2 tinjauan pustaka.pdf

STUDI SISTRANAS PADA TATARAN TRANSPORTASI LOKAL (TATRALOK) DI KOTA

TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 1

Bab2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. UMUM

Transportasi sebagai urat nadi kehidupan berbangsa dan bernegara, mempunyai fungsi

sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan.Transportasi merupakan

suatu sistem yang terdiri dari sarana dan prasarana yang didukung oleh tata laksana

dan sumber daya manuasia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan.

Bentuk elemen yang terait dalam sistem transportasi baik sarana, prasarana maupun

pergerakan antara lain adalah kelayakan, sertifikasi, perambuan, kenavigasian,

sumber daya manusia, geografi, demografi dan lain-lain.

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh peran sector

transportasi.Karenanya sistem transportasi harus dibina agar mampu menghasilkan

jasa transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara

terpadu, tertib, lancer, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang dan sekaligus

menggerakan dinamika pembangunan; mendukung mobilitas manusia, barang serta

jasa; mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah dan

peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan

kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.

Dalam pembangunan transportasi, pemerintah mempunyai peranan sebagai pembina,

sehingga berkewajiban untuk menyusun rencana dan merumuskan kebijakan,

mengendalikan dan mengawasi perwujudan transportasi.Salah satu kewajiban

dimaksud adalah menetapkan jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan.


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 2

Disamping itu juga berkewajiban untuk melaksanakan tugas pembangunan sarana dan

prasarana transportasi yang tidak diusahakan, dengan prioritas daerah-daerah yang

kurang berkembang.

Hasil pembangunan transportasi yang mampu menunjang upaya pemerataan dan

penyebaran pembangunan, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional dengan

jaringan transportasi yang semakin berkembang luas, perlu terus dimanfaatkan dan

dikembangkan sejalan dengan peningkatan tuntutan kualitas pelayanan akibat makin

meningkatnya kebutuhan mobilitas manusia dan barang serta tuntutan peningkatan

kualitas pelayanan di masa yang akan dating.

Dengan semakin terbatasnya anggaran pembangunan menuntut perubahan pola pikir

kearah perencanaan dan penetapan prioritas pembangunan dan pengembangan sarana

prasarana perhubungan secara efektif, sesuai permintaan yang berdasar realitas pola

ativitas, pola bangkitan tarikan pergerakan, sebaran pergerakan serts keunggulan

komparatif antarzona dalam suatu wilayah, yang terbentuk dalam suatu tatanan

transportasi wilayah yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Berdasarkan kondisi diatas dengan memperhatikan perkiraan perubahan pola aktivitas,

pola pergerakan serta peruntukan lahan maka perlu disusun Tataran Transportasi Lokal

(Tatralok) dan Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL) sebagai masukan dalam

penyusunan Tataran Transportasi Nasional (TATRANAS) dalam kerangka Sistem

Transportasi Nasional (SISTRANAS). Sejalan dengan kebijakan yang tertuang dalam

Undang-Undang No.22Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000, yang

mengakibatkan terjadinya suatu pergeseran baik pada kewenangan maupun secara

kelembagaan serta perubahan stuktur kewilayahan, sektor transportasi harus tetap

memandang suatu daerah sebagai wilayah fungsional sehingga mengharuskan

dilakukannya penerapan kebijakan transportasi secara khusus yang berada dalam suatu

kerangka nasional yang utuh.

2.2. NAWACITA

Berikut inti dari sembilan program Nawacita yang akan menjadi pijakan dalam

penyusunan studi ini antara lain:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 3

bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan

negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat

jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan

memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada

institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui

reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas

pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan

kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia

Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah

seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang

disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia

lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali

kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan

kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan,

seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan

cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum

pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui

kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang

dialog antarwarga.


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 4

Dari 9 program Nawacita Pemerintahan Jokowi diuraikan Agenda Perubahan Nawa Cita

No.6 yaitu “Kami akan meningkatkan produkstivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional sehinggabangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa

lainnya”

Program solusi yang akan dijalankan oleh Pemerintahan Republik Indonesia Periode

2014 - 2019 dalam Nawa Cita adalah :

1. membangunan infrastruktur jalan baru sepanjang 2000 km

2. membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama

3. membangun 10 bandara baru dan merenovasi yang lama

4. membangun 10 kawasan industri dan pengembangan hunian buruhnya

5. membangun 5000 pasar tradisional yang telah ada

6. menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efesiensi perijinan bisnis

menjadi 15 hari

7. membangun sejumlah science and techno park di kawasan politeknis dan setiap

smk dengan prasarana dan sarana dengan terknologi terkini.

Terkait dengan penyusunan Tratalok Kota Tarakan, maka poin 1, 2 dan 3 sangat kental

materinya dengan studi ini yaitu pengembangan sector perhubungan yang bukan hanya

pembangunan insfrastrukturnya tapi juga akan memperhatikan pembangunan sarana

serta kelembagaan pembangunannya.

2.3. MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI)

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2015

(MP3EI) walaupun gaungnya sudah tidak terdengar lagi namun pada dasarnya

dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa Indonesia memiliki berbagai potensi dan

keunggulan yang cukup beragam serta memiliki tantangan pebangunan yang luar biasa,

sehingga Indonesia memerlukan suatu transformasi ekonomi berupa percepatan dan

perluasan pembangungan ekonomi menuju negara maju sehingga Indonesia dapat

meningkatkan daya saing sekaligus mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat

Indonesia.

Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 5

termasuk 10 (sepuluh) negara besar di dunia pada tahun 2015, yaitu melalui

pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.Unruk

mencapai hal tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi riil rata-rata 7-9 persen per

tahun secara berkelanjutan.

Tujuan awal dilakukannya MP3EI adalah dalam rangka mencapai aspirasi Indonesia

2025, yatu menjadi negara maju dan sejahtera dengan PDB sekitar USD 4,3 Triliun dan

menjadi negara PDB terbesar ke-9 di dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, sekitar

82% akan ditargetkan sebagai kontribusi PDB dari koridor ekonomi sebagai bagian dari

transformasi ekonomi. Untuk itu, maka pengembangan MP3EI dilakukan dengan

pendekatan breakthroughyang didasari oleh semangat “Not Business As Usual”,

melalui perubahan pola pikir bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya

tergantung pada pemerintah saja melainkan merupakan kolaborasi bersama antara

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta. Pihak Swasta akan

diberikan peran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi terutama dalam

peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan pihak pemerintah

akan berfungsi sebagai regulstor, fasiliator dan katalisator.

Sebagai dokumen kerja, MP3EI berisikan arahan pengembangan kegiatan ekonomi

utama yang sudah lebih spesifik, lengkap dengan kebutuhan infrastuktur dan

rekomendasi perubahan/revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu

dilakukan maupun pemberlakuan peraturan-perundangan baru yang diperlukan untuk

mendorong percepatan dan perluasan investasi.Selanjtnya MP3EI menjadi bagian yang

tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. MP3EI bukan

dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada

seperti Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2015 (UU No.17

Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, namun menjadi

dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus untuk

melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. MP3EI juga dirumuskan

dengan memperhatikan Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) karena

merupakan komitmen nasional yang berkenaan dengan perubahan iklim global.

Jika dicermati dengan baik, langkah-langkah terobosan yang tertuang di dalam

strategi dan kebijakan MP3EI dirumuskan dengan memperhatikan sejumlah prasyarat

yang diperlukan.Secara umum ada tiga strategi utama yang dicanangkan, yaitu yang


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 6

dikembangkan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Ketiga strategi ini

meliputi:

a. Strategi peningkatan potensi wilayah

b. Strategi memperkuat konektivitas nasional, serta

c. Strategi meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan IPTEK.

Strategi pertama, yaitu strategi peningkatan potensi wilayah dilakukan melalui

pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di dalam koridor ekonomi, baik yang telah

ada maupun yang baru.Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari

pendekatan sektoral dan regional.Setiap wilayah mengembangkan produk yang

menjadi keunggulanna.Tujan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut

adalah untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan

keunggulan daerah serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi

Indonesia.

Selanjutnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut disertai strategi yang

kedua, yaitu strategi penguatan konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi dan

antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi serts infrastuktur

pendukungnya. Dengan demikian, strategi pertama dan kedua pada dasarnya

menciptakan Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu melalui pengembangan pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar pusat pertumbuhan.

Tentu saja, kedua strategi di atas tidak akan mampu dikembangkan secara maksimal

jika kapasitas SDM maupun IPTEK dibiarkan apa adanya. Karenanya, untuk melengkapi

kedua strategi tersebut diatas, dikembangkan strategi yang ketiga, yaitu strategi

peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan IPTEK.

