p u t u s a n no. 855 k/pdt.sus/2008 demi keadilan ... filehal 1 dari 24 hal. putusan no.855...

Hal 1 dari 24 hal. Putusan No.855 K/Pdt.Sus/2008

P U T U S A NNo. 855 K/Pdt.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara banding perdata khusus permohonan pembatalan putusan

arbitrase pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut

dalam perkara antara :

1. PT. PERSADA SEMBADA, berkedudukan di Jalan

Kramat Raya No. 104 RT. 002 / RW. 009, Kelurahan

Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, diwakili

oleh FREDDY SANTOSO, selaku Direktur Utama,

dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. OTTO

HASIBUAN, SH.,MM.,dkk., Advokat & Konsultan

Hukum pada kantor “OTTO HASIBUAN &

ASSOCIATES”, beralamat di Komplek Duta Merlin

Blok B – 30, Jalan Gajah Mada No. 3 – 5, Jakarta

Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22

Agustus 2008 ;

PEMOHON BANDING dahulu PEMOHON

PEMBATALAN / TERMOHON DALAM ARBITRASE ;

m e l a w a n :

1. PT. PETRONAS NIADA INDONESIA, berkedudukan

di Menara Rajawali, Lantai 24, Jalan Mega

Kuningan Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta

12950,

TERMOHON BANDING dahulu TERMOHON

PEMBATALAN / TERMOHON DALAM ARBITRASE ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa

sekarang Pemohon Banding sebagai Pemohon Pembatalan / Termohon

Dalam Arbitrase telah mohon pembatalan putusan arbitrase melawan

Termohon Banding sebagai Termohon Pembatalan / Pemohon Dalam


Arbitrase, di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada

pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. PENDAHULULAN

1. Bahwa Pemohon adalah pemilik atas sebidang tanah dan bangunan

yang terletak di Jalan Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat, seluas

kurang lebih 5.780 M2 sebagaimana tercatat dalam Buku Tanah Hak

Guna Bangunan Nomor 440 atas nama PT. PERSADA SEMBADA ;

2. Bahwa PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA, beralamat di Menara

Rajawali, 24th Floor, Jalan Mega Kuningan Lot 5.1, Kawasan Mega

Kuningan, Jakarta 12950 adalah suatu perusahaan Penanaman

Modal Asing yang melakukan kegiatan pengusahaan Stasiun

Pengisian Bahan Bakar untuk Umum atau disingkat SPBU ;

3. Bahwa tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2006, antara Pemohon

selaku penjual dengan PT. PETRONAS NIAGA INDONESAIA selaku

pembeli telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Nomor 01 di hadapan SUZY ANGGRAINI, S.H., Notaris di Jakarta,

atas obyek perjanjian yakni sebidang tanah dan bangunan yang

terletak di Jalan Kramat Raya No. 57, seluas kurang lebih 5.780 M2,

sebagaimana tercatat dalam Buku Tanah Hak Guna Bangunan

Nomor 440 atas nama PT. PERSADA SEMBADA berikut

persyaratan-persyaratan lainnya (selanjutnya mohon disebut

(“Perjanjian”) (bukti P.1) ;

4. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi sengketa antara

Pemohon dengan PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA ;

5. Bahwa tepatnya pada tanggal 09 Oktober 2007 PT. PETRONAS

NIAGA INDONESIA telah mengajukan permohonan arbitrase di

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), beralamat di Wahana

Graha Lt. 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta, sebagaimana

tercatat dalam perkara Arbitrase Nomor : 266/X/ARB-BANI/2007

tanggal 09 Oktober 2007, yang pada pokoknya alasan diajukannya

permohonan arbitrase tersebut sehubungan dengan Pemohon telah

melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Pengikatan

Jual Beli No. 01 tanggal 12 Oktober 2006, yang dibuat di hadapan

SUZY ANGGRAINI MUHARAM, S.H., Notaris di Jakarta, dengan

tidak menyerahkan seluruh ijin-ijin yang disyaratkan dalam Pasal 2

dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 2.1. juncto Pasal


5.1. Perjanjian, yaitu 180 hari kalender ditambah perpanjangan

selama 90 hari kalender sejak ditanda-tangani perjanjian ;

6. Bahwa atas permohonan arbitrase tersebut, pada tanggal 27 Mei

2008 Majelis Arbitase pemeriksa perkara arbitrase Nomor :

266/X/ARB-BANI/2007 telah membacakan putusannya (selanjutnya

mohon disebut “Putusan Arbitrase”), yang pada pokoknya Pemohon

dinyatakan telah cidera janji (wanprestasi) terhadap Akta Pejanjian

Jual Beli No. 01 tanggal 12 Oktober 2006 dan Pemohon dihukum

untuk mengembalikan seluruh pembayaran sebesar Rp.

24.456.200.000,- (dua puluh empat milyar empat ratus lima puluh

enam juta dua ratus ribu rupah) dan Pemohon dihukum untuk

membayar bunga sebesar 6 % (enam persen) kepada PT.

PETRONAS NIAGA INDONESIA (bukti P.2) ;

7. Bahwa dalam putusan arbitrase dinyatakan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat telah ditunjuk untuk melaksanakan putusan arbitrase ;

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2008 Sekretaris Majelis

Sidang BANI a quo telah menyerahkan dan mendaftarkan putusan

Arbitrase Nomor : 266/ARB-BANI/2007 tanggal 27 Mei 2008 di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana

tercatat dalam Akta Pendaftaran Nomor : 03/WASIT/2008/

PN.Jkt.Pst. ;

9. Bahwa terhadap putusan arbitrase dapat diajukan permohonan

pembatalan yang menurut ketentuan Pasal 71 Undang-undang RI.

Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengktea harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30

(tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran

putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri ;

10. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juli 2008 Pemohon telah

mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase Nomor :

266/ARB-BANI/22007 tanggal 27 Mei 2008 di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan demikian permohonan ini

telah diajukan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari dan dengan

cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang sehingga karenanya

secara formal permohonan ini seyogianya dinyatakan dapat diterima

untuk dipertimbangkan ;

B. DASAR HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN


Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan Keputusan Majelis Arbitrase

Nomor : 266/ARB-BANI/2007 tanggal 27 Mei 2008, karena Majelis

Arbitrase a quo mendasarkan keputusannya dari hasil tipu muslihat

yang dilakukan oleh PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA sebagaimana

yang diatur dalam Pasal 70 huruf (c) Undang-undang RI Nomor 30

Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ;

C. ALASAN-LASAN PEMBATALAN PUTUSAN

Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan Keputusan Majelis Arbitrase

Nomor : 266/ARB-BANI/2007 tanggal 27 Mei 2008, karena Majelis

Arbitrase a quo mendasarkan keputusannya dari hasil tipu muslihat

yang dilakukan oleh PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA sebagaimana

yang diatur dalam Pasal 70 huruf ( c ) Undang-undang RI Nomor 30

Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

sebagaimana dikemukakan di bawah ini ;

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1.3 Perjanjian antara

Pemohon dengan PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA telah

sepakat cara pembayaran harga atas tanah dilakukan dalam 4

(empat) tahap yakni :

1.1. Pembayaran pertama akan dilakukan oleh PT. PETRONAS

NIAGA INDONESIA kepada Pemohon sebesar 15 % (lima

belas persen) dari harga tanah atau senilai Rp. 6.762.600.000,-

(eam milyar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu

rupiah) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah

perjanjian ditandatangani ;

1.2. Pembayaran ke-dua akan dilakukan oleh PT. PETRONAS


belas persen) dari harga tanah atau senilai Rp. 6.762.600.000,-

(enam milyar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu

rupiah) setelah Pemohon melakukan r o y a ;

1.3. Pembayaran ke-tiga akan dilakukan oleh PT. PETRONAS


belas persen) dari harga tanah atau senilai Rp.

22.542.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus empat puluh

dua juta rupiah) setelah PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA

menerima dari Pemohon dokumen asli IPR, Ijin Lokasi, UKL,

UPL, HO dan / atau SIPPT atas nama PT. PETRONAS NIAGA


INDONESIA dan persiapan awal pekerjaan konstruksi telah

dapat dilaksanakan oleh PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA ;

1.4. Pembayaran ke-empat akan dilakukan oleh PT. PETRONAS

NIAGA INDONESIA kepada Pemohon sebesar 20 % (dua

puluh persen) dari harga tanah atau senilai Rp. 9.016.800.000,-

(sembilan milyar enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)

setelah PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA menerima dari

Pemohon dokumen asli IMB dan SK Gubernur atas nama PT.

PETRONAS NIAGA INDONESIA ;

2. Bahwa total harga atas tanah yang akan dibayar oleh PT.

PETRONAS NIAGA INDONESIA kepada Pemohon sebagaimana

diatur dalam Pasal 1 ayat 1.1. Perjanjian adalah sebesar Rp.

45.084.000.000,- (empat puluh lima milyar delapan puluh empat juta

rupiah) ;

3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 3.1. Perjanjian PT.

PETRONAS NIAGA INDONESIA akan memberikan uang jasa atas

pengurusan ijin-ijin kepada Pemohon sebesar Rp. 4.624.000.000,-

(empat milyar enam ratus dua puluh empat juta rupiah) dibagi

dalam 4 (empat) tahap yakni :

1). Pembayaran pertama akan dilakukan oleh PT PETRONAS

NIAGA INDONESIA kepada Pemohon sebesar 15 % ( lima belas

persen ) dari biaya perizinan atau senilai Rp. 693.600.000,-

(enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah

perjanjian ditanda-tangani ;

2). Pembayaran ke-dua sebesar 15 % dari biaya perizinan atau

senilai Rp. 693.600.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta

enam ratus ribu rupiah) akan dilakukan setelah Pemohon

melakukan roya ;

3). Pembayaran ke-tiga sebesar 50 % (lima puluh persen) dari biaya

perizinan atau senilai Rp. 2.312.000.000,- (dua milyar tiga ratus

dua belas juta rupiah) akan dilakukan setelah PT Petronas Niaga

Indonesia menerima dari Pemohon dokumen asli IPR, Izin

Lokasi, UKL, UPL, HO dan / atau SIPPT atas nama PT Petronas

Niaga Indonesia dan persiapan awal pekerjaan konstruksi telah

dapat dilaksanakan oleh PT Petronas Niaga Indonesia ;


4). Pembayaran ke-empat sebesar 20 % (dua puluh persen) dari

biaya perizinan atau senilai Rp. 924.800.000,- (sembilan ratus

dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) akan dilakukan

setelah PT Petronas Niaga Indonesia menerima dari Pemohon

dokumen asli IMB dan SK Gubernur atas nama PT Petronas

Niaga Indonesia ;

4. Bahwa berdasarkan keterangan NJIAUW CANDRA LIMPAN IMAM

MINTARJA dan H. TURAJI, S.H., antara Pemohon dengan PT.

PETRONAS NIAGA INDONESIA telah melakukan pertemuan-

pertemuan yang sepakat merubah transaksi jual beli tersebut dengan

cara lelang maka tahapan pembayaran atas tanah disepakati

berubah, dimana PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA berjanji untuk

membayar lunas harga tanah tersebut dengan dibuktikan pada

tanggal 16 Maret 2007 PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA telah

membayar uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar

rupiah) kepada Pemohon untuk mengikuti lelang (bukti P.3 dan bukti

P.4) ;

5. Bahwa telah ternyata berdasarkan fakta perubahan cara pembayaran

PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA telah melakukan pembayaran

kepada Pemohon dengan tidak mengikuti tahap-tahap dalam

perjanjian sebagai berikut :

1). Pada tanggal 16 Oktober 2006 PT. PETRONAS NIAGA

INDONESIA telah membayar kepada Pemohon sebesar Rp.

