02 pola ws 6ci cov letterdg

POLA PENGELOLAANSUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI

TAHUN 2012

CIDANAU - CIUJUNG - CIDURIAN -CISADANE- CILIWUNG - CITARUM

POLA

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

WILAYAH SUNGAI CIDANAU-

CIUJUNG-CIDURIAN-CISADANE-

CILIWUNG-CITARUM

TAHUN 2012

halamaniii

DAFTAR ISI

Halaman

1 BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pola 4

1.2.1 Maksud 4

1.2.2 Tujuan 4

1.2.3 Sasaran 4

1.2.4 Visi dan Misi 5

1.3 Isu-Isu Strategis 5

1.3.1 Isu Strategis Nasional 5 1.3.1.1 Target Penyediaan Air Bersih 5 1.3.1.2 Ketahanan Pangan 6 1.3.1.3 Ketersediaan Energi 6 1.3.1.4 Perubahan Iklim Global 7 1.3.1.5 Ketahanan Air (Water Security) 7

1.3.2 Isu Strategis Lokal/Regional 8

2 BAB II Kondisi pada Wilayah Sungai 11

2.1 Peraturan Perundang-undangan di Bidang Sumber Daya Air dan Peraturan Lainnya yang Terkait 11

2.2 Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air atau Kebijakan Pembangunan Provinsi atau Kabupaten/Kota 13

2.2.1 Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air 13

2.2.2 Kebijakan Nasional Penataan Ruang 14

2.2.3 Kebijakan Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air 16

2.3 Inventarisasi Data 16

2.3.1 Data Umum 16 2.3.1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah 17 2.3.1.2 Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Angka 21 2.3.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 21 2.3.1.4 Digital Elevation Model (DEM) 22 2.3.1.5 Laporan Hasil Studi, Kajian Teknis, Perencanaan Terkait

Sumber Daya Air 23

2.3.2 Data Sumber Daya Air 24 2.3.2.1 Iklim 24 2.3.2.2 Air Permukaan (hujan, debit, tampungan air) 24 2.3.2.3 Air Tanah 31 2.3.2.4 Sedimentasi Sungai 34 2.3.2.5 Erosi Lahan 34 2.3.2.6 Muka Air Pasang Surut 35 2.3.2.7 Kualitas Air 37 2.3.2.8 Prasarana/Infrastruktur 37

2.3.3 Data Kebutuhan Air 40 2.3.3.1 RKI (Air Minum, Industri, Perkotaan dan Pariwisata) 40 2.3.3.2 Irigasi 41 2.3.3.3 Penggelontoran 42 2.3.3.4 Ketenagaan 42 2.3.3.5 Perikanan 43

halamaniv

2.4 Identifikasi Kondisi Lingkungan dan Permasalahan 46

2.4.1 Ditinjau dari Hasil Rumusan PKM 46

2.4.2 Ditinjau dari 5 Aspek Pengelolaan Sumber Daya Air 47

2.5 Identifikasi Terhadap Potensi yang Bisa Dikembangkan 52

2.5.1 Potensi Konservasi Sumber Daya Air 52 2.5.1.1 Konservasi Lahan Kritis 52 2.5.1.2 Koordinasi dan Sinergi Program 53 2.5.1.3 Prokasih, Proper dan Superkasih 54 2.5.1.4 Program dan Renstra Provinsi tentang Kualitas Air 56 2.5.1.5 Rancangan Peraturan Presiden tentang Penetapan Kelas

dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai Ciliwung 58 2.5.1.6 Pengaturan dan Pembatasan Pengambilan Air Tanah 58

2.5.2 Potensi Pendayagunaan Sumber Daya Air 61 2.5.2.1 Skematisasi Model Alokasi Air 61 2.5.2.2 Peningkatan Potensi Sumber Daya Air 61 2.5.2.3 Peningkatan Potensi Saluran Pembawa Air 68 2.5.2.4 Peningkatan Efisiensi Pengunaan Air untuk mengurangi

Kebutuhan 69

2.5.3 Potensi Pengendalian Daya Rusak Air 70 2.5.3.1 Penanganan Banjir 70 2.5.3.2 Penanganan Krisis Air/Kekeringan 71 2.5.3.3 Penanganan Kerusakan Pantai 71 2.5.3.4 Penanganan Bencana Tsunami 72 2.5.3.5 Penanganan Bencana Longsor 72

2.5.4 Potensi Sistem Informasi Sumber Daya Air 73 2.5.4.1 Integrasi Sistem Informasi 73 2.5.4.2 Sistem Pendukung Keputusan - Ribasim 73

2.5.5 Potensi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha 74 2.5.5.1 Kemitraan – Desalinasi (PT Jaya Ancol) 74 2.5.5.2 Air Baku kota Cilegon (PT Krakatau Tirta Industri,

Kawasan Industri Krakatau, Cilegon) 74 2.5.5.3 Pemangku Kepentingan dan Wadah Koordinasi

Pengelolaan Sumber Daya Air 75 2.5.5.4 BLU dan IJL 75

2.5.6 Potensi Penataan Ruang 76 2.5.6.1 Zonasi 76 2.5.6.2 Java Spatial Model 77 2.5.6.3 Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 78

3 BAB III ANALISIS DATA 79

3.1 Asumsi, Kriteria, dan Standar yang digunakan 79

3.1.1 Asumsi 79

3.1.2 Kriteria 82

3.1.3 Standar 86

3.1.4 Analisis 87 3.1.4.1 Analisis Konservasi Sumber Daya Air 87 3.1.4.2 Analisis Pendayagunaan Sumber Daya Air 100 3.1.4.3 Analisis Pengendalian Daya Rusak Air 114 3.1.4.4 Analisis Sistem Informasi Sumber Daya Air 126 3.1.4.5 Analisis Pemberdayaan dan Peningkatan Peran

Masyarakat dan Dunia Usaha 127 3.1.4.6 Analisis Perencanaan dan Penataan Ruang 129

halamanv

3.2 Skenario Kondisi Ekonomi, Politik dan Perubahan Iklim pada Wilayah Sungai 133

3.2.1 Skenario 133

3.3 Alternatif Pilihan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air 138

4 BAB IV KEBIJAKAN OPERASIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR141

halamanvi

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Cakupan WS 6 Ci Berdasarkan Provinsi dan Kabupaten/Kota* 2

Tabel 2.1. Perkiraan Ketersediaan Air Permukaan di WS 6 Ci 27

Tabel 2.2. Perkiraan Pengambilan Air Tanah Dalam di WS 6 Ci 32

Tabel 2.3. Lahan Kritis di WS 6 Ci 35

Tabel 2.4. Kualitas Air Sungai Berdasarkan Hasil Pemantauan Rutin 37

Tabel 2.5. Waduk yang Sudah Ada di WS 6 Ci 37

Tabel 2.6. Kebutuhan Air Irigasi di WS 6 Ci 42

Tabel 2.7. Data Waduk Cirata, Waduk Saguling dan Waduk Djuanda (Jatiluhur) 43

Tabel 2.8. Luas Tambak di WS 6 Ci 44

Tabel 2.9. Persandingan Masalah di masing-masing WS 6 Ci 48

Tabel 2.10. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Institusi Pengelola 54

Tabel 2.11. Potensi Waduk 6 Ci 63

Tabel 2.12. Pemangku Kepentingan dan Anggota Wadah Koordinasi TKPSDA WS 6 Ci 75

Tabel 3.1. Kriteria Kinerja DAS 82

Tabel 3.2. Kriteria Keragaan DAS 83

Tabel 3.3. Tingkatan pengelolaan kultur teknis 84

Tabel 3.4. Praktek pengelolaan mekanik 84

Tabel 3.5. Standar dan Kriteria Pencemaran Sungai, Ketersediaan Air Permukaan dan Debit Banjir 85

Tabel 3.6. Klasifikasi Status Mutu Air Menurut Metode Storet 85

Tabel 3.7. Klasifikasi Status Mutu Air Menurut Metode Indeks Pencemaran (IP) 85

Tabel 3.8. Standar Perhitungan Kebutuhan Air Domestik 86

Tabel 3.9. Jenis Tanaman dan Periode Pertumbuhan 86

Tabel 3.10. Kategori Perikanan dan Persyaratan Flushing rate dan Salinitas 87

Tabel 3.11. Perubahan luas dan total erosi untuk tingkat erosi berat-sangat berat 90

Tabel 3.12. Kualitas logam berat di titik pengamatan Nanjung - inlet waduk Saguling (2000-2010) 96

Tabel 3.13. Kadar logam berat di titik 6 muara Sungai Citarum di waduk Cirata (2007-2010) 98

Tabel 3.14. Kadar besi dan mangan di inlet dan outlet waduk Jatiluhur (2002 – 2008) 99

Tabel 3.15. Kadar logam berat (besi, mangan dan seng) di waduk Jatiluhur (2009-2010) 99

Tabel 3.16. Kebutuhan Air RKI di WS 6 Ci (termasuk kebutuhan untuk pariwisata) 101

Tabel 3.17. Kebutuhan Air Irigasi di WS 6 Ci 102

Tabel 3.18. Kebutuhan Air untuk Penggelontoran 102

Tabel 3.19. Kebutuhan Air Perikanan (Tambak) di WS 6 Ci 102

Tabel 3.20. Kekurangan Air Irigasi dan RKI Pada Water District (WD) 123

Tabel 3.21. Skenario Berdasarkan Tatakelola Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomi 133

Tabel 3.22. Hubungan Skenario, Asumsi dan Strategi 138

halamanvii

Tabel 4.1. Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air WS 6 Ci (3 Ci) pada Skenario 1,2,3,4 142

Tabel 4.2. Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air WS 6 Ci (2 Ci) pada Skenario 1,2,3,4 156

Tabel 4.3. Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air WS 6 Ci (1

Ci) pada Skenario 1,2,3,4 172

halamanviii

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 1.1. Peta WS 6 Ci 3

Gambar 2.1. Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah di WS 6 Ci 19

Gambar 2.2. Kondisi Tata Guna Lahan di WS 6 Ci pada tahun 2009 20

Gambar 2.3. Distribusi Kepadatan Penduduk di WS 6 Ci berdasarkan Podes 2008 dan Sensus 2010 21

Gambar 2.4. Distribusi Penduduk Usia Produktif Berdasarkan Lapangan Usaha 2008 22

Gambar 2.5. Peta Topografi WS 6 Ci 25

Gambar 2.6. Curah Hujan Tahunan di WS 6 Ci 26

Gambar 2.7. Perkiraan Ketersediaan Air Permukaan di WS 6 Ci 27

Gambar 2.8. Peta Situ di WS 6 Ci 29

Gambar 2.9. Peta Situ di Wilayah Cisadane-Ciliwung 30

Gambar 2.10. Potensi Air Tanah di WS 6 Ci 31

Gambar 2.11. Peta Cekungan Air Tanah di WS 6 Ci 33

Gambar 2.12. Peta Lokasi Lahan Kritis di WS 6 Ci 36

Gambar 2.13. Peta Kualitas Air 39

Gambar 2.14. Kebutuhan Air untuk Keperluan RKI di WS 6 Ci (m3/detik) 41

Gambar 2.15. Kebutuhan Air Irigasi di WS 6 Ci (2010) 42

Gambar 2.16. Kebutuhan Air untuk Tambak di WS 6 Ci 44

Gambar 2.17. Peta Lokasi Tambak di WS 6 Ci 45

Gambar 2.18. Peta Konservasi Air Tanah untuk CAT Bandung-Soreang 60

Gambar 2.19. Peta Skematisasi Model Alokasi Air WS 6 Ci 65

Gambar 2.20. Peta Water District 66

Gambar 2.21. Daerah Potensial untuk Pengembangan Waduk 67

Gambar 3.1.Persentase Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 80

Gambar 3.2. Pertumbuhan GDP Indonesia 80

Gambar 3.3. Pertumbuhan Penduduk Indonesia 81

Gambar 3.4. Perubahan KSR, KR, dan C di DAS Citarum Hulu 88

Gambar 3.5. Perubahan KSR, KR, dan C di DAS Ciliwung Hulu (Katulampa) 88

Gambar 3.6. Perubahan KSR, KR, dan C di DAS Cidurian-Cikande 89

Gambar 3.7. Perubahan perentase areal setiap tingkatan erosi pada tiga kondisi pengelolaan di WS 6 Ci 89

Gambar 3.8. Tingkatan erosi (ton/ha/thn) pada kondisi pengelolaan jelek di WS 6 Ci 91

Gambar 3.9. Tingkatan erosi berat (ton/ha/thn) pada kondisi pengelolaan baik di WS 6 Ci 92

Gambar 3.10. Peta Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTkRHL)

di WS 6 Ci 93

Gambar 3.11. Hasil Simulasi Sedimentasi Daerah Tangkapan Air Saguling 94

Gambar 3.12. Peta Potensi Erosi di Wilayah Hulu Waduk Saguling dengan Pengelolaan Jelek 95

Gambar 3.13. Fluktuasi kadar dan trend logam berat di titik Nanjung (Inlet waduk Saguling) 97

Gambar 3.14. Fluktuasi dan trend kadar logam berat di waduk Cirata (titik 6)98

halamanix

Gambar 3.15. Fluktuasi Kadar besi dan mangan di waduk Jatiluhur (2002-2008) 100

Gambar 3.16. Kebutuhan Air Irigasi di WS 6 Ci 101

Gambar 3.17. Kebutuhan Air Perikanan (Tambak) di WS 6 Ci 103

Gambar 3.18. Neraca Air untuk WS 6 Ci Tahun 2010 103

Gambar 3.19. Neraca Air untuk 3 Ci Tahun 2010 104



Gambar 3.22. Perkiraan Ketersediaan dan Kebutuhan Air di WS 6 Ci Tahun 2030 106

Gambar 3.23. Tingkat Kebutuhan Air Irigasi dan RKI di WS 6 Ci (2010-2030)106

Gambar 3.24. Skema WS 6 Ci 108

Gambar 3.25. Kebutuhan Air 2010 109

Gambar 3.26. Skema Strategi A Pemenuhan Kebutuhan Air pada Skenario 1110

Gambar 3.27. Skema Strategi B Pemenuhan Kebutuhan Air pada Skenario 2111

Gambar 3.28. Skema Strategi C Pemenuhan Kebutuhan Air pada Skenario 3112

Gambar 3.29. Skema Strategi D Pemenuhan Kebutuhan Air pada Skenario 4113

Gambar 3.30. Hubungan dan Hierarki Pengelolaan Bencana Banjir 115

Gambar 3.31. Peta Kawasan Rawan Banjir 116

Gambar 3.32. Peta Kekurangan Air Irigasi tahun 2010 119

Gambar 3.33. Peta Kekurangan Air Irigasi tahun 2030 120

Gambar 3.34. Peta Kekurangan Air RKI tahun 2010 121

Gambar 3.35. Peta Kekurangan Air RKI tahun 2030 122

Gambar 3.36. Peta Kawasan Rawan Bencana di WS 6 Ci 125

Gambar 3.37. Alih Fungsi Lahan Sawah di Indonesia (1994 – 2004) 132

Gambar 3.38. Strategi Struktural Neraca Air Pemenuhan Air Baku di WS 6 Ci Skenario 1 134




halamanx

KOSA KATA

WS 6 Ci terdiri dari 3 (tiga) wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai yaitu

BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian (Provinsi Banten dan Provinsi Jawa

Barat), BBWS Cisadane-Ciliwung (Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten), dan BBWS Citarum (Provinsi Jawa Barat)

1 Ci Wilayah Kerja BBWS Citarum 2 Ci Wilayah Kerja BBWS Ciliwung-Cisadane 3 Ci Wilayah Kerja BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian ADHB Atas Dasar Harga Berlaku ADHK Atas Dasar Harga Konstan AK Agak Kritis AKNOP Analisa Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ARL Automatic Rainfall Logger AWLL Automatic Water Level Logger B3 Bahan Berbahaya dan Beracun BBWS Balai Besar Wilayah Sungai BKT Banjir Kanal Timur BLU Badan Layanan Umum (PSO)

BNA Basic Need Approach BOD Biological Oxygen Demand Bopunjur Bogor, Puncak, Cianjur BPDAS Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai BPLHD Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah BPS Biro Pusat Statistik BPSDA Balai Pengelola Sumber Daya Air BT Bujur Timur BTA Bilateral Technical Assistance BUMD Badan Usaha Milik Daerah BUMN Badan Usaha Milik Negara BWRMP Basin Water Resources Management Plan CAT Cekungan Air Tanah CBL Cikarang Bekasi Laut COD Chemical Oxygen Demand CSR Corporate Social Responsibility DAS Daerah Aliran Sungai DEM Digital Elevation Model DI Daerah Irigasi

DIY Daerah Istimewa Yogyakarta DKI Daerah Khusus Ibukota (Jakarta) DPL Diatas Permukaan Laut DPP Daerah Pengembangan Pemukiman DO Dissolved Oxygen DSS Decision Support System EPCM Environmental Pollution Control Manager ESDM Energi dan Sumber Daya Mineral

halamanxi

FGD Focus Group Discussion FKDC Forum Komunikasi DAS Cidanau GAP Good Agriculture Practice GCM Global Circulation Mode Gerhan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan GNKPA Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air GP3A Gabungan Persatuaan Petani Pemakai Air Ha Hektar ICWRM Integrated Community Water Resources Management IJL Imbal Jasa Lingkungan IKK Ibu Kota Kecamatan IP Indeks Pencemaran IP Indeks Pertanaman ITB Institut Teknologi Bandung P3A Perkumpulan Petani Pemakai Air IPA Instalasi Pengolahan Air IPAL Instalasi Pengolahan Air Limbah (WWTP) IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change IWRM Integrated Water Resource Management Jabodetabek Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Jabodetabekpunjur Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak,

Cianjur JSM Java Spatial Model JWRMS Jabodetabek Water Resource Management Study K Kritis KDB Koefisien Dasar Bangunan Komir Komisi Irigasi KPTS Keputusan KR Koefisien Ragam KRS Koefisien Rejim Sungai KSN Kawasan Strategis Nasional KTI Krakatau Tirta Industri LMV Long Maturing Variety LS Lintang Selatan LSM Lembaga Swadaya Masyarakat MCK Mandi, Cuci, Kakus MDG Millennium Development Goal MOU Memorandum of Understanding MRT (1) Mass Rapid Transport MRT (2) Matrik Rencana Teknik MW Mega Watt OP Operasi dan Pemeliharaan

P3A Perkumpulan Petani Pemakai Air PAI Pengelolaan Aset Irigasi PAM Perusahaan Air Minum PBB Pajak Bumi dan Bangunan PDA Pos Duga Air PDAM Perusahaan Daerah Air Minum PDRB Pendapatan Domestik Regional Bruto PES Payment for Environmental Services (IJL)

halamanxii

Perda Peraturan Daerah PERUM Perusahaan Umum PERHUTANI Perusahaan Hutan Negara Indonesia PHBM Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat PJT Perum Jasa Tirta

PKM Pertemuan Konsultasi Masyarakat PLTA Pembangkit Listrik Tenaga Air PMD Pemberdayaan Masyarakat Desa PODES Potensi Desa (Data) ppb part per billion Prokasih Program Kali Bersih Proper Program Penilaian Kinerja Perusahaan PRT Peraturan PSDA Pengelolaan Sumber Daya Air PTPN Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara Purwasuka Purwakarta-Subang-Karawang Puslitbang Pusat Penelitian dan Pengembangan Pusdata Pusat Data Raperpres Rancangan Peraturan Presiden Renstra Rencana Strategis RHL Rehabilitasi Hutan dan Lahan Ribasim River Basin Simulation Model RKI Rumahtangga, Perkotaan dan Industri

RLPS Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPP Rancangan Peraturan Pemerintah RPRHL Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan RTR Rencana Tata Ruang RTH Ruang Terbuka Hijau RTkRHL Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan RTn RHL Rencana Tahunan RHL RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah RTRWN Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional SDR Sediment Delivery Ratio SISDA Sistem Informasi Sumber Daya Air SK Surat Keputusan SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah SMV Short Maturing Variety SOP Standard Operation Procedure Sosekbud Sosial Ekonomi Budaya SPKTPA Sekretariat Pelaksana Koordinasi Tata Pengaturan Air SPM Standar Pelayanan Minimal

SRI System of Rice Intensification Superkasih Surat Pernyataan Kali Bersih SWP-DAS Satuan Wilayah Pengelolaan DAS TKPSDA Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air UKL-UPL Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan

Lingkungan USLE Universal Soil Loss Equation UTM Universal Transverse Mercator

halamanxiii

WD Water District (Distrik Air) WGS World Geodetic System WHO World Health Organization WRDC Water Resource Data Center (Pusdata) WS Wilayah Sungai

WTC West Tarum Canal (Kanal Tarum Barat) WTP Water Treatment Plant (IPA) WWTP Wastewater Treatment Plant (IPAL)

halaman 1

1 BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11

A/PRT/M/2006, ditetapkan bahwa Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-

Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum (WS 6 Ci) merupakan Wilayah Sungai

Lintas Provinsi yang pengelolaannya ditangani oleh Pusat. WS 6 Ci terdiri dari

3 (tiga) wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai sesuai Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 23/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Balai Besar dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan

Direktorat Jenderal Bina Marga, yaitu BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian,

BBWS Cisadane-Ciliwung, dan BBWS Citarum. Ketiga wilayah tersebut

selanjutnya disebut sebagai 3 Ci (Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat), 2

Ci (Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten) dan 1 Ci

(Provinsi Jawa Barat). WS 6 Ci berdasarkan wilayah administrasi meliputi 14

Kabupaten dan 14 Kota terdiri dari 4 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi

Banten, 5 Kota di Provinsi DKI Jakarta, dan 10 Kabupaten dan 5 Kota di

Provinsi Jawa Barat dengan luas total 20.718 km2 (3 Ci seluas 412.518 ha,

untuk 2 Ci seluas 526.935 ha, dan 1 Ci seluas 1.132.334 ha). Peta lokasi WS 6

Ci dapat dilihat pada Gambar 1.1, dan cakupan kota/kabupaten pada

masing-masing wilayah (3 Ci, 2 Ci dan 1 Ci) disajikan dalam Tabel 1.1.

Untuk memenuhi kebutuhan air yang terus meningkat untuk berbagai

keperluan, diperlukan suatu kerangka dasar pengelolaan sumber daya air

terpadu antar sektor, antar wilayah dan antar berbagai pihak yang terkait

dengan sumber daya air, yaitu berupa Pola Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pola berbasis wilayah sungai tersebut menentukan langkah dan tindakan yang

harus dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan

mengoptimalkan potensi pengembangan sumber daya air,

melindungi/melestarikan serta meningkatkan nilai sumber daya air dan lahan.

halaman 2

Tabel 1.1. Cakupan WS 6 Ci Berdasarkan Provinsi dan Kabupaten/Kota*

Wilayah Banten DKI Jakarta Jawa Barat

Kabupaten Kota Kabupaten Kota Kabupaten Kota

3 Ci Tangerang Pandeglang Serang Lebak

Serang Cilegon

Bogor

2 Ci Tangerang Tangerang Selatan Tangerang

Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Utara

Bogor Bekasi

Bogor Depok Bekasi

1 Ci Cianjur Bandung Sumedang Indramayu Subang Purwakarta Karawang Bekasi Bandung Barat

Bandung Bekasi Cimahi

* beberapa kota/kabupaten masuk dalam lebih dari satu wilayah sungai

Penyusunan Pola ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis & Tatacara Penyusunan Pola

Pengelolaan Sumber Daya Air. Proses penetapan Pola Pengelolaan Sumber

Daya Air didasarkan pada tingkat kewenangannya, sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

Sesuai tingkat kewenangannya, Pola Pengelolaan Sumber Daya Air untuk WS

6 Ci ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

halaman 3

Sumber: Hasil Analisis 2010

Gambar 1.1. Peta WS 6 Ci

halaman 4

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pola

1.2.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS 6 Ci adalah

memberikan arah pengelolaan sumber daya air yang ada di WS 6 Ci dengan

prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah serta keseimbangan

antara upaya konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air,

sehingga dapat menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Air secara

terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu

(sampai tahun 2030).

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS 6 Ci adalah

terwujudnya kelestarian sumber daya air, pemanfaatan dan pendayagunaan

sumber daya air yang serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan daya dukung lingkungan dan mengurangi daya rusak air serta

sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah yang

berkelanjutan.

1.2.3 Sasaran

Sasaran Pola adalah sebagai pedoman yang mengikat bagi Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam

penyelenggaraan pembangunan di WS memberikan arahan penyelenggaraan:

Konservasi sumber daya air terpadu di WS 6 Ci,

Pendayagunaan sumber daya air di WS 6 Ci dengan mempertimbangkan

kebijakan daerah, termasuk arahan zonasi dalam penataan ruang,

Pengendalian daya rusak air di WS 6 Ci,

Sistem informasi sumber daya air di WS 6 Ci,

Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam

pengelolaan sumber daya air di WS 6 Ci.

Sasaran untuk masing-masing aspek dijelaskan lebih lanjut dalam

pembahasan.

halaman 5

1.2.4 Visi dan Misi

Visi dan Misi dari Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS 6 Ci

adalah terwujudnya pengelolaan sumber daya air di WS 6 Ci secara adil,

menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, untuk mewujudkan

kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan dengan mendorong peran

masyarakat dan dunia usaha.

Menyelenggarakan konservasi sumber daya air secara terpadu dan

berkelanjutan dalam rangka menjaga kelangsungan keberadaan daya

dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air;

Mendayagunakan sumber daya air secara adil dan merata melalui kegiatan

penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan

sumber daya air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air

WS 6 Ci yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum;

Mengendalikan daya rusak air yang dilakukan secara menyeluruh mencakup

upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan;

Menyelenggarakan pengelolaan sistem infomasi sumber daya air secara

terpadu, berkelanjutan dan mudah diakses oleh masyarakat;

Menyelenggarakan pemberdayaan para pemangku kepentingan sumber daya

air secara terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja sumber

daya air.

1.3 Isu-Isu Strategis

1.3.1 Isu Strategis Nasional

1.3.1.1 Target Penyediaan Air Bersih

Sesuai dengan target sasaran MDG untuk penyediaan air minum pada tahun

2015 (tingkat nasional) cakupan pelayanan air perpipaan di perkotaan adalah

69%, sedang di perdesaan 54%. Tahun 2006 pelayanan air perpipaan di WS 6

Ci adalah antara 16% sampai dengan 35% di masing-masing kota. Target

penyediaan air perpipaan tersebut perlu didukung oleh penyediaan air baku,

yang dapat dialokasikan dari sungai dan waduk yang ada atau yang akan

dibangun di WS 6 Ci.

Selain dari PDAM, penyediaan air bersih masih memerlukan investasi yang

lebih besar. PT KTI di Cilegon adalah contoh swasta yang melakukan investasi

dalam pelayanan air bersih untuk RKI di kawasan industri dan kota Cilegon.

halaman 6

1.3.1.2 Ketahanan Pangan

Indonesia perlu memenuhi produksi pangan sesuai RPJM, karena dalam

situasi dunia yang tidak menentu tidak bisa menjamin impor beras dan

pangan lain tiap tahun. Produksi beras di WS 6 Ci cukup besar dengan

7.925.646 ton pada tahun 2008, atau sebesar 24.50% total produksi Jawa

(32.346.997 ton) dan 13,14 % dari produksi total Indonesia (60.325.925 ton).

Namun demikian produksi ini akan turun kalau tidak ada kebijakan yang

khusus untuk mendukung produksi tanaman pangan.

Masalah yang dihadapi petani tanaman pangan di WS 6 Ci, di antaranya

adalah skala usaha yang relatif kecil, minimnya modal usaha, tingginya biaya

input pertanian, tingginya ketidakpastian harga produk, rendahnya akses

kredit pertanian, serta menurunnya kualitas lingkungan dan

ketidaksempurnaan (mekanisme) pasar. Selain itu, perbedaan potensi

produksi pangan dan pola panen raya yang diikuti masa paceklik,

mengakibatkan distribusi pangan tidak merata di setiap tempat dan setiap

waktu. Hal tersebut menciptakan potensi kerawanan pangan dan jatuhnya

harga produk pangan di tingkat petani/produsen.

Selain hal di atas, perkembangan industri di Jawa (termasuk di WS 6 Ci)

cukup pesat, dimana terjadi alih fungsi lahan untuk perluasan perkotaan dan

lokasi industri dengan menggunakan areal yang semula merupakan lahan

pertanian. Pengurangan luas lahan pertanian terutama di lokasi sawah subur

beririgasi teknis yang sulit untuk diimbangi dengan pengembangan lahan

sawah baru di luar Jawa. Selain itu, berkurangnya debit air untuk irigasi pada

musim kemarau telah mengurangi hasil panen padi musim tanam berikutnya.

Hal tersebut berdampak terhadap melemahnya ketahanan pangan. Begitu juga

halnya dengan masalah banjir yang terjadi di WS 6 Ci yang juga berpengaruh

terhadap menurunnya produksi pangan di wilayah ini.

1.3.1.3 Ketersediaan Energi

Kebutuhan energi seperti energi listrik mengalami peningkatan setiap

tahunnya, tetapi pembangkit listrik tenaga air masih terbatas. Pembangunan

PLTA dengan membangun bendungan memerlukan biaya investasi yang sangat

besar, sementara listrik mikro-hidro belum diusahakan secara intensif.

halaman 7

Pada Sungai Citarum terdapat 3 (tiga) bendungan secara kaskade, masing-

masing dimanfaatkan untuk PLTA, yaitu Bendungan Saguling (750 MW),

Bendungan Cirata (1.000 MW), dan Bendungan Jatiluhur (187,5 MW). Selain

Sungai Citarum, sungai lainnya sampai saat ini belum dimanfaatkan. Pada

rencana pembangunan Bendungan Karian, Bendungan Sindang Heula, dan

rencana bendungan kecil lainnya di Sungai Citarum juga tidak direncanakan

untuk pembangkit tenaga listrik, melainkan hanya untuk air baku RKI dan

irigasi. Mengingat peningkatan kebutuhan tenaga listrik yang cukup besar,

maka perencanaan pembangunan bendungan yang akan datang perlu juga

memperhitungkan manfaat tenaga listrik. Bahkan pada rencana Bendungan

Karian masih dapat ditambahkan manfaat pembangkit mini-hidro dengan

memanfaatkan air yang keluar dari bendungan ke arah sungai Ciberang

sebesar 5,5 m3/det.

