II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. KontribusiMenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah

sumbangan; sedangkan menurut Kam us Ekonomi (T Guritno, 1992)kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama -sama dengan pihak lainuntuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusidisini dapat diartikan sebagai sumbangan yanng diberikan oleh Pajak Hoteldan Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

2.2. Perpajakan di IndonesiaPembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus -

menerus dan berkesinambungan yang bertujuan meningkatkankesejahteraan rakyat baik secara materil maupun spiritual. Unt uk dapatmerealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalahpembiayaan. Salah satu usaha dalam pembiayaan pembangunan yaitudengan menggali sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitupajak.

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,SH: pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang -undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untukmembayar pengeluaran umum.Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur -unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupauang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang sertaaturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsungdapat ditunujuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkanadanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran -pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakaat luas.Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupauang (bukan barang).

2.3. Hubungan Antara Pajak dengan PendapatanDalam suatu jenis pajak kita akan mengenal istilah pajak proporsional,

pajak progresif, dan pajak regresif yang tentunya berkaitan dengan masalahpendapatan. Suatu pajak akan disebut proposional jika mengenakan tarifpresentase yang sama tanpa melihat pendapatan seseorang . Sehingga setiappembayaran pajak dikenakan tarif pajak dalam proposi yang sama daripendapatannya. Sedangkan untuk pajak progresif berbeda sama sekalidengan pajak proposional.

Pajak progresif adalah pajak yang mengenakan tarif dalam presentaseyang meningkat menurut bertambah tingginya pendapatan seorang.Sedangkan pajak regresif adalah pajak yang mengenakan tarif persentaseyang lebih rendah pada mereka yang berpendapatan tinggi. Istilah progresifdan regresif mungkin akan menimbulkan kekacauan pengerti an. Kata-kataitu merupakan istilah teknis yang berkaitan dengan proposi pajak terhadapberbagai pendapatan.

2.4. Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Komponen PADterdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain -Lain PAD Yang Sah.Pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang -undang Nomor 34Tahun 2000.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepadaorang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yangdapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah danpembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan danpemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasiprovinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.Undang -undang tersebutmenetapkan sebelas jenis pajak daerah, yait u empat jenis pajak provinsi dantujuh jenis pajak kabupaten/kota.

1. Pajak provinsi terdiri dari:a Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;b Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas

Air;

c Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dand Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan.

2. Pajak kabupaten/kota terdiri dari:a Pajak Hotel;b Pajak Restoran;c Pajak Hiburan;d Pajak Reklame;e Pajak Penerangan Jalan;f Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;dang Pajak Parkir.

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diaturdalam undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang ditetapkan denganpembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah,yaitu:

Tarif PKB&AA diterapkan paling tinggi 5%; Tarif BBNKB&KAA ditetapkan paling tinggi 10%; Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 5%; Tarif PPPABTAP ditetapkan paling tinggi 20%; Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%; Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%; Tarif Pajak Hiburan ditetapkan palin g tinggi 35%;

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%; Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%; Tarif Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C

ditetapkan paling tinggi 20%; dan

Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 20%.Penetapan tarif pajak provinsi berbeda dengan penetapan tarif pajak

kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Denganmemerhatikan kondisi masing-masing daerah kabupaten / kota, tarif untukpajak kabupaten/kota dapat ditetapkan tidak seragam. Hal ini, antara laindengan mempertimbangkan bahwa tarif yang berbeda untuk jenis -jenispajak kabupaten/kota tidak akan memengaruhi pilihan lokasi wajib pajakuntuk melakukan kegiatan yang dikenakan pajak. Undang -undang nomor 20Tahun 2000 mengatur tarif pajak yang paling tinggi yang dapat dipungutoleh daerah untuk setiap jenis pajak. Penerapan tarif paling tinggi tersebutbertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penetapan tarifyang terlalu membebani sedangkan tarif paling rendah tidak dit etapkanuntuk memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiribesarnya tarif pajak yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang tidakmampu. Di samping itu, dalam penetapan tarif pajak juga dapat diadakanklasifikasi/penggolongan tarif berdas arkan kemampuan wajib pajak atauberdasarkan jenis objek pajak.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atasjasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikanoleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pr ibadi atau badan. Jasaadalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yangmenyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmatioleh orang pribadi atau badan. Retribusi daerah Sesuai undang-undangNomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 retribusi daerah dibagi atas tigagolongan, sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan ataudiberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang prib adi ataubadan.

2. Retribusi jasa usaha, yaitu retibusi atas jasa yang disediakan olehpemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena padadasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiat an tertentupemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orangpribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatanpemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungikepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Lain-lain pendapatan yang sah, menurut penjelasan pasal 3 huruh dundang-undang No 25 Tahun 1999 adalah lain -lain penerimaan yang sah,antara lain: hibah, dana darura t, dan penerimaan lainnya sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pada penjelasan Pasal 4huruf d dikatakan bahwa Lain -lain Pendapatan Asli Daerah yang sah,antara lain: hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.