2.3.1. Dukungan Sistem Transportasi Untuk Mensukseskan MP3EI

Dengan pendekatan tiga strategi di atas, terlihat sekali bahwa keberhasilan

pembangunan Indonesia ingin dicapai dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan

potensi sumber daya manusia. Pada strategi yang pertama, usaha pengembangan

pusat-pusat pertumbuhan di dalam koridor ekonomi tentunya akan menciptakan

bangkitan dan tarikan pergerakan baru yang cukup signifikan. Di lain pihak, akan

muncul keterkaitan spasial antara pusat pertumbuhan ekonomi yang satu dengan pusat

pertumbuhan yang lainnya, dimana hal ini akan menciptakan kebutuhan pergerakan

orang maupun barang yang cukup besar. Tentunya kebutuhan pergerakan yang muncul


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 7

ini, baik pergerakan barang maupun orang harus mampu difasilitasi dengan baik,

karena kalau tidak mustahil pusat-pusat pertumbuhan yang dikembangkan tersebut

akan tumbuh dan besar. Agar kebutuhan pergerakan ini dapat difasilitasi dengan baik,

maka menjadi penting untuk memiliki sistem transportasi dalam skala lokal, regional,

nasional maupun internasional.Karenanya, menjadi penting untuk dapat menciptakan

sistem transportasi yang baik, karena sistem transportasi yang baik merupakan salah

satu kunci utama dari keberhasilan MP3EI ini.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, menjadi jelas bahwa keberhasilan

MP3EI hanya mungkin jika didukung dengan konsep perencanaan sistem transportasi

yang operasional dan andal, yaitu dalam semua skala keruangan baik dalam skala lokal

(kabupaten/kota), skala provinsi maupun skala nasional.Secara legal formal konsep

perencanaan sistem transportasi ini tertuang dalam Sistranas, Tatranas, Tratawil dan

Tatralok.

EI

Gambar 2.1. Kerangka Hubungan MP3EI dan Sistranas

Sistranas

“Mewujudkan Indonesia yang

Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”

Pengembangan Potensi

Ekonomi

Penguatan Konektivitas

Nasional

Penguatan SDM dan

IPTEK

MP3EI

RTRMN

RTRWP

RTRWK

Pengembangan

Wilayah

ICT

Teknologi

Informasi dan

Komunikasi

SISLOGNAS

(Sistem

Logistik

Nasional)


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 8

2.3.2. Pokok-Pokok Pikiran Strategi Memperkuat Konektivitas Nasional

Menyadari bahwa peran sistem transportasi sangat penting dalam menciptakan

keberhasilan MP3EI, dimana pada dasarnya pengembangan sistem transportasi yang

baik merupakan salah satu bagian dari strategi memperkuat konektivitas nasional,

maka menjadi penting untuk memahami lebih jauh pokok-pokok pikiran yang tertuang

dalam perumusan strategi ini.

Maksud dan tujuan Penguatan Konektivitas Nasional adalah sebagai berikut:

1. Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk

memaksimalkan petumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, bukan

keseragaman, melalui intermodal supply chains sistem.

2. Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (hinterland).

3. Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang inklusif

dan berkeadilan) melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke

daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan dalam rangka pemerataan

pembangunan.

Konektivitas Nasional menyangkut kapasitas dan kepabilitas suatu bangsa dalam

mengelola mobilitas yang mencakup 5 (lima) unsur sebagai berikut:

1. Personel/penumpang, yang menyangkut pengelolaan lalu lintas manusia di,

dari dan ke wilayah.

2. Material/barang abiotik (physical and chemical materials) yang menyangkut

mobilitas komoditi industri dan hasil industri.

3. Material/unsur biotik/species, yang mencakup lalu lintas unsur makhluk hidup

di luar manusia seperti ternak, Bio Toxins, Veral, Serum, Verum, Seeds, Bio-

Plasma, BioGen, Bioweapon1.

4. Jasa dan Keuangan, yang menyangkut mobilitas teknologi, sumber daya

manusia dan modal pembangunan bagi wilayah.

5. Informasi, yang menyangkut mobilitas informasi untuk kepentingan

pembangunan wilayah yang saat ini sangat terkait dengan penguasan teknologi

informasi dan komunikasi.

Peningkatan pengelolaan mobilitas terhadap lima unsur tersebut diatas akan

meningkatkan kemampuan nasional dalam mempercepat dan memperluas


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 9

pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas sesuai amanat UU

No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 –

2025.

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu di integrasikan beberapa komponen

konektivitas yang saling berhubungan kedalam satu perencanaan terpadu. Beberapa

komponen dimaksud merupakan pembentuk postur konektivitas secara nasional, yang

meliputi:

(a) Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS);

(b) Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS);

(c) Pengembangan Wilayah (RPJMN dan RTRWN);

(d) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT).

Rencana dari masing-masing komponen tersebut telah selesai disusun, namun

dilakukan secaea terpisah.Oleh karena itu, Penguatan Konektivitas Nasional berupays

untuk mengintegrasikan keempat komponen tersebut.

Gambar 2.2. Karangka Kerja Strategi Penguatan Konektivitas Nasional

Konektivitas

Nasional ICT

Sislognas

Penataan Ruang

Sistranas

Locally

Integratided,

Globally

Connection


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 10

Secara lebih rinci masing-masing komponen pembentuk strategi memperkuat

konektivitas nasional dirumuskan dalam beberapa langkah yang diperlukan seperti

pada Tabel berikut:

Tabel 2.1. Fokus Penguatan Konektivitas Nasional

SISLOGNAS SISTRANAS PENGEMBANGAN

Peningkatan WILAYAH

(RPJMN dan RTRWN)

ICT

1. Penentuan Key

Commodities

2. Penguatan Jasa

Logistik

3. Jaringan

Infrastruktur

4. Peningkatan

Kapasitas SDM

5. Peningkatan ICT

6. Harmonisasi

Regulasi

7. Perlu Dewan

Logistik Nasional

1. Keselamatan

Transportasi

2. Pengusahaan

Transportasi

3. Jaringan

Transportasi

4. Peningkatan SDM

dan Iptek

5. Pemeliharaan

Kualitas Lingkungan

Hidup

6. Penyediaan Dana

Pembangunan

7. Peningkatan

Administrasi Negara

1. Peningkatan

Ekonomi Lokal

2. Peningkatan

Kapasitas SDM

3. Pengembangan

Infrastruktur

4. Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

5. Peningkatan Akses

Modal Kerja

6. Peningkatan

Fasilitas Sosial Dasar

1. Migrasi Menuju

Konvergensi

2. Pemerataan Akses

dan Layanan

3. Pengembangan

Jaringan Broadband

4. Peningkatan

Keamanan Jaringan

& Sistem Informasi

5. Integrasi

Infrastruktur,

Aplikasi, dan Data

Nasional

6. Peningkatan e-

Literasi,

Kemandirian Industri

ICT Domestik dan

SDM ICT Siap Pakai

7. Peningkatan

Kemandirian Industri

ICT Dalam Negeri

Sumber : Dokumen MP3EI

Dalam merumuskan kebijakan operasioanl dari strategi memperkuat konektivitas

nasional ini selalu dipegang terus prinsip bahwa peran Pemerintah sangatlah dominan,

sehingga merupakan aktor dan motor utama perciptaan konektivitas antar wilayah.

Bentuk-bentuk kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam mewujudkan dan

memperkuat konektivitas nasional diwujudkan dalam bentuk:


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 11

Merealisasikan sistem yang terintegrasi antara logistik nasional, sistem

transportasi nasional, pengembangan wilayah, dan sistem komunikasi dan

informasi;

Identifikasi simpul-simpul transportasi (transportation hubs) dan distribution

centers untuk memfasilitasi kebutuhan logistik bagi komoditi utama dan

penunjang;

Penguatan konektivitas intra dan antarkoridor dan konektivitas internasional

(global connectivity);

Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi

seluruh aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintah, dan sektor pendidikan

nasional.

Hasil dari keempat komponen konektivitas nasional tersebut kemudian dirumuskan visi

konektivitas nasional yaitu ‘Terintregasi Secara Lokal, Terhubung Secara Global

(Locally Intergrated, Globally Connected)’. Yang dimaksud Locally Intergrated

adalah pengintegrasian sistem konektivitas untuk mendukung perpindahan komoditas,

yaitu barang, jasa, dan informasi secara efektif dan efisien dalam wilayah NKRI. Oleh

karena itu, diperlukan intregasi simpul dan jaringan transportasi, pelayanan intermoda

transportasi, komunikasi dan informasi serta logistik.

Simpul-simpul transportasi (pelabuhan, terminal, stasiun, depo, pusat distribusi dan

kawasan perdagangan serta bandara) perlu diintegrasikan dengan jaringan transportasi

dan pelayanan sarana intermodal transportasi yang terhubung secara efisien dan

efektif.Jaringan komunikasi dan informasi juga perlu diintegrasikan untuk mendukung

kelancaran arus informasi terutama untuk kegiatan perdagangan, keuangan dan

kegiatan perekonomian lainnya berbasis elektronik.

Selain itu, sistem tata kelola arus barang, arus informasi dan arus keuangan harus

dapat dilakukan secara efektif dan efisien, tepat waktu, serta dapat dipantau melalui

jaringan informasi dan komunikasi (virtual) mulai dari proses pengadaan,

penyimpanan/pergudangan, transportasi, distribusi, dan penghantaran barang sesuai

dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki produsen dan

konsumen, mulai dari titik asal (origin) sampai dengan titik (destination).