1.3.1.4 Perubahan Iklim Global

Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekwensi,

maupun intensitas kejadian cuaca ekstrem. Intergovernmental Panel on Climate

Change (IPCC) menyatakan bahwa pemanasan global dapat menyebabkan

terjadi perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis seperti

peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air

laut, perubahan pola angin, mempengaruhi masa reproduksi hewan dan

tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi, frekuensi serangan hama

dan wabah penyakit, serta mempengaruhi berbagai ekosistem yang terdapat di

daerah dengan garis lintang yang tinggi, lokasi yang tinggi, serta ekosistem

pantai. Belum ada pembuktian ada gejala perubahan iklim di WS 6 Ci.

1.3.1.5 Ketahanan Air (Water Security)

Dalam konsep IWRM ketahanan air mencakup perlindungan terhadap sistem

sumber daya air yang rentan, termasuk pelayanan air, perlindungan terhadap

daya rusak air (banjir dan kekeringan), dan terkait dengan pembangunan

berkelanjutan sumber daya air dan menjamin akses terhadap fungsi dan

pelayanan air.

Contoh isu ketahanan air di WS 6 Ci adalah di Kota Jakarta saat ini hanya

memiliki ketahanan air sebesar 2,2% (Kali Krukut = 0.4 m3/detik) dari total

kebutuhan, sehingga perlu pasokan dari luar sebesar 16 m3/detik dari Saluran

Tarum Barat dan 3 m3/detik dari Sungai Cisadane. Akibat kesenjangan ini

halaman 8

timbul konflik kepentingan. Benturan kepentingan ini bukan hanya antar

penduduk (petani dan PDAM, penduduk hulu-hilir), tetapi juga antar

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota atau Provinsi.

1.3.2 Isu Strategis Lokal/Regional

Isu-isu strategis di WS 6 Ci yang dibahas dalam bagian ini bersifat umum,

penjabaran lebih lanjut per wilayah terperinci dalam identifikasi permasalahan

(Sub Bab 2.6) dan kebijakan operasional (Bab 4). Identifikasi isu-isu strategis

lokal mengikuti arahan pengelolaan sumber daya air yang diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu:

(1) Konservasi Sumber Daya Air,

(2) Pendayagunaan Sumber Daya Air,

(3) Pengendalian Daya Rusak Air,

(4) Sistem Informasi Sumber Daya Air,

(5) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha

(termasuk peran Institusi yang mengelola sumber daya air), dan

(6) Integrasi Kebutuhan untuk Penataan Sumber Daya Air dengan Penataan

Ruang.

1) Konservasi Sumber Daya Air

Beberapa isu utama yang terkait dengan konservasi sumber daya air yang

ditemui di WS 6 Ci antara lain:

- Tata guna lahan yang terus berubah setiap tahun;

- Pertambahan lahan kritis dan kerusakan DAS;

- Pencemaran air akibat pembuangan limbah peternakan, domestik dan

industri (terutama kandungan logam berat);

- Kerusakan hutan bakau dan erosi pantai.

2) Pendayagunaan Sumber Daya Air

Beberapa isu utama yang terkait dengan pendayagunaan sumber daya air yang


- Peningkatan kebutuhan air RKI (seiring dengan pertumbuhan penduduk dan

perkotaan);

- Cakupan pelayanan PDAM masih rendah (dibandingkan dengan target

sasaran MDG);

halaman 9

- Keterbatasan penyediaan air baku permukaan untuk Metropolitan

Jabodetabek dan Metropolitan Cekungan Bandung;

- Potensi listrik tenaga air belum dimanfaatkan secara optimal;

- Jaringan irigasi teknis terbatas, banyak yang rusak, dan pelaksanaan OP

rendah;

- Alat ukur debit dan pintu air banyak yang rusak;

- Pengelolaan aset (irigasi) belum berjalan baik;

3) Pengendalian Daya Rusak Air

Beberapa isu utama yang terkait dengan pengendalian daya rusak air yang


- Penebangan hutan serta tata guna lahan yang terus berubah setiap tahun;

- Perambahan daerah bantaran/sempadan sungai;

- Pembangunan perumahan di dataran banjir;

- Pembuangan sampah ke sungai dan saluran drainase;

- Pendangkalan/sedimentasi alur sungai, saluran drainase;

- Penurunan muka tanah, pasang tinggi air laut;

- Tanggul laut di pesisir kota;

- Bahaya tanah/tebing longsor;

- Kejadian kekurangan air di beberapa lokasi.

4) Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA)

Beberapa isu utama yang terkait dengan SISDA yang ditemui di WS 6 Ci antara

lain:

- Basis data pada jaringan informasi SISDA dalam WS belum terintegrasi;

- Sebagian SOP untuk pemuktahiran SISDA, pemantauan dan evaluasi sudah

disusun, namun pelaksanaan belum optimal, masih perlu dilengkapi;

- SISDA belum digunakan sebagai alat dalam perencanaan dan anggaran.

5) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha

Beberapa isu utama yang terkait dengan pemberdayaan dan peningkatan peran

masyarakat dan dunia usaha yang ditemui di WS 6 Ci antara lain:

- Kinerja institusi yang bertanggungjawab untuk pengelolaan sumber daya air

masih kurang, dan ada tumpang tindih serta kekosongan dalam pembagian

peran dan tangung jawab;

- Pemangku kepentingan belum aktif berperan, sehingga masih memerlukan

dukungan Pemerintah;

halaman 10

- Potensi peran masyarakat dan peran perempuan dalam pengelolaan sumber

daya air perlu diperkuat.

6) Penataan Ruang

Selain kelima aspek pengelolaan sumber daya air di atas, ditemui juga isu

terkait dengan penataan ruang di WS 6 Ci antara lain berkembangnya

permukiman dan kegiatan usaha non pertanian pada:

- Alih fungsi lahan pertanian (untuk perkotaan, industri).

- Kawasan yang berfungsi sebagai badan air dan daerah resapan (cekungan,

rawa, dan situ);

- Kawasan pertanian (khususnya persawahan) yang beririgasi teknis terutama

pada kawasan metropolitan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan

Metropolitan Bandung;

- Sepanjang sempadan sungai, sepanjang bantaran kanan-kiri sungai yang

berada dalam kawasan perkotaan.

Integrasi penataan ruang dalam pengelolaan sumber daya air dapat diwujudkan

dengan masuknya zona-zona air ke dalam RTRW Provinsi/Kabupaten.

halaman 11

2 BAB II KONDISI PADA WILAYAH SUNGAI

2.1 Peraturan Perundang-undangan di Bidang Sumber Daya Air dan Peraturan

Lainnya yang Terkait

Sejumlah Peraturan Perundang – undangan (UU), Peraturan Pemerintah (PP),

Peraturan Daerah (Perda), dan lainnya yang terkait dengan pengelolaan sumber

daya air WS 6 Ci antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945,

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya,

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan,

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional,

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerntah Pusat dan Daerah,

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penaggulangan Bencana,

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil,

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup,

13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan,

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa,

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan Hidup,

16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta

untuk Penataan Ruang Wilayah

17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air

dan Pengendalian Pencemaran Air

18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan,

halaman 12

19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum,

20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (BLU),

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM),

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara,

23. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi,

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan,

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Perbantuan,

27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana,

28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional,

29. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya

Air,

30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah,

31. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan

Reklamasi Hutan

32. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Jasa

Tirta II,

33. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang,

34. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan,

35. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi

Lahan Pertanian Berkelanjutan,

36. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai,

37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 A/PRT/M/2006 tentang Kriteria

dan Penetapan Wilayah Sungai

halaman 13

38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 44/PRT/M/2007 tentang Pedoman

Umum Pembinaan Sumber Daya Manusia Dalam Penerapan Prinsi-Prinsip Tata

Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23/PRT/M/2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Balai Besar dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber

Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga,

40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 /PRT/M/2009 tentang Pedoman

Teknis dan Tatacara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air

41. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air

Tanah

42. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang

Pedoman Penentuan Status Mutu Air,

43. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 594/KPTS/M/2010 tentang

Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai

Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum (WS 6 Ci).

44. Peraturan Daerah dan Peraturan Terkait lainnya

2.2 Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air atau Kebijakan Pembangunan

Provinsi atau Kabupaten/Kota

2.2.1 Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air

Kebijakan nasional pengelolaan sumber daya air sesuai dengan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan

Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Jaknas

Sumber Daya Air Pasal 2, menyebutkan bahwa Jaknas Sumber Daya Air

menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan pola pengelolaan Sumber

Daya Air pada wilayah sungai yang dapat ditinjau kembali oleh dewan sumber

daya air nasional setiap 5 tahun sekali. Jaknas tersebut mencakup:

1. Kebijakan Umum, terdiri dari:

1) Peningkatan koordinasi dan keterpaduan pengelolaan sumber daya air

2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya terkait air

3) Peningkatan pembiayaan pengelolaan sumber daya air

4) Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum

2. Kebijakan Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air Secara Terus Menerus,

terdiri dari:

1) Peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air

2) Peningkatan upaya pengawetan air

halaman 14

3) Peningkatan upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran

air

3. Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk Keadilan dan

Kesejahteraan Masyarakat, terdiri dari:

1) Peningkatan upaya penatagunaan sumber daya air

2) Peningkatan upaya penyediaan sumber daya air

3) Peningkatan upaya efisiensi penggunaan sumber daya air

4) Peningkatan upaya pengembangan sumber daya air

5) Pengendalian Pengusahaan sumber daya air

4. Kebijakan Pengendalian Daya Rusak Air dan Pengurangan Dampak, terdiri

dari:

1) Peningkatan upaya pencegahan

2) Peningkatan upaya penanggulangan

3) Peningkatan upaya pemulihan

5. Kebijakan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam

Pengelolaan Sumber Daya Air, meliputi:

1) Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan

2) Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan

3) Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan

6. Kebijakan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Sumber Daya Air

(SISDA) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

1) Peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan

SISDA

2) Pengembangan jejaring SISDA

3) Pengembangan teknologi Informasi

2.2.2 Kebijakan Nasional Penataan Ruang

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, kebijakan penataan ruang

yang harus dipertimbangkan dan terkait dengan pengembangan WS 6 Ci

meliputi:

Kebijakan penataan ruang tingkat nasional yang merupakan rencana rinci

tingkat nasional berupa Rencana Kawasan Strategis Nasional dan Rencana

Kawasan Andalan.

Kebijakan penataan ruang tingkat provinsi (berupa Peraturan Daerah

tentang Rencana Tata Ruang WS), yang disetujui Menteri Pekerjaan Umum.

halaman 15

Kebijakan penataan ruang skala pulau yang merupakan rencana rinci

tingkat nasional (berupa Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana

Tata Ruang Pulau Jawa-Bali).

Kebijakan penataan ruang tingkat kabupaten/kota (berupa Peraturan

Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota), perlu

disepakati dengan Gubernur dan Menteri Pekerjaan Umum.

Implikasi dari kebijakan dan strategi nasional di WS 6 Ci adalah sebagai

berikut:

Dalam RTRW Nasional dan RTRW Pulau Jawa Bali telah ditetapkan di dalam

wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat yang berada dalam

WS 6 Ci, ada 2 (dua) Kawasan Strategis Nasional (KSN) yaitu:

a. Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur (Metropolitan

Jabodetabekpunjur),

b. Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Metropolitan Cekungan

Bandung).

Berdasarkan RTRW Nasional dan RTRW Pulau Jawa Bali, di dalam wilayah

yang telah ditetapkan sebagai wilayah pengelolaan wilayah sungai lintas

provinsi yaitu WS 6 Ci (lihat Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008

lampiran VI dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.11 A/PRT/M/2006

Lampiran 2).

Menurut Peraturan Pemerintah 26 Tahun 2008 dan Raperpres RTR Pulau

Jawa-Bali telah ditetapkan 5 (lima) kawasan andalan adalah sebagai berikut

:

a. Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon,dengan sektor unggulannya

adalah industri, pariwisata, pertanian, perikanan dan pertambangan.

b. Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta (Metropolitan),dengan sektor

unggulannya adalah industry. pariwisata, perikanan, perdagangan dan

jasa.

c. Kawasan Andalan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur), dengan sektor

unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan,

halaman 16

d. Kawasan Andalan Purwakarta-Subang-Karawang (Purwasuka), dengan

sektor unggulannya adalah pertanian, industri, pariwisata dan

perikanan.

e. Kawasan Andalan Cekungan Bandung (Kawasan

perkotaan/Metropolitan), dengan sektor unggulannya adalah industri,

pertanian, pariwisata dan perkebunan.

2.2.3 Kebijakan Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air

Kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi menjadi acuan

penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat

kabupaten/kota. Kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat Provinsi

disusun dan dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air

provinsi (Dewan Sumber Daya Air Provinsi) dan ditetapkan oleh Gubernur

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008, Pasal 6 ayat 2.

Sedangkan, kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat

Kabupaten/Kota dapat disusun dan dirumuskan oleh wadah koordinasi

pengelolaan sumber daya air Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh

Bupati/Walikota (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008, Pasal 6 ayat 3).

Tetapi belum ada rencana untuk membentuk Dewan Sumber Daya Air di

tingkat Kabupaten/Kota.

Tiga wilayah provinsi di WS 6 Ci belum memiliki peraturan daerah terkait

kebijakan Sumber Daya Air di Provinsi masing-masing.

2.3 Inventarisasi Data

2.3.1 Data Umum

Secara administrasi WS 6 Ci secara geografis terletak pada posisi 106°23' BT

sampai 107°40' BT dan 6°8' LS sampai 6°12' LS dan berada dalam wilayah

Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat, meliputi DAS Cidanau-Ciujung-

Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum (terdiri dari 3 BBWS yaitu BBWS

Cidanau-Ciujung-Cidurian, BBWS Ciliwung-Cisadane dan BBWS Citarum).

WS 6 Ci berdasarkan wilayah administrasi meliputi 14 wilayah Kabupaten dan

14 Kota yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Banten, 5 kota di

DKI Jakarta dan 10 Kabupaten dan 5 Kota di Provinsi Jawa Barat.

halaman 17

2.3.1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah

1). Arahan Struktur Pemanfaatan Ruang /Rencana Struktur Ruang wilayah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional dan berdasarkan RTR Pulau, arahan struktur

pemanfaatan ruang/rencana struktur ruang wilayah di WS 6 Ci dapat dilihat

pada Gambar 2.1.

a) Kawasan Strategis Nasional

Dalam RTRW Nasional dan RTRW Pulau Jawa Bali telah ditetapkan 2 (dua) KSN

di mana kedua KSN ini berada di dalam WS 6 Ci yaitu:

(1) Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur (Metropolitan Jabodetabekpunjur)

dan

(2) Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Metropolitan Cekungan Bandung).

b) Kawasan Andalan

Berdasarkan RTRW Nasional dan RTRW Pulau Jawa Bali, dimana WS 6 Ci telah

ditetapkan sebagai wilayah pengelolaan WS lintas provinsi (lihat Peraturan

Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 lampiran VI dan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum No.11 A/PRT/M/2006 Lampiran 2) terdapat 5 (lima) Kawasan Andalan

sebagai berikut:

(1) Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon.

(2) Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta (Metropolitan Jakarta).

(3) Kawasan Andalan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur).

(4) Kawasan Andalan Purwakarta-Subang-Karawang (Purwasuka).

(5) Kawasan Andalan Cekungan Bandung (Metropolitan Bandung).

c) Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Mengacu pada RTRW Nasional, RTRW Pulau Jawa Bali dan RTRW Provinsi

diperoleh gambaran bahwa rencana sistem jaringan prasarana wilayah yang

terdapat pada WS 6 Ci sebagai berikut:

(1) Jaringan Transportasi Darat: Jalan toll: Jakarta-Merak, Jakarta-Cikampek-

Bandung dan Jakarta- Bogor.

(2) Jalan Kereta Api: Jakarta-Merak, Jakarta-Bogor, Jakarta-Cikampek-

Bandung dan Jakarta-Cikampek-Cirebon

(3) Pelabuhan laut: Pelabuhan Internasional Tanjung Periuk (Jakarta) dan

Bojonegara (Banten), serta Pelabuhan Nasional (Merak) di Banten.

halaman 18

(4) Bandar Udara: Bandar udara skala pelayanan primer (Bandar udara

Cengkareng) dan Bandar udara skala pelayanan sekunder (Bandar udara

Husen Sastranegara Bandung).

(5) Sistem Jaringan Sumber Daya Air: Prasarana dan sarana sumber daya air

yang ada di WS 6 Ci saat ini antara lain terdiri dari 3 (tiga)

bendungan/waduk besar yaitu Waduk Saguling (pembangkit tenaga listrik),

Waduk Cirata (pembangkit tenaga listrik) dan Waduk Jatiluhur (pembangkit

tenaga listik, irigasi dan sumber air baku untuk PAM Jaya Jakarta).

Ketiganya berada di sungai Citarum dibawah pengelolaan BBWS Citarum,

serta 2 (dua) waduk kecil yaitu waduk Krenceng di Kota Cilegon (Banten)

sebagai sumber air baku industri kota Cilegon, dan waduk Cipancuh di

Kabupaten Indramayu (untuk irigasi).

2). Arahan Pengembangan Kawasan dan Pusat Kegiatan

Bedasarkan kepadatan penduduk yang bermukim di WS 6 Ci terlihat bahwa

pengelompokan penduduk terutama berada pada kawasan perkotaan

Jabodetabekpunjur (kawasan metropolitan Jabodetabekpunjur) dan pada

kawasan perkotaan Cekungan Bandung (Kawasan Metropolitan Cekungan

Bandung). Kawasan perkotaan Merak-Cilegon-Serang juga sedang mengalami

perkembangan yang cepat, dan direncanakan pembangunan kawasan khusus

(Bojonegara).

3). Arahan Pola Pemanfaatan Ruang (Pola Ruang)

Bedasarkan plotting RTRW Pulau Jawa Bali dan RTRW Provinsi (Banten, DKI

Jakarta dan Jawa Barat), diperoleh gambaran bahwa pada tahun akhir rencana

(yakni tahun 2030) dilihat dari Rencana Pola Ruang, rencana penggunaan ruang

di WS 6 Ci akan didominasi oleh kawasan permukiman/perkotaan, kawasan

pertanian (terutama pertanian lahan basah/irigasi teknis dan kawasan lindung.

Dari Gambar 2.2 terlihat bahwa kawasan permukiman (perkotaan), industri dan

permukiman perdesaan akan mencapai sekitar 32% dari total luas WS 6 Ci

(sekitar sepertiga areal WS 6 Ci). Dengan demikian kebutuhan air baku untuk

permukiman perkotaan dan industri akan meningkat, sedangkan kebutuhan air

untuk irigasi kemungkinan akan menurun/berkurang. Selain itu, guna

mempertahankan ketahanan pangan nasional maka perlu dihindari

pengembangan kawasan permukiman pada kawasan irigasi teknis.

halaman 19


Gambar 2.1. Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah di WS 6 Ci

halaman 20


Gambar 2.2. Kondisi Tata Guna Lahan di WS 6 Ci pada tahun 2009

halaman 21

2.3.1.2 Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Angka

Berdasarkan data Podes tahun 2008, yang diproyeksikan ke tahun 2010,

jumlah penduduk di WS 6 Ci sebanyak 43.043.317 jiwa dengan jumlah rumah

tangga sebanyak 11.538.856 KK.

Jika dilihat prosentase penduduk WS 6 Ci terhadap wilayah yang lebih luas,

jumlah penduduk di WS 6 Ci sebesar 75,92% dari seluruh penduduk di 3 (tiga)

provinsi tersebut, dan sebesar 32,52% dari seluruh penduduk Jawa.

Pertumbuhan penduduk di WS 6 Ci selama 10 tahun terakhir, rata-rata

sebesar 2,1%. Pertumbuhan penduduk terbesar terjadi di wilayah kabupaten

Bekasi (6%) dan terkecil di wilayah Kota Jakarta Pusat (-3,8%) seperti

ditunjukkan dalam Gambar 2.3.

Sumber: Podes 2008 dan Sensus 2010, BPS

Gambar 2.3. Distribusi Kepadatan Penduduk di WS 6 Ci berdasarkan Podes 2008 dan Sensus 2010

2.3.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB WS 6 Ci memberi kontribusi sebesar 30,71% terhadap PDRB Nasional

dan sebesar 56,56% terhadap PDRB Pulau Jawa (PDRB Tahun 2008, ADHK

2000). PDRB DKI Jakarta yang paling besar, sudah hampir 31% terhadap

PDRB Pulau Jawa.

Sejalan dengan pergeseran struktur tenaga kerja di WS 6 Ci, kegiatan

perekonomian juga mengalami perubahan. Secara keseluruhan, kegiatan

perekonomian di WS 6 Ci saat ini didominasi oleh sektor tersier (non

pertanian, dan non Industri). Dari data statistik 2008, kontribusi total sektor

tersier, sektor industri, dan sektor pertanian terhadap PDRB di WS 6 Ci

masing-masing sebesar 61,94% (sektor tersier), 34,43% (sektor industri), dan

halaman 22

3,64% (sektor pertanian). Hal ini dapat dipahami karena di WS 6 Ci terdapat 2

kota Metropolitan (salah satunya adalah Jakarta sebagai Ibu Kota Republik

Indonesia, dimana lebih dari 60% perputaran uang di Indonesia berada di

wilayah ini), Kawasan Pengembangan (Jabodetabekpunjur), dan beberapa kota

medium lainnya yang sedang berkembang menuju kota besar.

24,36%

6,34%

25,96%

17,28%

20,07%

20,79%

19,98%

19,16%

55,57%

72,87%

54,06%

63,56%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3 Ci

2 Ci

1 Ci

WS 6 Ci

3 Ci 2 Ci 1 Ci WS 6 Ci

Pertanian 24,36% 6,34% 25,96% 17,28%

Industri 20,07% 20,79% 19,98% 19,16%

Jasa 55,57% 72,87% 54,06% 63,56%


Gambar 2.4. Distribusi Penduduk Usia Produktif Berdasarkan Lapangan Usaha 2008

Jumlah Industri di WS 6 Ci pada tahun 2008 sebanyak 123.735 unit dengan

jumlah tenaga kerja sebanyak 3.196.402. Dari sejumlah 123.735 unit industri

tersebut, 93,10% berada di wilayah Jawa Barat, 5,41% di wilayah DKI Jakarta,

dan sisanya sebesar 1,49% berada di wilayah Banten. Sementara itu jika

dilihat dari persebaran tenaga kerja, 72,80% berada di Banten, 15,21% berada

di Jawa Barat, dan 11,99% berada di DKI Jakarta. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa industri di wilayah Banten lebih banyak industri sedang

dan besar. Karena jika dibandingkan dengan DKI Jakarta, walaupun jumlah

industri relatif kecil, namun jumlah tenaga kerja relatif besar, berarti industri

yang berada di Banten relatif lebih besar dibandingkan dengan industri yang

berada di wilayah DKI Jakarta.

2.3.1.4 Digital Elevation Model (DEM)

Secara umum sekitar 60% topografi WS 6 Ci bersifat landai dan datar dengan

ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut. Sedangkan sekitar 40%

lainnya berupa dataran tinggi dengan ketinggian berkisar 100-2.000 dpl

khususnya di bagian selatan WS 6 Ci. Seluruh sungai di WS 6 Ci mengalir dari

selatan ke arah utara yang bermuara di pantai utara (Laut Jawa). Terdapat 2

(dua) kawasan metropolitan: (1). Jabodetabek di bagian utara yaitu pada

halaman 23

dataran rendah dengan ketinggian 0-100 mdpl, dan (2). Cekungan Bandung

berada di bagian selatan (dataran tinggi) pada ketinggian di atas 100 mdpl.

Gambar 2.5 memperlihatkan topografi WS 6 Ci.

2.3.1.5 Laporan Hasil Studi, Kajian Teknis, Perencanaan Terkait Sumber

Daya Air

Dalam penyusunan Pola WS 6 Ci ini juga menggunakan laporan dari studi,

kajian teknis, dan perencanaan teknis lainnya yang terkait dengan pengelolaan

sumber daya air, baik yang sudah maupun sedang dilakukan, antara lain:

BTA-155 (1989)

Cisadane Cimanuk BTA 155; proyek kerja sama antara pemerintah Belanda

dengan pemerintahan Indonesia (dalam hal ini Departemen Pekerjaan

Umum, Ditjen Sumber Daya Air), mulai Oktober 1985 sampai dengan

Desember 1988. Tujuan dari proyek ini adalah: untuk membuat

perencanaan/pengembangan Sumber Daya Air terpadu melalui pendekatan

sistem analisis, meliputi area hampir sama dengan WS 6 Ci

BWRMP (2000-2004)

BWR(M)P (Basin Water Resources [Management] Planning); Ditjen Sumber

Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum, dari tahun 1996 sampai dengan

2004, Tujuannya adalah untuk mengkaji Perencanaan

Pengembangan/Pengelolaan Sumber Daya Air terpadu dan berkelanjutan di

WS Citarum, WS Ciliwung Cisadane, WS Ciujung Ciliman (ketiganya

sekarang berada dalam WS 6 Ci) dan WS Jratunseluna

JWRMS (1994)

JWRMS (Jabotabek Water Resources Management Study); Ditjen Sumber

Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum, Februari 1994. Tujuannya adalah

untuk mengkaji Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (aspek kuantitas dan

kualitas juga air permukaan dan air tanah) di area Jakarta-Bogor-

Tangerang-Bekasi (sebagian area dari WS 6 Ci)

ICWRMP (2009)

ICWRMP (Integrated Citarum Water Resources Managment Program); Ditjen

Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum (dalam hal ini BBWS

Citarum), mulai tahun 2008 sampai sekarang masih berlanjut. Tujuannya

halaman 24

pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu untuk Citarum (sebagian dari WS 6

Ci)

2.3.2 Data Sumber Daya Air

2.3.2.1 Iklim

Data hidroklimatologi memberikan gambaran mengenai kondisi hidrologi dan

meteorologi secara umum, antara lain meliputi variabel curah hujan dan

aliran, temperatur udara, kelembaban nisbi, lama peyinaran matahari dan

kecepatan angin.

WS 6 Ci dimasukkan ke dalam wilayah beriklim tropis dengan curah hujan

dan kelembaban udara yang tinggi sepanjang tahun dan sedikit variasi suhu

udara antara bulan satu dengan lainnya. Tinggi curah hujan tahunan

bervariasi sesuai lokasi dan kondisi topografinya. Kisaran nilai iklim di WS 6

Ci bisa dilihat pada Gambar 2.6.

2.3.2.2 Air Permukaan (hujan, debit, tampungan air)

1). Hujan

Secara umum, curah hujan tahunan rata-ratanya antara 2.000 mm untuk

bagian utara yang relatif datar, hingga 4.000 mm untuk bagian selatan yang

merupakan daerah berpegunungan. Musim hujan berlangsung antara bulan

Oktober hingga bulan April, sedangkan untuk bulan-bulan lainnya berlangsung

musim kemarau. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari hingga bulan

Februari, sedangkan yang terendah terjadi pada bulan Juli sampai bulan

Agustus. Curah hujan tahunan untuk WS 6 Ci ditunjukkan pada Gambar 2.6.

halaman 25


Gambar 2.5. Peta Topografi WS 6 Ci

halaman 26


Gambar 2.6. Curah Hujan Tahunan di WS 6 Ci

halaman 27

2). Debit

Data aliran sungai terbatas keberadaannya jika dibandingkan dengan data

curah hujan. Banyak data aliran masih berupa data muka air yang belum

diproses menjadi data debit. Pada umumnya data kurang memadai, tidak

lengkap, terputus-putus, dan tidak andal. Data dengan kondisi demikian dapat

dilengkapi dengan penerapan model hidrologi berdasarkan data hujan dan

parameter fisik DAS lainnya.

Berdasarkan hasil analisis RIBASIM, ketersediaan sumber air permukaan di WS

6 Ci dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.7dibawah ini:

Tabel 2.1. Perkiraan Ketersediaan Air Permukaan di WS 6 Ci

Wilayah Ketersediaan

m3/det Milyar m3/tahun

3 Ci 175,35 5,5

2 Ci 205,13 6,5

1 Ci 44,69 14,0

Total 825,17 26,0 Sumber : Hasil Analisis Ribasim, 2010

Sumber : Hasil Analisis Ribasim

Gambar 2.7. Perkiraan Ketersediaan Air Permukaan di WS 6 Ci

Dari Tabel dan Gambar tersebut total ketersediaan air di WS 6 Ci diperkirakan

kurang lebih sebesar 26 Milyar m3/tahun (5,5 Milyar m3/tahun di 3 Ci, 6,5

Milyar m3/tahun di 2 Ci dan 14,0 Milyar m3/tahun di 1 Ci).

halaman 28

Ketersediaan air rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Januari, yaitu kurang

lebih 1,9 Milyar m3/tengah bulanan, sedangkan yang terendah terjadi pada

bulan Agustus, yaitu kurang lebih 0,5 Milyar m3/tengah bulanan.

3). Tampungan Air

Di WS 6 Ci terdapat 41 situ berada di 3 Ci, sekitar 200 situ berada di 2 Ci dan

365 situ berada di 1 Ci. Peta lokasi situ di WS 6 Ci dapat dilihat pada Gambar

2.8 dan lokasi potensi situ di 2 Ci dapat dilihat pada Gambar 2.9

.

halaman 29


Gambar 2.8. Peta Situ di WS 6 Ci

halaman 30


Gambar 2.9. Peta Situ di Wilayah Cisadane-Ciliwung

halaman 31

2.3.2.3 Air Tanah Ketersediaan air tanah di WS 6 Ci diperkirakan sebesar 8.240 juta m3/tahun

(unconfined flow: 7.856 juta m3/tahun dan confined flow: 384 juta m3/tahun).

Potensi ini tersebar di 3 Ci sebesar 1.286 juta m3/tahun, di 2 Ci sebesar 1.899

juta m3/tahun dan di 1 Ci sebesar 5.055 juta m3/tahun. Peta Cekungan Air

Tanah pada Gambar 2.11 menggambarkan ketersediaan dan sebaran air

tanah di ketiga wilayah yang termasuk dalam WS 6 Ci.

Sumber : Lampiran Daftar CAT di Pulau Jawa dan Madura,

Departemen ESDM, 2009 (diolah)

Gambar 2.10. Potensi Air Tanah di WS 6 Ci

Data aktual mengenai pengambilan air tanah untuk WS 6 Ci baik

pengambilan air tanah dangkal maupun air tanah dalam masih terbatas.

Selain untuk keperluan domestik, diperlukan izin untuk pengambilan air

tanah, dan ketentuan tarif yang sesuai. Data pengambilan air bawah

tanah yang terdaftar khususnya pengambilan air tanah dalam tidak

dapat dipertimbangkan sebagai indikasi pengambilan yang sebenarnya.

