46145972 makalah hak atas tanah isi

7/30/2019 46145972 Makalah Hak Atas Tanah Isi

1/16

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat

limpahan rahmat dan hidayah-Nya maka tugas akhir ini dapat diselesaikan.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak

langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai, penulis mengucapkan

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi

materi meupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat

diharapkan dalam penyempurnaan tugas akhir ini.

Terakhir penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat memberikan hal yang

bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga.

Subang, Oktober 2012

Penulis


2/16

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................. i

DAFTAR ISI............................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1

BAB II TINJAUAN PUSATANA ........................................................................... 4

BAB III ANALISIS .................................................................................................. 7

BAB IV PENUTUP .................................................................................................. 13

DAFTAR PUSTAKA


3/16

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAHPemilikan tanah diawali dengan menduduki suatu wilayah yang oleh masyarakat adat

disebut sebagai tanah komunal (milik bersama). Khususnya diwilayah pedesaan diluar

Jawa, tanah ini diakui oleh hukum adat tak tertulis baik berdasarkan hubungan

keturunan maupun wilayah. Seiring dengan perubahan pola sosial ekonomi dalam

setiap masyarakat tanah milik bersama masyarakat adat ini secara bertahap dikuasai

oleh anggota masyarakat melalui penggarapan yang bergiliran. Sistem pemilikan

individual kemudian mulai dikenal didalam sistem pemilikan komunal.

Situasi ini terus berlangsung didalam wilayah kerajaan dan kesultanan sejak abad ke

lima dan berkembang seiring kedatangan colonial Belanda pada abad ke tujuh belas

yang membawa konsep hukum pertanahan mereka.

Selama masa penjajahan Belanda, pemilikan tanah secara perorangan menyebabkan

dualisme hukum pertanahan, yaitu tanah-tanah dibawah hukum Adat dan tanah-tanah

yang tunduk kepada hukum Belanda. Menurut hukum pertanahan colonial, tanah

bersama milik adat dan tanah milik adat perorangan adalah tanah dibawah penguasaan

Negara.

Hak individual atas tanah, seperti hak milik atas tanah, diakui terbatas kepada yang

tunduk kepada hukum barat. Hak milik ini umumnya diberikan atas tanah-tanah

diperkotaan dan tanah perkebunan di pedesaan. Dikenal pula beberapa tanah instansi

pemerintah yang diperoleh melalui penguasaan.

Persoalan sengketa tanah mengenai hak Milik tak pernah reda. Masalah tanah bagi

manusia tidak ada habis-habisnya karena mempunyai arti yang amat penting dalam

penghidupan dan hidup manusia sebab tanah bukan saja sebagai tempat berdiam juga

tempat bertani, lalu lintas, perjanjian dan pada akhirnya tempat manusia berkubur.

Sebagaimana diketahui sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria berlaku

bersamaan dua perangkat hukum tanah di Indonesia (dualisme). Satu bersumber pada

hukum adat disebut hukum tanah adat dan yang lain bersumber pada hukum barat

disebut hukum tanah Barat. Dengan berlakunya hukum agraria yang bersifat nasional

(UU No. 5 Tahun 1960) maka terhadap tanah-tanah dengan hak barat maupun tanah-

tanah dengan hak adat harus dicarikan padanannya di dalam UUPA. Untuk dapat


4/16

2

masuk ke dalam sisem dari UUPA diselesaikan dengan melalui lembaga konversi.

Setelah adanya UUPA masih saja ada masalah yang lingkupnya pada hak atas tanah,

seharusnya ada suatu peraturan yang menjelaskan lebih jelas dan mengikat mengenai

hak atas tanah.

Undang-undang pertanahan tersebut diharapkan secepatnya dibuat dan diundangkan

agar dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum

kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah.

B. IDENTIFIKASI MASALAH1. Apa yang dimaksud dengan Hak Atas Tanah?2. Apa saja yang termasuk Hak Atas Tanah?3. Bagaimanakah contoh kasus dalam permasalahan Hak Atas Tanah?

