DAFTAR ISI

Daftar Isi………………………………………………….... 1

Kata Pengantar …………………………………………….. 2

Bab I Pendahuluan ………………………………………… 2

Latar belakang …………………………………….. 3

Rumusan Masalah…………………………………. 3-4

Tujuan …………………………………………….. 4

Manfaat……………………………………………. 4

Sasaran ……………………………………………. 5

Bab II Pengertian dan jenis Konversi ……………………... 6

Riwayat Singkat Konversi…………………………. 7

Macam Konversi Hak Atas Tanah ………………… 7-12

Hak atas tanah Yang bersifat sementara………. 12

Macam hak Atas Tanah Yang bersifat sementara…..13-16

Bab III Penutup …………………………………………….. 17

Kesimpulan …………………………………………. 17

Daftar Pustaka……………………………………..

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karuniaNya kami dapat menyelesaikan makalah ini sesuai dengan kemampuan kami. Tujuan kami dalam pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliahhukum agraria yang berjudul mengenaiketentuan-ketentuan konversi pada undang-undang no.5 tahun 1960 mengenai peraturan dasar pokok-pokok agraria serta mengenai hak-hak yang bersifat sementarayangdijelaskan dan diharapkan dapat menambah informasi bagi para pembaca dan semoga dapat diimplementasikan secara real dalam praktek.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun kami harapkan demi kesempurnaan makalah kami selanjutnya .

Kami berharap makalah ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi para pembaca semua.

Yogyakarta, 23 November 2013

Penulis

2

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejak tanggal 24 September 1960, yaitu tanggal terhitung mulai berlakunya UUPA no. 5/1960, hak-hak atas tanah yang diatur oleh hukum perdata Eropa yang dimuat dalam buku kedua KUHS tentang benda yang dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali peraturan-peraturan tentang hipotek yang masih tetap berlaku. Hak-hak yang diatur dalam buku kedua itu diantaranya adalah hak eigendom (hak milik menurut pengertian hukum Eropa), hak erfpacht, hak opstal, dan hak vruchtgebruik, dialihkan dan dirubah masing-masing ke dalam salah satu hak atas tanah yang tercantum dalam pasal 16 UUPA no. 5/1960, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan hak-haklainnya.

Selain hak-hak atas tanah yang diatur oleh hukum perdata Eropa, juga terdapat hak-hak atas tanah yang diatur oleh hukum adat seperti diantaranya: hak gogoloan, hak pekulen, dan hak sanggan dialihkan ke dalam salah satu hak atas tanah dalam pasal 16 UUPA no. 5/1960. Jadi, masalah konversi itu timbul karena adanya penggantian hukum agraria.

Tidak hanya mengenai masalah ketentuan konversi saja.Hak atas tanah juga terdapat beberapa macam.Salah satunya hakatas tanah yang bersifat sementara (hak gadai, hak Hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa). Dikatakan sementara karena karena suatu waktu hak-hak tersebut tidak akan dianggap lagi sebagai suatu lembaga hukum karena beberapa sebab yang dapat membatalkannya.

Dalam pada hak-hak itu belum sekaligus dapat dihapuspada saat mulai berlakunyaUUPA, karena penghapusannya harus dahulu disertai berbgai usahayag sampai sekarangpun belumdapat diselenggarakan sepenuhnya.

Sementara itu hak-hak tersebut harus diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan UUPA. Misalnya dengan pengaturan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang “bagi hasil” dan pengaturan pengembalian tanah pertanian yang digadaikan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang ”Penetapan Luas Tanah Pertanian”.

2. Rumusan MasalahAgar pembahasan dalam makalah ini dapat dipahami denganlebih baik dan

mencapai sasaran yang dituju, maka kami selaku penulis membuat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah pengertian dan jenis dari konversi?

