitas sebuah cap tergantung pada data dan asumsi yang mendasarinya. Bagi penetapan cap, penggunaan data historis yang berkualitas lebih menguntungkan dibandingkan dengan proyeksi. Banyak negara memilih menerapkan cap absolut untuk memudahkan penyelarasan cap dengan target dan juga menerapkan fleksibilitas dalam suplai izin emisi untuk mengendalikan harga izin emisi (lihat Langkah 6). Dalam prakteknya, beberapa SPE memulai dengan nilai cap yang longgar sehingga mengakibatkan harga izin emisi lebih rendah dari yang diharapkan. Ini juga bisa membuat masalah untuk SPE tersebut (lihat Langkah 6). Untuk membentuk pasar yang efektif dan membangun kepercayaan serta dukungan dari pelaku pasar, harus ada trayektori cap jangka panjang yang dilengkapi dengan prosedur yang transparan untuk perubahan cap ataupun mekanisme SPE, termasuk aturan untuk memberikan notifikasi sebelum perubahan dalam waktu yang cukup.

ü Sesuaikan metode alokasi izin emisi dengan tujuan kebijakan yang menjadi payung SPE. ü Tentukan kriteria kelayakan dan metode untuk pemberian izin emisi gratis (bila ada). ü Tetapkan aturan untuk peserta baru, peserta yang tutup, dan penyerapan karbon.


Langkah 4: Pertimbangkan penggunaan kredit karbon (offset)

Suatu SPE dapat memperbolehkan offset (yaitu kredit/sertifikat pengurangan emisi dari sektor dan sumber yang tidak tercakup SPE) digunakan oleh entitas yang tercakup SPE untuk memenuhi kewajibannya mencapai cap. Ini berarti juga menambah pasokan unit emisi dan dapat mengurangi biaya kepatuhan SPE secara signifikan. Mengizinkan offset juga dimaksudkan untuk mendukung keterlibatan sektor yang tidak tercakup, memfasilitasi arus investasi ke sektor lain yang mana dukungan finansial dibutuhkan untuk merangsang pembangunan rendah karbon dan menghasilkan keuntungan tambahan. Offset dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu: entitas yang tidak tercakup dalam SPE; entitas yang lokasinya berada di luar wilayah SPE; pengurangan emisi pra-SPE; dan lain-lain.

Offset memungkinkan pembuat kebijakan menetapkan nilai cap yang lebih ambisius dan mendukung stabilitas kebijakan karena dapat menurunkan harga allowances dan menciptakan dukungan politik baru untuk SPE terutama dari penjual offset.

Penurunan harga allowances akan terjadi bila ada potensi pengurangan emisi yang rendah biaya dari offset sehingga offset akan dipilih oleh entitas yang tercakup SPE. Dalam kasus seperti ini, emisi dari sektor yang tercakup SPE dapat meningkat namun emisi global akan turun.

Pembelajaran: (a) Karena dapat mempengaruhi ekonomi, proses pemilihan metode alokasi biasanya cukup sulit bahkan mungkin memicu debat berkepanjangan diantara pemangku kepentingan. Untuk menghindari hal ini, tujuan-tujuan alokasi izin emisi harus dikomunikasikan dari awal dan keputusan-keputusan perubahan selanjutnya harus dijelaskan dengan mengacu tujuan-tujuan tersebut. (b) Proses penentuan keputusan alokasi izin emisi untuk setiap peserta SPE harus dipisahkan dengan proses penentuan cap. (c) Risiko leakage untuk industri yang lahap-emisi dan/atau tingkat persaingan produknya tinggi, misalnya industri berorientasi ekspor, telah menjadi kekhawatiran utama dalam perancangan dan penerapan SPE dan mungkin akan tetap demikian dalam jangka pendek-menengah walaupun hampir tidak ada bukti empiris bahwa leakage terjadi. Diyakini bahwa isu leakage akan berkurang bahkan hilang bila harga karbon diterapkan secara meluas atau bahkan diterapkan secara global. (d) Lelang izin emisi telah mulai dilakukan oleh beberapa SPE dengan sasaran bahwa kelak tidak ada lagi izin emisi gratis. (e) Metode alokasi izin emisi dapat dibedakan berdasarkan sektor. Misalnya, lelang izin emisi untuk sektor listrik karena risiko leakage yang rendah/tidak ada dan alokasi gratis untuk industri manufaktur, setidaknya di tahap awal penerapan SPE. (f) Penggunaan pendapatan dari lelang izin emisi bisa menjadi alat mendapatkan dukungan publik untuk penerapan SPE.

