64

VOL. 20 NO. 2, DESEMBER 2012 ISSN 1693 - 122X

KAFTEiAJurnal Sosial dan Budaya Keislaman

Kettra PenyuntingMoh. Mashur Abadi

Sekretnris PenyuntingAh. Fawaid

Anggotn PenytLntingMohammad Kosim, Ainurrahman Hidayaf

Moh. Hefni, Muchlis Sholichin,Mulyadi, Edi Susanto, Erie Hariyanto,

Umar Bukhory, Alfisah Nurhayati

SARsa merupakan iurnar terakreditasi berdasarkan Keputusan Direktur JenderalPendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan KebudayaarrRepublik Indonesia Nomor80 / Drr<Tr/ Kep / 2072, yang retbit dua kali setahun (Juni dan Desember) oleh sekorah ringgiAgarna Islam Negeri (srAIN) Pamekasan. Jurnal ini memuat turisan hasil penelitian, kajianaplikasi teori, gagasan konsephral, dan resensi buku tentang masaiah-misalah sosial danbudaya keislaman.

Alamat: srAIN Pamekasan Jl. Pahrawan km. 04 pamekas an, Telp / fax:+62324-3225s1; HornePage: http:/ /karsa.stainpamekasan.ac.id; E-maiI: jurnalkarsa@gmail.com.

Redaktur menerima sumbangan hllisan yang berisi has penelitiary kajian aplikasi teori,gagasan konseptual, dan resensi buku tentang masarah-masalah sosial ian budavakeislaman yang secara nya!

19m9jykan ilmu pengetahuan karena mengandung temuandan/ ataw pernikiran orisinal. Naskah tulisan hendaknya asli, belum pJnah diterbitkandalam media cetak maup'n-

.elekhonik dan juga tidak sedang dipeitimbangkanpenerbitannya dalam bentuk lain. Setiap naskah akan dinilai dan diseleksi oteh rrmpenyunfing dengan melibatkan rnitra pebestari berkepakaran terkait di bidantrnva secaraanonim.

KARSAJurnal Sosial dan Budaya Keislaman

rssN 1693 - 122XVOLUME 20 NO. 2 DESEMBER 2012

O Editorial

O Pengenalan Metodologi Filosofis dalam Kajian Fikih Budaya dan SosialIdri 165 -775

O Rekonstruksi Hukum Islam dan Implikasi Sosial Budaya Pasca Reformasi diIndonesia

Mutoahid Shulhan L76 - 196

S Sentuhan Adat dalam Pemberlakukan Syariat Islam di Aceh (1514-1903)Khamami Zada197-210

@ Perempuan Madura di Antara Pola Residensi Matrilokal dan KekuasaanPatriarkatMohnmmad Hefni 211-227

.o Tradisi Ngznya Muslim Pegayaman BaliMoh. Mashur Abadi dan Edi Susanto 228-241.

O Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi SelatanMuh, Rusli 242 -256

9Aspek Pemidanaan Hukum Perkawinan dalam Perspektif Siyisnh Syar'iyyahKhaeron Stnn 25/-2/5

@ Membaca Kembali'lllah Doktrin Idah dalam Perspektif Ushil al-FiqhAbdul Helim 276-296

OKeabsahan Pengangkatan WfIi Muf;akkam di Madura Berdasarkan Fikih SyAfi'iMoh. Zahid297-311

EDITORIAL

Fakta betapa hukum dan aturan perundang-undangan hanya mungkindibaca, tapi tidak dihayati, apalagi ditaati, menjadi poftet keseharian kita. Anehnya,bila yang melanggar hukum dari kalangan punggawa, hukum tak mempanmenjeratnya. Sebaliknya, bila jelata yang melanggar, begitu sergap aparat hukummeringkusnya.

Ihwal kesaktian hukum itu hanya terjadi pada kelompok lemah telah menjadifakta telanjang. Beragam kasus besar di negara ini, meskipun telah meringlussejumlah tersangka, namun belum mampu menjerat pelakunya. Tapi di sisi yanglain, tidak sedikit kasus remeh-temeh yang pelakunya disanksi dengan hukumanyang tidak masuk akal,

Apakah ini lantaran aturan yang begitu melimpah sehingga keadilan dinegeri ini belum nyata mewujud? saya kembali teringat ungakapan Marcus TulliusCicero (106 SM - 43 SM) yang sangat terkenal, " TIrc more latt,s, the less iusuu,semakin banyak hukum atau undang-undang, semakin tidak adil. Ungkapan iniseolah menegaskan bahwa aturan-aturan itu sendiri yang melahirkan persoalan,melahirkan para pembangkang, lazos create criminals, lantaran aturan-aturan itudirumuskan bukan untuk menyejahterakan warga. Tetapi sebaliknya hanya untukkepentingan'politik negara.'

Coba kita amati, betapa dalam setiap perumusan dan penetapan undang-undang, transaksi politik jauh lebih dominan ketimbang membela kepentinganwarga. Kemaslahatan warga hanyalah slogan yang tidak terwujud dalam kenyataan.Produk hukum lebih banyak diarahkan oleh tarikan kepentingan politik, ketimbangidealisme untuk menyejahterakan warga, bonum ,o**unrl Hasilnya, bukannyamerebut keadilary malah sebaliknya kian menyuburkan ketidakadilan. padahalhukum terparipurna adalah kesejahteraan warga sebagaimana diungkapkan Cicero.Salus populi suprema est ler, kemaslahatan warga adalah hukum paripurna.

Seharusnya kita bisa belajar bagaimana Rasulullah SAW secara taat asasmenjalankan aturan-aturan hukum kepada siapa pun. Bahkan suatu ketikaRasulullah marah ketika ada pelanggar hukum melobi usamah ibn Zaid untukmeringankan sanksinya. Nabi SAW. kemudian bersabda: "Wahai sekalian manusia,sesungguhnya yang membinasakan orang-orang terdahulu sebelum kalian adalahjika ada orang terpandang di antara mereka mencuri mereka membiarkannya; iikaorang yang lemah di antara mereka mencuri, mereka menetapkan hukumanatasnya. Demi Zat yang Muhammad berada di tangan-Nya, sekiranya Fathimahbinti Muhammad mencuri, pasti akan aku potong tangannya."

Sabda Nabi tersebut mengingatkan kepada kita betapa hukum dengan segalarumusannya harus secara konsisten dijalankan oleh aparat yang integritasnya

Penyunting

REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM DAN IMPLII(ASI SOSIALBUDAYA PASCA REFORMASI DI INDONESIA

Muwahid Shulhanpascasarjana STAIN Tulungaguns

[. Mayor Sujadi Timur No. +O fif,indg"ng

Abstrak:

)enerusnya. Dengan demikian, budayaah hukum Islam. Irri juga membuktikanmasyarakat tidak harus tunduk dalam

proses mutasi untuk beradapturi di buuffi hukum Islam harus melakukan

rnasyarakat. sepanjang budaya terseburunoamental dan spirit Islam. Dalam kogagasan pentrn& yaitu: ,,fikih lndonesia,gagasan ini, seridaknya ada dua paradipnuKum lslam, yartLri Wrtanrn, kontekstual,yang terkait dengan dimensi zaman dan t

Abshact:

significance of culh:re in Islamic law anrculture has an important posifion in thethe culture that developed in the comrrexpression of Islam (Arabic style), but Isprocess under the auspices o{ yltur-es living in the community as long as it isnot contrary to the fundarnentar teachings and spirit of Islam . Ln the Indonesiancontext, there are at least two important-initiatives, namely: ,,fiqh Indonesia,, and"pribumisasi Islam',. There are at least two important priL"ipl". in this process

namely: frst, contextual, Islamic law is understood as a doctrine whrchassociated with the dimensions of time and space. Secondly, respect localtraditions. With *rese two principles, pibumi$si of Islamic law will becomeclearer. Thus, the post-reform must be a positive moment to reconstruct the localculture, rather than deskoy it by forcing law concept which does not fit with thepersonality of the l:rdonesian people,

Kata kunci:Hukum Islam, sosial budaya, pasca reformasi, pribumisasi Islam.

PendahuluanIslam memiliki nilai yang univer-

sal dan absolut sepanjang zaman. Namundemikiary sebagai dogma, Islam tidakkaku dalam menghadapi zaman danperubahannya. Islam selalu memun-culkan dirinya dalam bentuk yang luwes,ketika menghadapi masyarakat yangdijumpainya dengan beraneka ragambudaya, adat kebiasaan, dan tradisi.

Sebagai sebuah kenyataan sejaratLagama dan kebudayaan dapat salingmempengaruhi, karena keduanya memi-liki nilai dan simbol. Agama adalahsimbol yang melambangkan nilaiketaatan kepa-da Tuhan. Kebudayaanjuga mengan-dung nilai dan simbolsupaya manusia bisa hidup di dalamnya.Agama memerlukan sistem simbol.Dengan kata lain, agama memerlukankebudayaan. Namun keduanya perludibedakan. Agama ada-lah sesuatu yangfinal, universal, abadi, dan tidakmengenal perubahan (absolut). Sedangkankebudayaan bersifat partikuJar, relatif,dan temporer. Agama tanpa kebudayaanmemang dapat berkembang sebagaiagama pribadi. Tetapi tanpa kebudayaary

agama sebagai kolektivitas tidak akanmendapat tempat.l

Agama dan kebudayaan mempu-nyai dua persamaan: pertama, keduanyaadalah sistem nilai dan sistem simbol,dan kedua, baik agama maupun kebuda-yaan mudah sekali terancam setiap kaliada perubahan. Agama, dalam perspektifilmu-ilmu sosial, adalah sebuah sistemnilai yang memuat sejumlah konsepsimengenai konstruksi realitas, yangberperan besar dalam menjelaskan struk-tur tata normatif dan tata sosial sertamemahamkan dan menafsirkan duniasekitar. Sementara kebudayaan merupa-kan ekspresi cipta, karya, dan karsamanusia (dalam masyarakat tertentu)yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesanreligiusitas, wawasan filosofis, dankearifan lokal (locnl zoisdom).2

. Dalam paradigma sebagianmasyarakat, Islam dianggap sebagaiagama yang lahir dengan membawarisalah baru. Dalam hal ini, Islamdianggap sebagai sebuah agama yang

I Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, Essai-EssaiAgama, Budaya, dan Politik dslanr BingkaiStrukturalisme transendental (Bandung: Mizan,2001), hlm. 1962Hendar Riyadi, "Respon Muhammadiyah dalarnDialektika Agama", Pikiran Rakyat, Senin 24Februari 2003

KARSA, vol. 20 No. 2, Des€nber zotz | 177

Muuahid ShuLhan

muncul untuk mengubah seluruh sistemkebudayaan, khususnya Arab pra-Islam.Dalam konsep y ang ada, masa pra-Islamseringkali dianggap sebagai masa'jahiliah'. Bila jahiliah terkait dengansistem etika sosialnya yang tidakmanusiawi, mungkin bisa dianggapbenar. Akan tetapi bila jahiliah ditujukanuntuk seluruh sistem budaya yangberkembang di masyarakat Arab, makahal tersebut tidak bisa dibenarkan. ThahaHusen, sebagaimana dikutip KhalilAbdul Karim, menolak anggapan bahwapra-Islam dianggap sebagai masa jahiliahdengan asumsi, pertama, Al-Qur'anmenantang bangsa Arab dengan retorikauntuk mendatangkan surat yang sepadandan menyamai Al-Qur'an (Q.S. Yfrnus[10]: 38 dan Q.S. Htd [11j: 13). Tantanganini tentunya tidak ditujukan kepadaorang lemah. Dengan demikiary tan-tangan Al-Qur'an mengindikasikanbahwa masyarakat Arab telah beradapada tingkat kemajuan fantastis dalamstilistika, epistemologi, dan peradaban,sebagai sebuah sisi yang meniadi tematantangan Al-Qur'an. Kedua, dalamfaktanya, lslam banyak mewarisi pening-galan-peninggalan bangsa Arab sertamengadopsi sistem (pranata) yang ber-kembang di kalangan mereka.3 Dari faktayang ada, banyak budaya masa pra-Islamdiadopsi dan dipraktikkan oleh NabiMuhammad. Hai ini mengindikasikanbahwa Islam lahir tidak dalam rangkamenghiiangkan seluruh kebudayaanyang berkembang dan dijalankan olehmasyarakat Arab pra-Islam. Nabi Mu-hammad banyak menciptakan aturan-aturan yang melegalkan hukum adatmasyarakat Arab, sehingga memberi

3Khalil Abdul Karin, Syni'ah Sejarah perkelahiauPennknaaty terj. Kaurran As'ad (Yogyakarta: LkiS,2003), hlm. x-xi-

178 | xmSl, voJ. . 20 No . 2, D€soEber 2012

tempat bagi praktik hukum adat di dalamsistem hukum Islam.a Sebagai bukti darihal tersebut adalah adanya konsep sunnahtaqriiyyahs Nabi Muhammad. Hal inimengindikasikan bahwa Nabi tidak mela_kukan tindakan-tindakan perubahanterhadap hukum yang berlaku di masya-rakat Arab, sepanjang hukum tersebutsesuai dengan prinsip-prinsip ajaranfundamental Islam.

Negosiasi Agama dan BudayaBerlakunya hukum Islam di Indo_

nesia telah mengalami pasang surut se-iring dengan politik hukum yang dite-rapkan oleh kekuasaan negara. Bahkan,di balik semua itu, berakar pada kekuatansosial budaya yang berinteraksi dalamproses pengambilan keputusan politik.Namun demikian, hukum Islam telahmengalami perkembangan secara berke-sinambungan, baik melalui jalur infra-struktur politik maupun suprastrukturpolitik dengan dukungan kekuatan sosialbudaya itu.

Cara pandang dan interpretasiyang berbeda dalam keanekaragamanpemahaman muslim terhadap hakikathukum Islam telah berimplikasi dalamsudut aplikasinya.6 M. Atho Mudzhar,

aMajid Khadduri, Perang dan Damai Dalam HukumIslan4 ter1. Kuswanto (Yogyakarta: TarawangPress, 2002), hlm. 19.sStumah tnqiiyyah merupakan legitimasi Nabiterhadap ucapan atau perbuatan sahabat, baikdengan cara diam dan sebagainya. Lebih laniutlihaf Muhammacl 'Ajjaj al-Khatib, LJshfrl al-flartits:'Ulimuhft zua Mushtq.I huhii (Damaskus: Ddr al-Fikr, 1975), hlm. 20.6Keanekaragaman yang dimaksud adalah perbe-daan pemahaman orang Islam di dalammemahami hukum Islam yang memiliki duakecenderungan, yakni hukum Islam identikclengan syariah dan identik dengan fikih. Inibanyak terjadi bukan hanya di kalangan ulamafikih, tetapi juga di kalangan akademisi danpraktisi hukum Islam.

misalnya, menjelaskan cara pandangvang berbeda dalam bidang pemikiranhukum Islam. Menurutnya, hukum Islamdibagi menjadi empat jenis, yakni kitab-kitab fikih, keputusan-keputusan Penga-dilan agama, peraturan perundang-undangan di negeri-negeri muslim, danlatwa-fatwa ulama.T

Keempat faktor tersebut diYakinimemberi pengaruh cukup besar dalamproses transformasi hukum Islam di In-donesia. Terlebih lagi bahwa hukum Is-lam sesungguhnya telah berlaku sejakkedatangan pertama Islam di Indonesia,di mana stigma hukum yang berlakudikategorikan menjadi hukum adat,hukum Islam, dan hukum Barat. Dalamkonteks ini, hukum Islam dilihat dari duasegr: pertama, hukum Islam yang berlakusecara yuridis formal. Artinya, hukumIslam yang telah dikodifikasi dalamstruktur hukum nasional. Kedua, hukumIslam yang berlaku secara normatif, yaknihukum Islam yang diyakini memilikisanksi atau padanan hukum bagirnasyarakat muslim untuk melaksana-kannya.

Pemikiran Politik Hukum Islam di In-donesia

Teori penerimaan otoritas hukumdiperkenalkan oleh seorang orientalis,H.A.R. Gibb, dalam bukunya The ModernTrends of Islam, seperti dikutip H.Ichtijanto,E bahwa orang Islam jikamenerima Islam sebagai agamanya, iaakan menerima otoritas hukum Islam

7 M. Atho Mudzhar, "Pengaruh Faktor Sosial Bu-daya terhadap Produk Pernikiran Hukum Islam,"Minfuar Hukum, No. 4 tahun II, hlm. 2 1-30.8 H. Ichtijanto S.A, Pengembangan Teori BerlakunyaHukum Islam di Indonesia, dalam: Hukum Islam diIndonesia, Perkembangan dan Pembentukan,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 95-749

R eko astruksi Hutu-Lm Islarn

kepada dirinya. Berdasarkan teori ini,secara sosiologis, orang yang memelukIslam akan menerima otoritas hukumIslam dan taat dalam menjalankan syariatIslam. Namun ketaatan ini akan berbedasatu dengan lainnya, dan sangatbergantung pada tingkat ketakwaanmasing-masing.

Selain Gibb, Charies J. Adams,sebagaimana dikutip Daud Ali,emengungkapkan bahwa hukum Islammerupakan subjek terpenting dalamkajian Islam karena sifatnya yangmenyeluruh, meliputi semua bidanghidup dan kehidupan muslim. Berbedadengan cara mempelajari hukum-hukumlain, studi tentang hukum Islam memer-lukan pendekatan khusus. Sebab, yangtermasuk bidang hukum Islam itu bukanhanya apa yang disebut dengan istilahlazp dalam hukum Eropa, tetapi jugatermasuk masalah sosial lain di luarwilayah yang dikatakan lazrr itu.

Sebagai sebuah fakta yang terjadipada masyarakat yang telah menerimaIslam, semua orang Islam akan terusmenjalankan syariat berdasarkan akidahyang dianutnya. Akan sangat sulit bagikita memisahkan masyarakat Islam de-ngan syariatnya yang menjadi tuntutanhukum dan moral dalam kehidupannya.Dalam konteks masyarakat Indonesiamenganut Islam secara fanatik, merekapasti akan selalu mempertahankan sya-riat dan akidahnya sampai mati.lo

Ismail Sunny mengilustrasikanpolitik hukum sebagai suatu proses

e Muhammad Daud Ali, Hukum IsIanL, PengantarIlmu Hukum dan Tata Hukun IsIaru di Indonesia

flakarta: Radia Grafindo Persada, tr999), hlm. 11r0 A. Rahmat Rosyadi dan H. M.'Rais Ahmad,Formalisasi Syaiat Islam dalam Perspektif TataHukum Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006),hlm. 9

I(ARSA, vol. 20 No, 2, Des€nb€r zon | 179

Muwahid Sh]"tlhan

penerimaan hukum Islam yang kedudu-kannva digambarkan menjadi dua perio-de: pertnma, periode persuasiae source dimana setiap orang Islam diyakini maumenerirria keberlakuan hukum Islam itu.Kedun, periode nuthority source di manasetiap orang Islam menyakini bahwahukum Islam memiliki kekuatan yangharus dilaksanakan. Dengan kata lairyhukum Islam dapat berlaku secarayuridis formal apabila dikodifikasikandalam perundang-undangan nasional.ll

Untuk mengembangkan prosestransformasi hukum Islam ke dalamsupremasi hukurn nasional, diperlukanpartisipasi semua pihak dan lembagaterkait, seperti halnya hubungan hukumIslam dengan badan kekuasaan negarayang rnengacu kepada kebijakan politikhukurn yang ditetapkan (adctrechtspolitiek). Politik hukum tersebutmerupakan produk interaksi kalanganelite politik yang berbasis kepadaberbagai kelompok sosial budaya. Ketikaelite politik Isiam memiliki daya tawaryang kuat dalam interaksi politik itu,maka peluang bagi pengembanganhukum Islam untuk ditransformasikansemakin besar.

Politik hukum masa Orde Barutermaktub dalam Ketetapan Majelis per-musyawaratan Rakyat (Tap MpR), yaituGaris-Garis Besar Haluan Negara(GBHN) sejak 1973, 1978, 1,983, 1988 dan1993. Kurun waktu 1973-7988, pengem-bangan hukum nasional diarahkan padakodifikasi dan unifikasi hukum sesuaikepentingan masyarakat. Bentuk hukumtertulis tertentu dikodifikasikan dan diu-nifikasikary terutama hukurn yang bersi-

1r Isma'il Sunny, "Tradisi dan Inovasi Keislamandi Indonesia dalam Bidang Hukurn Islam,, dalamCik Hasan Bisri (ed.), Bunga Runpai peradilan Islaudi hdorrcsin I (Bandung: Ulul Albab press, 1997),hlm.40-43.