2. Bagaimanakah riwayat singkat dari konversi?

3. Bagaimanakah konversi hak milik atas tanah?

3

4. Apa yang dimaksud dengan Hak Atas Tanah yang bersifat sementara tersebut?

5. Apa saja yang termasuk Hak Atas Tanah yang bersifat sementara tersebut?

3. Tujuan

Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah memberikan informasi mengenai ketentuan-ketentuan konversi pada UU.5/1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria serta mengenai hak-hak yang bersifat sementara yaitu mengenai hak gadai & hak menumpang.Serta pembuatan makalah ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu:

a. Agar kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan ketentuan konversi dan jenis konversi

b. Agar kita dapat mengetahui riwayat singkat dari ketentuan konversic. Agar kita dapat mengetahui konversi dari hak milik atas tanah itu sendirid. Agar kita dapat mengetahui tentang hak tanah yang bersifat sementarae. Agar kita dapat mengetahui apa saja yang termasuk dalam hak tanah yang

bersifat sementara

4. ManfaatManfaat yang dapatdiperoleh bagi penyusun serta pembaca setelah membaca makalah mengenai hak gadai dan hak menumpang serta ketentuan-ketentuan konversi pada Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrariaini, yaitu :

Manfaat teoritis :

a. Penyusun mendapat lebih banyak pengetahuan mengenai ketentyan konversi Undang-Undang No.5 Tahun 1960 mengenai peraturan dasar pokok-pokok agaraia dan Hak AtasTanah yang bersifat sementara

b. Penyusun mendapatkan pengetahuan mengenai apa saja yang termasuk kedalam ketentuan konversi tersebut dan Hak Atas Tanah yang besifat sementara itu sendiri

Manfaat Praktis:

a. Penyusun dapat memaparkan mengenai Hak Atas Tanah yang bersifat sementara

b. Penyusun dapat mengetahui bagaimana kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia

c. Jika suatu hari penyusun bekerja pada bidang Hukum Agraria atau yang berhubungan dengan pertanahan maka penyusun sudah mengetahui bagaimanakah penjelasan mengenai ketetntuan konversi serta Hak Atas Tanah yang besifat sementara Tersebut yang dapat pula diaplikasikannya apabila terjadi masalah yangberhubungan dengan Hak Atas Tanah.

4

5. Sasaran

Pembuatan makalah ini diharapkan mampu memberikan pandangan kepada kita semua mengenai ketentuan konversi dan hak atas tanah yang bersifat sementara. Karena belum banyak dari kita yang tahu dan paham mengenai kedua hal tersebut. Selain itudiharapkan agar kita semua dalam melakukannya secara riel di lapangan dengan menggunakan konsep serta aturan yang ad dalam peraturan agrarian atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 baik mengenai ketentuan konversi itu sendiri maupun hak atas tanah yang bersifat sementara.

5

BAB II

ISI(PEMBAHASAN)

1. PENGERTIAN DAN JENIS KONVERSI

Konversi berarti peralihan atau perubahan (omzetting) dari suatu hak kepada suatu hak lain. Pengertian ini lain dengan pengertian hak konversi. Hak konversi menurut Vorstenlandsche Grondhuurreglement diartikan sebagai suatu hak berdasarkan atas suatu conversiebeschikking, yaitu suatu hak dari seorang landbouwoundernemer atas nikmat dari tanah, buruh, dan air yang diperlukan untuk ondernemingnya. Jadi pengertian konversi dengan hak konversi itu lain.

Apabila kita membaca bahwa arti konversi itu adalah perubahan suatu hak tertentu kepada suatu hak lain, jadi ada peralihan atau perubahan dari hak-hak atas tanah tertentu kepada hak-hak atas tanah yang lain. Konversi bisa juga diartikan sebagai perubahan hak lama atas tanah menjadi hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Perlu dijelaskan bahwa “hak lama” disini adalah hak-hak atas tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, sedangkan hak baru memuat Undang-Undang Pokok Agraria adalah hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA khususnya pasal 16 ayat 1, c.q hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai.

Konversi ini sendiri terjadi karena berdasarkan ketentuan-ketentuan konversi UUPA, kecuali mengenai Hak Konsensi dan Hak Sewa untuk perusahaan kebun besar yang menjadi Hak Guna Usaha.Sedangkan konversi ini terdiri dari 3 jenis:

a. Konversi hak atas tanah, yang berasal dari tanah hak Barat

b. Konversi hak atas tanah, yang berasal dari tanah bekas hak Indonesia

c. Konversi hak atas tanah, yang berasal dari tanah bekas Swapraja

Berbicara dalam hal konversi, maka yang perlu diketahui adalah:

1. Pengetahuan mengenai hak atas tanah mengenai hak lama, baik hak atas tanah, dengan hak barat ataupun hak tanah adat, maupun tanah swapraja.