ü Putuskan apakah akan menerima kredit karbon dari sektor atau sumber emisi yang tidak tercakup SPE dan/atau berlokasi diluar yurisdiksi.

ü Pilih sektor, sumber gas dan aktivitas yang dapat digunakan sebagai offset. ü Pertimbangkan biaya untuk mendirikan program offset sendiri vs. memanfaatkan program

yang sudah ada. ü Tetapkan batasan jumlah penggunaan offset. ü Buat sistem untuk monitoring, reporting, verification dan kelembagaan.


Pembelajaran: Offset adalah tools yang sangat baik untuk menjaga harga allowance agar tidak terlalu tinggi, memberikan insentif bagi mitigasi diluar cap dan menghasilkan manfaat dampingan (co-benefit). Sebagian besar SPE hanya menerima beberapa jenis offset dan membatasi jumlah yang dapat digunakan. Namun untuk membangun sebuah mekanisme offset domestik membutuhkan kelembagaan dan pengembangan kapasitas, serta memerlukan waktu, usaha serta biaya. Aspek lain yang baik diperhatikan adalah apakah kredit yang dihasilkan hanya akan digunakan dalam skema domestik atau apakah ada kemungkinan penggunaan diluar batas yurisdiksi. Banyak pengalaman berharga telah didapat dari pengembangan Mekanisme Pembangunan Bersih/Clean Development Mechanism (CDM) dan Joint Implementation (JI) serta mekanisme crediting lainnya, antara lain terkait metodologi dan integritas lingkungan, sehingga ada baiknya untuk juga menggunakan mekanisme internasional ini dengan beberapa penyesuaian.

• Tetapkan aturan untuk penyimpanan allowances. • Tetapkan aturan untuk peminjaman allowances dan alokasi awal. • Tetapkan lama periode pelaporan dan ketaatan (compliance).

Kualitas MRV dari kredit offset perlu diperhatikan guna memastikan kesetaraan lingkungan dari offset dan allowances (lihat: Langkah 7). Hal ini tidak mudah karena kredit offset diterbitkan dengan membandingkan emisi setelah kegiatan mitigasi dengan emisi baseline (BAU, benchmark atau emisi aktual). Bila mekanisme kredit offset tidak menerapkan asumsi-asumsi yang konservatif dan sistem pemantauan dan pelaporan yang ketat, ada risiko bahwa aktivitas offset tidak additional untuk BAU sehingga yang terjadi adalah pergeseran emisi (leakage) bukan pengurangan emisi. Selain itu, dalam kaitannya dengan aktivitas penyerapan karbon, ada risiko bahwa pengurangan emisi mungkin tidak permanen. Oleh karena itu, penggunaan offset harus dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak membahayakan integritas lingkungan dari SPE. Ada juga kekhawatiran bahwa penggunaan offset yang terlalu banyak dan kurangnya mitigasi di sektor tercakup dapat meningkatkan risiko terkuncinya (locked-in) sektor dengan infrastruktur yang tinggi emisi.

Langkah 5: Putuskan opsi fleksibilitas yang diperbolehkan

Salah satu kelebihan SPE adalah ia dapat memberikan fleksibilitas bagi peserta dalam hal kapan mereka akan melakukan pengurangan emisi. Namun, fleksibilitas ini harus diimbangi dengan kepastian dalam pencapaian pengurangan emisi. Kebijakan utama dalam hal ini adalah pengaturan jangka waktu pelaporan dan pembuktian kepatuhan (compliance) serta kemungkinan peserta melakukan carry over atau meminjam allowances selama periode kepatuhan.

