a. dasar hukum - pemkomedan.go.id · sd/mi dan berusia 7-12 tahun dibagi penduduk usia 7-12 tahun...

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

I-1

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini adalah

Laporan Walikota Medan kepada Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia melalui Gubernur Sumatera Utara atas penyelenggaraan

pemerintahan Kota Medan selama Tahun Anggaran 2006 berdasarkan

Rencana Kerja Pemereintah Daeah (RKPD) Kota Medan yang ditetapkan

sebelumnya. Landasan hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Medan ini adalah Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Laporan progress report ini juga merupakan pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana

dalam Pasal 27 ayat (2), dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai

kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan

daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan

pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Laporan

penyelenggaraaan pemerintahan daerah kepada Pemerintah disampaikan

kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota

1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan dimaksud digunakan

Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai


I-2

dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, Pasal 194

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa, penyusunan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan

pertanggungjawaban keuangan daerah, diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Daerah, yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Di samping aspiratif, pemerintahan daerah yang baik juga

memerlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban

yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil

guna, bersih dan bertangung jawab. Oleh karenanya, penyusunan dan

penyampaian LPPD tahun 2006 merupakan satu kesatuan dengan upaya

menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Sebagai bagian dari prinsip tata pemerintahan yang baik, maka

akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan

pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja atas

tindakan Pemerintah, kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan,

untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Sebagai konsekuensinya, Walikota Medan harus memberikan penjelasan

atas apa yang dilakukan, sesuai dengan tugas, fungsi dan

kewenangannya. Oleh karena itu, sangat logis bila Walikota Medan

memberi penjelasan atas apa yang dilakukan, sesuai dengan tugas,

fungsi, dan kewenangannya kepada masyarakat, kepada Pemerintah

Pusat melalui Gubernur Sumatera Utara, khususnya tentang

implementasi program dan kegiatan pembangunan kota yang telah

ditetapkan, sesuai dengan strategi dan prioritas serta arah kebijakan

pembangunan kota Tahun Anggaran 2006.


I-3

Di samping menyampaikannya kepada Gubernur Sumatera Utara,

Walikota Medan wajib memberikan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Medan, kepada masyarakat melalui

media cetak dan/atau media elektronik. Masyarakat dapat memberikan

tanggapan atas informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD) Kota Medan, sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan

pemerintahan. Oleh sebab itu, penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Medan, menganut prinsip transparansi

dan akuntabilitas. Sebagai bahan evaluasi LPPD ini bermanfaat untuk

melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa

yang akan datang.

Ruang Lingkup Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD) Kota Medan tahun 2006 mencakup penyelenggaraan urusan

desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan urusan

pilihan. Penyelenggaraan tugas pembantuan meliputi tugas pembantuan

yang diterima dari Pemerintah, tugas pembantuan yang diterima dari

Pemerintah Provinsi. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan

meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak

ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas

wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan

khusus yang menjadi kewenangan daerah, penyelenggaraan

ketenteraman dan keteriban umum dan tugas-tugas umum pemerintahan

lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

Sesuai dengan dinamika pembangunan kota, luas wilayah

administrasi Kota Medan telah melalui beberapa kali perkembangan.

Pada Tahun 1951, Walikota Medan mengeluarkan Maklumat Nomor 21

tanggal 29 September 1951, yang menetapkan luas Kota Medan menjadi


I-4

5.130 Ha, meliputi 4 Kecamatan dengan 59 Kelurahan. Maklumat

Walikota Medan dikeluarkan menyusul keluarnya Keputusan Gubernur

Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 September 1951, agar

daerah Kota Medan diperluas menjadi tiga kali lipat.

Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

1973 Kota Medan kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi

26.510 Ha yang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 116 Kelurahan.

Berdasarkan luas administrasi yang sama maka melalui Surat Persetujuan

Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2271/PUOD, tanggal 5 Mei 1986,

Kota Medan melakukan pemekaran Kelurahan menjadi 144 Kelurahan.

Perkembangan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Gubernur

KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor 140.22/2772.K/1996 tanggal

30 September 1996 tentang pendefinitipan 7 Kelurahan di Kotamadya

Daerah Tingkat II Medan Kota Medan, dalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1992 tentang Pembentukan Beberapa

Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, secara administrasi

Kota Medan dimekarkan kembali, dibagi atas 21 Kecamatan yang

mencakup 151 Kelurahan.

B. Gambaran Umum

Pembangunan selalu menimbulkan dampak, baik positif maupun

negatif. Oleh karena itu, diperlukan indikator sebagai tolok ukur

pembangunan. Indikator capaian pembangunan kota akan diuraikan

melalui indikator-indikator ekonomi maupun sosial yang dikenal dalam

pembangunan. Indikator dimanfaatkan secara luas dalam manajemen

pembangunan, oleh karena untuk mengetahui dan mengukur pencapaian

sasaran, dibutuhkan tolok ukur atau standar atau sering disebut

indikator. Pada dasarnya indikator adalah suatu keterangan, gejala,


I-5

fenomena yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi, kemajuan,

tercapainya sasaran atau keberhasilan. Indikator kinerja juga mempunyai

peranan yang sangat penting dalam perencanaan, karena tanpa indikator

kinerja yang jelas maka kebijakan, program dan kegiatan tidak dapat

sepenuhnya diimplementasikan secara baik, sebab indikator merupakan

tolok ukurnya. Oleh karenanya, penetapan indikator yang akurat, valid

dan reliabel merupakan salah satu titik kritis pada tahap perencanaan.

Di samping itu, melalui indikator, penilaian atau evaluasi yang dilakukan

terhadap implementasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan,

dapat dilakukan secara akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mengingat pentingnya indikator sebagai suatu pendekatan,

evaluasi pelaksanaan Arah Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas APBD

Tahun Anggaran 2006 Kota Medan, juga memaparkan berbagai indikator

kinerja pembangunan kota khususnya secara makro, sehingga dapat

dimanfaatkan untuk melakukan penilaian situasi, memfasilitasi

perumusan berbagai alternatif strategi, mengidentifikasi permasalahan

stratejik dan operasional yang ada, dalam rangka memberikan umpan

balik bagi formulasi kebijakan, dan program serta kegiatan-kegiatan

operasional dalam pembangunan kota pada masa yang akan datang.

Relevansi penyajian indikator makro kinerja pembangunan kota

juga didasarkan kepada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang

pedoman pengelolaan keuangan daerah yang secara eksplisit mewajibkan

pengelolaan anggaran mengacu kepada keberhasilan atau prestasi

kinerja. Berdasarkan hal tesebut perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

pembangunan kota, tidak hanya harus dapat memberikan argumentasi

input yang digunakan, juga menguraikan output, outcome, benefit dan

impact yang dihasilkan, sebagai tolok ukur kinerja dalam pembangunan

kota.


I-6

Paradigma baru dalam pembangunan adalah mengartikan

pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial.

Pentingnya pertumbuhan ekonomi yang didasari dengan perubahan nilai-

nilai dan kelembagaan. Kondisi ini dilandasi dengan argumen adanya

dimensi kualitatif yang jauh lebih penting dibanding pertumbuhan

ekonomi. Dengan perkataan lain, pembangunan ekonomi tidak lagi

memuja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai sasaran

pembangunan, namun lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari

proses pembangunan. Pembangunan ekonomi diwujudkan dalam upaya

meniadakan atau setidaknya mengurangi kemiskinan, pengangguran dan

ketimpangan. Sehingga strategi baru dalam pembangunan berorientasi

kepada menimbulkan kesempatan kerja, mewujudkan pemerataan,

pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Indikator kinerja pembangunan Kota Medan Tahun 2006 ini,

diharapkan dapat memberikan gambaran secara makro berbagai hasil,

manfaat, dan dampak pembangunan kota yang dilaksanakan Pemerintah

Kota Medan beserta seluruh stakeholders yang terlibat, baik masyarakat,

swasta, pers, profesional, dan komponen pembangunan kota lainnya

selama Tahun 2006, dan dalam tiga tahun terakhir.

Indikator kinerja makro yang digunakan untuk mengukur capaian

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kota selama

tahun 2006 di bagi dalam dua bidang yaitu:

1. Indikator Kinerja Makro untuk bidang ekonomi.

2. Indikator Kinerja Makro untuk bidang sosial.

Salah satu indikator kinerja makro untuk bidang ekonomi yang

sering digunakan secara luas adalah Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB). PDRB Kota Medan merupakan jumlah nilai tambah barang dan


I-7

jasa akhir yang dihasilkan (nilai barang dan jasa akhir dikurangi biaya

untuk menghasilkannya atau sering disebut dengan biaya antara) oleh

berbagai unit produksi di wilayah Kota Medan, dalam jangka waktu satu

tahun. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam sembilan

lapangan usaha yaitu:

1. Pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan, kehutanan,

peternakan dan perikanan);

2. Pertambangan dan penggalian;

3. Industri pengolahan (manufaktur);

4. Listrik, gas dan air bersih;

5. Konstruksi;

6. Perdagangan, hotel dan restoran/rumah makan;

7. Transportasi dan komunikasi;

8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan;

9. Jasa perorangan dan kemasyarakatan, termasuk jasa pelayanan

pemerintah.

Nilai PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku (current

price) maupun berdasarkan harga konstan (constant price). PDRB Kota

Medan yang dihitung menurut harga berlaku (current price) menunjukkan

kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur

perekonomian kota, berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang

bersangkutan, yang di dalamnya tercakup unsur tingkat inflasi makro.

Oleh karena itu, tinggi rendahnya persentase pertumbuhan ekonomi yang

dihitung, akan dipengaruhi tinggi rendahnya tingkat inflasi dalam periode

yang bersangkutan. Dengan demikian PDRB-harga berlaku belum secara

riil menggambarkan pertumbuhan ekonomi Kota Medan.

Untuk mengukur pertumbuhan PDRB secara riil, digunakan PDRB

harga konstan. PDRB harga konstan menggambarkan pertumbuhan


I-8

ekonomi Kota Medan tanpa dipengaruhi oleh masalah perubahan harga

atau inflasi yang terjadi atas barang dan jasa yang diproduksi, karena

menggunakan harga yang konstan, yakni harga dasar tahun tertentu yang

dipilih (saat ini menggunakan harga konstan tahun 2000).

Indikator kinerja lain yang terkait dengan besaran Produk

Domestik Regional Bruto adalah PDRB per kapita dan tingkat

pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, ekspor dan impor serta

investasi. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi jumlah PDRB

dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Angka PDRB per kapita

memperlihatkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh masing-masing

penduduk, yang dapat menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk

Kota Medan. Sementara itu, tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan

persentase kenaikan atau penurunan PDRB-harga konstan suatu tahun,

dibandingkan harga tahun sebelumnya. Selaras dengan indikator kinerja

PDRB, kedua indikator kinerja makro ini juga menggambarkan

keberhasilan atau kinerja pembangunan kota, dalam mewujudkan

kemajuan dan peningkatan kemakmuran masyarakat Kota Medan.