Dengan demikian, masing-masing daerah dapat menggali sumber -sumber penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.Penggalian sumber-sumber penerimaan ini dapat dibenarkan oleh peraturanperundangan-undangan yang berlaku.

2.5. Pajak Hotel2.5.1. Pengertian Hotel

Hotel berasal dari kata hostel, konon diambil dari bahasa Pranciskuno. Bangunan publik ini sudah disebut -sebut sejak akhir abad ke-17. Maknanya kira-kira, tempat penampungan buat pendatang atau

bisa juga bangunan penyedia pondokan dan makanan untuk umum.

Jadi, pada mulanya hotel memang diciptakan untuk meladenimasyarakat. Seirirng berkembangnya Zaman hotel dapat diartikansebagai bangunan khusus yang disediakan untuk menginap atauistirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan

dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikeloladan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan danperkantoran.

Menurut Dirjen Pariwisata , Hotel adalah suatu jenis akomodasiyang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan, untukmenyediakan jasa penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnyabagi umum, yang dikelola secara komersial.

Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri PerhubunganR.I No. PM 10/PW 301/Phb. 77, tanggal 12 Desember 1977: Hoteladalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial,disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayananpenginapan, berikut makan dan minum. Menurut Webster Hoteladalah suatu bangunan atau suatu lembaga yang menyediakan kamaruntuk menginap, makan dan minum serta pe layanan lainnya untukumum.

Adapun jenis-jenis hotel yang dapat dijelaskan sebagai berikut(Rahmanto:2007):1. Hotel berbintang adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan

atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus dan setiaporang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan danfasilitas lainnya dengan pembayaran dan memenuhi prasyaratsebagai hotel berbintang yang telah ditentukan oleh DirektoratJenderal Pariwisata antara lain keadaan fisik, seperti lokasi hoteldan kondisi bangunan, pelayanan yang diberikan, kualifikasi tenagakerja dan kesejjahteraan karyawan, serta sarana rekreasi atauolahraga yang disediakan seperti lapangan tennis, kkolam renangdan diskotek. Ciri khusus hotel berbintang adalah mempunyairestoran yang berada dibawah ma najemen hotel tersebut. hotelberbintang dirinci menjadi bintang 1 dan bintang 2.

2. Hotel melati adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atausebagian bangunan yang disediakan khusus, dimana setiap orangdapat menginap, makan serta memperoleh pelayanan serta fasilitas

lainnya dengan pembayaran dan belum dapat memenuhipersyaratan sebagai hotel bintang seperti yang telah dikeluarkanoleh Direktorat Jenderal Pariwisata tetapi telah memenuhi kriteriasebagai hotel melati yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisa taDaerah. Hotel melati dirinci menjadi Melati 1, Melati 2, Melati 3.

3. Pondok Wisata adalah usaha jasa pelayanan penginapan bagiumum yang dilakukan perorangan dengan menggunakan sebagiandari tempat tinggalnya (dengan pembayaran harian).

2.5.2. Pengertian Pajak HotelPajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel

di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran.Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerahkabupaten atau kota yang ada di Indonesia. hal ini, berkaitan dengankewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kotauntuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajakkabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatudaerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih da hulumenerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akanmenjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaanpengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kotayang bersangkutan.

Dalam pemungutan pajak hotel terdapa t beberapa terminologiyang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini:

1. Hotel adalah banguan yang khusus disediakan bagi oranguntuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, danatau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, te rmasukbangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki olehpihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.

2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk danklasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untukmenginap dan disewakan untuk umum.

3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalambentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan ataupekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.

4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnyaditerima sebagai imbalan atas penyerahan barang ataupelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.

5. Bon penjualan (Bill) adalah bukti pembayaran, yangsekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat olehwajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasapemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitaspenunjang lainnya kepada subjek pajak.

2.5.3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak HotelPemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada

dasasr hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi olehmasyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajakhotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini:

1. Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 yang merupakanperubahab atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997tentang Pajak Daerah dan Retribusi Da erah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang PajakDaerah.

3. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentangpajak hotel.

4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajakhotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentangpajak hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

2.5.4. Objek Pajak HotelObjek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel

dengan pembayaran, termasuk pelayanan sebagaimana di bawah ini:1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.

Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos

dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan

fasilitas seperti rumah penginapan, fasilitas penginapan atau

fasilitas tinggal jangka pendek seperti gubug pariwisata(cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrah an (hostel),losmen, dan rumah penginapan.

2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitaspenginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnyamemeberikan kemudahan dan kenyamanan. pelayananpenunjang, antara lain: telepon, faksimili, teleks, foto copi,pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yagdisediakan atau dikelola hotel.

3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuktamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olahraga danhiburan antara lain: pusat kebugaran ( fitness center), kolamrenang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakanatau dikelola hotel.

