608-k-pdtsus-2008

7/26/2019 608-K-PDTSUS-2008

http://slidepdf.com/reader/full/608-k-pdtsus-2008 1/12

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 608 K /Pdt.Sus/ 2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata PHI dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikutdalam perkara :

BUDI INDRIYA, bertempat tinggal di Pos Pengumben, Jalan AA No.7 RT.07

RW.07 Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi

kuasa kepada : Parulian Simamora, S.H., N. Horas MT Siagian, S.H., Advokat,

bertempat tinggal di Jalan Sepakat No.48 C RT.06 RW.011, Kelurahan Lubang

Buaya, Jakarta ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja ;

m e l a w a n :

PT. KNAUF GIPSUM INDONESIA, diwakili oleh Xiao Zhuang Zhong dalam

kapasitasnya sebagai Direktur, berkedudukan di Jalan Landmark Centre,

Tower A Lt.19, Jalan Jenderal Sudirman No.1 Jakarta ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi

dahulu sebagai Penggugat/Pekerja telah menggugat sekarang Termohon Kasasi Tergugat/

Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat mengajukan/mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Hubungan

Industrial, setelah terbitnya Anjuran No.007/ANJ/D/I/2008 tanggal 15 Januari 2008 Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta melalui mediator Hubungan Industrial, oleh pihak

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta dengan surat Nomor : 368/-1835.3

tanggal 17 Januari 2008 telah mengirim Anjuran tersebut kepada para pihak (pengusaha dan

pekerja) ;

Bahwa Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI

Jakarta melalui suratnya Nomor : 368/-1835.3 tanggal 17 Januari 2008 diterima oleh Pekerja pada

hari Senin tanggal 21 Januari 2008 ;

Bahwa atas Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Propinsi DKI Jakarta No.368/-1835.3 tanggal 17 Januari 2008 tersebut Penggugat merasa

keberatan dan mengajukan penolakan atas Anjuran tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 28 Januari 2008 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 608 K/Pdt.Sus/ 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

7/26/2019 608-K-PDTSUS-2008


a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Bahwa Penggugat bekerja pada perusahaan pengusaha yang merupakan lanjutan dari

tempat pekerjaan sebelumnya yakni pada perusahaan PT. Thai Gypsum terhitung sejak bulan

Juni 1995 ;

Bahwa karena sesuatu hal, perusahaan PT. Thai Gypsum Surya Indonesia dijual/dilelang

dan hak kepemilikannya kemudian beralih kepada perusahaan Tergugat sebagaiPembeli/Pemenang Lelang berdasarkan risalah lelang No.14/2003 tanggal 19 Februari 2003 ;

Bahwa sesuai dengan risalah lelang No.14/2003 tanggal 19 Februari 2003 pada lembar

ke 14 (empat belas) bait 4 (empat) baris 17 s/d 19 secara tegas disebutkan “Apabila ditunjuk

sebagai Pembeli Lelang, maka Pembeli Lelang diwajibkan menyelesaikan atau melanjutkan

seluruh hak-hak tenaga kerja/karyawan PT. Thai Surya Indonesia” ;

Bahwa terhitung sejak tanggal 6 Maret 2003 Penggugat ditempatkan dibagian

Departemen Purchasing pada perusahan Tergugat dengan mendapat upah/gaji sebesar

Rp.5.520.000,- (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya ;

Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2006 Penggugat in casu pekerja diberhentikan oleh

Tergugat in casu pengusaha dengan alasan Penggugat telah memasuki usia pensiun ;

Bahwa ketika pengusaha in casu Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja

terhadap Penggugat in casu Pekerja sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003, Pasal

167 ayat (1) dan Peraturan Perusahaan PT. Knauf Gypsum Indonesia Pasal 5 (b), karena pekerja

in casu Penggugat sudah memasuki batasan usia pensiun, pengusaha telah mengabaikan dan

atau tidak memperhatikan risalah lelang No.14/2003 tanggal 14 Februari 2003 dimaksud ;

Bahwa ketika pengusaha membayar uang pensiun sesuai Undang-undang No.13 Tahun

2003 Pasal 167 ayat (2) kepada pekerja, pengusaha sama sekali tidak menghitung/mempertim-

bangkan masa kerja pekerja selama 8 (delapan) tahun di perusahaan PT. Thai Gypsum Surya

Indonesia, pekerja hanya diberikan uang pensiun untuk masa kerja 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan

di perusahaan pengusaha in casu Tergugat ;

Bahwa jumlah pembayaran uang pensiun yang diterima pekerja dari pengusaha adalah

sebesar :

1. 2 x 4 bulan gaji (uang pesangon untuk masa kerja 3 tahun 7 bulan) + 2 bulan gaji (uang

penghargaan masa kerja) ;

2. Uang pengobatan sebesar 15% dari total butir 1 ;

3. Gaji terakhir bulan Oktober 2006 ;

4. dst........................