Berbeda dengan indikator kinerja makro bidang ekonomi, maka

indikator kinerja makro untuk bidang sosial mencakup indikator kinerja

pembangunan Kota Medan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,

ditinjau dari aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan,

ketenagakerjaan, dan distribusi pendapatan. Beberapa konsep indikator

kinerja makro bidang sosial disajikan pada tabel di bawah ini :


I-9

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Bidang Sosial

Indikator Kinerja Bidang

Nama Indikator Keterangan Indikator

Kependudukan Pertumbuhan Penduduk

Menunjukkan perubahan secara persentase penduduk tahun tertentu dibanding dengan tahun sebelumnya. Perhitungannya biasanya dilakukan dengan metode eksponensial atau deret ukur.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa pada level pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah level pendidikan tertentu kali 100 %. Misal: APK SD/MI adalah banyaknya murid yang sekolah SD/MI dibagi penduduk usia 7-12 tahun dikali 100

Angka Partisipasi Murni (APM)

Menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa pada level pendidikan tertentu dan berusia pada level sekolah tertentu dengan penduduk usia sekolah level pendidikan tertentu kali 100 %. Misal: APM SD/MI adalah banyaknya murid yang sekolah SD/MI dan berusia 7-12 tahun dibagi penduduk usia 7-12 tahun dikali 100

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Menunjukkan jumlah penduduk usia tertentu/usia sekolah yang masih bersekolah.

Pendidikan

Angka Melek Huruf

Menunjukkan besarnya persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis.

Ketenagakerjaan Angkatan Kerja Orang yang berusia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan


I-10

Bukan Angkatan Kerja

Orang yang berusia 15 tahun ke atas yang sedang sekolah, mengurus rumahtangga, pensiunan atau sudah tidak mampu melakukan pekerjaan karena tua, sakit dan cacat.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Persentase penduduk yang aktif secara ekonomi (bekerja atau mencari kerja) atau angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas).

Tingkat Pengangguran Terbuka

Persentase penduduk yang mencari kerja terhadap angkatan kerja

Tingkat Kelahiran Bayi

Menunjukkan tingkat bayi lahir hidup pada setiap 1.000 kelahiran.

Tingkat Kematian Bayi

Menunjukkan banyak kematian bayi berumur di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu

Menunjukkan tingkat kematian ibu melahirkan pada setiap 100.000 kelahiran hidup.

Kesehatan

Angka Harapan Hidup

Menunjukkan perkiraan rata-rata lama hidup yang dapat dicapai penduduk.

Rasio Gini

Menunjukkan gambaran distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pendapatan. Bila rasio gini < 0,4 berarti tingkat ketimpangan rendah ; antara 0,4–0,5, ketimpangan sedang (moderat) ; >0,5 berarti ketimpangan tinggi.

Kesenjangan

Tingkat Kemiskinan

Persentase orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Keadaan Maret 2006, garis kemiskinan perkotaan adalah Rp 175.324/ kapita/bulan.


I-11

1. INDIKATOR EKONOMI

Ekonomi adalah aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi.

Oleh karenanya, ekonomi sangat terkait dengan kemampuan setiap

orang atau siapapun memenuhi kebutuhan hidup dan

kesejahteraannya, baik kemampuan untuk berproduksi atau

mengkonsumsi berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan. Mengingat

keterkaitan yang begitu tinggi antara kemajuan, dan kemakmuran,

bahkan kesejahteraan dengan aspek ekonomi, maka aspek ekonomi

secara umum dijadikan salah satu ukuran penting untuk menilai

tingkat kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan aspek ekonomi sebagai bagian dari ukuran

kinerja dalam pembangunan kota juga menjadi semakin penting

sebab secara praktis, konsep ekonomi menyediakan berbagai alat

ukur kuantitatif yang relevan, untuk mengevaluasi proses

pembangunan kota secara ekonomi. Berdasarkan hal tersebut,

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini, khususnya di

bidang ekonomi selama tahun 2006 dan periode 2004 – 2006 secara

makro akan mengungkapkan hasil-hasil pembangunan kota yang telah

dicapai melalui penyajian beberapa variabel ekonomi seperti : Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB Perkapita, pertumbuhan

ekonomi, inflasi, investasi, ekspor dan import serta lain-lain.

1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku)

Selama periode 2004 – 2006, perekonomian Kota Medan

ditandai oleh peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku dari 33,12

trilyun rupiah pada tahun 2004 menjadi 42,79 trilyun rupiah pada

tahun 2005 dan 48,92 triliyun rupiah pada tahun 2006, atau

mengalami peningkatan rata-rata 23,87 persen/tahun.


I-12

TABEL 1. 2 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA MEDAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2004 – 2006

(Milyar Rupiah)

Sektor / Lapangan Usaha 2004*) 2005*) 2006**)

[1] [2] [3] [4]

1. PERTANIAN 1.012,23 1.306,92 1.447,70

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 2,20 2,60 3,28

3. INDUSTRI PENGOLAHAN 5.602,44 7.094,92 7.960,60

4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 899,98 917,53 1.093,03

5. KONSTRUKSI 2.908,82 3.502,80 4.795,79

6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 8.945,38 11.271,82 12.679,93

7. TRANSPORTASI & TELEKOMUNIKASI 5.689,84 7.979,78 9.024,10

8. KEUANGAN & JASA PERUSAHAAN 4.654,51 6.063,88 6.673,03

9. JASA-JASA 3.399,95 4.652,21 5.245,46

PDRB 33.115,35 42.792,45 48.922,90

Sumber BPS Kota Medan Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Melalui data tabel di atas, diketahui bahwa penataan kembali

perekonomian kota agar menjadi lebih baik dapat dikatakan cukup

berhasil. Hal tersebut ditandai oleh pertumbuhan positif di berbagai

sektor/subsektor lapangan usaha ekonomi yang berjalan.

Lapangan usaha yang memberikan konstribusi cukup besar

terhadap pembentukan PDRB Kota Medan selama periode 2004–2006

adalah sektor perdagangan/hotel/restoran, disusul transportasi/

telekomunikasi, sektor industri pengolahan, dan sektor

keuangan/jasa perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa

perekonomian Kota Medan digerakkan sektor-sektor tersier dan

sekunder secara dominan.


I-13

PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) Sejalan dengan perkembangan PDRB atas dasar harga

berlaku, maka PDRB atas dasar harga konstan 2000, selama periode

2004-2006 juga menunjukkan peningkatan cukup berarti, yang

menggambarkan tumbuhnya sektor dan sub sektor produksi serta

perdagangan barang dan jasa secara riil.

TABEL 1.3

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA MEDAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2004 – 2006

(Milyar Rupiah)


[1] [2] [3] [4]

1. PERTANIAN 661,96 670,58 696,01

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 0,77 0,78 0,73

3. INDUSTRI PENGOLAHAN 3.725,21 3.842,15 4.095,39

4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 404,19 413,36 435,64

5. KONSTRUKSI 2.522,96 2.712,63 3.011,37

6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 6.202,57 6.850,44 7.274,04

7. TRANSPORTASI & TELEKOMUNIKASI 4.308,89 4.637,20 5.255,18

8. KEUANGAN & JASA PERUSAHAAN 3.343,87 3.507,54 3.683,04

9. JASA-JASA 2.452,72 2.637,75 2.784,74

PDRB 23.623,14 25.272,42 27.236,13


Peningkatan PDRB atas dasar harga konstan ini rata-rata

sebesar 7,65 persen/tahun atau dari Rp 23,62 trilyun tahun 2004,

menjadi Rp 27,24 trilyun tahun 2006. Berdasarkan data tabel

tersebut di atas, juga diketahui bahwa peningkatan PDRB secara riil

terjadi hampir di seluruh lapangan usaha sektoral, terutama sektor

perdagangan/hotel/restoran dan transportasi/telekomunikasi

menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Sektor


I-14

perdagangan/hotel/restoran meningkat dari 6,20 triliyun pada

tahun 2004 menjadi 7,27 triliyun pada tahun 2006. Sedangkan sektor

transportasi/telekomunikasi, meningkat dari 4,31 triliyun pada

tahun 2004 menjadi 5,26 triliyun pada tahun 2006.

Gambar 1.1

PDRB Kota Medan ADH Berlaku dan Konstan Tahun 2000 Periode 2004-2006

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000M

ilyar

rupi

ah

ADH Berlaku 33115,35 42792,45 48922,90

ADH Konstan00

23623,14 25272,42 27236,13

2004 2005 2006

1.2. Struktur Ekonomi

Pembangunan ekonomi dalam periode jangka panjang

(mengikuti pertumbuhan PDRB), akan membawa suatu perubahan

mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional ke

ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor non primer,

khususnya industri pengolahan dengan increasing return to scale

(relasi positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan

produktivitas) yang dinamis sebagai mesin utama pertumbuhan

ekonomi. Ada kecenderungan, bahwa semakin tinggi laju

pertumbuhan ekonomi membuat semakin cepat proses peningkatan

pendapatan masyarakat per kapita, dan semakin cepat pula

perubahan struktur ekonomi, dengan asumsi bahwa faktor-faktor


I-15

penentu lain mendukung proses tersebut, seperti tenaga kerja,

bahan baku, dan teknologi, relatif tetap.

Perubahan struktur ekonomi umum disebut transformasi

struktural dan didefinisikan sebagai rangkaian perubahan yang

saling terkait satu dengan lainnya dalam komposisi permintaan

agregat (produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi, seperti

tenaga kerja dan modal) yang diperlukan guna mendukung proses

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan perbandingan peranan dan kontribusi antar

lapangan usaha terhadap PDRB pada kondisi harga berlaku

tahun 2004–2006 menunjukkan, sektor tertier mendominasi

perekonomian Kota Medan sebesar 68,73 persen, disusul sektor

sekunder sebesar 28,31 persen pada tahun 2006. Masing-masing

lapangan usaha memberikan kontribusi relatif stabil, yakni 25,92

persen kontribusi lapangan usaha perdagangan/hotel/restoran,

lapangan usaha transportasi/ telekomunikasi sebesar 18,45 persen

dan lapangan usaha industri pengolahan sebesar 16,27 persen pada

tahun 2006. Kontribusi tersebut tidak mengalami perubahan berarti

bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2004.


I-16

TABEL 1.4 STRUKTUR PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

TAHUN 2004 - 2006 (Persentase)


[1] [2] [3] [4]

1. PRIMER 3.06 3.06 2.97 PERTANIAN 3.06 3.05 2.96

PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 0.01 0.01 0.01 2. SEKUNDER 28.42 26.91 28.31 INDUSTRI PENGOLAHAN 16.92 16.58 16.27

LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 2.72 2.14 2.23

KONSTRUKSI 8.78 8.19 9.80 3. TERTIER 68.52 70.03 68.73 PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 27.01 26.34 25.92

TRANSPORTASI & TELEKOMUNIKASI 17.18 18.65 18.45

KEUANGAN & JASA PERUSAHAAN 14.06 14.17 13.64

JASA-JASA 10.27 10.87 10.72

JUMLAH 100.00 100.00 100.00


Bila diamati lebih lanjut, terjadi perubahan share yang

menurun pada sektor pertanian, industri pengolahan,

perdagangan/hotel/restoran, hal ini disebabkan adanya

kecenderungan alih fungsi lahan-lahan untuk kawasan pertanian dan

industri di Kota Medan. Sedangkan pada sektor yang perubahan

share-nya meningkat adalah transportasi/telekomunikasi dan

konstruksi, hal ini disebabkan pesatnya penggunaan alat

telekomunikasi dan dinamisnya pembangunan Kota Medan.