Periode compliance yang lebih panjang memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi peserta dalam hal menentukan waktu berinvestasi dalam kegiatan pengurangan emisi. Fleksibilitas ini berpotensi menurunkan biaya secara signifikan. Namun, periode compliance yang terlalu panjang juga dapat menyebabkan penundaan aksi dan investasi mitigasi yang sebaliknya mungkin malah akan meningkatkan biaya. Menetapkan periode compliance dalam rentang 1-3 tahun umumnya cukup efektif untuk mendorong kegiatan mitigasi dan aktivitas pasar.

Sebagai fleksibilitas yang bersifat lintas periode compliance, SPE dapat memperbolehkan peminjaman (borrowing) allowance dari periode berikutnya sehingga peserta SPE masih dapat


Pembelajaran: Fleksibilitas sangat penting untuk mengelola biaya dan volatilitas harga, akan tetapi harus digunakan secara seimbang. Penyimpanan (banking) antar periode komitmen umumnya disarankan karena selain membantu entitas dalam mengelola biaya dan (biasanya) mengurangi volatilitas harga, ia juga mendorong pengurangan emisi dilakukan lebih awal. Hal ini juga menciptakan keterikatan peserta dengan SPE dan memungkinkan cap yang lebih ketat karena adanya harapan peningkatan nilai allowance yang disimpan. Peminjaman (borrowing) juga memiliki kegunaan tapi juga membawa risiko, khususnya bila allowance dilelang dimana regulator mungkin akan merasa kesulitan untuk menilai kelayakan para peminjam.

• Identifikasi manfaat dan risiko dari intervensi pasar. • Tentukan perlu atau tidaknya intervensi untuk mengatasi harga rendah, harga tinggi atau

keduanya. • Pilih instrumen yang sesuai untuk melakukan intervensi pasar. • Tetapkan kerangka tata kelolanya.

menunda aksi mitigasi sesuai dengan kondisi pembiayaan yang dihadapinya. Peminjaman juga efektif untuk periode compliance yang lebih lama namun juga mempunyai konsekuensi yang serupa. Banyak SPE yang juga memperbolehkan penyimpanan (banking) allowance, yang mana dapat mendorong mitigasi di awal dan membantu menurunkan biaya mitigasi rata-rata (dan harga allowance) lintas periode compliance. Namun demikian perlu untuk membatasi banking jika ketidakpastian pasar cukup tinggi, khususnya untuk menghindari kelebihan pasokan dan penurunan integritas lingkungan dari allowance.

Langkah 6: Tentukan cara stabilisasi harga dan biaya

Dalam sebuah SPE, harga pasar yang berfluktuasi memberikan sinyal yang memungkinkan perusahaan menjaga emisi dalam jumlah yang ditentukan dengan biaya yang serendah mungkin. Sama halnya dengan pasar komoditas pada umumnya, mungkin sulit untuk memprediksi harga jangka panjang secara akurat karena akan tergantung pada variasi dalam aktivitas ekonomi, volatilitas harga bahan bakar, ketidakpastian biaya pengurangan emisi, dan potensi perubahan kebijakan. Harga rendah yang terus menerus dalam SPE dapat muncul jika ternyata kegiatan mitigasi lebih mudah dari yang diperkirakan. Ini dapat terjadi bila kebijakan iklim dan energi lainnya juga membuat tingkat emisi menjadi lebih rendah dan karena itu mengurangi permintaan izin emisi (allowances), atau karena resesi yang menurunkan aktivitas ekonomi dan otomatis menurunkan tingkat emisi, dan lain-lain. Hal sebaliknya juga bisa terjadi sehingga harga menjadi tinggi. Ketidakpastian kebijakan dan kegagalan pasar atau peraturan lainnya juga dapat menurunkan minat untuk melakukan allowance banking, yang akhirnya menghambat pembentukan harga karbon dalam jangka panjang. Rancangan SPE yang tepat dapat menurunkan potensi volatilitas dan ketidakpastian harga. Opsi rancangan yang dimaksud dapat bermacam-macam tergantung apakah opsi tersebut bermaksud mengatur jumlah allowance atau membatasi pergerakan harga, serta tergantung pula pada tingkat wewenang yang dimiliki pembuat kebijakan. Opsi-opsi rancangan ini bertujuan untuk membuat harga cukup terprediksi hingga dapat mendorong investasi mitigasi dan teknologi baru serta mendorong transisi bertahap menuju ekonomi rendah karbon. Contoh pendekatan yang dapat dilakukan untuk menjaga biaya adalah memperbolehkan