C. TUJUAN PENELITIANPembuatan makalah yang berjudul Hak Atas Tanah ini memiliki tujuan yang ingin

dicapai, yaitu :

1.Agar kita dapat mengetahui apakah yang dimaksud dengan Hak Atas Tanah2.Agar kita dapat mengetahui apa saja yang termasuk dalam Hak Atas Tanah3.Agar kita mengetahui contoh-contoh kasus dalam permasalahan Hak Atas Tanah

D. MANFAAT PENELITIANManfaat yang penyusun dapat setelah menyusun makalah yang berjudul Hak Atas

Tanah ini, yaitu :

Manfaat teoritis :

1. Penyusun mendapat lebih banyak pengetahuan mengenai Hak Atas Tanah2. Penyusun mendapatkan pengetahuan mengenai apa saja yang termasuk

kedalam Hak Atas Tanah

Manfaat Praktis :

1. Penyusun dapat memaparkan mengenai Hak Atas Tanah2. Penyusun dapat mengetahui bagaimana kepemilikan Hak Atas Tanah di

Indonesia

3. Jika suatu hari penyusun bekerja pada bidang Hukum Agraria atau yangberhubungan dengan pertanahan maka penyusun sudah mengetahui


5/16

3

bagaimanakah penjelasan mengenai Hak Atas Tanah Tersebut serta dapat

pula mengaplikasikannya apabila terjadi masalah yang berhubungan dengan

Hak Atas Tanah.


6/16

4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENJELASANHAK ATAS TANAH Definisi hak atas tanah adalah hak yang memberi

wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau

mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak

penggunaan atas tanah.

Ciri khas dari hak atas tanah adalah seseorang yang mempunyai hak atas tanah

berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah yang

menjadi haknya. Hakhak atas tanah yang dimaksud ditentukan dalam pasal 16 jo

pasal 53 UUPA, antara lain:

1. Hak Milik2. Hak Guna Usaha3. Hak Guna Bangunan4. Hak Pakai5. Hak Sewa6. Hak Membuka Tanah7. Hak Memungut Hasil Hutan8.Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang ditetapkan

oleh undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana

disebutkan dalam pasal 53.

Dalam pasal 16 UU Agraria disebutkan adanya dua hak yang sebenarnya bukan

merupakan hak atas tanah yaitu hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan

karena hakhak itu tidak memberi wewenang untuk mempergunakan atau

mengusahakan tanah tertentu. Namun kedua hak tersebut tetap dicantumkan dalam

pasal 16 UUPA sebagai hak atas tanah hanya untuk menyelaraskan sistematikanya

dengan sistematika hukum adat. Kedua hak tersebut merupakan pengejawantahan

(manifestasi) dari hak ulayat. Selain hakhak atas tanah yang disebut dalam pasal

16, dijumpai juga lembagalembaga hak atas tanah yang keberadaanya dalam

Hukum Tanah Nasional diberi sifat sementara. Hakhak yang dimaksud antara

lain :

1. Hak gadai,


7/16

5

2. Hak usaha bagi hasil,3. Hak menumpang,4. Hak sewa untuk usaha pertanian.Hakhak tersebut bersifat sementara karena pada suatu saat nanti sifatnya akan

dihapuskan. Oleh karena dalam prakteknya hakhak tersebut menimbulkan

pemerasan oleh golongan ekonomi kuat pada golongan ekonomi lemah (kecuali hak

menumpang). Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan asasasas Hukum Tanah

Nasional (pasal 11 ayat 1). Selain itu, hakhak tersebut juga bertentangan dengan

jiwa dari pasal 10 yang menyebutkan bahwa tanah pertanian pada dasarnya harus

dikerjakan dan diusahakan sendiri secara aktif oleh orang yang mempunyai hak.

Sehingga apabila tanah tersebut digadaikan maka yang akan mengusahakan tanah

tersebut adalah pemegang hak gadai. Hak menumpang dimasukkan dalam hakhak

atas tanah dengan eksistensi yang bersifat sementara dan akan dihapuskan karena

UUPA menganggap hak menumpang mengandung unsur feodal yang bertentangan

dengan asas dari hukum agraria Indonesia. Dalam hak menumpang terdapat

hubungan antara pemilik tanah dengan orang lain yang menumpang di tanah si A,

sehingga ada hubungan tuan dan budaknya. Feodalisme masih mengakar kuat

sampai sekarang di Indonesia yang oleh karena Indonesia masih dikuasai oleh

berbagai rezim. Sehingga rakyat hanya menunngu perintah dari penguasa tertinggi.