Bahwa Penggugat in casu pekerja telah menerima pembayaran uang pensiun sejumlah

sebagaimana tersebut di atas dari Tergugat in casu perusahaan pada tanggal 6 Oktober 2006,

namun jumlah tersebut belum sesuai risalah lelang No.14/2003 tanggal 14 Februari 2003 pada

lembar ke 14 (empat belas) bait 4 (empat) baris 17 s/d 19 sesuai dengan Undang-undang No.13

Tahun 2003 Pasal 167 ayat (2), sebab faktanya Tergugat in casu pengusaha sama sekali tidak


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

7/26/2019 608-K-PDTSUS-2008


a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


mempertimbangkan serta memperhatikan masa kerja pekerja selama 8 (delapan) tahun di

perusahaan PT. Thai Gypsum Surya Indonesia ;

Bahwa sesuai dengan risalah lelang No.14/2003 tanggal 14 Februari 2003 pada lembar

ke 14 (empat belas) bait 4 (empat) baris 17 s/d 19 serta sesuai dengan Undang-undang No.13

Tahun 2003 Pasal 167 ayat (2), Penggugat tidak/belum menerima haknya dari Tergugat sebesarUang pesangon

- 2 x 9 bulan gaji (uang pesangon untuk masa kerja 8 (delapan) tahun x Rp.5.520.000,-

(upah terakhir) = Rp.99.360.000,- (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh

ribu rupiah) ;

Uang penghargaan masa kerja

- 3 bulan gaji (uang penghargaan untuk masa kerja 8 (delapan) tahun x Rp.5.520.000,-

(upah terakhir) = Rp.16.560.000,- (enam belas juta lima ratus enam Puluh ribu rupiah) ;

Uang pengobatan

- 15% dari total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja adalah sebesar

Rp.17.388.000,- (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Total yang belum diterima Penggugat dari Tergugat adalah :

- Uang pesangon Rp. 99.360.000,-

- Uang penghargaan masa kerja Rp. 16.560.000,-

- Uang pengobatan Rp. 17.388.000,-

Total Rp.133.308.000,-

(terbilang, seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu rupiah) ;

Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh fakta yang sebenarnya, Tergugat ketika

melakukan pemutusan hubungan kerja sepatutnya memperhatikan risalah lelang a quo ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim

Pengadilan Hubungan Industrial berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Pekerja/Penggugat berhak menerima :

Uang pesangon

- 2 x 9 bulan gaji (uang pesangon untuk masa kerja 8 (delapan) tahun x Rp.5.520.000,-

(upah terakhir) = Rp.99.360.000,- (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh

ribu rupiah) ;

Uang penghargaan masa kerja

- 3 bulan gaji (uang penghargaan untuk masa kerja 8 (delapan) tahun x Rp.5.520.000,-

(upah terakhir) = Rp.16.560.000,- (enam belas juta lima ratus enam Puluh ribu rupiah) ;

Uang pengobatan

- 15% dari total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja adalah sebesar

Rp.17.388.000,- (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

7/26/2019 608-K-PDTSUS-2008


a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Total yang belum diterima Penggugat dari Tergugat adalah :

- Uang pesangon Rp. 99.360.000,-

- Uang penghargaan masa kerja Rp. 16.560.000,-

- Uang pengobatan Rp. 17.388.000,-

Total Rp.133.308.000,-(terbilang, seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu rupiah) ;

3. Mewajibkan Tergugat/Pengusaha untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat/Pekerja,

sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) petitum di atas ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et

bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada

pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. Eksepsi kompetensi absolut :

Bahwa pertama-tama Tergugat mohon Akta atas Pengakuan Penggugat (eks. Pasal 174

HIR/RIB) yang dinyatakan dalam surat gugatannya pada butir 10 pada halaman 2 sebagai berikut