7.456.200.000,- (tujuh milyar empat ratus lima puluh enam juta

dua ratus ribu rupiah) ;

2). Pada tanggal 18 Januari 2007 PT. PETRONAS NIAGA


2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

3). Pada tanggal 16 Maret 2007 PT. PETRONAS NIAGA


15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;

4). Total keseluruhan yang telah dibayar oleh PT. PETRONAS

NIAGA INDONESIA kepada Pemohon sebesar Rp.

24.456.200.000,- (dua puluh empat milyar empat ratus lima

puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;

6. Bahwa menurut hukum dengan adanya fakta perubahan transaksi

dengan cara lelang dan perubahan cara pembayaran yang tidak


mengikuti tahap-tahap dalam perjanjian, maka kewajiban roya tidak

diperlukan lagi sehingga terbukti menurut hukum antara Pemohon

dengan PT Petronas Niaga Indonesia telah sepakat merubah

perjanjian baik secara tegas-tegas maupun diam-diam ;

7. Bahwa namun dalam persidangan arbitrase a quo PT. PETRONAS

NIAGA INDONESIA telah melakukan tipu muslihat kepada Majelis

Arbitrase a quo dengan cara membuat serangkaian kata-kata bohong

dalam bukti (P-6C) yang diajukan oleh PT Petronas Niaga Indonesia,

yakni berupa tanda terima pembayaran sebesar Rp. 15.000.000.000,-

(lima belas milyar rupiah) yang di dalamnya tercantum serangkaian

kata-kata bohong bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima

belas milyar rupiah) dimaksudkan sebagai pembayaran ke-tiga atas

tanah bukan sebagai uang untuk mengikuti lelang, yang mana

sebelumnya diketahui berdasarkan keterangan Njiauw Candra

Limpan Imam Mintarja dan H. turaji, SH antara Pemohon dengan PT

Petronas Niaga Indonesia telah melakukan pertemuan-pertemuan

yang sepakat merubah transaksi dengan cara lelang yang dibuktikan

oleh PT Petronas Niaga Indonesia dengan memberikan uang sebesar

Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) kepada Pemohon

untuk mengikuti lelang (bukti P-5) ;

XXXXXXXXX

membayar kepada Pemohon sebesar Rp. 7.456.200.000,- (tujuh milyar

empat ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), telah melakukan

tipu muslihat kepada Majelis Arbitrase a quo dengan cara membuat

serangkaian kata-kata bohong dalam bukti P-6 c yang diajukan oleh

Pada tanggal 16 Oktober 2006 PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA

telah membayar kepada Pemohon sebesar Rp. 7.456.200.000,- (tujuh

milyar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), yakni

berupa tanda terima pembayaran uang sebesar Rp. 15.000.000.000,-

(lima belas milyar rupiah) dimaksudkan sebagai pembayaran ketiga atas

tanah bukan sebagai uang untuk mengikuti lelang, yang mana

sebelumnya diketahui berdasarkan keterangan dari NJIAUW CANDRA

LIMPAN IMAM MINTARJA dan H. TURAJI, S.H., antara Pemohon

dengan Pada tanggal 16 Oktober 2006 PT. PETRONAS NIAGA


7.456.200.000,- (tujuh milyar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus


ribu rupiah), telah melakukan pertemuan-pertemuan yang sepakat

merubah transaksi dengan cara lelang yang dibuktikan oleh Pada tanggal

16 Oktober 2006 PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA telah membayar

kepada Pemohon sebesar Rp. 7.456.200.000,- (tujuh milyar empat ratus

lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), dengan memberikan uang

sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) kepada

Pemohon untuk mengikuti lelang (bukti P.5) ;

2.4. Bahwa selanjutnya dalam persidangan arbitrase PT.

PETRONAS NIAGA INDONESIA telah melakukan tipu muslihat

kepada Majelis Arbitrase a quo dengan cara membuat

serangkaian kata-kata bohong dalam bukti P-15 yang diajukan

oleh PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA yakni berupa Surat

dari PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA kepada Pemohon

tertanggal 30 April 2007, yang pada pokoknya dalam surat

tersebut PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA telah merangkai

kata-kata bohong bahwa Pemohon telah menyalah artikan

pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000.000,-

(lima belas milyar rupiah) pada tanggal 16 Maret 2007. Bahwa

uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)

bukan merupakan tanda persetujuan dari PT. PETRONAS

NIAGA INDONESIA atas pelaksanaan lelang, namun uang

tersebut dimaksudkan sebagai itikad baik dari PT. PETRONAS

NIAGA INDONESIA dalam transaksi a quo. Akan tetapi

sebelumnya diketahui bahwa berdasarkan keterangan dari

NJIAUW CANDRA LIMPAN IMAM MINTARJA dan H. TURAJI,

S.H. antara Pemohon dengan PT. PETRONAS NIAGA

INDONESIA telah melakukan pertemuan-pertemuan yang

sepakat merubah transaksi dengan cara lelang yang dibuktikan

oleh PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA dengan

memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas

milyar rupiah) kepada Pemohon untuk mengikuti lelang (bukti

P.6) ;

3.4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti

menurut hukum bahwa PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA

telah melakukan tipu muslihat kepada Majelis Arbitrase a quo

dengan cara membuat serangkaian kata-kata bohong dalam


bukti P-6c dan bukti P-15 yang diajukan oleh PT. PETRONAS

NIAGA INDONESIA ;

4.4. Bahwa dikarenakan Majelis Arbitrase a quo mendasarkan

putusan Arbitrase Nomor : 266/ARB-BANI/2007 tanggal 27 Mei

2008 pada bukti P-6c dan bukti P-15 yang notabennya bukti

tersebut merupakan hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh PT.