Sutan Syahrir dalam diskusinya dengan Josh Mc. Tunner, pengamat Amerika

(1948) mengatakan bahwa feodalisme itu merupakan warisan budaya masyarakat

Indonesia yang masih rentan dengan pemerintahan diktatorial. Kemerdekaan

Indonesia dari Belanda merupakan tujuan jangka pendek. Sedangkan tujuan jangka

panjangnya adalah membebaskan Indonesia dari pemerintahan yang sewenang

wenang dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Pada saat itu, Indonesia baru saja

selesai dengan pemberontakan G 30 S/PKI. Walaupun PKI sudah bisa dieliminir

pada tahun 1948 tapi ancaman bahaya totaliter tidak bisa dihilangkan dari

Indonesia. Pasal 16 UUPA tidak menyebutkan hak pengelolaan yang sebetulnya

hak atas tanah karena pemegang hak pengelolaan itu mempunyai hak untuk

mempergunakan tanah yang menjadi haknya. Dalam UUPA, hakhak atas tanah

dikelompokkan sebagai berikut :

1.Hak atas tanah yang bersifat tetap, terdiri dari :

1. Hak Milik2. Hak Guna Usaha


8/16

6

3. Hak Guna Bangunan4. Hak Pakai5. Hak Sewa Tanah Bangunan6. Hak Pengelolaan2.Hak atas tanah yang bersifat sementara, terdiri dari :

1. Hak Gadai2. Hak Usaha Bagi Hasil3. Hak Menumpang4. Hak Sewa Tanah Pertanian

Pencabutan Hak Atas Tanah

Maksud dari pencabutan hak atas tanah adalah pengambilan tanah secara paksa

oleh negara yang mengakibatkan hak atas tanah itu hapus tanpa yang bersangkutan

melakukan pelanggaran atau lalai dalam memenuhi kewajiban hukum tertentu dari

pemilik hak atas tanah tersebut. Menurut Undangundang nomor 20 tahun 1961

tentang pencabutan hak atas tanah dan bendabenda diatasnya hanya dilakukan

untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta

kepentingan bersama milik rakyat merupakan wewenang Presiden RI setelah

mendengar pertimbangan apakah benar kepentingan umum mengharuskan hak atas

tanah itu harus dicabut, pertimbangan ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri,

Menteri Hukum dan HAM, serta menteri lain yang bersangkutan. Setelah Presiden

mendengar pertimbangan tersebut, maka Presiden akan mengeluarkan Keputusan

Presiden yang didalamnya terdapat besarnya ganti rugi untuk pemilik tanah yang

haknya dicabut tadi. Kemudian jika pemilik tanah tidak setuju dengan besarnya

ganti rugi, maka ia bisa mengajukan keberatan dengan naik banding pada

pengadilan tinggi.


9/16

7

BAB III

ANALISIS

A. PENGERTIAN-PENGERTIAN :1. HAK MILIKHak milik diatur didalam pasal 20-27 UUPA. Hak milik bersifat turun-temurun,

terkuat, dan terpenuh, berfungsi sosial. Maksudnya adalah, turun temurun

contohnya dapat diwariskan, terkuat maksudnya dapat dipertahankan, terpenuh

maksudnya adalah tidak mengenal jangka waktu, dan berfungsi sosial yaitu harus

sesuai dengan sifat dan tujuannya (pasal 6 UUPA).

Hak milik dapat dialihkan kepada siapa saja, dapat didirikan Hak guna bangunan

diatasnya.

Subjek hak milik :

a. Warga Negara Indonesiab. Badan hukum tertentu ( PP No. 38 tahun 1963) yaitu, badan hukum

perbankan negara, koperasi pertanian, dan usaha sosial/keagamaan.

Luas kepemilikan hak atas tanah dibatasi oleh CEILING yang dibatasi secara

maksimum dan minimum.

Berakhirnya suatu hak milik atas tanah yaitu dapat dengan cara :

a. Pencabutan hakb. Melanggar prisip nasionalitasc. Terlantard. Penyerahan secara sukarelae. Tanahnya musnah misalnya karena bencana alam longsorDasar hak milik :

a. Konversi dari tanah-tanah eks-BW dan dari tanah eks-tanah adatb. Dari hasil pengelolaan yang teruang dalam perjanjian pendirian hak tersebutc. SK pemberhentian hak oleh pemerintah BPN2. HAK GUNA USAHAHak guna usaha diatur didalam pasal 28-34 UUPA, dan PP No. 40 tahun 1996.

Hak guna usaha merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh

negara. Obyeknya merupakan tanah negara.

Subyek hak guna usaha :

1. Warga Negara Indonesia


10/16

8

2. Badan HukumIndonesiaHak guna usaha dapat dapat dialihkan asal kepada WNI. Hal ini berdasarkan

prinsip asas nasionalitas.