Visi ini mencerminkan bahwa penguatan konektivitas nasional dapat menyatukan

seluruh wilayah Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan

berkeadilan serta dapat mendorong pemerataan antar daerah. Sedangkan yang


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 12

dimaksud dengan globally connected adalah sistem konektivitas nasional yang efektif

dan efisien yang terhubung dan memiliki peran kompetitif dengan sistem konektivitas

global melalui jaringan pintu internasional pada pelabuhan dan bandara (international

gateway/exchange) termasuk fasilitas custom dan trade/industry facilitation.

Efektivitas dan efesiensi sistem konektivitas nasional dan keterhubuhngannya dengan

konektivitas global akan menjadi tujuan utama untuk mencapai visi tersebut. Untuk

mewujudkan visi tersebut diperlukan penguatan konektivitas secara terintegrasi

antara pusat pertumbuhan dalam koridor ekonomi dan juga antarkoridor ekonomi,

serta keterhubungan secara internasional terutama untuk memperlancar perdagangan

internasional maupun sebagai pintu masuk bagi para wisatawan mancanegara.

Gambar 2.3. Konsep Strategi Penguatan Konektivitas Nasional

Dalam pelaksanaanya, perlu diperhatikan beberapa prinsip utama sebagai berikut:

(1) meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi,

(2) menurunkan biaya logistik,


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 13

(3) mengurangi ekonomi biaya tinggi,

(4) mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan

(5) mewujudkan sinergi antarpusat pertumbuhan ekonomi.

Fokus Penguatan Konektivitas Nasional untuk mendukung percepatan dan perluasan

pembangunan ekonomi Indonesia adalah sebagai berikut:

Pada tataran regional dan global terdapat perkembangan kerjasama lintas batas yang

perlu diperhatikan terutama adalah komitmen kerjasama pembangunan di tingkat

ASEAN dan APEC. Indonesia perlu mempersiapkan diri mencapai target integrasi bidang

logistik ASEAN pada tahun 2013 dan integrasi pasar tunggal ASEAN tahun 2015,

sedangkan dalam konteks global WTO perlu mempersiapkan diri menghadapi integrasi

pasar bebas global tahun 2020. Mencermati ketertinggalan Indonesia saat ini,

perkuatan konektivitas nasional akan memastikan terintegrasinya Sistem Logistik

Nasional secara domestic, terhubungnya dengan pusat-pusat perekonomian regional,

ASEAN dan dunia (global) dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Hal ini

sangat penting dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dari keterhubungan

regional dan global (regionally and globally connected).

Tabel 2.2. Langkah dan Kebijakan Operasional Strategi Penguatan Konektivitas

Nasional

KONEKTIVITAS INTRA

KORIDOR EKOMONI

Meningkatkan dan membangun jalan/pelayaran lintas di dalam

koridor.

Meningkatkan dan membangun sarana dan prasarana perkeretaapian

penumpang dan barang.

Meningkatkan jalan akses lokal antarpusat pertumbuhan dengan

fasilitas pendukung (pelabuhan, energi) dan dengan wilayah

belakangnya, termasuk wilayah-wilayah non koridor ekonomi.

Merevatilasi angkutan penyebrangan, pelabuhan lokal serta

optimalisasi pelayaran perintis dan mekanisme PSO.

Meningkatkan pelayanan angkutan udara dan penerbangan perintis.

Pembangunan jaringan ekstension backbone hingga ke pusat

pertumbuhan dan pusat kegiatan utama.

Pemerataan akses infrastruktur hingga ke pusat pertumbuhan dan

pusat kegiatan utama beserta penguatian jaringan backhaul.

Pengembangan jaingan broadband terutama fixed broadband.

Pengalokasian spektrum frekuensi radio yan g memadai.

Implementasi infrastruktur sharing termasuk infrastruktur untuk

pasif (menara, pipa, tiang, right of way) dengan operator non-

telekomunikasi.

Penggunaan green technology equipment untuk mendukung


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 14

penyediaan listrik di wilayah non komersial.

Pembangunan Nasional/Nusantara Internet Exchage di pusat-pusat

pertumbuhan.

KONEKTIVITAS

ANTARKORIDOR

EKONOMI

Memperlancar arus pengiriman barang dan jasa secara efisien dan

efektif antar koridor ekomoni untuk daya saing regional dan global

Menurunkan biaya logistik dan ekonomi tinggi pengiriman barang

dan jasa antar koridor ekonomi

Penetapan dan pengangkatan kapasitas beberapa pelabuhan dan

bandara utama sebagai pusat koleksi dan distribusi dengan

menerapkan manajemen logistik yang terintegersi (integrated

logistik port management).

Penembangan interkoneksi anata pelabuhan utama (pusat koleksi

dan distribusi) dengan pelabuhan lokal dan pelabuhan „hub‟

internasional

Pengintegerasian multi moda bockbone ( serat optik, satelit,

microwave)

Penguatan infrastruktur bockbone serat optik: pembanguna di

Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi Dan Koridor

Ekonomi Papua – Kepualauan Maluku, dan pengintegrasian dengan

pelayana di koridor ekonomi wilayah barat.

Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi

perdagangan dan pengemangan sistem inaportnet pada pelabuhan

internasional

KONEKTIVITAS

INTERNASIONAL

Menyiapkan dan menetapkan pelabuhan dan bandara sebagaia „hub‟

internasional di kawasan barat dan timur indonesia

Optimalisasi pengoprasian sistem National Single Window (NSW)

dipelabuhan dan bandara yang berfungsi sebagai „hub‟ internasional

melalui peningkatan pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

dalam rangka penerapan Customs Advance Trade Sistem(CATS) dan

NSW serta terkoneksinya sistem jaringan logistik nasional (national

supply chain) dengan sistem jaringan global (global supply chain)

pada pelabuhan dan bandara internasional.

Peningkatan efisiensi dan produktivitas operasional pelabuhan dan

bandara internasional dengan menerapkan sistem manajemen

logistik yang integrasi

Membuka link/international gateway baru keluar negeri sebagai

alternatif link yang ada

Pembangunan intrnationa exchange di pusat-pusat pertumbuhan

Memepersipkan diri dalam peningkatan pelayanan sarana dan

prasarana konektivitas regional dan global.

Sumber: Dokumen MP3EI

Salah satu upaya tersebut, perkuatan konektivitas nasional perlu diintegrasikan

dengan perkembangan kerjasama pembangunan ditingkat ASEAN yang memiliki tujuan:

Memfasilitasi terbentuknya aglomerasi ekonomi dan integrasi jaringan produksi;


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 15

Penguatan perdagangan regional antarnegara ASEAN;

Penguatan daya tarik investasi dan pengurangan kesenjangan pembangunan

antaranggota ASEAN dengan negara-negara di dunia.

Upaya diatas dilakukan melalui penguatan jaringan infrastuktur, komunikasi, dan

pergerakan komoditas (barang, jasa, dan informasi) secara efektif dan efisien.Hal ini

merupakan bagian dari konektivitas internasional.

2.4. STUDI SISTRANAS PADA TATARAN TRANSPORTASI LOKAL (TATRALOK)

2.4.1. Hirarki Dan Keterkaitan Sistranas Pada Tatranas, Tatrawil Dan Tatralok

Kegiatan studi sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) pada dasarnya

adalah kegiatan penyusunan dan perumusan agenda pengembangan sistem transportasi

untuk wilayah kabupaten/kota yang dikaji, yang pada hakekatnya merupakan suatu

proses perencanaan transportasi. Dikatakan sebagai suatu proses perencanaan

transportasi, karena output yang ingin dihasilkan adalah suatu agenda kegiatan

maupun tahapan kegiatan dimasa depan (time horizon, periode perencanaan) di sektor

transportasi untuk mengantisipasi dan memfasilitasi potensi pergerakan orang dan

barang. Dalam konteks ini, maka kaidah-kaidah perencanaan akan diterapkan secara

cermat dan ketat. Untuk itu, maka beberapa hal dasar perlu didefinisikan terlebih

dahulu, yaitu a) “time horizon” yang akan diacu dan b) tujuan dan sasaran

(“objectivies and goals”) yang ingin dicapai.

Secara hinarki Sistranas diwujudkan dalam tiga tataran yang terdiri dari: Tataran

Transportasi Nasional (Sistranas pada Tatranas), Tataran Transportasi Wilayah

(Sistranas pada Tatrawil) serta Tataran Transportasi Lokal (Sistranas pada Tatralok),

yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sistranas pada Tatranas

Adalah tatanan transportasi yang teroganisasi secara kesisteman terdiri dari

transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau,

transportasi penyebrangan, transportasi laut, dan transportasi udara yang

masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi

membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien,

terpadu dan harmonis, yang berfungsi melayani perpindahan orang dan atau


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 16

barang antar simpul atau kota nasional, dan dari simpul atau kota nasional ke

luar negeri atau sebaliknya.