Sedangkan sektor lainnya cenderung fluktuatif perubahan share-nya.


I-17

Gambar 1.2 Struktur PDRB Menurut Penggolongan Sektor

Tahun 2004-2006

01020304050607080

Per

sen

PRIMER 3,06 3,06 2,97

SEKUNDER 28,42 26,91 28,31

TERTIER 68,52 70,03 68,73

2004 2005 2006

1.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang

berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan

pembangunan ekonomi. Karena penduduk bertambah terus dan

berarti kebutuhan ekonomi juga terus bertambah terus, maka

dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini hanya bisa

diperoleh lewat peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau

sering disebut PDRB atas dasar harga konstan setiap tahun. Jadi

dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah

penambahan PDRB atas dasar harga konstan.

Sejalan dengan peningkatan PDRB ADH Konstan tahun 2000

Kota Medan selama periode 2004–2006, pertumbuhan ekonomi

Kota Medan selama periode yang sama, meningkat rata-rata di atas

5 persen per tahun yaitu 6,98 persen dari tahun 2004-2005 dan

7,77 persen dari tahun 2005-2006. Pertumbuhan ekonomi yang


I-18

dicapai, selain relatif tinggi juga menunjukkan pertumbuhan yang

cukup stabil.

Pertumbuhan ekonomi selama periode 2004–2006 juga

menunjukkan trend positif, dimana pertumbuhan tahun 2006 relatif

tinggi (7,77 persen). Hal ini menunjukkan perkembangan

perekonomian yang terjadi, lebih disebabkan faktor-faktor

fundamental ekonomi yang terus membaik, walaupun pada bulan

Oktober 2005 Pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar

minyak.

TABEL 1.5 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2004 – 2006

(PERSENTASE)

Sektor / Lapangan Usaha 2004-2005*) 2005-2006**)

[1] [2] [3]

1. PERTANIAN 1,30 3,79 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 0,88 -5,89 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 3,14 6,59 4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 2,27 5,39 5. KONSTRUKSI 7,52 11,01 6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 10,45 6,18 7. TRANSPORTASI & TELEKOMUNIKASI 7,62 13,33 8. KEUANGAN & JASA PERUSAHAAN 4,89 5,00 9. JASA-JASA 7,54 5,57

PDRB 6,98 7,77 Sumber BPS Kota Medan Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Melalui data tabel tersebut di atas, diketahui perekonomian

Kota Medan selama periode 2004–2006 menunjukkan kinerja yang

relatif cukup baik, dalam arti berhasil mendorong pertumbuhan

positif hampir untuk semua lapangan usaha ekonomi utama.


I-19

Lapangan usaha yang memberikan kontribusi pertumbuhan

terbesar dalam perekonomian Kota Medan selama periode 2004–2005

adalah lapangan usaha perdagangan/hotel/restoran yaitu sebesar

10,45 persen, kemudian disusul sektor transportasi/telekomunikasi

yang tumbuh sebesar 7,62 persen, sektor konstruksi dan jasa-jasa

masing-masing tumbuh sebesar 7,52 dan 7,54 persen. Sedangkan

selama periode 2005-2006, kontribusi pertumbuhan sektor

mengalami pergeseran. Kontribusi pertumbuhan terbesar menjadi

sektor transportasi/telekomunikasi sebesar 13,33 persen, disusul

sektor konstruksi sebesar 11,01 persen dan sektor industri

pengolahan sebesar 6,59 persen. Sehingga gambaran penggerak

pertumbuhan ekonomi tahun 2005-2006 lebih disebabkan

pertumbuhan sektor transportasi/telekomunikasi dan konstruksi.

1.4. PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan indikator makro ekonomi penting

lainnya yang menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk Kota

Medan, sebagai dampak proses pembangunan kota yang

dilaksanakan. Walaupun PDRB per kapita tidak dapat dijadikan dasar

untuk melihat kesejahteraan suatu daerah, tetapi minimal dapat

dijadikan indikator sederhana apakah perubahan perekonomian

dapat mengimbangi perubahan penduduk.


I-20

TABEL 1.6 PDRB PERKAPITA KOTA MEDAN ADH BERLAKU DAN ADH KONSTAN 2000

TAHUN 2004-2006

PDRB Perkapita (Jutaan Rupiah) Perubahan (%)

Tahun ADH

Berlaku ADH

Konstan ADH

Berlaku ADH

Konstan [1] [2] [3] [4] [5]

2004*) 16,47 11,75 - - 2005*) 20,91 12,35 26,96 5,11 2006**) 23,67 13,17 13,20 6,64


Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi,

pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan lebih kecil

dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Berarti proporsi pertambahan

jumlah penduduk Kota Medan lebih tinggi dibanding proporsi

pertambahan PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB per kapita Kota Medan selama tahun 2004–2006 atas

dasar harga berlaku mengalami peningkatan rata-rata sebesar 21,86

persen/tahun yakni dari 16,47 juta rupiah pada tahun 2004 menjadi

23,67 juta rupiah pada tahun 2006. Nilai riil pertumbuhan PDRB per

kapita adalah atas dasar harga konstan, yang tumbuh rata-rata

sebesar 6,04 persen/tahun yakni dari 11,75 juta rupiah tahun 2004

menjadi 13,17 juta rupiah tahun 2006. Melihat trend pertumbuhan

ekonomi yang terjadi sejak tiga tahun terakhir, perekonomian Kota

Medan dapat dikatakan dinamis, dan mengalami percepatan

pertumbuhan yang menggembirakan.


I-21

Gambar 1.3 PDRB Perkapita Kota Medan ADH Berlaku dan ADH Konstan

Tahun 2004-2006

0

5

10

15

20

25

Juta

rupi

ah

PDRB Per KapitaADHB

16,47 20,91 23,67

PDRB Per KapitaADHK

11,75 12,35 13,17

2004 2005 2006

1.5. Inflasi

Perkembangan inflasi di Kota Medan selama periode

tahun 2004–2006 dipengaruhi berbagai faktor, baik yang bersifat

ekonomi maupun non ekonomi, mekanisme pasar dan kebijakan

Pemerintah Pusat.

Selama periode tahun 2004–2006, inflasi tertinggi terjadi

tahun 2005 mencapai 22,91 persen. Hal ini disebabkan pada bulan

Oktober 2005, Pemerintah menaikkan harga BBM sehingga

melonjaknya inflasi lebih disebabkan faktor kebijakan yang

mengakibatkan jenis inflasi disebabkan faktor dorongan biaya

produksi barang dan jasa meningkat (cost push inflation), sedang

inflasi tahun 2006 sebesar 5,97 persen, dimana lebih rendah

dibanding tahun 2004 yang besarnya 6,64 persen.


I-22

TABEL 1.7 LAJU INFLASI KOTA MEDAN MENURUT KELOMPOK KOMODITI

TAHUN 2004 – 2006 (PERSEN)

T A H U N Kelompok Komoditi 2004*) 2005*) 2006**)

[1] [2] [3] [4]

- Bahan Makanan 7,87 23,80 4,58 - Makanan Jadi, Minuman/ Rokok dan Tembakau 1,89 11,74 5,09

- Perumahan,Air,Listrik,Gas dan Bahan Bakar 9,71 17,11 10,50

- Sandang 7,20 8,72 8,80

- Kesehatan 6,19 4,88 8,22

- Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga 4,05 3,52 8,02

- Transport dan Komunikasi 5,41 62,21 1,21

Umum 6,64 22,91 5,97


Dilihat dari komoditinya, sumbangan inflasi pada

tahun 2006 didorong oleh kelompok komoditi perumahan, air,

listrik, gas dan bahan bakar. Inflasi pada komoditi kelompok ini

sebesar 10,50 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian, khususnya

komoditi perumahan, dimana sewa rumah sangat tinggi di

Kota Medan, sehingga pendapatan masyarakat begitu besar

proporsinya terserap kepada sewa rumah. Memperbanyak

pembangunan rumuh susun dan sehat sederhana lainnya, yang

sewanya murah kiranya dapat menjadi solusi agar supply rumah

dapat mengimbangi pertambahan penduduk di Kota Medan.

Begitu pula inflasi untuk komoditi sandang, kesehatan dan

pendidikan, rata-rata mencapai 8 sampai 9 persen pada

tahun 2006.


I-23

Gambar 1.4 Laju Inflasi Kota Medan Tahun 2004-2006

0

5

10

15

20

25

pers

en

Inf lasi Kota Medan 6,64 22,91 5,97

2004 2005 2006

Dilihat menurut kelompok komoditi, inflasi tertinggi selama

tahun 2004 terjadi pada kelompok komoditi perumahan, air,

listrik, gas dan bahan bakar yakni sebesar 9,71 persen, disusul

kelompok bahan makanan sebesar 7,87 persen dan sandang sebesar

7,20 persen. Sedangkan selama tahun 2006, inflasi tertinggi terjadi

pada kelompok komoditi perumahan, air, listrik, gas dan bahan

bakar yakni sebesar 10,50 persen, disusul kelompok sandang,

kesehatan dan pendidikan, rekreasi/olahraga masing-masing 8,80,

8,22, 8,02 persen.

Perkembangan inflasi lainnya selama tahun 2004 yang patut

dikemukakan adalah inflasi terkecil, yakni pada kelompok komoditi

makanan/minuman jadi dan rokok/tembakau yakni hanya

1,89 persen. Sedangkan tahun 2006, inflasi terkecil pada kelompok

komoditi transport dan komunikasi yakni sebesar 1,21 persen.

Hal ini karena sudah adanya penyesuaian pada pasar terhadap

kenaikan BBM pada Oktober 2005.


I-24

Tingkat inflasi pada tahun 2005, sebesar 22,91%, lebih

disebabkan kebijakan Pemerintah untuk menaikkan harga bahan

bakar minyak (BBM), sehingga secara berantai menyebabkan

meningkatnya harga-harga komoditi lainnya seperti bahan makanan

jadi, (23,80 persen), makanan jadi (11,74 persen), perumahan

(17,11 persen), sandang (8,72 persen), kesehatan (4,88 persen),

pendidikan (3,52 persen) dan transportasi (62,21 persen).