Pembelajaran: Sebelum implementasi SPE, pembuat kebijakan biasanya lebih khawatir pada kemungkinan harga yang tinggi. Namun di beberapa SPE yang saat ini beroperasi, harga rendah malah lebih dikhawatirkan. Saat ini sudah lebih disadari bahwa pengelolaan pasar yang tepat dapat membantu mempertahankan harga pada tingkat yang dapat mendorong investasi rendah karbon dan mempertahankan pendapatan negara dari lelang allowances, mengendalikan biaya dan memastikan mitigasi yang dihasilkan konsisten dengan tujuan program dalam jangka panjang. Berbagai pendekatan yang berbeda sekarang sedang diuji-cobakan dan cadangan allowance menjadi instrumen yang semakin banyak diterapkan untuk menjaga biaya dan mengelola harga sambil membatasi emisi. Selain itu, menerapkan harga dasar (price floor) pada lelang dapat membantu mengamankan nilai investasi mitigasi peserta SPE dan penyedia offset.

penggunaan kredit offset untuk menggantikan allowance sehingga harga allowance dan offset akan berinteraksi dan mencari keseimbangan baru.

Langkah 7: Pastikan kepatuhan dan pengawasan

Sama halnya dengan kebijakan iklim yang lain, sebuah SPE membutuhkan pendekatan yang ketat dalam penegakan kewajiban peserta dan pengawasan pemerintah terhadap sistem tersebut. Kurangnya kepatuhan dan pengawasan tidak hanya berdampak pada kinerja emisi peserta yang tidak patuh tetapi juga dapat berdampak negatif pada tujuan SPE dan pasar karbon yang diharapkan. Idealnya pengembangan SPE telah menerapkan sistem MRV emisi gas rumah kaca yang baik seawal mungkin sehingga penilaian kepatuhan (compliance) yang kredibel juga dapat dilakukan sesegera mungkin. Pertimbangan kebijakan dan administratif terkait identifikasi entitas yang diatur dan pengembangan metodologi serta panduan rinci untuk pemantauan emisi akan menentukan sistem MRV yang digunakan. Pelaksanaan MRV secara independen/tanpa SPE ataupun fase ujicoba SPE dapat meningkatkan kapasitas peserta dan pemangku kepentingan sebelum implementasi SPE secara penuh. Pada tahap awal, mungkin pemerintah/pembuat kebijakan perlu mengambil peran lebih dalam verifikasi laporan emisi sementara verifikator pihak ketiga masih membangun kapasitasnya. Perlu diingat pula bahwa dalam memastikan kepatuhan dan pengawasan atas berjalannya SPE perlu keseimbangan antara biaya pengawasan, baik bagi pembuat kebijakan ataupun peserta, dan potensi resiko serta konsekuensi dari ketidakpatuhan. Sistem pengawasan yang sudah ada sebaiknya dimanfaatkan secara optimal demikian pula pengalaman dari pasar komoditas dan instrumen finansial.

• Identifikasi peserta SPE. • Kelola laporan emisi peserta. • Tentukan verifikator laporan emisi dan jaga kinerjanya. • Buat registri SPE. • Tetapkan sistem pengawasan dan sangsi atas ketidakpatuhan. • Tetapkan aturan pasar dalam SPE dan awasi pelaksanaannya.