PETRONAS NIAGA INDONESIA maka sudah sepantasnya

putusan Arbitrase Nomor : 266/ARB-BANI/2007 tanggal 27 Mei

2008 dinyatakan batal untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan ha-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon

agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai

berbikut :

A. DALAM PROVISI :

Menyatakan putusan Arbitrase Nomor : 266/ARB-BANI/2007 tanggal 27

Mei 2008 ditunda pelaksanaannya ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan putusan Arbitrase Nomor : 266/ARB-BANI/2007

tanggal 27 Mei 2008 didasarkan atas tipu muslihat yang dilakukan

oleh PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA ;

3. Menyatakan batal putusan Arbitrase Nomor : 266/ARB-BANI/2007

tanggal 27 Mei 2008 untuk seluruhnya ;

4. Menunjuk arbiter baru guna memeriksa kembali sengketa perkara

arbitrase antara PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA dengan PT.

PERSADA SEMBADA ;

5. Memerintahkan kepada Kepala Panitera Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat untuk segera mencoret putusan Arbitrase Nomor :

266/ARB-BANI/2007 tanggal 27 Mei 2008 dari daftar putusan

arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

6. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

A T A U :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bependapat lain mohon

keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah mengajukan

jawaban sebagai berikut :


Bahwa Termohon menolak dan menyangkal seluruh dalil Pemohon

dalam permohonan, kecuali yang secara nyata dan jelas diakui

keberanarannya oleh Termohon dalam jawaban ini ;

Bahwa Termohon menolk dengan tegas permohonan yang

disampaikan Pemohon untuk membatalkan putusan Arbitrase No.

266/X/ARB-BANI/2007 tanggal 27 Mei 2008 (“Putusan Arbitrase”), karena

dasar diajukan permohonan tersebut semata-mata hanya untuk menunda

pelaksanaan putusan Arbitrase yang telah mempounyai kekuatan hukum

yang tetap serta sah dan mengikat ;

Bahwa prosese permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah

melanggar ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“Undang-Undang rbitrase”) ;

A. DALAM EKSEPSI.

Permohonan yang diajukan Pemohon Prematur.

Bahwa Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, menyatakan sebagai

berikut :

“Terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajuikan permohonan

pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur

sebagai berikut :

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan

dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;

b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan,

yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu

pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Bahwa penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, menyatakan

sebagai berikut :

“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase

yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan : permohonan

pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan

pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut

terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan

sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak

permohonan ;

Bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase berikut

penjelasannya, terbukti bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah

prematur, karena alasan yang diajukan Pemohon sebagai dasar


permohonan berdasarkan Undang-Undang Arbitrase harus dibuktikan

terlebih dahulu dalam suatu proses pembuktian serta diputuskan oleh

Pengadilan baik untuk perkara pidana maupun perdata ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim

yang memeriksa permohonan ini menolak serta tidak dapat menerima

permohonan pembatalan putusan Arbitrase karena permohonan tersebut

prematur dengan tidak adanya proses pembuktian dan putusan Pengadilan

baik untuk perkara pidana maupun perdata atas alasan yang dijadikan dasar

permohonan ini ;

Permohonan yang diajukan Pemohon kurang pihak, (Exceptie Plurium

Litis Consortium)

Bahwa dalam dalil-dalil permohonan Pemohon selalu mengkaitkan

permohonan dengan putusan Arbitrase yang dikeluarkan Badan Arbitrase

Nasional Indonesia (BANI). Untuk menjaga kredibilitas BANI serta untuk

mengetahui secara penuh gambaran peristiwa yang didalilkan Pemohon

dalam Permohonan, sudah sepatutnya BANI sebagai pihak yang putusnnya

dimintakan pembaalan harus didengar keterangannya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah sepaptnya Majelis Hakim

yang memeriksa permohonan ini menolak serta tidak dapat menerima

permohonan pembatalan putusan Arbitrase karena kurangnya pihak yang

harus didengar keterangannya, agar gambaran keseluruhan peristiwa yang

didalilkan Pemoon menjadi jelas dan lengkap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai pada bagian Eksepsi

diatas, Termohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa permohonan

berkenan untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat

diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

B. DALAM POKOK PERKARA

Putusan Arbitrase adalah sah dan mengikat Pemohon dan Termohon.

Bahwa pokok permasalahan yang timbul antara Pemohon dengan

Termohon adalah karena Pemohon cidera janji (wanprestasi) terhadap

Termohon atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 01 tanggal 12 Oktober

2006, yang dibuat dihadapan SUZY ANGGRAINI MUHARAM, S.H., Notaris

di Jakarta (PPJB) – (bukti T-1) ;

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan

adalah semata-mata pengulangan dan telah dibahas serta dibuktikan

kebenarannya dalam proses pemeriksaan di BANI ;


Bahwa Pemohon telah terbukti melakukan cidera janji (wanprestasi)

atas PPJB dengan tidak melaksanakan pengurusan seluruh perijinan yang

disyaratkan serta menjual tanah yang ditransaksikan kepada Komisi Yudisial

pada saat PPJB masih berlangsung ;

Bahwa selanjutnya BANI telah mengeluarkan putusan Arbitrase No.

266/X/ARB-BANI/2007 tanggal 27 Mei 2008 (bukti T-2) yang isinya

menyatakan Pemohon cidera janji (wanprestasi) dan menghukum Pemohon

untuk mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterima dari

Termohon sebbesar Rp. 24.456.200.000,- (dua puluh empat milyar empat

ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 6

% (enam persen) pertahun yang dihitung sejak tanggal 9 Juli 2007 sampai

dengan tanggal Pemohon melaksanakan eksekusi putusan Arbitrase ;

Bahwa selanjutnya putusan Arbitrase tersebut telah didaftarkan di

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 03/WASIT/2008/PN.JKT.PST.

tanggal 17 Juni 2008. berdasarkan hal tersebut putusan Arbitrase telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta sah dan mengikat baik pihak

Pemohon maupun Termohon ;

Permohonan yang diajukan Pemohon tidak berdasar serta

bertentangan dengan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase.