2. Sistranas pada Tatrawil

Adalah tatanan transportasi yang teroganisasi secara kesisteman terdiri dari

transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau,

transportasi penyebrangan, transportasi laut, dan transportasi udara yang

masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi

membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien,

terpadu dan harmonis, yang berfungsi melayani perpindahan orang dan atau

barang antar simpul atau kota wilayah, dan dari simpul atau kota wilayah ke

simpul atau kota nasional atau sebaliknya.

Kota wilayah adalah kota-kota yang memiliki keterkaitan dengan beberapa

kabupaten dalam satu provinsi (ibukota provinsi), kota gerbang wilayah

(ibukota kabupaten), kota-kota pusat kegiatan ekonomi wilayah (PKW) dan

kota-kota yang memiliki dampak strategis terhadap perkembangan wilayah

provinsi.

Simpul wilayah adalah pusat distribusi barang dan orang atau sebagai pintu

masuk atau keluar barang dan orang yang bersifat wilayah seperti pelabuhan

pengumpan penyebrangan yang melayani antar kabupaten/kota dalam provinsi,

pelabuhan laut pengumpan regional dan bandar udara pengumpul.

3. Sistranas pada Tatralok

Adalah tatanan transportasi yang teroganisasi secara kesisteman dan antar

moda terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai

dan danau, transportasi penyebrangan, transportasi laut, transportasi udara,

dan transportasi pipa yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana

yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir

membentuk suatu sistem pelayanan transportasi yang efektif dan efisien,

berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang antar simpul atau lokal,

dan dari simpul atau kota lokal ke simpul atau kota wilayah, dan simpul atau

kota nasional terdekat atau sebaliknya, serta dalam kawasan perkotaan dan

pedesaan.

Kota Nasional adalah kota-kota pusat pemerintahan, kota-kota pintu gerbang

internasional dan nasional, kota-kota pusat kegiatan ekonomi nasional, dan


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 17

kota-kota yang memiliki dampak strategis terhadap kegiatan nasional, yang

memenuhi kriteria PKN.

Simpul transportasi nasional adalah simpul yang melayani pergerakan yang

bersifat nasional, atau antar provinsi dan atau antar negara.

Kota wilayah adalah kota-kota yang memiliki keterkaitan dengan beberapa

kabupaten dalam satu propinsi, kota gerbang wilayah, kota-kota pusat kegiatan

ekonomi wilayah dan kota-kota yang memiliki dampak strategis terhadap

pengembangan wilayah provinsi, yang memenuhi kriteria PKW.

Simpul transportasi wilayah adalah simpul yang melayani pergerakan yang

bersifat wilayah atau antar kabupaten/kota dan regional.

Kota lokal adalah kota-kota yang memiliki keterkaitan dengan beberapa

kecamatan dalam suatu kabupaten, kota gerbang lokal, kota-kota pusat

kegiatan ekonomi lokal dan kota-kota yang memiliki dampak strategis terhadap

pengembangan kabupaten/kota, yang memenuhi kriteria PKL.

Simpul transportasi lokal adalah simpul yang melayani pergerakan yang bersifat

lokal atau dalam kabupaten/kota serta kecamatan/pedesaan.

Sedangkan hubungan dan keterkaitan Sistranas pada Tatranas, Tatrawil, dan Tatralok

adalah sebagai berikut :

1. Hubungan Kesisteman

Sistranas pada dasarnya adalah suatu tatanan transportasi yang teroganisasi

secara kesisteman membentuk sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif

da efisien, terpadu dan harmonis dan diwujudkan dalam Sistranas pada

Tatranas, Tatrawil, dan Tatralok.Sistranas pada Tatranas, Tatrawil, dan

Tatralok mempunyai hubungan kesisteman, fungsional sertastruktural dalam

membentuk sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien,

terpadu dan harmonis.

2. Keterpaduan

Sistranas pada Tatranas, Tatrawil dan Tatralok terintegrasi, harmonis dan

bersinergi membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif,

efisien, dan terpadu dalam melayani perpindahan orang dan atau barang.


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 18

2.4.2. Prinsip Dasar Penyusunan Sistranas Pada Tatralok

Dalam penyusunan Sistranas pada Tatralok, beberapa prinsip dasar perlu diperhatikan

agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan transportasi

kabupaten/kota antara lain:

1. Keadilan

Penyusunan harus dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat baik

pengguna maupun penylenggara transportasi secara adil dengan pengutamaan

kepada kepentingan masyarakat secara luas.

2. Transparansi

Disusun secara transparan dengan melibatkan stakeholder yang terkait dengan

transportasi dala satu wilayah kabupaten/kota dan wilayah terkait lainnya

dengan memperhatikan Sistranas pada Tatrawil dan mengkomunikasikan hasil

analisis serta alternatif kebijakan yang akan diambil kepada masyarakat serta

meminta saran masukan masyarakat atas proses serta hasil yang diperoleh.

3. Akuntabel

Memuat arah pengembangan jaringan yang dilengkapi dengan ukuran-ukuran

yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pengembangan.

4. Realistis

Disusun secara realistis dengan memperhatikan kebutuhan transportasi baik

kualitas maupun kuantitas, kemampuan sumber daya yang ada termasuk

lingkungan serta kesinambungan pembangunan serta dengan memperhatikan

ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

5. Kesisteman

Sistranas pada Tatralok merupakan sub sistem dari Sistranas secara keseluruhan

, sehingga ada keterkaitan fungsional serta keterkaitan structural antara

Sistranas pada Tatranas, Tatrawil, dan Tatralok.

6. Keunggulan Moda

Disusun dengan mempehatikan keunggulan komparatif masing-masing moda

transportasi yang ada (transportasi jalan, keretaapi, sungai danau

penyebrangan, laut dan udara) dalam pengertian mengutamakan moda yang

paling efisien namun tetap memperhatikan moda lain agar dapat tercipta

intermoda yang harmonis.

7. Keterpaduan Intra dan Antar Moda


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 19

Disusun berlandaskan asas keterpaduan intra dan antar moda transportasi serta

keterpaduan dengan berbagai bentuk perencanaan yang terkait dengan

transportasi antara lain perencanaan tataruang.

8. Koordinasi dan Sinkronisasi

Disusun melalui koordinasi antar instansi baik koordinasi vertikal maupun

horizontal dalam upaya sinkronisasi tujuan, sasaran dan program masing-

masing sector dalam mendukung pengembangan wilayah kabupaten/kota.

9. Tinjau Ulang Secara Berkala

Ditinjau ulang secara berkala guna mengakomodasi berbagai peubahan yang

ada, sekurang-kurangnya 5 tahun sekali.

2.4.3. Pola Pikir Sistranas Pada Tatralok

Penyusunan Sistranas pada Tatralok menggunakan pendekatan kesisteman yang

menjelaskan keterkaitan dar seluruh komponen dari input serta proses yang akan

dilakukan untuk menghasilkan output/outcome yang diharapkan sebagaimana

tergambar pada pola pikir pada bab metodologi.

2.4.4. Pendekatan Teoritis

Dalam kaidah-kaidah dasar yang sering digunakan dalam ranah keilmuan perencanaan,

dikenal tahapan ataupun proses yang umum/generik yang bias digunakan dalam

menyusun suatu rencana

Suatu proses perencanaan biasanya dimulai dengan menetapkan terlebih dahulu

tujuan (objectivies) yang hendak dicapai, berikut dengan ukuran (indicators) dari

pencapaian tujuan tersebut. Biasanya tujuan yang ingin dicapai diturunkan visi yang

telah ditetapkan sebelumnya. Katakanlah berdasarkan visi suatu wilayah dapat

ditetapkan tujuan penyelenggaraan sistem transportasinya berikut dengan indikator

pencapaiannya, misalnya tujuan dari penyelenggaraan sistem transportasi adalah

efesiensi pergerakan barang dan orang, maka selanjutnya kinerja ukuran (performance

indicator) yang akan mengungkapkan tujuan tersebut, misalnya: biaya transportasi

yang terjangkau, tingkat aksesibilitas yang tinggi, dan kecepatan tempuh rata-rata

tinggi. Dengan didasarkan pada tujuan tersebut selanjutnya dilakukan analisis dan

prediksiperformance indicatorjika pada wilayah yang ditinjau tidak dilakukan apa-apa,


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 20

atau “do minimum case”. Selanjutnya hasil prediksi performance indicatorini

dibandingkan dengn tujuan yang ingin dicapai, yang pada dasarnya dapat digunakan

untuk menidentifikasi masalah (acsess ploblems) yang ada saat ini dimasa datang

sesuai dengan kemungkinan scenario yang mungkin terjadi (scenarios), misalnya

skenario pertumbuhan ekonomi, skenario tataruang, dlsb.

Identifikasi masalah bisa dilakukan dengan membandingkan performance

indicatorhasil prediksi pada kondisi “do minimum case” dengan tujuan yang ingin

dicapai, baik pada kondisi saat ini maupun kondisi dimasa yang akan datang dalam

rentan periode perencanaan. Kesenjangan (gap) yang terjadi antara apa yang ingin

dicapai dengan apa yang diperoleh hasil prediksi merupakan dasar dalam

mengidentifikasi masalah. Dikatakan masalahnya signifikan jika kesenjangan (gap atau

defisiensi) yang terjadi makin besar.Dalam hal ini dilakukan pula analisis

permasalahan, yaitu untuk memahami kenapa kesenjangan ini terjadi.