Untuk mencapai tingkat inflasi yang terkendali, juga tidak

terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota, dunia

usaha, dan masyarakat, untuk menjamin keseimbang sisi

permintaan dan penawaran, sehingga permintaan total tidak jauh

melebihi penawaran totalnya. Dalam rangka memonitor dan

pengendalian angka inflasi tersebut, Pemerintah Kota melalui BPS

secara berkala (bulanan) membuat laporan perubahan indeks harga

konsumen, melalui pengamatan terhadap harga-harga umum,

sehingga jika terjadi gejolak harga dapat diantisipasi secara dini.

Untuk itu juga, dilakukan koordinasi intensif dengan Instansi terkait

sehingga program-program yang sifatnya antisipatif dapat dilakukan

oleh masing-masing pihak.

1.6. Ekspor Dan Impor

Perekonomian Kota Medan selama tahun 2006 juga

digerakkan kegiatan ekspor dan impor, bahkan dapat dikatakan

memiliki peran penting untuk memperluas pasar produk yang

dihasilkan, sekaligus mendukung perekonomian Kota Medan yang

semakin terbuka. Namun, oleh karena kegiatan ekspor dan impor

secara administrasi merupakan barang yang keluar dan atau masuk

melewati wilayah kepabeanan, maka pengertian ekspor dan impor

untuk Kota Medan juga merupakan barang yang keluar atau masuk


I-25

melewati wilayah kepabeanan, baik melalui Pelabuhan Laut

Belawan maupun Bandara Polonia Medan. Sehingga belum tentu

ekspor – impor yang terjadi pada kedua pelabuhan tersebut

seluruhya adalah hasil kegiatan ekonomi masyarakat Kota Medan.

Ekspor Kota Medan dicatat berdasarkan nilai Free On Board

(FOB) yaitu nilai barang ekspor hingga berada di atas kapal di

pelabuhan, dan siap diekspor. Berdasarkan data yang tercatat, nilai

ekspor Kota Medan yang melalui pelabuhan muat Belawan dan

bandara Polonia selama tiga tahun terakhir sejak 2004–2006

menunjukkan kondisi yang meningkat, dengan nilai eksport

2,64 milyar US dolar pada tahun 2004 kemudian meningkat menjadi

3,86 milyar US dolar pada tahun 2005, selanjutnya tahun 2006

menjadi 4,52 milyar US dolar atau tumbuh rata-rata pertahun

sebesar 31,81 persen.

TABEL 1.8 NILAI EKSPOR DAN IMPOR MELALUI WILAYAH KOTA MEDAN

TAHUN 2004-2006

T a h u n Ekspor

(Nilai FOB, Milyar US $)

Impor (Nilai CIF,

Milyar US $)

Surplus Perdagangan (Milyar US $)

[1] [2] [3] [4]

2004*) 2,64 0,73 1,91

2005*) 3,86 1,00 2,86

2006**) 4,52 1,17 3,35


Kinerja ekspor ini diharapkan tidak hanya merupakan

indikasi semakin bergairahnya perekonomian kota, juga akan dapat

mendorong peningkatan produksi produk-produk yang berorientasi

ekspor.


I-26

Sesuai dengan kecenderungan ekonomi terbuka pada saat

ini dan masa yang akan datang, sekaligus untuk mendapatkan

keunggulan kompetitif, maka dapat dipastikan setiap daerah

cenderung hanya akan menghasilkan produk-produk yang memiliki

keunggulan kompetitif baik dilihat dari sisi kualitas maupun harga.

Oleh sebab itu, kebutuhan akan produk-produk yang tidak

dihasilkan sendiri biasanya akan didatangkan dari luar atau impor.

Nilai impor yang dicatat di Kota Medan didasarkan kepada

nilai Cost Insurance & Freight (CIF) yang merupakan nilai barang

ketika berada di atas kapal di pelabuhan bongkar. Impor melalui

Kota Medan selama tahun 2004–2006 juga cenderung meningkat

dengan nilai import 0,73 milyar US dolar pada tahun 2004, lalu

meningkat menjadi 1,00 milyar US dolar pada tahun 2005 dan

meningkat lagi menjadi 1,17 milyar US Dolar pada tahun 2006 atau

tumbuh rata-rata 27,62 persen pertahun.

Melalui data tabel di atas diketahui bahwa selama

tahun 2004-2006 terjadi surplus perdagangan sebesar 1,91 milyar

US Dolar pada tahun 2004, kemudian 2,86 milyar US Dolar pada

tahun 2005 dan 3,35 milyar US Dolar pada tahun 2006 atau rata-

rata tumbuh 33,40 persen pertahun.

1.7. Investasi

Investasi merupakan salah satu motor penggerak

pertumbuhan ekonomi. Pada perekonomian tertutup, sumber dana

investasi semata-mata berasal dari tabungan domestik. Sedangkan

pada perekonomian terbuka sumber dana dapat diperoleh melalui

dana dari luar wilayah.


I-27

Pertumbuhan produksi pada dasarnya dipengaruhi oleh

perkembangan faktor-faktor produksinya. Salah satu faktor

produksi tersebut adalah modal (investasi). Banyak studi

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah erat

kaitannya dengan tingkat produktivitas penggunaan modal

(investasi).

Sejak tahun 2001 penanaman modal (investasi) di Kota

Medan secara berangsur-angsur mulai menunjukkan pertumbuhan

yang cukup berarti. Hal ini tidak saja didukung oleh faktor-faktor

ekonomi yang dimiliki, tetapi didukung juga oleh faktor – faktor

non ekonomi, sehingga menciptakan iklim dan lingkungan

penanaman modal yang semakin kondusif dari waktu ke waktu.

Langkah - langkah strategis yang ditempuh adalah dengan

mengembangkan kemitraan stratejik diantara sesama pelaku usaha

dengan Pemerintah Kota yang kenyataannya mampu menumbuhkan

minat berinvestasi para pemilik modal untuk menanamkan

modalnya di Kota Medan, di berbagai bidang lapangan usaha

potensial. Hal ini juga tidak terlepas dari persepsi yang sama dari

seluruh stakeholders tentang perlunya menarik investasi lebih

besar, untuk menggerakkan roda perekonomian dalam volume yang

lebih besar, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja lebih

banyak, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Perkembangan positif penanaman modal selama tahun 2006

dapat dilihat dari perkiraan nilai investasi di berbagai sektor

lapangan usaha, baik yang berasal dari Penanaman Modal Dalam

Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), di samping

sektor Pemerintah dan rumah tangga.


I-28

TABEL 1.9 PERKIRAAN JUMLAH INVESTASI DI KOTA MEDAN

TAHUN 2004 - 2006 (Milyar Rupiah)

Sektor /Lapangan Usaha 2004*) 2005*) 2006**) Rata-rata pertahun

[1] [2] [3] [4] [5]

1. PERTANIAN 66,64 85,41 88,20 80,08

2. PENGGALIAN 0,14 1,61 1,02 0,92

3. INDUSTRI PENGOLAHAN 915,94 873,81 1.038,15 942,63

4. LISTRIK, GAS DAN AIR 876,89 868,96 1.012,68 919,51

5. BANGUNAN 301,19 497,00 462,99 420,39

6. PERDAGANGAN 1.217,48 1.353,12 1.491,09 1.353,90

7. PENGANGKUTAN 572,57 973,44 896,76 814,26

8. KEUANGAN 281,63 336,43 358,51 325,52

9. JASA-JASA 241,83 246,87 283,47 257,39

JUMLAH 4.474,31 5.236,66 5.632,86 5.114,61


Melalui data pada tabel di atas, diketahui bahwa total nilai

investasi di Kota Medan pada tahun 2004 diperkirakan sebesar

4,47 triliun rupiah dan meningkat menjadi 5,24 triliun rupiah pada

tahun 2005, selanjutnya meningkat lagi menjadi 5,63 triliun rupiah

pada tahun 2006. Dengan demikian, rata-rata akumulasi nilai

investasi selama tiga tahun terakhir diperkirakan mencapai

5,11 trilyun rupiah.

Lapangan usaha utama yang menjadi tujuan utama

berinvestasi di Kota Medan pada tahun 2006 adalah sektor

perdagangan sebesar 1,35 triliyun rupiah pertahunnya, kemudian

disusul sektor industri pengolahan sebesar 942,63 milyar rupiah

pertahun, sektor listrik, gas dan air sebesar 919,51 milyar rupiah

pertahun dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar

814,26 milyar rupiah pertahun.


I-29

Berbagai faktor penting yang cukup berpengaruh terhadap

minat berinvestasi di Kota Medan adalah kondisi keamanan dan

ketertiban umum serta stabilitas politik, harga berbagai faktor

produksi, suku bunga, tenaga kerja, dan lain-lain.

TABEL 1.10 STATISTIK EKONOMI TAHUN 2004 - 2006

T A H U N No. INDIKATOR Satuan 2004*) 2005*) 2006**)

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1 PDRB (ADH berlaku) Milyar Rp 33.115,35 42.792,45 48.922,90

2 PDRB (ADH konstan) Milyar Rp 23.623,14 25.272,42 27.236,13

3 PDRB Perkapita ADHB Jutaan Rp 16,47 20,91 23,67

4 PDRB Perkapita ADHK Jutaan Rp 11,75 12,35 13,17

5 Pertumbuhan Ekonomi Persen 7,29 6,98 7,77

6 Inf lasi Persen 6,64 22,91 5,97

7 Eksport (FOB) Mi lyar US$ 2,64 3,86 4,52

8 Impor (CIF) Mi lyar US$ 0,73 1,00 1,17

9 Surplus Perdagangan Mi lyar US$ 1,91 2,86 3,35

10 Investas i Milyar Rp 4.474,31 5.236,66 5.632,86

Sumber BPS Kota Medan Keterangan : *) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara 2. INDIKATOR SOSIAL

Proses pembangunan ekonomi biasanya tidak hanya ditandai

dengan terjadinya perubahan atau pergeseran pada struktur

permintaan dan penawaran barang dan jasa yang diproduksi, namun

juga ditandai dengan terjadinya perubahan struktur penduduk dan

ketenagakerjaan, perubahan ini adalah proses perubahan demografi.

Proses demografi ini terutama terjadi sebagai akibat dari perubahan

pada struktur permintaan, struktur produksi dan perbaikan fasilitas

kesehatan, gizi serta pendidikan yang timbul seiring pertumbuhan

pendapatan per kapita.


I-30

Pembangunan kota adalah pembangunan seluruh aspek

penghidupan dan kehidupan masyarakat Kota Medan. Oleh karena itu,

kemajuan pembangunan kota selama tahun 2004 - 2006 juga

meliputi kemajuan pembangunan kesejahteraan sosial seperti; aspek

kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan

distribusi pendapatan, yang salah satu indikatornya ditunjukkan oleh

Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kependudukan

Dalam kependudukan dikenal istilah transisi penduduk. Istilah

ini mengacu pada suatu proses pergeseran dari suatu keadaan dimana

tingkat kelahiran dan kematian tinggi ke keadaan dimana tingkat

kelahiran dan kematian rendah. Penurunan pada tingkat kelahiran ini

disebabkan oleh banyak faktor, antara lain perubahan pola berfikir

masyarakat akibat pendidikan yang diperolehnya, dan juga

disebabkan oleh perubahan pada aspek sosial ekonomi. Penurunan

tingkat kematian disebabkan oleh membaiknya gizi masyarakat

akibat dari pertumbuhan pendapatan masyarakat. Pada tahap ini

pertumbuhan penduduk mulai menurun. Pada akhir proses transisi ini,

baik tingkat kelahiran maupun kematian sudah tidak banyak berubah

lagi, akibatnya jumlah penduduk juga cenderung untuk tidak banyak

berubah, kecuali disebabkan faktor migrasi.