Bahwa Termoho menolak dengan tegas dalil Pemohon pada bagian

B permohonan karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak

mempunyai dasar hukum dan bertentangan dengan Pasal 70 Undang-

Undang Arbitrase ;

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya pada bagian

Eksepsi, Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase secara tegas mengatur

prosedur permohonan pembatalan Arbitrase, Kutippan selengkapnya Pasal

70 Undang-Undang Arbitrase berikut penjelasannya adalah sebagai berikut :

“Terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajuikan permohonan

pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur

sebagai berikut :

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan

dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;

b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan,

yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu

pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase :


“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase

yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan : permohonan

pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan

pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut

terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan

sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak

permohonan ;

Bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Pemohon ltidak mempunyai

dasar hukum untuk mengajukan permohonan karena alasan yang didalilkan

Pemohon yaitu seolah-olah adanya “tipu muslihat” serta I”serangkaian kata-

kata bohong” sampai dengan permohonan ini diajukan tidak pernah

diperiksa ataupun diputus oleh Pengadilan manapun baik untuk perkara

pidana maupun perdata ;

Bahwa dengan demikian karena tidak adanya putusan Pengadilan

baik untuk perkara pidana maupun perdata yang membuktikan dalil

Pemohon, maka dalil yang dikemukakan Pemohon adalah mengada-ada

serta tidak berdasar hukum dan oleh karenanya sudah sepatutnya

permohonan ini ditolak Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini

untuk seluruhnya ;

Dalil adanya “Tipu muslihat” serta “Serangkaian kata-kata bohong”

dalam proses acara pemeriksaan di BANI adalah mengada-ada dan

tidak berdasar

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang

dikemukakan Pemohon pada bagian C paragraph awal permohonan

mengenai alasan-alasan pembatalan putusan, serta butir 4,5,6,7,8,9,10

bagian C permohonan karena mengada-ada dan tidak berdasar ;

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon pada bagian C

paragraph awal serta butir 4,5,6,7,8,9,10 bagian C permohonan, seluruhnya

telah diperiksa dan bibuktikan dalam proses beracara di BANI, dimana

terbukti bahwa dalil tersebut seluruhnya tidak benar ;

Bahwa dalil “tipu muslihat” serta “serangkaian kata-kata bohong”

yang dikemukakan Pemohon adalah tuduhan yang mengada-ada dan tidak

berdasar dimana Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya

sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase ;

Bahwa karena Pemohon tidak dapat membuktikan adanya putusan

Pengadilan baik untuk perkara pidana maupun perdata yang mendukung

dalilnya, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak permohonan ini karena


alasan yang menjadi dasar permohonan ini adalah mengada-ada dan tidak

berdasar ;

Pemohon dengan tegas telah mengakui bahwa bukti P-6C yang

diajukan Termohon adalah sesuai dengan fakta sebenarnya dan bukan

tipu muslihat serta serangkaian kata-kata bohong sebagaimana

didalilkan Pemohon sendiri.

Bahwa Termohon dapat membuktikan adanya pengakuan secara

tegas dari Pemohon perihak bukti P-6C (bukti T-3) yang diajukan Termohon

adalah sesuai dengan fakta sebenarnya, dan bukan merupakan “tipu

muslihat” serta “serangkaian kata-kata bohong” sebagaimana didalilkan

Pemohon ;

Bahwa dalam dokumen yang disampaikan Pemohon pada saat

beracara di BANI, yaitu dokumen Daftar bukti tertyulis Termohon / Pemohon

Rekonvensi tertanggal 7 Desember 2007 (Daftar Bukti) – (bukti T-4), pada

halaman 17 terdapat penjelasan mengenai bukti PR.10C (bukti T-5) yang

siampaikan Pemohon ;

Bahwa selengkapnya kami kutip bunyi halaman 17 mengenai

penjelasan bukti PR.10C sebagai berikut :

“Bilyet Giri No. GMA 395015 senilai Rp. 15.000.000.000,- menerangkan

bahwa pada tanggal 16 Maret 2007 Termohon Rekonpensi telah melakukan

pembayaran ketiga atas tanah di Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat

sebesar Rp. 15.000.000.000,-. Hal tersebut membuktikan bahwa benar

Pemoon Rekonpensi telah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000.000,-

dari Termohon Rekonpensi untuk pembayaran ketiga atas tanah di Jalan

Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat” ;

Bahwa apa yang diuraikan Pemohon pada dokumen yang dibuatnya

pada bukti T-4 pada intinya adalah saama dengan bunyi uraian pada bukti

T-3 (bukti yang diajukan Termohon dalam permohonan Arbitrase di BANI

sebagai bukti P-6C). adapun kutipan bunyi lengkap uraian pada bukti T-3

(bukti yang diajukan Termohon dalam permohonan Arbitrase di BANI

sebagai bukti T-6C) adalah sebagai berikut :

“Bilyet Giro for third payment of land located at Jl. Kramat Raya Kav. 57, Kel.

Kramat, Kecl. Senen, Jakarta Pusat – IP & IMB received” ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti Pemohon mengakui

secara tegas bahwa bukti T-3 (bukti yang diajukan Termohon dalam

permohonan Arbitrase di BANI sebagai bukti P-6C) yang diajukan Termohon

adalah sesuai dengan fakta sebenarnya dan bukan merupakan “tipu


muslihat” serta “serangkaian kata-kata bohong” sebagaimana didalilkan

Pemohon. Pemohon mengkaui secara tegas dalam bukti T-4 bahwa bukti T-

3 (bukti yang diajukan Termohon dalam permohonan Arbitrase di BANI

sebagai bukti P-6C) tersebut adalah bukti pembayaran ketiga atas tanah

dan bukan merupakan persetujuan lelang sebagaimana didalilkannya ;

Bahwa dalam sidang pemeriksaan di BANI, terbukti bahwa dalil

“persetujuan lelang” yang dikemukakan Pemohon adalah mengada-ada dan

tidak berdasar. Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya di persidangan

arbitrase mengenai adanya persetujuan tersebut ;