180 | xnnsn, vol. 20 No. 2, Deseober 2012

nal.12

Transformasi hukum Islam dalam

pejabat negara. Sebagai contoh, diun_dangkannya UU Perkawina n No.I/7974,peranan elite Islam cukup dominan di da_

kekuasaan negara secara kolektif. Suatuundang-undang dapat ditetapkan sebagaiperaturan tertulis yang dikoclifikasikan

Pendekatan konsepsional prosedurlegislasi hukum Islam sebagaimana dike-mukakan oleh A. Hamid S. Attamimiadalah bahwa pemerintah dan DpR me-megang kekuasaan di dalam pemben-tukan undang-undang. Disebutkan dalampasal 5 ayat (1) UUD 1945 bahwa: presi-den memegang kekuasaan membentukundang-undang dengan persetujuan De-

12 Teuku Mohammad Radhie, ,,polit ik dan

Pembaharuan Hukum", Prrslr4 No.6 tahun II,"1973,hlm.4.l3Anonim, "Abstraksi Hukum Islam", MlrrrbnrHrrkrnrr, No. 5 Tahun II, 1992, hlnt.77-21,

-'..'an Perwakilan Rakyat. Sedangkan da-

-am penjelasan mengenai pasal 5 ayat (1)

-UD 1945 dinyatakan bahwa kecuali ere-

-'.,tn e poller, Presiden bersama-sama.lengan Dewan Perwakilan Rakyat men-

'alankan legislatif pozuer dalam negara.laBerdasarkan pandangan tersebut,

)PR hendaknya memberi persetujuankepada tiap-tiap Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh pemerintah.Hal ini senada dengan penielasan Pasal20 ayat (1) UUD 1945, kendati DPR tidakharus selalu meyatakan setuju terhadapsemua RUU dari pemerintah. KeberadaanDPR sesungguhnya harus memberikansuatu kesepakatan dalam arti menerimaatau menolak rancangan undang-undang.

Dinamika Politik Hukum Islam di In-donesia

Selain dihadapkan pada persoalan-persoalan globalisasi hukum, eksistensihukum Islam di Indonesia akan dihadap-kan pula pada masalah-masalah pemba-ngunan hukum nasional. Meskipun kebe-radaan hukum Islam dari hari kehari kianmemperlihatkan perkembangannya yanglebih baik. Berbeda dengan hukum adat,dalam masyarakat adat di Indonesia sebe-narnya tidak dikenal istilah "hukumadat" dan masyarakat hanya mengenalkata " adat" atau kebiasaan. Istilah"hukum adat" dikemukakan pertama kalioleh Snouck Hurgronje dalam bukunyayang berjudul De Acheers (orang-orangAceh), yang kemudian diikuti olehCornelis van Vollen Hoven dalambukunya yang berjudul "Het Adat Rechtt nn Nederlnnd Indie" . Pemerintah kolonialBelanda kemudian menggunakan istilahhukum adat secara resmi pada akhir

la Amak F.2., Proses Untlntg-tntlang Perkawirun(Bandung; Al-Ma'arif ,1976). hlm. 35-48.

Rekonsttuksi Huk m Islo'm

tahun 1929 dalam peraturan perundang-undangan Belanda. Sementara dalamagama Islam, istilah "hukum Islam"sudah melembaga dan integral denganajaran Islam.

Persoalan seputar pentingtidaknya syariat Islam dilegistasikanmenjadi hukum nasional merupakan satuwacana yang kerap melahirkan perdeba-tan yang cukup panjang. Pemikiran kearah itu banyak disampaikan olehberbagai kalangan, walaupun dapatdipastikan bahwa pendapat para ahlitersebut banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor politis, sosiologis, kultural,ideologis, dan religius.

Azyumardi Azra,ls misalnya,dalam menanggapi soal kemungkinanpositivisasi syariat Islam meniadi hukumnasional mengungkapkan bahwa yangharus diperhatikan adalah kondisi umatIslam Indonesia yang bukan merupakanrealitas monolitik, tapi adalah realitasyang beragam, banyak golongannya, pe-mahaman keislamannya, keterikatannya,dan pengetahuannya yang berbeda-beda.Realitas sosiologis ini dikhawatirkan akanmenimbulkan persoalan viabilitas. Arti-nya, hukum Islam tersebut tidak bisabertahan, bahkan mungkin juga bisamenjadi kontraproduktif ketika lapisanmasyarakat muslim yang pemahamannyaterhadap Islam berbeda tadi kemudiantidak sebagaimana yang diharapkan.

Selain itu, menurut AzyumardiAzra, perbedaan mazhab fikih juga perludiperhitungkan, karena harus kita akuibahwa di dalam soal fikih, khususnyamengenai hudid, terdapat perbedaan

1s Azyumardi Azra, "Penerapan Syariat BisaKontraproduktif,ht tp./fu,tt ru.islanltb.comlttp ://islnn ib.con y'id/ar tikel/percrapon-sytiat-bisa-kontrnproduktif. Diakses "12

Desember 2012.

KARSA, vor. 20 No. 2, D€seEbeE zotz | 1,81'

Muuahid Shulhnn

yang dari dulu sampai sekarang belumteratasi. Jadi, ada masalah secara internaldi dalam fikih itu sendiri. Misalnya soal

lpdid, a1oau lebih spesifik lagi soal hukumrajam. Ada kalangan ulama, misalnyaMahm0d Syalt0t, berpendapat, hukumraiam adalah hukuman maksimal.Padahal kalau hukum rajam itu menjadihukum yang maksimal, maka salah satufilsafat hukum yang merupakan inti darifilsafat hukum adalah menghindarisemaksimal mungkin hukum yangmaksimal. Karena kalau hukumanrnaksimal dijatuhkan, maka fungsiedukatif dari hukum itu meniadi hilang.Itu satu contoh yang perlu diper-timbangkan.l6

Berdasarkan pemikiran-pemikirandi atas, kami dapat mengatakan bahwasyariat Islam bukan hanya simbolismeajaran moral yang diiaksanakan secararitual saja, tetapi merupakan pragmatis-me ajaran yang mesti diaplikasikandalam kehidupan manusia. Oleh karenaitu, bila syariat Islam tidak dapat dilaksa-nakan secara kolektif melalui formalisasiatau otoritas negara, maka ia harus dilak-sanakan secara individual sebagai tuntu-tan akidah. Pelaksanaan syariat Isiamsecara individual memang hanya bisapada tataran normatif yang berkaitandengan aspek ubudiah dan muamalah,sedangkan penegakan hukum Islam yangberhubungan dengan hukum publik,memang tetap mesti ada campur tangannegara, tentunya dengan mempertim-bangkan segala aspek sosiologis sehinggadapat mendukung proses implementa-sinya.

16 A. Hamid S. Attamimi, Peratnn KeputusturPresiden Republik hrdonesia dnlam PenyelenggaraanPenerintah Negara: SuattL Analisis MengenaiKeputusnt Presiden yalg Berfungsi Pengaturan dalauKurat Waku Pelita 1-Pelita .f y, Disertasi Doktor

flakarta: UI, 1990), hlm. 120-135

182 | xlnsl, vol. 20 No. 2, Deserober 2012

Persentuhan Islam dan politik pa-da masa Orde Baru sesungguhnya telahdiawali sejak Orde Baru yang menerap-kan kebijakan modernisasi, di mana stig-ma perkembangan pola pikir dan carapandang bangsa Indonesia serta prosestransformasi kultural dan perubahan so-sial lebih banyak mengadopsi apa yangpernah terjadi di negara-negara Barat.Kiblat pembangunan.di Indonesia yangsebelumnya mengarah ke Eropa Timurberbalik arah ke Eropa Barat dan Ameri-ka. Banyak didapatkan kalangan cen-dekiawan dan kalangan intelektual mulaiakrab dengan pemikiran-pemikiran Barat.

Sementara itu, bagi kalangan Is-lam, modernisasi ibarat dilema karenadihadapkan kepada dua pilihan, yakniapabila mendukung modernisasi ala Or-de Baru berarti sama saja mendukungBarat, sedangkan pada sisi lain, apabilamenolak berarti umat Islam akan ke-hilangan kesempatan untuk berperan ak-tif dalam program pembangunan nasio-na1.t7 Sikap pro-kontra di kalangan mayo-ritas umat Islam dalam menanggapimodernisasi melahirkan tiga pola berikut:pertama, pola apologi, yakni suatu bentuksikap penolakan kalangan Islam terhadapsegala nilai-nilai yang berakar pada waca-na modernisasi. Bahkan pola pertama iniberasumsi bahwa modemisasi identikdengan westernisasi dan sekularisasi.Kedua, pola adaptif, yakni suatu bentuksikap menerima sebagian nilai-nilai mo-dern yang tidak bertentangan dengan aja-ran Islam. Ketiga, pola kreatif, yakni suatubentuk sikap dialogis yang lebih mengu-tamakan pendekatan intelektual dalammenanggapi modernisasi. Dari ketiga po-la tersebut, tampaknya pola ketiga men-

17 M. Dawam Rahardjo, Itttelektual, Intulegensia danPeilaku Politik Barrgsa (Bandung: Mizan, 1993),hhn. 381-382

iadi lebih dominan karena pendekatanintelektual yang dikembangkan oleh ka-langan modernis dipandang lebih repre-sentatif untuk membangun tatanan Islammodern di Indonesia. Hal ini terjadi se-bagai antitesa dari kalangan Isiam kon-servatif yang lebih mengarah kepadaupaya ideologisasi dan depolitisasi Islamsecara formal yang mengakibatkan la-hirnya ketegangan dengan rezirn OrdeBaru.