Langkah 8: Libatkan pemangku kepentingan, lakukan komunikasi dan tingkatkan kapasitas

SPE yang sukses membutuhkan dukungan publik dan politik yang berkelanjutan dan kolaborasi antara pelaku pasar serta pemerintah berdasarkan pemahaman, kepercayaan dan kemampuan bersama. Bagaimana pembuat kebijakan SPE melibatkan unit pemerintahan lain ataupun pemangku kepentingan eksternal -khususnya dalam hal transparansi- akan menentukan kelangsungan sistem SPE dalam jangka panjang. Sedapat mungkin, pelibatan telah dilakukan mulai pada awal perencanaan SPE dan berlanjut sepanjang proses perancangan, pembentukan dan implementasi. Mengkomunikasikan SPE perlu dilakukan dengan jelas, konsisten dan terkoordinasi, serta pemerintah harus dapat menjaga integritas dan kredibilitasnya dalam semua proses perancangan dan penerapan SPE. Perubahan besar pada sistem harus diumumkan dengan baik sesegera mungkin dan pemerintah juga harus mempertimbangkan bagaimana pengelolaan informasi yang dianggap sensitif secara komersial. Mengembangkan SPE juga membutuhkan pengembangan kapasitas. Pemerintah/pembuat kebijakan dan administrator (sekretariat) perlu membangun keahlian teknis dan kapasitas administrasi untuk mengembangkan dan mengoperasikan SPE. Peserta SPE dan pelaku pasar lainnya pasti memiliki pengetahuan operasional khusus yang dapat membantu pembuat kebijakan merancang sebuah sistem yang efektif, namun mereka juga akan memerlukan

Pembelajaran: Sistem pengawasan yang ketat adalah fondasi untuk SPE dan prasyarat untuk kredibilitasnya. Pemerintah mungkin perlu secara aktif mengidentifikasi peserta baru karena perusahaan/industri berdiri dan/atau berubah seiring waktu. Mungkin pula diperlukan biaya yang tinggi untuk memantau emisi dengan tingkat akurasi tinggi sehingga pendekatan hemat biaya seperti menggunakan faktor emisi default dapat digunakan untuk memperkirakan tingkat emisi. Regulator sebaiknya memanfaatkan sistem kebijakan lingkungan, pajak, hukum dan pasar yang ada dan relevan saat menetapkan sistem pemastian kepatuhan dan pengawasan SPE. Membuat data emisi transparan bagi publik juga dapat memperkuat pengawasan pasar, namun sistem managemen data yang digunakan harus dapat melindungi informasi yang sensitif dan rahasia. Kekurangan aturan pasar dapat menyebabkan penipuan dan manipulasi, sedangkan di lain sisi, terlalu banyaknya aturan dapat meningkatkan biaya compliance dan menghilangkan banyak fleksibiltas yang merupakan keunggulan dari pasar karbon. Dalam beberapa SPE, dampak negatif ketidakpatuhan (non-compliance) -apalagi bila diumumkan ke publik- terhadap reputasi peserta telah terbukti menjadi faktor yang signifikan namun demikian sistem yang mengikat dan pemberlakuan sanksi tetap diperlukan. Ketika muncul masalah terkait compliance, regulator/pemerintah harus merespon dengan cepat untuk menjaga integritas, likuiditas dan kepercayaan pasar.

• Petakan pemangku kepentingan, posisinya, ketertarikan dan kekhawatirannya. • Koordinasikan secara lintas sektor untuk proses pengambilan keputusan yang transparan dan

menghindari ketidakselarasan kebijakan. • Rancang strategi konsultasi dengan pemangku kepentingan, mencakup bentuk, waktu dan

tujuannya. • Rancang strategi komunikasi yang sesuai dengan persepsi publik. • Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas terkait SPE dan buat program yang sesuai.


peningkatan kapasitas yang memadai untuk berpartisipasi dalam SPE. Menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam peningkatan kapasitas akan menghasilkan keluaran yang berharga.