Bahwa sebagai informasi kepada Majelis Hakim, usulan lelang yang

diajukan Pemohon kepada Termohon adalah usulan sepihak dan memaksa,

Termohon tidak pernah menyetuji atau menolak usulan terslebut karena

berdasar PPJB sudah disepakati bahwa untuk melakukan roya menjadi

kewajiban dan tanggung jawab Pemohon. Dengan demikian memang

secara fakta tidak pernah ada “persetujuan lelang” sebagiamana didalilkan

Pemohon ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diata, terbukti dalil Pemohon

pada bagian C butir 7 permohonan adalah mengada-ada dantidak berdasar

sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak permohonan ini untuk

seluruhnya ;

Dalil Pemohon yang menyatakan bukti P-15 yang diajukan Termohon

merupakan “Tipu muslihat” serta “serangkaian kata-kata bohong”

adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada

bagian C butir 8 permohonan yang menyatkan bukti P-15 yang diajukan

Termohon pada proses acara di BANI (bukti T-6) adalah “tipu muslihat”

serta “serangkaiam kata-kata bohong”, karena hal tersebut tidak sesuai

dengan fakta sebenarnya ;

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya pada bagian C

butir 8 permohonan, tetapi sebaliknya dalam proses acara di BANI terbukti

fakta-fakta yang diungkapkan pada bukti T-6 (bukti yang diajukan Termohon

dalam permohonan Arbitrase di BANI sebagai bukti P-15) adalah sesuai

dengan fakta yang sebenarnya. Hal ini diperkuat dengan pertimbangan

Majelis Hakim Arbitrase yang memeriksa permohonan Arbitrase dan

menuangkan dalam putusan Arbitrase halam 54 (bukti T-2) ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti dalil Pemohon

pada bagian C butir 8 permohonan adalah mengada-ada dan tidak berdasar


sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak permohonan ini untuk

seluruhnya ;

Dalil Pemohon yang menyatakan bukti T-3 (bukti yang diajukan

Termoon dalam permohonan Arbitrase di BANI sebagai bukti P-6C) dan

bukti T-6 (bukti yang diajukan Termohon dalam permohonan Arbitrase

di BANI sebagai bukti P-15) adalah “Tipu muslihat” serta “serangkaian

kata-kata bohong” menjadi tidak terbukti.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil butir 9 dan 10

bagian C permohonan menjadi tidak terbukti, sehingga sudah sepatutnya

Majelis Hakim menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon pada

bagian C paragraph awal serta butir 4,5,6,7,8,9,10 bagian C permohonan

karena mengada-ada dan tidak berdasar ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon

moohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan

sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Termohon ;

2. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet

Ontvankelijk Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang diajukan

Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan putusan Arbitrase No. 266/X.ARB-BANI/2007 tanggal 27 Mi

2008 sah dan mengikat baik bagi pihak Pemohon maupun Termohon

serta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

3. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan dengan seera dan secara

penuh putusan Arbitrase No. 266/X.ARB-BANI/2007 tanggal 27 Mi

2008 ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 22 Agustus 2008 Nomor :

01/P/Pembatalan Arbitrase/2008/PN.Jkt. Pst. yang amarnya berbunyi

sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;


- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang

hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 309.000,- (tiga ratus

sembilan ribu rupiah) ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut

diucapkan pada tanggal 22 Agustus 2008 dengan dihadiri oleh Kuasa

Pemohon dan Kuasa Termohon kemudian terhadapnya oleh Pemohon

dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

22 Agustus 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04

September 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi

Nomor 86/Srt.Pdt.Kas/2008/PN.JKT.PST. Jo Nomor : 01/P/Pembatalan

Arbitrase/2008/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat pada tanggal 30 Oktober 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 20

Oktober 2008 telah dIsampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan

memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang

diterima di kepniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30

Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil

dapat diterma ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para

Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pada pokoknya

ialah :

I. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR :

01/P/PEMBATALAN ARBITRASE/2008/PN.JKT.PST. TANGGAL 22

AGUSTUS 2008 DINYATAKAN BATAL KARENA MAJELIS HAKIM

A QUO MELANGGAR HUKUM ACARA PEMERIKSAAN

PERMOHONAN.

1. Bahwa PADA TANGGAL 14 Juli 2008 Pembanding telah

mendaftarkan Pemohonan Pembatalan putusan Arbitrase Nomor :

266/X/ARB-BANI/2007 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat (selanjutnya disebut “Permohonan”) sebagaimana teregister


dalam perkara Pemohonan Pembatalan Arbitrase Nomor :

01/P/Pembatalan Arbitrase/2008/PN.Jkt.Pst. ;

2. Bahwa dalam permohonan tersebut Pembanding tidak menjadikan

PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA sebagai pihak Termohon

dengan alasan dalam proses pemeriksaan permohonan tidak ada

pihak yang dijadikan seebagai Termohon, hal tersebut juga

didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor :

06/Banding/Wasit/2002 tanggal 26 Februari 2003 dan Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI. Nomor : 1/Banding/Wasit/2003 tanggal 11

Februari 2004 Jo putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor :

30/Pdt.P/2002/PN.KDS. tanggal 29 Agustus 2002 dalam

permohonan pembatalan arbitrase tidak ada pihak yang dijadikan

sebagai termohon ;

3. Bahwa namun dalam persidangan pada tanggal 20 & 21 Agustus

2008, Majelis Hakim a quo telah secara sepihak menambah pihak

dengan menghadirkan PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA

sebagai pihak Termohon dan memperkenankan PT. PETRONAS

NIAGA INDONESIA untuk menanggapi permohonan Pembanding

tanpa persetujuan dari Pembanding ;

4. Bahwa Pembanding telah berkeberatan dan menolak dipanggil dan

diberikannya hak kepada PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA

menanggapai permohonan Pembanding, akan tetapi Majelis Hakim

tetap tidak memperdulikan keberatan dan penolakan Pembanding

tersebut dan tetap memperkenankan PT. PETRONAS NIAGA

INDONESIA untuk hadir dan menanggapi permohonan

Pembanding ;

5. Bahwa alasan Majelis Hakim a quo menghadirkan PT. PETRONAS

NIAGA INDONESIA selaku Termohon adalah untuk kepentingan

pemeriksaan perkara dan dengan memperhatikan Azas Audi ad

Alteram Partem sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan

hukumnya pada halaman 34 dalam putusannya ;

6. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan-

pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo yang menghadirkan PT.