4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan

di hotel.Pada pajak hotel, tidak semua pelayanan yang diberikan oleh

penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidaktermasuk objek pajak, yaitu:

1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan atau fasilitastempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;

2. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren;3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang

digunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.4. Pertokoan, perkantoran, perbankan, dan salon yang

digunakan oleh umum di hotel; dan5. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel

dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.5.5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak HotelPada pajak hotel, yang menjadi subjek pajak adalah orang

pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yangmenikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusahahotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusahahotel, yaitu orang yang orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang menjadi yang dalam lingkungan perusahaan ataupekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Dengandemikian, subjek pajak dan wajib pajak pada hotel tidak sama.Konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajakyang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha hotelbertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untukmemungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakankewajiban pajak lainnya.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapatdiwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang -undangdan peraturan daerah tentang pajak hotel. Wakil wajib pajakbertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung rentengatas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapatmenunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untukmenjalankan hak dan memenuhi ke wajiban perpajakannya.

2.5.6. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel1. Dasar pengenaan pajak hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yangdilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi olehhubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasarharga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contohhubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yangmenggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsungatau tidak langsung, berada di bawa h pemilikan atau penguasaanorang pribadi atau badan yang sama. Pembayaran adalah jumlah

uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajakuntuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupunpenggantian yang seharusnya diminta wajib pajak s ebagaipenukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitaspenunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apa punjuga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.

2. Tarif pajak hotelTarif pajak hotel diterapkan paling tinggi sebesar sepuluh per sendan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yangbersangkutan. Hal ini, dimaksudkan untuk memberikan keleluasaankepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajakyang dipandang sesuai dengan kondisi masing -masing daerahkabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kotadiberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yangmungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidaklebih dari sepuluh persen.

3. Perhitungan pajak hotelBesarnya pokok pajak hotel ya ng terutang dihitung dengan caramegalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umumperhitungan pajak hotel dalah sesuai dengan rumus berikut:Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran yangDilakukan Kepada Hotel

2.6. Pajak Restoran2.6.1. Pengertian Restoran

Menurut UU RI No. 34 Tahun 2000, r estoran adalah tempatmenyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungutbayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga ata u catering.Sedangkan, pengertian restoran menurut Marsum (1994), restoranadalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersialyang menyelenggarakan pelayanan yang baik kepada semua tamunya

baik berupa makan dan minum. Menurut Marsum (1994) ada beberapatipe restoran, yaitu:

1. Table D hote Restaurant adalah suatu restoran yang khusus

menjual makanan menu table d hote, yaitu suatu susunan menu

yang lengkap (dari hidangan pembuka sampai dengan hidanganpenutup) dan tertentu, dengan harga yang telah ditentukan pula.

2. Coffee Shop atau Brasserie adalah suatu restoran yang padaumumnya berhubungan dengan hotel, suatu tempat dimana tamubiasa mendapatkan makan pagi, makan siang dan makan malamsecara cepat dengan harga yang relatif murah, kadang -kadangpenyajiannya dilakukan dengan cara prasmanan.

3. Cafetaria atau Caf adalah suatu restoran kecil yang mengutamakanpenjualan cake (kue-kue), sandwich (roti isi), kopi dan teh.

4. Canteen atau kantin adalah restoran yang berhubungan dengankantor, pabrik atau sekolah.

5. Dining Room, terdapat di hotel kecil (motel), merupakan tempatyang tidak lebih ekonomis dari pada tempat makan biasa. DiningRoom pada dasarnya disediakan untuk para tamu yang tinggal dihotel itu, namun juga terbuka bagi para tamu dari luar.

6. Inn Tavern adalah restoran dengan harga murah yang dikelola o lehperorangan di tepi kota.

7. Pizzeria adalah suatu restoran yang khusus menjual Pizza, kadang -kadang juga berupa spaghetti serta makanan khas Italia yang lain.

8. Speciality Restaurant adalah restora n yang suasana dan dekorasiseluruhnya disesuaikan dengan tipe khas makanan yang disajikanatau temanya. Restoranrestoran semacam ini menyediakanmasakan Cina, Jepang, India, Italia dan sebagainya. Pelayanannyasedikit banyak berdasarkan tata cara negara t empat asal makananspesial tersebut.

9. Familly Type Restaurant adalah satu restoran sederhana yangmenghidangkan makanan dan minuman dengan harga yang tidak

mahal, terutama disediakan untuk tamu -tamu keluarga maupunrombongan

2.6.2. Pengertian Pajak RestoranPajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.

Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan padaUndang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahanatas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001tentang Pajak Daerah. Semula menurut Undang -undang Nomor 18Tahun 1997 Pajak atas Hotel disamakan dengan Restoran dengannama Pajak Hotel dan Restoran. Akan Tetapi, berdasarkan Undang -undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkanmenjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu Pajak Hotel danPajak Restoran.

Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerahkabupaten atau kota yang ada di Indonesia. hal ini, berkaitan dengankewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kotauntuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajakkabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatudaerah daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebihdahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang akanmenjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaanpengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten ataukota yang bersangkutan.

Dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapaterminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapaat dilihatberikut ini.1. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman

yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usahajasa boga dan katering.

2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau bahan dalam bentukapa pun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannyamelakukan usaha di bidang rumah makan.

3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterimasebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebag aipembayaran kepada pemilik rumah makan.

4. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligussebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak padasaat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atauminuman kepada subjak pajak.

2.6.3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak RestoranPemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada

dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi olehmasyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajakredstoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimanadibawah ini:1. Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahab

atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.3. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak

restoran.

4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotelsebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotelpada kabupaten/kota dimaksud.

2.6.4. Objek Pajak RestoranObjek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran

dengan pembayaran. Termasuk dalam objek pajak restoran adalahrumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Pelayanan direstoran/rumahmakan meliputi penjualan makanan dan atau minumandirestoran/rumah makan, termasu k penyediaan penjualanmakanan/minuman diantar atau dibawa pulang.

Pada pajak restoran tidak semua pelayanan yang diberikan olehrestoran/rumah makan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualianyang tidak termasuk objek pajak, yaitu:1. Pelayanan usaha jasa boga atau katering; dan2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang

peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan denganperaturan daerah.

2.6.5. Subjek Pajak dan wajib Pajak RestoranPada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adal ah orang

pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran.Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yangmenikmati dan membayar pelayanan yan g diberikan oleh pengusaharestoran. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaharestoran, yaitu orang yang orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang menjadi yang dalam lingkungan perusahaan ataupekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Dengandemikian, subjek pajak dan wajib pajak pada restoran tidak sama.Konsumen yang menikmati pelayanan restoran merupakan subjekpajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaharestoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untukmemungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

Dalam menjalankan kewaj iban perpajakannya wajib pajak dapatdiwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang -undangdan peraturan daerah tentang pajak restoran. Wakil wajib pajakbertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung rentengatas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapatmenunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untukmenjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.6.6. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran1. Dasar pengenaan pajak restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yangdilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh

hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasarharga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan atauminuman. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badanyang menggunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran, baiklangsung atau tidak langsung, berada di bawah pemilikan ataupenguasaan orang pribadi atau badan yang sama. Pembayaran adalahjumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajakuntuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupunpenggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaranatas pembelian makanan dan atau minuman termasuk pula semuatambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan denganusaha restoran.

2. Tarif pajak restoranTarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persendan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yangbersangkutan. Hal ini, dimaksudkan untuk memberikan keleluasaankepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yangdipandang sesuai dengan kondisi masing -masing daerahkabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kotadiberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yangmungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebihdari sepuluh persen.

3. Penghitungan pajak restoranBesarnya pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan caramegalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umumperhitungan pajak restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran yangDilakukan Kepada Hotel

2.7. Analisis Regresi dan Korelasi Berganda2.7.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisisbesarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yangjumlahnya lebih dari dua.

Bentuk persamaan regresi dengan dua variabel independenadalah:

Y = a + b1X1 + b2X2............................... ...............( 1 )Sedangkan bentuk umum persamaan regresi untuk k variabel

independen dapat dirumuskan sebagai berikut:Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + ... + bkXk...............( 2 )

Untuk memperoleh nilai koefisien regresi a, b 1, dan b2 daripersamaan tersebut dapat digunakan metode Ordinary Least Square(OLS). Prinsip metode OLS adalah meminimumkan jumlah kuadratdeviasi disekitar garis regresi. Nilai koefisien regresi a, b 1, dan b2dapat dipecahkan secara simultan dari tiga persamaan berikut:

Y = a + b1= a + b1 X1 + b2X2.........................................( 3 ) X1Y = a X1 + b1X12 + b2 X1X2.................................( 4 )X2Y = a X2+ b1X1 X2 + b2X22...................................( 5 )

2.7.2 Koefisien Determinasi, Korelasi Berganda, dan Korelasi ParsialKoefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa dekat titik

kombinasi antara variabel dependen atau variabel terikat (Y) denganvariabel independen atau bebas (X 1 dan X2) terhadap garis dugaannya.Apabila titik kombinasi semaki n mendekati garis dugaannya, makanilai koefisien korelasi semakin baik. Koefisien determinasi (R 2)merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuain atau ketetapan

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependendalam satu persamaan regresi. Dengan kata lain, koefisien determinasimenunjukkan kemampuan variabel X (X 1, X2, ......Xk), yangmerupakan variabel bebas, menerangkan atau menjelaskan variabel Yyang merupakan variabel terikat. Semakin besar nilai koefisien

determinasi, semakin baik kemampuan variabel X menerangkan ataumenjelaskan variabel Y.