: “Bahwa ketika pengusaha membayar uang pensiun sesuai Undang-undang No.13 Tahun 2003

Pasal 167 (2) kepada pekerja, pengusaha sama sekali tidak menghitung/mempertimbangkan

masa kerja pekerja 8 (delapan) tahun di perusahaan PT. Thai Gypsum Surya Indonesia, pekerja

hanya diberikan uang pensiun untuk masa kerja 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan di perusahaan

pengusaha in casu Tergugat” ;

Bahwa pengakuan Penggugat (eks. Pasal 174 HIR/RIB) yang telah diuraikan dalam butir

No.1 di atas, jelas-jelas terbukti bahwa yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah semata-mata

hanya uang kompensasi masa kerja Penggugat yang selama 8 (delapan) tahun pada PT. Thai

Gypsum Surya Indonesia, bukan masa kerja Penggugat pada perusahaan Tergugat (yaitu PT.

Knauf Gypsum Indonesia), dan juga bukan jumlah uang kompensasi pensiun yang menjadi hak

Penggugat yang telah dibayarkan oleh Tergugat dan telah diterima dengan baik oleh Penggugat ;

Bahwa jelas-jelas tidak ada Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dan

Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-undang No.2 Tahun 2004

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Undang-undang ini untuk selanjutnya

akan disebut sebagai Undang-undang No.2/2004), yang ketentuannya berbunyi sebagai berikut :

“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan

antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat

buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan

pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu

perusahaan” ;

Bahwa selain dari pada fakta tersebut di atas, Penggugat didalam surat gugatannya tidak

pernah sekalipun mendalilkan adanya Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi antara


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

7/26/2019 608-K-PDTSUS-2008


a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didefinisikan dalam ketentuan Undang-undang No.2

Tahun 2004 tersebut di atas, baik itu (a) Perselisihan Hak, (b) Perselisihan Pemutusan Hubungan

Kerja, (c) Perselisihan Kepentingan atau bahkan (d) Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat

Buruh ;

Bahwa karena tidak ada Perselisihan Hubungan Industrial yang didalilkan oleh Penggugatdalam surat gugatannya tersebut, maka oleh karenanya Pengadilan Hubungan Industrial tidak

berwenang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh

Penggugat dalam perkara ini karena bukan merupakan Perselisihan Hubungan Industrial. Ketidak-

wenangan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1.17

Undang-undang No.2 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut : “Pengadilan Hubungan

Industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang

berwenang memeriksa, mengadili dan memberi Putusan terhadap perselisihan hubungan

industrial” ;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah diluar Kompentensi Absolut

Pengadilan Hubungan Industrial, karena tidak ada Perselisihan Hubungan Industrial yang didalil-

kan oleh Penggugat dalam gugatannya, jadi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap

gugatan Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR/RIB yang

mengatur hal tentang ketidak-wenangan Hakim sebagai berikut : “Jika sengketa itu adalah

mengenai suatu hak yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam semua

tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang,

malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang”;

Bahwa dasar uraian yuridis Tergugat tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini berkenan untuk menerima dan

mengabulkan eksepsi Kompentensi Absolut yang diajukan Tergugat ini dan selanjutnya memberi-

kan putusan sela untuk memutus terlebih dahulu bagian eksepsi ini dengan putusan sebagai

berikut :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Kompentensi Absolut yang diajukan Tergugat ;

- Menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial yang dalam hal ini adalah

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang

untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya semua dan seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini ;

Bahwa sehubungan dengan permohonan putusan sela yang diajukan oleh Tergugat

tersebut di atas, mohon agar dapat dipertimbangkjan ketentuan Pasal 136 HIR/RIB yang

ketentuannya berbunyi sebagai berikut : “Eksepsi dari Tergugat tidak boleh dimajukan dan


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

7/26/2019 608-K-PDTSUS-2008


a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


dipertimbangkan terpisah, tetapi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Kecuali eksepsi tentang hak Hakim tidak berkuasa” ;

II. Eksepsi l ainnya :

Selanjutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, disebabkan

karena sesuatu hal diluar kebiasaan beracara yang baik dan patut ternyata tidak sependapatdengan eksepsi kewenangan (Kompentensi) Absolut yang telah diajukan dan diuraikan oleh

Tergugat di atas, maka pada kesempatan ini pula Tergugat menggunakan hak Tergugat untuk

mengajukan eksepsi lainnya dan mengajukan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat ;