Pengambilan yang sebenarnya diperkirakan paling tidak 3 (tiga) kali lebih

banyak dibandingkan dengan pengambilan air bawah tanah yang

terdaftar. Angka pengambilan air tanah dangkal yang sebenarnya hanya

dapat diperoleh melalui survei sosial-ekonomi mengenai konsumsi dan

kebutuhan air.

Dari Tabel 2.2 terlihat bahwa saat ini rata-rata abstraksi air tanah di 3

Ci dan 2 Ci sudah melampaui batas ideal pengambilan air tanah, yaitu

masing-masing sudah mencapai 75% dan 87%1. Akan tetapi, untuk 1 Ci,

saat ini abstraksi air tanah masih dibawah batas ideal pengambilan air

tanah, yaitu masih 25%. Namun, untuk beberapa lokasi misalnya di CAT

1Batas ideal pengambilan air tanah adalah antara 30–40% dari total potensi air tanah.

Potensi Air Bawah Tanah di Wilayah Sungai 6 Ci

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

3 Ci 2 Ci 1 Ci Total WS 6 Ci

Wilayah

Ju

ta m

3/t

ah

un Unconfined Flow

Confined Flow

Total Potensi Air

Tanah

halaman 32

Bekasi-Karawang, CAT Subang dan CAT Batujajar pengambilan air tanah

sudah melampaui batas ideal pengembilan air tanah. Walaupun saat ini

pengembilan air tanah di CAT Bandung-Soreang masih dibawah batas

ideal pengambilan air tanah (masih 27%), akan tetapi di beberapa tempat

seperti di daerah Majalaya, Ranca Ekek, Dayeuh Kolot, Leuwi Gajah dan

sebagainya, pengambilan air tanah ini sudah melampaui batas ideal

pengambilan air tanah, dimana di daerah ini sudah terjadi penurunan

muka air tanah dan juga penurunan tanah yang cukup serius.

Tabel 2.2. Perkiraan Pengambilan Air Tanah Dalam di WS 6 Ci

Cekungan Air Tanah

(CAT)

AREA

km2

Potensi Air Tanah

Abstraksi Air Tanah

Neraca Air Tanah

Catatan Persentase Abstraksi

Air Tanah Q2

Confined Flow juta m3/thn

Q2

Confined Flow juta m3/thn

Q2

Confined Flow

juta m3/thn

CAT Rawadanau 375 13 2 11 + 16

CAT Serang-Tangerang

2,822 18 21 (3) - 118

Total 3 Ci 3,197 31 23 8 75

CAT Jakarta 1,439 40 19 21 + 47

CAT Bogor 1,311 37 48 (11) - 130

Total 2 Ci 2,750 77 67 10 87

CAT Cianjur 467 16 3 13 + 18

CAT Bekasi-

Karawang 3,641 6 16 (10) - 270

CAT Subang 1,514 3 4 (1) - 140

CAT Ciater 566 30 2 28 + 7

CAT Lembang 169 16 NA NA - -

CAT Batujajar 89 1 8 (7) - 771

CAT Bandung-Soreang

1,716 117 31 86 + 27

CAT Sumedang 483 28 5 23 + 20

CAT Sukamantri 151 13 NA NA - -

CAT Indramayu 1,282 46 1 45 + 1 Total 1 Ci 10,078 276 70 206 25

Total WS 6 Ci 384

Catatan : NA: Data tidak tersedia

Sumber : 1. Lampiran Daftar Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Pulau Madura; Departemen ESDM, 2009 2. Dinas ESDM Provinsi Banten, 2010

3. BPLHD Provinsi DKI Jaya, 2010 4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah

halaman 33


Gambar 2.11. Peta Cekungan Air Tanah di WS 6 Ci

halaman 34

2.3.2.4 Sedimentasi Sungai

a. Erosi dan Pendangkalan Waduk

Persentase areal di 3 Ci dengan kelas erosi berat-sangat berat (> 180 ton/ha/th)

sekitar 28,1% dari luas 3 Ci,

Persentase areal di 2 Ci luas dengan tingkat erosi berat dan sangat berat (>180

ton/ha/th) adalah sebesar 15,2% dari luas 2 Ci, dan

Persentase areal di 1 Ci luas dengan tingkat erosi berat dan sangat berat (>180

ton/ha/th) adalah sebesar 31,4% dari luas 1 Ci.

b. Erosi Pantai dan Muara Sungai

Erosi atau penggerusan pantai di 3 Ci terjadi di Kabupaten Tangerang pada 5 (lima)

lokasi yaitu di Kecamatan Naga, Pakuhaji, Sukadiri, Mauk, Kronjo; di Kabupaten

Serang terdapat 3 (tiga) lokasi yaitu di Kecamatan Tirtayasa, Kasemen, Cinangka,

dan terdapat 1 (satu) lokasi di Kota Cilegon yaitu di daerah pelabuhan Merak.

Penggerusan pantai terjadi di beberapa lokasi di 2 Ci, misalnya pantai utara

Jakarta bagian timur.

Penggerusan pantai di Sungai Citarum bagian hilir merupakan fenomena alam,

abrasi terjadi karena adanya arus laut, kurangnya tanaman pelindung terhadap

gelombang, penambangan pasir pantai dan kegiatan manusia yang mengkonversi

lahan pesisir dari rawa dan bakau menjadi tambak. Daerah yang mengalami

penggerusan pantai pada tingkat yang mengkhawatirkan meliputi antara lain

Kecamatan Tirtajaya, Cibuaya dan Kecamatan Pedes di Kabupaten Karawang,

Kecamatan Pusakanagara (Subang), Kecamatan Sukra dan Kecamatan

Kandanghaur di Kabupaten Indramayu.

2.3.2.5 Erosi Lahan

Jumlah lahan kritis di WS 6 Ci (termasuk kategori lahan sangat kritis, kritis,

agak kritis dan potensial kritis) berjumlah 1.568.589 ha. Dari angka tersebut,

1 Ci mempunyai angka lahan kritis yang paling tinggi, yaitu 884.560 ha,

sedangkan untuk 3 Ci dan 2 Ci masing-masing seluas 340.098 ha dan

343.932 ha. Angka-angka tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2

halaman 35

Tabel 2.3. Lahan Kritis di WS 6 Ci

No. Kategori Lahan

Wilayah (ha)

3 Ci 2 Ci 1 Ci Total % Lahan

Kritis

1. Sangat Kritis (SK) 1.024 802 26.437 28.263 1,36%

2. Kritis (K) 25.124 17.219 115.988 158.331 7,64%

3. Agak Kritis (AK) 94.101 81.407 273.880 449.388 21,69%

4. Potensial Kritis 219.849 244.504 468.255 932.608 45,01%

Total 340.098 343.932 884.560 1.568.590

Sumber: BP DAS Citarum-Ciliwung

Lahan “sangat kritis” paling tinggi ada di 1 Ci, yaitu seluas 26.437 ha, yang

diikuti oleh 3 Ci dan 2 Ci, masing-masing seluas 1.024 ha dan 802 ha. Peta

lokasi lahan kritis di WS 6 Ci dapat dilihat pada Gambar 2.12. Persentase luas

lahan yang termasuk SK, K, AK yang terbesar terjadi di 1 Ci sebesar 39%

(416.306 ha), kedua terjadi di 3 Ci sebesar 30% (120.249 ha), dan ketiga di 2

Ci sebesar 19% (99.428 ha).

2.3.2.6 Muka Air Pasang Surut

Umumnya genangan akibat pasang air laut (rob) di pantai utara Jakarta terjadi

sekitar Desember, Januari dan Februari setiap tahunnya, tetapi juga tejadi

pada bulan Juni. Pada bulan-bulan tersebut terjadi musim angin Barat yang

bertiup dari arah Barat Laut dengan kecepatan tinggi, yaitu 8,21 s/d 10,62

knot. Hampir setiap tahun daerah-daerah di pantai utara Jakarta terkena

limpasan rob.

Pada beberapa tempat di pantai utara Jakarta terjadi penurunan tanah yang

sangat cepat, lebih dari 10 cm/tahun. Pada sebagian lokasi tersebut telah

dibangun tanggul laut, namun masih memerlukan peningkatan.

halaman 36


Gambar 2.12. Peta Lokasi Lahan Kritis di WS 6 Ci

halaman 37

2.3.2.7 Kualitas Air

Hasil pengukuran kualitas air (berdasarkan pemantauan dan pengukuran

yang telah dilakukan pada masing-masing sungai) ditunjukan dalam Tabel

2.4. dan Gambar 2.13

Tabel 2.4. Kualitas Air Sungai Berdasarkan Hasil Pemantauan Rutin

Sungai Jumlah Titik

Lokasi Pemantauan

Nilai Status Mutu*

Metode Kategori tercemar

Sungai Ciujung (2010) 9 lokasi 5,38 s.d 6,85 IP (Sedang)

Sungai Cidurian (2010) 9 lokasi 5,61 s.d 7,07 IP (Sedang)

Sungai Cidanau (2010) 4 lokasi 6,08 s.d 7,12 IP (Sedang)

Sungai Cisadane (2009) (Banten)

8 lokasi 6,42 s.d 6,98 IP (Sedang)

Sungai Cisadane (2009) (Jawa Barat)

8 lokasi - 25 s.d s.d

59 STORET (Sedang dan Berat )

Sungai Ciliwung (2009) (DKI) 13 lokasi 3,3 s.d 24,6 IP (Ringan, Sedang dan Berat)

Sungai Ciliwung (2009) (Jawa Barat)

8 lokasi - 29 s.d - 44 STORET (Sedang dan Berat )

Sungai Citarum (2010) 10 lokasi -47 s.d -111 STORET (Berat)

* = Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 2.3.2.8 Prasarana/Infrastruktur

Sarana dan prasarana pengairan berupa waduk yang telah beroperasi dan

berfungsi pada saat ini sebagai penyuplai kebutuhan air di WS 6 Ci adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.5. Waduk yang Sudah Ada di WS 6 Ci

No Waduk Fungsi Wilayah Sungai Catchment

Area (km2)

Panjang

Dam (m)

1 KRENCENG Cadangan air pada saat musim kemarau;

cadangan air apabila terjadi gangguan terhadap fasilitas Intake Cidanau dan

Jaringan pipa air baku; sumber air baku untuk proses pengolahan

air bersih yang akan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di

Kota Cilegon

3 Ci Krenceng 104,2 1.000

2 JATILUHUR Air minum, irigasi, PLTA dan Pengendali banjir

1 Ci Citarum 4.654,9 1.220

3 CIRATA PLTA dan Pengendali banjir 1 Ci Citarum 4.178,9 453

4 SAGULING PLTA dan Pengendali banjir 1 Ci Citarum 2.361,6 301,4

5 CIPANCUH Irigasi dan Pengendali banjir 1 Ci Cipancuh 72,4 3.300

Sumber: Hasil analisis 2010

Infrastruktur utama yang telah dibangun di WS 6 Ci, dimanfaatkan untuk

memenuhi berbagai kebutuhan antara lain untuk irigasi, air baku untuk air

minum dan industri, ketenagaan, perikanan, perikanan, penggelontoran dan

pariwisata. Kondisi prasarana bangunan irigasi baik ditingkat jaringan utama,

halaman 38

sekunder maupun pada tingkat tersier dan bangunan pengendali banjir

memerlukan perhatian lebih pada operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

halaman 39


Gambar 2.13. Peta Kualitas Air

halaman 40

2.3.3 Data Kebutuhan Air

2.3.3.1 RKI (Air Minum, Industri, Perkotaan dan Pariwisata)

Kegiatan domestik adalah kegiatan yang dilakukan didalam rumah tangga.

Standar konsumsi pemakaian domestik ditentukan berdasarkan rata-rata

pemakaian air perhari yang diperlukan oleh setiap orang. Standar konsumsi

pemakaian air domestik dapat dilihat pada sub-bab 3.1.2 (Kriteria). Kebutuhan

air untuk rumah tangga (domestik) saat ini dihitung berdasarkan jumlah

penduduk tahun 2010.

Kegiatan non domestik adalah kegiatan penunjang kota terdiri dari kegiatan

komersial berupa industri, perkantoran, perniagaan dan kegiatan sosial seperti

sekolah, rumah sakit dan tempat ibadah. Penentuan kebutuhan air non

domestik didasarkan pada faktor jumlah penduduk pendukung dan jumlah

unit fasilitas yang dimaksud. Fasilitas perkotaan tersebut antara lain adalah

fasilitas umum, industri dan komersil. Proyeksi kebutuhan air bersih untuk

memenuhi sistem penyediaan air bersih non domestik di WS 6 Ci antara 15%

sampai 40% dari total kebutuhan RKI, kecuali untuk Kota Cilegon, yaitu 75%

dari total kebutuhan RKI.

Kebutuhan air untuk keperluan RKI pada tahun 2010 (base case) untuk WS 6

Ci dapat dilihat pada Gambar 2.14. Dari Gambar tersebut dapat dilihat bahwa

kebutuhan air tertinggi untuk keperluan RKI terjadi di 2 Ci, yaitu sekitar

76,819 m3/detik, baik untuk keperluan rumah tangga/domestik (44.666

m3/detik), dan non domestik (32,153 m3/detik). Sementara untuk 1 Ci dan 3

Ci yaitu masing-masing sekitar 37,096 m3/detik dan 9,508 m3/detik.

Sarana rekreasi air di WS 6 Ci berada di lokasi waduk Jatiluhur, waduk Cirata

dan waduk Saguling . Daerah pariwisata air tesebut memerlukan perhatian

serius dari pihak pemerintah daerah terkait, hal tersebut dikarenakan kondisi

saat ini waduk-waduk tersebut sudah mengalami degradasi khususnya

berkurangnya daya tampung waduk akibat terjadinya sedimentasi. Dalam

penyusunan pola ini, kebutuhan air untuk sarana rekreasi di daerah

perkotaan telah diperhitungkan dalam kebutuhan air RKI.

halaman 41

Sumber : Hasil Analisis Ribasim, 2010

Gambar 2.14. Kebutuhan Air untuk Keperluan RKI di WS 6 Ci (m3/detik)

2.3.3.2 Irigasi

Kebutuhan air jaringan irigasi tergantung pada beberapa parameter, seperti

luas tanam dalam hektar, jenis tanaman, tingkat pertumbuhan tanaman,

kalender tanam, kondisi klimatologi (curah hujan dan evapotranspiration),

pelaksanaan sistem irigasi, kondisi tanah dan efisiensi irigasi. Karena sangat

banyak variabel yang mempengaruhi kebutuhan air irigasi, maka dalam

perhitungan kebutuhan air irigasi menggunakan model analisis Ribasim.

Kebutuhan air irigasi yang diperhitungkan untuk unit dasar, merupakan

kombinasi sistem irigasi, golongan, dan pola tanam.

Input data yang digunakan untuk perhitungan kebutuhan air irigasi,

mencakup:

a) karakteristik kondisi rata-rata irigasi (berhubungan dengan jenis tanah,

evapotranspirasi potensial, dan curah hujan), dan

b) karakteristik berbagai kombinasi pola tanam, luas tanam , jadwal irigasi,

dan efisiensi irigasi. Time step yang dipakai untuk perhitungan adalah

tengah bulanan.

Hasil perhitungan kebutuhan irigasi yang dikelompokkan menjadi 3 wilayah

dapat dilihat pada Gambar 2.15 dan Tabel 2.6.

0

20

40

60

80

100

120

140

3 Ci 2 Ci 1 Ci RKI

DOMESTIK 6.187 44.666 24.951 75.803

NON DOMESTIK 3.322 32.153 12.145 47.620

TOTAL RKI 9.508 76.819 37.096 123.423

m3/d

eti

k

halaman 42

Sumber: Hasil Analisis Ribasim

Gambar 2.15. Kebutuhan Air Irigasi di WS 6 Ci (2010)

Tabel 2.6. Kebutuhan Air Irigasi di WS 6 Ci

Wilayah Luas Sawah (Ha) Kebutuhan Air Irigasi

(m3/dtk) (Juta m3/dtk)

3 Ci 45.714 15,99 504,09

2 Ci 99.355 37,44 1.180,76

1 Ci 348.704 164,12 5.175,51

Total 493.773 217,54 6.860,36 Sumber : Hasil Analisis Ribasim, 2010

2.3.3.3 Penggelontoran

Sampai saat ini penggelontoran saluran di WS 6 Ci pada umumnya hanya

untuk menjaga kualitas air sampai batas tertentu. Akan tetapi, karena nilai air

secara ekonomis di masa yang akan datang akan meningkat, penggelontoran

perlu dipertimbangkan sebagai tindakan sementara untuk memperbaiki

kualitas air, dan hanya dilakukan selama persediaan air masih ada serta tidak

mengganggu persediaan air untuk kebutuhan sektor lainnya.

Berdasarkan perhitungan, diperoleh kebutuhan air untuk keperluan

penggelontoran (pemeliharaan sungai) setiap tahunnya kurang lebih 78

m3/det.

2.3.3.4 Ketenagaan

Di provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta, belum ada waduk yang

dimanfaatkan untuk tenaga listrik (PLTA). Selain mengairi ratusan ribu hektar

sawah melalui jaringan irigasi Jatiluhur, sumber air bagi penduduk kota besar

seperti Bandung dan Jakarta, Sungai Citarum (1 Ci) juga sebagai sumber PLTA

untuk Pulau Jawa dan Pulau Bali. Sungai ini mengairi 3 (tiga) waduk, yaitu

Jan - I Jan-II Feb-I Feb-II Mar-I Mar-II Apr-I Apr-II Mei-I Mei-II Jun-I Jun-II Jul-I Jul-II Ags-I Ags-II Sep-I Sep-II Okt-I Okt-II Nov-I Nov-II Des-I Des-II

TOTAL WS 6 Ci 289 183 201 158 147 146 190 222 282 294 305 316 260 221 185 113 60 30 50 147 257 299 405 348

3 Ci 27 20 29 33 29 25 18 11 8 8 12 14 19 18 22 20 17 13 6 3 7 7 19 20

2 Ci 61 39 41 35 31 20 20 17 31 37 51 52 50 46 47 35 20 8 2 0 20 22 64 61

1 Ci 201 123 131 90 87 101 153 195 243 249 242 250 190 157 116 59 22 9 42 144 231 270 322 268

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

m3/d

etik

TOTAL WS 6 Ci 3 Ci 2 Ci 1 Ci

halaman 43

Waduk Saguling (982 juta m3), Waduk Cirata (2.165 juta m3) dan Waduk

Djuanda (3.000 juta m3) dengan menghasilkan daya listrik 1.400 MW. Data

ketiga waduk untuk PLTA tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Data Waduk Cirata, Waduk Saguling dan Waduk Djuanda (Jatiluhur) Waduk Saguling Waduk Cirata Waduk Djuanda

Mulai Operasi 1985 1988 1967

Data Dam

Jenis Rock fill dam

with clay core Rockfill dam

with concrete face Rockfill dam

with inclined clay core

Tinggi 99 m 125 m 105 m

Crest Level 501 m 455,5 m 1220 m

Crest Height 650,20 m 225 m 114,5 m

Data Pembangkit Listrik

tail Level (m) 252 103 27

Head loss (m) 28.4 4 1

Spillway Characteristics

Gated spillway Gated spillway Ungated (ogee) spillway

Kapasitas Terpasang (max power, M/W)

750 1000 187,5

Jumlah Turbin 4 unit 8 unit 5 unit

Jenis Turbin Francis Francis Francis Sumber: Perum Jasa Tirta (PJT) II (2010)

2.3.3.5 Perikanan

Untuk keperluan penyusunan pola PSDA di WS 6 Ci, perikanan yang ditinjau

hanya terkait dengan air untuk perikanan tambak. Berdasarkan luasnya,

tambak dibagi dalam kategori intensif, semi intensif dan luas tradisional serta

pola tanam/musim tanam. Di WS 6 Ci, tambak tersebar di Kota, Jakarta

Utara, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu,

Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Serang dan Kabupaten

Tangerang. Luas tambak keseluruhan (berdasarkan Kabupaten yang masuk ke

dalam WS 6 Ci) adalah 50.141 ha, dimana 27% berada di Kabupaten

Karawang (Tabel 2.8).

halaman 44

Tabel 2.8. Luas Tambak di WS 6 Ci

No Nama Kabupaten Luas Tambak (ha) Luas Kolam (ha) Luas Total (ha)

Provinsi DKI Jakarta (2008)

1 Kota Jakarta Utara 334 3 337

2 Kota Jakarta Selatan 0 5 5

3 Kota Jakarta Barat 0 72 72

4 Kota Jakarta Timur 0 57 57

5 Kota Jakarta Pusat 0 0 0

6 Kepulauan Seribu 1 0 1

Provinsi Jawa Barat (2008) 0

7 Kota Bogor 0 32 32

8 Kabupaten Bogor 0 1.074 1.074

9 Kota Bekasi 0 1.125 1.125

10 Kabupaten Bekasi 10.495 400 10.895

11 Kota Cimahi 0 2 2

12 Kota Bandung 0 51 51

13 Kabupaten Bandung 0 594 594

14 Kabupaten Cianjur 25 1.281 1.306

15 Kabupaten Sumedang 0 494 494

16 Kabupaten Indramayu 8.629 332 8.961

17 Kabupaten Subang 7.009 760 7.769

18 Kabupaten Purwakarta 0 552 552

19 Kabupaten Karawang 13.405 1.899 15.304

20 Kota Depok 0 219 219

21 Kabupaten Bandung Barat 0 1.920 1.920

Provinsi Banten (2007) 0

22 Kota Cilegon 0 0 0

23 Kabupaten Serang 5.642 32 5.674

24 Kota Tangerang 0 220 220

25 Kabupaten Tangerang 4.601 132 4.733

26 Kota Serang 0 0 0

27 Kota Tangerang Selatan 0 0 0

Luas total 50.141 Sumber: Dinas Perikanan Provinsi

Standar kebutuhan air untuk perikanan (tambak) yang digunakan dalam

perhitungan DSS-Ribasim untuk WS 6 Ci dapat dilihat pada sub-bab 3.1.3

(Standar). Dengan menggunakan standar kebutuhan untuk pergantian air

(flushing) dan salinitas serta luas tambak di WS 6 Ci diperoleh kebutuhan air

untuk tambak di WS 6 Ci sebesar 28 m3/det (Gambar 2.16) dan Lokasi

Tambak dapat dilihat pada Gambar 2.17.

0

5

10

15

20

25

3 Ci3

2 Ci3

1 Ci22

m3/d

eti

k

3 Ci 2 Ci 1 Ci

Sumber: Hasil Analisis Ribasim, 2010

Gambar 2.16. Kebutuhan Air untuk Tambak di WS 6 Ci

halaman 45


Gambar 2.17. Peta Lokasi Tambak di WS 6 Ci

halaman46

2.4 Identifikasi Kondisi Lingkungan dan Permasalahan

2.4.1 Ditinjau dari Hasil Rumusan PKM

Dari pembahasan dalam PKM dapat disimpulkan bahwa hal utama yang perlu

dilakukan adalah koordinasi antara semua institusi yang terkait dengan

pengelolaan sumber daya air. Dalam hal ini BBWS dapat mengambil peran

sebagai fasilitator untuk TKPSDA.

Rumusan kondisi lingkungan dan permasalahan yang dirangkum per wilayah

dari PKM tersebut sebagai berikut:

1. Kerjasama melalui TKPSDA WS 6 Ci (menjadwalkan pertemuan berkala

minimal 4 kali/tahun).

2. Pemerintah, Pemda dan Swasta meningkatkan kegiatan bersama dalam

program terpadu dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

3. Penyuluhan, pendampingan yang bersifat koordinatif kepada masyarakat

dan pelatihan bagi petugas secara berkelanjutan.

4. Penyusunan peraturan dan MoU terkait role sharing “siapa berbuat apa”

(pusat, provinsi, kab/kota, swasta).

5. Bantaran Sungai merupakan dataran untuk menampung banjir, tidak boleh

ditempati untuk kepentingan/usaha lainnya.

6. Masyarakat berperan dalam mengurangi dampak risiko banjir, baik secara

perseorangan maupun kelompok.

7. Tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan secara proporsional, dan

memperoleh peluang/kesempatan yang sama dalam proses pengambilan

keputusan dan manfaat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air.

8. Upaya perempuan ikut menanam dan memelihara pohon produktif untuk

dimanfaatkan buahnya, ternak lebah, dan sebagainya.

9. Upaya penghematan air (air rumah tangga, pengolahan hasil pertanian) dan

upaya penjernihan air sehari-hari skala rumah tangga

10. Upaya pengelolaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat dan

pengelolaan sampah dan limbah padat dan cair (rumah tangga, pasar,

industri kecil, dan lain-lain) mulai dari sumbernya melalui Reuse-Reduce-

Recycle serta penerapan eko-teknologi (pengolahan limbah cair berdasarkan

ekosisitem dengan tanaman air).

11. Peran dalam penyebarluasan informasi: penghijauan, resapan air, sanitasi

lingkungan, teknologi pertanian, air bersih rumah tangga, pengolahan hasil,

pemasaran, dan lain-lain.

halaman47

12. Peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan, kesepakatan dalam

organisasi masyarakat serta peran perempuan dalam pengelolaan organisasi,

pelatihan, pengumpulan dan pemanfaatan sumbangan dalam P3A.

2.4.2 Ditinjau dari 5 Aspek Pengelolaan Sumber Daya Air

Permasalahan pengelolaan sumber daya air pada masing-masing wilayah (3 Ci,

2 Ci dan 1 Ci) mencakup 5 (lima) aspek, yakni:

- Konservasi Sumber Daya Air

- Pendayagunaan Sumber Daya Air

- Pengendalian Daya Rusak Air

- Sistem Informasi Sumber Daya Air

- Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha.

Selain kelima aspek tersebut, dalam pembahasan dikaitkan pula dengan aspek

penataan ruang. Daftar lengkap permasalahan pada masing-masing wilayah

disajikan dalam Tabel 2.9.

halaman48

Tabel 2.9. Persandingan Masalah di masing-masing WS 6 Ci

3 Ci 2 Ci 1 Ci

1. KONSERVASI

PERLINDUNGAN DAN

PELESTARIAN SUMBER

DAYA AIR

1) Berkurangnya fungsi konservasi kawasan hutan dan

non hutan pada lahan sangat kritis (1.024 ha) dan

kritis (25.124 ha) pada DAS di wilayah Cidanau-

Ciujung-Cidurian Hulu

1) Berkurangnya fungsi konservasi kawasan

hutan dan non hutan pada lahan sangat kritis(

802 ha) dan kritis (17.219 ha) pada di wilayah

Ciliwung - Cisadane Hulu

1) Berkurangnya fungsi konservasi kawasan

hutan dan non hutan pada lahan sangat

kritis (26.437 ha) dan kritis (115.988 ha)

pada DAS di wilayah Citarum

2) Terancamnya lahan agak kritis pada kawasan hutan

dan non hutan pada DAS di wilayah Cidanau-

Ciujung-Cidurian Hulu (94.101 ha)

2) Berkurangnya fungsi kawasan hutan dan non

hutan DAS agak kritis (81.407 ha) pada wilayah

Ciliwung - Cisadane

2) Terancamnya lahan agak kritis pada kawasan

hutan dan non hutan pada DAS di wilayah

Citarum (273.880 ha)

3) Terancamnya lahan potensial kritis pada kawasan

hutan dan non hutan pada DAS di wilayah Cidanau-

Ciujung-Cidurian (219.849 ha)

3) Terancamnya kawasan hutan dan non hutan

DAS potensial Kritis pada wilayah Ciliwung -

Cisadane (244.504 ha)

3) Terancamnya lahan potensial kritis pada

kawasan hutan dan non hutan pada DAS di

wilayah Citarum (468.255 ha)

4) Jumlah luas hutan belum memenuhi kebutuhan

standar lingkungan

4) Belum optimalnya pelaksanaan Gerhan dan

GNKPA di dalam dan di luar kawasan hutan

pada DAS hulu dan tengah wilayah Ciliwung -

Cisadane

4) Belum optimalnya pelaksanaan Gerhan dan

GNKPA di dalam dan di luar kawasan hutan

pada DAS hulu dan tengah wilayah Citarum

5) Terancamnyanya keaneka-ragaman hayati 5) Belum optimalnya perlindungan alur dan

tebing sungai di sungai-sungai utama pada

wilayah Ciliwung - Cisadane

5) Belum optimalnya perlindungan alur dan


wilayah Citarum

6) Belum optimalnya pelaksanaan Gerhan dan GNKPA

di dalam dan di luar kawasan hutan pada DAS hulu

dan tengah wilayah Cidanau-Ciujung-Cidurian

6) Budi daya pertanian di kawasan non hutan

yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi

yang menyebabkan banyaknya lahan kritis

6) Budi daya pertanian yang tidak sesuai

dengan kaidah konservasi yang

menyebabkan banyaknya lahan kritis

7) Kurang jelasnya batas di lapangan kawasan milik

Perum Perhutani, BBKsumber daya air, PTPN dan

lahan masyarakat di hulu, sehingga terjadi

perambahan hutan

7) Belum adanya insentif dan dis-intensif pada

lahan terlantar dan lahan produktif

7) Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

8) Budi daya pertanian di kawasan non hutan yang

tidak sesuai dengan kaidah konservasi yang


8) Terjadinya abrasi/ erosi muara dan pantai 8) Masih adanya Kawasan pemukiman baru

yang belum memenuhi daya dukung

lingkungan

9) Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)

perkotaan

9) Adanya sedimentasi di sungai, situ dan muara 9) Masih adanya alih fungsi Situ menjadi

pemukiman atau tempat usaha

10) Masih adanya kawasan pemukiman baru yang

belum memenuhi daya dukung lingkungan

10) Terjadinya Longsoran dan erosi tebing di sungai 10) Terjadinya abrasi/ erosi muara dan pantai

11) Belum ada penetapan batas dan pemanfaatan

daerah sempadan sungai dan situ/ waduk

11) Terjadinya alih fungsi lahan di JABODETABEK 11) terjadinya kerusakan dasar dan alur sungai

karena penambangan pasir dan krikil

12) Belum berkembangnya kerjasama pengelolaan jasa

lingkungan, selain DAS Cidanau

12) Masih adanya kawasan pemukiman baru

belum mengikuti kaidah konservasi

12) Kurang jelasnya batas pemilikan lahan di

hulu antara milik PERUM PERHUTANI, PTPN

dan Masyarakat

13) Belum optimalnya kerjasama hulu_hilir dalam

pelaksanaan konservasi DAS

13) Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) 13) Kurang terkendalinya penggunaan lahan

bekas sudetan sungai

14) Kurang terkendalinya penggunaan lahan bekas

sudetan sungai

14) Belum optimalnya pelaksanaan PERDA tentang

adanya penetapan batas dan pemanfaatan

daerah sempadan sungai dan situ/waduk

14) Berkurangnya keanekaragaman hayati di

wilayah Citarum

15) Terjadinya kerusakan dasar dan alur sungai karena

penambangan pasir dan kerikil

15) terjadinya kerusakan dasar dan alur sungai

karena penambangan pasir dan krikil

16) Belum optimalnya perlindungan alur dan tebing

sungai di sungai-sungai utama pada wilayah

Cidanau-Ciujung-Cidurian

16) Kurang jelasnya batas pemilikan lahan di hulu

antara milik PERUM PERHUTANI, PTPN dan

Masyarakat

17) Terjadinya abrasi/ erosi muara dan pantai 17) Adanya lahan bekas sodetan sungai Ciliwung,S.