Koefisien Determinasi menunjukkan suatu proporsi dari varianyang dapat diterangkan oleh persamaan regresi ( regression of sumsquare RSS) terhadap varian total (total sum of square TSS).Besarnya koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut:

Sedangkan untuk menghitung digunakan rumus sebagai

berikut.

Nilai akan berkisar 0 sampai 1. Nilai = 1 menunjukkanbahwa 100% total variasi diterangkan oleh varia n persamaan regresi

atau variabel bebas, baik maupun , mampu memnerangkan

variabel Y sebesar 100%. Sebaliknya apabila nilai = 0

menunjukkan bahwa tidak ada total varians yang diterangkan olehvarians bebas dari persamaan regresi baik maupun . Menurut

Lind (2002), nilai koefisien determinasi lebih dari 0,5 menunjukkanvariabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat dengan baik ataukuat, sama dengan 0,5 dikatakan sedang atau kurang dari 0,5 realtifkurang baik. Apabila koefisien determinasi kurang dari 0,5 terdapatbeberapa penyebab; salah satunya adalah spesifikasi model yangsalah, yaitu pemilihan variabel yang kurang tepat atau pengukuranyang tidak akurat.

Koefisien korelasi digunakan unt uk mengukur keeratanhubungan antara variabel terikat Y dengan variabel bebas X. Semakinbesar nilai koefisien korelasi menunjukkan semakin eratnya hubungandan sebaliknya. Koefisien korelasi merupakan akar kuadarat dari

koefisien determinasi dan dirumuska n sebagai berikut: R = .

Korelasi parsial dalam regresi berganda digunakan untukmelihat besarnya hubungan antara dua variabel bebas dari variabelterikatnya. Koefisien korelasi yang menghubungkan antara dua

variabel seperti yang menggambarkan hubungan

antara hubungan antara Y dengan , Y dengan dan dengan .

Koefisien korelasi yang demikian dikenal dengan koefisisen korelasitingkat nol. Pada regresi berganda koefisien korelasi yangdilambangkan R, koefissien ini menggambarkan hubungan antara Y

dengan dan sekaligus. Korelasi parsial dilambangkan dengan

yang menyatakan hubungan antara Y dengan di mana

dianggap tetap, yang menyatakan hubungan antara Y dengan

di mana dianggap tetap, dan yang menyatakan

hubungan antara dengan di mana Y dianggap tetap. Koefisien

parsial ini memang khusus dimaksudkan untuk melihat hubungan duavariabel, dan terbebas dari pengaruh variabel lainnya dalam regresiberganda. Berikut adalah rumus -rumus untuk menghitung koefisienkorelasi parsial, melalui koefisien korelais sederhana atau k orelasitingkat nol.

Koefisien korelasi sederhana

Koefisien korelasi parsial diturunkan dari koefisien korelasisederhana sebagai berikut:

Kesalahan baku dalam regresi berganda adalah suatu ukuranuntuk melihat ketepatan antara nilai dugaan dengan nilai sebenarnya.Apabila nilai dugaan semakin mendekati nilai sebenarnya, makapersamaan yang diperoleh semakin baik dan apabila nilai dugaansemakin jauh dari nilai sebenarnya maka persamaan yang digunakantidak baik.

2.8. Metode Deskriptif

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalahmetode analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan denganmenggambarkan, menjabarkan dan menganalisa masalah objek yang ditelitikemudian membandingkan dengan konsep teori yang ada, metode inibertujuan mendeskripsikan permasalahan secara sistematis dan aktualmengenai fakta-fakta serta sifat dari objek penelitian.

2.9. Pengujian Hipotesis pada Regresi BergandaPengujian hipotesis untuk melihat apakah variabel bebas mampu

secara menyeluruh bersama-sama menjelaskan tingkah laku variabel terikatadalah dengan menggunakan uji global dan uji F. Selain mengetahuikemampuan secara bersama-sama variabel bebas menjelaskan variabelterikat, juga perlu mengetahui ap akah setiap variabel bebas jugaberpengaruh terhadap variabel terikatnya, untuk pengujian ini digunakanuji t.

2.9.1. Uji GlobalUji global disebut juga uji signifikansi serentak atau uji F. Uji

ini dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel

bebas dapat atau mampu menjelaskan tingkah laku ataukeragaman variabel terikat (Y). Uji global juga dimaksudkan untukmengetahui apakah semua variabel bebas memiliki koefisien regresisama dengan nol.