Dengan telah teridentifikasinya masalah tersebut dan juga memahami akar

permasalahannya, maka tahapan selanjutnya adalah berusaha mengidentifikasi

instrument apa saja yang mungkin digunakan untuk mengantisipasi permasalahan yang

akan timbul ataupun untuk memperoleh tujuan yng ingin dicapai. Sejalan dengan itu,

diidentifikasikan pula kendala ataupun hambatan (barrier)apa saja yang akan

dihadapi, baik saat ini maupun di masa depan. Dalam hal ini instrumen-instrumen yang

dapat diidentifikasi sangat tegantung pada sistem kewilayahan ataupun sistem

transportasi yang dikaji.Instrumen perencanaan transportasi yang sering ditemui untuk

sistem transportasi wilayah biasanya dapat berupa instrumen regulasi, instrument

investasi infrastruktur (penambahan kapasitas prasarana) ataupun sarana

(penambahan kapasitas ataupun performance sarana) atapun instrumen yang bersifat

kebijakan operasi.Kendala ataupun hambatan (barrier), dilain pihak, biasanya

diidentifikasi berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang ada, misalnya masalah

kapasitas dan kompentesi SDM, keterbatasan aspek finansial ataupun hambatan social

budaya masyarakat.Setiap jenis masalah yang teridentifikasi dan alternatif

instrumenuntuk menyelesaikannya, masing-masing memiliki sejumlah hambatan

(barriers) dalam implementasinya, baik yang sifatnya teknis, ekomoni/finansial,

kelembagaan, maupun hambatan yang terkait dengan perilaku.

Selanjutnya dengan memperhatikan kendala ataupun hambatan yang mungkin

dihadapi, maka dapat diidentifikasi instrumen mana saja yang mungkin digunakan


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 21

(possible instrument). Dan, berdasarkan instrumen-instrumen inilah dapat dirumuskan

beberapa alternatif strategi yang paling mungkin untuk mencapai tujuan. Selanjutnya

beberapa alternatif kebijakan taupun alternatif strategi ini dikaji lebih lanjut untuk

memilih strategi atau kebijakan transportasi yang mana yang paling baik, yaitu yang

paling mampu untuk menghasilkan tujuan yang ingin di capai. Untuk itu, maka

dilakukan prediksi dampak (predict impacts) dari masing-masing alternatif kebijakan

ataupun alternatif strategi. Dalam hal ini dampak yang diprediksi biasanya dalam

bentuk sekumpulan performance indicatorlainnya, baik performance indicatoryang

sama dengan ukuran kinerja ataupun performance indicatorlainnya. Selanjutnya

dengan didasarkan hasil prediksi performance indicator inilah maka dilakukan

evaluasi, yaitu dengan membandingkan hasil prediksi performance indicatordari

masing-masing alternatif kebijakan atau alternatif strategi.Alternatif strategi yang

dipilih adalah yang menghasilkan performance indicator yang terbaik.

Sebagai suatu produk perencanaan, penyusunan Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok)

sudah seharusnya dilakukan dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran Sistem

Transportasi Nasional (Sistranas). Tujuan Sistranas adalah terwujudnya transportasi

yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakan dinamika

pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, membntu

terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis, serta mendukung

pengembangan wilayah dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan

nusantara dan peningkatan hubungan internasional.

Tujuan dan sasaran Sistranas tersebut, bersama dengan elemen kebijakan lain dalam

Tatanan Makro Strategis Perhubungan dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

merupakan masukan utama dalam menyusun Tatanan Transportasi Wilayah.

Berpedoman pada tujuan sistranas tersebut, perwujudan Sistranas tentunya perlu

diwujudkan dalam beberapa wujud perencanaan yang lebih rinci dalam skalanya,

yaitu perwujudan Tananan Transportasi Wilayah (Tatrawil) yang tatarannya adalah

wilayah Provinsi dan perwujudan Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok) yang

tatarannya adalah kabupaten/kota.

Sistranas dinilai sebagai langkah tepat untuk menciptakan sistem transportasi yang

kompetetif.Hal itu dimungkinkan karena dalam sistranas yang kedepannya adalah

sinergi dan interkoneksi antarmoda transportasi, mulai dari tingkat nasional, provinsi,


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 22

hingga kabupaten/kota dengan mengakomodasi tata ruang setempat. Adanya suatu

pergeseran, baik pada kewenangan maupun secara kelembagaan serta perubahan

struktur kewilayahan, sektor transportasi harus tetap memandang suatu daerah

sebagai wilayah fungsional sehingga mengharuskan dilakukannya penerapan kebijakan

transportasi secara khusus yang berada dalam suatu kerangka nasional yang utuh.

Secara hirarki keterkaitan Sistranas pada Tatralok adalah tatanan transportasi yang

teroganisasi secara kesisteman, yang terdiri atas transportasi jalan, transportasi

kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyebrangan, transportasi

laut, dan transportasi udara, yang masing-masing terdiri atas sarana dan prasarana

yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang

efektif dan efisien, terpadu dan harmonis dan berfungsi melayani perpindahan orang

dan atau barang antarsimpul atau antarwilayah kecamatan ke simpul atau kota

provinsi atau sebaliknya.

Hubungan tersebut menunjukan bahwa keterkaitan antara Tataran Transportasi Lokal

(Tatralok) terhadap Sistranas tidak dapat dipisahkan karena pelayanan perpindahan

orang dan/atau barang dari suatu wilayah ke kota provinsi tidak dapat dilakukan

dengan salah satu tataran transportasi saja, melainkan harus terpadu dengan tataran

transportasi lainnya. Demikian sebaliknya, orang dan/atau barang dari kota provinsi

menuju kota kecamatan harus dilayani dengan tataran transportasi tersebut. Adapun

kedudukan Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) dalam Sistem Teansportasi

Nasional (Sistranas) dapat dilihat pada uraian berikut.

Keterpaduan Tatralok terhadap perwujudan Sistranas merupakan tatanan transportasi

yang teroganisasi secara kesisteman dan masing-masing tatanan mempunyai

karakteristik fungsional yang saling terkait antarmoda dan antarwilayah, berinteraksi

secara sistematik pada setiap tahapan perumusan dan perwujudan tiap tataran

transportasi, dalam menyediakan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien.

Beberapa pokok kebijakan Tatralok yang diuraikan dalam Sistranas adalah:

a. Peningakatan Pelayanan Transportasi Lokal;

b. Pembinaan Keselamatan dan Keamanan Transportasi;

c. Pembinaan Penguasaan Transportasi;

d. Peningkatan Kualitas SDM dan Iptek;

e. Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Serta Penghematan

Penggunaan Energi;


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 23

f. Peningkatan Penyediaan Dana Pembangunan Transportasi; dan

g. Peningkatan Kualitas Administrasi Negara di Sektor Transportasi.

Gambar 2.4. Kedudukan Tataran Transportasi Lokal Pada Sistranas

Tatralok yang diuraikan dalam Sistranas adalah tatanan transportasi yang terorganisasi

secara kesisteman, yang terdiri atas transportasi jalan, transportasi kereta api,

transportasi sungai dan danau, transportasi penyebrangan, transportasi laut,

trasnportasi udara, dan transportasi pipa, yang masing-masing terdiri atas sarana dan

prasarana, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat

pikir, membentuk suatu sistem pelayanan transportasi yang efektif dan efisien,

berfungsi melayani perpindahan orang dan/atau barang antarsimpul atau kota

wilayah, dan dari simpul atau kota wilayah ke simpul atau kota nasional atau

sebaliknya.

2.4.4.1. Proses Generik Perencanaan Transportasi

Dalam ilmu perencanaan transportasi, terdapat proses yang umum/generic digunakan

dalam menyusun suatu rencana. Pada gambar berikut disampaikan logical structure

dari proses perencanaan tersebut.


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 24

Perencanaan dimulai dengan menetapkan tujuan (objectivies) yang hendak dicapai,

berikut dengan ukuran (indicators) dari pencapaian tujuan tersebut. Misalnya: dari visi

suatu wilayah dapat ditetapkan tujuan penyelenggara transportasinya berikut dengan

indikator pencapaiannya, misalnya: biaya transportasi yang terjangkau, jaringan

angkutan yang merata, transportasinya yang ramah lingkungan, dsb.

Tujuan/indikator tersebut diatas digunakan untuk mengidentifikasi masalah (assess

problems) yang ada saat ini dan dimasa datang sesuai dengan kemungkinan skenario

yang mungkin terjadi (scenarios), misalnya skenario pertumbuhan ekonomi, skenario

tata ruang, dsb.