Komponen kependudukan lainnya umumnya menggambarkan

berbagai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, baik secara

sosial maupun kultural. Menurunnya tingkat kelahiran (fertilitas) dan

tingkat kematian (mortalitas), meningkatnya arus perpindahan antar

daerah (migrasi) dan proses urbanisasi, termasuk arus ulang alik

(commuters), akan mempengaruhi kebijakan kependudukan yang

diterapkan.


I-31

TABEL 1.11 JUMLAH, LAJU PERTUMBUHAN DAN KEPADATAN PENDUDUK

DI KOTA MEDAN TAHUN 2004 - 2006

T a h u n Jumlah Penduduk

Laju Pertumbuhan

Penduduk

Luas Wilayah (KM²)

Kepadatan Penduduk

(Jiwa/KM²)

[1] [2] [3] [4] [5]

2004 2.006.142 0,63 265,10 7.567

2005 2.036.185 1,50 265,10 7.681 2006 2.067.288 1,53 265,10 7.798

Sumber BPS Kota Medan

Melalui data tabel di atas diketahui, laju pertumbuhan

penduduk Kota Medan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2004, laju pertumbuhan penduduk Kota Medan hanya

sebesar 0,63 persen pertahun, sedangkan pada tahun 2005

meningkat menjadi 1,50 persen pertahun dan pada tahun 2006

menjadi 1,53 persen pertahun. Jumlah penduduk Kota Medan

mengalami peningkatan yaitu dari 2,006 juta jiwa pada tahun 2004

menjadi 2,067 juta jiwa pada tahun 2006. Demikian juga kepadatan

penduduk Kota Medan, meningkat dari 7.567 jiwa/Km2 pada tahun

2004 menjadi 7.798 jiwa/Km2 tahun 2006.

Tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi tersebut

merupakan salah satu masalah yang harus diantisipasi.

Mengingat luas wilayah administrasi Kota Medan tidak bertambah,

sehingga berpeluang menjadi tidak seimbang dengan daya dukung

dan daya tampung lingkungan yang ada.

Faktor alami yang mempengaruhi peningkatan laju

pertumbuhan penduduk adalah tingkat kelahiran dan kematian,

sedang faktor lainnya adalah disebabkan meningkatnya arus

urbanisasi dan commuters serta kaum pencari kerja ke Kota Medan.


I-32

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, faktor utama

yang menyebabkan komutasi ke Kota Medan adalah adanya

pandangan bahwa : (1) bekerja di kota lebih bergengsi (2) di kota

lebih gampang mencari pekerjaan, (3) tidak ada lagi yang dapat

diolah (dikerjakan) di daerah asalnya, dan (4) upaya mencari

nafkah yang lebih baik.

Walaupun selama periode 2004 – 2006, pertumbuhan

penduduk Kota Medan cenderung meningkat, tetapi

pertambahannya relatif sedikit yaitu rata-rata 1,22% per tahun.

Agar pertambahan penduduk dapat ditekan menjadi relatif lebih

kecil lagi, upaya-upaya dan kebijakan pengendalian kelahiran,

melalui program Keluarga Berencana (KB) harus lebih ditingkatkan

agar menjadikan angka kelahiran menurun.

Ciri lain kependudukan Kota Medan adalah besarnya arus

commuters di Kota Medan. Jumlah penduduk Kota Medan pada

siang hari diperkirakan mencapai 2,5 juta jiwa, sedang pada malam

hari diperkirakan 2.067.288 jiwa. Hal ini berpengaruh terhadap

kehidupan sosial, ekonomi, dan pelayanan umum yang harus

disediakan secara keseluruhan.

Bila arus commuters cenderung mendorong terjadinya

peningkatan jumlah penduduk di siang hari, maka peningkatan

derajat pendidikan masyarakat secara umum menyebabkan angka

pertumbuhan penduduk selama periode 2004 - 2006 berada pada

persentase yang relatif kecil. Peningkatan derajat pendidikan

masyarakat secara langsung meningkatkan rata-rata pendidikan

“calon orang tua” yang akan memasuki kehidupan rumah tangga.

Melalui tingkat pendidikan yang semakin memadai, apresiasi, dan


I-33

pandangan masyarakat terkait dengan upaya peningkatan

kesejahteraan keluarga juga semakin meningkat. Pandangan bahwa

jumlah anggota keluarga yang tidak terlalu besar akan

memudahkan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga,

karena beban ekonomi yang harus dipikul menjadi lebih ringan,

telah mendorong Pasangan Usia Subur (PUS) cenderung mengikuti

konsep untuk menjadi Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera

(NKKBS). Sebagian PUS baru, bahkan memilih untuk menunda

kelahiran dengan berbagai alasan ekonomi (bekerja) ataupun

alasan sosial dan physikologis lainnya.

Komposisi Penduduk

Kebijakan pembangunan kota juga dipengaruhi komposisi

penduduk Kota Medan, baik sebagai obyek maupun subjek

pembangunan. Keterkaitan komposisi penduduk dengan upaya-

upaya pembangunan kota yang dilaksanakan, didasarkan kepada

kebutuhan pelayanan yang harus disediakan kepada masing-masing

kelompok penduduk, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan

bahkan pelayanan kesejahteraan sosial lainnya.


I-34

TABEL 1.12 JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR

DI KOTA MEDAN TAHUN 2006

Laki-laki Perempuan Gol umur

Jiwa Persen Jiwa Persen Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

0-4 103.340 10,06 97.231 9,35 200.572

5-9 102.827 10,01 96.394 9,27 199.221

10-14 105.245 10,24 100.405 9,66 205.650

15-19 119.440 11,62 122.706 11,80 242.146

20-24 113.386 11,03 128.253 12,34 241.638

25-29 101.445 9,87 110.684 10,65 212.128

30-34 89.145 8,68 90.830 8,74 179.976

35-39 73.317 7,13 74.296 7,15 147.613

40-44 63.581 6,19 61.408 5,91 124.989

45-49 48.506 4,72 45.644 4,39 94.150

50-54 33.019 3,21 31.761 3,05 64.780

55-59 25.985 2,53 26.041 2,50 52.026

60-64 20.879 2,03 21.031 2,02 41.911

65+ 27.492 2,68 32.998 3,17 60.490

1.027.607 100,00 1.039.681 100,00 2.067.288

Sumber BPS Kota Medan

Proporsi anak-anak balita dalam kelompok penduduk

Kota Medan lebih kurang 10 persen dari total jumlah penduduk.

Besarnya proporsi dan jumlah penduduk anak-anak balita ini

berimplikasi pada kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan yang

harus disediakan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Begitu pula

porsi penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas), lebih kurang

2-3 persen yang berimplikasi pada penanganan kesehatan mereka

agar dapat menikmati hari tuanya dengan baik.


I-35

Gambar 1.5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan

Jenis Kelamin Di Kota Medan Tahun 2006

0

500000

1000000

1500000

Jiw

a

Laki-laki 311412 688702 27492

Perempuan 294030 712654 32998

Total 605442 1401356 60490

0-14 15-64 65+

Bila dilihat dari kelompok umur seperti grafik di atas, orang-

orang yang tercakup pada kelompok umur 0-14 dan 65 tahun ke atas,

secara ekonomis tidak aktif. Kelompok umur orang yang tidak aktif

secara ekonomis ini akan ditanggung oleh orang yang berada pada

kelompok umur aktif, hal ini sering disebut dengan angka beban

tanggungan total (ABT). Dari grafik di atas ABT Kota Medan berkisar

47,52 atau 47 sampai 48 orang ditanggung oleh 100 orang produktif.

Di samping memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan remaja,

maka kebijakan yang ditempuh selama ini juga diarahkan untuk

dapat meningkatkan kesehatan dan status gizi anak, pengendalian

tingkat kenakalan anak dan remaja, dan lain-lain. Upaya ini

diharapkan dapat terus mempersiapkan masa depan anak dan

remaja, dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin tinggi.


I-36

Ciri penting lainnya dari penduduk Kota Medan adalah

kemajemukan agama, adat istiadat, seni budaya dan suku yang

sangat heterogen. Oleh karenanya, salah satu ciri utama masyarakat

Kota Medan adalah “terbuka”. Pluralisme kependudukan ini juga

yang menjadikan sebahagian mereka yang berkunjung ke Kota

Medan mendapat kesan ”Miniatur Indonesia di Kota Medan”.

Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan

kehidupan bangsa. Pembangunan sumberdaya manusia akan

menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi dan soaial, karena

manusia adalah pelaku aktif yang mengakumulasikan modal,

mengeksploitasi berbagai sumberdaya, serta menjalankan berbagai

kegiatan ekonomi, sosial dan politik yang sangat penting bagi

pembangunan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan

menjadi sangat penting artinya bagi pembangunan kota.

Meningkatnya pendapatan per kapita, menjadikan

kemampuan masyarakat untuk membiayai pendidikan menjadi lebih

tinggi, sehingga permintaan akan jenjang pendidikan menjadi lebih

tinggi dan waktu untuk sekolah pun menjadi lebih lama. Beberapa

upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk memenuhi permintaan

tersebut meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan

pembangunan prasarana/sarana pendidikan, penataran guru-guru,

pengadaan peralatan belajar serta penyempurnaan kurikulum, dan

lain-lain yang dapat dilihat dalam pengeluaran pembangunan untuk

sektor pendidikan.

Tingkat partisipasi pendidikan menunjukkan kesadaran

masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Tingkat partisipasi ini


I-37

sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti sarana dan fasilitas

pendidikan, biaya pendidikan dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat

baik dari Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi

Murni (APM) selama periode 2004 – 2006.

TABEL 1.13

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) DI KOTA MEDAN TAHUN 2004 - 2006

T A H U N Jenis Pendidikan 2004*)

(%) 2005*)

(%) 2006**)

(%) [1] [2] [3] [4]

SD/MI 103,72 104,28 103,17 SMP/MTs 98,26 99,79 99,31 SMA/MA 89,20 89,04 90,96

Sumber BPS Kota Medan (Olahan SUSENAS) Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Semakin tinggi angka APK, berarti semakin banyak

penduduk usia sekolah SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA yang bersekolah,

sehingga semakin baik. APK untuk SD/MI melewati 100% karena

adanya penduduk dari luar Kota Medan yang bersekolah di Kota

Medan dan hal ini tercatat sebagai siswa sekolah di Kota Medan.