Untuk melakukan pengujian secara global terdapat beberapalangkah yang diperlukan, yai tu:1. Menyusun hipotesis

Hipotesis yang diuji adalah kemampuan variabel bebasmenjelaskan tingkah laku variabel terikat, apabila variabel bebastidak dapat memengaruhi variabel bebas dapat dianggap nilaikoefisien regresinya sama dengan nol, sehingga berapap un nilaivariabel bebas, tidak akan berpengaruh terhadap variabel bebas.Dalam menyusun hipotesis, selalu ada hipotesis nol dan hipotesisalternatif. Hipotesis nol selalu mengandung unsur kesamaan,sehingga dapat dirumuskan hipotesis nol adalah koefisien r egresisama dengan nol. Untuk hipotesis alternatifnya adalah koefisienregresi tidak sama dengan nol. Kedua hipotesis tersebut kemudiandirumuskan sebagai berikut:

H0 : B1 = B2 = 0

H1 : B1 B2 0

2. Menentukan daerah keputusanPenentuan daerah keputusan dilakukan dengan mencari nilai F.Untuk mencari nilai F-tabel perlu diketahui derajat bebaspembilang pada kolom, derajat bebas penyebut pada baris, dantaraf nyata. Umumnya ada 2 taraf nyata yang dipakai, yaitu 1% dan5%, untuk ilmu pasti lebih baik menggunakan taraf nyata 1%,sedangkan ilmu sosial dapat menggunaka taraf nyata 5%. Untukderajat pembilang, digunakan nilai k -1, yaitu jumlah variabel

dikurangi 1. Untuk derajat penyebut digunakan n-k yaitu jumlahsampel dikurangi dengan jumlah variabel.

3. Menentukan nilai F-hitungNilai F-hitung ditentukan denga rumus sebagai berikut:

............................................. .............................(14)

4. Menentukan daerah keputusanMentukan wilayah H0 dan H1, serta membandingkan dengan nilaiF-hitung untuk mengetahui apakah menerima H 0 atau menerima H1.

Terima H0

5. Memutuskan hipotesisBerdasarkan gambar langkah 4, nilai F -hitung > dari F-tabel danberada diantara terima dan berada didaerah terima H 1. Inimenunjukkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak H 0 danmenerima H1. Kesimpulan dari diterimanya H1 adalah nilaikoefisisen regresi tidak sama dengan nol, dengan demikian variabelbebas dapat menerangkan vari abel terikat, atau dengan kata lainvariabel bebas, yaitu X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruhnyata terhadap variabel terikatnya (Y).

2.9.2. Uji Signifikansi Parsial atau IndividualUji signifikansi parsial atau individual digunakan untuk menguji

apakah suatu variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabelterikat. Pada regresi berganda Y = a + b 1X1 + b2X2 + b3X3 + ... + bkXk,mungkin variabel X1 sampai Xk secara bersama -sama berpengaruhnyata. Namun demikian, belum tentu secara individu atau parsia lseluruh variabel dari X1 sampai Xk berpengaruh nyata terhadapvariabel terikatnya (Y). Nyata atau tidaknya pengaruh suatu variabelbebas terhadap variabel terikatnya juga bergantung pada hubunganvariabel tersebut dan kondisi sosial dan ekonomi masyaraka t.

Terima H1

F-tabel

Terima H0

Untuk mengetahui apakah suatu variabel secara parsialberpengaruh nyata atau tidak digunakan uji t atau t -student. Untukmelakukan uji t ada beberapa langkah yang diperlukan sebagaiberikut:1. Menentukan hipotesis

Variabel bebas berpengaruh tidak nyata ap abila nilai koefisiennyasama dengan nol. Sedangkan variabel bebas akan berpengaruhnyata apabila nilai koefisiennya tidak sama dengan nol. Hipotesilengkapnya adalah sebagai berikut.H0 : B1 = 0 H1 : B1 0

H0 : B2 = 0 H1 : B2 02. Menentukan daerah kritis

Daerah kritis ditentukan oleh nilai t -tabel dengan derajat bebas n-k, dan taraf nyata .

3. Menentukan Nilai t-hitungNilai t-hitung untuk koefisien b1 dan b2 dapat dirumuskan sebagaiberikut.

t-hitung =

nilai t - hitung untuk b1 adalah

t-hitung =

sedangkan, nilai t hitung untuk b2 adalah

t-hitung = .

4. Menentukan daerah keputusanDaerah keputusan untuk menerima H 0 atau menolak H0 denagnderajat bebas 7 dan taraf nyata 5% untuk uji dua arah adalahsebagai berikut.

Tolak H0 Tolak H0

5. Menentukan keputusannilai t-hitung untuk koefisien regresi b 1 yang berada didaerahterima H0. Ini menunjukkan bahwa koefisien regresi tidak berbedadengan nol atau variabel X 1 tidak berpengaruh nyata terhadap Y.Nilai thitung untuk koefisien regresi b2 berada diantara didaerah tolak H1. Ini menunjukkan bahwa koefisien regresiberbeda dengan nol, atau variabel X 2 berpengaruh nyata terhadapY. Dalam kehidupan sehari -hari, kita cukup memerhatikanvariabel yang nyata saja sebagai dasar pe ngambilan keputusan.