Langkah 9: Pertimbangkan linking

Linking (baca: keterhubungan) terjadi ketika suatu sistem SPE mengizinkan pesertanya untuk menggunakan unit -baik allowance ataupun kredit- yang diterbitkan oleh sistem lain sebagai unit yang sah untuk memenuhi kepatuhan (compliance), dengan atau tanpa pembatasan jumlahnya. Linking menambah fleksibilitas dari aspek asal pengurangan emisi dan memungkinkan pemanfaatan peluang pengurangan emisi yang lebih beragam sehingga menurunkan biaya agregat dari upaya pencapaian target emisi. Linking juga dapat meningkatkan likuiditas pasar, membantu mengatasi masalah kebocoran emisi (leakage) dan daya saing, serta memfasilitasi kerja sama internasional terkait kebijakan iklim. Linking juga bisa menimbulkan risiko dari berkurangnya kontrol pemerintah atas harga allowance domestik dan upaya mitigasi (termasuk potensi kehilangan manfaat tambahan atau co-benefit), berkurangnya otonomi dalam mengatur fitur-fitur SPE, dan potensi aliran dana ke luar yurisdiksi. Pelaksanaan sistem linking yang luas dapat membawa keuntungan ekonomi yang lebih besar, sedangkan linking terbatas (yang biasanya hanya mengizinkan penggunaan unit dari pasar lain dalam persentase atau jumlah tertentu atau membatasi perdagangan hanya satu arah) mungkin lebih mudah dirancang dan dikendalikan serta dapat membantu menangani beberapa potensi kerugian yang terkait dengan linking. Bentuk lain dari linking terbatas ini adalah ditetapkannya angka/nilai yang berbeda untuk unit yang berasal dari sistem yang

Pembelajaran: Pengambilan keputusan SPE oleh Pemerintah akan sangat terbantu dengan kepemimpinan yang kuat, pembagian tanggung jawab yang jelas adanya kelompok kerja lintas unit/lembaga. Seringkali pemerintah mengabaikan keterlibatan pemangku kepentingan dan komunikasi publik dalam memperoleh dukungan yang kuat untuk SPE. Dalam pengalaman beberapa negara, diperlukan 5-10 tahun pelibatan pemangku kepentingan dan peningkatan kapasitas mengenai mekanisme pasar karbon sebelum SPE dapat dipahami dan diterima secara luas. Memanfaatkan keahlian pemangku kepentingan dalam hal ini akan membantu rancangan SPE dan mendapatkan kepercayaan, pemahaman dan penerimaan. Selain itu, bagaimana pemerintah mengkomunikasikan narasi tentang SPE dalam konteks lokal akan menjadi faktor sangat penting untuk mendapatkan dukungan publik. Proses pengambilan keputusan SPE dapat saja bersamaan dengan adanya pemilihan umum atau peristiwa politik lainnya sehingga penting untuk seawal mungkin mempertimbangkan peristiwa tersebut dan kemungkinan dampaknya serta potensi untuk mendapatkan dukungan politik dan/atau kebijakan publik untuk SPE sebelum itu.

kE

• Tetapkan tujuan dan strategi linking. • Identifikasi mitra linking. • Tetapkan jenis linking. • Selaraskan rancangan dan fitur-fitur utama dari program. • Bentuk dan kelola linking.


berbeda. Hal ini dapat menjadi insentif bagi sistem yang lebih maju dan menjadi motivasi bagi sistem yang lain untuk dapat meningkatkan sistemnya.