Tabel 1.14 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Medan

Tahun 2004 – 2006


(%) 2005*)

(%) 2006**)

(%)

[1] [2] [3] [4] SD/MI 91,50 91,36 90,72

SMP/MTs 77,43 78,49 79,48

SMA/MA 69,90 71,90 73,86



I-38

Berdasarkan data tabel di atas diketahui, Angka Partisipasi

Kasar (APK), maupun Angka Partisipasi Murni (APM) baik SD, SMP,

maupun SMA selama tahun 2004 – 2006 cenderung mengalami

peningkatan. Untuk APK SD/MI, tahun 2004 telah mencapai

103,72 persen sedangkan pada tahun 2006 menunjukkan angka yang

lebih kurang sama dengan kondisi tahun 2004. Sedangkan APK

SMP/MTs meningkat dari 98,26 persen pada tahun 2004 menjadi

99,31 persen pada tahun 2006. selanjutnya, APK SMA/MA juga

mengalami peningkatan dari 89,20 persen pada tahun 2004 menjadi

90,96 persen pada tahun 2006.

Tahun 2004, APM SD/MI mencapai 91,50 persen, sedikit

menurun menjadi 90,72 persen pada tahun 2006. Sedangkan APM

SMP/MTs, meningkat dari 77,43 persen pada tahun 2004, menjadi

79,48 persen pada tahun 2006. Selanjutnya, APM SMA/MA,

mengalami peningkatan dari 69,90 persen pada tahun 2004, menjadi

73,86 persen pada tahun 2006.

Gambar 1.6

Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) Di Kota Medan Tahun 2006

0

20

40

60

80

100

120

Per

sen

APK 103,31 99,31 90,96

APM 90,72 79,48 73,86

SD/MI SMP/MTs SMA/MA


I-39

Berdasarkan hal tersebut, salah satu keluaran dan hasil

penting penyelenggaraan pendidikan selama periode 2004 – 2006

adalah berhasilnya Kota Medan mempertahankan Wajib Belajar 9

Tahun pada tingkat “Tuntas Paripurna”.

Kemajuan penyelenggaraan pendidikan masyarakat Kota Medan

selama periode 2004 - 2006 juga ditunjukkan oleh Angka Partisipasi

Sekolah (APS) menurut usia sekolah. Jumlah penduduk usia sekolah

yang masih bersekolah mengalami kenaikan pada seluruh kelompok

usia sampai tahun 2006, anak usia 07 - 12 tahun yang bersekolah

mencapai hampir 100 persen (99,16%), dan sebanyak 95,01 persen

anak usia 13 – 15 tahun masih bersekolah.

TABEL 1.15 ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT USIA SEKOLAH

DI KOTA MEDAN TAHUN 2004 – 2006


(%) 2005*)

(%) 2006**)

(%) [1] [2] [3] [4]

07 – 12 98,58 99,06 99,16 13 – 15 93,75 95,04 95,01 16 – 18 76,31 78,11 78,23 19 - 24 21,77 24,09 22,09


Adanya anak usia sekolah yang putus sekolah, khususnya pada

usia 16 -18 tahun diperkirakan lebih disebabkan alasan-alasan

ekonomi. Upaya penting yang dilakukan Pemerintah Kota Medan

untuk menjadikan penduduk usia 7 - 18 tahun untuk tetap

bersekolah bagi yang putus sekolah dan mendorong anak usia

sekolah untuk bersekolah adalah menempuh kebijakan pemberian


I-40

beasiswa terarah, baik di jenjang pendidikan SD sampai ke tingkat

SMP dan SLTA. Melalui kebijakan ini diharapkan biaya pendidikan,

khususnya bagi anak kurang mampu dapat diatasi sehingga mereka

tidak perlu lagi memikul biaya pendidikan untuk dapat bersekolah

sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki. Di samping itu,

penyelenggaraan pendidikan di Kota Medan juga semakin baik,

khususnya untuk tetap mendorong anak usia bersekolah, agar tetap

bersekolah, dengan dilaksanakannya PKPS – BBM bidang pendidikan,

sejak semester ke dua tahun 2005 hingga sekarang.

Selain indikator yang telah disajikan di atas, ada lagi indikator

pendidikan lainnya adalah rata-rata lama sekolah penduduk 10 tahun

ke atas di Kota Medan. Bila dilihat dari rata-rata lama sekolah,

terlihat peningkatan dari tahun 2004 - 2006 walaupun kecil.

Pada tahun 2004 rata-rata lama sekolah penduduk 10 tahun ke atas

mencapai 10,6 tahun meningkat menjadi 10,8 tahun pada

tahun 2006.

Kesehatan

Selain pendidikan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan

merupakan faktor penting bagi pembangunan kota, karena erat

kaitannya dengan mutu sumberdaya manusia sebagai salah satu

modal pembangunan. Jaminan kesehatan yang semakin baik akan

menghasilkan kualitas manusia yang lebih baik, yang pada gilirannya

akan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, selain

pembangunan pendidikan, pemerintah pun sangat berkepentingan

atas peningkatan kesehatan masyarakat secara umum.

Derajat kesehatan masyarakat Kota Medan juga merupakan

indikator penting yang mengindikasikan kemajuan pembangunan


I-41

kota selama tahun 2004 – 2006. Hal ini disebabkan, derajat

kesehatan pada dasarnya dapat digunakan untuk mengukur

peningkatan kualitas SDM yang ada. Masyarakat dengan pendidikan

yang memadai, ditunjang dengan kesehatan yang baik, dapat

menjadi aset pembangunan kota yang berkualitas.

Salah satu indikator kesehatan masyarakat adalah angka

kelahiran kasar. Angka ini menunjukkan banyaknya bayi lahir dalam

keadaan hidup per 1000 penduduk. Tinggi – rendahnya angka ini

disebabkan oleh banyak faktor, antara lain : kondisi kesehatan,

perumahan, pendidikan, penghasilan, agama, maupun sikap

terhadap besarnya anggota keluarga. Besarnya angka kelahiran kasar

pada tahun 2004 adalah 2,37 dan menurun pada tahun 2006

menjadi 2,25.

Indikator lain yang digunakan adalah angka kesakitan

umum (Morbidity rate). Berdasarkan perhitungan selama

tahun 2004 – 2006, angka kesakitan umum pada masyarakat Kota

Medan relatif tidak mengalami perubahan berarti dari 12,30 persen

pada tahun 2004 menjadi 11.70 persen pada tahun 2006. Angka ini

menunjukkan bahwa banyaknya penduduk Kota Medan yang

mengalami keluhan kesehatan ringan dengan tanda-tanda fisik dapat

dideteksi, seperti demam, batuk, pilek, dan lain-lain dalam sebulan

yang mengganggu aktivitas sehari-hari, dibandingkan jumlah

penduduk secara keseluruhan cenderung atau relatif kecil, sehingga

mengindikasikan kondisi kesehatan masyarakat yang semakin baik.

Derajat kesehatan masyarakat yang relatif semakin membaik,

juga tidak terlepas dari upaya peningkatan mutu pelayanan

kesehatan yang dijalankan. Dalam rangka ini Pemerintah Kota Medan


I-42

dalam beberapa tahun terakhir telah melaksanakan kebijakan dan

program-program yang mendukung pelayanan kesehatan masyarakat

seperti rujukan, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan

pemberantasan penyakit menular, pengembangan pembinaan

lingkungan sehat dan PHBS, pembinaan posyandu, peningkatan

quality assurance di Puskesmas, imunisasi, dukungan Forum

Kesehatan Kota, dan lain-lain.

Berdasarkan indikator kesehatan masyarakat tahun

2004 – 2006 di atas diketahui juga bahwa, peningkatan derajat

kesehatan masyarakat Kota Medan ditunjukkan oleh Angka Kematian

Bayi per 1000 Kelahiran Hidup yang menurun dari 21 bayi pada tahun

2004 menjadi 15,09 bayi pada tahun 2006, Angka Kematian Ibu

melahirkan per 100.000 kelahiran hidup yang menurun, dari

162 pada tahun 2004 menjadi 110 pada tahun 2006.

Adanya perbaikan-perbaikan kesehatan masyarakat tersebut secara

keseluruhan juga telah menjadikan bertambahnya Umur Harapan

Hidup dari 69,90 pada tahun 2004 menjadi 71,40 pada tahun 2006.

TABEL 1.16

INDIKATOR KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA MEDAN TAHUN 2004 - 2006

T A H U N No. Jenis Indikator

2004*) 2005*) 2006**)

[1] [2] [4] [5] [6]

1 Angka Kelahiran Kasar 2,37 2,27 2,25

2 Umur Harapan Hidup 69,90 70,70 71,40

3 Angka Kematian Kasar per 1000 penduduk 1,70 1,59 1,50

4 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup 21,00 15,84 15,09

5 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup 162 120 110

6 Angka Kesakitan Umum 12,30 12,21 11,70 Sumber BPS Kota Medan dan Instansi terkait Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara


I-43

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Medan

selama tahun 2004 - 2006 juga dibarengi oleh peningkatan mutu dan

jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang diberikan.

Pelayanan dasar kesehatan ini diberikan oleh Puskesmas/ Puskesmas

Pembantu yang saat ini mencapai 39 unit dan 40 unit Puskesmas

Pembantu, di samping Puskesmas Keliling 27 unit, Rumah Sakit

Pemerintah, Swasta, Praktek Dokter, dan lain-lain.

Jangkauan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat

berpenghasilan rendah juga meningkat, seiring dengan adanya

pelayanan kesehatan dasar tanpa bayar di tingkat Puskesmas.

Ketenagakerjaan

Selama tahun 2004 – 2006, keadaan ketenagakerjaan di Kota

Medan dipengaruhi oleh 2 (dua) sisi, yaitu sisi permintaan yang

didorong oleh dinamika pembangunan ekonomi kota, dan sisi

penawaran yang dipengaruhi oleh perubahan struktur umur

penduduk Kota Medan.

1. Komposisi Penduduk Usia Kerja

Sesuai dengan pengelompokan statistik yang dipergunakan,

maka batasan penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 10

tahun ke atas, bila data bersumber dari SUSENAS, sedangkan yang

bersumber dari SAKERNAS sudah digunakan 15 tahun ke atas. Data

pada tabel di bawah ini sudah bersumber dari SAKERNAS.

Penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu

Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Angkatan Kerja adalah

penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu mereka yang bekerja dan

mencari pekerjaan, sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah

penduduk yang tidak aktif secara ekonomi dengan kegiatan antara


I-44

lain sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya (pensiunan, orang

jompo, orang cacat, penerima pendapatan dan lainnya).