Teridentifikasinya masalah tersebut, akan memunculkan sejumlah alternatif instrumen

perencanaan yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut (possible

instruments), misalnya melalui instrument tarif (intensif atau sebaliknya), manajemen

(lalu lintas, operasional, pengusahaan), investasi (ekpansi kapasitas dan teknologi),

dsb.

Setiap jenis masalah yang teridentifikasi dan alternatif instrumen perencanaan yang

mungkin dilakukan untuk menyelesaikan, masing-masing memiliki sejumlah hambatan

(barries) dalam implementasi, baik yang sifatnya teknis, ekonomi/ finansial,

kelembagaan, maupun hambatan yang terkait dengan perilaku. Elaborasi antara

alternatif instrumen dengan hambatannya, akan menghasilkan alternatif strategi

(possoble strategis) agar instrumen perencanaan dapat dijalankan dengan mengikis/

mengantisipasi dampak dari hambatan yang mungkin timbul. Strategi tersebut dapat

berupa rangkaian kebijakan untuk mendukung terlaksananya rencana.


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 25

Gambar 2.5. Logical Structur dari proses perencanaan transportasi

Untuk mendapatkan gambaran kinerja dari strategi dan kebijakan/instrumen

perencanaan yang diusulkan perlu model transportasi untuk memprediksi dampak

yang dihasilkan (predict impact) dari setiap alternatif terhadap kinerja jaringan

transportasi (misal: kecepatan), ekonomi (misal: biaya transportasi), lingkungan

(misal: tingkat emisi), dsb.

Informasi mengenai dampak alternatif strategi dan instrumen kebijakan tersebut

dapat digunakan untuk melakukan optimasi (optimisation) dengan merubah kombinasi

atau tahapan, serta dijadikan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja secara

komprehensif (appraisal) dari setiap alternatif untuk memenuhi sejumlah indikator

sebagai representasi dari tujuan yang ditetapkan. Dalam proses evaluasi ini maka

dapat diperbandingkan kinerja dari sejumlah alternatif solusi (compare solutions)

sedemikian sehingga dapat diperoleh preferensi prioritas dan tahapan implementasi

dari strategi, kebijakan/instrumen, dan program yang diusulkan. Dari proses ini


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 26

akandiperoleh suatu rencana induk/masterplan pengembangan sistem transportasi

yang diharapkan terwujud untuk jangka waktu perencanaan yang ditetapkan.

Tahapan logis selanjutnya adalah melaksanakan (implement) hasil perencanaan

tersebut, mengevaluasi kinerjanya (evaluate perfomance) dan memonitor (monitor)

perkembangan secara berkala, untuk memastikan bahwa rencana yang disusun

berjalan sesuai desain dan menghasilkan kinerja dan manfaat sesuai yang diharapkan.

2.4.4.2. Hubungan Transportasi dan Tata Ruang Wilayah

Sistem transportasi di suatu kota berkaitan erat dengan sistem sosial ekonominya,

sehingga kinerja sistem transportasi akan mempengaruhi bagaimana perkembangan

dan perubahan perikehidupan sosial ekonomi populasinya, demikian pula sebaliknya.

Hubungan tersebut disampaikan pada Gambar berikut.

Sistem pada Gambar berikut dapat didefinisikan dalam 3 (tiga) elemen dasar, yakni: T

(sistem transportasi), A (sistem kegiatan, yakni pola kegiatan ekomoni dan sosial), dan

F (lalu lintas didalam sistem transportasi, misalnya: asal-tujuan, rute dan volume lalu

lintas). Hubungan diantara ketiga elemen tersebut didefinisikan dalam angka 1, 2, dan

3 yang menyatakan bahwa:

1. Pola arus lalu lintas di dalam sistem transportasi ditentukan baik oleh sistem

transportasi maupun sistem kegiatan;

2. Pila lalu lintas eksisting akan mendorong adanya perubahan dalam sistem

aktivitas dari waktu ke waktu: melalui pola penyediaan pelayanan transportasi

dan melalui sumber daya yang dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan

tersebut;

3. Pola lalu lintas eksiting juga akan mendorong adanya peruabahan dalam sistem

transportasi dari waktu ke waktu: sebagai respon terhadap arus lalu lintas

eksisting atau yang diprediksi maka pemerintah dan/atau operator angkutan

akan mengembangkan pelayanan transportasi baru dan/atau memodifikasi

pelayanan eksisting.


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 27

Gambar 2.6. Hubungan Dasar Antara Transportasi dan Sistem Kegiatan

Hubungan interaktif antara ketiga sistem (T, A, F) akan berlangsung sepanjang waktu.

Permasalahan umumnya desebabkan oleh gangguan kelancaran interaksi di antara

elemen, misalnya: keterlambatan atau ketidaktepatan antisipasi sistem transportasi

untuk mengikuti perkembangan sistem aktivitas, dan sebaliknya. Oleh karena itu

dalam perencanaan transportasi kota pemahaman interaksi pada sistem tersebut

sangat diperlukan agar diperoleh identifikasi masalah dan solusi yang tepat.

2.4.4.3. Tahapan Perencanaan Transportasi

Perencanaan transportasi mempunyai tahapan-tahapan yang berjenjang dan masing-

masing mempunyai tujuan atau capaian tersendiri dan spesifik hasilnya dibandingkan

dengan jenjang yang lain. Dalam merencanakan suatu sistem transportasi, tahapan-

tahapan yang berjenjang tersebut harus dilewati atau dilalui satu per satu karena

masing-masing tahapan memiliki karakteristik atau spesifikasi serta kedalaman

studi/materi yang tertentu.

Tabel 2.3 memperlihatkan tahapan-tahapan tersebut dari mulai tingkatan

perencanaan sampai dengan operasi. Masing-masing tahapan tersebut berjenjang dan


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 28

saling berurutan pengerjaannya.Pencampuran tahap dapat dilaksanakan, namun

pelompatan tahap diharapkan tidak terjadi.

Studi Penyusunan Tatralok ini terletak pada studi perencanaan makro. Studi ini

bertujuan mengidentifikasi permasalahan di Kabupaten/Kota yang kemudian

memberikan arahan pengembangan. Selanjutnya studi secara lebih rinci diharapkan

dapat dilakukan ditingkat manajemen atau tingkat teknis seperti yang diutarakan pada

Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Tahapan Proses Perencanaan

Tahapan Perencanaan Tujuan Studi

Planning Level

(Perencanaan Makro)

Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan suatu sistem transportasi

dalam cakupam wilayah yang luas (minimal provinsi) atau suatu moda

tertentu.

Menghasilkan strategi dan rekomendasi program aksi atau penanganan

yang bersifat koprehensif dan dilanjutkan pada studi selanjutnya pada

tingkat manajemen.

Mangement Level

(manajemen)

Meneliti suatu aspek turunan dari penanganan yang bersifat makro,

misalnya FS suatu pelabuhan atau manajemen lalu lintas dari suatu

wilayah pusat provinsi dan sebagainya.

Menghasilkan rekomendasi untuk dilaksanakan pada level dibawahnya

yaitu level operasional, seperti penanganan lampu merah atau simpang

pada manajemen lalu lintas, pelebaran jalan atau pembanguna

prasarana jalan lainnya pada perencanaan sistem jaringan jalan dan

sebagainya.

Operation Level (operasi) Berupa tahapan pelaksanaan yang membutuhkan besaran-besaran

material, waktu dan sumber daya atau teknologi yang digunakan.

2.4.4.4. Konteks Perencanaan Yang Dilakukan

Sesuai KAK, kegiatan ini diharapkan dapat memuat rencana pengembangan sistem

jaringan transportasi pada masa 20 tahun y.a.d. Studi tersebut berisi strategi,

kebijakan, dan program yang merupakan rangkaian usaha untuk mewujudkan kondisi

yang diharapkan, yakni untuk mendukung visi, Sistranas pada Tatranas dan MP3EI.

Konteks perencanaan yang disusun dalam kegiatan ini pada dasarnya adalah menyusun

serangkaian usaha/rencana pengembangan yang diskenariokan (strategi, kebijakan,

program) sebagai usaha untuk membawa kondisi sistem transportasi lokal saat ini

(existing condition) menuju kondisi yang diharapkan (desired condition) dalam

kerangka waktu yang ditetapkan.


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 29

Kondisi yang diharapkan merupakan cerminan dari tujuan dari penyelenggara jaringan

transportasi yang diturunkan dari visi dan misi, ketetapan daerah yang dituangkan

dalam RTRWA, RPJP/RPJM, Sitradu idealisasi sesuai teori dan perundangan, serta

elaborasi dari keinginan publik/stakeholders dipadukan dengan Sistranas pada

Tatranas serta MP3EI.

Skenario pengembangan jaringan transportasi yang disusun, tentu saja harus

mempertimbangkan serangkaian hambatan (barries) baik yang berupa hambatan

teknis, kelembagaan, finansial, maupun sosial, sehingga pilihan rencana yang diambil

cukup realistis, membumi, dan implementable.

Gambar 2.7. Konteks Perencanaan Dalam Penyusunan Rencana Strategi

Penyelenggaraan Transportasi

Pada Gambar 2.8 disampaikan konteks perencanaan yang dilakukan dalam kegiatan

ini. Konteks inilah yang dijadikan sebagai dasar dalam menyusun metodologi kerja dan

proses pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.