Langkah 10: Lakukan, evaluasi dan perbaiki

Pelaksanaan ETS mensyaratkan regulator/pemerintah dan peserta pasar untuk dapat mengambil peran dan tanggung jawab baru, mengintegrasikan sistem dan/atau institusi baru, serta membuat fasilitas perdagangan yang sesuai. Penerapan SPE secara bertahap akan memungkinkan "learning by doing" dan dapat membantu institusi yang kapasitas kelembagaan dan keyakinannya terhadap SPE masih relatif rendah. Contohnya adalah meluncurkan pilot SPE dan secara gradual meningkatkan cakupan sektor, ambisi, dan tingkat intervensi pasar. Kondisi yang terus berubah dan pengalaman yang diperoleh pada gilirannya akan membawa pembelajaran dan meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan SPE. Faktor utama dalam pengalokasian allowance, seperti pertimbangan ekuitas, potensi kebocoran emisi dan kekhawatiran tentang fungsi pasar yang buruk, akan terus berkembang. Peninjauan/riviu berkala terhadap kinerja SPE yang didukung oleh evaluasi pihak independen akan memungkinkan perbaikan dan penyesuaian secara terus-menerus. Tapi tentunya perubahan seharusnya tidak menjadi tujuan tetapi hanya dilakukan jika perlu dan bila telah menimbang manfaat yang didapat dari kepastian kebijakan.

Pembelajaran: Meskipun saat ini pengalaman dalam linking masih terbatas namun jelas bahwa linking memerlukan kesepakatan yang jelas mengenai tingkat ambisi yang dapat diterima oleh setiap yurisdiksi yang terlibat dan kemampuan dalam menegosiasikan perubahan ambisi dari waktu ke waktu. Linking yang berhasil pada umumnya adalah antara mitra yang telah memiliki hubungan politik dan ekonomi yang kuat sehingga memudahkan negosiasi awal dan pengelolaan linking. Fitur-fitur rancangan yang utama (misalnya sistem MRV) harus diselaraskan untuk memastikan integritas lingkungan dan stabilitas harga saat linking telah berjalan. Fitur rancangan lainnya mungkin juga perlu diselaraskan karena alasan politik ataupun lainnya. Harmonisasi ini membutuhkan waktu dan dapat dilakukan bertahap. Linking yang dikelola dengan tidak baik dapat membawa dampak yang tidak diinginkan. Pemerintah/yurisdiksi sebaiknya mempersiapkan linking seawal mungkin namun hanya melakukannya bila memang diperlukan secara strategis. Beberapa SPE yang dikarenakan skalanya kecil, seperti di Quebec, sejak awal telah dirancang untuk linking atau bergabung dengan pasar/SPE lain.

kE

• Tetapkan waktu dan proses implementasi SPE. • Tetapkan proses dan lingkup riviu. • Lakukan evaluasi SPE untuk mendukung riviu.


10 Langkah Perancangan SPE dalam Praktek

Sepuluh langkah perancangan SPE yang diusulkan dalam catatan teknis ini saling terkait dan pilihan yang diambil dalam setiap tahapan akan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam tahap lainnya. Dalam prakteknya, proses perancangan SPE akan lebih bersifat iteratif daripada linear. Gambar berikut mengilustrasikan interaksi antar tahapan perancangan SPE:

Gambar 1. Ilustrasi interaksi antar tahapan dalam perancangan SPE

Titik masuk (point of entry) dalam proses rancangan SPE adalah kesepakatan atas tujuan SPE dan dimulainya pelibatan pemangku kepentingan, komunikasi & dialog, serta peningkatan kapasitas.

Pembelajaran: Setiap SPE membutuhkan tahap persiapan yang ekstensif dalam pengumpulan data dan pengembangan peraturan teknis, pedoman dan kelembagaan. Sementara, dengan mengandalkan institusi yang ada dapat mengendalikan biaya. Pilot SPE dapat menghasilkan pembelajaran yang berharga, akan tetapi juga beresiko untuk meninggalkan persepsi negatif pada publik jika menghadapi kesulitan dan tidak semua pelajaran dapat diterapkan setelah SPE diluncurkan sepenuhnya. Tahapan dalam pelaksanaan SPE dapat meringankan beban bagi lembaga dan sektor tanpa efek samping yang jelas. Menyediakan proses tinjauan yang dapat diprediksi dapat mengurangi ketidakpastian kebijakan, sebuah hambatan utama untuk investasi rendah emisi, tapi perubahan tambahan tak terduga mungkin tidak dapat dihindari. Evaluasi SPE sebagai masukan untuk tinjauan dapat menjadi tantangan dimana data seringkali terbatas dan penggerak eksternal dari kegiatan ekonomi dan emisi yang membuatnya sulit untuk membedakan dampak SPE dari kebijakan lain atau pengembangan makroekonomi. Proses evaluasi dapat ditingkatkan dengan dimulainya pengumpulan data sebelum sistem diluncurkan, menyediakan data publik (jika memungkinkan), dan mendorong evaluasi eksternal. Tata pemerintahan yang baik dan proses keterlibatan pemangku kepentingan merupakan kunci dalam keberhasilan implementasi SPE.