Pola pertautan politik yang serbaprovokatif dianggap bukan jalan terbaikbagi islamisasi di Indonesia, mengingatpenduduk Indonesia tidak seiuruhnyaumat Islam yang dapat disatukan dalambingkai sistem politik keormasan. Padagilirannya, lahirlah gagasan Islarn kultu-ral sebagai jalan tengah bagi umat Islamuntuk tetap memainkan perannya dalampentas politik nasional. Paling tidak,kebenaran akan pendekatan ini mulaimembuahkan hasil berupa terbukanyajalan bagi umat Islam menuju islamisasipolitik Orde Baru di penghujung tahun7970-an.18

Kebijakan-kebijakan politik OrdeBaru yang menempatkan Islam dalarnposisi marjinal di pentas politik nasionalpada gilirannya telah meiahirkan ber-bagai ketegangan antara Islam dan nega-ra.. Sejarah telah mencatat bahwa dina-mika hubungan Islam dan negara padamasa Orde Baru mengalami pergeseranyang bersifat antagonistik, resiprokalkritis, sampai akomodatif. Hubungan an-tagonistik (1966-1981) mencerminkan po-la hubungan yang hegemonik antara Is-

16 M. Syafi'i Anwar, Politik Akonndasi Negara danCetulekiautott Muslin Ortle Bam: Sebuah Retrospeksidnr Refeksi (Bandung: Mizan, 1995), hIm. 232-235.Lihat juga Fachry Ali dan Bachtiar Effendi,Mernntbah lalan Baru Islnn: Rekonstruksi PeuikirattIslanr Indotrcsin Masa Orde Bcra (Banclung: Mizan,1985). hlm. 108-110.

Rekonst ruksi Huklr m I stam

lam dengan pemerintah Orde Baru.Keadaan negara yang kuat memainkanpengaruh ideologi politik sampai ke ting_kat masyarakat bawah telah berlawanandengan sikap reaktif kalangan Islam se-hingga melahirkan konflik ideologi dansekaligus menempatkan Islam sebagaioposisi.le

Pada tahap hubungan resiprokalkritis (1982- 1985), kaum santri berupayamerefleksikan kembali cara pundungmereka dan mengubah dirinya untukmenampilkan sisi intelektualitas dalampercaturan politik Indonesia. pada tahapini, pilihan-pilihan rasional-pragmatis te-lah melahirkan saling pengertian akankepentingan Islam dan pemerintahanOrde Baru. Dalam kurun waktu 1982-1985, sebagian kalangan Islam mulaimenerima asas tunggal dalam landasanideologi negara serta ormas dan orpo1.

Sedangkan hubungan akomodatif(1985-2000), hubungan Islam dan negaraterasa lebih harmonis, di mana umat Is-lam telah masuk sebagai bagian dan sis-tem politik elit dan birokrasi. Pola hub-ungan akomodatif ini sangat terasa beru-pa tersalurkannya aspirasi umat Islamuntuk membangun tatanan sosial, politik,eko-nomi dan budaya yang berakar padanilai-nilai luhur agama (Islam) serta bu-daya bangsa yang dibingkai dalam falsa-fah integralistik Pancasila dan UUD7945.20

Namun demikian, khusus dalamsudut pandang perkembangan hukumIslam di Indonesia, kesempatan umat Is-lam untuk mendapatkan hak-haknya pa-

le M. Syafi'i Anwar, Peuikiran dan Aksi Islnrlndonesia: Sebuah Kajiat Politik tentang CendekiauanMuslim Orde Bant (Jakarta: Paramhdina, 1995),hlm. 9 dan 17.20 Hasanudin M. Saleh, HMI dnn Rektryasn AsnsTuttggal Pnncasila (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996), hlm. 88-90.

KARSA, vor. 20 No. 2, DeseDbe.r zorz | 183

Muwahid. Shulhan

da pola hubungan antagonistik lebihtampak. Posisi umat Islam yang begitulemah, seperti ketika merumuskan UUPerkawinan No.1 tahun 1974, aliran ke-percayahn dalam Pedoman Penghayatandan Pengamalan Pancasila (P-4), isuekstrim kanary isu suku, agama dan ras(SARA), isu kristenisasi dan kebiiakanekonomi kapitalistik. Protes umat Islamatas UU Perkawinan No.1,/1974 yangdisusul dengan PP No.9/1975, dianggapsebagai usaha Orde Baru untuk mengge-ser hukum Islam dan akar tatanan sosialmasyarakat Islam di Indonesia.2t Dapatdikatakan bahwa hubungan Islam dannegara pada tahap antagonistik, yaitulebih banyak peristiwa yang memuncul-kan pola hubungan yang tidak harmonisberupa konflik ideologis. Jika pada masaOrde Lama Islam lebih mengkristal da-lam bingkai organisasi politik Masyumiyang berhalapan dengan ideologi nasion-alis sekuler (PNI Soekarnois) dan ekstrimkiri PKI, pada masa Orde Baru Islam ter-belah dan terpecah-pecah dari bingkaiMasyumi. Hal ini terjadi karena kebijakanketat pemerintah Orde Baru dalammerespon munculnya kembali kuatnyaideologi Islam politik.

No.7 / 1.974 yang kemudian disusuldengan PP No.9/1.975. Selaniutnvaditetapkan pula ketentuan tentang wakafdalam PP No.28/7977. Tidak berhentisampai di situ, umat Islam di tingkat Ie_gislatif kembali mempersoalkJn pa-ham/aliran kepercayaan dalam UUD7945 sebagai agama resmi yang diakui

21 Ahmad Sukarja, "Keberlakuan Hukum Islamdalam Tata Hukum Indonesia,, dalam Bisri (ed.)Bunga Rampai, hlm. 24-25

L84 | XenSa, vor. 20 No. 2, Desenber 2ot2

negara. Yang paling krusial adalah ke_hendak umat Islam untuk dilegislasi_

Iu*Il Rancangan Undang_u"ndangPeradilan Agama (RUUPA) bali penyellenggaraan peradilan Islam di maone_sia.2

. Kemudian pada pola hubungan

resiprokal kritis, umat Islam menyaJariperlunya strategi untuk menempuh jalurskuktural-birokrat pada sistern kenega_raan. Pada tahapan ini, kalangan cen_dekiawan dan politisi Islam han]s beranibersentuhan langsung dengan pemerin_tahan Orde Baru.a Melalui pe;dekatanstruktural-fungsional, umat Islam relatifmengalami kemajuan pesat berupa ma_suknya kalangan Islam dalam segala sis_tem pemerintahan sipil mulai dari pusathingga daerah, dan sekaligus memperko_koh kekuasaan Orde Baru dalam bingkaiakumulasi sipil Islam dan militer.

Pada pola akomodatif, sebagai an_titesa dan pola hubungan sebelumnya,Islam hampir menguasai seluruh sendi_sendi pemerintahan dan negara.Tercatatrealitas sosial politik umat Islam demi_kian penting memainkan peranannya dipentas nasional. Kehadiran ICMI pada gDesember 1990, diyakini sebagai tonggakbaru menguatnya Islamisasi potitik di In_donesia, dan semakin tampak ketika di_akomodirnya kepentingan syariat Islammelalui UUPA No.7/1989 sekaligus me_nempatkan Peradilan Agama sebagailembaga peradilan negara yang diaturdalarn UU Pokok Kekuasaan KehakimanNo.14/1970, disusul dengan UU per_bankan No.10/1998 (pengganti UU

zAnwar, Pemikiran dan Aksi, hlm. 241.a Cik Hasan Bisri, 'peradilan Agama danPeradilan Islam' dalam Bisri (ed.), Bunga Ranryai,hln. 1.16-117

No.7/1992'l,UU Zakat No.38/ 1999, KHIInpres No.1/1991.24

Artikulasi dan partisipasi politikkalangan umat Islam demikian tampakmulai dari pendekatan konflik, pendeka-tan resiprokal kritis, sampai pendekatanakomodatif. Maka dapat diasumsikan un-tuk menjadikan Islam sebagai kekuatanpolitik hanya dapat ditempuh dengandua cara: yakni secara represil (konAik)dan akomodatif (struktural-fungsional).Paling tidak ini merupakan sebuah gam-baran terhadap model paradigma hub-ungan antara Islam dan negara di Indo-nesia.

Gagasan Transformasi Hukum Islam diIndonesia

Pendekatan terhadaP hukum Islamsebagaimana dikemukakan di atas,sebenarnya hanya untuk mengantarkankita kepada bagaimana masa dePanhukum Islam setelah bergulirnya erareformasi di Indonesia yang salah satuagendanya adalah reformasi di bidanghukum.

Terlepas dari ada perbedaan Pan-dangan dari para sarjana, yang pasti diIndonesia sistem hukum Islam adalahsistem hukum yang hidup berdampingandengan sistem hukum lainnya. Bagai-mana hukum Islam itu bisa tumbuh danberkembang tidaklah tergantung padakebijakan politik pemerintah dalambidang hukum atau tergantung Padakemauan pemb'entuk undang-undang.Meskipun tidak disebut secara implisit,tetapi dari pembukaan konstitusi (UUD7945) menyiratkan eksistensi hukumIslam. Bahkan lebih dari itu, negara inipun tersusun sebagai rahmat Allah

2a Maria Farida Indrati SoePrapto, Ilntu PerunilangIJndangan: Dasar-dasar dan Pentbentukannya (Yog-yakarta: Kanisius,'199q, hdlr.. 64-65.

Reko nstruk si Huku m Isla m

Tuhan yang Maha Esa. Meskipunkemudian, pilihan jatuh kepada negaraIndonesia bukan sebagai negara agama,tetapi agama diakui dan dilindungi.