2.9.3. Pengujian Asumsi KlasikPengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah

hasil estimasi regresi yang dilakukan benar -benar bebas dari adanyagejala heteroskedastisitas, gejala multikolinearitas dan gejalaautokorelasi. Model regresi akan dapat dijadikan alat estimasi yangtidak bias jika memenuhi persyaratan BLUE ( best linear unbiasedestimator ). Adapun kesamaan tersebut meliputi tidak terdapatheteroskedastisitas, tidak terdapat multikolinearitas dan tidak terdapatautokorelasi ( Wahid, 2002). Jika terdapat heteroskedastisitas, makavarian tidak konstan sehingga dapat menyebabkan biasnya standarerror. Jika terdapat multikolinearitas, maka akan sulit untukmengisolasi pengaruh-pengaruh individual dari variabel, sehinggatingkat signifikansi koefisien regresi menjadi rendah. Dengan adanyaautokorelasi mengakibatkan penaksir masih tetap bias dan masih tetapkonsisten hanya saja tidak efisien. Oleh karena itu, uji asumsi klasikperlu dilakukan.

Asumsi-asumsi klasik yang pokok digunakan dalam regresiberganda, sehingga nilai koefisisen regresi yang dihasilkan baik atautidak bias. Beberapa asumsi dalam regresi berganda adalah sebagaiberikut.1. Variabel terikat dan variabel bebas memiliki hubungan yang

linier atau hubungan garis lurus. Untuk persamaan yang tidaklinier, maka datanya harus ditransformasikan terlebih dahulu

menjadi linier, biasanya data di -log-kan terlebih dahulusehingga menjadi linier.

2. Variabel terikat haruslah variabel yang bersifat kontinu danpaling tidak berskala selang. Variabel kontinu ini adalahvariabel yang dapat menempati pada semua titik dan biasanyamerupakan data dari proses pengukuran.

3. Nilai keragaman atau residu, yaitu selisih antara datapengamatan dan data dugaan hasil regresi harus sama untuksemua nilai Y. Asumsi ini menyatakan bahwa nilai residubersifat konstan untuk semua data Y. Asumsi inimemperlihatkan kondisi HOMOSKEDASTISITAS, yaitu nilairesidu yang sama untuk semua nilai Y, menyebar normal, danmempunyai rata-rata 0.

4. Pengamatan-pengamatan untuk variabel terikat dari satupengamatan ke pengamatan lain harus bebas atau tidakberkorelasi. Hal ini penting untuk data yang bersifat deretberkala.

2.9.3.1. MultikolinieritasMulikolinieritas dikemukakan pertama kali oleh

Ragner Frish dalam bukunya Stati stical ConfluenceAnalysis by Means of Regression System. Frish

menyatakan bahwa multikolinier adalah adanya lebih darisatu hubungan linier yang sempurna . di dalam regresiberganda tidak boleh terjadi multikolinieritas karenaapabila multikolinier apalagi kolinier yang sempurna(koefisien korelasi antarvariabel bebas = 1), makakoefisien regresi dari variabel bebas tidak dapat ditentukandan standar error-nya tidak terhingga.

Memang belum ada kriteria yang jelas dalammendeteksi masalah multikolinearitas dalam model regresilinier. Selain itu hubungan korelasi yang tinggi belumtentu berimplikasi terhadap masalah multikolinearitas.

Tetapi kita dapat melihat indikasi multikolinearitas dengantolerance value (TOL), eigenvalue, dan yang paling umumdigunakan adalah varians inflation factor (VIF).

Hingga saat ini tidak ada kriteria formal untukmenentukan batas terendah dari nilai toleransi atau VIF.Beberapa ahli berpendapat bahwa nilai toleransi kurangdari 1 atau VIF lebih besar dari 10 menunjukkanmultikolinearitas signifikan, sementara itu para ahlilainnya menegaskan bahwa besarnya R 2 model dianggapmengindikasikan adanya multikolinearitas. Klein (1962)menunjukkan bahwa, jika VIF lebih besar dari 1/(1 R2)atau nilai toleransi kurang dari (1 R2), makamultikolinearitas dapat dianggap signifikan secarastatistik.

2.9.3.2. HeteroskedasitasHeteroskedasitas dilakukan untuk melihat nilai

varians antarnilai y, apakah sama atau heterogaen. Data

cross section, yaitu data yang dihasilkan pada suatu waktudengan banyak responden, nilai varian antarpengamatandapat bersifat homogen. Terdapat tiga kemungkinan haltersebut dapat terjadi, yaitu (a) data yang bersifat crosssection memungkinkan munculnya banyak variasi,misalnya pendapatan mempunyai kisaran ratusan ribusampai miliaran rupiah; (b) proses belajar, denganbertambahnya ilmu dapat membuat varian lebih kecil; dan(c) teknik pengumpulan data, data yang berjumlah b anyakakan memperkecil varian.