II.1. Eksepsi – gugatan salah pihak :

Bahwa gugatan Penggugat tidak sepatutnya diajukan kepada Tergugat, bahkan gugatan

itu sendiripun tidak pantas untuk diajukan. Tuduhan-tuduhan Penggugat tersebut salah alamat,

karena yang dituntut adalah uang kompensasi masa kerja Penggugat selama Penggugat bekerja

pada PT. Thai Gypsum Surya Indonesia tetapi yang digugat adalah PT. Knauf Gypsum Indonesia

(Tergugat), padahal Tergugat dan PT. Thai Gypsum Surya Indonesia adalah 2 (dua) badan hukum

yang berbeda ;

Jadi sangat jelas disini bahwa gugatan Penggugat ini salah pihak alias keliru pihak,

karena kalau yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah uang kompensasi masa kerja

Penggugat selama Penggugat bekerja pada PT. Thai Gypsum Surya Indonesia, maka secara

hukum yang pantas untuk digugat adalah PT. Thai Gypsum Surya Indonesia, bukan Tergugat

(yaitu PT. Knauf Gypsum Indonesia) ;

Maka oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan selanjutnya,

mohon untuk dapat dipertimbangkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.1260

K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut : “Gugatan

yang salah pihak tidak dapat diterima” ;

II.2. Eksepsi – Gugatan kurang p ihak :

Bahwa pada intinya tuntutan Penggugat adalah bahwa Tergugat harus membayar uang

kompentensi kepada Penggugat dengan memperhitungkan masa kerja Penggugat pada PT. Thai

Gypsum Surya Indonesia. Bahkan dalam surat gugatannya, Penggugat berulang kali menyebut-

nyebut nama PT. Thai Gypsum Surya Indonesia adalah tempat dimana Penggugat telah bekerja

selama 8 (delapan) tahun ;

Bahwa walaupun Penggugat telah berulang kali menyebut-nyebut nama PT. Thai Gypsum

Surya Indonesia dalam gugatannya, tetapi PT. Thai Gypsum Surya Indonesia tidak ikut digugat,

jadi jelas-jelas bahwa gugatan Penggugat ini adalah gugatan yang kurang pihak, dan sudah

sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa sehubungan dengan uraian Penggugat tersebut di atas, Tergugat mohon agar

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

7/26/2019 608-K-PDTSUS-2008


a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


yang telah berulang kali dan telah dijadikan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan bahwa

“gugatan yang kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim

Pengadilan yang memeriksa perkara”. Maka oleh karena itu dengan alasan ini saja telah cukup

dasar dan alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Adapun beberapa yurisprudensi tersebut antara lain adalah sebagai berikut :Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 ;

“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak

dapat diterima” ;

Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 ;

“Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”

Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 ;

“Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak” ;

II.3. Eksepsi obscuur libel – posita dan petitum saling bertentangan :

Bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat tidak saling mendukung dan tidak singkron,

bahkan bertentangan, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur ;

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat hanya mempersoalkan uang kompensasi atas

masa kerja Penggugat yang selama 8 (delapan) tahun pada PT. Thai Gypsum Surya Indonesia,

tetapi dalam petitumnya yang dituntut untuk membayar uang kompensasi masa kerja Penggugat

pada PT. Thai Gypsum Surya Indonesia adalah Tergugat (yaitu PT. Knauf Gypsum Indonesia).

Sedangkan pembayaran uang pensiun dari Tergugat sendiri kepada Penggugat yang pernah

menjadi pegawai Tergugat sejak tanggal 1 Maret 2003 telah diterima dengan baik oleh Penggugat

dan tidak dipersoalkan dalam surat gugatannya ;

Jadi jelas-jelas keseluruhan petitum gugatan secara prinsipil dan substansial tidak sejalan

(tidak singkron) bahkan bertentangan dengan posita gugatan, sehingga menyebabkan gugatan

menjadi kabur. Maka oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan

tidak dapat diterima ;

Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas mohon agar Majelis hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini dapat mempertimbangkan Yurisprudensi