2. Pengetahuan peraturan tanah yang lama.

3. Macam-macam hak atas tanah menurut hukum yang baru sebagai dimaksud dalam UUPA, termasuk siapa-siapa saja yang boleh mempunyai hak-hak tersebut, karena ketentuan konversi sangat erat dengan ketentuan subjek hak.

4. Tidak semua hak dapat dikonversi UUPA, misalnya: hak erfpacht untuk pertanian kecil dan hak milik adat.

62. RIWAYAT SINGKAT KONVERSI

Dengan diundangkannya UUPA, sebagai dimuat dalam UU no. 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, maka sejak berlakunya UUPA tanggal 24 September 1960 itulah berlaku hak-hak atas tanah sebagaimana ditentukan dalam pasal 16, khususnya hak-hak atas tanah primair, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.

Pelaksanaan dari konversi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agraria (PMA) no. 2 tahun 1960 tanggal 10 Oktober 1960 tentang pelaksanaan beberapa ketentuan UUPA bersambung PMA no. 5 tahun 1960 tanggal 24 Desember 1960, tentang penambahan PMA no. 2 tahun 1960.

Sedangkan hak-hak atas tanah asal konversi hak barat akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980. Maka untuk penyelesaian hak tanah dimaksud diatur kembali dengan Kepres no. 32 tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah. Asal konversi hak-hak barat dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 3 tahun 1979 tanggal 27 Agustus 1979 tentang ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak barat atas tanah asal konversi hak-hak barat.

Khusus terhadap tanah-tanah bekas hak Indonesia, yaitu tanah yang tunduk dengan hukum adat yang sifatnya turun temurun seperti Inlandsch Bezit, Yasan, Andarbeni, Pesini, Grant Sultan dan sebagainya yang pemiliknya pada saat berlakunya UUPA adalah WNI, dikonversi menjadi hak milik

3. Macam Konversi Hak Atas Tanah

Konversi Hak Atas Tanah Bekas Hak Barat

Jenis hak atas tanah berasal bekas hak barat:

1. Hak Eigendom a. Pengertian hak eigendom

Hak eigendom adalah hak untuk membuat suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain.

b. Konversi hak eigendomMengenai konversinya, hak eigendom dapat diatur sebagai berikut1) Hak milik

“Apabila hak eigendom atas tanah yang ada sejak berlakunya Undang-undang Pokok Agraria menjadi hak milik setelah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 21

72) Hak guna bangunan

“Apabila hak eigendom itu kepunyaan orang asing, seorang warga NEGARA yang disamping kewarganegaraannya asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 2, sejak berlakunya Undang-undang ini menjadi Hak Guna Bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1 dengan jangka waktu 20 tahun”

3) Hak Pakai“Apabila hak eigendom itu kepunyaan negeri asing yang dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman, Kepala perwakilan dan Gedung Kedutaan sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat 1 yang akan berlangsung selama tanahnya yang dipergunakan untuk keperluan di atas”

4) Tidak dikonversi/ dihapus“Apabila hak eigendom tersebut dalam ayat 3 pasal 1 ini, dibebani dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hubungan antara yang mempunyai hak eigendom tersebut dan pemegang hak opstal atau hak erfpacht selanjutnya diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria”

2. Hak Opstala. Pengertian hak postal

Hak opstal adalah suatu hak kebendaan untuk memiliki bangunan dan tanaman-tanaman di atas sebidang tanah orang lain.

b. Konversi hak postalPasal 1 Indonesia ketentuan konversi UUPA menentukan “Hak opstal dan hak

erfpacht untuk perumahan yang ada pada pada mulai berlakunya UUPA, sejak saat tersebut menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1, yang berlangsung selama sisa waktu hak opstal dan erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun”

Dengan demikian maka hak opstal itu dikonversi munjadi hak guna bangunan menurut pasal 35 ayat 1 UUPA dalam jangka waktu sisa waktu dari hak opstal sejak tanggal 24 September tersebut, dengan ketentuan maksimum 20 tahun hak opstal yang sudah habis waktunya pada tanggal 24 September 1960 tidak dikonversi.