PETRONAS NIAGA INDONESIA selaku Termohon untuk didengar

pendapat atau tanggapannya karena alasan-alasan tersebut tidak

berdasarkan hukum dan cenderung mengada-ada ;


7. Bahwa berdasarkan hukum acara pemeriksaan perkara

permohonan tidak ada pihak yang dijadikan sebagai Termohon

sehingga proses pemeriksaan permohonan hanya secara sepihak

atau bersifat ex-parte, hal ini dapat dibuktikan juga dengan

adanya putusan atas perkara permohonan Pembatalan

Arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van

gewijsde verklaard) yakni putusan Mahkamah Agung RI.

Nomor : 06/Banding/Wasit/2002 tanggal 26 Februari 2003 dan

putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1/Banding/Wasit/2003

tanggal 11 februari 2004 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kudus

Nomor : 30/Pdt.P/2002/PN.KDS. tanggal 29 Agustus 2002 yang

dalam permohonan pembatalan arbitrase tidak ada pihak yang

dijadikan sebagai Termohon ;

8. Bahwa senada dengan alasan Pembanding tersebut, Yahya

Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang

gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan

Pengadilan, halaman 39 mengatakan Bahwa “tidak mungkin

dalam proses ex-parte ditegakkan Azas Audi Partem karena

memang tidak ada pihak Tergugat. Oleh karena itu asas to hear

other side (mendengar pihak lain), tidak relevan dalam proses

permohonan. Dalam penyelesaian permohonan, tidak mungkin

ditegakkan asas both sides be heard before a decision is giben

karena untuk mengambil keputusna atua penetapan yang

didengar semata-mata hanya Pemohon saja” ;

9. Bahwa sebagai akibat salah menerapkan hukum atau melanggar

hukum acara pemeriksaan permohonan yang dilakukan oleh Majelis

Hakim a quo dengan menghadirkan PT. PETRONAS NIAGA

INDONESIA selaku pihak Termohon maka permohonan tersebut

tidak dapat diputus dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

sebagaimana yang diatur dalam Psal 72 ayat 3 Undang-Undang

Arbitrase, hal itupun juga diakui oleh Majelis Hskim a quo dalam

putusan halaman 34 sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan alsan pertimbangan tersebut

diatas, demi untuk kepentingan hukum Pemohon dan kepentingan

hukum Termohon dan demi untuk kepentingan pemeriksaan dalam

perkara permohonan ini dan dengan memperhatikan azas

kepatutan dan azas keadilan maka ketentuan Pasal 72 ayat (3)


Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang tenggang waktu 30

(tiga puluh) hari telah disimpangi oleh Majelis Hakim ….. “ ;

10.Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka

terbukti menurut hukum persidangan perkara Pembatalan Arbitrase

Nomor : 01/P/Pembatalan Arbitrase/2008/PN.Jkt.Pst. telah cacat

yuridis karena dilaksanakan dengan melanggar hukum acara

pemeriksaan permohonan sehingga sudah sepatutnya putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/P/Pembatalan

Arbitrase/2008/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Agustus 2008 dinyatakan

batal ;

11.Bahwa selanjutnya dengan batalnya putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat Nomor : 01/P/Pembatalan Arbitrase/2008/PN.Jkt.Pst.

tanggal 22 Agustus 2008 tersebut maka Mahkamah Agung RI.

seyogyanya mengabulkan permohonan Pembanding untuk

membatalkan putusan Arbitrase Nomor : 266/X/ARB-BANI/2007

tanggal 27 Mei 2008 ;

II. MAJELIS HAKIM A QUO SALAH MENERAPKAN HUKUM

PEMBUKTIAN YANG BERAKIBAT KELIRU DALAM MENGAMBIL

SUATU KEPOUTUSAN

12.Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum

Majelis Hakim a quo sebagaimana terdapat pada halaman 36 dalam

putusannya sebagai berkut :

“Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut

setelah Maejlis Hakim mencermati dan memperhatikan bukti-bukti

surat yang diajukan …… ternyata bahwa dalam pengajuan kedua

bukti tersebut ke Majelis Arbitrase tidak ada unsur adanya tipu

muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh

Termohon PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA (vide : keterangan

saksi H. TURAJI dibawah sumpah yang menrangkan bahwa tidak

ada terjadi kekeliruan dan kebohongan dari PT. PETRONAS NIAGA

INDONESIA dalam putusan Arbitrase demikian pula dengan

keterangan saksi NJIAUW CANDRA LIMPAN IM yang menerangkan

bahwa saksi tidak tahu peniouan apa yang dilakukan oleh PT.

PETRONAS NIAGA INDONESIA yang dibwah ke Arbitrase)”.