Dengan demikian, hukum Islammemiliki ruang dan kesempatan yangcukup untuk tumbuh dan berkembang diIndonesia.Apalagi penduduk Indonesiamayoritas beragama Islam. Di sampingitu, hukum Islam sebagai hukum tidaktertulis juga diakui oleh konstitusi negara.Apalagi, dalam pasal 29 UUD 1945,dengan tegas dicantumkan negaraberdasarkan atas Ketuhanan yang MahaEsa, maka konsekuensi yuridisnya adalahnilai-nilai keagamaan seharusnya men-jadi dasar kenegaraan, terutama dibidang hukum sebagaimana dikemu-kakan oleh Hazairin. Demikian jugadengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yangmerupakan sumber otoritatif dengansendirinya menjadi landasan yuridisbahwa tidak boleh ada peraruranperundang-undangan dalam ketata-negaraan Indonesia yang bertentangandengan hukum Islam.2s

Selain melalui pembentukanundang-undang atau peraturan perun-dang-undangan, positivisasi hukumIslam juga berjalan melalui yurisprudensioleh Mahkamah Agung, yang ternyatatidak hanya menyangkut hukum yangmenjadi kewenangan badan PeradilanAgama, tetapi juga menyangkut hukumyang menjadi kewenangan PeradilanUmum dengan menggunakan dasar-dasar hukum Islam atau mengambil nilai-nilai yang bersumber dari hukum Islam.Misalnya Putusan Mahkamah AgungNomor 3574 K/Pdt/2000 tanggal 5September 2002, mengenai tanggungjawab seseorang atas utang orang tuanya,sebatas pada hak atas harta peninggalan

sBisri (ed.), Bunga Rampai, hlm.139

KARSA, vol . 20 No. 2, Des@b€E 2012 I 18s

Muwahid Shulhan

pewaris (orang tua)-nya yang menjadihaknya saja adalah menggunakan dasarhukum dari Kompilasi Hukum Islam.26

Demikian juga dalam putusannomor 3773K/Pdt./1,994 tanggal 28Agustus 1992 Mahkamah Agung telahmemutuskan perkara perjanjian yangdiperiksa dan diputus oleh Pengadilandalam lingkungan Peradilan Umum,berdasarkan nilai-nilai hukum Islam yangdiambil secara langsung dari Al-Qur'an.zzDari apa yang terjadi dalam praktikpenegakan hukum pada MahkamahAgr.g, terlihat suatu alur tumbuhnyahukum Islam melalui institusi peradilandan tidak semata-mata bertu r npu padabadan pembentuk uudang-undang ataupada kebijakan pembangr.rnan hukumpemc. intah. Mahkamah Agung melaluiyurisprudensi mengangkat hukum Islamdari keadaan sebagai hukum tidaktertulis menjadi hukum positif yangberlaku dan mengikat dan akan menjadipedoman bagi hakim-hakim lainnyaterhadap kasus-kasus serupa di masa, ,^ .^^ ^t-^- - l^ !^ '^-ud rdr 16.

Dalam konteks reformasi hukumitu, apa yang dikemukakan Ismail Sunypatut menjadi pemikiran kalangan ahlihukum Islarn. Ismail Sunny mengilustra-sikan politik hukum sebagai suatu prosespenerimaan hukum Islam digambarkankedudukannva menjadi dua periode,yakni: pertnma, peiode perxtnsiae source dimana setiap orang Islam diyakini maumenerima keberlakuan hukum Islam.Kedua, petiode authority source di manasetiap orang Islam menyakini bahwahukum Islam memiliki kekuatan yangharus dilaksanakan. Dengan kata lairy

26Arbijoto (Ketua Tim), YurispnLdensi MnhkamahAgung RI 2004(Jakarta: Mahkamah Agung, 2005),hlm. 4227 PP II<AHI, Vqria Perad.ilqn, Nomor 161 Tahun1999, hlm. 34-35

186 | xansa, vot. 20 No. 2, DeseEber 2012

hukum Islam dapat berlaku secarayuridis formal apabila dikodifikasikandalam perundang-undangan nasional.28. Gagasan transformasi hukumIslam dapat dilihat dari segi ilmu negara,Dijelaskan bahwa bagi negara yang me-nganut teori kedaulatan rakyat, makarakyatlah yang menjadi penentu kebiia-kan politik tertinggi. Demikian pulanegara yang berdasar atas kedaulatanTuhary maka kedaulatan negarafke-kuasaan dan negara yang berdasar atashukum, sangat tergantung kepada gayapolitik hukum kekuasaan negara itusendiri.2e

Ketika Indonesia memproklamasi-kan kemerdekaannya pada tanggal 1ZAgustus 1945, sebelumnya telah teqadisilang pendapat perihal ideologi yanghendak dianut. Gagasan ProI. Dr. Soe-pomo tentang falsafah negara integra-listik dalam sidang BPUPKI tanggal 13Mei 1945 telah membuka wacana plural-isme masyarakat lndonesia untuk mem-ilih salah satu di antara tiga paham yangdiajukan, yaitu: (1) paham indivi-dualisme; (2) paham kolektivisme; dan(3) paham integralistik. Dalam sejarah In-donesia, para politisi menghendaki pa-ham integralistik sebagai ideologi negaradan Pancasila serta UUD 1945 kemudiandisepakati sebagai landasan idiil dan lan-dasan struktural Negara Kesatuan Re-publik Indonesia. Implikasi hukumnya,setiap bentuk perundang-undangan ha-rus lebih inklusif dan harus mengako-modasi kepentingan masyarakat Indone-sia. Inilah yang pada gilirannya akan me-lahirkan konflik ideologis antara Islamoan neSara.

TBisri (ed,), Bunga Ranpai, hkn. 40-432e Soehino, Iltttu Negara (Yogyakarta: Liberty,1980), hlm. 156-160.

. Undang-undang dinyatakan se_bagal peraturan perundang_undangan

:tt nnterielezin yang dikenal Belanda. DiBelanda, undang-undang dalam arti for_:nal (ruet in formelezin) merupakan kepu_iusan yang dibuat oleh regering dan statengerrernnl bersama-sama (gejamenlijk), ter_lepas apakah isinya peratur an (regeling)atau penetapan (beschikking). Ini dilihatdari segi pembentukannya atau siapavang membentuknya.

Sedangkan undang-undang dalamarti materiil (zuet in mateielezin) adalahsetiap keputusan yang mengikat umumt gemeen zterbidende ooorschnften), baikvang dibuat oleh lembaga tinggi Regeringdan staten generaal bersama-sama, mau_pun oleh lembaga-lembaga lain yanglebih rendah seperti regering kroon, minis-:er, proz,inde,dan garneente yang masing_masing membenfuk algemene maatre gel:-dn bestuur, ministeriele oerordening, prot'tnciale uetten, gemeeteljkezoetten, sertaperatu ran-peraturan lainnya yang mengi-kat umum (aloemeei zterbiridende aoor-rlutfteri).to Di Indonesia hanya dikenalistilah undang-undang saja yang diiden-tikkan dengan uet. Dengan kata lairy un-dang-undang di Indonesia yang dite-tapkan oleh presiden dan atas persetu-Iuan DPR disebut setara muatanhukumnva baik secara formal maupunmateriil dan berlaku umum.

Hubungannya dengan undang-undang pokok tidak dikenal clalam sis-

tem hukum Indonesia. Berdasarkan

rada di bawah hirarki norma hukum dankonstitusi UUD 1945. Atas dasar itu,maka dapat dipahami bahwa UUD 1945jelas berbeda dengan undang-undang.Hal ini dapat dilihat dalam sistem hukumIndonesia yang diatur dalam ketetapanMPR No.XX/ MPRS / 1966 sebagai berikut:UUD 1945, Tap MPR, UU, perpu, pp,Kepres, Kepmen, Perda Tk. t, perda Tk. ,dan seterusnya.3l

Di samping itu, berbagai jenis pe-raturan perundang-undangan di Indone-sia dalam suatu tata susunan hirarkimengakibatkan pula adanya perbedaan

tentuan dalam UUD 1945 secara teqas.Kedun, pengaturan lebih lanjut selraumum mengenai penjelasan dalam ba_tang tubuh UUD 1945. Ketiga, pengaturanlebih lanjut mengenai Tap MpR; dankeempnt, pengaturan di bidang materikonstitusi.32

Bila diteliti lebih seksama,kekhasan undang-undang dan peraturanlainnya, undang-undang dibentuk danditetapkan oleh presiden dengan persetu-juan DPR. Jadi, muatan materi hukumundang-undang akan menjadi pedomanbagi peraturan-peraturan lain di bawah-nya. Adapun pedoman untuk menge-tahui materi muatan undang-undangdapat ditentukan melalui tiga pe.doman,

Re kon struksi Huktm Islam

3lAttaminri, Peranan Keputusan presiden, hlm. 92_103.32lbid., hlm. 113-115

KARSA, vol. 20 No. 2, Desenber zo:,2 | 187

r: Soeprapto, llnm Perundang lJndangan, hlnt.93-95. Lihat pula Attamimi, peranan KeputusanPresiden, hlm.211.

Muudhid Shulhan

yaitlu: pertnma, berdasar ketentuan dalambatang tubuh UUD 1945 terdapat sekitar18 masalah (18 pasal) tentang hak-hakasasi .manusia, pernbagian kekuasaannegara/'dan penetapan organisasi danalat kelengkapan negara.

Kedun, wawasan negara berdasaratas hukum dan kekuasaan absolut nega-ra @olizeistacit), hukum yang sern-pit/liberal (rechtstcint sempit/liberal),hukum formal (rechtstnat lormal), danhukum material/sosial yang modern(reclftstnnt material sosial). Ketign, wawa-san negara berdasar pada wawasanpemerintahan sistem konsitusional, dimana penyelenggaraan kekuasaan negaradan hukum serta yang lainnya hirusmengacu pada norma dasar dan Undang-undang Dasar, yaitu Pancasila dan UUD1945.33 Dari rumusan-rumusan tersebut,dapat diambil gambaran konseptualbahwa kodif ikasi hukum lslam menjati isebuah undang-undang diharuskan me-ngikuti prosedur konstitusional dan se-jalan dengan norma hukum serta citahukum di Indonesia. Kodifikasi dan uni-fikasi hukum Islam serta penyusunanrancangan perundang-undangan yangbaru diarahkan untuk terjaminnya kepas-tian hukum di masyarakat.

Produk Hukum Islam di IndonesiaDi antara produk undang-undang

dan peraturan yang bernuansa hukumIslam, umumnya memiliki tiga bentuk:pertama, hukum Islam yang secara formalmaupun materiil menggunakan corakdan pendekatan keislaman. kdun, hu-kum Islam dalam proses taqntn diwuiud.-kan sebagai sumber-sumber materi mua-tan hukum, di mana asas-asas dan prin-sipnya menjiwai setiap produk pera[uran

33Soeprapto, Ilnu Perundatg-rurlangan, hlm.130

188 | xensl, vol. 20 No. 2, Desenbe! 2012

dan perundang-undangan. Ketiga, ihukur.rIslam yang secara formal dan materialdi transformasika n secara persunsiz,e sourcedan authority source.

Sampai saat ini, kedu<lukanhukum Islam dalam sistem hukum di In_

budaya, politik, dan hukum. Salahsatunya adalah diundangkannya UUPerkawinan No. 1 / 1,974.