Jadi dengan demikian, maka bekas yang punya hak opstal dapat mengajukan permohonan hak baru.

3. Hak Erfpachta. Pengertian hak erfpacht

Hak erfpacht adalah hak untuk memetik kenikmatan seluas-luasnya dari tanah milik orang lain, mengusahakan untuk waktu yang sangat lama

b. Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar1) Konversi hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar

8

2) Pelaksanaan konversi bekas hak barat c.2 hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar

c. Hak erfpacht yang sudah habis waktunyaPasal 15 ayat 2 PMA No. 2 /1960, menentukan: “Hak erfpacht termaksud

dalam ayat 1 pasal ini yang sudah habis waktunya dikonversi menjadi hak pakai yang berlaku sementara sampai ada keputusan yang pasti”

d. Hak erfpacht untuk pertanian kecil1. Konversi hak erfpacht untuk pertanian kecil2. Pelaksanaan konversi hak erfpacht untuk pertanian kecil

e. Hak erfpacht untuk perumahan1. Konversi Hak erfpacht untuk perumahan pasal V UUPA menentukan:

“Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan yang ada pada mulai berlakunya UU ini sejak saat itu menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1 yang berlangsung selama sisa waktu hak opstal dan hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun”

2. Pelaksanaan konversi hak erfpacht untuk perumahan

3. Hak Gebruika. Pengertian hak gebruik

Hak gebruik adalah suatu hak kebendaan atas benda orang lain bagi seseorang tertentu untuk mengambil benda sendiri dan memakai apabila ada hasilnya sekedar buat keperluannya sendiri beserta keluarganya.

b. Konversi hak gebruik (Pasal VI UUPA)Hak-hak gebruik sejak berlakunya UUPA tanggal 24 September 1960 sesuai dengan pasal VI ketentuan konversi UUPA dikonversi menjadi hak pakai, sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat 1 UUPA.

4. Bruikleena. Pengertian bruikleen

Bruikleen adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan benda dengan cuma-cuma ke pihak lain untuk dipakainya dengan kewajiban bagi yang meminjam setelah benda itu terpakai untuk mengembalikan dalam waktu tertentu.

b. Konversi bruikleenKonversi VI ketentuan konversi UUPA menentukan:“Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 41 ayat 1, seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah yang ada pada mulai berlakunya UU ini, yaitu hak

Vruchtgebruik, genggam bauntuik, anggaduh, bengkak, lungguh, pituwas dan hak-hak lain dengan nama apapun juga

8

3. Konversi Hak Atas Tanah Bekas Hak-Hak Indonesia

Jenis hak-hak atas tanah berasal dari tanah bekas hak-hak Indonesia:

1. Hak Erfpacht yang altijddurend (Altyddurende)

a. Pengertian hak Erfpacht yang altijddurendYang dimaksud dengan hak erfacht yang altijddrurend adalah hak erfacht yang

diberikan sebagai pengganti hak usaha di atas bekas tanah partikulir menurut S.1913 – 702. (pasal 14 PMA No. 2/1960)

b. Konversi hak Erfpacht yang altijddurendUntuk diketahui bahwa sebenarnya hak erfpacht yang altijddurend adalah

merupakan hak Indonesia Tanahnya bisa berupa tanah bangunan, tapi juga bisa berupa tanah pertanian.

Altyddurende Eefpacht ini seperti hak-hak Indonesia lainnya yang sejenis hak milik adat diatur dalam pasal II ketentuan-ketentuan konversi UUPA, dan dikonversi sebagai berikut:

1) Hak milik (Pasal II ayat 1 UUPA2) Hak guna usaha (Pasal II ayat 2 UUPA3) Hak guna bangunan

1. Hak Agrarische Kegindoma. Pengertian hak Agrarische Kegindom

Adalah suatu hak buatan semasa Pemerintah Hindia Belanda dengan maksud memberikan kepada orang-orang Indonesia/pribumi suatu hak baru yang kuat atas sebidang tanah.

b. Konversi hak Agrarische KegindomSeperti halnya hak erfpacht yang alsijdurend maka hak agrarische kigendom

merupakan hak Indonesia yang tanahnya bisa berupa tanah bangunan tetapi juga berupa tanah pertanian.