13.Bahwa berdasarkan fakta yang tidak dapat dibantah, tipu muslihat

yang dilakukan oleh asasi merasa keberatan terhadap amar / dictum

putusan a quo, oleh PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA terhadap


bukti P-6C adalah PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA telah

membuat serangkaian kata-kata bohong dalam bukti P-6C yakni

berupa tanda terima pembayaran uang sebesar Rp. 15.000.000.000,-

(lima belas milyar rupiah) yang di dalamnya tercantum srangkaian

kata-kata bohong bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima

belas milyar rupiah) dimaksudkan sebagai pembayaran ketiga atas

tanah bukan sebagai uang untuk mengikuti lelang, namun

berdasarkan keterangan dari NHJIAUW CANDRA LIMPAN IMAM

MINTARJA dan H. TURAJI, S.H., di depan persidangan quo uang

sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) diberikan

oleh PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA kepada Pembanding atas

kesepaktan untuk mengikuti lelang ;

14.Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang tidakd apat dibantah tipu

muslihat yang dilakukan oleh PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA

terhadap bukti P-15 adalah PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA

telah membuat serangkaian kata-kata bohong dalambukti P-15 yakni

berupa Surat dari PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA kepada

Pembanding tertanggal 30 April 2007, yang pada pokoknya dalam

surat tersebut PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA telah merangkai

kata-kata bohong bahwa Pembanding telah menyalahartikan

pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima

belas milyar rupiah) pada tanggal 16 Maret 2007. bahwa uang

sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) bukan

merupakan tanda persetujuan dari PT. PETRONAS NIAGA

INDONESIA atas pelaksanaan lelang, namun uang tersebut

dimaksudkan sebagai itikad baik dari PT. PETRONAS NIAGA

INDONESIA dalam transaksi a quo, namun berdasarkan keterangan

dari NJIAUW CANDRA LIMPAN IMAM MINTARJA dan H. TURAJI,

S.H., di depan persidangan a quo uang sebesar Rp.

15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) diberikan oleh PT.

PETRONAS NIAGA INDONESIA kepada Pembanding atas

kesepaktan untuk mengikuti lelang ;

16.Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti menurut

hukum Majelis Hakim a quo salah menrapkan hukum pembuktian

yakni salah dan keliru mempertimbangkan keterangan saksi H.

TURAJI dan NJIAUW CANDRA LIMPAN IM sehigga mengakibatkan

pada putusan yang keliru pula ;


III. MAJELIS HAKI A QUO SALAH MENERAPKAN HUKUM

SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 70 PENJELASAN

UNDANG-UNDANG ARBITRASE YANG BERAKIBAT KELIRU

DALAM MENGAMBIL SUATU KEPUTUSAN

17. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum

Majelis Hakim a quo sebagaimana terdapat pada halaman 37 dalam

putusannya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan

tersebut diatas dan dengan pula memperhatikan … dan dilain pihak

bahwa Maejlis Hakim juga tidak menemukan adanya suatu putusan

Pengadilan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan

bahwa putusan arbitrase tersebut diambil dari hasil ltipu muslihat

yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang

No. 30 Tahun 1999 tantang Arbitrase yang menjelaskan bahwa

“Permohonan Pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan

arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan, Alasan-alasan :

Permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus

dibutkikan dengan putusan Pengadilan. Apabila pengadilan

menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak

terbukti maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar

pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak

permohonannya”.

18. Bahwa Pembanding dengan tegas menolak pertimbangan hukum di

atas, karena Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo salah dan

keliru menerapkan Pasal 70 Penjelasan Undang-Undang Arbitrase ;

19. Bahwa yang dimaksud kata “dapat” dalam penjelasan Pasal 70

Undang-Undang Arbitrase menurut pendapat Pembanding adalah

Majelis Hakim diberikan kebebasan oleh undang-undang untuk

menggunakan atau tidak menggunakan putusan pengadilan

tersebut jikalau Pembanding mengajukan putusan pengadilan

tersebut untuk membuktikan dalil permohonannya ;

20. Bahwa sedangkan dalam perkara a quo Pembanding tidak

mengajukan bukti putusan pengadilan yang menyatakan bahwa PT.

PETRONAS NIAGA INDONESIA telah melakukan tipu muslihat

dikarenakan putusan Pengadilan dalam perkara pidana memakan

waktu yang cukup lama dan tidak mungkin dapat diseledaikan


dalam jangka waktu 30 hari, sedangkan berdasarkan Pasal 71

Undang-Undang Arbitrase pengajuan permohonan pembatalan

arbitrase dibatasi dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan

arbitrase didaftarkan di Pengadilan Negeri sehingga jika

ketentuan Pasal 70 Penjelasan Undang-Undang Arbitrase

diberlakukan secara mutlak maka akan menimbulkan

ketidakadilan dan kerugian atas diri Pembanding ;

21. Bahwa dikarenakan putusan pengadilan tersebut sifatnya hanya

sebagai salah satu cara untuk membuktikan permohonan

Pembanding maka menurut pendapat Pembanding Pasal 70

Penjelasan Undang-Undang Arbitrase bukan merupakan syrat

mutlak untuk membuktikan permohonan Pembanding, namun

jauh lebih penting adalah Pembanding dapat membuktikan dalil-dalil

permohonannya berdasarkan kedua saksi tersebut di atas ;

22. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas terbukti menurut

hukum Majelis Hakim a quo salah menerapkan hukum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 70 Penjelasan Undang-Undang Arbitrase

sehingga mengakibatkan pada putusan yang keliru pula ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena

pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar ;

Bahwa Permohonan ini Prematur sebab harus dibuktikan lewat

putusn pengadilan terlebih dulu adanya ; tipu muslihat / kebohongan (bukan

hanya tafsir dari salah satu pihak) vide bukti Pasal 70 Undang-Undng No.

30 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula

ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang

diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. PERSADA SEMBADA tersebut harus

ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi / PEMOHON ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan


Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 serta peraturan perundang-undangan lain

yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT.

PERSADA SEMBADA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2008 oleh DR. HARIFIN A.

TUMPA, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. DR. MUCHSIN, S.H. dan PROP.

REHNGENA PURBA, S.H., M.S., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh PROF. DR. MUCHSIN, S.H. dan

PROP. REHNGENA PURBA, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai

Anggota, dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, S.H. M.H. Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :

Biaya-biaya : Panitera Pengganti :

1. Meterai …….………. Rp. 6.000,-

2. Redaksi ……………. Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp.4.493.000,-

J u m l a h ……. Rp. 5.000.000,-

p u t u s a n no. 855 k/pdt.sus/2008 demi keadilan ... filehal 1 dari 24 hal. putusan no.855...

Documents