Mahkamah Agung No.1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, yang kaidah hukumnya

berbunyi sebagai berikut : “Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak

dapat diterima” ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.31/PHI.G/2008/PHI.JKT.PST.,

tanggal 15 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

7/26/2019 608-K-PDTSUS-2008


a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


1. Menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya ;

2. Menetapkan biaya perkara ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/

Pekerja pada tanggal 15 Mei 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pekerja diajukan

permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Mei 2008 sebagaimana ternyata dari aktepermohonan kasasi No.72/Srt.Kas/PHI2007/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai oleh

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

tersebut pada tanggal 10 Juni 2008 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pengusaha yang pada tanggal 30 Juni 2008 telah

diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pekerja diajukan jawaban memori kasasi yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah

diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut

formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat

dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa perkara No.31/PHI.G/2008/PN.Jkt.Pst diputus Majelis Hakim yang memeriksa perkara

a quo pada tanggal 15 Mei 2008 dan Pemohon Kasasi menyatakan kasasi melalui

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada

tanggal 28 Mei 2008 ;

2. Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah masih dalam batas

tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau tidak bertentangan dengan

ketentuan Undang-undang sehingga permohonan kasasi ini layak diterima ;

3. Bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

No.31/PHI.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 15 Mei 2008 yang diajukan kasasi oleh Pemohon

Kasasi adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya ;

2. Menetapkan biaya perkara ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

4. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat peradilan

pertama telah membuat putusan yang aneh, antara pertimbangan hukum putusan sela dan

pertimbangan hukum putusan pokok perkara saling bertentangan ;


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

7/26/2019 608-K-PDTSUS-2008


a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


5. Bahwa dalam putusan sela hari Selasa tanggal 7 April 2008, pada halaman 13 (tiga belas)

baris 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh), Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo

nyata-nyata terdapat perselisihan hubungan industrial........dst ;

6. Bahwa dalam putusan pokok perkara hari Kamis tanggal 15 Mei 2008, halaman 16 (enam

belas) baris 33 (tiga puluh tiga) sampai dengan baris 36 (tiga puluh enam), Majelis Hakimberpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat perselisihan hubungan

industrial.........dst ;

7. Bahwa perlu ditegaskan, Majelis Hakim ketika membuat putusan sela maupun ketika mem-

buat putusan sela maupun ketika membuat putusan dalam pokok perkara, telah mempertim-

bangkan bukti yang sama, yaitu bukti tertulis pada pembuktian eksepsi kompetensi absolut

dan bukti tertulis pada pembuktian pokok perkara yang diajukan Tergugat (bukti T-1 sampai

dengan T-6) ;

8. Selain hal tersebut di atas, adalah kekeliruan yang dibuat Majelis Hakim dalam membuat

putusan yakni pada pertimbangan hukum halaman 16 (enam belas) baris ke 11 (sebelas),

yaitu : “Bahwa memperhatikan bukti P.1 dan P.2 berupa surat pernyataan dari Penggugat .....

dst”, kekeliruan ini tentu sangat mengganggu nurani hukum Pemohon Kasasi, karena bukti

P.1 dan P.2 dari Penggugat adalah foto copy petikan risalah lelang No.14/2003 tanggal 19

Februari 2003 yang diterbitkan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Bekasi, serta

Foto Copy Surat Keterangan Kerja No.42/2.12/Lgl – 13 atas nama Budi Indriya yang

diterbitkan PT. Thai Gypsum Surya Indonesia tanggal 11 Maret 2003 ;

9. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo telah bersikap Akontrario dalam

putusannya sebab Termohon Kasasi/dahulu Tergugat dari semula dalam jawaban telah

mengajukan eksepsi kompetensi absolut, yaitu pada point 3 dalam eksepsi kompetensi

absolut secara tegas telah menyatakan “Jadi jelas-jelas tidak ada Perselisihan Hubungan

Industrial antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan

Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

10. Bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat tersebut Majelis Hakim

telah memutus eksepsi kompetensi absolut tersebut dalam putusan selanya pada tanggal 8

April 2008 dan menyatakan eksepsi Tergugat ditolak ;

11. Bahwa pertimbangan Hakim dalam putusannya pada halaman 14 (empat belas) pada alinea

6 (enam) tentang hukumnya menyatakan secara tegas “Menimbang bahwa dalam

kesempatan ini Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan Eksepsi Kompetensi Absolut

karena hal mana telah diputus dengan putusan sela pada tanggal 8 April 2008 yang amarnya

menolak eksepsi dimaksud ;