Angke dan S. Pesanggrahan serta anak

sungainya yang dimanfaatkan oleh masyarakat

18) Berkurangnya keanekaragaman hayati di


PENGAWETAN AIR 1) Belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan

tampungan air (masih banyak air terbuang pada

musim hujan)

1) Belum optimalnya pembangunan tampungan

air (masih banyak air terbuang pada musim

hujan)

1) Belum optimalnya pembangunan tampungan

air (masih banyak air terbuang pada musim

hujan)

2) Berkurangnya luas daerah resapan di bagian hulu

dan tengah wilayah Cidanau-Ciujung-Cidurian

2) Terjadinya pengambilan air tanah dalam yang

melampaui batas dan pemantauan yang lemah


melampaui batas dan pemantauan yang

lemah, pada CAT Bandung-Soreang,

Batujajar, Subang dan Bekasi Karawang

sehingga terjadi penurunan muka air tanah,

penurunan tanah dan/atau instrusi air laut

3) Belum memasyarakatnya pembuatan sumur

resapan dan biopori oleh seluruh masyarakat

3) Masih rendahnya effisiensi pemakaian air oleh

berbagai kepentingan

3) Masih rendahnya effisiensi pemakaian air

oleh berbagai kepentingan

4) Terjadinya kerusakan mata air di wilayah Cidanau-

Ciujung-Cidurian

4) Masih adanya alih fungsi Situ menjadi


4) Berkurangnya daerah resapan di bagian hulu

dan tengah wilayah Citarum

5) Adanya kerusakan situ dan prasarananya 5) Belum dilaksanakannya pembuatan sumur


5) Meluasnya perambahan daerah retensi dan

bantaran sungai untuk hunian dan usaha

selain pertanian

6) Masih terjadinya alih fungsi situ menjadi


6) Berkurangnya daerah resapan di bagian hulu

dan tengah wilayah Ciliwung - Cisadane

6) Kurang teridentifikasinya potensi daerah

retensi

7) Kurangnya pemberdayaan masyarakat sekitar mata

air dan situ berkaitan dengan pemeliharaan sumber

air

7) Belum teridentifikasinya potensi daerah retensi 7) Belum memasyarakatnya pembuatan sumur



melampaui batas dan pemantauan yang lemah,

pada CAT Serang-Tangerang, berakibat terjadinya

penurunan muka air tanah, muka tanah dan/ atau

intrusi air laut

8) Terjadinya kerusakan sumber air (127 mata air)

di wilayah Ciliwung - Cisadane

8) Terjadinya kerusakan mata air di wilayah

Citarum

9) Masih rendahnya effisiensi pemakaian air oleh

berbagai kepentingan

Aspek/Sub AspekPermasalahan Berdasarkan Analisis

halaman49

3 Ci 2 Ci 1 Ci

PENGELOLAAN KUALITAS

AIR DAN PENGENDALIAN

PENCEMARAN

1) Menurunnya kualitas air dibandingkan dengan

standar baku/ kelas peruntukan sungai (tercemar

ringan sampai sedang)

1) Menurunnya kualitas air dibandingkan dengan

standar baku/ kelas peruntukan sungai

(tercemar ringan sampai sedang)

1) Menurunnya kualitas air dibandingkan

dengan standar baku/ kelas peruntukan

sungai (tercemar ringan sampai sedang)

2) Belum optimalnya pengelolaan limbah industri 2) Belum optimalnya pengelolaan limbah industri 2) Belum optimalnya pengelolaan limbah

Industri

3) Limbah cair domestik dan perkotaan belum diolah

sebagaimana mestinya

3) Limbah cair domestik dan Perkotaan belum

diolah sebagaimana mestinya

3) Limbah cair domestik dan perkotaan belum


4) Masih adanya bahaya dari sisa penggunaan pupuk

dan obat-obatan pertanian

4) Masih adanya bahaya dari sisa penggunaan

pupuk dan obat-obatan pertanian

4) Masih adanya bahaya dari sisa penggunaan

pupuk dan obat-obatan pertanian

5) Limbah peternakan belum diolah sebagaimana

mestinya

5) Limbah peternakan belum diolah sebagaimana

mestinya

5) Limbah peternakan belum diolah


6) Pengelolaan limbah/sampah belum optimal 6) Pengolahan limbah sampah belum optimal 6) Pengelolaan limbah sampah belum optimal

2. PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

PENATAGUNAAN SUMBER

DAYA AIR

1) Belum adanya peraturan peruntukan air pada

sumber air tertentu

1) Belum adanya peraturan peruntukan air pada

sumber air tertentu

1) Belum adanya peraturan peruntukan air

pada sumber air tertentu

2) Belum adanya zona pemanfaatan sumber air yg

memperhatikan berbagai macam pemanfaatan

2) Belum adanya Zona Pemanfaatan sumber air yg

memperhatikan berbagai macam pemanfaatan

2) Belum adanya zona pemanfaatan sumber air

yg memperhatikan berbagai macam

pemanfaatan

PENYEDIAAN SUMBER

DAYA AIR

1) Adanya kekurangan air untuk kebutuhan irigasi dan

RKI, karena kurangnya tampungan air/ waduk

1) Kekurangan Air untuk kebutuhan irigasi

dan/atau RKI

1) Adanya kekurangan air untuk kebutuhan

irigasi dan/atau RKI

2) Antisipasi peningkatan jumlah penduduk, serta

kegiatan industri dan ekonomi berkaitan dengan

rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda

penghubung antara P.Jawa dan P.Sumatera

2) Keterbatasan layanan air bersih di Jakarta 2) Adanya potensi waduk-waduk kecil yang

perlu dikaji lebih lanjut

3) Perlu tambahan penyediaan pasokan air baku ke

Jakarta dari arah barat. Saat ini terdapat air bersih

3 m3/det dari S.Cisadane ke Jakarta

3) Keterbatasan layanan dan jaringan PAM 3) Keterbatasan air permukaan (dari potensi

waduk kecil yang ada) untuk penyediaan air

bersih di Cekungan Bandung

4) Keterbatasan layanan PDAM Kab./Kota 4) Perimbangan pasokan air baku Jakarta dari

arah Timur (Citarum) dan dari Barat (Cisadane)

4) Keterbatasan layanan PDAM di Cekungan

Bandung dan Kota/Kabupaten lainnya

5) Keterbatasan layanan air bersih di Kota lain

(BODETABEK)

5) Adanya kekurangan air baku untuk

kebutuhan DKI Jakarta

6) Keterbatasan layanan PDAM di BODETABEK

7) Menurunnya luas lahan pertanian tanaman

pangan (sawah)

PENGGUNAAN SUMBER

DAYA AIR

1) Terganggunya fungsi irigasi karena adanya

pengambilan air baku RKI di saluran induk irigasi

Pamarayan Barat & Timur, Cidurian, sehingga

terjadi konflik

1) Konflik penggunaan air irigasi dan air baku di

sungai Cisadane

1) Konflik penggunaan air irigasi dan air baku di

wilayah Citarum

2) Kerusakan prasarana jaringan irigasi

mengakibatkan tidak efektif dan tidak efisiennya

distribusi air irigasi


mengakibatkan tidak efektif dan tidak

efisiennya distribusi air irigasi




3) OP prasarana sumber daya air (Irigasi,sungai, situ,

dll) belum memadai, berakibat menurunnya fungsi

layanan

3) OP prasarana sumber daya air (Irigasi,sungai,

situ, dll) belum memadai, berakibat

menurunnya fungsi layanan

3) OP prasarana sumber daya air

(Irigasi,sungai, situ, dll) belum memadai,

berakibat menurunnya fungsi layanan

4) Belum adanya SOP tampungan/ situ di Wilayah


4) Belum tersedianya SOP

waduk/tampungan/situ di WS 6 Ci

4) Belum adanya SOP tampungan/situ di

Wilayah Citarum

5) Belum mutakhirnya SOP waduk Krenceng 5) Belum terlaksananya aset manajemen irigasi

(OP, Rehabilitasi)

5) Tidak/Belum Optimalnya Kinerja Prasarana

Irigasi

6) Belum tersusunnya pedoman Operasional

penyusunan AKNOP (analisa kebutuhan nyata

operasi dan pemeliharaan) Irigasi

6) Kondisi layanan jaringan pengairan perikanan

dan tambak rakyat telah menurun

6) Belum optimalnya integrasi SOP Kaskade 3

Waduk Citarum (Saguling, Cirata dan

Jatiluhur)

7) Belum terlaksananya aset manajemen irigasi (OP,

Rehabilitasi)

7) Belum terpisahnya fungsi saluran air baku dan

air irigasi di Saluran Induk Tarum Barat,

mengakibatkan kesulitan pelaksanaan OP

irigasi.

7) Belum terlaksananya aset manajemen irigasi

(OP, Rehabilitasi)

8) Kurangnya pembinaan masyarakat petani dalam

pelaksanaan irigasi partisipatif

8) Belum sadarnya masyarakat dalam

pelaksanaan hemat air

8) Kondisi layanan jaringan pengairan

perikanan dan tambak rakyat telah menurun.

9) Masih rendahnya Indeks Pertanaman (IP) 9) Masih rendahnya Indeks Pertanaman (IP) dgn

pemberdayaan petani.

9) Belum terpisahnya fungsi saluran air baku

dan air irigasi di Saluran Induk Tarum Barat

10) Kondisi layanan jaringan pengairan perikanan dan

tambak rakyat di pantai utara telah menurun.

10) Belum tersusunya pedoman Operasional

penyusunan AKNOP (analisa kebutuhan nyata

operasi dan pemeliharaan) Irigasi

10) Belum sadarnya masyarakat petani dalam

pelaksanaan hemat air irigasi

11) Masih rendahnya Indeks Pertanaman

(IP)/intensitas tanam dgn pemberdayaan

petani.

12) Belum tersusunya pedoman Operasional

penyusunan AKNOP (analisa kebutuhan

nyata operasi dan pemeliharaan) Irigasi

PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA AIR

1) Belum optimalnya pemanfaatan potensi tenaga air 1) Belum di tingkatkan Irigasi sederhana ke irigasi

teknis DI. Sibanteng pada S. Citempuandi Ds.

Sibanteng, Kec. Leuwisadeng, Kab Bogor

1) Belum optimalnya pemanfaatan potensi

tenaga air

2) Masih terbatasnya pengembangan penerapan

teknologi desalinasi

2) Belum optimalnya pemanfaatan potensi tenaga

air



3) Belum ada jaringan irigasi di Cimanceuri dan

bendung Cimanceuri.

4) Belum ada jaringan irigasi diCikarang hilir




halaman50

3 Ci 2 Ci 1 Ci

PENGUSAHAAN 1) Ma s ih terba ta s n ya pen gu s a h a a n a ir oleh

s wa s ta d i wila ya h 3Ci

1 ) Ku ra n g terkon troln ya Pen gu s a h a a n a ir is i

u la n g d i wila ya h Bogor

1 ) Belu m op t im a ln ya pen gu s a a n a ir

m in u m oleh PJ T 2

2) Ma s ih terba ta s n ya pen gu s a h a a n a ir

m in u m da r i J a t ilu h u r oleh Pem erin ta h

a ta u s wa s ta3 . PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

PENCEGAHAN

BENCANA

1) Belu m a da n ya Ma s ter Pla n Sis tem

Pen gen da lia n Ba n jir s eca ra m en yelu ru h pa da

Su n ga i Ciu ju n g da n Cidu r ia n

1) Ma s ter Pla n Sis tem Pen gen da lia n Ba n jir

(1996) s eca ra m en yelu ru h d i wila ya h

Ciliwu n g - Cis a da n e s u da h t ida k

m em a da i

1 ) Belu m a da n ya Ma s ter Pla n Sis tem

Pen gen da lia n Ba n jir s eca ra m en yelu ru h

pa da Su n ga i Cita ru m

2) Men u ru n n ya fu n gs i ta n ggu l ba n jir d i s u n ga i

Ciu ju n g da n Cidu r ia n

2) Pen ggu n a a n da era h reten s i/ da ta ra n

ba n jir da n ra wa n ba n jir u n tu k

pem u kim a n

2) Men u ru n n ya fu n gs i p ra s a ra n a

pen gen da li ba n jir d i s u n ga i Cita ru m

3) Berku ra n gn ya ka pa s ita s a lira n s u n ga i da n

ja r in ga n d ra in a s e (pen yem pita n s u n ga i,

pen da n gka la n a lu r , s er ta h a m ba ta n oleh

ba n gu n a n s u m ber da ya a ir )

3 ) Pen ggu n a a n ba n ta ra n s u n ga i u n tu k

pem u kim a n lia r

3 ) Berku ra n gn ya ka pa s ita s a lira n s u n ga i

da n ja r in ga n d ra in a s e (pen yem pita n

s u n ga i, pen da n gka la n a lu r , s er ta

h a m ba ta n oleh ba n gu n a n s u m ber da ya

a ir )4 ) Pen ggu n a a n da era h reten s i/ da ta ra n ba n jir

da n ra wa n ba n jir u n tu k pem u kim a n da n

tem pa t u s a h a s ela in per ta n ia n

4) Pem bu a n ga n s a m pa h ke s a lu ra n d ra in a s i

da n a lu r s u n ga i m en gh a m ba t a lira n ,

m en ga k iba tka n ba n jir

4 ) Pen ggu n a a n da era h reten s i/ da ta ra n

ba n jir da n ra wa n ba n jir u n tu k

pem u kim a n

5) Ku ra n g ter iden t ifika s in ya poten s i da era h

reten s i

5 ) Belu m a da peta ra wa n gen a n ga n ya n g

Mu ta h ir

5 ) Pen ggu n a a n ba n ta ra n s u n ga i u n tu k

pem u kim a n da n u s a h a

6) Pen ggu n a a n ba n ta ra n s u n ga i u n tu k

pem u kim a n da n tem pa t u s a h a

6) Belu m a da n ya Perda pem bu a ta n deten s i

d i gedu n g-gedu n g ber t in gka t

6 ) Pem bu a n ga n s a m pa h ke s a lu ra n

d ra in a s i da n a lu r s u n ga i m en gh a m ba t

a lira n , m en ga k iba tka n ba n jir

7 ) Pem bu a n ga n s a m pa h ke s a lu ra n d ra in a s i da n

a lu r s u n ga i m en gh a m ba t a lira n ,

m en ga k iba tka n ba n jir

7 ) Belu m peta a da ja lu r da n tem pa t

Eva ku a s i ben ca n a

7) Belu m a da n ya Perda pem ba ta s a n KDB

(Koefis ien Da s a r Ba n gu n a n ) da n

pem bu a ta n kola m deten s i pa da kom plek

peru m a h a n8) Belu m a da n ya Perda pem ba ta s a n Koefis ien

da s a r Ba n gu n a n (KDB) da n pem bu a ta n kola m

deten s i pa da kom plek peru m a h a n

8) Belu m s em u a s u n ga i tela h terpa s a n g

s is tem per in ga ta n d in i ba n jir

8 ) Belu m ters ed ia peta ja lu r da n tem pa t

eva ku a s i ben ca n a ba n jir

9 ) Belu m ters ed ia peta ja lu r da n tem pa t eva ku a s i

ben ca n a ba n jir

9 ) ku ra n gn ya pem elih a ra a n ter ja d in ya

pen da n gka la n , s ed im en ta s i d i a lu r s u n ga i

s er ta ja r in ga n d ra in a s i da n lon gs ora n

teb in g

9) Belu m terpa s a n gn ya s is tem per in ga ta n

d in i ba n jir pa da s u n ga i u ta m a

10) Belu m terpa s a n gn ya s is tem per in ga ta n d in i

ba n jir pa da s u n ga i u ta m a

10) Men in gka tn ya a n ca m a n ba n jir da r i a ir

pa s a n g la u t

10 ) Ku ra n gn ya ter ta ta n ya (s is tem da n

ka pa s ita s d ra in a s e m ik ro) d i perkota a n

m en yeba bka n gen a n ga n d i ja la n

11) Ku ra n gn ya ter ta ta n ya (s is tem da n ka pa s ita s

d ra in a s e m ik ro) d i perkota a n m en yeba bka n

gen a n ga n d i ja la n

11) Ku ra n gn ya ka pa s ita s a lira n s u n ga i

(pen yem pita n s u n ga ida n pen da n gka la n

s er ta h a m ba ta n oleh ba n gu n a n s ila n g)

11) Men in gka tn ya a n ca m a n lu a pa n a ir

pa s a n g la u t

12 ) Men in gka tn ya a n ca m a n lu a pa n a ir pa s a n g

la u t

12 ) Men u ru n n ya fu n gs i ta n ggu l ba n jir d i

s u n ga i-s u n ga i J ABODETABEK

12) Ba n ya k ter ja d in ya ben ca n a lon gs or d i

bebera pa tem pa t

13) Ada n ya pem ba n gu n a n s t ru k tu r pa n ta i ya n g

t ida k ber ijin , da n m en yeba bka n ter ja d in ya

eros i pa n ta i d i loka s i s ek ita rn ya

13) Ku ra n gn ya ter ta ta n ya (s is tem da n

ka pa s ita s d ra in a s e m ik ro) d i

J ABODETABEK m en yeba bka n gen a n ga n

d i perm u kim a n da n d i ja la n

13) Ada n ya keru s a ka n s itu da n

p ra s a ra n a n ya

14) Belu m ters os ia lis a s in ya peta ja lu r da n loka s i

eva ku a s i ben ca n a ts u n a m i a k iba t a k t ivita s

G.Kra ka ta u

14) Ter ja d in ya keru gia n a k iba t ben ca n a

lon gs or d i bebera pa tem pa t

14) Belu m op t im a ln ya pela ks a n a a n PERDA

ten ta n g a da pen eta pa n ba ta s da n

pem a n fa a ta n da era h s em pa da n s u n ga i

da n s itu / wa du k15) Ter ja d in ya keru gia n a k iba t ben ca n a lon gs or d i

bebera pa tem pa t

15) Pen u ru n a n m u ka ta n a h d i J a ka r ta tela h

m en a ikka n t in gka t res iko ba n jir

16 ) Keku ra n ga n a ir ir iga s i pa da DI Ciu ju n g da n

Cidu r ia n

16) Melu a s n ya pera m ba h a n da era h reten s i

da n ba n ta ra n s u n ga i

17) Keku ra n ga n a ir kebu tu h a n ru m a h ta n gga

d i wila ya h J a ka r ta Uta ra , Ta n gera n g da n

Beka s i18 ) Ma s ih ter ja d in ya pem ba n gu n a n

pem u kim a n d i da era h pa rk ir a ir / da ta ra n

ba n jir19 ) Ma s ih a da n ya h u n ia n da n u s a h a la in d i

ba n ta ra n s u n ga i

PENANGGULANGAN 1) Melu a pn ya a ir s u n ga i Cidu r ia n a ta u Ciu ju n g

m en ggen a n gi da era h s ek ita rn ya

1) Melu a pn ya a ir s u n ga i d i wila ya h Ciliwu n g-

Cis a da n e

1) Pen a n ggu la n ga n da ru ra t a k iba t

ben ca n a ba n jir

PEMULIHAN AKIBAT

BENCANA

1) Belu m op t im a ln ya pem u lih a n kon d is i ru m a h

m a s ya ra ka t ya n g m en ja d i korba n s etela h

ter ja d in ya ben ca n a ba n jir

1 ) Belu m op t im a ln ya pem u lih a n kon d is i

ru m a h m a s ya ra ka t s et ia p ter ja d in ya

ben ca n a ba n jir

1 ) Belu m op t im a ln ya pem u lih a n kon d is i

ru m a h m a s ya ra ka t ya n g m en ja d i

korba n s etela h ter ja d in ya ben ca n a

ba n jir2 ) Ter ja d in ya keru s a ka n p ra s a ra n a s u m ber da ya

a ir s etela h ter ja d in ya ben ca n a ba n jir

2 ) Ter ja d in ya keru s a ka n p ra s a ra n a s u m ber

da ya a ir s et ia p ter ja d in ya ben ca n a ba n jir

2 ) Ter ja d in ya keru s a ka n p ra s a ra n a

s u m ber da ya a ir s etela h ter ja d in ya

ben ca n a ba n jir3 ) Belu m m a ks im a ln ya pen yed ia a n da n a u n tu k

pela ks a n a a n pem u lih a n kon d is i p ra s a ra n a

da n s a ra n a u m u m s etela h ter ja d in ya ben ca n a

ba n jir

3 ) Belu m m a ks im a ln ya pen yed ia a n da n a

u n tu k pela ks a n a a n pem u lih a n kon d is i

p ra s a ra n a da n s a ra n a u m u m s et ia p

ter ja d in ya ben ca n a ba n jir

3 ) Belu m m a ks im a ln ya pen yed ia a n da n a

u n tu k pela ks a n a a n pem u lih a n kon d is i

p ra s a ra n a da n s a ra n a u m u m s etela h

ter ja d in ya ben ca n a ba n jir4 . SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

1) Ku ra n g h a n da ln ya da ta ba s e s u m ber da ya a ir

(Hid rologi, Hid rogeologi & Hid rom eteorologi,

Keb ija ka n s u m ber da ya a ir , Pra s a ra n a s u m ber

da ya a ir , Tekn ologi s u m ber da ya a ir ,

Lin gku n ga n pa da s u m ber da ya a ir , Kegia ta n

SoSekBu d)

1 ) Ku ra n g op t im a ln ya da ta ba s e s u m ber da ya

a ir ya n g relia b le (Hid rologi, Hid rogeologi &

Hid rom eteorologi, Keb ija ka n s u m ber da ya

a ir , Pra s a ra n a s u m ber da ya a ir , Tekn ologi

s u m ber da ya a ir , Lin gku n ga n pa da

s u m ber da ya a ir , Kegia ta n SoSekBu d)

1 ) Ku ra n g h a n da ln ya da ta ba s e s u m ber

da ya a ir (Hid rologi, Hid rogeologi &

Hid rom eteorologi, Keb ija ka n s u m ber

da ya a ir , Pra s a ra n a s u m ber da ya a ir ,

Tekn ologi s u m ber da ya a ir , Lin gku n ga n

s u m ber da ya a ir , Kegia ta n SoSekBu d)

ka ren a da ta ba s e belu m len gka p , SDM

da n a la t belu m m em a da i,

koord in a s i/ ta n ggu n gja wa b u n tu k 2 ) Belu m m em a da in ya SDM ya n g m en a n ga n i

SISDA

2) Belu m m em a da in ya SDM ya n g

m en a n ga n i SISDA

3) Belu m len gka pn ya pera la ta n (pera n gka t kera s

da n lu n a k) u n tu k ya n g m en u n ja n g SISDA

3) Belu m len gka pn ya pera la ta n (pera n gka t

kera s da n lu n a k) u n tu k ya n g m en u n ja n g

SISDA 4) Belu m ters ed ia n ya da n a ya n g m em a da i u n tu k

m ela ks a n a ka n SISDA terpa du

4) Belu m a da n ya u n it SISDA ya n g

m en gin tegra s ika n da ta s u m ber da ya a ir

ya n g bera s a l da r i in s ta n s i-in s ta n s i terka it

5 ) Belu m a da n ya pedom a n ten ta n g pen gelola a n

SISDA ya n g s is tem a t is da n kom preh en s if

5 ) Belu m a da n ya pedom a n ten ta n g

pen gelola a n SISDA ya n g s is tem a t is da n

kom preh en s if6 ) Belu m a da n ya u n it SISDA ya n g

m en gin tegra s ika n da ta s u m ber da ya a ir ya n g

bera s a l da r i in s ta n s i-in s ta n s i terka it

6 ) Belu m ters ed ia n ya da n a ya n g m em a da i

u n tu k m ela ks a n a ka n SISDA terpa du

As pe k/ Sub As pe kPe rm as alahan Be rdas arkan Analis is

halaman51

3 Ci 2 Ci 1 Ci

5. PEMBERDAYAAN & PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT, SWASTA DAN PEMERINTAH

LEMBAGA

PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR

1) Belum efektifnya pembagian peran yang jelas

antar unit pengelola sumber daya air, antara

lain: kewenangan terhadap situ, anak sungai

1) Belum efektifnya pembagian peran yang

jelas antar unit pengelola sumber daya

air, antara lain: kewenangan terhadap

situ, anak sungai

1) Belum efektifnya pelaksanaan tugas

dan fungsi unit kerja yang berkaitan

dengan pengelolaan sumber daya air

karena belum memadainya SDM

(kuantitas dan kualitas), belum

optimalnya pembagian tugas, dan

belum menggunakan PAI (Pembiayaan

2) Belum efektifnya pelaksanaan tugas dan

fungsi unit kerja yang berkaitan dengan

pengelolaan sumber daya air

2) Belum efektifnya pelaksanaan tugas dan



3) Belum memadai jumlah dan kapasitas

pegawai

3) Belum memadai jumlah dan kapasitas

pegawai

4) Belum diterapkannya manajemen aset dalam

penyusunan anggaran rehabilitasi dan OP

sumber daya air

4) Belum diterapkannya manajemen aset

dalam penyusunan anggaran rehabilitasi

dan OP sumber daya airPENDANAAN 1) Belum adanya komitmen setiap instansi

dalam pembiayaan pengelolaan sumber daya

air terpadu

1) Belum adanya komitmen setiap instansi

dalam pembiayaan pengelolaan sumber

daya air terpadu

1) Kurangnya pendanaan karena

komitmen pembiayaan pengelolaan

sumber daya air masih terbatas/belum

ada, terbatasnya sumber dana dan

belum adanya struktur utk mengatur

cost recovery dari pengguna (air)2) Belum diterapkannya pungutan jasa

pengelolaan sumber daya air diluar wilayah

layanan PJT

2) Belum diterapkannya pungutan jasa

pengelolaan sumber daya air diluar

wilayah layanan PJT PENGATURAN

PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR

1) Belum maksimalnya pengawasan

pengambilan air tanah dalam

1) Belum maksimalnya pengawasan


1) Belum maksimalnya upaya pengawasan

pemerintah terhadap pengambilan air

tanah dalam yang dilakukan oleh pihak

swasta/perusahaan/industri

2) Kurangnya kesadaran masyarakat/swasta

tentang bahaya pengambilan air tanah dalam

secara berlebihan

2) Kurangnya kesadaran

masyarakat/swasta tentang bahaya

pengambilan air tanah dalam secara

berlebihan

2) Belum adanya pendelegasian perijinan

penggunaan dan pengusahaan air

permukaan dari Menteri PU ke

Gubernur 3) Belum adanya pendelegasian perijinan

penggunaan dan pengusahaan air permukaan

dari Menteri Pekerjaan Umum ke Gubernur

Prov.Banten

3) Belum adanya pendelegasian perijinan


permukaan dari Menteri Pekerjaan Umum

ke Gubernur Prov.Banten

3) Adanya tumpang tindih pelaksanaan OP

di Jargasi Jatiluhur

4) Belum adanya kebijakan yang jelas mengenai

kesepakatan transfer air antar wilayah

(Sungai Ciujung/ Sungai Cidurian ke Jakarta)

4) Belum adanya kebijakan yang jelas

mengenai kesepakatan transfer air antar

wilayah (Sungai Ciujung/ Sungai

Cidurian ke Jakarta)

4) Belum adanya kebijakan yang jelas

mengenai kesepakatan transfer air

antar wilayah (Sungai Citarum ke

Jakarta/antar Propinsi, S. Cibantarua

ke S. Cisangkuy/antar Wilayah Sungai

dll.)FORUM KOORDINASI

PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR

1) Belum optimalnya kinerja Komisi Irigasi

Provinsi, Kabupate/Kota





2) Belum Optimalnya Koordinasi antar Instansi

terkait pengelolaan Irigasi DI Ciujung, DI

Cidurian

2) Belum aktifnya Dewan Sumber Daya Air

Provinsi di 2 Ci

2) Belum optimalnya Dewan Sumber Daya

Air Provinsi 1 Ci

3) Belum aktifnya Dewan Sumber Daya Air

Provinsi di 3 Ci

3) Belum terbentuknya Dewan sumber daya

air Kabupaten/Kota

3) Belum terbentuknya Dewan sumber

daya air Kabupaten/Kota

4) Belum terbentuknya Dewan sumber daya air

Kabupaten/Kota

4) Belum optimalnya kinerja Sekretariat

TKPSDA WS 6 Ci (3 Ci, 2 Ci & 1 Ci)

4) Belum optimalnya kinerja Sekretariat

TKPSDA WS 6 Ci (2 Ci, 3 Ci, 1 Ci)

5) Belum optimalnya kinerja Sekretariat TKPSDA

WS 6 Ci (2 Ci, 3 Ci, 1 Ci)

5) Belum maksimalnya forum komunikasi

DAS di 2 Ci

5) Belum maksimalnya forum komunikasi

DAS di WS 6 Ci

6) Belum maksimalnya forum komunikasi DAS

di 3 Ci

6) Belum Optimalnya Koordinasi antar

Instansi terkait pengelolaan Irigasi DI

Ciujung, DI Cidurian

6) Belum Optimalnya Koordinasi antar

Instansi terkait pengelolaan Irigasi di 1

Ci

7) Belum optimalnya koordinasi penanggulangan

bencana akibat daya rusak air

7) Belum optimalnya koordinasi

penanggulangan bencana

7) Belum optimalnya koordinasi


1) Lemahnya pembinaan dan pemberdayaan

masyarakat dlm pengelolaan sumber daya air

1) Lemahnya pembinaan dan pemberdayaan

masyarakat dlm pengelelolaan sumber

daya air

1) Lemahnya pembinaan dan

pemberdayaan masyarakat dlm

pengelelolaan sumber daya air2) Lunturnya budaya/ tradisi masyarakat

setempat dalam menjaga kelestarian kawasan

hutan dan lingkungan

2) Lunturnya budaya/ tradisi masyarakat

setempat dalam menjaga kelestarian

kawasan hutan dan lingkungan

2) Lunturnya budaya/tradisi masyarakat

setempat dalam menjaga kawasan

hutan dan lingkungan

3) Belum maksimalnya pembinaan masyarakat

dalam melaksanakan hemat air

3) Belum maksimalnya pembinaan

masyarakat dalam melaksanakan hemat

air

3) Belum maksimalnya masyarakat dalam

melaksanakan hemat air

4) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang

manajemen banjir

4) Kurangnya pemahaman masyarakat

tentang manajemen banjir

4) Kurangnya pemahaman masyarakat


5) Kurangnya peran masyarakat dlm pengelolaan

sampah

5) Kurangnya peran masyarakat dlm

pengelolaan sampah

5) Kurangnya peran masyarakat dlm

pengelolaan sampah

6) Masih terbatasnya penggunaan dana

Corporate Social Responsibility (CSR),

Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL), untuk

konservasi sumber daya air dan lingkungan



Payment Enviroment Service (PES), untuk

konservasi sumber daya air dan

lingkungan



Payment Enviroment Service (PES),

untuk konservasi sumber daya air dan

lingkungan7) Masih terbatasnya peran serta perempuan

dalam kegiatan masyarakat di bidang

pengelolaan sumber daya air, pertanian dan

keterlibatan dalam organisasi kelompok

7) Belum berkembangnya kerja sama

pengelolaan jasa lingkungan

7) Belum optimalnya kerjasama hulu_hilir

dalam pelaksanaan konservasi DAS

8) Belum optimalnya kerjasama hulu_hilir

dalam pelaksanaan Konservasi DAS

8) Belum berkembangnya kerjasama


9) Belum optimalnya peran serta perempuan

dalam pengelolaan Sumber Daya Air

9) Belum optimalnya peran serta

perempuan dalam pengelolaan Sumber

Daya Air

PENATAAN RUANG 1) Adanya pelanggaran pemanfaatan ruang yang

tidak sesuai dengan rencana peruntukan

1) Adanya pelanggaran pemanfaatan ruang yang

tidak sesuai dengan rencana peruntukan

1) Adanya pelanggaran pemanfaatan ruang

yang tidak sesuai dengan rencana

peruntukan2) Terjadinya alih fungsi lahan pertanian tanaman

pangan (sawah)

2) Terjadinya alih fungsi lahan pertanian

tanaman pangan (sawah)

2)

3) Antisipasi rencana pembangunan Jembatan Selat

Sunda


PEMBERDAYAAN &

PENINGKATAN PERAN

MASYARAKAT DAN

SWASTA

halaman52

2.5 Identifikasi Terhadap Potensi yang Bisa Dikembangkan

Pada sub-bab ini diuraikan beberapa potensi yang mungkin bisa dikembangkan

atau diterapkan pada WS 6 Ci, ditinjau dari hasil rumusan PKM dan 5 (lima)

aspek pengelolaan sumber daya air.