TABEL 1.17 BANYAKNYA PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS (SUSENAS), 15 TAHUN KE ATAS (SAKERNAS) MENURUT JENIS KEGIATAN UTAMA

DI KOTA MEDAN TAHUN 2004 – 2006

T A H U N Jenis Indikator 2004*) 2005**) 2006**)

[1] [2] [3] [4]

1. Angkatan Kerja 855.880 763.123 815.710 a. Bekerja 744.530 668.038 718.804 b. Mencari Kerja 111.350 95.085 96.906

2. Bukan Angkatan Kerja 761.310 676.731 646.136

a. Sekolah 389.800 331.164 321.188 b. Mengurus Rmh Tangga 298.370 273.575 277.751 c. Lainnya 73.140 71.993 47.197

Sumber BPS Kota Medan Keterangan : *) Angka SUSENAS

**) Angka Sementara SAKERNAS

Berdasarkan data tabel tersebut di atas diketahui bahwa

pada tahun 2006 angkatan kerja mengalami kenaikan dibandingkan

keadaan pada tahun 2005. Sejalan dengan kondisi tersebut,

banyaknya orang yang bekerja juga mengalami peningkatan dari

tahun ke tahun yaitu dari 668.038 orang pada tahun 2005 menjadi

718.804 orang pada tahun 2006. Seiring dengan itu, peningkatan

juga terjadi pada kelompok “pencari kerja” yaitu dari 95.085 orang

pada tahun 2005 menjadi 96.906 orang pada tahun 2006.

Berdasarkan kondisi tersebut, proporsi penduduk yang bekerja

sedikit meningkat dari 87,54 persen pada tahun 2005, menjadi

88,12 persen pada tahun 2006. Sedangkan penduduk yang Bukan

Angkatan Kerja mengalami penurunan dari tahun 2005 sebesar

676.731 orang menjadi 646.136 orang pada tahun 2006.


I-45

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Sebagai bagian dari sumber daya ekonomi, peranan tenaga

kerja dalam aktivitas ekonomi diukur dari Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK). Semakin tinggi TPAK, maka semakin besar

keterlibatan tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi. Tinggi

rendahnya TPAK sangat dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin dan

kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Dilihat dari sisi usia,

TPAK penduduk usia muda biasanya rendah karena pada masa-masa

tersebut umumnya mereka banyak yang masih menjalani proses

pendidikan dan merasa belum memiliki kewajiban untuk mencari

nafkah. TPAK yang rendah juga akan ditemui pada kelompok

penduduk usia kerja wanita. Keadaan ini erat kaitannya dengan

sistem nilai yang dianut masyarakat, namun dengan semakin

tingginya tingkat pendidikan masyarakat, sistem nilai yang dianut

juga semakin berubah sehingga TPAK ini juga cenderung meningkat.

Sedangkan bila dilihat dari sisi tingkat kemudahan/kesulitan untuk

mendapatkan kerja, nilai TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya

kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja dan

sebaliknya TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan

kerja yang tersedia.

Dibandingkan dengan penduduk usia kerja, data mengenai

angkatan kerja lebih menggambarkan keadaan penduduk yang aktif

secara ekonomi (economical active population). Perkembangan

angkatan kerja dapat direfleksikan dengan melihat Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan

orang yang masuk ke dalam angkatan kerja terhadap total penduduk

usia kerja.


I-46

TABEL 1.18 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) MENURUT JENIS

KELAMIN DI KOTA MEDAN TAHUN 2004 - 2006

T A H U N

TPAK 2004*) (%)

2005*) (%)

2006**) (%)

[1] [3] [4] [5]

Laki- laki 70,82 71,31 70,43

Perempuan 35,67 38,67 35,59

Total (Lk+Pr) 52,92 53,00 55,80


Secara total TPAK Kota Medan pada tahun 2006 sebesar

55,80 persen. Proporsi ini relatif meningkat dibanding keadaan

tahun 2004 yang hanya 52,92 persen. Bila diamati lebih rinci TPAK

laki-laki hampir mencapai 2 (dua) kali lipat dari TPAK perempuan.

Kondisi ini relatif sama, baik pada tahun 2004 maupun 2006. TPAK

laki-laki berada pada kisaran 70 persen, sedangkan TPAK perempuan

pada kisaran 35 persen. Secara umum TPAK bersifat fluktuatif

dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, sehingga berdampak pada

meningkatnya kesempatan kerja yang membantu kelompok pencari

kerja memperoleh pekerjaan. Kondisi tersebut menjadikan lebih

banyak penduduk Kota Medan yang terlibat aktif secara ekonomi

dari tahun ke tahun, yang tentunya akan menambah produksi atau

pendapatan dan meningkatkan kesejahteraannya.

2. Penduduk Bekerja

Sesuai dengan ciri perekonomian Kota Medan, maka selama

tahun 2004 - 2006, lapangan pekerjaan yang paling banyak

menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan/hotel/restoran


I-47

yaitu sebesar 35,74 persen pada tahun 2006, diikuti sektor

transportasi/komunikasi sebesar 17,59 persen pada tahun 2006, dan

industri pengolahan serta jasa-jasa masing-masing sebesar 15,05 dan

12,19 persen pada tahun 2006. Persentase penyerapan tenaga kerja

pada ke empat lapangan usaha ini selama tahun 2004 - 2006 rata-

rata di atas 80 persen dari total angkatan kerja yang bekerja.

TABEL 1.19

PROPORSI JUMLAH PENDUDUK 10 TAHUN KEATAS YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN DI KOTA MEDAN

TAHUN 2004 - 2006

Kegiatan Utama 2004*) (%)

2005*) (%)

2006**) (%)

[1] [2] [3] [4]

1. Pertanian 4,61 5,17 5,04

2. Pertambangan/Penggalian 0,38 0,38 0,39

3. Industri Pengolahan 16,67 16,30 15,05

4. Listrik,Gas Dan Air Minum 0,66 0,69 0,71

5. Bangunan 7,91 7,97 8,45

6. Perdagangan,Hotel & Restoran 31,26 34,28 35,74

7. Angkutan dan Komunikasi 18,83 17,98 17,59

8. Lembaga Keuangan 3,48 4,22 4,84

9. Jasa-Jasa 16,10 13,00 12,19

JUMLAH 100 100 100


Penyerapan angkatan kerja yang tinggi di sektor-sektor utama

tersebut sangat wajar, karena di samping sektor formal, di sektor-

sektor tersebut penyerapan lapangan kerja di sektor informalnya

juga cukup besar, misalnya pada industri kecil dan kerajinan kecil

rumah tangga, pedagang asongan/kaki lima, sopir-sopir

angkutan/beca dan perseorangan di sektor jasa-jasa.


I-48

Walaupun perkembangan penyerapan tenaga kerja di masing-

masing lapangan pekerjaan tersebut dari tahun ke tahun fluktuatif,

tetapi selama kurun waktu tiga tahun terakhir tidak merubah

komposisi lapangan pekerjaan berdasarkan penyerapan tenaga kerja

di masing-masing sektor.

Hal lain yang patut dikemukakan, ternyata pendidikan

seseorang (angkatan kerja) juga sangat berpengaruh kepada

kesempatan kerja dan produktivitas kerja, yang pada gilirannya akan

berpengaruh pada pendapatan dan kesejahteraan hidupnya.

Oleh karena itu, apabila “bekal pendidikan penduduk” yang

termasuk angkatan kerja yang ada relatif rendah (SLTA ke bawah),

maka peluang mendapatkan lowongan di sektor-sektor formal

dengan produktivitas tinggi menjadi terbatas. Dengan demikian,

kebijakan pokok yang ditempuh selama periode 2004 – 2006 adalah

meningkatkan SDM melalui peningkatan “Human Cavital” pada aspek

pendidikan.

3. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan

Produktivitas tenaga kerja dalam perekonomian akan

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki. Oleh karena itu,

upaya yang ditempuh selama tahun 2004 – 2006, selain mendorong

tingkat penyerapan tenaga kerja lebih besar dari tahun ke tahun,

juga dilakukan usaha-usaha yang menjadikan tenaga kerja yang

bekerja memiliki tingkat pendidikan yang semakin tinggi.


I-49

TABEL 1.20 PERKEMBANGAN PERSENTASE PENDUDUK BERUSIA 10 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG

DITAMATKAN DI KOTA MEDAN TAHUN 2004 – 2006

Tahun No. Lapangan Usaha Satuan 2004*) 2005*) 2006**)

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1 Tidak/Belum Pernah Sekolah Persen 0,58 0,22 0,21

2 Tidak/Belum Tamat SD Persen 5,16 3,44 2,05

3 SD Persen 16,72 17,95 17,48

4 SMTP Persen 20,90 20,65 20,15

5 SMTA Umum Persen 36,45 38,06 39,99

6 SMTA Kejuruan Persen 9,93 8,64 7,92

7 Diploma I/II Persen 0,72 0,79 0,72

8 Diploma III Persen 2,22 1,80 2,41

9 Diploma IV/S-1 Persen 7,32 8,45 9,06

J U M L A H 100 100 100 Sumber BPS Kota Medan Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Berdasarkan data tabel di atas, diketahui jumlah terbesar

angkatan kerja yang bekerja di Kota Medan pada tahun 2006 adalah

tamatan SLTA umum sebesar 39,99 persen, yang diikuti kemudian

tenaga kerja tamatan SLTP sebesar 20,15 persen, SD sebesar

17,48 persen, dan D3 ke atas sebesar 11,47 persen. Hal yang patut

juga dikemukakan adalah adanya kecenderungan bahwa semakin

tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja seperti halnya Sarjana, ada

kecenderungan semakin sulit mereka masuk dalam pasar kerja.

Hal ini disebabkan pasar kerja tidak hanya sekedar

mempertimbangkan aspek formal pendidikan pencari kerja, tetapi

juga kesesuaian skill dan keterampilan nyata yang dimiliki dengan

lapangan kerja yang tersedia.


I-50

4. Penduduk Yang Mencari Pekerjaan (Pengangguran Terbuka)

Salah satu persoalan pokok pembangunan kota yang dihadapi

selama periode 2004 – 2006 adalah relatif masih tingginya tingkat

pengangguran terbuka. Sulitnya menekan pengangguran disebabkan

laju pertumbuhan angkatan kerja yang jauh melampaui laju

pertumbuhan kesempatan kerja, sehingga mengakibatkan relatif

masih tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Medan.

Untuk menekan angka pengangguran, berbagai program

ketenagakerjaan selama periode 2004 – 2006 diarahkan pada

perluasan kesempatan kerja di segala bidang. Bidang yang paling

banyak menyerap tenaga kerja di Kota Medan adalah sektor

Perdagangan, Jasa dan Industri. Perluasan kesempatan kerja

diupayakan dapat membuka peluang bagi terciptanya lapangan kerja

baru, khususnya di sektor jasa, sektor industri rumah tangga maupun

industri kecil lainnya.

Pengangguran terbuka adalah banyaknya orang yang mencari

pekerjaan (dalam time reference) baik sudah pernah bekerja maupun

belum pernah bekerja sama sekali. Perkembangan tingkat

pengangguran dapat digambarkan dengan menggunakan Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT/Open Unemployment Rate) yaitu

perbandingan banyaknya orang yang tidak bekerja dan sedang

mencari pekerjaan terhadap total angkatan kerja.