kE


Bersama langkah-langkah perancangan berikutnya, terdapat beberapa pengambilan keputusan yang akan menjadi pilar dalam perancangan SPE serta mendefinisikan bentuk dan arah fundamentalnya. Keputusan-keputusan ini dapat dikelompokkan seperti berikut: v Satu paket keputusan tentang sektor mana yang dicakup (Langkah 1); titik

pengaturan/point of regulation yang diterapkan (Langkah 1); dan apakah sistem dapat melakukan linking dengan sistem lainnya baik dalam jangka pendek/jangka panjang dan rancangan fitur sistem yang akan memfasilitasi ini (Langkah 9).

v Paket keputusan kedua adalah terkait bentuk dan tingkat ambisi cap, baik di tahap awal pelaksanaan maupun selanjutnya (Langkah 2); dan hubungannya dengan sumber-sumber unit emisi lainnya (Langkah 4 dan 9).

v Pada saatnya, kedua paket keputusan tersebut akan mempengaruhi pengembangan rencana alokasi (Langkah 3), dan mekanisme pendukung stabilitas pasar -prediktabilitas harga, biaya dan pengelolaan pasar (Langkah 6).

v Akhirnya, keputusan penting yang harus diambil adalah apakah SPE akan dimulai dengan fase ujicoba (pilot), atau langsung implementasi penuh yang dapat ditingkatkan fitur dan cakupannya secara bertahap (Langkah 10).

Keputusan dan tindakan yang lebih rinci kemudian dapat dirumuskan secara iteratif berdasarkan konteks dari keputusan-keputusan kunci seperti di atas.

Membentuk Masa Depan Rancangan SPE

Konsep fundamental perdagangan emisi adalah sangat sederhana tetapi kuat. Walaupun banyak keputusan yang harus dibuat untuk mengembangkan SPE yang efektif, pengalaman praktis yang diperoleh selama dekade pertama adanya perdagangan emisi gas rumah kaca dapat dirangkum menjadi lima pedoman dasar untuk merancang SPE yang efektif, yaitu: • Terinfo kondisi global, tetapi dirancang sesuai kondisi lokal; • Fondasi data dan kelembagaan yang kuat; • “Learn by doing” dan ada ruang untuk penyesuaian; • Sesuaikan SPE dengan keadaan; dan • Bangun dukungan sebanyak mungkin. Di masa mendatang, masa depan sistem perdagangan emisi terletak di tangan para pengambil keputusan, praktisi kebijakan dan pemangku kepentingan yang berani menghadapi tantangan pengembangan SPE dalam konteks geografis dan sosial ekonomi masing-masing. Pembelajaran dari sistem yang telah ada dan solusi/rancangan baru yang kreatif yang dapat dibagikan secara global akan menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas carbon pricing sebagai pendorong pembangunan rendah emisi.

Mitra PMR Indonesia:

PMR Indonesia © 2018

Partnership for Market Readiness (PMR) adalah program internasional yang dikelola Bank Dunia dalam peningkatan kapasitas dan kesiapan dalam

mengendalikan tingkat emisi gas rumah kaca melalui instrumen kebijakan berbasis pasar. Program PMR Indonesia berada dibawah koordinasi Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian dan dilaksanakan oleh United Nations Development Programme (UNDP).

sistem perdagangan emisi - pmr-indonesia.org · pmr indonesia . daftar isi ... sistem perdagangan...

Documents