2.5.1 Potensi Konservasi Sumber Daya Air

2.5.1.1 Konservasi Lahan Kritis

Secara umum potensi yang dapat dikembangkan dalam konservasi sumber

daya air di WS 6 Ci, mencakup:

Reboisasi dan penghijauan di lahan kritis (hutan dan non-hutan)

Pengembangan wanatani (agro forestry)

Pembangunan waduk dan bendung

Pengelolaan teknik konservasi tanah dan air terpadu berwawasan

lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat serta pendampingan pada

DAS Hulu dan lahan miring/pegunungan.

Pengendalian erosi dengan bangunan teknik sipil berbasis lahan dan alur

sungai

Perencanaan program RHL untuk WS 6 Ci sudah lengkap disusun oleh BP

DAS Citarum-Ciliwung melalui RTkRHL-DAS dengan jangka waktu 15 tahun

(2010-2024), yang dapat ditinjau setiap 5 tahun apabila diperlukan. Dokumen

ini disusun oleh BP DAS Citarum-Ciliwung tahun 2009 yang mencakup

wilayah kerja 3 (tiga) provinsi (Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta) terdiri

dari 3 (tiga) SWP-DAS. Pembagian batas SWP- DAS mengikuti kriteria dari BP

DAS, tidak sepenuhnya segaris dengan garis batas WS 6 Ci. WS 6 Ci meliputi

SWP DAS Citarum (21 DAS, luas total 3.166.114 ha), SWP DAS Ciliwung-

Cisadane-Cimandiri (23 DAS, luas total 988.237 ha), dan SWP DAS Ciujung-

Teluklada (47 DAS, luas 774.695 ha). Dokumen tersebut telah disahkan pada

bulan Desember 2009 oleh Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.

Kegiatan yang direncanakan terdiri dari kegiatan Vegetatif dan Sipil Teknik.

Kegiatan Vegetatif disusun berupa Matrik Rencana Teknik di setiap DAS

disertai luasannya. Lokasinya dicantumkan dalam peta perencanaan skala

1:50.000 dan dapat diidentifikasi sampai tingkat kecamatan. Kegiatan Sipil

halaman53

Teknik berupa gully plug, dam pengendali, dam penahan, sumur resapan dan

biopori, dinyatakan jumlahnya untuk setiap DAS.

2.5.1.2 Koordinasi dan Sinergi Program

Lembaga Pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan konservasi sumber daya

air terdiri dari lima lembaga pemerintah yang memerlukan koordinasi dan

sinergi dalam implementasi program. Kelima lembaga pemerintah tersebut

adalah:

1). Kementerian Pekerjaan Umum (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air),

2). Kementerian Kehutanan (Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan

Perhutanan Sosial),

3). Kementerian Pertanian (Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Produksi

Pertanian),

4). Kementerian Lingkungan Hidup (Asisten Deputi Urusan Pengendalian

Sungai dan Danau),

5). Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jendral Pembangunan Daerah,

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa).

Diperlukan suatu koordinasi program supaya kegiatan konservasi pada lima

instansi tersebut dapat sinergi dengan mengacu pada peta RTkRHL-DAS yang

telah disusun oleh BP DAS. Selanjutnya arahan RTkRHL-DAS (program 15

tahun) ini digunakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota untuk

penyusunan RPRHL 5 tahunan dan RTn RHL untuk setiap tahun dimulai

tahun 2011.

Sinergi program antar lima lembaga pemerintah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat hulu memerlukan suatu koordinasi oleh TKPSDA

tingkat WS. Implementasi program harus dinyatakan dalam bentuk kegiatan,

waktu, biaya, pelaksana dan tempat pelaksanaan dengan menggunakan peta

yang sama. Pendekatan konservasi tanah dan air berbasis masyarakat akan

lebih efektif jika diarahkan ke pemberdayaan masyarakat desa konservasi

dalam skala DAS mikro.

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh lintas kementerian dalam konservasi

sumber daya air dapat dilihat pada Tabel 2.10. Kegiatan tersebut didasarkan

pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,

halaman54

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Peraturan

Pemerintah Nomor 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

Tabel 2.10. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Institusi Pengelola

Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air

(Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004)

Institusi Pengelola Kegiatan

(Struktural dan Non- Struktural)

Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air:

a. Pemeliharaan fungsi resapan air dan

daerah tangkapan air.

a. Pemerintah Daerah, Kementerian Kehutanan,

Kementerian Pertanian: Zonasi, Vegetatif, Usaha tani

Konservasi.

b. Pengendalian pemanfaatan sumber air. b. Pemerintah Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum:

Perijinan.

c. Pengisian air pada sumber air. c. Kementerian Pekerjaan Umum: Jaringan sumber

daya air.

d. Pengaturan dan sarana sanitasi. d. Kementerian Pekerjaan Umum, Pemda: jaringan

Drainase/Limbah.

e. Perlindungan sumber air terkait dengan

pembangunan dan pemanfaatan lahan

pada sumber air.

e. Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah

Daerah: Pengaturan/Ijin, Pertanian di lahan pasang-

surut, waduk/situ.

f. Pengendalian pengolahan tanah di

bagian hulu.

f. Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian,

Pemerintah Daerah:

Terasering, Guludan, Tanaman Penutup (cover crops), Strip Rumput, Gully Plug, Kompos , usahatani konservasi terpadu.

g. Pengaturan daerah sempadan sumber

air.

g. Pemerintah Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum,

Kementerian Kehutanan: Ploting garis sempadan

sumber air (sungai, waduk/situ, mata air, pantai).

h. Rehabilitasi hutan dan lahan. h. Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian,

Pemerintah Daerah.

i. Pelestarian hutan lindung, kawasan

suaka alam, dan kawasan pelestarian

alam.

i. Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah.

Pengawetan Air:

Menyimpan air berlebihan dan dimanfaatkan saat dibutuhkan.

Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah waduk/situ , embung atau ponds. (perencanaan, pembangunan, OP).

Menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif.

Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah: SRI, alokasi dan distribusi air, kegiatan untuk reduksi kehilangan air.

Mengendalikan penggunaan air tanah. Kementerian ESDM/ Kementerian Pekerjaan Umum-Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran:

Memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.

Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah: Waduk, Penggelontoran, Alokasi air/SOP, Penetapan Kelas Sungai, Monitoring

dan Evaluasi kualitas air di sumber air dan prasarana sumber daya air.

Mencegah masuknya pencemaran air (bahan pencemar) pada sumber air dan prasarana sumber daya air.

BLHD/ Kementerian Lingkungan Hidup,: Penerapan IPAL, Monitoring dan Evaluasi kualitas air yang masuk ke sumber air.


2.5.1.3 Prokasih, Proper dan Superkasih

Terkait dengan upaya untuk mengendalikan dampak lingkungan khususnya

pencemaran air sungai dan laut, pemerintah telah mencanangkan beberapa

halaman55

program yang potensial digunakan dan dipadukan dalam pengelolaan kualitas

air di WS 6 Ci, yakni:

a. Prokasih (Program Kali Bersih). Prokasih dicanangkan pada tahun 1989 di

Surabaya dengan sasaran 18 (delapanbelas) sungai utama yang berada di 8

(delapan) provinsi. Prokasih merupakan program pemerintah pusat

(Kementerian Lingkungan Hidup) yang dalam pelaksanaannya di daerah

didelegasikan kepada pemerintah provinsi. Gubernur sebagai penanggung

jawab akan membentuk Tim Pelaksana Prokasih yang anggotanya terdiri dari

unsur Pemda, Pemkab/kota, Perguruan Tinggi/PSL, Dinas terkait dan LSM

serta media.

b. Proper (Program Penilaian Kinerja Perusahaan). Sebagai tindak lanjut

Prokasih pada tahun 1995 dicanangkanlah Program Penilaian Peringkat

Kinerja Perusahaan yang disingkat dengan Proper. Proper merupakan

pengembangan Prokasih yang diarahkan untuk proses pentaatan industri yang

terdiri atas beberapa program yang dikemas dalam Proper. Tiga hal utama yang

menjadi dasar pendekatan Proper yang selanjutnya dilaksanakan secara

terpadu.

c. Superkasih (Surat Pernyataan Kali Bersih). Untuk semakin meningkatkan

efektivitas Prokasih maka pada tahun 2003 Prokasih dikembangkan menjadi

Super Kasih (Surat Pernyataan Kali Bersih). Super Kasih merupakan program

yang bertujuan untuk mendorong percepatan penaatan industri terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang

berlaku dengan cara membuat surat pernyataan tertulis untuk melakukan

penataan dalam batas waktu tertentu dengan memperhatikan faktor teknis dan

administrasi yang disaksikan oleh pejabat tingkat pusat, provinsi dan

kabupaten/kota. Superkasih juga diharapkan dapat meningkatkan

keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat serta pemilik kepentingan lain

untuk beperan aktif di dalam pengendalian pencemaran lingkungan khususnya

yang terjadi di DAS/perairan sungai maupun pantai/laut.

halaman56

2.5.1.4 Program dan Renstra Provinsi tentang Kualitas Air

a. Provinsi Banten

Mengacu pada Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten 2007-

2012 dan terkait dengan konservasi sumber daya air khususnya pengendalian

pencemaran air maka disusunlah program sebagai berikut:

a) Pemantauan lingkungan hidup:

Kegiatan tertuju pada upaya pemantauan kualitas lingkungan hidup (termasuk

sumber daya air) yang menerima beban pencemaran. Data hasil pemantauan

akan merupakan basis data lingkungan untuk kepentingan pengendalian,

pengawasan, penegakan hukum maupun bahan penyusunan kebijakan

pengelolaan lingkungan hidup.

b) Pengelolaan B3 dan limbah B3:

Kegiatan ini terkait dengan upaya pembinaan dan pengawasan pengelolaan B3

dan limbah B3. Pembinaan dapat bersifat teknis maupun administratif.

c) Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan:

Kegiatan ini meliputi penyusunan kebijakan penetapan baku mutu lingkungan

hidup; dan baku mutu limbah berdasarkan daya tampung badan lingkungan

tertentu.

d) Koordinasi penyusunan AMDAL/UKL-UPL:

Kegiatan upaya peningkatan koordinasi dalam penyusunan AMDAL (termasuk

UKL-UPL) untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran

lingkungan.

b. Provinsi Jawa Barat

Untuk menunjang kebijakan khususnya terkait bidang pengendalian pencemaran

air, maka disusunlah program jangka pendek/tahunan beserta kegiatannya

sebagai berikut:

a) Peningkatan kerjasama kabupaten dan kota untuk melaksanakan monitoring

kualitas air di aliran sungai di wilayah administrasi masing-masing;

b) Sosialisasi tentang hak dan kewajiban bagi masyarakat di sekitar industri;

c) Pengurangan limbah domestik sejalan dengan target sasaran MDG dengan cara

meningkatkan penggunaan/pembangunan MCK pada masing-masing DAS;

d) Penguatan sumber daya manusia industri melalui kegiatan fasilitasi dan

pengembangan program EPCM;

e) Penegakan hukum bagi para pelanggar/pencemar lingkungan. Penegakan dapat

berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana dan perdata;

f) Kegiatan sekretariat penegakan hukum lingkungan terpadu;

halaman57

g) Kegiatan fasilitasi pembinaan pengelolaan limbah B3;

h) Kegiatan pembinaan dan pengembangan laboratorium Lingkungan;

i) Kegiatan fasilitasi pengembangan produksi bersih dan tekhnologi ramah

lingkungan;

j) Kegiatan pemantauan pencemaran lingkungan;

Secara khusus program pengendalian kualitas air sungai Citarum dapat merujuk

pada Roadmap Citarum yang tertuang dalam Rencana Penanganan Terpadu WS

Citarum 2010-2025. Roadmap Citarum merupakan sebuah rancangan strategis

yang berisi hasil identifikasi program utama untuk meningkatkan sistem

pengelolaan sumber daya air terpadu dan memperbaiki kondisi sepanjang sungai

Citarum. Penyusunan Roadmap dilakukan dengan pendekatan komprehensif,

terpadu dan multi sektor untuk dapat memahami dan memecahkan masalah

kompleks seputar pengelolaan air dan lahan sepanjang sungai Citarum.

c. Provinsi DKI Jakarta

Sejak tahun 2008 BPLHD DKI Jakarta telah melaksanakan program penataan

sungai Ciliwung. Program penataan sungai Ciliwung diharapkan dapat

memperkuat Prokasih yang telah dilaksanakan. Adapun tujuan dari penataan

sungai Ciliwung adalah untuk mengembalikan fungsi sungai Ciliwung, baik secara

ekologis, sosial maupun ekonomi, serta mendorong peningkatan kapasitas

lembaga, peningkatan peran masyarakat serta makin tumbuhnya tatakelola

lingkungan sungai yang baik atau Good River Environmental Governance.

Untuk mencapai sasaran tersebut maka diluncurkan 6 (enam) program penataan

sungai Ciliwung, terdiri atas:

a) Program pengendalian/rehabilitasi pencemaran air;

b) Program pengendalian kerusakan lingkungan (banjir dan kekeringan);

c) Program penataan ruang;

d) Program kebijakan publik;

e) Program pemberdayaan masyarakat (peningkatan peran masyarakat);

f) Program penguatan kelembagaan.

halaman58

2.5.1.5 Rancangan Peraturan Presiden tentang Penetapan Kelas dan Pengendalian

Pencemaran Air Sungai Ciliwung

Kualitas air sungai Ciliwung saat ini telah mengalami pencemaran berat sejak

dari hulu sampai muara sebagaimana dilaporkan oleh BPLHD Jawa Barat

(2009) dan BPLHD DKI Jakarta (2009) bahwa berdasarkan hasil monitoring

tahun 2009, menunjukkan bahwa sebagian besar ruas sungai Ciliwung

mengalami cemar berat dari hulu (Attaawun) sampai muara (Pluit), hanya pada

bagian kondisi air sungai Ciliwung mengalami cemar sedang. Mengingat

bahwa Sungai Ciliwung memiliki peran penting di dalam kehidupan

masyarakat khususnya Provinsi DKI Jakarta, maka perlu segera dilakukan

upaya keras untuk mengatasi dan mengendalikan pencemaran air sungai

Ciliwung, yaitu dengan cara melakukan pemulihan kualitas air melalui

program nyata yang terkoordinir dengan baik dan terpadu dengan berbagai

sektor terkait, baik secara teknis, administratif maupun financial.

Rancangan Peraturan Presiden merupakan upaya pemerintah untuk

memberikan pedoman dan kekuatan hukum dalam upaya untuk mengatasi

dan mengendalian pencemaran air sungai Ciliwung yang sedang berlangsung

saat ini. Rancangan Peraturan Presiden ini memberikan penetapan pada

upaya sebagai berikut:

a) Penetapan kelas air sasaran;

b) Pengendalian pencemaran;

c) Peran masyarakat;

d) Pembinaan dan pengawasan;

e) Pembiayaan.

2.5.1.6 Pengaturan dan Pembatasan Pengambilan Air Tanah

Pengaturan pengambilan air tanah baik untuk keperluan RKI maupun irigasi

perlu dilaksanakan untuk menghindari terjadinya penurunan muka air yang

berlebihan yang dapat berakibat terjadinya penurunan muka tanah seperti

saat ini terjadi di daerah Cekungan Bandung (1 Ci) dan Jakarta (2 Ci) atau

penyusupan air laut di daerah dataran pantai.

Tatakelola pemanfaatan air tanah untuk keperluan industri di WS 6 Ci dapat

dilakukan dengan cara pengaturan dan pembatasan pengambilan dan

pemanfaatan air tanah sesuai dengan tingkat kerusakan air tanahnya yang

halaman59

dituangkan dalam bentuk peta zona konservasi air tanah (contoh untuk CAT

Bandung-Soreang dapat dilihat pada Gambar 2.18

Pengaturan dan pembatasan pengambilan dan pemanfaatan air tanah tersebut

meliputi:

1) Pengaturan batasan kedalaman penyadapan air tanah,

2) Pengaturan volume pengambilan air tanah,

3) Pengaturan peruntukan pemanfaatan air tanah,

4) Pengaturan rancang bangun konstruksi sumur.

halaman60

Sumber: Lampiran Daftar CAT di Pulau Jawa dan Madura, Deptartemen ESDM, 2009 (diolah)

Gambar 2.18. Peta Konservasi Air Tanah untuk CAT Bandung-Soreang

halaman61

2.5.2 Potensi Pendayagunaan Sumber Daya Air

2.5.2.1 Skematisasi Model Alokasi Air

Skematisasi digunakan untuk keperluan analisis neraca air WS 6 Ci, telah

dibuat skematisasi seperti terlihat pada Gambar 2.19. Prasarana yang ada

saat ini dan perkiraan/potensi pada masa datang telah digambarkan pada

gambar tersebut. Elemen dasar dari skematisasi adalah jaringan yang ada

di WS yang mewakili cara pengaliran dan penggunaan air secara

menyeluruh, disebut Water District2, yang mencakup satuan luas WS sesuai

dengan batas hidrologi dan penggunaan air utama serta beberapa pilihan

pengendalian sumber daya air. Pada skematisasi tersebut terdapat 123

Water District dan 1100 node (simpul perhitungan) yang dapat dilihat pada

Gambar 2.20.

2.5.2.2 Peningkatan Potensi Sumber Daya Air

(1). Pembangunan Waduk Baru

Potensi pembangunan waduk besar dan kecil untuk pemenuhan pasokan air

baku ke kota dan kabupaten di WS 6 Ci telah dipertimbangkan sesuai

dengan kondisi dan potensi yang ada di wilayah tersebut. Beberapa waduk di

WS 6 Ci yang potensial untuk pemenuhan air baku RKI dan untuk keperluan

lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Selain potensi waduk tersebut di atas, ada juga potensi air baku di Bogor

Barat dari sungai Cikaniki (anak sungai Cisadane). Air yang dapat

dimanfaatkan adalah konstan sebesar 2 m3/det. Air dalirkan ke Bogor Barat

(lokasi Ciburial) melalui saluran yang mengikuti kontur kaki gunung Salak

sepanjang 10 km. Potensi air baku tersebut dinamakan Salak Kontur

(karena saluran mengikuti kontur lereng gunung Salak). Air baku ini dapat

digunakan sebagai tambahan air minum untuk Kota Bogor.

2Water district adalah:

Unit hidrologi terkecil yang mencakupi kebutuhan air dan pasokan air;

Mempunyai persamaan sifat dalam merespon hujan dan aliran;

Unit yang saling melengkapi dalam pengaturan Sumber Daya Air dan memungkinkan untuk membuat

keseimbangan air.

halaman62

Dengan sangat berkurangnya luasan daerah irigasi yang diairi dari Bendung

Katulampa (sungai Ciliwung) dan Bendung Empang (sungai Cisadane), air

yang dialirkan ke saluran induknya saat ini kurang bermanfaat. Kelebihan

air ini berpotensi untuk penyediaan air baku RKI.

(2). Peningkatan pemanfaatan waduk lama

Sesuai laporan BTA-155 (1989) dan Studi JWRMS (1994), waduk Cirata yang

berfungsi sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air, volume tampungan waduk

dapat ditambah dengan meninggikan elevasi puncak bendungan15 m dari

elevasi muka air + 220 m menjadi +235 m. Peninggian ini dapat menambah

volume waduk + 1 milyar m3. Menurut penelitian fondasi dasar bendungan

cukup kuat menyangga beban bendungan setelah ditinggikan. Dengan

adanya peninggian bendungan untuk menambah luas tampungan waduk,

diperlukan pembebasan lahan. Penduduk yang harus dipindahkan sekitar

13.500 jiwa. Setelah dilakukan simulasi, jalan inspeksi keliling waduk yang

sudah dibuat, posisinya aman di atas genangan air sesudah waduk Cirata

ditinggikan 15 m.

halaman63

Tabel 2.11. Potensi Waduk 6 Ci EIRR

(%)

Total Efektif

A. Wilayah 3 Ci (Cidanau-Ciujung-Cidurian)

1. Karian Ciberang Ciujung Rangkas-

bitung

Kabupaten

Lebak

Banten 1. Air baku dan irigasi Serang dan Cilegon :

5,5 m3/det.

314,71 juta 207,48 juta 1.74 Design Report: The Karian Dam

Project, Sept. 2006

Telah ganti rugi sebagian lahan

2. Air baku Kab dan Kota Tangerang: 9,1

m3/det.

2. Sindang Heula Cibanten Gelam Pabuaran Kabupaten

Serang

Banten 1. Air baku Serang dan Cilegon: 0,8 m3/det. 9,25 juta 9,20 juta 150.20 Telah selesai DD

2. Air irigasi Cibanten: 0,8 m3/det.

3. Cidanau Cidanau Kaduperep Cinangka Kabupaten

Serang

Banten 32,43 juta 24,57 juta 265.00 Laporan Akhir Survey Investigasi Air

Baku Cidanau, BBWS 3 Ci, 2008

4. Pasirkopo Cisimeut Ciujung Leuwidamar Kabupaten

Lebak

Banten 1. air baku Kab. Serang dan air irigasi DI

Ciujung: 3,30 m3/det.

82,50 juta 44,50 juta 920.00

2. Hydropower 10 MW

5. Cilawang Cibeureum

Cidurian

Kabupaten

Lebak

Banten 1. Air baku Kab. dan Kota Tangerang: 4,1

m3/det.

__ 62 juta Ciujung-Cidurian Integrated Water

Resources in Indonesia, 1995

6. Tanjung Cidurian Kabupaten

Bogor

Jawa Barat

dan Banten

2. Irigasi DI. Cidurian dan air baku Kab. dan

Kota Tangerang: 9,7 m3/det.

__ 280 juta 2,483.00 -

-

BTA 155,1989

Cisadane river basin, 1986

B. Wilayah 2 Ci (Cisadane-Ciliwung)

1. Genteng Cisadane Genteng Rancamaya Bogor Jawa Barat 1. Air baku Jakarta dan Bogor: ….. M3/det. 87 juta 625.00 -

-

BTA 155,1989

Cisadane river basin, 1986

Pre FS

2. Listrik 5 MW

2. Narogong Cikeas Cibinong Bogor Jawa Barat 42 juta 407.00 BTA 155,1989

3. Pondok Benda Angke Pondok Benda Pamulang Tang-Sel Banten 5 juta 115.32 Review M/P Banjir Jakarta Identifikasi

4. Limo Pesanggarahan Cinere Cinere Depok Jawa Barat 5 juta 289.79 Review M/P Banjir Jakarta Identifikasi

C. Wilayah 1 Ci (Citarum)

1. Cikapundung 1. Untuk mengatasi kekurangan air minum

(daerah Kab. Bandung/ Lembang dan

khususnya kota Bandung

319,000 12-15

2. Untuk mengatasi kekurangan air irigasi

sebelah hilir (untuk tanaman

sayuran/palawija)

3. Untuk mengurangi banjir di wilayah kota

Bandung bagian Selatan.

2. Ciwidey Cikoneng Pasir Jambu Bandung Jawa Barat 1. Air baku 1.148 lt/det. 3,261,328 3,044,720 16.35 -

2. Irigasi: 1.658 ha

3. Pariwisata: 5% nilai total proyek -

4. Banjir sungai Ciwidey terkendali

5. Memberikan tambahan debit (maintenance

flow) sungai Citarum

3. Citarik Citarik Cicalengka Bandung Jawa Barat 1. Air bersih: Jatinangor & Rancaekek 307,468 3.80

2. Irigasi setempat

Tegal

manggung

Cimanggung Sumedang Jawa Barat 3. Industri: Kawasan Industri Bandung Timur -

untuk menghindari terjadinya penurunan

muka air bawah tanah (4 m/thn.: hasil

penelitian Dit. Geologi, 1998)

4. Sukawana Cimahi Sukawana Karyawangi Parongpong Bandung Jawa Barat 1. Air bersih: 592 ltr/det. 718,767 4.10 12.78 -

2. Irigasi: 1.717 ha

3. Listrik: 1.630 MW/thn

4. Banjir sungai Cimahi terkendali

5. Memberikan tambahan debit (maintenance

flow) sungai Citarum-

5. Cimeta Cimeta Pasirhuni Cimanggu Ngampah Bandung Jawa Barat 1. Air bersih kota Padalarang: 450 ltr/det. 731,251 9.70 15.00 -

2. Irigasi setempat: 825 ha

3. Pariwisata: 20% nilai total proyek - Kajian Teknis Pembangunan Waduk

Cimeta di Kabupaten Bandung, TA

2005

No. Nama Sungai

Lokasi

Perencanaan Detail Waduk Cimeta

di Kabupaten Bandung, TA 2006

Usulan ini sdh diakomodir juga dlm

RTRW Prov. Jawa Barat, 2009-

2020.

Nama Potensi WadukKampung Desa Kecamatan Kabupaten

(M3)

Air baku industri dan kota Cilegon: 5,0 m3/det.

Pengembangan DAS Cimahi sbg industri wisata

Studi Kelayakan Pembangunan

Waduk Sukawana di Cimahi dan

Sudetan Cibatarua di Kab. Garut

dan Bandung (TA 2003)

Perencanaan Desain waduk

Sukawana Kabupaten Bandung, TA

2004


RTRW Prov. Jawa Barat, 2009-

2020.

Pengembangan DAS Ciwidey sbg industri wisata

PropinsiManfaat

Volume


RTRW Prop. Jabar, 2009-2029

Laporan Akhir Pekerjaan

Perencanaan Waduk Cikapundung

di Kabupaten Bandung, TA 2004

Catatan

Vol. 3 - Supporting, Ciujung-

Cidurian Intergrated Water

Resources in Indonesia, 1995

Laporan Akhir Detail Desain

Bendungan Sindang Heula , BBWS

Ci, 2008

Sumber DataLuas Genangan

(Ha)

Air baku ………..

Air baku setempat

Air baku setempat

Jawa Barat


RTRW Prop. Jabar, 2009-202

Perencanaan waduk Ciwidey, TA

2005

Studi Kelayakan Pembangunan

Waduk Ciwidey di Kabupaten

Bandung, TA 2004

<10 (tidak

layak)

Perencanaan Waduk Citarik 1 (satu)

Paket Kabupaten Bandung, TA 2004


RTRW Prop. Jabar, 2009-202.

Ada Manfaat lain dari Wdk. Ciarik

Langensari/

Cikidang

Lembang BandungCikukang (anak

sungai Cigulung -

anak sungai

Cikapundung)

Damit,

Tanjungwangi

Hilir pertemuan

sungai Ciwidey

dan sungai

Cicangkorah

halaman64

EIRR

(%)

Total Efektif

C. Wilayah 1 Ci (Citarum)

6. Santosa

- Tanpa Sudetan

Cibatarua

Cilaki Santosa Kertasari Bandung Jawa Barat 21,066,375 71.90 8.64

- Jangka Pendek (2005): 8.539.776

m3 (Sep-Nov)

- Jangka Menengah (2015):

27.844.126 m3 (Agust-Nov)

- Jangka Panjang (2025): 69.509.644

m3 (Jun-Des)

- Dengan Sudetan

Cibatarua

Cilaki Santosa Kertasari Bandung Jawa Barat 21.066.375

(Kapasitas

sudetan

Cibatarua:

2.052 3/det.)

71.90 7.15

7. Cibodas Sungai

Citarum Hulu

Desa

Cikoneng

Ciparay Bandung Jawa Barat Air baku domestik, pertanian dan

irigasi

317,969 Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir

8. Cikitu Sungai

Citarum Hulu

Desa Cikitu Pacet Bandung Jawa Barat Air baku domestik, pertanian dan

irigasi


9. Wakap Sungai

Citarum Hulu

Desa

Rancakole

dan Desa

Patrolsari

Arjasari Bandung Jawa Barat Air baku domestik, pertanian dan

irigasi


10. Cibintinu Sungai

Cisangkuy

Kampung

Sukarasa

Desa

Arjasari

Arjasari Bandung Jawa Barat Air baku domestik, pertanian dan

irigasi


11. Cikuda Sungai

Cidurian

Bandung Jawa Barat Air baku domestik, pertanian dan

irigasi


12. Sekerende Sungai

Cidurian

Kab.