12. Bahwa namun faktanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo telah menolak gugatan

Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat

perselisihan hubungan industrial ada apa Majelis Hakim memutus demikian ? dalam putusan


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

7/26/2019 608-K-PDTSUS-2008


a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas Majelis Hakim yang memeriksa perkaratidak dapat menemukan kelemahan dari gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat

sehingga Majelis Hakim mencari-cari alasan yang dapat masuk akal namun Majelis Hakim

lupa bahwa terhadap alasan tersebut Majelis Hakim telah memutus menolak dalil atau

eksepsi kompetensi absolut Tergugat dan sangat diluar logika hukum terhadap suatu

permasalahan yang sama dalam perkara yang sama Majelis Hakim telah memutus dua

putusan yang berbeda ;

14. Bahwa terbukti Majelis Hakim keliru dalam pertimbangannya atau putusannya sangat

dipaksakan sebab faktanya sangat jelas dasar pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa

perkara a quo adalah bukti P-1 dan P-2 yang berarti Majelis Hakim yang memeriksa perkara

a quo mengakui dan menerima gugatan Penggugat dengan mempertimbangkan bukti P-1

dan P-2 dari Penggugat yaitu foto copy Petikan Risalah Lelang No.14/2003 tanggal 19

Februari 2003 yang diterbitkan Kantor Pelayanan Piutang dan lelang Negara Bekasi, serta

foto copy Surat Keterangan Kerja No.42/2.12/Lgl – 13 atas nama Budi Indriya yang diterbit-

kan PT. Thai Gypsum Surya Indonesia tanggal 11 Maret 2003 ;

15. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau

Pemohon Kasasi dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat Perselisihan

Hubungan industrial, sedang faktanya hal tersebut telah diajukan oleh Termohon Kasasi

dahulu Tergugat dalam eksepsinya dan Majelis Hakim memutus dalam putusan selanya

menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat ;

16. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo salah dalam pertimbangannya sebab

adanya gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat adalah dikarenakan

adanya kekurangan pembayaran pesangon yang telah diterima oleh Pemohon Kasasi/dahulu

Penggugat dari Termohon Kasasi/dahulu Tergugat ;

17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003 yang

mengatur secara tegas kekurangan pembayaran uang pensiun bagi pekerja yang telah

memasuki usia pensiun dibayarkan oleh pengusaha ;

18. Bahwa Pemohon Kasasi tidak mengetahui bahwa segala hak mereka yang semula bekerja

pada PT. Thai Gypsum Surya Indonesia yang telah dilelang merupakan tanggung jawab dari

Pemenang Lelang dalam hal ini Termohon Kasasi/dahulu Tergugat, dan hal tersebut

diketahui oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat baru belakangan ini setelah Penggugat

pensiun dari perusahaan Termohon Kasasi ;


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

7/26/2019 608-K-PDTSUS-2008


a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


19. Bahwa sesuai Pasal 167 Undang-undang No.13 Tahun 2003 Pemohon Kasasi merasa

adanya kekurangan dari jumlah yang telah diterimanya dan sesuai dengan risalah lelang

tanggal 14 Februari 2003 yang diketahui Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat belakangan ini

maka Pemohon Kasasi merasa yakin pihak yang paling layak dimintai pertanggung jawaban

atas pembayaran kekurangan uang pesangon adalah PT. Knauf Gypsum Indonesia ;Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan dalam ke 1 s/d 19 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah

menerapkan hukum, lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian

yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan

dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya

berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang

berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-

Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan

judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Budi Indriya tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.

000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun

2004 pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan biaya perkara dibebankan

kepada negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 tahun 2004, Undang-Undang No.

4 tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :BUDI INDRIYA tersebut ;

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari

Kamis, tanggal 28 Oktober 2008 oleh Marina Sidabutar, S.H.,M.H. Hakim Agung yang

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, S.H.,M.H. dan Jono

Sihono, S.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

7/26/2019 608-K-PDTSUS-2008


a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

ik I n d o

n e



untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

dibantu oleh A.K. Setyono, S.H.,M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota : Ketua :

ttd./- Arsyad, S.H.,M.H.- ttd./- Marina Sidabutar, S.H.,M.H.-

ttd./- Jono Sihono, S.H.-

Panitera Pengganti :

ttd./- A.K. Setyono, S.H.,M.H-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)Nip. 040.049.629.

Disclaimer


Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

608-k-pdtsus-2008

Documents