Hak Agrarische Kegindom ini seperti hak-hak Indonesia lainnya, yang sejenis hak milik, diatur dalam pasal II ketentuan-ketentuan konversi UUPA dapat dikonversi sebagai berikut:1) Hak milik (pasal II ayat I UUPA)2) Hak Guna Usaha (Pasal II ayat 2 UUPA)3) Hak Guna bangunan

10a. Jenis hak gogolan

Ada 2 jenis hak gogolan, yaitu:1) Hak gogolan yang bersifat tetap

Hak gogolan bersifat tetap adalah hak gogolan, apabila para gogol tersebut terus menerus memunyai tanah gogolan yang sama dan apabila si gogol itu meninggal dunia, dapat diwariskan tertentu.

2) Hak gogolan yang bersifat tidak tetapHak gogolan yang bersifat tidak tetap adalah hak gogolan, apabila para

gogol tersebut tidak terus menerus memegang tanah gogolan yang sama atau apabila si gogol itu meninggal dunia, maka tanah gogolan tersebut kembali pada desa.

Konversi Hak Atas Tanah Bekas Hak Swapraja

a. Pengertian hak atas tanah bekas hak Swapraja

Yang dimaksud dengan daerah-daerah Swapraja yang semasa zaman Hindia Belanda dahulu adalah daerah raja-raja atau zelfbestuurende Landschappen. Istilah swapraja dipakai dalam:

1) UUD 1945, pasal 182) UUDS 1950, pasal 1323) UU no. 22 tahun 1948, disebut daerah istimewa

b. Jenis-jenis hak tanah berasal dari tanah bekas hak Swapraja1) Hak Hanggaduh

I. Pengertian hak hanggaduhYang dimaksud dengan hak hanggaduh ialah hak untuk memakai tanah kepunyaan raja.Menurut pernyataan ini, maka semua tanah Yogyakarta adalah kepunyaan raja, sedang rakyat hanya menggaduh saja.

II. Konversi hak hanggaduh Dijelaskan dalam pasal VI ketentuan konversi UUPA

2) Hak GrantI. Pengertian hak grant

Hak grant adalah hak atas tanah atas pemberian raja-raja kepada bangsa asing

II. Jenis-jenis hak grant:i. Grant sultan

Hak Grant sultan adalah merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang diberikan oleh sultan kepada para kaula swapraja. Hak grant sultan ini didaftar di kantor pejabat pamong praja.

11ii. Grant controleur

Hak grant controleur ini diberikan oleh sultan kepada para bukan kaula swapraja. Hak dimaksud disebut controleur, karena pendaftarannya dilakukan di kantor controleur. Hak ini banyak diubah menjadi hak opstal dan hak erfpach

iii. Grant Deli maatschappyHak grant deli maatschappy ini diberikan sultan kepada Deli maatschappy. Kepada Deli maatschappy diberi wewenang untuk memberikan bagian bagian-bagian tanah grant kepada pihketiga/lain.

Hak konsensi dan sewa untuk Perusahaan Kebun Besar

a. Pengertian hak konsensi dan sewa untuk perusahaan kebun besarHak konsensi untuk perusahaan kebun besar adalah hak untuk mengusahakan

tanah swapraja yang diberikan oleh kepala swapraja yang bentuknya sebagai yang ditetapkan dalam misal: Byblad 3381, 4350, 4770, 5707. Hak konsensi ini tidak dapat dihipotekkan.

Hak sewa untuk perusahaan kebun besar adalah hak sewa atas tanah negara, termasuk tanah bekas swapraja untuk dipergunakan perkebunan yang luasnya 25 Ha, atau lebih, sesuatu dengan batas yang ditentukan dalam pasal 28 ayat 2 UUPA.

b. Konversi hak konsensi dan sewa untuk perusahaan kebun besarPasal IV ketentuan-ketentuan konversi UUPA menentukan:Ayat 1:Pemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka waktu setahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini, harus mengajukan permintaan menteri agraria, agar haknya diubah menjadi hak guna usaha.