Bandung

Jawa Barat Air baku domestik, pertanian dan

irigasi


13 Tugu Sungai

Cidurian

Kab.

Bandung


irigasi

1,850 juta Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir

14. Cikalimiring Sungai

Cikeruh

Kab.

Bandung


irigasi


15. Cikawari Sungai

Cipamokolan

Kab.

Bandung


irigasi


16. Tareptep Sungai

Cipamolokan

Kab.

Bandung


irigasi


17. Leuwiliang Sungai Citarik Kab.

Bandung


irigasi


18. Cigumentong Sungai Citarik Kab.

Bandung


irigasi


19. Cimulu Sungai Citarik Kab.

Bandung


irigasi


20. Tegal luar Sungai

Citarum

Desa Tegal

luar

Bojongsoan

g

Kab.

Bandung


irigasi


21. Sadawarna Jawa Barat 1. Air baku RKI, irigasi/pertanian 13,5 juta Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir

2. Pembangkit listrik tenaga

mikrohidro

3. Pariwisata

4. Perikanan darat

5. Konservasi

6. Pengendalian banjir

22. Cilame Sungai Cilame

- Cipunegara

Desa

Sadawarna

Cibogo Subang Jawa Barat 17,7 juta Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir

23. Cibodas Sungai

Cibodas

Kab.

Subang

Jawa Barat 71 juta Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir

24. Cibeber Anak sungai

Cibeber,

Sungai

Cikandung -

Cipunegara

Kab.

Subang

Jawa Barat 53,759,816 Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir

25. Pasiranji DAS CItarum Jawa Barat 200 juta Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir

26. Nameng DAS Citarum Jawa Barat 9,5 juta Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir

27. Pangkalan DAS Citarum Jawa Barat 471 juta Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir

28. Maya DAS Citarum Kab.

Subang

Jawa Barat 71,3 juta Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir

29. Telaga Herang Kab.

Subang

Jawa Barat 97,6 juta Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir

30. Kandung Jawa Barat 72,7 juta Dinas PSDA Prov. Jawa Barat Belum terakomodir

No. Nama Sungai

Lokasi

Nama Potensi WadukKampung Desa Kecamatan Kabupaten

Untuk menambah debit sungai

Cisangkuy, dimana di DPS Cisangkuy

pada musim kering terjadi kekurangan

air (Studi Pengelolaan Operasi Sungai,

Studi Kelayakan

Pembangunan Waduk

Sukawana di Cimahi dan

Sudetan Cibatarua di Kab.

Garut dan Bandung (TA

2003)

Usulan ini sdh diakomodir

juga dlm RTRW Prov. Jawa

Barat, 2009-2020.

(M3)Propinsi

Manfaat

Volume

CatatanSumber DataLuas Genangan

(Ha)

Sungai

Cipunegara

Kab.

Subang


halaman65


Gambar 2.19. Peta Skematisasi Model Alokasi Air WS 6 Ci

halaman66


Gambar 2.20. Peta Water District

halaman67


Gambar 2.21. Daerah Potensial untuk Pengembangan Waduk

halaman68

2.5.2.3 Peningkatan Potensi Saluran Pembawa Air

(1). Kanal 2

Pembangunan Kanal 2 yang lokasi jalurnya agak jauh di selatan, yaitu di

Purwakarta Selatan, Karawang Selatan dan Bekasi Selatan, berpotensi

memasok air baku tambahan ke Bogor-Depok. Intake Kanal 2 langsung dari

waduk Jatiluhur pada Pasir Gombong menyusur ke barat sampai di Babakan

Cileungsi. Di Babakan air baku diolah menjadi air minum, kemudian dibagi ke

Bogor Utara, Depok, Bekasi.

Kapasitas Kanal 2 adalah 19 m3/det. Saluran dapat berupa saluran terbuka

atau tertutup dengan pipa. Keuntungan saluran terbuka, biaya konstruksinya

lebih murah, tetapi biaya pembebasan tanah lebih mahal dan harus

dilaksanakan sekaligus, dan tidak aman terhadap pencemaran air, serta rawan

diambil tanpa ijin oleh petani pada saat musim kemarau panjang. Jika dengan

pipa, biaya pembebasan tanah murah, meskipun harga pipa mahal, tapi aman

terhadap pencurian dan kualitas air akan lebih baik. Pada masa datang lebih

disukai saluran dengan pipa.

(2). Pemisahan Saluran Air Irigasi dan Air Baku

Saluran induk irigasi yang berfungsi ganda, seperti Saluran Tarum Barat dan

Saluran Ciujung Barat, mengalami kondisi yang terus menurun fungsinya

karena kesulitan untuk melaksanakan pengeringan dan perbaikan rutin

tahunan. Pemisahan menjadi 2 (dua) saluran yang terpisah, merupakan

peningkatan terhadap masing-masing fungsinya sebagai berikut:

Saluran air baku RKI lebih baik jika digunakan saluran tertutup (pipa besi

ataupun beton). Dengan demikian air baku tidak mengalami pencemaran

(sampah maupun limbah cair) sepanjang perjalanan dari sumber sampai ke

instalasi penjernihan. Air baku juga lebih aman dari pencurian air.

Saluran irigasi dapat tetap menggunakan saluran terbuka, sehingga dapat

dilakukan pengeringan dan perbaikan rutin tahunan.

Dengan adanya rencana peningkatan kapasitas Saluran Tarum Barat untuk air

baku ke Jakarta, dapat dipertimbangkan untuk sekaligus memisahkan fungsi

tersebut di atas. Saluran Tarum Barat dapat dibagi menjadi dua sisi. Saluran

irigasi dapat diperkecil cukup untuk mengalirkan kebutuhan air irigasi,

halaman69

menggunakan sisi kanan pada Saluran Tarum Barat. Saluran pembawa air

baku sebaiknya membangun saluran pipa baru, ditempatkan pada satu sisi

yang lain (sisi kiri) dalam saluran yang ada. Dengan membangun saluran

tertutup/pipa air baku maka pembangunan siphon pada sungai Cikarang, yang

direncanakan untuk mencegah pencemaran air baku ke Jakarta dari

pencampuran dengan air sungai tersebut, menjadi tidak perlu dilaksanakan.

Pada rencana peningkatan kapasitas air irigasi dan air baku RKI Kota Serang-

Cilegon, yang akan dipasok dari Waduk Karian, sebaiknya langsung dipisahkan

antara saluran irigasi yang tetap menggunakan Saluran Induk Ciujung Barat,

dan membangun saluran pipa baru khusus untuk air baku Kota Serang-

Cilegon.

Dengan pemisahan tersebut maka efisiensi saluran pembawa air baku menjadi

tinggi, karena menggunakan saluran pipa, sehingga pencemaran dan

kehilangan air dapat dikurangi. Jika saluran induk irigasi dapat dikeringkan

untuk pelaksanaan perbaikan rutin saluran, maka kondisi saluran irigasi

menjadi lebih baik sehingga efisiensi air irigasi juga dapat meningkat.

2.5.2.4 Peningkatan Efisiensi Pengunaan Air untuk mengurangi Kebutuhan

Beberapa potensi terkait dengan pengembangan irigasi pertanian di WS 6 Ci

mencakup:

(1). SRI dan Peningkatan produksi pertanian

Peningkatan produksi pertanian tidak hanya tergantung pada ketersediaan air

semata, tapi juga tergantung pada sistem bercocok tanam.

Kebijakan pembangunan pertanian saat ini bertujuan meningkatkan nilai

tambah. Salah satunya melalui diversifikasi tanaman serta upaya penerapan

SRI. Upaya ini juga berguna untuk mengurangi penggunaan air, sehingga dapat

digunakan untuk meningkatkan luas tanam.

(2). Peningkatan Efisiensi Irigasi

Efisiensi irigasi yang dipakai dalam analisis saat ini adalah untuk irigasi semi-

teknis 50% dan irigasi teknis 55%. Efisiensi irigasi diharapkan akan meningkat

di masa yang akan datang dikarenakan adanya rehabilitasi prasarana irigasi,

halaman70

selain adanya perbaikan kualitas pengelolaan air irigasi dan juga peran

masyarakat petani.

Dengan adanya rencana rehabilitasi/upgrading fasilitas irigasi yang ada,

perbaikan kualitas pengelolaan air irigasi dan juga peran masyarakat, maka

effisiensi irigasi diperkirakan akan meningkat 10%, sehingga pada penyusunan

pola pengelolaan sumber daya air untuk WS 6 Ci, perhitungan neraca air

dipakai angka 60% untuk irigasi semi-teknis dan 65% untuk irigasi teknis.

Dengan meningkatnya efisiensi irigasi tersebut, maka secara langsung dapat

mengurangi kebutuhan puncak air irigasi, sehingga dapat meningkatkan

intensitas tanam dan luas lahan yang terairi.

(3). Pemanfaatan Untuk Perikanan

Oleh karena perikanan air tawar volumenya/arealnya tidak terlalu besar, maka

yang akan diperhatikan pada pola pengelolaan sumber daya air ini terpusat

pada perikanan tambak.

Untuk memperoleh hasil yang optimal, tambak memerlukan air segar untuk

pencampuran/penggelontoran. Oleh karena itu air untuk keperluan tersebut

sudah dialokasikan mengingat potensi keuntungan per hektar dari tambak

relatif lebih tinggi dibanding dengan tanaman padi atau palawija.

(4). Peningkatan Efisiensi Pelayanan PDAM

Efisiensi pelayanan PDAM pada umumnya masih rendah. Sebagai contoh di

Jakarta saat ini adalah 53%. Hal tersebut disebabkan oleh sistem perpipaan

yang telah tua, cepat rusak, serta alasan manajemen.

Diharapkan pada masa datang efisiensi tersebut dapat ditingkatkan (Jakarta

tahun 1990 efisiensi PDAM Jakarta masih 40%, terjadi peningkatan 13% selama

20 tahun).

2.5.3 Potensi Pengendalian Daya Rusak Air

2.5.3.1 Penanganan Banjir

Potensi upaya pengelolaan banjir di WS 6 Ci mencakup:

halaman71

(1). Potensi Penanganan Filosofi

Potensi filosofi yang dimaksud di sini adalah potensi terkait dengan penanganan

revitalisasi kawasan perumahan dan relokasi perumahan daerah rawan banjir

(2). Potensi Penanganan Struktural

Potensi penanganan struktural mencakup kegiatan normalisasi, pembuatan

waduk, dam pengendali, dam penahan, sumur resapan, dan biopori.

(3). Potensi Penanganan Non-Struktural

Potensi penanganan non-struktural meliputi Konservasi dan Rehabilitasi Hutan

dan Lahan di DAS, pembelian lahan untuk memperluas lahan konservasi dan

hutan koloni (Land Banking), penguatan Kelompok dan Kader Masyarakat

Peduli Lingkungan, pendampingan masyarakat dalam berperilaku pro

konservasi lingkungan.

(4). Potensi penanganan Sosial Budaya

Potensi penanganan sosial budaya terutama adalah penanganganterhadap

penguatan Kelompok dan Kader Masyarakat Peduli Lingkungan termasuk di

dalamya pendampingan masyarakat dalam berperilaku pro konservasi

lingkungan.

2.5.3.2 Penanganan Krisis Air/Kekeringan

Kekurangan air irigasi terutama terjadi pada bagian akhir jaringan irigasi.

Potensi untuk mengurangi kekeringan adalah dengan memperbaiki distribusi

air irigasi, meningkatkan efisiensi air irigasi, menindak tegas pengambilan air

tidak berijin serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan petani terhadap

jadwal tanam yang telah ditentukan.

2.5.3.3 Penanganan Kerusakan Pantai

Potensi perlindungan secara vegetatif dilakukan dengan mempertahankan

hutan bakau dan penanaman kembali tanaman bakau untuk perlindungan

pantai. Sedangkan secara struktur dapat dibangun konstruksi perlindungan

dan perkuatan pantai antara lain (1) bangunan pemecah gelombang, (2) turap,

(3) bronjong, dan lain-lain.

Jenis yang dipilih sangat dipengaruhi oleh kondisi setempat, yaitu arah dan

besarnya gelombang, karakteristik arus, jenis tanah setempat, kelandaian

halaman72

pantai, serta peruntukan dari pantai tersebut. Untuk mendapatkan rencana

struktural yang tepat harus dilakukan studi rinci pada masing-masing lokasi.

2.5.3.4 Penanganan Bencana Tsunami

Kejadian tsunami tidak dapat dicegah, dan sulit diperkirakan kapan akan

terjadinya, maupun seberapa tingkat kedahsyatannya. Sebagai antisipasi untuk

mengurangi korban, kerusakan dan kerugian masyarakat akibat tsunami, perlu

dibuat pemetaan daerah rawan tsunami, serta sosialisasi kesiagaan terhadap

bahaya tsunami, sehingga masyarakat dapat mengetahui tingkat risiko dan

jalur evakuasi pada daerah tersebut.

Untuk meredam kecepatan arus tsunami, secara vegetatif perlu dipertahankan

keberadaan hutan bakau sepanjang pantainya, Secara teknis sipil perlu dibuat

peraturan/pengaturan bangunan yang aman, dan pembuatan jalur evakuasi ke

arah tempat pengungsian di daerah yang aman, serta sistem peringatan dini

saat kejadian gempa yang dapat memicu tsunami.

2.5.3.5 Penanganan Bencana Longsor

Sebagai upaya vegetatif, lokasi ini masih dapat dibudidayakan untuk pertanian

lahan kering, penghijauan dengan jenis pepohonan yang menghasilkan dengan

akarnya yang dapat memperkuat ketahanan terhadap longsoran, atau

penutupan permukaan lereng terbuka dengan rumput. Penebangan pohon pada

lokasi ini harus dihindari.

Sebagai upaya teknis sipil, longsor dapat ditanggulangi dengan:

a. Pembuatan parit drainase untuk mengurangi resapan air dan penggerusan

lereng,

b. Perkuatan lereng dengan penutup permukaan lereng dengan lapisan beton

atau pasangan batu kali, dan

c. Pembuatan teras bangku.

Sebagai upaya non-fisik adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat

tentang lokasi potensi daerah longsor dan pembatasan bangunan di sekitar

daerah rawan longsor.

halaman73

2.5.4 Potensi Sistem Informasi Sumber Daya Air

2.5.4.1 Integrasi Sistem Informasi

Agar pengelolaan sumber daya air optimal diperlukan integrasi sistem

informasi sumber daya air yang menyangkut database hidrologi yang meliputi

curah hujan, kondisi aliran, kandungan sedimen, tingi muka air dan aliran

pada kondisi ekstrem seperi banjir dan kekeringan, basis data

hidrometeorologi serta basis data dan informasi mengenai potensi air tanah

dan kondisi aquifer.

Pengembangan database hidrologi perlu ditingkatkan menjadi real time pada

lokasi terpilih yang berpengaruh signifikan dalam pengelolaan sumber daya air

dengan menambah jaringan peralatan otomatis seperti AWLL maupun ARL.

Pengembangan jaringan sistem informasi geohidrologi pada tiap cekungan air

tanah agar dapat diintegrasikan dengan informasi hidrologi air permukaan.

Basis data hidrologi dan geohidrologi akan memudahkan dalam perencanaan

pendayagunaan pada tiap water district. Sedangkan informasi sumber daya air

melalui sistem yang akan dibangun dapat memberikan peringatan tentang

kekeringan maupun banjir dan kecenderungannya.

Sistem informasi sumber daya air yang berpotensi dikembangkan meliputi

teknologi dan tambahan peralatan, penyiapan sumber daya manusia pada

ketiga unsur serta pengembangan kelembagaan pengelolaan sistem informasi

sumber daya air yang terpadu.

2.5.4.2 Sistem Pendukung Keputusan - Ribasim

Sistem Pendukung Keputusan atau DSS merupakan suatu alat bantu untuk

mendukung kerangka kerja analisis sistem dalam menghasilkan informasi

kuantitatif situasi keseimbangan air yang terkait dengan aspek ketersediaan

dan kebutuhan air yang berada dalam suatu WS.

Sistem analisa DSS yang pendekatannya tediri dari satu perangkat basis data

dan Perangkat lunak ini terdiri atas: basis data (database); dan kumpulan

model komputer yang konsisten beberapa model. Kunci dari model DSS

tersebut adalah simulasi satuan WS, dimana dalam simulasi tersebut

didasarkan pada distribusi air untuk berbagai kebutuhan, potensi air, dan

skematisasi sistem tata air. Dalam studi ini alat bantu yang digunakan untuk

halaman74

melakukan analisis sistem DSS adalah program RIBASIM yang dikembangkan

oleh Delft Hydraulic (Deltares).

2.5.5 Potensi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha

2.5.5.1 Kemitraan – Desalinasi (PT Jaya Ancol)

Sebagai mana diketahui bahwa penurunan tanah di Jakarta sangat tinggi, dari

hasil pengamatan oleh Tim Geodesi ITB, di lokasi Muara Baru penurunan

tanah 26 cm/tahun dan di Kawasan Berikat Nusantara 18 cm/tahun. Kondisi

ini sangat mengkawatirkan, sehingga laju penurunan tanah di Jakarta ini

harus dihentikan atau dikurangi, dengan cara penghentian atau pengurangan

penggunaan air tanah dalam untuk industri. Kekurangan air harus diganti

dengan penyediaan air bersih yang berasal dari air permukaan. Karena air

PDAM tidak cukup sementara kebutuhan tidak bisa dikurangi, maka harus

ada upaya lain.

Salah satu potensinya adalah dengan menggunakan air laut yang diolah

menjadi air bersih. Instansi yang sudah memproduksinya adalah PT Jaya

Ancol yang mengolah air laut dengan teknologi desalinasi. Produksi yang telah

dihasilkan 5.000 m3/hari. Ternyata harga produksi sebesar Rp 9.000/m3,

masih lebih murah dari pada tarif air PDAM untuk komersial yakni Rp

125.000/m3 sehingga proses ini cukup menguntungkan.

Teknologi desalinasi, pengolahan air laut untuk air minum dapat menjadi

model solusi untuk menghentikan pengambilan air tanah dalam di Jakarta.

Teknologi desalinasi ini bisa dipakai sebagai model oleh industri lain yang

kekurangan air baku yang berlokasi di dekat pantai. Upaya pengembangan

teknologi ini masih terkendala dengan adanya perjanjian kerjasama

internasional antara Pemerintah DKI Jakarta dengan Perusahaan Air Minum

yang saat ini dikuasai modal asing, yaitu apabila ada pengembangan baru air

minum diperlukan adanya ijin dari perusahaan air minum asing tersebut.

Monopoli ini sangat tidak sehat. Pemerintah DKI Jakarta perlu meninjau

kembali perjanjian tersebut.

2.5.5.2 Air Baku kota Cilegon (PT Krakatau Tirta Industri, Kawasan Industri

Krakatau, Cilegon)

Peningkatan kebutuhan air bersih yang cukup besar untuk kawasan industri

dan Kota Cilegon memerlukan tambahan air baku dari sungai Cidanau.

halaman75

Potensi penyediaan air baku yang dapat dikembangkan adalah dengan

membangun Bendungan Cidanau, membangun saluran pipa baru Cidanau-

Krenceng, serta peningkatan kapasitas tampung Waduk Krenceng.

Pembangunan tersebut membutuhkan dana yang sangat besar. PT KTI

mungkin terlalu berat untuk membiayai seluruh investasi baru tersebut secara

mandiri. Untuk itu perlu adanya kerjasama antara Pemerintah (Kementerian

PU/Direktorat Jenderal Sumber Daya Air) dengan PT KTI atau perusahaan

swasta lainya untuk pembangunan prasarana tersebut. Pembangunan atau

peningkatan instalasi penjernihan dan jaringan distribusi air bersihnya dapat

dilaksanakan oleh PT KTI atau perusahaan swasta lain, bekerjasama dengan

PDAM Kota Cilegon.

2.5.5.3 Pemangku Kepentingan dan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya

Air

Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada WS lintas

provinsi dibentuk TKPSDA WS lintas provinsi sesuai dengan intensitas

kebutuhan pengelolaan sumber daya air.

TKPSDA WS 6 Ci telah terbentuk melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor: 594/KPTS/M/2010. TKPSDA WS 6 Ci mempunyai tugas membantu

Menteri Pekerjaan Umum dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air

pengelolaan sumber daya air Anggota forum koordinasi pengelolaan sumber

daya air WS 6 Ci tersebut tercantum dalam Tabel 2.12 dibawah ini:

Tabel 2.12. Pemangku Kepentingan dan Anggota Wadah Koordinasi TKPSDA WS 6 Ci

1. Wakil dari Provinsi Jawa Barat 5 orang

2. Wakil dari Provinsi DKI Jakarta 5 orang

3. Wakil dari Provinsi Banten 5 orang

4. Wakil dari Kabupaten/Kota 28 orang

5. Wakil dari Balai Besar dan PJT 2 4 orang

6. Wakil dari Dit BPSDA/BP 1 orang +

Jumlah anggota dari Pemerintah 48 orang

Jumlah anggota dari Non Pemerintah 48 orang

+

Total 96 orang Sumber: Hasil Analisis 2010

2.5.5.4 BLU dan IJL

Potensi lain yang dapat dikembangkan adalah dengan membentuk suatu

mekanisme IJL yang bertujuan untuk mengelola dana dari masyarakat

penerima manfaat jasa lingkungan (masyarakat hilir) sebagai insentif untuk

halaman76

masyakat hulu yang telah melaksanakan kegiatan dan memelihara

lingkungan. Kemungkinan pengelolaan IJL dapat dilakukan melalui BLU.

Suatu contoh kasus yang sudah berjalan adalah kegiatan IJL di DAS Cidanau

yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC)3 sejak

tahun 2002.

Pembayaran jasa lingkungan merupakan salah satu strategi untuk mengatur

ekosistem alami dan sistem pertanian di hulu yang dirancang agar dapat

meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat hulu sehingga

dapat mengendalikan/mengatasi penebangan hutan. Implementasi jasa

lingkungan ini dirancang dalam kurun waktu 5 tahunan, yaitu tahap pertama

tahun 2005-2009 dan tahap kedua tahun 2010-2014.

PT Krakatau Tirta Industri, sebuah pemanfaat air Cidanau untuk pemenuhan

air baku di Cilegon telah berpartisipasi “membayar” sebesar Rp. 250.000.000,-

per tahun4 sebagai jasa lingkungan kepada kelompok masyarakat hulu agar

mereka berpartispasi “menjaga” kelestarian tegakan pohon kawasan hulu

Cidanau. Diharapkan dengan adanya insentif dari pihak hilir kepada hulu

maka terjalin keseimbangan sosial, ekonomi dan lingkungan yang akan dapat

dinikmati bersama-sama.

2.5.6 Potensi Penataan Ruang

2.5.6.1 Zonasi

Selain mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang, dalam menetapkan zonasi di kawasan WS 6 Ci diserasikan

dengan aspek Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

yaitu: Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Airdan

Pengendalian Daya Rusak. Zonasi merupakan salah satu instrumen yang

potensial dalam memadukan antara perencanaan tata ruang dan pengelolaan

sumber daya air.

3Sumber: Buku Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC), 2007. 4 Tahun 2005-2006 : 175 juta/tahun Tahun 2007-2009 : 200 juta/tahun

Tahun 2010 : 250 Juta/tahun

halaman77

Dari perwujudan sistem jaringan sumber daya air di Pulau Jawa yang terkait

dengan WS 6 Cis (mengacu pada RTR Pulau Jawa-Bali), indikasi arahan

peraturan zonasi untuk sistem sumber daya air adalah:

a. Pengelolaan WS lintas provinsi yaitu Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-

Ciliwung-Citarum (Prov.Banten-Prov.DKI Jakarta-ProvJawa Barat), meliputi

DAS Cidanau, DAS Ciujung, DAS Cidurian, DAS Cisadane, DAS Ciliwung

dan DAS Citarum.

b. Pengembangan jaringan sumber daya air terdiri atas:

1) Jaringan Irigasi Nasional yaitu: DI Cisadane, DI Ciujung, DI Cipamingkis,

DI Cidurian, DI Cipancuh, DI Cihea, DI Jatiluhur dan DI Selatan

Jatiluhur.

2) Bendungan dan bendung meliputi: Bendungan Karian, Bendungan

Sindangheula, Bendungan Pasirkopo, Bendungan Cilawang, Bendungan

Tanjung, Bendungan Krenceng, Bendungan Genteng, Bendungan Ciawi,

Bendungan Jatiluhur, Bendungan Cirata, Bendungan Saguling, serta

bendung Cisadane, Bendung Pamarayan, Bendung Rancasumur.

Sistem jaringan prasarana pada WS lintas Kabupaten/Kota dan WS dalam satu

Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing melalui Peraturan Daerah tentang

RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.

2.5.6.2 Java Spatial Model

JSM merupakan model berbasis perubahan pemanfaatan ruang/ penggunaan

lahan dengan basis data Pulau Jawa yang potensial dapat digunakan sebagai

piranti perkiraan informasi proyeksi masa depan yang konsisten dari:

Distribusi spasial dari populasi dan tenaga kerja pada tingkat desa;

Perkembangan kawasan perkotaan/permukiman yang dibutuhkan untuk

memperkirakan kebutuhan yang terkait kegiatan manusia;

Perubahan penggunaan lahan akibat pertumbuhan kawasan perkotaan

yang mengambil/menguasai kawasan utama lainnya seperti kawasan

irigasi teknis/sawah dan sebagainya.

Dalam aplikasinya, hasil JSM dipergunakan untuk proyeksi perkembangan

sebaran penduduk masing-masing Kecamatan yang dipergunakan dalam

Ribasim.

halaman78

2.5.6.3 Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Kebijakan pencegahan dan/atau pengendalian konversi lahan pertanian,

terutama sawah beririgasi teknis, menjadi sangat mendesak. Instrumen utama

dalam pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah terjadinya konversi

lahan sawah beririgasi teknis adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),

baik RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten/Kota melalui mekanisme

perijinan lokasi. Penurunan luas lahan sawah ini sangat merugikan investasi

yang telah dilakukan Pemerintah untuk pembangunan irigasi. Pada awal

tahun 1990-an Pemerintah mengeluarkan peraturan yang melarang konversi

dari lahan beririgasi teknis ke penggunaan lainnya, kemudian pada tahun

2009 pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hal ini

dimaksudkan untuk menjaga stabilitas produksi pangan dan menghindari

kerugian terhadap investasi yang telah dilakukan pemerintah selama

bertahun-tahun.

halaman79

3 BAB III ANALISIS DATA

3.1 Asumsi, Kriteria, dan Standar yang digunakan

3.1.1 Asumsi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2009 dipergunakan

sebagai acuan dalam penyusunan Pola memuat sekurang-kurangnya tiga (3)

parameter utama, ditambah satu parameter tambahan untuk dipertimbangkan,

yakni:

(1) Tatakelola Pemerintahan (Perubahan Politik)

(2) Pertumbuhan ekonomi

(3) Perubahan iklim

(4) Pertumbuhan penduduk

Uraian dari masing-masing parameter adalah sebagai berikut:

(1) Tatakelola Pemerintahan (Perubahan Politik)

Arah politik dapat memberi pengaruh signifikan pada pembangunan. Secara

prinsip, telah diidentifikasi kebijakan berikut:

Current Trend (CT): Kebijakan yang berorientasi pada masalah yang

mendesak dan solusi jangka pendek, mengikuti kecenderungan saat ini dan

melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan.

Good Governance (GG): Pelaksanaan secara proaktif dari kebijakan

pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dengan penegakan hukum

dan dukungan pemangku kepentingan yang memadai.

Peraturan Menteri merupakan produk politik, dan Kementerian Pekerjaan Umum telah menerbitkan Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengembangan Sumber Daya Manusia

dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Tatakelola Pemerintahan yang Baik dalam lingkungan Kementerian

Pekerjaan Umum. Sebagaimana dikutip dari Koesnadi Hardjasoemantri, tatakelola pemerintahan yang baik

hanya bermakna jika didukung oleh lembaga negara yang menciptakan politik, ekonomi dan sosial, dan iklim

yang stabil.

(2) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan variasi pada masa lalu, tapi dengan

kecenderungan stabil antara 5% dan 6% per tahun, sehingga dalam skenario ini

digunakan 3 (tiga) tingkat pertumbuhan ekonomi:

Pertumbuhan ekonomi rendah, jika pertumbuhan ekonominya < 4,5%.

halaman80

Pertumbuhan ekonomi sedang , jika pertumbuhan ekonominya 4,5% -

6,5%.

Pertumbuhan ekonomi tinggi, jika pertumbuhan ekonominya > 6,5%.

-15

-10

-5

0

5

10

15

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

World Bank

50 years Merdeka, BPS

Sumber: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/latest?display=default

1960-1994 diolah dari "Statistics 50 years Independent of Indonesia, 1995", BPS

1995-2010 National Income of Indonesia, Statistics Indonesia 2010, BPS Gambar 3.1.Persentase Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

2010-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030 2030-2035 2035-2040 2040-2045 2045-2050

Pert

um

bu

han

GD

P

GDP growth % A2 GDP growth % B1 GDP growth % JSM 2.1


Gambar 3.2. Pertumbuhan GDP Indonesia

(3) Perubahan Iklim

Skenario perubahan iklim (berdasarkan analisis dengan menggunakan GCM,

yang diakui oleh IPCC yang didukung PBB, terbatas pada perubahan curah

hujan rata-rata 0,3 mm/hari (tahun 2030. Taksiran dari perubahan rata-rata

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/latest?display=default

halaman81

curah hujan tidak pasti, yaitu dinyatakan sebagai peningkatan atau penurunan.

Sehingga untuk 2030 angka tersebut mungkin sebagai +0,3 mm/hari (pada

musim penghujan) atau -0,3 mm/hari (pada musim kemarau).

Dengan menggunakan curah hujan tahunan rata-rata sekitar 3.000 mm/tahun

pada WS 6 Ci (2.000 mm/tahun pada dataran pesisir dan 4.000 mm/tahun

pada kawasan pegunungan), perubahan curah hujan ditaksir pada kisaran 3%

pada tahun 2030.

Untuk menyusun Skenario dan Strategi untuk perubahan iklim digunakan

asumsi berikut:

Tahun 2030

Rata-rata perubahan curah hujan (mm/hari): 0,3

Rata-rata perubahan curah hujan (persentase dari 3000/tahun): 3%

Pengurangan air larian (run-off) sungai (%) 3%

Peningkatan aliran banjir (%) 3%

Dalam keseimbangan dan eksperimen numerik tanggap transien dengan GCM, perubahan curah hujan diproyeksikan meningkat (< 0.5 mm/hari) pada waktu CO2 menjadi dua kali lipat selama musim basah di seluruh daerah tersebut.