Abdul Ghani Abdullah mengemu_kakan bahwa berlakunya hukum IsLm diIndonesia telah mendapat tempat konsti_

di Indonesia, dan ini mempunyai peranpenting bagi terciptanya norma funda-mental negara Pancasila. Kedun, alasansosiologis. Perkembangan sejarah masya_rakat Islarn Indonesia menunjukkanbahwa crta hukum dan kesadaran hukum

memberi tempat bagi keberlakuan hu_kum Islam secara yuridis formal.

. Di samping tingkatannya yangberupa undang-undang, juga terdapatperaturan-peraturan lain yang berada dibawah Undang-undang, antara lain: a).PP. No. 9 / 1975 tentang petunjuk pelaksa_naan UU Hukum Perkawinan; b) pp. No.28 / 7977 tentang Perwakafan Tanah Milik;c) PP. No. 72/ 7992 tentang penyeleng-garaan Bank Berdasarkan prinsip BagiHasil; d) Inpres No.1/ 1991 tentangKornpilasi Hukurn Islam; e) Inpres No.'t24-

4/2000 tentang Penanganan MasalahOtonomi Khusus di NAD.

Dari sekian banyak produk perun-dang-undangan yang memuat rnaterihukum Isiam, peristiwa paling fenomenaladalah disahkannya UU No.7/1989 ten-tang Peradilan Agama. Betapa tidak,Peradilan Agama sesungguhnya telahlama dikenal sejak masa penjajahan(maltknmah syar'iyynh) hingga masa ke-merdekaan, mulai Orde Lama hinggaOrde Baru. Baru kurun waktu akhir 1980-an UUPA No. 7,/1980 dapat disahkansehagai undang-undang. Padahal UU No.1.4/ 7970 dalam pasal 10-12 dengan tegasmengakui kedudukan Peradilan Agamaberikut eksistensi dan kewenangannya.

Keberadaan UU No. 7 /1989 ten-tang Peradilan Agama dan Inpres No.1, /7991, tentang Kompilasi Hukum Islamsekaligus merupakan landasan yuridisbagi umat Islam untuk menyelesaikanmasalah-masalah perdata. Padahal per-juangan umat Islam dalam waktu 45 ta-hun sejak masa Orde Lama dan 15 tahunsejak masa Orde Baru, adalah perjuanganpanjang yang menuntut kesabaran dankerja keras hingga disahkannya UU No.7 /1989 pada tanggal 29 Desember 1989.

Seialan dengan perubahan iklimpolitik dan demokratisasi di awal tahun1980-an sampai sekarang, tampak isyaratpositif bagi kemajuan pengembanganhukum Islam dalam seluruh dimensi ke-hidupan masyarakat.

Faktor Pendukung dan Kendala Penera-pan Hukum Islam

Setidaknya ada beberapa hal yangmenjadi modal atau kekuatan dalamusaha menuju penerapan syariat Islam:(1) Jumlah umat Islam cukup signifikan;(2) Maraknya gerakan-gerakan Islamyang senantiasa menyuarakan diterap-kannya syariat Islam; (3) Gagalnya

Rekonstd ksl HL ^_:. -- - s,.-

beberapa sistem hukum dan bernegarayang bukan Islam telah memunculkanrasa frustasi umat manusia, sehinggamereka membutuhkan alternatif-alter-natif yang lain, di antaranya alternatiiIslam; (4) Keberhasilan usaha-usahapolitik dari kalangan Islam dan partai-partai politik Islam di beberapa negerimuslim; (5) Sejarah umat Islam yangcemerlang di masa lampau ketika merekamenerapkan syariat Islam. Sejarah cemer-iang ini setidaknya bisa memunculkankerinduan-kerinduan pada benak umatIslam atas kembalinya masa kejayaanmereka.

Secara umum, hambatan-hamba-tan yang ada adalah sebagai berikut: (1)Hambatan eksternal berupa pihak-pihakyang memang sejak awal antipati terha-dap Islam dan syariat Islam. Merekaadalah para pengusung agama dan ideo-logi tertentu di luar Islam, terutama yangmemiliki pengalaman pahit melawanIslam; (2) Hambatan dari pihak-pihakyang sebetulnya tidak terlalu ideologiskecuali bahwa mereka menolak penera-pan syariat Islam karena akan me-ngekang kesenangan mereka. Merekaitulah yang sering disebut sebagai parahedonis, atau yang disebut sebagat al nl-ma'6shi; (3) Hambatan dari pihak-pihakyang menolak syariat Islam karena belummemahami syariat Islam, atau memaha-minya dengan pemahaman yang salah,atau disebut sebagai ahl al-jahl.

Hambatan dari sisi ini akan men-jadi semakin signifikan apabila strategi-strategi tersebut saling berseberangan sa-tu sama lain.

Rekonskuksi Hukum Islam PascaReformasi

Syariat merupakan dasar-da sarhukum yang ditetapkan Allah melaluiRasul-Nya yang wajib diikuti oleh orang

KARSA, vol. 20 No. 2, Deserbe! zotz | 189

Muwahid. Slulh.atL

Islam berdasarkan iman yang berkaitandengan akhlak, baik dalam hubungannyadengan Allah maupun dengan sesamamanusia dan benda. Dasar-dasar hukumini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjutoleh Rasulullah. OIeh karena itu, syariatterdapat di daiam Al-Qur'an danHadits.3a Berdasarkan pembukaan UUD1945, Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 danperubahannya, serta penafsiran Hazairinatas Pasal 29 ayat (1) UUD 45, hukumIslam merupakan sumber pembenfukanhukurn nasional di Indonesia. Lebihlanjut menurut penafsirannya pula, didalam Negara Republik Indonesia tidakdibenarkan terjadinya pemberlakuanperaturan perundarLg-undangan yangbertentanga--, dengan hukurn Islam bagiun r. islam, demikian juga bagi umat-umat agama lain. Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangandengan hukum agama-agama yang ber-laku di Indonesia bagi umat masing-masing agama bersangkutan.

Hukum Islam amat pantas meniadisumber pembentukan hukum nasional,karena dinilai mampu mendasari danmengarahkan dinamika masyarakat Indo-nesia dalam mencapai cita-citanya.Hukum Islam mengandung dua dimensi,yaitu: pertama, dimensi yang berakar padanash yang qnth't, yang bersifat universal,berlaku sepanjang zaman. Kedua, dimensiyang berakar pada nas zhanni, yangmerupakan wilayah ijtihad dan membe-rikan kemungkinan epistemologis hukumbahwa setiap wilayah yang dihuni olehumat Islam dapat menerapkan hukumIslam secara beragam, lantaran faktorsosiologis, situasi dan kondisi yangberbeda-beda.

sM. Daud Ali, Hukum IsIanL PIH dan THI di Indo-ttesia (lakatta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.

190 | fmSl, vol . 20 No. 2 , DeserD.be! 2012

Upaya membentuk hukum positifdengan bersumber hukum Islam,sebenarnya telah berlangsung lama diIndonesia, namun masih bersifat parsial,yaltu: tentang perkawinan, kewarisan,perwakafary penyelenggaraan haji, danpengelolaan zakat. Untuk mengupayakanpembentukan hukum positif bersumberhukum Islam yang lebih luas dan selarasdengan tuntutan perkembangan zamandiperlukan perjuangan gigih yang berke-sinambungary perencanaao dan pengor-ganisasian yang baik, serta komitmenyang tinggi dari segenap pihak yangberkompeten.

Jika diperhatikan sejarah dinamikahukum Islam di Indonesia terda-pat beberapa catatan: pertnmn, dilihat darisisi kontekstual hukum Islam, karakte-ristik hukum Islam Indonesia dominandiwarnai oleh kepribadian Arab dan lebihlekat kepada tradisi Mazhab Syafi'i. Halini dapat dilihat dari kitab-kitab rujukanyang dipakai oleh para ulama yangkebanyakan menggunakan kitab-kitabfikih Syafi'iyyah,3s Kondisi seperti initerlihat pula pada Kompilasi HukumIslam yang dirumuskan oleh para ulamaIndonesia yang kental dengan warnaSyaff i-nya. Selain itu, secara rnetodologis,para ulama kebanyakan menggunakankitab-kitab ushil al-fqh karangan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Sebagaimanadimaklumi, ushfiI al-fqh, terutama yangdiajarkan di kebanyakan pesantrerysebagian besar pembahasannya barusampai masalah qiyas, walaupun adayang lebih luas dari itu.

Kedua, dilihat dari aspek materi,ruang lingkup hukum Islam yang dikem-

3s Abdul Hadi Muthohhar. Pengaruh MadzhabSyaf i di Asia Tenggara, Fiqh dalam Peraturan Pe-rundang-uttdangan tentang PerkaToinan di Indonesia,Brunei, dan Malaysia (Sematang: Aneka Limit,2003).

bangkan di Indonesia, tampaknya lebihdititikberatkan pada hukum privat atauhukum keluarga (afuiuhl al-syakhshiyyah),seperti: perkawinary kewarisan, perwaka-fan, sebagaimana tercakup dalam KHI.Lembaga Peradilan Agama pun hinggasaat ini hanya berwenang menanganiperkara yang berkaitan dengan perdataterbatas (kendati telah ada penambahankewenangan dalam bidang ekonomisyariah, namun secara praktik belumdapat ditangani PA) Memang adainformasi yang menggembirakary walaupun secara formal belum bisa diterapkan,tetapi secara substansial materi yangterdapat dalam rancangan KUHP yangbaru banyak mengadopsi materi hukumpidana Islam QinAya\ Hal yang jugamenggembirakan, kehadiran bank-banksyariah dan BMT-BMT, serta lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesiadewasa ini yang merupakan fenomenaeksistensi hukum Islam dalam bidangmuamalah.