2. HAK-HAK ATAS TANAH YANG BERSIFAT SEMENTARAKetentuan Umum.

Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h UUPA. Macam-macam haknya disebutkan dalam pasal 53 UUPA, yang meliputi Hak Gadai (Gadai Tanah), hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian. Hak-hak atas tanah ini diatur dalam UUPA dan diberi sifat semetara, dalam waktu yang singkat, diusahakan akan dihapus karna mengandung sifat-sifat pemerasan dan bertentangan dengan jiwa UUPA. Kenyataannya sampai saat ini tidak dapat dihapuskan dan yang dapat dilakukan adalah mengurangi sifat-sifat pemerasan.

123. MACAM-MACAM HAK ATAS TANAH YANG BERSIFAT SEMENTARA YAITU

HAK GADAI DAN HAK MENUMPANGA. Hak Gadai (Gadai tanah)

1. Pengertian Hak Gadai (Gadai Tanah)UUPA tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan Hak Gadai

(Gadai Tanah). Untuk memperoleh pemahaman tentang pengertian Gadai Tanah, berikut ini dikemukakan pendapat Boedi Harsono, Gadai tanah adalah hubungan hukum seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya.Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai. Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, Pengembalian uang gadai  atau yang lazim disebut penebusan tergantung pada kemauan dan kepampuan pemilik tanah yang yang menggadaikan, banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun karena pemilik tanah belum mampu melakukan penebusan.

2. Subjek hak gadaiDalam hak Gadai (Gadai Tanah) terdapat dua pihak, yaitu pihak pemilik tanah

pertanian tersebut pemberi gadai dan pihak yang menyerahkan uang kepada pemberi gadai disebut penerima (pemegang) gadai.Pada umunya, pemberi gadai berasal dari golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, Sebaliknya penerima (pemegang) gadai berasal dari golongan masyarakat yang mampu (kaya).

3. Terjadinya Hak Gadai (Gadai Tanah).Hak Gadai (Gadai Tanah) pertanian bagi masyarakat Indonesia khususnya  petani bukanlah hal yang baru. Semula  lembaga ini diatur/tunduk pada hukum adat tentang tanah dan pada umumnya dibuat tidak tertulis. Kenyataan ini selaras dengan sistem dan cara berfikir hukum adat yang sifatnya sangat sederhana. Hak gadai (Gadai Tanah) dalam hukum adapt harus dilakukan dihadapan kepala desa/kepala adapt selaku kepala masyarakat. Hukum adat mempunyai wewenang untuk menentukan dan mengatur perbuatan -perbuatan hukum mengenai tanah yang terjadi dalam lingkungan wilayah kekuasaannya.

Dalam praktiknya, Hak gadai (Gadai Tanah) pada umumnya dilakukan tanpa sepengetahuan kepala desa/kepala adat.Hak Gadai (Gadai Tanah) hanya dilakukan oleh pemilik tanah dan pihak yang memberikan uang gadai, dan dilakukan tidak tertulis.

4. Perbedaan Hak Gadai (Gadai Tanah) dan Gadai dalam Hukum Perdata Barat.

Perbedaan antara Hak Gadai (Gadai Tanah) dan Gadai menurut Hukum Perdata Barat, adalah pada Hak Gadai (Gadai Tanah) terdapat satu perbuatan hukum yang berupa perjanjian penggarapan tanah pertanian oleh orang yang memberikan uang gadai, sedangkan Gadai menurut Hukum Perdata Barat terdapat

13

dua perbuatan hukum yang berupa perjanjian pinjam-meminjam uang sebagai perjanjian pokok dan penyerahan benda bergerak sebagai jaminan, sebagai perjanjian ikutan.

5. Jangka Waktu Hak Gadai Tanah (Gadai Tanah).Jangka waktu Hak Gadai (Gadai Tanah) dalam praktiknya dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Hak Gadai (Gadai Tanah) yang lamanya tidak ditentukanDalam hal Hak Gadai (Gadai Tanah) tidak ditentukan lamanya, maka

pemilik tanah pertanian tidak boleh melakukan penebusan sewaktu-waktu, misalnya sekarang digadai, 1 atau 2 bulan kemudian ditebus. Penebusan baru dapat dilakukan apabila pemegang gadai minimal telah melakukan satu kali masa panen.Hal ini disebabkan karma Hak Gadai (Gadai Tanah) merupakan perjanjian penggarapan tanah bukan perjanjian pinjam-meminjam uang.