(4) Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 laju pertumbuhan penduduk di

Jawa saat ini (termasuk transmigrasi dan masuknya penduduk dari pulau-

pulau lain) sekitar 1% per tahun, dan menggunakannya sebagai basis

pertumbuhan penduduk dalam skenario.

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

Sensus 2010

Bappenas 2004

BPS (Proyeksi 2005-2015)

Usulan dalam JSM

SRES A2

SRES B1


Gambar 3.3. Pertumbuhan Penduduk Indonesia

halaman82

Dampak nyata pertumbuhan penduduk terhadap pengelolaan sumber daya air

tidak terlalu banyak, tapi dampaknya lebih terasa pada cara orang memilih

tempat tinggal sehingga menyebabkan pertumbuhan perkotaan. Oleh karena itu

kuantifikasi dan lokasi pertumbuhan kota merupakan salah satu alat analisis

dari intervensi yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya air WS 6 Ci.

Kecenderungan dalam pemukiman penduduk yang tumbuh dapat

disimulasikan, dan faktor yang terkait dimasukkan dalam JSM. Untuk masing-

masing desa di Jawa nilai tertentu daya tarik telah ditaksir, dan didasarkan

pada peramalan yang dapat dilakukan (dikalibrasi untuk periode 1990 – 2000

dan diverifikasi untuk 2000 – 2010) terhadap perubahan tata guna lahan,

pertumbuhan kota, dan pengurangan sawah, hutan, dan penggunaan lainnya.

Dengan memanipulasi nilai tersebut (seperti zona terbatas untuk pemukiman

atau yang didorong menjadi pemukiman pada daerah tertentu) pembangunan

dapat berpengaruh positif terhadap pengelolaan sumber daya air.

3.1.2 Kriteria

Kriteria yang digunakan dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air

WS 6 Ci diuraikan sebagai berikut:.

1) Kinerja DAS

Tabel 3.1. Kriteria Kinerja DAS

No. Parameter Kategori/Kriteria DAS

Jelek Sedang Baik

1 % Luas Tutupan Lahan Vegetatif Permanen thd Luas DAS

< 30 % 30 – 75 % > 75 %

2 Erosi dan Sedimentasi Besar SDR > 75%

Sedang/Normal SDR 50-75%

Kecil SDR < 50%

3 Sedimentasi Sungai Besar Jml sedimen

> 10 ton/ha/Th

Sedang Jml sedimen

5-10 ton/ha/Th

Kecil Jml sedimen

< 5 ton/ha/Th

4 Qmax/Qmin Besar KRS>120

Sedang/Normal KRS 50-120

Kecil KRS<50

Catatan: SDR = Sediment Delivery Ratio = Rasio Sedimentasi/Erosi lahan KRS = Koefisien Rejim Sungai = Qmax/Qmin Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum - Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

52/Kpts-II/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan DAS

halaman83

Koefisien Rejim Sungai, Koefisien Ragam, dan Koefisien Limpasan

Untuk menentukan kinerja DAS, parameter hidrologi yang dihitung adalah (a)

Koefisien rejim sungai (KRS), (b) Koefisien ragam aliran sungai (KR), dan (c) Koefisien

limpasan (C).

Debit max Standar deviasi Jumlah runoff (mm/tahun) KRS = Debit min KR = Nilai Rerata C = Jumlah hujan (mm/tahun)

Kriteria yang digunakan adalah kriteria dan indikator kinerja DAS menurut Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor 52/Kpts-II/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pengelolaan DAS, seperti pada Tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2. Kriteria Keragaan DAS Parameter KRS KR C

Nilai <50 50-120 >120 <0.1% >0.1% <0,25 0,25-0,50 >0,50

Kondisi Baik Sedang Jelek Baik Jelek Baik Sedang Jelek Sumber: Hasil Analisis 2010

Pendugaan erosi lahan dilakukan dengan menggunakan Metoda USLE (Universal Soil

Loss Equation):

A = R K LS CP

dimana

A: dugaan erosi lahan ton/ha/th, R: Indeks erosivitas hujan (Bols, 1978), K: Faktor erodibilitas tanah, LS: Faktor lereng dan panjang lereng (Wood and Dent), CP: faktor tingkat pengelolaan tanaman dan usaha tani).

Tingkat pengelolaan akan mempengaruhi nilai CP.

Tingkatan pengelolaan dibuat jadi 3 pilihan yakni (1) pengelolaan jelek (bad

management), (2) pengelolaan baik, (good management), dan (3) pengelolaan baik

Agroforestry di kawasan non-hutan berlereng >40%. Data tutupan lahan didapat dari

Kementerian Lingkungan Hidup (2009). Beberapa tingkatan pengelolaan pada

tindakan kultur teknis dan mekanis dinyatakan seperti pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4

halaman84

Tabel 3.3. Tingkatan pengelolaan kultur teknis

Kode praktek

Tingkatan Contoh kultur teknis

1 Sangat rendah (Jelek)

Tak menggunakan mulsa, sisa tanaman dibuang. Tak menggunakan pupuk kandang, kompos, atau pupuk anorganik, Tak ada rotasi tanaman, pada periode bera tanah dibiarkan tidak ditanami. Tanaman semusim mono-cropping. Produksi biomas per satuan luas rendah. Tak ada siklus hara, tak ada keragaman tanaman

3 Sedang (moderate)

Mulsa 0.5-1.0 t/ha/th. Menggunakan pupuk kandang dari peternakan lokal atau kompos rumah tangga. Pupuk anorganik seadanya. Rotasi tanaman semusim. Kebun campuran, tanaman sela kerapatan tinggi, tanaman tahunan dengan tanaman sela di bawahnya. Penutupan lahan 40-60%. Produksi biomass medium. Keragaman jenis tanaman sedang. Sirkulasi hara sedang

5 Sangat tinggi (Baik)

Mulsa 3-6 t/ha/th, jika perlu pupuk kandang didatangkan dari luar. Pemakaian pupuk anorganik, kombinasi dengan kompos dan pupuk kandang untuk memaksimalkan produksi. Inter-cropping, intensitas tinggi atau poly-cropping. Rotasi dengan tanaman kacang-kacangan (legume) satu tahun dalam 3 tahun. Tutupan tanah >80%. Produksi biomass per luasan sangat tinggi, keragaman tanaman sedang-tinggi. Sirkulasi dan akumulasi hara intensif.

Sumber: Hamer, 1981

Tabel 3.4. Praktek pengelolaan mekanik

Kode praktek

Tingkatan Contoh pengelolaaan mekanik

6 Tak ada (Jelek) Hanya ada batas petakan saja

8 Sedang (moderate)

Lereng <5%: strip rumput permanen dengan standar sederhana, rancangan sederhana gali-timbun pada graded atau kontur teras dengan fasilitas saluran pembuang minimal. Jika menggunakan mesin mekanisasi dilakukan tanam sejajar kontur. Lereng >5%: teras gulud sederhana, atau teras bangku standar rendah atau teras miring untuk tanaman pohon permanen (misalnya karet, pinus, dll)

10 Sangat tinggi (Baik)

Teras bangku dengan standar tinggi, miring ke arah dalam, galengan stabil dilengkapi dengan Saluran Pembuang Air

Sumber: Hamer, 1981

halaman85

2) Pencemaran Sungai, Ketersediaan Air Permukaan dan Debit banjir Tabel 3.5. Standar dan Kriteria Pencemaran Sungai, Ketersediaan Air Permukaan dan Debit Banjir

Kriteria dan Standar

Indikator/Parameter

Pencemaran Sungai

Baku mutu air: Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Status Mutu Air: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air

Ketersediaan Air Permukaan

Data seri waktu (time series) debit digunakan untuk mengetahui ketersediaan air. Parameter pemodelan Sacramento yang sudah dikalibrasi dalam studi BTA 155 dapat dilihat dibawah ini.

Paramater Pemodelan Rainfall – Runoff untuk wilayah Jawa Barat bagian utara

Reservoir parameters

Capacity (mm)

Initial Content (mm)

Depletion coefficient (1/day)

UZTW 50 50 - UZFW 150 50 0,080

LZTW 150 150 - LZFSW 50 50 0,035

LZFPW 300 250 0,005

Percolation parameters Distribution parameters ZPERC 1 PFREE 0,2

REXP 0 RSERV 0,95

Remaining parameter Crop=factor (non-irrigated areas): 0,85

Unit hydrograph component: 1,0 Remainder of parameters: 0

Debit banjir Atas dasar: - Jakarta Flood Control Masterplan 1997: - Floodway : 1:100 tahun - Drainase perkotaan lainnya : 1:25 tahun - Drainase perkotaan setempat : 1:5 tahun - Drainase perdesaan: 1:5 tahun - JICA (Upper Citarum) menggunakan tingkat perlindungan 1:20 tahun,

sedangkan Paket C menggunakan tingkat perlindungan 1:5 tahun. Sumber: Peraturan-peraturan, BTA-155 dan Jakarta Flood Control Masterplan

3) Kualitas Air

Kriteria pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (Peraturan

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001).

Tabel 3.6. Klasifikasi Status Mutu Air Menurut Metode Storet

No Nilai Storet Kategori/Kelas Status Mutu Air

1 0 A Memenuhi baku mutu

2 -1 s/d -10 B Cemar ringan

3 -11 s/d -30 C Cemar sedang

4 ≥-31 D Cemar berat Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Tabel 3.7. Klasifikasi Status Mutu Air Menurut Metode Indeks Pencemaran (IP)

No Nilai IP Kategori/Kelas Status Mutu Air

1 0 – 1 - Memenuhi baku mutu

2 1 – 5 - Cemar ringan

3 5 – 10 - Cemar sedang

4 >10 - Cemar berat Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

halaman86

3.1.3 Standar

1) Standar Perhitungan Kebutuhan Air Domestik dan Non-Domestik

Tabel 3.8. Standar Perhitungan Kebutuhan Air Domestik

Kategori Kota Jumlah

Penduduk liter/kapita/hari Sistem

Kota metropolitan > 1.000.000 190 Non Standar

Kota Besar 500.000-1.000.000

170 Non Standar

Kota Sedang 100.000-500.000 150 Non Standar

Kota Kecil 20.000-100.000 130 Standar BNA

Kota kecamatan <20.000 100 Standar IKK

Kota Pusat Pertumbuhan/ Desa

3000 30 Standar DPP

Catatan: Untuk kebutuhan air non-domestik berkisar antara 15% sampai 40% dari total kebutuhan domestik (kecuali Kota Cilegon = 75% dari kebutuhan domestik). Tingkat kehilangan di kisaran 25 – 30%

Sumber: Petunjuk Teknis Perencanaan Rancangan Teknik Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan, Kementerian Pekerjaan Umum-Direktorat Jenderal Cipta Karya, 1989

2) Standar Perhitungan Kebutuhan Air Irigasi

a) Penetapan Jenis Tanaman dan Periode Pertumbuhan

Tabel 3.9. Jenis Tanaman dan Periode Pertumbuhan

Tanaman Panjang dari periode pertumbuhan tidak termasuk persiapan lahan termasuk masa panen (# langkah

waktu ½ bulan)

Panjang dari periode tanam (# langkah waktu

½ bulan)

Padi SMV 7 2

Padi LMV 9 2

Palawija 7 1

Tebu 23 1 Catatan : SMV = Short Maturing Variety (Varietas berumur pendek/Unggul) LMV = Long Maturing Variety (Varietas berumur panjang/Non-Unggul) Sumber: BTA-155 (1989)

b) Kebutuhan pra-jenuh sama dengan 200 mm untuk tanaman padi pertama

(awal musim hujan) dan 150 mm untuk tanaman padi berikutnya.

3) Standar Perhitungan Kebutuhan Air untuk Tambak

Standar kebutuhan air tawar rata-rata (sesuai dengan SNI 19-6728.1-2002)

adalah:

Tambak sederhana : 0,8 L/det/ha

Tambak semi intensif : 3,9 L/det/ha

Tambak intensif : 5,9 L/det/ha

Dengan penggunaan air diperhitungkan dalam 1 tahun terdiri atas 2 musim

maka, konsumsi air untuk tambak diperhitungkan 7 mm/hari.

halaman87

4) Standar Perhitungan Kebutuhan Air untuk Flushing

Kebutuhan flushing di WS 6 Ci dihitung dengan mengacu rumus pendekatan

pada laporan studi BTA -155 (tahun 1989), sebagai berikut:

Qf = f.E.D.A/86.400. Cs

dimana:

Qf : kebutuhan air untuk flushing (m3/detik); f : faktor koreksi (%) retensi pollutant di fasilitas sanitasi dan saluran drainase; E : keluaran pollutant (gr BOD/capita/hari); D : kepadatan penduduk di catchment area (capita/km2); A : catchment area (km2); Cs : Baku mutu BOD (mg/l)

5) Standar Perhitungan Kebutuhan Air untuk Perikanan (tambak)

Kebutuhan air untuk perikanan (tambak) yang digunakan dalam perhitungan

DSS-Ribasim untuk WS 6 Ci sebagai berikut:

Tabel 3.10. Kategori Perikanan dan Persyaratan Flushing rate dan Salinitas Jenis Tambak Flushing Rate (mm/hari) Salinitas (mm/hari)

Intensif 13 23

Semi-Intensif 7 23

Tradisionil 0 35

Sumber: Hasil Analisis Ribasim 3.1.4 Analisis

3.1.4.1 Analisis Konservasi Sumber Daya Air

1) Analisis Konservasi DAS

Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta

keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa

tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi

kebutuhan makhluk hidup pada masa sekarang dan akan datang. Perlindungan

dan pelestarian sumber air dilakukan melalui: (a) pemeliharaan kelangsungan

fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, (b) pengendalian pemanfaatan

sumber air, (c). pemulihan air pada sumber air, (d) penataan prasarana dan

sarana sanitasi, (e) perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan

kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air, (f)

pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu, (g) penataan daerah sempadan

sumber air, (h) rehabilitasi hutan dan lahan, (i) pelestarian hutan lindung,

kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam. Kerusakan DAS hulu

tercermin dari bertambahnya persentase lahan kritis di suatu DAS. Penyebab

utama kerusakan DAS hulu terdiri dari dua faktor utama, yakni pertama

masalah kemiskinan akibat dari ketimpangan pembangunan antara Hulu-Hilir,

halaman88

dan kedua masalah okupasi kawasan resapan menjadi kawasan pemukiman

dan wisata.

a. DAS Citarum Hulu (di stasion Nanjung)

Koefisien Rejim Sungai (KRS) dari tahun 1974-2008 cenderung menaik dari 55-

105 (Sedang), Koefisien Ragam (KR) juga naik dari 0,79-0,90 (Jelek). Sedangkan

nilai Koefisien Limpasan (C) relatif konstan pada nilai 0,66 - 0,67 (Jelek).

Sumber: BP DAS (diolah) 2010

Gambar 3.4. Perubahan KSR, KR, dan C di DAS Citarum Hulu

b. DAS Ciliwung Hulu

Perubahan KRS, KR, dan C dari tahun 2002-2006 dapat dilihat pada Gambar 3.5.

Berdasarkan kriteria BP DAS, kondisi DAS Ciliwung hulu adalah: Angka KRS

cenderung naik dari tahun 2002-2006 mulai dari 10-206 (Baik-Jelek). Nilai

Koefisien limpasan (C) juga cenderung naik dari 0,40-0,54 (Sedang-Jelek). Nilai

koefisien ragam (KR) naik tajam dari 0,5-1,2 (Jelek).

Peningkatan nilai KRS mencerminkan bertambahnya debit maksimum dan

menurunnya debit minimum. Hal ini sejalan dengan naiknya nilai C. Penurunan

debit minimum menunjukkan berkurangnya aliran dasar (base flow) karena

naiknya C dan berkurangnya fungsi resapan (recharge area) di DAS hulu.


Gambar 3.5. Perubahan KSR, KR, dan C di DAS Ciliwung Hulu (Katulampa)

halaman89

c. DAS Cidurian di stasion Cikande

Pada periode tahun 1997-2008, nilai KRS rerata 282 bervariasi dari 39-601 (baik-

jelek), nilai KR rerata 1,40 bervariasi dari 0,7-1,7 (jelek-jelek), nilai C rerata 0,54

bervariasi dari 0,37-0,75 (sedang-jelek).


Gambar 3.6. Perubahan KSR, KR, dan C di DAS Cidurian-Cikande

Peningkatan frekuensi banjir pada sungai tersebut di atas terjadi akibat adanya

perubahan koefisien rejim sungai, koefisien ragam dan koefisien limpasan.

Perubahan areal setiap tingkatan erosi pada ke 3 (tiga) kondisi pengelolaan tersebut

digambarkan seperti pada Gambar 3.7. Areal dengan erosi berat-sangat berat (>180

ton/ha/thn) akan menurun dengan adanya perbaikan pengelolaan. Perubahan luas

areal dengan tingkat erosi berat-sangat berat (>180 ton/ha/thn) dan total erosinya

dinyatakan pada Tabel 3.11. Jika dilakukan pengelolaan baik, maka total erosi

akan turun menjadi 16,3% dari kondisi pengelolaan jelek, jika pengelolaan baik +

wana-tani lereng >40% non-hutan total erosi turun menjadi 10,7%.


Gambar 3.7. Perubahan perentase areal setiap tingkatan erosi pada tiga kondisi pengelolaan di WS 6 Ci

halaman90

Tabel 3.11. Perubahan luas dan total erosi untuk tingkat erosi berat-sangat berat

Luas dan Total erosi Pengelolaan

Jelek Pengelolaan

Baik Pengelolaan Baik+Wana-tani

lereng >40% non-hutan

Areal Erosi Berat – Sangat Berat (ha)

390.216 68.646 46.061

Total erosi (juta ton/thn) 152,1 24,7 16,3

% erosi dari kondisi jelek 100% 16,3% 10,7%


halaman91


Gambar 3.8. Tingkatan erosi (ton/ha/thn) pada kondisi pengelolaan jelek di WS 6 Ci

halaman92


Gambar 3.9. Tingkatan erosi berat (ton/ha/thn) pada kondisi pengelolaan baik di WS 6 Ci

halaman93


Gambar 3.10. Peta Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTkRHL) di WS 6 Ci

halaman94

2) Simulasi Sedimentasi di Waduk Saguling

Waduk Saguling yang beroperasi pada sejak tahun 1986 dirancang dengan

volume dead storage 257,8 juta m3 pada elevasi air +623 m dpl, spilling volume

886,9 juta m3, spillage level +643 m dpl. Dengan laju sedimentasi dugaan awal

sebesar 1,5 juta m3/tahun maka umur dead storage sekitar 183 tahun, dan

reservoir half life sekitar 294 tahun5. Pengukuran volume waduk dari data tahun

1986 dan tahun 2004 dengan metoda bathymetri memperlihatkan angka laju

sedimentasi di Saguling terjadi sebesar 8,2 juta m3/tahun, sehingga dugaan

umur dead storage akan menjadi 34 tahun (beroperasi 1986-2020).


Gambar 3.11. Hasil Simulasi Sedimentasi Daerah Tangkapan Air Saguling

Untuk mengembalikan tingkat sedimentasi 1,5 juta m3/tahun, maka dengan

asumsi SDR 10%, tingkat erosi lahan maksimal sekitar 15 juta m3/tahun (18

juta ton/tahun6), dicoba simulasi besarnya erosi lahan di daerah tangkapan

waduk Saguling pada kondisi 3 tingkatan pengelolaan. Hasil simulasi (Gambar

3.12) menunjukkan bahwa pada kondisi pengelolaan jelek, baik, dan baik

+agroforestry pada lahan non-hutan lereng >40%, total erosi lahan berturutan

sekitar 62,9 juta ton/tahun (52,3 juta m3/tahun), 16,9 juta ton/tahun (14,1

juta m3/tahun, dan 13,2 juta ton/tahun (11,0 juta m3/tahun). Dengan cara

pengelolaan baik tanpa harus melaksanakan agro-forestry pada lahan non-

hutan lereng >40%, memperlihatkan erosi lahan kurang dari18 juta ton/tahun

sehingga sedimentasi di Saguling kembali pada kondisi awal (1,4 juta

m3/tahun). Dengan tambahan pelaksanaan agro-forestry pada lahan non-hutan

lereng >40%, akan menghasilkan sedimentasi yang lebih kecil lagi sekitar 1,1

juta m3/tahun.

5 Sumber: Cisadane-Cimanuk Integrated Water Resources Development (BTA-155), Sept 1989 Volume IX: Erosion 6 Berat jenis sedimen 1,2 ton/m3

halaman95


Gambar 3.12. Peta Potensi Erosi di Wilayah Hulu Waduk Saguling dengan Pengelolaan Jelek

halaman96

3) Analisis Konservasi Kualitas Air

a. Waduk Saguling

Evaluasi kadar logam berat pada tiga waduk yang berada di sungai Citarum

dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan air waduk tersebut bila digunakan

sebagai air baku air minum. Keberadaan logam berat di dalam air baku sangat

penting diketahui karena selain berbahaya bagi kesehatan juga pengolahannya

sulit dilakukan bila kandungannya melebihi batas ambang yang diperkenankan.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh masing-masing operator waduk, yaitu

PT Indonesia Power (Saguling), PT Pembangkit Jawa Bali (Cirata) dan PJT II

(Jatiluhur) menunjukkan bahwa kadar logam di ke tiga waduk tersebut telah

melebihi ambang batas kelas peruntukan air baku air minum (Kelas I /Peraturan

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001) sehingga air pada ke tiga waduk tersebut tidak

layak digunakan sebagai sumber air baku air minum. Parameter logam berat yang

menjadi pembatas adalah golongan besi, raksa, nikel, tembaga, seng, krom (IV),

kadmium, timbal, arsen, selenium, boron, dan mangan (Tabel 3.12).

Data hasil pengamatan kadar logam berat menunjukkan fluktuasi dengan

kecenderungan (trend) meningkat dari tahun 2000 sampai tahun 2010. Fluktuasi

dan trend kadar logam berat pembatas disajikan pada Gambar 3.13. Sumber

pencemar utama adalah limbah berasal dari industri yang berada di Nanjung dan

sekitarnya serta industri yang berada di sekitar kota Bandung. Kecenderungan

kadar logam berat yang meningkat dari tahun ke tahun merupakan indikasi

adanya peningkatan buangan limbah industri di hulu waduk dan tanpa adanya

pengolahan yang memadahi sehingga berdampak pada tingginya kandungan logam

berat di waduk Saguling.

Tabel 3.12. Kualitas logam berat di titik pengamatan Nanjung - inlet waduk Saguling (2000-2010)

No Parameter Satu-

an

max Level BM kelas

1* 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010

1 Besi (Fe) mg/l 0,98 0,98 2,8 5,6 5,75 3,46 2,5238 5,733 2,9938 0,3

2 Raksa (Hg) ppb 0,005 0,005 0,42 0,98 0,19 0,24 0,42 0.4 0,14 1

3 Nikel (Ni) mg/l 0 0,000 0 0 0 0,05 0 0 0 0,002

4 Tembaga (Cu) mg/l 0,011 0,011 0,06 0,02 0,01 0,06 0,0009 0,092 0,1049 0,002

5 Seng (Zn) mg/l 0,021 0,021 0,098 0,06 0,002 0,291 0,0149 0,156 0,814 0,05

6 Krom hexavalen (iV)

mg/l 0,006 0,006 0 0 0 0 0 0 0 0,05

7 Kadmium (Cd) mg/l 0,005 0,008 0,006 0,007 0,006 0,0005 0,0009 0 0,0059 0,01

8 Timbal (Pb) mg/l 0 0,000 0,04 0,023 0 0,07 0 0,035 0,0312 0,03

9 Arsen (As) mg/l 0,01 0,010 0,09 0,01 0,04 0,0027 0,0012 0,011 0,0047 0,05

10 Selenium (Se) mg/l 0,006 0,006 0,098 0,007 0,006 0,006 0 0,002 0 0,01

11 Boron (B) mg/l 0,01 0,010 0,1 0,067 0,07 0,27 0,069 0,055 0 1

12 Mangan (Mn) mg/l 0,3 0,300 0,84 0,53 0,2 0,7 0,5953 1,1918 0,054 0,1

BM: Baku Mutu Kelas I PP Nomor 82 Tahun 2001; #: Standar WHO 1993 Sumber: PT Indonesia Power, Saguling

halaman97

Catatan: : memenuhi baku mutu

: melebihi baku mutu


Gambar 3.13. Fluktuasi kadar dan trend logam berat di titik Nanjung (Inlet waduk Saguling)

b. Waduk Cirata

Evaluasi kadar logam berat di waduk Cirata dilakukan di titik pengamatan nomor

6, muara Sungai Citarum di Waduk Cirata (Inlet waduk) dari data 2007-2010

(Tabel 3.13). Berdasarkan data maksimum yang terjadi pada sepanjang waktu

pengamatan tiap tahun oleh PT PJB menunjukkan bahwa terdapat 6 parameter

logam berat di antara 12 parameter logam berat yang dianalisa telah melebihi baku

mutu kelas I, yaitu besi, nikel, tembaga, seng, timbal, raksa dan kadmium. Hasil

analisa menunjukkan data fluktuatif dengan trend yang berbeda di antara masing-

masing parameter pembatas (Gambar 3.14). Besi dan tembaga menunjukkan data

yang fluktuatif dengan kecenderungan yang meningkat. Sebaliknya, nikel, seng,

timbal dan kadmium menunjukkan trend yang menurun. Raksa terindikasi

halaman98

melebihi baku mutu kelas I sebesar dua kali lipat (2,09 ppb) hanya pada waktu

pengamatan tahun 2007, namun pada tahun berikutnya nilainya memenuhi baku

mutu kelas I dan menunjukkan trend yang menurun tajam.

Tabel 3.13. Kadar logam berat di titik 6 muara Sungai Citarum di waduk Cirata (2007-2010)

No. Parameter Satuan 2007 2008 2009 2010 BM Kls I

1 Besi (Fe) mg/l 0,561 1,575 0,644 1,534 0,3

2 Raksa (Hg) ppb 2,09 0,337 0,24 0,14 1

3 Nikel (Ni) mg/l 0,0422 0 0,01 0,03 0,02

4 Tembaga (Cu) mg/l 0,0163 0,079 0,064 0,104 0,02

5 Seng (Zn) mg/l 0,1359 0,09 0,264 0,021 0,05

6 Krom hexavalen (iV) mg/l 0 0 0 0 0,05

7 Kadmium (Cd) mg/l 0,0306 0,0232 0,013 0 0,01

8 Timbal (Pb) mg/l 0,0195 0,2649 0,096 0,016 0,03

9 Arsen (As) mg/l 0,0014 0,0022 0,002 0,001 0,05

10 Selenium (Se) mg/l 0,005 0,009 0,007 0,001 0,01

11 Boron (B) mg/l 0,057 0,075 0,059 0,054 1

12 Mangan (Mn) mg/l 0,377 0,371 0,301 0,336 0,1

BM: Baku Mutu Kelas I PP nomor 82 Tahun 2001 Sumber : PT Pembangkit Jawa Bali, Cirata;

Catatan:

: memenuhi baku mutu

: melebihi baku mutu Sumber: Hasil Analisis 2010

Gambar 3.14. Fluktuasi dan trend kadar logam berat di waduk Cirata (titik 6)

halaman99

c. Waduk Jatiluhur

Evaluasi kadar logam berat di waduk Jatiluhur dilakukan berdasarkan 2 (dua)

kelompok data maksimum terpilih dari hasil monitoring tahun 2002-2008 dan

2009-2010. Pengelompokan ini dikarenakan adanya perubahan/penambahan

lokasi sampling, khususnya di waduk sebanyak 11 (sebelas) lokasi sejak tahun

2009. Evaluasi data 2002-2008 (Tabel 3.14) merupakan hasil monitoring kualitas

air di titik pengambilan sampel inlet dan outlet waduk. Sedang tahun 2009-2010

(Tabel 3.15) evaluasi dilakukan berdasarkan data sampling di waduk.

Tabel 3.14. Kadar besi dan mangan di inlet dan outlet waduk Jatiluhur (2002 – 2008)

No. Tahun Inlet Outlet BM Kls I

Besi (mg/l)

1 2002 0,33 0,36 0,3

2 2003 0,49 0,53 0,3

3 2004 0,35 0,3 0,3

4 2005 1,23 1,05 0,3

5 2006 1,89 0,43 0,3

6 2007 0,5 1,77 0,3

7 2008 0,92 3,33 0,3

Mangan (mg/l)

1 2002 0,08 0,12 0,1

2 2003 0,08 0,13 0,1

3 2004 0,05 0,08 0,1

4 2005 0,14 0,3 0,1

5 2006 0,27 0,23 0,1

6 2007 0,38 0,41 0,1

7 2008 0,22 0,27 0,1 Sumber: Perum Jasa Tirta II, Jatiluhur; Baku Mutu Kelas I PP Nomor 82 Tahun 2001

Tabel 3.15. Kadar logam berat (besi, mangan dan seng) di waduk Jatiluhur (2009-2010)

No. Parameter Unit 2009 2010 BM Kls I

1 Besi (Fe) mg/l 0,78 4,56 0,3

2 Mangan (Mn) mg/l 0,25 0,34 0,1

3 Seng (Zn) mg/l 0,52 0,04 0,05 Sumber: Perum Jasa Tirta II, Jatiluhur; Baku Mutu Kelas I PP Nomor 82 Tahun 2001

Secara umum, hasil pengamatan data kadar logam berat di waduk Jatiluhur

menunjukkan bahwa telah terjadi pencemaran oleh besi (Fe), Mangan (Mn) dan

Seng (Zn). Data tahun 2002-2008 menunjukkan bahwa hanya parameter mangan

dan besi di inlet maupun outlet waduk Jatiluhur telah melampaui baku mutu kelas

I. Kadar besi maupun mangan berfluktuasi dan mengindikasikan kecenderungan

yang meningkat dari tahun 2002 hingga 2008 (Gambar 3.15). Kadar besi di outlet

cenderung lebih tinggi dan memiliki kecenderungan meningkat yang lebih tinggi

dibanding dengan di inlet. Sedang kadar mangan di outlet juga menunjukkan

indikasi yang sama yaitu lebih tinggi dibanding di inlet dengan kecenderungan

meningkat yang lebih tinggi. Hal ini dimungkinkan akibat adanya pembuangan

halaman100

limbah industri yang mengandung logam berat dari inlet waduk lain, yaitu

beberapa anak sungai Citarum yang masuk ke waduk Jatiluhur.