Penggunaan hak guna usaha dapat digunakan untuk pertanian (perkebunan),

perikanan, peternakan. Dan dapat dijadikan objek hak tanggunangan atau dapat

dijaminkan.

Jangkau waktunya : Didalam UUPA 25 tahun, diperpanjang maksimal 35 tahun

dengan perpanjangan waktu 25 tahun, perpanjangan atau pembaharuan dapat

diberikan sekaligus (pasal 11 PP 40 Tahun 1996) 30 tahun diperbaharui.

Berakhirnya hak : waktunya berakhir melanggar syarat pemberian, dilepas

haknya, dicabut haknya untuk kepentingan umum, tanahnya musnah, melanggar

prinsip nasionalitas.

Dasar hak : PMDN No 6 Tahun 1972 jo. Peraturan kepala BPN No 16 Tahun

1990 sampai dengan 100 HA asal tidak dengan fasilitas penanaman modal oleh

Kanwil BPN ; diatas 100 HA oleh Kepala BPN (Pasal 2 s.d 18 PP No 40 Tahun

1996)

3.HAK GUNA BANGUNANHak untuk mengusahakan dan mempunyai bangunan atas tanah bukan milik

sendiri

Subyeknya : .

1. WNI2. Badan Hukum IndonesiaHak guna Bangunan dapat dialihkan asal kepada WNI, berdasarkan asas

nasionalitas

Dapat sebagai objek hak tanggungan

Jangka waktu hak guna bangunan : paling lama 30 tahun dapat diperpanjang 20

tahun, perpanjangan/ pembaharuan dapat diberikan sekaligus

Berakhirnya hak guna bangunan:

Jangka waktunya berakhir, dihentikan sebelum jangka waktu berakhir, dilepas

oleh pemegang hak, dicabut untuk kepentingan umum, ditelantarkan, tanah

musnah, bukan WNI lagi (pasal 30 ayat 2 jo pasal 20 PP 40/ 1996

Alas/ dasar hak guna bangunan

1. PMDN 6/1972 sampai 2000m2 oleh kepala BPN ps 22 PP 40/1996


11/16

9

2.Hak pengelolaan Vide PMDN 1/77 jo PMDN 6/1972 jo ps 22 ayat (2) PP40/1996

3. Konversi tanah ex adat4. Kinversi tanah ex BW : hak eigendom, hak opstal, hak erfacht5. Karena perjanjian, pemilik HM dan seseorang untuk menimbulkan hak gunabangunan

4. HAK PAKAI

1) Hak pakai keperdataanHak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai negara/

tanah yang dikuasai seseorang dengan hak milik

Subjeknya : WNI, Badan Hukum Indonesia, orang asing penduduk Indonesia (

pasal 39 PP 40/ 1996), badan hukum asing yang mempunyai manfaat bagi

penduduk Indonesia dan badan hukum asing yang ada ijin operasional

Dapat dialihkan ; dapat menjadi objek tanggungan

Berakhirnya hak : jangka waktu berakhir, tanah musnah, dicabut untuk

kepentingan umum, ditelantarkan

Jangka waktu :

Tidak jelas ( pasal 41-43 UUPA) PMDN 6/1972 = 10 tahun Pasal 45 PP 40/ 1996 -25 tahun dengan perpanjangan 20 tahun Hak pakai di atas hak milik = 25 tahun dengan pembaharuan 25 tahun2) Hak pakai khusus :Hak milik mempergunakan tanh untuk pelaksanaan tugas yang berasal dari tanah

yang dikuasai negara.

Subjeknya ialah departemen, LPND, PEMDA, perwakilan negara asing, lembaga

keagamaan, dan lembaga sosial (Lembaga pemerintah non departemen).

Tidak dapat dialihkan :

Tidak dapat dijadikan objek hak tanggungan

Berakhirnya hak:

Jika tidak dapat dipergunakan lagi kembali kepada negara.

Jangka waktu :

Tidak terbatas selama masih dipergunakan (pasal 45 ayat 1 PP. 40 tahun 1996).