Ketiga, dilihat dari aspek pember-lakuan secara lokalistik, tampaknya adakecenderungan kuat bahwa hukum Islamdiharapkan menjadi bagian dari hukumpositif negara, sebagai bentuk akomodasipemerintah terhadap ,r-u, tttu-.ra likakecenderungan itu dikaitkan denganmasalah efektivitas hukum, tampaknyaada harapan bahwa dengan diangkatmenjadi hukum negara, hukum Islamakan memiliki daya ikat yang kuat untukditaati oleh masyarakat yang beragamaIslam. Logika hukum seperti itu untuksementara dapat diterima, kendatipunpada kenyataannya tidak selalu terjadidemikian. Ada kekhawatiran bahwa pe-merintah akan memanJaatkan kondisi

36 Bahtiar Effendi, Islan dan Negara: TransfonnsiPemikiran dan Praktik Politik Islam di Irtdotresia (Ja-

karta: Paramadina, 1998), hbn.269.

R ekonstruksi Huklam IsL@m

seperti ini untuk ikut serta menentukanformuiasi hukum Islam yang mana danseperti apa yang sebaiknya dimplementa-sikan di Indonesia.

Perkembangan hukum Islam padamasa ini mengalami kemajuan. Secara riil,hukum Islam mulai teraktualisasikandaiam kehidupan sosial. Wilayah caku-pannya menjadi sangat luas, tidak hanyadalam masalah hukum privat atauperdata tetapi masuk dalam ranahhukum publik. Hal ini dipengaruhi olehmunculnya undang-undang tentangOtonomi Daerah. Undang-undang otono-mi daerah di Indonesia pada muianyaadalah UU No. 22 tahun 1999 tentangpemerintah daerah, yang kemudiandiamandemen melalui UU No. 31 tahun2004 tentang otonomi daerah. Menurutketentuan Undang-undang ini, setiapdaerah memiliki kewenangan untukmengatff wilayahnya sendiri termasukdalam bidang hukum.

Akibatnya bagi perkembanganhukum Islam adalah banyak daerahmenerapkan hukum Islam. Secara garisbesar, pemberlakuan hukum Islam diberbagai wilayah Indonesia daPatdibedakan dalam dua kelompok, yaitupenegakan sepenuhnya dan penegakansebagian. Penegakan hukum Islam sepe-nuhnya dapat dilihat di provinsi NangroeAceh Darussalam. Provinsi ini memilikiotonomi khusus dalam menyusun danmemberlakukan hukum Islam di wila-yahnya. Penegakan model ini bersifatmenyelurul; karena bukan hanya mene-tapkan materi hukumnya, tetapi iugastruktur lembaga penegak hukumnya.Daerah lain yang sedang mempersiapkanadalah Sulawesi Selatan (Makassar) yangsudah membentuk Komite PersiaPanPenegakan Syari'at Islam (KPPSI), danKabupaten Garut yang membentuk

KARSA, vol. 20 No. 2, D€seobe! zotz | 191

Lembaga Pengkajiary Penegakary danPenerapan Syari'at Islam (LP3SyI) sz

Provinsi Nangroe Aceh Darus-salam merupakan daerah terdepan dalampelaksanban hukum Islam di Indonesia.Dasar hukumnya adalah Undang-Undang nomor 44 tahun 1999 tentangKeistimewaan Provinsi Nangroe AcehDarussalam. Keistimewaan tersebutmeliputi empat hal: (1) penerapan syariatIslam di seluruh aspek kehidupanberagama; (2) penggunaan kurikulumpendidikan berdasarkan syariat Islamtanpa mengabaikan kurikulum umum; (3)pemasukan unsur adat dalam sistempemerintahan desa; dan (4) pengakuanperan ulama dalam pcnetapan kebijakandaerah.

Darussalam. Pemerintah Aceh kemudianmenindaklanjuti dengan membuat pera-furan daerah guna merinci pelaksanaandari undang-undang ini. Maka lahirlahempat Perda, yaitu (1) Perda No. 3 Tahun2000 tentang organisasi dan tata keriaMajelis Permusyawaratan Ulama, (21Perda No. 5 Tahun 2000 tentang pelaksa-naan Syariat Islam di Aceh, (3) perda No.6 Tahun 2000 tentang PenyelenggaraanPendidikan, dan (4) Perda No. 7 Tahun2000 tentang penyelenggaraan kehidupanadat.

Fenomena pelaksanaan hukumIslam juga merambah daerah-daerah laindi Indonesia, meskipun polanya berbeda.Berdasarkan prinsip otonomi daerah,muncuilah perda-perda bernuansa syariatIslam di wilayah tingkat I

-uuprr.,

MuDahld Shulhan

37BJ. Boland, Pergumulan Islam di lndonesia 1945_1970 (Jakafta: Ctafiti Pers, 1985), hlm. 172.

192 | xansl, vo1. 20 No. 2, Deserber 2012

tingkat II. Daerah-daerah tersebut antaralain: Provinsi Sumatera Barat, Kota Solok,Padang Pariamary Bengkulu, Riau,Pangkal Pinang, Bantery Tangerang,Cianjur, Gresik, Jember, Banjaimasin,Gorontalo, Bulukumba, dan masihbanyak lagi.3E Pada umumnya,perda-perda syariah yang ditetapkan olehPemda mengatur tiga aspek, yaitu: (1)menghapus kejahatan sosial sepertiprostitusi dan perjudian, (2) menegakkanibadah ritual di kalangan muslim, sepertimembaca Al-Qur'an, salat Jum,at, danpuasa Ramadlary dan (3) mengatur tatacara berpakaian muslim/ muslimah,khususnya penggunaan jilbab dalamwilayah publik.

. Materi Perda syariat Islam tidakbersifat menyeluruh, tetapi hanyamenyangkut masalah-masalah luar saia.Jika dikelompokkan berdasarkan aruranyang tercantum dalam Perda syariattersebut, maka isinya mencakup masalah:kesusilaan, pengelolaan zakat, infaq, dansedekah, penggunaan busana muslimah,pelarangan peredaran dan penjualanminuman keras, pelarangan pelacuran,dan sebagainya.

Dilema pembangunan hukumnasional pasca reformasi dan amandemenUUD 1945 seperti yang dikemukakan diatas, tentu berdampak terhadap eksis-tensi hukum Islam, apakah akanmengambil kesempatan memainkanperannya yang lebih optimal atau iustrumakin tertinggal. Dalam hubunganini,hukum Islam akan tumbuh danberkembang yang bisa terjadi ketika elitepolitik Islam memiliki daya tawar yang

uAl| Hr.tkum Islam PIH dan THI di lndonesia, hiun.43

kuat dalam interaksi perumusan politikhukum, maka peluang bagi pengemba-ngan hukum Islam untuk dikansfor-masikan semakin besar.

Keadaan mana akan tampakmemerlukan perhatian serius biladibanding dengan hukum adat, di manaseiain adanya pengakuan dalam konsti-tusi UUD 1945, keberadaan hukum adatmakin kuat dengan adanya deklarasi PBBtentang hak-hak masyarakat adat yangantara lain menyatakan: "Mengakui danmenegaskan kembali bahwa warga-war-ga masyarakat adat diakui, tanpa perbe-daary dalam semua hak-hak asasi manu-sia yang diakui dalam hukum interna-sional, dan bahwa masyarakat adatmemiliki hak-hak kolektif yang sangatdiperlukan dalam kehidupan dan kebera-daan mereka dan pembangunan yangutuh sebagai kelompok masyarakat."

Untuk bisa mendapatkan ruangyang lebih dalam perumusan kebijakanpembangunan hukum nasional, pengala-man masa lalu perlu dijadikan sebagaimasukan yang berharga. Ini setidaknyabagi kalangan Islam, modernisasi ibaratdilema karena dihadapkan kepada duapilihan, yakni apabila mendukung mo-dernisasi ala Orde Baru atau reformasisekalipun berarti sama saja mendukungBarat, sedangkan pada sisi lain, apabilamenolak berarti umat Islam akankehilangan kesempatan untuk berperanaktif dalam program pembangunannasional.

Dengan beberapa hal yangdikemukakan di atas, tampaklah sejum-lah hubungan antara harapan untukmengembangkan hukum Islam pada satusisi dan di sisi lain adanya hambatan-harnbatan yang harus dihadapi hukumIslam dalam mengaktualiasikan dirinyasecara positif. Di lain pihak, dalamberlangsungnya reformasi hukum di

Re ko nsttLlksi Hurium Islam

Indonesia dari sisi kontekstual dan pribu-misasi terbuka ruang dan kesempatanbagi hukum Islam memainkan perannyayang lebih besar, tetapi perlu adanyapenguatan-penguatan ke dalam darikalangan Islam clalam pengembanganhukum Islam. Apalagi jika dipahami,bahn'a transformasi hukum Islam dalambentuk perunclang-undangan merupakanprocluk interaksi arrtarelite politik Islam(para uiama, tokoi, onnas, petabat agamadan cendekiar,.'an r-nuslim) dengan elitekekuasaan, r'akni kalangan politisi danpejabat negara.

Da r i [L.non]( .nd, l i araq. set idaknyatanpak bahwa hukur-n Islam nremilikipotensi berkontribusi clalanr men.ujud-kan tujuar-r negara. Ticlak t'll.angkal,hukum Islam bisa turnbuh dan l:erkem-bang dalam masyarakat yang noclernyang dibuktikan dengan berkembangnvabank syariah sebagai institusi keuanganyang pesat pertumbuhannl,a vang t idakhanya di Inc'lonesia.

PenutupHukum Islam pantas menjadi

sumber pembentukan hukumnasional,karena dinilai mampu mendasari danmengarahkan dinamika masyarakat Indo-nesia dalam mencapai cita-citanya, iamengandung dimensi yang berakar padanas qatlt'i yang bersifat universal danberlaku sepanjang masa, di samping itumengandung pula dimensi yang berakarpada nas zhannt yang merupakan wilayahijtihad dan adaptif terhadap perkemba-ngan zaman.

Secara garis besar, ragam produkpembaharuan hukum Islam di Indonesiaterdapat empat macam, yaitu: fikih, fat-wa, produk pengadilan, serta peraturanperundang-undangan. Adapun tema be-sar dari wacana pernbaharuan pemikiranhukum Islam adalah berans-kat dari ter-

KARSA, vol. 20 No. 2, DeseEber zon | 1,93

M wahid Shulhan

ma ijtihad, yang dalam konteks Indone_sia, gerakan ijtihad yang berjalan menun_jukkan adanya metode dan kecender_ungan yang beragam.

' fr,{elakukan formalisasi hukum Is_lam di Indonesia menemui kendala, diantaranya: kondisi objektif bangsa Indo_nesia yang pluralistik, jika tidak dicermatidapat menimbulkan kontra produktif ba_gi umat Islam sendiri. Kendala lain ada-

kum nasional.