Beberapa hal yang ingin dihasilkan dalam kegiatan studi ini antara lain sebagai

berikut;

1. Arah dan kebijakan peranan transportasi masing-masing kabupaten/ kota dalam

kerangka sistem transportasi terpadu, terutama dalam mengantisipasi program-

program yang telah dicanangkan dalam MP3EI.


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 30

2. Rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas

agar terjadi konektivitas, baik konektivitas yang bersifat internal dalam

masing-masing kabupaten/ kota yang dikaji konektivitas dalam skala koridor

Kalimantan, ataupun konektivitas dalam skala Nasional.

3. Perkiraan pergerakan dan distribusi perjalanan menurut asal tujuannya pada

masa 10-15 tahun y.a.d, baik sebagai hasil dari semua kegiatan ekonomi yang

timbul di masing-masing wilayah kabupaten/ kota yang ditinjau, baik di daerah

pusat-pusat pengembangan ekonomi seperti yang dicanangkan dalam MP3EI

ataupun sebagai hasil dari RTRW Provinsi Kaltara yang telah dicanangkan

sebelumnya.

4. Kebutuhan pengembangan jaringan transportasi masing-masing kabupaten/

kota yang ditinjau berdasarkan perkiraan beban yang harus dilayani,

keterpaduan antarmoda, dan integrasi dengan rencana tata ruang dan sektor

pembangunan lainnya.

5. Identifikasi isu/permasalahan penyelenggaraan sistem transportasi masing-

masing kabupaten/kota yang ditinjau dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya.

6. Alternatif pengembangan sistem transportasi (kebijakan, strategi, program

strategi, dan kegiatan) dari masing-masing wilayah kabupaten/kota yang

ditinjau (Tataran Transportasi Lokal) pada masa 10-20 tahun yang akan datang.

Secara umum muatan kebijakan yang terkait di Kota Tarakan Kota Tarakan dalam

Konteks TATRANAS antara lain:

1. Kota Tarakan Masuk kedalam Sabuk Utara

Mengembangkan penyelenggaraan angkutan penyeberangan sebagai penghubung

jalur jalan yang terputus oleh perairan.Menghubungkan pulau-pulau terpencil yang

mempunyai nilai stategis.

2. Pelabuhan di Kota Tarakan diarahkan sebagai Pelabuhan Pengumpul

Terwujudnya peningkatan jumlah kapal dan frekuensi pelayanan kapal antar pulau

di Indonesia serta menngkatkan jumlah kapal dan trayek tetap dan teratur (linier)

yang melayani antar pulau.Penambahan kapasitas dan produktivitas pelabuhan

unata dan pengumpul.


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 31

3. Bandar Udara di Kota Tarakan diarahkansebagai Bandar Udara Tersier

Untuk jangka panjang sampai tahun 2030, arah pengembangan kebandarudaraan

adalah pemantapan fungsi banar udara pengumpul primer 9 bandara, Bandar udara

pengumpul sekunder 15 bandara, dan Bandar udara pengumpul tersier 21 bandara.

Terkait dengan pengembangan Bandar udara kargo, pemerintah menerapkan

kebijakan janga panjang sapai dengan tahun 2030 dengan menetapkan 14 bandar

udara sebagai hub kargo.

Gambar 2.8. Arah pengembangan jaringan transportasi SDP


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 32

Gambar 2.9. Arah pengembangan jaringan prasarana transportasi laut

Gambar 2.10. Arah pengembangan jaringan prasarana transportasi udara

Gambar 2.11.


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 33

2.5. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA TARAKAN

2.5.1. RTRW Provinsi Kalimantan Utara

Dalam RTRW Provinsi Kalimantan Utara terbentuk sistem perkotan yang menenpatkan

Kota Tarakan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Kota Tarakan berada di atas

Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp) di Tanjung Selor.Hal ini menujkkan bahwa

Kota Tarakan hirarkinya lebih tinggi dari Kota Tanjung Selor sebagi Ibukota Provinsi

Kalimantan Utara.

Strategi penguatan sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional untuk

mendukung percepatan perkembangan PKSN agar dapat setara dengan perkembangan

wilayah negara tetangga; yang juga memantapkan peran pusat-pusat kegiatan yang

sudah berkembang dan mengembangkan pusat-pusat kegiatan baru yang melayani

kawasan perbatasan; menempatkan Kota Tarakan sebagai kawasan yang didorong

perkembangnnya dengan meningkatkan keterkaitan kawasan perkotaan, antara PKN,

PKSN, PKW, dan PKL; dan mendorong pengembangan kawasan koridor perkotaan

baruTarakan - Tanjung Selor

Rencana kawasan budidaya di Provinsi Kalimantan Utara yang terkait dengan wilayah

Kota Tarakan , terdiri atas:

a. Kawasanperuntukanpertanian, ditetapkandengankriteria:

- memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian;

- ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi;

- mendukung ketahanan pangan nasional; dan/atau

- dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.

b. Kawasan peruntukan pertanian, meliputi;

- Kawasan hortikultura terdapat di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan,

Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung.

- Kawasan perternakan terdapat di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan,

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.

c. Kawasanperuntukanperikanan, terdiriatas:

- Kawasan budidaya perikanan terdapat di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan,


- Kawasan perikanan tangkap terdapat di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan,

Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung.


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 34

- Kawasan pengolahan ikan terdapat di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten

Nunukan.

d. Kawasan peruntukan pertambangan, terdiri atas:

- Kawasanperuntukanpertambangan mineral danbatubaraterdapat di

KabupatenBulungan, Kota Tarakan, KabupatenNunukan, KabupatenMalinau,

danKabupatenTanaTidung.

- Kawasanperuntukanpertambanganminyakdan gas bumiterdapat di

KabupatenBulungan, Kota Tarakan, KabupatenNunukan,

danKabupatenTanaTidung.

e. Kawasanperuntukanindustri, ditetapkandengankriteria:

- Kawasanperuntukanindustri terdapat di KabupatenBulungan, Kota Tarakan,

KabupatenNunukan, KabupatenMalinau, danKabupatenTanaTidung.

f. Kawasan Peruntukan Pariwisata

- Kawasan pariwisata alam, terdapat di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan,


- Kawasan pariwisata budaya, meliputi Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan,


- Kawasan pariwisata buatan, meliputi Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, dan

Kabupaten Tana Tidung.

2.5.2. RTRW Kota Tarakan

Dalam RTRW Kota Tarakan, Rencana struktur ruang wilayah Kota Tarakan meliputi:

a. Pusat-pusat pelayanan kegiatan;

b. Sistem jaringan prasarana utama; dan

c. Sistem jaringan prasarana lainnya.

Pusat-pusat pelayanan kegiatan yang ada di Kota Tarakan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. PPK;

Kelurahan Karang Anyar sebagai PPK Kota Lama yang wilayah pelayanannya

meliputi Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Tengah dan

Kecamatan Tarakan Timur, dengan arahan pengembangan fungsi primer

pemerintahan, perdagangan dan jasa, pertahanan keamanan, pariwisata,

serta pendidikan; dan fungsi sekunder permukiman;


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 35

Kelurahan Juata Permai sebagai PPK Kota Baru yang wilayah pelayanannya

meliputi Kecamatan Tarakan Utara, dengan arahan pengembangan fungsi

primer pemerintahan, pariwisata, perdagangan dan jasa; serta fungsi

sekunder permukiman.

b. Sub PPK; dan

Sub PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Karang Anyar

Pantai di Kelurahan Karang Anyar Pantai, Mamburungan di Kelurahan

Mamburungan, Pantai Amal Baru di Kelurahan Pantai Amal, Juata Laut dan

Tanjung simaya di Kelurahan Juata Laut, dan Juata Kerikil di Kelurahan Juata

Kerikil.

c. Pusat Lingkungan

Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan

Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Lingkas Ujung, Kampung amal lama di

Kelurahan Pantai Amal, Tanjung selayung di Kelurahan Juata Laut, Tanjung

binalatung di Kelurahan Pantai Amal, dan Tanjung juata di Kelurahan Juata

Laut.

Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kota Tarakan terdiri atas:

a. Sistem jaringan transportasi darat meliputi:

Jaringan lalu lintas angkutan jalan meliputi :

- sistem jaringan jalan primer yaitu arteri primer meliputi ruas, Jalan P.Aji

Iskandar; Jalan Aki Balak, Jalan Bhayangkara, Jalan Mulawarman, Jalan

Yos Sudarso, Jalan Ringroad Juata Laut – Pantai Amal, Jalan Aki Pingka –

Swaran – Pulau Sadau

- sistem jaringan jalan arteri sekunder meliputi ruas, Jalan Gajah Mada,

Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kusuma Bangsa, Jalan RE Martadinata,

Jalan Banda, Jalan Kalimantan, Jalan Patimura, Jalan Pulau Sumatera,

Jalan Pulau Sadau, Jalan Sungai Sesayap, Jalan Sungai Kapuas, Jalan

Gunung Amal, Jalan Sungai Mahakam, dan Jalan Sungai Sembakung.