12/16

10

B. PENGERTIAN HAK HAK SEMENTARAHak hak yang bersifat sementara dikatakan sementara karena mengandung sifat-

sifat yang bertentangan dengan UUPA (mengandung unsur pemerasan). Maka

hal-hal tersebut diusahakan agar dapat dihapus dalam waktu singkat, sebelum ada

peraturan-peraturan yang baru, sementara ketentuan yang sudah ada dianggap

masih berlaku. Hak-hak tersebut adalah:

1.Hak Usaha Bagi Hasil, berasal dari hukum adat hak menggarap, yaitu hakseseorang untuk mengusahakan pertanian diatas tanah milik orang lain dengan

perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi bagi kedua belah pihak berdasarkan

perjanjian. Diatur dalam Undang-Undang No.2 tahun 1960 tentang perjanjian

bagi hasil, Permenag No. 8 tahun 1964, Inpres No.13 tahun 1980.

2.HakGadai, berasal dari hukum adat Jual Gadai, yaitu penyerahan sebidangtanah oleh pemilik kepada pihak lain dengan membayar uang kepada pemilik

tanah dengan perjanjian, bahwa tanah itu akan dikemalikan apabila pemilik

mengembalikan uang kepada pemegang tanah. Hal itu diatur lebih lanjut dalam

Undang-Undang No.56/ Prp/ 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian,

pasal 7 : Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai, sudah

berlangsung 7 tahun atau lebih, wajjib mengembalikan tanah itu kepada

pemiliknya dalam waktu sebulan stelah tanaman selesai dipanen. Dengan tidak

ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.

Rumus : 7+0.5Waktu Berlangsungnya Gadai x Uang gadai

7

3.Hak Menumpang, yaitu hak yang mengizinkan seseorang untuk mendirikanserta untuk menempati rumah diatas tanah pekarangan orang lain dengan tidak

membayar kepada pemilik pekarangan tersebut, seperti hak pakai, tetapi

sifatnya sangat lemah, karena setiap saat pemilik dapat mengambil kembali

tanahnya.

4.Hak Sewa Tanah Pertanian, bersifat sementara karena berkaitan dengan pasal10 ayat 1 UUPA yang menghendaki setiap orang atau badan hukum yang

mempunyai suatu hak atas tanah pertanian. Pada asasnya diwajibkan

mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan cara mencegah

cara pemerasan.


13/16

11

Contoh Kasus :

Sengketa Lahan Meruya

Kasus ini bermula pada 1972. Waktu itu, Haji Djuhri bin Haji Geni, Yahya bin

Haji Geni, dan Muhammad Yatim Tugono membeli tanah-tanah girik dari warga

Meruya Udik, yang kini menjadi Kelurahan Meruya Selatan. Seluruh tanah ini

mencapai luas 78 hektare dan kemudian dijual dengan harga Rp 300 per meter

persegi ke perusahaan properti milik Beny Rachmat itu.

Masalah muncul ketika Portanigra menuduh tiga mandor itu belakangan membuat

girik palsu dan menjual lagi tanah tersebut ke beberapa pihak. Kasus pemalsuan

girik ini ditemukan oleh Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Pusat

pimpinan Laksamana Sudomo pada 1978.

Dalam proses pemeriksaan, tiga mandor tadi mengaku menjual lagi girik tersebut

kepada beberapa perusahaan. Di antaranya ke pemerintah DKI Jakarta pada 1974

seluas 15 hektare, kepada PT Intercone (2 hektare) dan PT Copylas (2,5 hektare)

pada 1975, serta kepada BRI seluas 3,5 hektare pada 1977.

Pada 1986, Djuhri divonis hukuman setahun penjara oleh Pengadilan Negeri

Jakarta Barat. Di tingkat banding, Yahya terkena vonis setahun penjara. Adapun

Tugono, kasasinya ditolak Mahkamah Agung sehingga ia harus masuk penjara

pada 1989.

Berbekal putusan pidana itu, Portanigra kemudian menggugat perdata ketiga

mandor tersebut pada 1996. Ketika itu, Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah

meletakkan sita jaminan terhadap tanah seluas 44 hektare yang diklaim milik

Porta. Gugatan ini sempat ditolak di tingkat pertama dan banding.

Namun, pada 2001, nasib berbalik memihak Porta ketika perkara sampai di

Mahkamah Agung. Mahkamah memenangkan Porta. Putusan perkara pidana dan

bukti jual-beli yang jadi pegangan putusan kasasi.

Meskipun bukan pihak yang bersengketa, warga kini berusaha melawan putusan

Mahkamah Agung dengan mengajukan gugatan perlawanan hukum ke Pengadilan

Negeri Jakarta Barat.

Warga juga berusaha menghalangi eksekusi dengan mengadukan Portanigra ke

polisi karena adanya sejumlah kejanggalan di berkas perkara.