b) Gadai Tanah yang lamanya ditentukan       Dalam Hak Gadai (Gadai Tanah) ini, pemilik tanah baru dapat menebus tanahnya kalau jangka waktu yang diperjanjikan dalam Hak Gadai (Gadai Tanah) berakhir. Kalau jangka waktu tersebut sudah berakhir dan pemilik tanah tidak dapat menebus tanahnya, maka tidak dapat dikatakan bahwa ia melakukan wanprestasi sehingga pemegang gadai bias menjual lelang tanah yang digadaikan tersebut. Apabila batas waktu yang telah ditentukan pemilik tanah tidak dapat menebusnya, maka pemegang gadai tidak dapat memaksa pemilik tanah untuk menebus tanahnya, dan kalau pemegang gadai tetap tetap memaksa menjual lelang tanah yang digadaikan tersebut, maka pemilik tanah dapat menggugat pemegang gadai kecuali pemilik tanah dapat mengizinkan menjual tanah yang digadaikan.

6. Ciri-ciri Hak Gadai (Gadai Tanah).Hak Gadai (Gadai Tanah) menurut hukum adapt mengandung cirri-ciri sebagai berikut :

a) Hak menebus tidak mungkin kadaluarsa.b) Pemegang gadai selalu berhak untuk mengulang gadaikan tanahnya.c) Pemegang gadai tidak boleh menuntut supaya tanahnya segera ditebus.d) Tanah yang digadaikan tidak bisa secara otomatis menjadi milik pemegang

gadai bila tidak ditebus.

7. Sifat pemerasan dalam Hak Gadai (Gadai Tanah).Hak Gadai (Gadai Tanah) di samping mempunyai unsur tolong menolong, namun juga mengandung sifat pemerasan karena selama pemilik tanah tidak dapat menebus tanahnya, tanahnya tetap dikuasai oleh pemegang gadai.Sifat pemerasan Pada Hak Gadai (Gadai Tanah), adalah :

14

a) Lamanya gadai tidak terbatas. Berapa tahun saja tanah itu dikuasai oleh pemegang gadai, tanah tidak akan dikembalikan kepada pemilik tanah apabila tidak ditebus.

b) Tanah baru dapat kembali kepada pemilik tanah apabila sudah ditebus oleh pemiliknya. Dengan menguasai tanah selama 6 sampai 7 tahun saja, hasil yang dapat diperoleh pemegang gadai sudah melebihi jumlah uang gadai dan bunga gadai.

8. Penyelesaian masalah uang gadai.Untuk menghapuskan sifat pemerasan dalam Hak Gadai (Gadai Tanah)

sekaligus bukanlah pekerjaan yang mudah dikarenakan Hak Gadai (Gadai Tanah) tersebut sudah berakar dalam kehidupan masyarakat khususnya di pedesaan. Yang dapat dilakukan adalah mengurangi sifat pemerasan dengan jalan membuat ketentuan tentang cara penebusan uang gadai. Hal ini dilakukan dalam rangka penertiban dan melindungi golongan ekonomi lemah (pemberi gadai).Ketentuan yang mengatur cara penebusan uang gadai diatur dalam UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

9. Hapusnya Hak Gadai (Gadai Tanah).Faktor-faktor penyebab hapusnya Hak Gadai (Gadai Tanah) :

a) Telah dilakukan penebusan oleh pemilik tanah (pemberi gadai).b) Hak gadai sudah berlangsung 7 tahun atau lebih.c) Adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pemegang gadai

menjadi pemilik atas tanah yang digadaikan karena pemilik tanah tidak dapat menebus dalam jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam Gadai Tanah.

d) Tanahnya dicabut untuk kepentingan umum.e) Tanahnya musnah.

B. Hak Menumpanga) Pengertian hak menumpang

UUPA tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan Hak Menumpang. Boedi Harsono memberikan pengertian Hak Menumpang, yaitu hak yang memberi wewenang kepada seseorang untuk mendirikan dan menempati rumah di atas tanah pekarangan milik orang lain. Di atas tanah itu mungkin masih ada rumah lain kepunyaan pemilik tanah, tetapi mungkin saja tanah itu merupakan tanah pekarangan yang semula masih kosong.

b) Hak Menumpang Termasuk Hak Atas Tanah.Dalam Hak Menumpang memuat wewenang seseorang untuk mempergunakan

tanah yang bersangkutan, dalam arti mendirikan rumah dan mendiaminya di atas tanah milik orang lain.