I-51

TABEL1.21 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) DI KOTA MEDAN

TAHUN 2004 - 2006

Tahun Satuan 2004*) 2005*) 2006**)

[1] [2] [3] [4] [5]

TPT Persen 13,01 12,46 11,88

Sumber BPS Kota Medan Keterangan : *) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa sepanjang

tahun 2004 – 2006 tingkat pengangguran terbuka secara persentase

di Kota Medan mengalami sedikit penurunan yaitu dari 12,46 persen

pada tahun 2005, menjadi 11,88 persen pada tahun 2006. Tetapi

secara nominal seperti diperlihatkan pada Tabel 1.21 terjadi sedikit

peningkatan, hal ini disebabkan meningkatnya tenaga kerja yang

terampil tetapi belum terserap di pasar kerja, belum seimbangnya

jumlah pencari kerja dengan pertumbuhan lapangan kerja,

penggunaan teknologi, sehubungan kebijakan nasional yang

mempengaruhi perekonomian kota secara umum. Faktor lain yang

turut berperan adalah masih adanya konflik antara tenaga kerja dan

pengusaha yang berakibat terganggunya iklim investasi sehingga

menghambat terbukanya lapangan kerja baru.

Harus diakui walaupun selama periode 2004 – 2006 lapangan

kerja baru pada dasarnya tercipta secara signifikan dari tahun ke

tahun, namun akibat pertumbuhan angkatan kerja jauh lebih tinggi

dari lapangan kerja baru yang tersedia, tingkat pengangguran masih

relatif tinggi. Oleh karena persoalan pengangguran berkaitan

langsung dengan upaya setiap orang untuk memenuhi kebutuhan

dasarnya, sehingga dapat hidup layak dan tidak menjadi beban


I-52

sosial, maka berapapun angka pengangguran, tetap harus menjadi

perhatian yang serius dari semua pihak, agar mereka dapat aktif

secara ekonomi. Oleh karena itu, adalah kebijakan dasar Pemerintah

Kota selama periode 2004 - 2006, untuk mendorong terciptanya

lapangan kerja baru melalui penanaman modal. Namun demikian

masuknya investasi-investasi baru, ternyata juga tidak dapat

menampung seluruhnya angkatan kerja yang tersedia, sehingga

tetap menjadi masalah sosial yang harus terus dicarikan jalan

keluarnya melalui sinergitas pelaku-pelaku ekonomi. Untuk itu,

kebijakan anggaran pada masa yang akan datang seyogianya juga

dapat lebih meningkat di bidang ekonomi dan investasi, di samping

bidang-bidang sosial lainnya.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sesuai dengan paradigma pembangunan manusia, maka

keberhasilan pembangunan Kota Medan selama tahun 2004 – 2006

juga ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

masyarakat Kota Medan. Melalui IPM, diketahui tingkat kemajuan,

kemakmuran dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Medan

sebagai dampak proses pembangunan kota yang dilaksanakan.

Pengukuran IPM dilakukan terhadap 4 (empat) dimensi pokok

pembangunan manusia, meliputi : (1) Angka Harapan Hidup,

(2) Angka Melek Huruf, (3) Rata-rata Lama Sekolah, dan

(4) Konsumsi Perkapita Pertahun.

IPM Kota Medan selama tahun 2004 – 2006 cenderung

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu dari 74,7 pada

tahun 2004 meningkat menjadi 75,4 pada tahun 2005 dan meningkat

lagi menjadi 75,8 pada tahun 2006. Di samping itu, seluruh indikator

juga memiliki korelasi positif dengan peningkatan IPM. Peningkatan


I-53

IPM tersebut disebabkan relatif membaiknya tingkat daya beli dan

pendapatan masyarakat sehingga mampu meningkatkan derajat

kesehatan dan pendidikannya dari waktu ke waktu. Dengan kata

lain, proses pembangunan kota sampai saat ini selain dapat

memperbaiki daya beli masyarakat menjadi lebih baik, juga mampu

meningkatkan kapasitas fisik (kesehatan) masyarakat dan kapasitas

intelektual penduduk Kota Medan.

Berdasarkan kategori yang ditetapkan, status pembangunan

manusia di Kota Medan termasuk dalam kelompok memuaskan atau

tergolong pada tingkatan “atas”. Untuk level propinsi Sumatera

Utara angka IPM Kota Medan berada pada posisi 2 setelah

Kota Pematang Siantar.

6. Kemiskinan

Pembangunan kota tidak semata-mata diarahkan hanya untuk

mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga ditekankan

pada peningkatan pemerataan pendapatan, yang pada akhirnya

diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antar

golongan pendapatan dan penduduk bahkan antar wilayah sehingga

dapat mengentaskan kemiskinan.

TABEL 1.22

JUMLAH PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI KOTA MEDAN TAHUN 2004-2006

Tahun Persentase

Penduduk Miskin Jumlah Penduduk

Miskin [1] [2] [3]

2004*) 7,13 142.627 2005*) 8,62 175.519 2006**) 7,77 160.653



I-54

Berdasarkan data tabel tersebut di atas, diketahui secara

umum upaya menurunkan angka kemiskinan, terutama yang

disebabkan oleh dampak krisis ekonomi pada dasarnya telah

menunjukkan hasil, walaupun masih bersifat fluktuatif. Hal itu dapat

diketahui dari persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2005

dari 175.519 jiwa atau 8,62 persen dapat turun menjadi 160.653

jiwa atau 7,77 persen pada tahun 2006. Besarnya jumlah penduduk

miskin pada tahun 2005 disebabkan kenaikan BBM pada Oktober

2005, juga disebabkan kriteria-kriteria yang digunakan untuk

memperkirakan jumlah penduduk miskin, telah mempergunakan

kriteria baru.

Upaya-upaya menurunkan jumlah penduduk miskin secara

terencana terus dilakukan baik melalui subsidi-subsidi bidang sosial

yang diberikan melalui PKPS – BBM, P2KP maupun program lokal

lainnya, seperti BP-3 terarah dan pelayanan kesehatan tanpa

dipungut biaya, pemberdayaan masyarakat, maupun upaya-upaya

menarik investasi lebih besar ke Kota Medan, sehingga mereka dapat

bekerja dan memperoleh pendapatan yang lebih baik. Dalam jangka

menengah, upaya menurunkan jumlah penduduk miskin juga

diprioritaskan dengan menjadikan percepatan pembangunan

wilayah lingkar luar sebagai prioritas pembangunan kota.

Upaya kelembagaan juga dilakukan dengan membentuk Forum

Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Kota Medan, sebagai wadah

dimana seluruh stakeholders pembangunan dapat memformulasikan

kebijakan-kebijakan sebagai masukan kepada Pemerintah Kota

dalam upaya pengentasan kemiskinan termasuk mengawasi

pelaksanaannya.


I-55

7. Distribusi Pendapatan

Pada akhirnya setiap kota yang melaksanakan pembangunan

akan menuju pada peningkatan kemakmuran masyarakat luas atau

pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi

menjadi lebih berarti jika diikuti pemerataan atas hasil-hasil

pembangunan. Berbagai kebijakan ekonomi untuk menumbuhkan

produksi akan lebih berarti jika dirasakan manfaatnya oleh

masyarakat luas. Oleh karena itu orientasi pemerataan seharusnya

menjadi muara dari seluruh kegiatan perekonomian Kota Medan.

Pemerataan hasil-hasil pembangunan biasanya dikaitkan

dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah yang

semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti

kemiskinan semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian

orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi

kemiskinan. Persoalan pemerataan dan kemiskinan ini biasanya

merupakan evaluasi tahap akhir dari keberhasilan pembangunan.

Distribusi pendapatan masyarakat menjadi salah satu agenda

penting yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan, karena

tidak dapat dipungkiri hasil dan manfaat pembangunan kota yang

telah dicapai selama ini, belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh

masyarakat secara merata. Salah satu ukuran yang digunakan untuk

melihat pemerataan pendapatan adalah “Distribusi Pendapatan”

menurut kriteria Bank Dunia.

Berdasarkan pendekatan tersebut, tingkat pemerataan

pendapatan dapat diukur dengan rasio gini. Rasio gini berkisar

antara 0 sampai dengan I, dengan kriteria bahwa semakin tinggi

rasio gini menunjukkan tingkat pendapatan yang semakin tidak


I-56

merata. Angka I menunjukkan tidak merata sempurna, sedang 0

adalah merata sempurna.

TABEL 1.23 DISTRIBUSI PENDAPATAN /RATIO GINI KOTA MEDAN

TAHUN 2004-2006

Tahun Distribusi Pendapatan /Gini Ratio [1] [2]

2004*) 0,28 2005*) 0,29 2006**) 0,28


Rasio gini Kota Medan pada periode 2004 – 2006 cenderung

fluktuasi, namun secara keseluruhan setiap tahunnya berada

diantara 0,28 s/d 0,29. Hal ini mengindikasikan walapun ada

ketimpangan pendapatan dalam kelompok pendapatan masyarakat,

tetapi dapat dikatakan ada distribusi pendapatan yang relatif

cenderung semakin merata, (tingkat kesenjangan rendah).


I-57

TABEL 1.24 STATISTIK SOSIAL PEMBANGUNAN KOTA MEDAN TAHUN 2004-2006

Tahun No. Indikator Satuan

2004 *) 2005 *) 2006**) [1] [2] [3] [5] [6] [7]

1 Jumlh Penduduk Jiwa 2.006.142 2.036.185 2.067.288

2 Pertumbuhan Penduduk Persen 0,63 1,50 1,53

3 APK - SD/MI Persen 103,72 104,28 103,17

- SMP/MTs Persen 98,26 99,79 99,31

- SMA/MA Persen 89,20 89,04 90,96 4 APM

- SD/MI Persen 91,50 91,36 90,72

- SMP/MTs Persen 77,43 78,49 79,48 - SMA/MA Persen 69,90 71,90 73,86

5 APS

- 07-12 Persen 98,58 99,06 99,16

- 13-15 Persen 93,75 95,04 95,01

- 16-18 Persen 76,31 78,11 78,23

- 19-24 Persen 21,77 24,09 22,09

6 Angka Kelahiran Kasar Orang 2,37 2,27 2,25

7 Umur Harapan Hidup Tahun 69,90 70,70 71,40

8 Angka Kematian Kasar per 1000 penduduk

Orang 1,70 1,59 1,50

9 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

Orang 21,00 15,84 15,09

10 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Orang 162 120 110

11 Angka Kesakitan Umum Persen 12,30 12,21 11,70

12 TPAK - 52,92 53,00 55,80

13 TPT Persen 13,01 12,46 11,88 14 IPM - 74,7 75,4 75,8

15 Penduduk Miskin Persen 7,13 8,62 7,77 Sumber BPS Kota Medan dan Instansi terkait Keterangan : *) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara

a. dasar hukum - pemkomedan.go.id · sd/mi dan berusia 7-12 tahun dibagi penduduk usia 7-12 tahun...

Documents