Kejanggalan itu di antaranya menyangkut domisili perusahaan tersebut di Duta

Merlin yang ternyata kosong dan nomor wajib pajak ganda atas nama Portanigra.


14/16

12

Dari tiga terpidana, kini cuma Haji Djuhri yang sudah berusia 80 tahun dan pikun

itu yang ikut melawan. Sebab, Yahya sudah meninggal dan Tugono pindah entah

ke mana.

Portanigra sendiri kini menunggu upaya Dewan Perwakilan Rakyat mencari solusi

untuk tak merugikan pihak ketiga atau warga dalam sengketa tanah tersebut.

Badan Pertanahan Jakarta yang disebut-sebut ikut punya andil membuat masalah

ini jadi kisruh sepertinya malah tak diganggu gugat. Padahal jika dokumen tanah

berupa hak girik dipegang PT Portanigra dan tanah tersebut berstatus sengketa,

mestinya ribuan warga itu tak bisa memiliki sertifikat hak milik. Mestinya BPN

tidak mengeluarkan dokumen kepemilikan tanah di atas lahan yang terlibat

sengketa.

Nasi telah menjadi bubur. BPN mengeluarkan sertifikat itu dan kini jadi masalah.

Sumber :www.tempointeraktif.com

Analisis Kasus

Perspektif Legal

Kasus Meruya sebenarnya adalah persoalan pidana antara PT Porta Nigra dengan

Juhri CS. PT Porta Nigra yang dalam hal ini dirugikan dengan penipuan yg

dilakukan Juhri CS dalam proses pengambilalihan lahan di Meruya. Secara legal,

tanah yang dibeli Porta Nigra dari Juhri CS belum beralih karena dasar hukum

atas tanah tersebut, dalam hal ini girik dinyatakan palsu oleh pengadilan pidana

dan berdasarkan putusan pengadilan negeri dimusnahkan.

Selain itu, dalam proses peralihan hak atas tanah, PT.Portanigra sebagai

perusahaan developer melakukan kesalahan karena tidakmelakukan transaksi beli

tanah sesuai aturan dan tidak mengurus sertifikat pasca transaksi maka Porta

Nigra belum dapat disebut sebagai pemilik secara yuridis atas tanah tersebut.

Perspektif Yurisdiksi

Putusan Mahkamah Agung untuk melakukan eksekusi tanah di Meruya memang

patut dipertanyakan karena penerbitan sertifikat tanah adalah putusan dari BPN

(pejabat negara). jadi, yang dapat mempertanyakan sertifikat tersebut adalah

peradilan Tata Usaha Negara. Seharusnya putusan dari MA adalah memaksa Juhri

CS untuk mengganti kerugian akibat penipuan yang dilakukannnya dan bukan

menyerahkan tanah yg menjadi objek jual beli pada awalnya. terlebih secara

hukum proses peralihan hak atas tanah tersebut belum terjadi. Atau setidaknya

tidak ada dokumen hukum yang menunjukkan hal tersebut.
http://www.tempointeraktif.com/http://www.tempointeraktif.com/http://www.tempointeraktif.com/http://www.tempointeraktif.com/


15/16

13

BAB IV

KESIMPULAN

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang

mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah

tersebut. Di dalam pelaksanaannya banyak terdapat masalah-masalah akibat

ketidaktahuan atau ketidakmengertian masyarakat terhadap hak-hak atas tanah.

Masalah tanah bagi manusia seperti tidak ada habisnya karena tanah mempunyai

arti yang sangat penting dalam penghidupan manusia

Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui dan mengerti mengenai

hak-hak atas tanah agar kejadian-kejadian persengketaan tanah seperti kasus diatas

tidak terulang kembali.


16/16

14

DAFTAR PUSTAKA

Harsono,Boedi,2008, Hukum Agraria Indonesia ,Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta

Catatan kuliah Hukum Agraria Harsono, Boedi, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan

Undang-undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya, Djambatan,

Jakarta

Perangin, Effendi, 1986, 401 Pertanyaan dan Jawaban Tentang HukumAgraria, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

www.google.com/kasushakatastanah www.google.com/hakatastanah http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_atas_tanah"
http://www.google.com/kasushakatastanahhttp://www.google.com/kasushakatastanahhttp://www.google.com/hakatastanahhttp://www.google.com/hakatastanahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hak_atas_tanahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hak_atas_tanahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hak_atas_tanahhttp://www.google.com/hakatastanahhttp://www.google.com/kasushakatastanah

46145972 makalah hak atas tanah isi

Documents