15c) Unsur-unsur tolong-monolong dalam hak menumpang

Dalam Hak Menumpang terdapat unsur tolong-menolong dan bersifat kekeluargaan, yaitu pemilik tanah merasa iba (kasian) kepada seseorang yang tertimpa musibah atau tidak mempunyai rumah, lalu seseorang tersebut diberi hak untuk menempati rumah lain dari pemilik tanah atau mendirikan bangunan di bagian lain dari tanah milik orang lain tersebut tanpa membayar uang sewa.

Hak Menumpang biasanya terjadi atas dasar kepercayaan oleh pemilik tanah kepada orang lain yang belum mempunyai rumah sebagai tempat tinggal dalam bentuk tidak tertulis, tidak ada saksi, dan tidak diketahui oleh perangkat desa/kelurahan setempat, sehingga jauh dari jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

d) Sifat pemerasan. Orang yang mempunyai Hak Menumpang biasanya tidak mau keluar atau

mengonsongkan rumah yang ditempatinya kalau tidak diberi ganti rugi atau pesangon oleh pemilik tanah dengan alas an bahwa ia telah mendirikan rumah dengan biaya sendiri atau merawat rumah yang ditempati dalam jangka waktu yang lama bahkan rumah tersebut ditempati oleh keturunannya (ahli warisnya).

e) Sifat-sifat dan ciri-ciri hak menumpangadalah :

a) Tidak mempunyai jangka waktu yang pasti  karena sewktu-waktu dapat dihentikan.

b) Hubungan hukumnya lemah, yaitu sewaktu-waktu dapat diputuskan oleh pemilik tanah jika ia memerlukan tanah tersebut.

c) Pemegang Hak Menumpang tidak wajib membayar sesuatu (uang sewa) kepada pemilik tanah.

d) Hanya terjadi pada tanah pekarangan (tanah untuk bangunan).e) Tidak wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan.f) Bersifat turun-temurun, artinya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.g) Tidak dapat dialihkan kepada pihak yang bukan ahli warisnya.

f) Hapusnya Hak Menumpangdapat disebabkan beberapa faktor-faktor berikut;

a) Pemilik tanah sewaktu-waktu dapat mengakhiri hubungan hukum antara pemegang Hak Menumpang dengan tanah yanag bersangkutan.

b) Hak Milik atas tanah yang bersangkutan  dicabut untuk kepentingan umum.c) Tanahnya musnah.

16BAB III

PENUTUP

1. KESIMPULANDari makalh kami di atas dapat disimpulkan bahwa A. konversi itu adalah perubahan suatu hak tertentu kepada suatu hak lain, jadi ada

peralihan atau perubahan dari hak-hak atas tanah tertentu kepada hak-hak atas tanah yang lain. Konversi bisa juga diartikan sebagai perubahan hak lama atas tanah menjadi hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria

B. Dengan diundangkannya UUPA, sebagai dimuat dalam UU no. 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, maka sejak berlakunya UUPA tanggal 24 September 1960 itulah berlaku hak-hak atas tanah sebagaimana ditentukan dalam pasal 16. dan pasal 53 mengenai hak atas tanah yang bersifat sementara.hak-hak atas tanah asal konversi hak barat akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980 yang diatur kembali dengan Kepres no. 32 tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah. Dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 3 tahun 1979 tentang ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak barat atas tanah asal konversi hak-hak barat.Macam konversinya

1) Konversi hak atas tanah barat2) Konversi ha katas tanah bekas hak-hak Indonesia3) Konversi hak atas tanah bekas hak tanah swapraja4) Hak konsensi dan sewa untuk perusahaan kebun besar

C. Hak atas tanah yang besifat sementara1) Hak gadai(pembahasan kami)2) Hak usaha bagi hasil3) Hak menumpang(pembahsan kami)4) Hak sewa

2. Sumbera. Hukum agrarian Indonesia (sejarah pembentukan)b. Hukum agrarian Indonesia (kumpulan Peraturan)c. UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR

POKOK-POKOK AGRARIA

17