Peradilan Agama, UU penyelenggaraanIbadah Haji, UU pengelolaan Zalit, UUPerwakafan, UU perbankan yang akomo_datif terhadap aktivitas muamalah Islam,dan ]ain-lain.

Perjalanan sejarah transformasi

pasang surut seir ing dengan pol i t ikhukum yang diterapkan oleh kekuasaannegara. Ini semua berakar pada kekuatansosial budaya mayoritas umat Islam di

Islam di Indonesia telah mengalamiperkembangan yang dinamis dan berkesi_nambungary baik melalui saluran infra_struktur politik maupun suprastruktur,

194 | xensl, vor. 20 No. 2, Desenber 2012

seiring dengan realitas, funtutan, dandukungary serta kehendak bagi upayatransformasi hukum Islam ke dulum sis_

Daftar Pustaka

Abdullah, Abdul Ghani. ,,peradilanAgama pasca UU No.7/19g9 danPerkembangan Studi Hukum Islamdi Indonesia,,, Mimbar Hukum, No. 1tahun V 1994.

Ali, Fachry dan Effendi, Bachtiar.Merambah lnlnn Baru Islam: Rekon_struksi Pemikiran Islam Indonesia MasaOrde Bnru. Bandung: Mizan, 19g5.

Ali, Muhammad Daud. Hukum lslam,Pengantnr llmu Hukum dnn TataHuktLm Islnnt di Indonesia. Jakarta:Radja Grafindo persada, 1999.

Amak F.2. Proses Unrlang_l.IndangPerkaruinan. Bandung: ai-Va,arif]7976.

Anwar, M. Syafi'i. pemikirnn dan AksiIslam Indonesia: Sebuah Kajinn politiktentang Ccndekiauan Muslim Ord.eB aru. l akar ta: paramadina, 1 995.

Anwar, M. Syafi'i. politik Akomodasi Nega_ra dnn Cendekinzoan Muslin Orde Ea_ru: Sebunh Retrospeksi dan Refleksi.Bandung: Mizan,.t995

Arifin, Jaenal . "Law Reform and ItsImplication Towards The Existenceof Relegious In Indonesia,,.

ht tp ://e r n.p e n di s.ke m e n a g. go.i dfl ) okP df

/ern-ai-01-eng.pdf

Attamimi, A. Hamid S. Pernnnn KeputusanPresiden Republik lndonesia dnktntPenyelenggaraan Pemerintah Negarn:Suatu Analisis Mengenai KeputusanPresiden ynng Berfungsi Pengaturandalnm Kurun Waku Pelita l-Pelita lV.Disertasi Doktor. Jakarta: UI, 7990.

Bisri, Cik Hasan (ed.). Bungn RampaiPercdilan Islam I. Bandung: UlulAlbab Press, 1997.

Castle, Lance. Birokrasi dnn MasyarakntIndonesia. Surakarta: Hapsara, 1983.

Fadhie, Teuku Mohammad. "Politik danPembaharuan Hukum," Prismn, No.6 tahun 11,1973.

Gaffar, AIIan. Politik lndonesin: TrndisiMenuju Demokrnsi. YogYakarta:Pustaka Pelajar, 1999.

Harahap, M. Yahya, "InJormasi MateriKompilasi Hukum Islam: MemPo-sisikan Abtraksi Hukum Is1am,"Mimbar Hukunr, No.5 Tahun 11,1992

Hasary Fuad. Meramu lntelegensi dengnnlntuisi: Di Antarn Pnrn Snlnbnt PnkHarto. Jakarta: PT. Citra Lamto-rogurlg Persada, 1991.

Ichtijanto S.A. "Pengembangan TeoriBerlakunya Hukum Islam diIndonesia," Hukum lslam di lndone-sia, Perkembangan dan Pembentuknn 'Bandung: Remaja RosdakarYa, 1991.

Joeniarto. Sejarah Ketatanegarnnn RepublikIndonesia. Jakarta: Bumi Aksara,7990.

Karim, Khalil Abdul. Syati'nh SejarahPerkelnhian Pemaknaan.T eri. Kamran.Yogyakarta: LKiS, 2003.

Rehonsfruh$ HuA.1ltt Js.a:.:

Khadduri, Majid. Perang dan Dsmni dnlantHukum Islnm. T"4. Kuswanto.Yogyakarta: Tarawang Press, 2002.

Kuntowijoyo. Muslim Tanpa Mnsjid, Essai-Essai Agama, BudaYa, dan Politikdalam Bingkai Strukturalisme Trnn-sendental. Bandung : Mizan, 2001

Masoed, Mochtar. Ekonomi dan StrukfurPolitik Orde Bnru 1966-1971' jakarta:

LP3ES, 1989.

Mudzhar, M. Atho. "Pengaruh FaktorSosial Budaya terhadaP ProdukPemikiran llukum Islatn." MimbarHukum, No.4 tahun II, 1991.

Praja, Juhaya S. Hukum lslam di lndonesin,Pemikiran dan Praktik. Bandung:Rosyda Karya, 1991.

Prodjodikoro, Wiryono. Asas-nsns HukuntTatn Negarn Indonesin. Jakarta: DianRakyat, 1989.

Radhie, Teuku Mohammad. "Politik danPembaharuan Hukum," Pristrln No6 tahun 11,7973.

Rahardjo, M. Dawam. httelektunl, lntele-gensin dnn Perilnku Politik Bnngsn.Bandung: Mizan,1993.

Riyadi, Hendar. "Respon Muhamma-diyah dalam Dialektika Agama."Pikirnn Rakynt, Senin 24 Pebruari2003.

Rosyadi, A. Rahmat dan Ahmad, H. M.Rais. Formalisasi Syariat lslnnt dalantPerspektif Tata Hukum Indonesin.Bogor: Ghalia Indonesia, 2006

Saleh, Hasanudin M. HMI dan ReknynsnAsns Tunggal Pancasila. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996.

Soehino. Ilmu Negarn. Yogyakarta: Liber-ty, 1980.

KARSA, vor. 20 No. 2, Desenber zotz | L95

Muuahid Shulhan

soeprapto, Maria Farida Indrati. Ilmu pe- rsram.', TashuriruI Aftar, Turnal Refleksirundang Undangan: Dasar-dasar dan pemikiran Keagnmaoi aon'" XrUuaoyoorl.Pembentukannya. Yogyakarta: Kani- Edisi No. 12, ta[un2002.sius,.1998.

Zada, Khamami dan Edyar, Efendi. ,,Jika

Syariah Islam Jalary Maka Jadi Negara

I t t

196 | xmsa, vor. 20 No. 2, Des€lab€! 2012

LEMBAR

HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW

KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH HASIL PENELITIAN

Rekontruksi Hukum lslam Dan lmplikasiSosial

Budaya Pasca Reformasi Di Indonesia

DR. H. MUWAHID SHULHAN M.Ao.

Judul Jumal llmiah (Artikel)

Penulis Jurnal l lmiah

ldentitas Jurnal llmiah

Kategori Publikasi Jurnalllmiah (beri { padakategori yang tepat)

a. Nama Jurnal

b. Nomorl/olume

c. Edisi (bulan/tahun)

d. Penerbit

e. Jumlah Halaman

KARSA

Vol.20. No. 2 (ISSN 1692-122

Desember 2012

STAIN PAMEKASAN

145 halaman

Jurnal llmiah lnternasional

V Jurnal ttmiah Nasional Terakreditasi

Jumal llmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai

Nilai MaksimalJurnal l lmiah (25)

Ni la iAkhirYang

Diperoleh

lnternasional

T

NasionalTerakreditasi

rnl l

NasionalTidak

Terakreditasi

nt l

a. Kelengkapan unsur isi Jurnal (1 5%) e,T 2b. Kesesuaian antara rumusan masalah, tujuan

dan hasil penelitian (15%) 7.f rKemutakhiran dan kedalaman kajian teori(15%) 7,r ,

d. Ketepatan metode (sumber data, teknikpengumpulan data dan teknik analisa data)(200/0) /.r- I

A Kedalaman dan ketajaman pembahasan hasilpenelitian (15%) {r q

I ManfaaUdampak hasil penelitian (20%) v.r 3Totat= (100%) 2r 23

Tulungagung, 01 Maret 2016

LEMBAR HASIL PENILAIAN

TIM PENII,AI ANGKA KREDIT

KARYA ILMIAH : JURNAL NASIONAL

Judul Jumal Ilmiah (Artikel)

Penulis Jurnal Ilmiah

Identitas Jumal Ilmiah

Kategori Publikasi Jurnal

Ilmiah (beri V pada kategori yang tepat)

Hasil Penilaian Peer Review :

a. Nama Jurnal

b. Nomor/Volume

d. Penerbit

e. Jumlah Halaman

: KARSA

:No. 02 Vol . 20

: STAIN PAMEKASAN

: 176 sld 196

Rekontruksi Hukum Islam Dan Implikasi Sosial

Budaya Pasca Reformasi Di Indonesia

DR. H. MUWAHID SHULHAN M.As.

c, Edisi (bulan/tahun) : Desember 2012

wnTT

Jurnal N asional TerakreditasiJumal Nasional Berbahasa Inggns atau Bahasa Resmi PBBJurnal Nasional Berbahasa Indonesia terindeks pada DOAJJurnal Nasional

KomponenYang Dinilai

Nilai Maksimal Jurnal IlmiahNilai Akhir

YangDiperoleh

NasionalTerakreditasi

=25

l l

NasionalBhs InggrisTerindeksDOAJ:20

L_l

NasionalTerindeksDOAJ:15

[-ll l

Nasional=10

Ea. Kelengkapan unsur isi Jurnal (10%) t/2.5 2 1.5 I

I -Lb. Ruang lingkup dan kedalaman

pembahasan (30%)L/7.5 6 4.5 a

J 7c. Kecukupan dan kemutahiran

datalinformasi dan metodologi (30%)?7.5 6 4.5 5 7

d. Kelengkapan unsur dan kualitaspenerbit (30%)

v , . r 6 4.5 J 7Totat : (100%) )< 20 l5 l0 A3

H h+J,,A*L Mry

Tu[u n^aqvvtb /uQi 2Dt6

[\(uYtAaquub