- sistem jaringan jalan kolektor sekunder meliputi ruas Jalan Aki Babu,

Jalan Gunung Selatan, Jalan P. Diponegoro, Jalan Pantai Amal Lama.

Jaringan angkutan sungai dan penyeberangan


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 36

b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas :

persimpangan sebidang terdapat di Jalan Mulawarman, Jalan Yos Sudarso,

Jalan Gajah Mada, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kusuma Bangsa, Jalan

Diponegoro, Jalan Panglima Batur, Jalan Halmahera, Jalan Sumatera, Jalan

Teuku Umar, Jalan Martadinata, Jalan Sungai Sesayap, Jalan Pulau Sadau.

Gambar 2.12. RencanaStruktur Ruang Wilayah KOTA Tarakan

(sumber RTRW Kota Tarakan)


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 37

Gambar 2.13. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Tarakan (sumber RTRW Kota Tarakan)


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 38

ketersediaan median yang terdapat di Jalan Mulawarwan, Jalan Yos

Sudarso, Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Gajah Mada, Jalan Aji Iskandar, Jalan

Jenderal Sudirman, Jalan Ringroad Pantai Amal – Juata Laut.

jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan mencakup rencana

pengembangan terminal tipe C, pengembangan sub terminal,

pengembangan jaringan angkutan sungai dan penyeberangan:

c. Sistem jaringan transportasi laut semeliputi:

tatanan kepelabuhanan; pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Malundung di

Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur; terminal khusus yaitu

pelabuhan pengangkut minyak di Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan

Tarakan Timur; pelabuhan perikanan Pelabuhan Tengkayu II di Kelurahan

Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat; alur pelayaran.

d. Alur pelayaran meliputi alur pelayaran nasional yang terdiri atas:

Penyeberangan antar provinsi meliputi :

- Pulau Tarakan – Pulau Kalimantan;

- Pulau Tarakan – Pulau Sulawesi;

- Pulau Tarakan – Kepulauan NTT;

- Pulau Tarakan – Kepulauan NTB;

- Pulau Tarakan – Pulau Bali;

- Pulau Tarakan – Pulau Jawa;

- Pulau Tarakan – Pulau Sumatera;

Penyeberangan dalam provinsi meliputi :

- Pulau Tarakan – Ancam, Kabupaten Bulungan;

- Pulau Tarakan – Kota Malinau; dan

- Pulau Tarakan – Kota Nunukan;

- Pulau Tarakan – Kabupaten Tana tidung

- Pulau Tarakan – Derawan, Kabupaten Berau

- Pulau Tarakan – Pulau Bunyu;

- Pulau Tarakan – Kota Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

- Pulau Tarakan – Kota Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan.

Penyeberangan Internasional.

Rencana pengembangan pelabuhan rakyat, terdiri atas:


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 39

- Pelabuhan Mamburungan di Kelurahan Mamburungan, Kecamatan

Tarakan Timur,

- Pelabuhan Sebengkok di Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan

Tengah,

- Pelabuhan Beringin di Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan

Tengah,

- Pelabuhan Pantai Amal di Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan

Timur,

- Pelabuhan Tanjung binalatung di Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan

Tarakan Timur,

- Pelabuhan Tanjung pasir di Kelurahan Mamburungan, Kecamatan

Tarakan Timur,

- Pelabuhan Juata laut di Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan

- Pelabuhan Juata permai di Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan

Utara,

Tatanan kepelabuhan harus menjaga fungsi pertahanan dan keamanan

negara, dengan tidak menutup akses pelabuhan dan fasilitas pemeliharaan

dan perbaikan TNI AL.

e. Sistem Jaringan Transportasi Udara

Tatanan kebandarudaraan di Kota Tarakan yaitu Bandar Udara Juwata di

Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat;

Ruang udara untuk penerbangan; dan

Tatanan kebandarudaraan harus mendukung keberadaan dan operasional

pesawat-pesawat TNI AU beserta peralatan dan perlengkapan yang

mendukung.

2.5.3. Rencana Strategis Perhubungan Kota Tarakan

Dalam Rencana Strategis Perhubungan Kota TarakanProgram Pembangunan

Perhubungan 2015 – 2017 antara lain mengarahkan pembangunan perhubungan sebagai

berikut:


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 40

Tabel 2.4. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Rencana Strategis Perhubungan

Kota Tarakan

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

1 Meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan bidang perhubungan

Tersedianya aparatur Perhubungan yang bersertifikat sesuai bidang tugasnya

Jumlah aparatur yang berserifikat sesuai dengan bidang tugasnya

Meningkatnya pejabat teknis yang sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya

Persentase pejabat teknis yang memenuhi memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya

2 Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan umum.

Meningkatnya masyarakat yang menggunakan angkutan umum

Persentase load factor

Mempertahankan keselamatan anngkutan laut

Jumlah korban kecelakaan speedboat

3 Meningkatkan keselamatan dalam

berlalu-lintas

Menurunnya tingkat kejadian kecelakaan

jumlah titik daerah potensi dan rawan laka (titik laka)

4 Meningkatkan Sarana dan Prasarana angkutan publik

Menurunya titik potensi kemacetan jalan Kota Tarakan

Titik potensi kemacetan jalan Kota Tarakan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan, langkah-langkah

rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2013-2018) Dinas

Perhubungan Kota Tarakan:

a. Pengembangan angkutan umum

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia

jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota

Tersedianya angkutan umum melayani jaringan trayek yang menghubungkan

daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada

wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota

Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan

umum dalam trayek.

Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang

telah dilayani angkutan umum dalam trayek.


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 41

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang

memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan

wajib uji.

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia:

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada

Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan

bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala

kendaraan bermotor.

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin,

Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai

pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek

di dalam Kabupaten/Kota.

c. Pengembangan angkutan sungai, danau dan penyebarangan:

Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam

Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang

dapat dilayari.

Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam

Kabupaten/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil

dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur

sungai dan danau yang dapat dilayari.

Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan

danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah

yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.

Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang

beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi

sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah

melayani angkutan sungai dan danau.

Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam

Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan

dalam Kabupaten/Kota.


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 42

Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam

Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil

dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan

lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota.

Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki

pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas

penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur

pelayaran.

Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di

bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas

penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.


sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang

beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.

Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota

pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif

angkutan jalan.

Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam

Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil

dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur

pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.

Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam

Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek

dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan

tidak ada alternatif angkutan jalan.

Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT

yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.


sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT.

Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam

Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek

dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan

tidak ada alternatif angkutan jalan.


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 43

Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT

yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.

2.5.4. TratalokPerhubungan Kota Tarakan 2008

Kajian perencanaan pembangunan transportasi di Kota Tarakan sudah disusun pada

tahun 2008 yaitu Tratalok Kota Tarakan yang belum sempat ditetapkan secara formal

baik dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan wali kota. Beberapa materi

penting yang tertuang dalam dokumen tersebut antara lain:

1. Arahan pengembangan transportasin darat secara berjangka (pendek 5 tahun,

menengah 10 tahun dan panjang 15 tahun).

2. Arahan system pengembangan transportasi laut.

3. Arahan pengembangan moda unggulan.

4. Penetapan gerbang utama wilayah.

5. Pembiayaan pengembangan transportasi.

6. Prioritas dan pentahapan pembangunan.

Beberapa program yang pengembangan transpotasi sudah dilaksanakan antara lain

penataan persimpangan di beberapa lokasi, penataan parkir di beberapa ruas jalan,

penentuan klasifikasi jalan, pengembangan jalan lingkar, penataan pelabuhan dan

Bandara.

Berdasarkan perkembangan Kota Tarakan yang pesat, beberapa hasil rencanayang

tertuang dalam dokumen tersebut sudah tidak lagi dapat mengimbangi perkembangan

kota sehingga keberadaan dokumen tersebut harus sudah direvisi agar dapat

diimplementasikan sesuai dengan kondisi perkembangan kota saat ini. Beberapa

materi yang tertuang dalam dokumen Tratalok tahun 2008 tersebut akan dijadikan

sebagai pijakan awal penyusunan Tratalok saat ini.

Beberapa arahan pengembangan transportasi yang tertuang dalam dokumen tersebut

antara lain:

Pengembangan system transportasi adalah:

1. Mendukung pengembangan wilayah dan ekonomi.

2. Menstimulir kawasan terbelakang dengan membuka kantong-kantong produksi

baru dan aksesnya ke gerbang wilayah.


TARAKAN

LAPORAN AKHIR

II - 44

3. Integrasi Kota Tarakang dengan kawasan nasional dan internasional.

4. Konsep integrated dan sustainabele transportation.

5. Transit oriented development.

Dengan pokok-pokok pengembangan antara lain:

Peningkatan tingkat pelayanan jaringan jalan.

Pengembangan jaringan jalan kota dengan jalan lingkar.

Pengembagan system jaringan laut.

Koneksi intermodal, jalan, penyebrangan, laut dan udara.

2 tinjauan pustaka.pdf

Documents