2.9.3.3. AutokorelasiAutokorelasi dikenalkan oleh Maurice G. Kendall

dan William R. Buckland. Autokorelasi merupakankorelasi antara anggota observasi yang disusun menuruturutan waktu. Ada beberapa penyebab autokorelasi, yaitu

(a) kelembamam, kelembamam biasanya terjadi dalamfenomena ekonomi dimana sesuatu akan mempengaruhisesuatu yang lain dengan mengikuti siklus bisnis atausaling berkaitan; (b) terjadi bias dalam spesifikasi, yaituada beberapa variabel yang tidak termasuk dalam model;dan (c) bentuk fungsi yang digunakan tidak tepat,misalnya seharusnya bentuk nonlinier tetapi digunakanlinier atau sebaliknya.

2.10 Penelitian TerdahuluPrasetyo (2006) melakukan penelitian yang berjudul Kontribusi

Pajak Reklame Terhadap Pendapatan As li Daerah Kabupaten Kudus Tahun2000-2004. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif secara kuantitatif. Penelitian ini menyimpulakan bahwa potensipajak reklame di Kabupaten Kudus terdiri dari potensi objek pajak dansubjek pajak. Potensi objek pajak reklame Kabupaten Kudus dapat dilihatdari dari daftar perbandingan realisasi penerimaan PAD setiap tahunanggarannya, hal ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusisuatu pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Kudus, se dangkan potensisubjek pajak reklamenya meliputi wajib pajak dan tempat pemasanganreklame.

Hasil lain penelitian ini adalah besarnya kontribusi pajak reklameterhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima tahun sebesar 0,97%dan masih menunjukan nilai yang relatif kecil tetapi cukup berarti dalampembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Adapun faktor -faktor yangmengahambat pemungutan pajak reklame di Kabupaten Kudus meliputiperlawanan pasif seperti perkembangan intelektual dan moral masyarakat,sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat dan sistem kontrol tidakdapat dilakukan dan dilaksanakan dengan baik, serta perlawanan aktifmisalnya tax avoidance dan tax evasion. Usaha yang ditempuh PemerintahDaerah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan pajak r eklame melaluiintensifikasi dan ekstensifikasi.

Fatchanie (2007) melakukan penelitian yang berjudul Analisis

Efisiensi dan efektifitas hasil pemungutan pajak parkir di KabupatenSleman. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Pemungutan

pajak parkir di Kabupaten Sleman berdasarkan undang -undang No.9 Tahun2002 tentang pajak parkir dan mulai ditargetkan dalam struktur penerimaanDaerah tahun 2003 sebesar Rp.100.000.000;. kontribusi yang diberikanpajak parkir terhadap pajak daerah masih dibawa h 1%, hal inimengindikasikan bahwa pajak parkir merupakan bagian yang kecil daripendapatan daerah melalui sektor pajak daerah. Selain itu, penelitian inimenyimpulkan bahwa pemungutan pajak parkir yang dijalankan olehBPKKD Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun semakin efisien dan tingkatefektifitas pemungutan pajak parkir tidak menunjukkan progress.

Dorojatun (2007) melakukan penelitian tentang sistem PenerimaanPajak Sarang Burung sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten

Tegal. metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptifnaratif. Penelitian ini menyebutkan bahwa pajak daerah yang dipungut diKabupaten Tegal meliputi pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajakreklame, pajak penerangan jalan, pajak penggalian, pemanfaatan, danpengelolaan galian golongan C serta pajak sarang burung dan hasilpenelitian ini adalah sistem penerimaan pajak sarang burung di KabupatenTegal sudah baik akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapakendala seperti kurangnya pegawai ahli untuk penga wasan dan kurangkerjasama dari pengusaha sarang burung, wajib pajak sarang burung masihbanyak yang belum sadar akan pentingnya pembayaran pajak tepat waktu,hal ini disebabkan budaya yang berlaku di masyarakat dan pendidikanmasyarakat yang masih rendah, fungsi internal dan eksternal sudah berjalandengan baik sesuai dengan tanggung jawab dan tugas masing -masing, sertapengendalian intern sudah berjalan dengan baik sesuai sistem yang ada.

Hasil dari berbagai penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulka nbahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap Kabupaten merupakan salahsatu penopang keuangan daerah yang penting bagi keberlangsunganpemerintahan di daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara satu

daerah dengan daerah lainnya berbeda -beda tergantung pada potensi yangdimiliki daerah tersebut. Salah satu sumber pendapatan Asli Daerah (PAD)berasal dari pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel dan restoran, pajakhiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak galian golongan Cserta pajak sarang burung dan besarnya kontribusi masing -masing pajakdaerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berbeda -beda. Oleh karenaitu, penulis melakukan penelitian untuk menganalisis kontribusi yangdiberikan pajak hotel dan restoran terhadap penerima an pendapatan aslidaerah (PAD) di Kabupaten Tegal yang merupakan daerah asal penulis.