Dari data monitoring masing-masing waduk, yaitu Saguling, Cirata dan Jatiluhur

menunjukkan bahwa air waduk telah tercemari logam berat dimana kadar logam

berat telah melebihi baku mutu kelas I (PP Nomor 82 Tahun 2001) sehingga dapat

disimpulkan bahwa air waduk tidak layak untuk memenuhi kebutuhan air baku

air minum, kecuali dilaksanakan pengolahan dengan biaya operasional yang relatif

mahal.


Gambar 3.15. Fluktuasi Kadar besi dan mangan di waduk Jatiluhur (2002-2008)

3.1.4.2 Analisis Pendayagunaan Sumber Daya Air

1) Analisis Kebutuhan Air

a. Kebutuhan Air untuk RKI (Rumah Tangga, Perkotaan, Industri dan Pariwisata)

Dengan menggunakan asumsi kebutuhan air bersih per kapita dan peningkatan

standar hidup masyarakat, serta mempertimbangkan akan perkembangan sektor

jasa dan industri, maka diperkirakan pada 20 tahun mendatang kebutuhan air

bersih akan meningkat lebih 50%.

Berdasarkan hasil perhitungan “Ribasim” dengan menggunakan data jumlah

penduduk (Podes tahun 2008 dan proyeksi tahun 2030), dan besaran kebutuhan

air untuk keperluan rumah tangga, perkotaan dan Industri (RKI) berdasarkan

standar Petunjuk Teknis Perencanaan Rancangan Teknik Sistem Penyediaan Air

Minum Perkotaan, Pekerjaan Umum - Dirjen Cipta Karya, 1998, maka diperoleh

angka kebutuhan air untuk keperluan RKI di WS 6 Ci sebagaimana disajikan pada

Tabel 3.16.

halaman101

Tabel 3.16. Kebutuhan Air RKI di WS 6 Ci (termasuk kebutuhan untuk pariwisata)

Wilayah

Kebutuhan air untuk RKI Jumlah Penduduk*)

2010 2030 2010 2030

m3/det Juta

m3 /thn m3/det Juta m3/thn

3 Ci 10,485 333,12 15,83 499,21 4.645.688 7.164.502

2 Ci 73,029 2.303,14 91,42 2.883,19 27.549.884 34.615.024

1 Ci 39,909 1.258,67 47,39 1.494,67 15.970.294 20.548.794

Total 123.423 3.894,93 154,64 4.877,07 48.165.866 62.328.320

Sumber: *) Hasil pengolahan data Podes 2008

b. Kebutuhan Air untuk Irigasi

Kebutuhan air untuk irigasi dan pertanian di WS 6 Ci saat ini merupakan

kebutuhan yang paling dominan jika dibandingkan dengan kebutuhan air untuk

keperluan lainnya misalnya untuk Rumah Tangga, Perkotaan, Industri (RKI) dan

tambak. Pada masa akan datang kondisi ini akan terus berlangsung, walaupun

terjadi penurunan luas lahan sawah.

Dalam kurun 1989-2010 lahan sawah di WS 6 Ci menunjukkan penyusutan luas

sebesar 135.066 ha atau sekitar 6.432 ha per-tahun. Penyusutan lahan ini

terutama terjadi dari lahan sawah beririgasi Teknis, yaitu seluas kurang lebih 100

ribu ha, sedangkan dari lahan sawah beririgasi semi-teknis (termasuk sawah irigasi

sederhana) seluas kurang lebih 35 ribu ha.

Berdasarkan hasil perhitungan “Ribasim” dengan menggunakan data luasan sawah

yang ada (2010) dan proyeksi untuk tahun 2030, maka diperoleh angka kebutuhan

air untuk irigasi di WS 6 Ci seperti disajikan pada Gambar 3.16 dan Tabel 3.17.


Gambar 3.16. Kebutuhan Air Irigasi di WS 6 Ci

halaman102

Tabel 3.17. Kebutuhan Air Irigasi di WS 6 Ci

Wilayah

Luas sawah Irigasi Kebutuhan Air untuk Irigasi

2010 (ha) 2030 (ha) 2010 2030

m3/dt juta m3/th m3/dt juta m3/th

3 Ci 45.714 33.311 15,99 504,09 11,59 365,28

2 Ci 99.355 49.525 37,44 1.180,76 18,41 580,62

1 Ci 348.704 268.803 164,12 5.175,51 124,69 3.932,17

Total 493.773 351.639 217,54 6.860,37 154,68 4.878,07


c. Kebutuhan Air untuk Pemeliharaan Sungai/Penggelontoran

Berdasarkan rumus yang tertera di sub-bab 3.1.2 (Kriteria) diperoleh kebutuhan air

untuk keperluan penggelontoran setiap tahunnya (pemeliharaan sungai di WS 6 Ci)

sebesar kurang lebih 78 m3/detik.

Tabel 3.18. Kebutuhan Air untuk Penggelontoran Wilayah Penggelontoran

2010

m3/s

3 Ci 9.81

2 Ci 33.02

1 Ci 35.59

Total WS 6 Ci 78.42 Sumber: Hasil Analisis Ribasim, 2010

d. Kebutuhan Air untuk Ketenagaan

Pemanfaatan sumber air untuk mendukung ketenagaan telah memanfaatkan 3

waduk di 1 Ci (Waduk Cirata, Saguling dan Djuanda) melalui PLTA. Untuk

menambah ketenagaan dapat dilakukan melalui studi identifikasi pada waduk baik

di waduk Karian (3 Ci) yang direncanakan pembangunannya dan beberapa waduk

berpotensi di 2 Ci dan 1 Ci dengan pengembangan mikro-hidro.

e. Kebutuhan Air untuk Perikanan

Berdasarkan hasil perhitungan “Ribasim” dengan menggunakan data luasan

tambak yang ada (2010) dan proyeksi untuk tahun 2030, maka diperoleh angka

kebutuhan air untuk perikanan (tambak) di WS 6 Ci pada Tabel 3.19 dan Gambar

3.17.

Tabel 3.19. Kebutuhan Air Perikanan (Tambak) di WS 6 Ci

Wilayah

Luas Tambak (Ha) Kebutuhan Air untuk Tambak

2010 2030 2010 2030

m3/dt Juta m3/th m3/dt juta m3/th

3Ci 5.463 6.009 3 90 3 99

2Ci 5.386 5.925 3 105 4 116

1 Ci 39.292 43.221 22 701 24 771

Total 50.141 55.155 28 896 31 986

Sumber: Hasil Analisis Ribasim 2010

halaman103


Gambar 3.17. Kebutuhan Air Perikanan (Tambak) di WS 6 Ci

2) Analisis Neraca Air

Ketersediaan air di WS 6 Ci bervariasi menurut waktunya (Gambar 3.18). Debit

aliran sungai pada suatu bulan sangat dipengaruhi oleh tingginya curah hujan

yang terjadi di DAS. Dari bulan Oktober hingga bulan Mei, debit sungai sangat

tinggi jika dibandingkan dengan debit pada bulan-bulan lainnya. Hal tersebut

terkait dengan kondisi musim yang berlangsung di wilayah ini. Periode tersebut,

di WS 6 Ci berlangsung musim hujan, sedangkan pada bulan-bulan lainnya

berlangsung musim kemarau.


Gambar 3.18. Neraca Air untuk WS 6 Ci Tahun 2010

Untuk 3 Ci, ketersedian air berlebih jika dibandingkan dengan kebutuhan

(Gambar 3.19). Total kebutuhan untuk RKI dan untuk irigasi dapat dipenuhi

sepanjang tahun. Kebutuhan air di wilayah ini tidak bervariasi mencolok antara

musim hujan dengan musim kemarau.

halaman104


Gambar 3.19. Neraca Air untuk 3 Ci Tahun 2010

Perbandingan ketersediaan air sebagai runoff total terhadap curah hujan untuk

wilayah ini sekitar 60%.

Untuk 2 Ci, kondisi ketersedian airnya bersifat tidak mandiri. Artinya, jumlah

air tersedia di wilayah ini tidak hanya berasal dari DASnya sendiri tetapi

sebagian berasal dari DAS lain. Sistem ketersediaan air di sini bersifat

interkoneksi dengan sistem dari DAS tetangga, utamanya dari DAS Citarum

dengan waduk Jatiluhur melalui WTC. Dengan interkoneksi tersebut

menjadikan pola tersedianya air sepanjang tahun akan lebih datar. Pada musim

kemarau ketersediaan air relatif masih tinggi.

Di 2 Ci, kebutuhan air didominasi oleh kebutuhan untuk RKI (Gambar 3.20).

Pada pertengahan tahun kekurangan air terjadi, bersamaan pula dengan

menurunnya ketersediaan air untuk irigasi di wilayah Citarum. Akan tetapi di

sini “re-use water” belum dipertimbangkan dalam pemenuhan kebutuhan air.



halaman105

Perbandingan ketersediaan air sebagai runoff total terhadap curah hujan

tahunan untuk kedua wilayah (1 Ci dan 2 Ci) sekitar 70%.

Di 1 Ci kebutuhan air untuk irigasi mendominasi sangat signifikan

dibandingkan dengan kebutuhan RKI karena di wilayah ini terdapat sistem

irigasi teknis dengan sawah seluas lebih dari 200.000 ha (Gambar 3.21). Air

irigasi mulai dibutuhkan ketika musim taman padi I dimulai yakni pada

pertengahan September, sedangkan untuk musim tanam II dimulai sekitar

bulan Maret. Ketersedian air menurun menjelang berakhirnya musim tanam

terakhir pada musim kemarau. Kekurangan air yang terjadi pada akhir musim

tersebut, dalam praktek di lapangan, biasa disiasati petani dengan (1) dengan

menggunakan “re-use water” dan (2) pemberian air secara gilir-giring.

Secara umum sumber air permukaan yang ada di WS 6 Ci relatif cukup untuk

memenuhi berbagai kebutuhan, baik untuk irigasi, rumah tangga, perkotaan

maupun industri. Akan tetapi pada beberapa lokasi tertentu terjadi kekurangan

air irigasi maupun RKI, dan juga kualitas airnya secara umum sudah tercemar

selain tersedia atau tidaknya lokasi untuk menampung sumber air tersebut

(potensi waduk).



Berdasarkan neraca air/analisis keseimbangan di WS 6 Ci, ditinjau dari total

ketersediaan air (dari curah hujan) dan total kebutuhan air di seluruh WS 6 Ci

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.22, terlihat masih surplus. Namun

demikian, jika ditinjau secara ruang dan waktu (dalam hal ini skala distrik air

dan waktu perhitungan timestep dua mingguan selama kurun waktu

perhitungan) menunjukkan adanya kekurangan air di tempat-tempat tertentu.

halaman106


Gambar 3.22. Perkiraan Ketersediaan dan Kebutuhan Air di WS 6 Ci Tahun 2030

Secara umum kecenderungan tingkat kebutuhan air pada tahun 2010-2030

(Gambar 3.23) menunjukkan penurunan kebutuhan air untuk irigasi,

sedangkan tingkat kebutuhan air untuk RKI meningkat. Hal ini terjadi

kemungkinan adanya peralihan fungsi lahan pertanian oleh pesatnya

pertumbuhan kota terutama terjadi pada wilayah di sekitar pusat pertumbuhan

di sekitar Cilegon-Serang, Metropolitan Jabodetabek dan Metropolitan

Cekungan Bandung.


Gambar 3.23. Tingkat Kebutuhan Air Irigasi dan RKI di WS 6 Ci (2010-2030)

Kekurangan air untuk memenuhi kebutuhan air RKI akan menjadi isu yang

penting di masa mendatang. Karena adanya permasalahan pengambilan air

tanah yang melampaui batas, terutama terjadi di wilayah Jakarta dan

Cekungan Bandung, maka pemakaian air tanah dalam akan dibatasi, yang

artinya pemenuhan kebutuhan RKI harus diganti dan dipenuhi dari air

permukaan. Gambar 3.24 adalah skema distribusi air rata-rata WS 6 Ci.

217,54

154,68

123,5

154,65

0 50 100 150 200 250 300 350 400

2010

2030

Tah

un

Irigasi RKI

halaman107

Lokasi kekurangan air untuk pemenuhan kebutuhan RKI dan kebutuhan irigasi

pada tahun 2010 masing-masing diilustrasikan pada Gambar 3.32 dan Gambar

3.34, sedangkan untuk tahun 2030 kekurangan air untuk pemenuhan

kebutuhan irigasi dan kebutuhan RKI masing-masing diilustrasikan pada

Gambar 3.33 dan Gambar 3.35.

Untuk memenuhi kebutuhan air tersebut diusulkan adanya pembangunan

waduk baru maupun peningkatan dan pemanfaatan waduk yang ada saat ini

seperti diusulkan pada Gambar 3.24 sampai dengan Gambar 3.31.

Besarnya kekurangan air pada tahun 2010 sebesar 13,23% dari total

kebutuhan air (defisit dibagi kebutuhan) dan diperkirakan akan meningkat

menjadi 19,49% di tahun 2030 jika tidak dilakukan upaya penanganan.

halaman108


Gambar 3.24. Skema WS 6 Ci

halaman109


Gambar 3.25. Kebutuhan Air 2010

halaman110

3 1.4

Saguling

Cirata

Jatiluhur

2

5

Unregulated:Ciujung

Cipancuh

Pesanggrahan : 0.5Krukut: 0.9

Unregulated:Cisadane

5.9

Cengkareng Drain: 1Banjir Kanal Barat: 2

Unregulated:-Katulampa

-Empang

4

14.6

9.1 3.2

3

Karian

2

Krenceng

2Unregulated:Cidanau

Bandung

22.5

DKI Jakarta

41.6

Depok

5.7

Bogor(kab.-kota)

18.8

Tangerang

19.7

Bekasi

15.0

Serang,Cilegon

7.97

Lebak, Pandeglang

2.6Karawang

PurwakartaSubang

13.3

DI Cisadane(22.089 ha)

DI Ciujung(15.600ha)

DI JatiluhurTimur

(83.246 ha)

DI Ciujung(21.271 ha)

DI Cidurian(10.280 ha)

DI JatiluhurBarat

(62.564 ha)

DI JatiluhurUtara

(90.504 ha)

: Kebutuhan Air

: Daerah Irigasi

: Reservoir existing

: unregulated sumber penyediaan air

Keterangan:

: Reservoir potensial (RTRW)

: Skenario 1

: Skenario 1 (or)

Santosa

2


Gambar 3.26. Skema Strategi A Pemenuhan Kebutuhan Air pada Skenario 1

halaman111


Gambar 3.27. Skema Strategi B Pemenuhan Kebutuhan Air pada Skenario 2

halaman112


Gambar 3.28. Skema Strategi C Pemenuhan Kebutuhan Air pada Skenario 3

halaman113


Gambar 3.29. Skema Strategi D Pemenuhan Kebutuhan Air pada Skenario 4

halaman114

3.1.4.3 Analisis Pengendalian Daya Rusak Air

1) Bencana Banjir

Kerusakan akibat banjir tiap tahun meningkat, disebabkan karena nilai

investasi pada daerah rawan banjir yang terus bertambah sehingga kerugian

akan menjadi lebih besar pada daerah genangan yang sama. Nilai kerusakan

adalah hasil dari perkalian tingkat kerawanan dan jumlah peristiwa. Peristiwa

banjir pada daerah yang tidak berpenghuni tidak akan menyebabkan

kerusakan. Ketika ada penduduk yang tinggal pada tempat tersebut, dan

mereka tidak siap (rentan) terhadap banjir, maka akan terjadi kerugian akibat

banjir.

Kerawanan terhadap kerugian banjir sebagian besar merupakan akibat dari

pilihan dan tindakan manusia sendiri bukan akibat dari bencana alam semata,

dan merupakan hasil siklus dari pembangunan-kerusakan-perlindungan. Siklus

tersebut dimulai dengan investasi di suatu daerah rawan banjir sehingga terjadi

kerusakan saat banjir terjadi, kemudian memicu pembangunan perlindungan

banjir; hal ini terus berlanjut dengan investasi baru yang lebih besar,

mengakibatkan kerusakan dan memicu perlindungan banjir yang lebih besar

lagi, dan seterusnya. Sangat sering strategi pengendalian banjir mengandalkan

hampir seluruhnya pada pembangunan infrastruktur, sementara perhatian

kepada penyebab banjir dan alternatif terpadu untuk mencegah kerusakan

kurang diperhatikan. Hal ini sering menyebabkan biaya yang terlalu besar.

Solusi yang lebih berkelanjutan dan lebih murah adalah konservasi daerah

tangkapan air di hulu, penyediaan alternatif yang memadai bagi penduduk

(yang kebanyakan miskin) yang merambah dataran banjir dan bantaran sungai,

atau mengurangi pembangunan yang merugikan di muara sungai. Hal ini

tentunya berlaku untuk WS 6 Ci, meskipun banyak upaya yang telah berhasil

mengurangi kerusakan pada daerah-daerah tertentu.

Pengendalian banjir biasanya merupakan pendekatan yang paling mahal, dan

kebanyakan tidak mengarah ke solusi yang berkelanjutan. Suatu pendekatan

yang lebih murah berfokus pada mitigasi kerusakan banjir bukannya

perlindungan banjir, dengan mempertimbangkan upaya struktural dan non-

struktural. Hal ini disebut sebagai "pengelolaan banjir" dengan menyadari

bahwa banjir tidak dapat dicegah sama sekali.

halaman115

Fokus seharusnya diarahkan kepada upaya seperti:

Menciptakan kerjasama hulu-hilir dalam pengelolaan DAS,

Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan

pengelolaan penggunaan lahan,

Bantuan kepada penduduk, industri dan perdagangan dalam membuat

keputusan yang lebih baik dalam memilih lokasi dan penataan rumah dan

bisnis mereka untuk menghindari kerawanan terhadap kerugian banjir,

Pengendalian penebangan pohon serta melaksanakan konservasi tanah dan

penggunaan lahan berkelanjutan pada daerah tangkapan air di hulu,

Pengembangan lahan marjinal,

Meningkatkan kesiapan terhadap banjir serta menciptakan asuransi

kerugian banjir dan sistem kompensasi antar-masyarakat sebagai bagian

dari perencanaan pengelolaan banjir.


Gambar 3.30. Hubungan dan Hierarki Pengelolaan Bencana Banjir

Semua aspek, termasuk permasalahan teknis, kelembagaan, lingkungan, sosial

dan finansial harus diperhitungkan. Pengelolaan banjir merupakan strategi

untuk mendukung penduduk agar dapat beradaptasi dengan banjir, dan

bahkan untuk mendapatkan manfaatnya bila memungkinkan. Dengan demikian

tidak hanya berusaha untuk mencegah kejadian banjir, melainkan berusaha

untuk mengelola dan menyesuaikan diri dengan banjir, untuk mengurangi

dampak negatifnya, serta sekaligus menekankan pembatasan penggunaan

lahan.

halaman116


Gambar 3.31. Peta Kawasan Rawan Banjir

halaman117

2) Kekurangan Air/Kekeringan

Berdasarkan analisis Ribasim, kekurangan air untuk memenuhi kebutuhan

irigasi di 3 Ci terjadi di distrik air (Water District) 109 yang merupakan distrik

air DI Ciujung bagian Barat dan distrik air 112 DI Cicinta. Di 2 Ci kekurangan

air terjadi di distrik air 213, yang berasal dari Kali Pesanggrahan. Di 1 Ci

kekurangan air di distrik 319 terutama terjadi pada saat aliran rendah sungai

Cikarang dengan defisit air 1% dari total kebutuhan air irigasi. Defisit juga

terjadi pada distrik air 330, WD 406, WD 407, WD 412, WD 422, WD 424, WD

438 disebabkan oleh aliran sungai yang rendah pada musim kemarau,

sedangkan defisit yang terjadi pada distrik air 434 disebabkan oleh terbatasnya

kapasitas dari waduk Cipancuh.

Kekurangan air untuk memenuhi kebutuhan air RKI menjadi isu yang penting

di masa mendatang. Karena adanya permasalahan air tanah terutama terjadi di

wilayah Jakarta dan Cekungan Bandung, maka pemakaian air tanah dalam

akan dibatasi, yang artinya pemenuhan kebutuhan RKI akan dipenuhi dari air

permukaan. Hasil simulasi Ribasim, dengan kondisi prasarana air tetap seperti

sekarang ini dan tingkat kebutuhan air pada tahun 2030 menunjukkan adanya

kekurangan air di distrik air tertentu yang sebarannya terlihat pada Gambar

3.32 dan Gambar 3.33 untuk kekurangan kebutuhan air irigasi tahun 2010

dan tahun 2030, dan pada Gambar 3.34 dan Gambar 3.35 menunjukkan

kekurangan kebutuhan air RKI.

Kekurangan air 3 Ci akan terjadi pada distrik air 116, 121 yang merupakan

wilayah pusat pertumbuhan Cilegon - Serang, dengan persentase tingkat

kekurangannya terhadap kebutuhannya mencapai 18,6 %, kekurangan tersebut

disebabkan oleh kurangnya kapasitas air baku. Saat ini pasokan air untuk

wilayah tersebut berasal dari sungai Cidanau dan sebagian berasal dari sungai

Cibanten. Kekurangan pada distrik air 112 sebesar 11 % yang bersumber pada

sungai Cidurian dan distrik air 202 dengan kekurangannya sebesar 21,7% yang

dipasok dari sungai Cimanceuri.

Kekurangan air di 2 Ci terjadi di distrik air 202 (Tenjo, Tigaraksa, Cikupa,

Balaraja), distrik air 230 (Bojong Gede, Pancoran Mas, Beji, Sukmajaya,

Cibinong) yang merupakan pusat pertumbuhan di wilayah Tangerang, yang

sumber airnya diambil dari sungai Cisadane. Pada wilayah DKI Jakarta (distrk

halaman118

air 217, WD 219, WD 220, WD 232, WD 221, WD 228) kekurangan air karena

kurangnya kapasitas pembawa WTC untuk pasokan air Jakarta. Kekurangan

air juga akan terjadi di distrik air di Cekungan Bandung (distrik air 306, WD

328, WD 329, WD 422, WD 321, WD 323, WD 324).

Perhitungan neraca air dilaksanakan dengan menggunakan piranti lunak

Ribasim. Perhitungan kebutuhan air RKI menghasilkan besaran kebutuhan air

pada tahun 2030 untuk berbagai lokasi pusat kegiatan sebagai berikut:

Daerah kekurangan air RKI berdasarkan Kelompok kota untuk tahun 2030

dapat diringkas sebagai berikut:

Kabupaten dan kota Serang-Cilegon sebesar 7,97 m3/det, sebagian

Kabupaten Pandeglang dan Lebak memerlukan air RKI sebesar 2,60 m3/det,

sehingga jumlah seluruhnya adalah sebesar 10,57 m3/det.

Kabupaten dan kota Tangerang sebesar 19,70 m3/det

DKI Jakarta sebesar 41, 60 m3/det

Kota Depok sebesar 5,70 m3/det

Kabupaten dan kota Bogor sebesar 18,80 m3/det

Kabupaten dan kota Bekasi sebesar 15,00 m3/det

Kota Karawang-Purwakarta-Subang sebesar 13,3 m3/det

Kota Bandung dan sekitarnya sebesar 22,50 m3/det

halaman119


Gambar 3.32. Peta Kekurangan Air Irigasi tahun 2010

halaman120


Gambar 3.33. Peta Kekurangan Air Irigasi tahun 2030

halaman121


Gambar 3.34. Peta Kekurangan Air RKI tahun 2010

halaman122


Gambar 3.35. Peta Kekurangan Air RKI tahun 2030

halaman123

Kekurangan air untuk kebutuhan irigasi dan RKI pada WS 6 Ci terjadi pada water

district seperti terlihat pada Tabel 3.20, dengan asumsi bahwa penggunaan air

untuk RKI seluruh sumber airnya berasal dari air permukaan.

Tabel 3.20. Kekurangan Air Irigasi dan RKI Pada Water District (WD)

Wilayah

Water District ID

Kekurangan Air untuk Irigasi Kekurangan Air untuk RKI

2010 2030 2010 2030

1 Ci

319 319 306 306

330 330 324 321

406 406 422 323

407 407 324

412 412 328

421 422 329

422 424 422

424 434

426 438

434

438

2 Ci

213 213 220 217

227 221 219

232 222 220

228 221

230 228

232 230

232

3 Ci

109 109 202 116

112 112 121

202 Sumber: Hasil Analisis 2010

Selain karena belum dimanfatkannya sumber air yang ada secara optimal,

penyebab utama terjadinya kekurangan air irigasi di wilayah tersebut juga

karena masih rendahnya efisiensi penggunaan air, terjadi pemborosan air dan

pengambilan air yang tidak berijin. Hal ini juga disebabkan oleh adanya

kerusakan pada bangunan pengatur dan pengukur air, sehingga sering terjadi

pemberian air yang tidak terukur dan cenderung berlebihan pada bagian awal

jaringan. Akibatnya pada bagian akhir dari jaringan irigasi sering mengalami

kekurangan air.

Namun demikian, di lapangan kekurangan air RKI tersebut di atas relatif tidak

terlalu signifikan, karena sebagian besar penduduk masih memanfaatkan air

tanah (sumur dangkal). Apabila tidak dilakukan tindakan apapun, maka

krisis/kekurangan air pada masa datang akan semakin mengkhawatirkan,

terutama pada pusat-pusat pertumbuhan, antara lain Wilayah Metropolitan

Jabodetabek dan Wilayah Metropolitan Bandung.

halaman124

Pada tahun 2030, secara umum kebutuhan air untuk keperluan irigasi

cenderung menurun, sedangkan tingkat kebutuhan air untuk keperluan RKI

cenderung meningkat. Hal ini terjadi karena adanya peralihan fungsi lahan

pertanian seiring dengan pesatnya pertumbuhan kota, terutama terjadi pada

wilayah di sekitar pusat pertumbuhan Cilegon–Serang, Metropolitan

Jabodetabek dan Metropolitan Cekungan Bandung.

Untuk mengatasi krisis air tersebut di atas, maka diperlukan upaya

pembangunan waduk potensial dan rehabilitasi jaringan distribusi guna

menaikan effisiensi pengaliran dan upaya lainnya perlu dipertimbangkan.

3) Bencana Lainnya

Selain bencana yang disebutkan di atas, Gambar 3.36 memperlihatkan peta

kawasan rawan bencana lain di WS 6 Ci seperti longsor, gempa, bahaya gunung

api dan gerakan tanah.

halaman125


Gambar 3.36. Peta Kawasan Rawan Bencana di WS 6 Ci

halaman126

3.1.4.4 Analisis Sistem Informasi Sumber Daya Air

Untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, BBWS Cidanau-Ciujung-

Cidurian, BBWS Cisadane-Ciliwung, BBWS Citarum, Dinas yang membidangi

sumber daya air di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat harus

menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air yang

terintegrasi sesuai dengan kewenanganannya.

Informasi sumber daya air meliputi informasi mengenai kondisi sumber daya air

(hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air,

prasarana, teknologi, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta

kegiatan sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya

air) di WS 6 Ci.

Jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola berbagai instansi

dapat diteruskan pengelolaannya, namun perlu dibangun sistem pengelolaan

sumber daya air yang terpadu oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber

Daya Air dalam hal ini Balai Besar di WS 6 Ci dan Dinas yang membidang

sumber daya air di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Masing-

masing instansi berkaitan dengan data tetap menjalankan tugas dan fungsinya

yaitu mengelola data secara berkelanjutan dan menyampaikannya ke Pusat

Data yang rencananya dibangun oleh BBWS.

Jaringan informasi sumber daya air harus dapat diakses dengan mudah oleh

berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air. Dalam

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 66 ayat 3,

mengamanatkan Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk unit

pelaksana teknis untuk menyelenggarakan kegiatan sistem informasi sumber

daya air.

Mekanisme penyelenggaraan informasi sumber daya air dilakukan sebagai

berikut :

BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian, BBWS Cisadane-Ciliwung, BBWS

Citarum, Dinas yang membidangi sumber daya air di Provinsi Banten, DKI

Jakarta dan Jawa Barat dengan kewenangannya menyediakan informasi

sumber daya air bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang

sumber daya air.

halaman127



Jakarta dan Jawa Barat, badan hukum, organisasi dan lembaga serta

perseorangan yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan sumber daya

air menyampaikan informasi hasil kegiatannya kepada unit kerja yang

bertanggung jawab di bidang informasi sumber daya air.



Jakarta dan Jawa Barat, badan hukum, organisasi dan lembaga serta

perseorangan, bertanggung jawab menjamin keakuratan, kebenaran dan

ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

Untuk mendukung pengelolaan sistem informasi sumber daya air di WS 6 Ci

yang berkaitan dengan data sumber daya air (hidrologis, hidrometeorologis,

hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana, teknologi, lingkungan

pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial, ekonomi, budaya

masyarakat yang terkait dengan sumber daya air) diperlukan pada BBWS

Cidanau-Ciujung-Cidurian, BBWS Cisadane-Ciliwung, BBWS Citarum, Dinas

yang membidangi sumber daya air di Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta dan

Provinsi Jawa Barat harus membentuk Unit Sistem Informasi Sumber Daya Air

(SISDA). Selanjutnya yang perlu ditindak lanjuti adalah meningkatkan

kerjasama antar instansi dalam pengelolaan sumber daya air.

3.1.4.5 Analisis Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia

Usaha

1) Peraturan dan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan

keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antar sektor, dan antar generasi;

sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam

tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, masyarakat

perlu diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

mengamanatkan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya

air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan

masyarakat dalam segala bidang kehidupan perlu disusun pola pengelolaan

halaman128

sumber daya air. Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan

dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.

Sudah banyak peraturan perundangan, maupun peraturan daerah yang

disusun dalam rangka pengelolaan sumber daya air. Karena penerapannya

menyangkut berbagai pihak terkait, sehingga perlu adanya koordinasi antar

institusi.

Pengelolaan sumber daya air terpadu mempunyai ciri utama terlibatnya seluruh

unsur di dalam WS dengan pendekatan manajemen risiko dengan terus.

Pengelolaan sumber daya air terpadu memerlukan koordinasi perencanaan

dan pelaksanaan kegiatan semua institusi/pihak terkait, dan perlu

didukung peran aktif TKPSDA WS 6 Ci yang telah dibentuk Menteri

Pekerjaan Umum pada tanggal 16 Desember 2010. TKPSDA WS 6 Ci ini akan

dapat berperan aktif bila mendapat dukungan kuat dari BBWS secara

berkelanjutan, melalui perkuatan Sekretariat TKPSDA WS 6 Ci serta dukungan

dana dan operasionalnya.

2) Aspirasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

IWRM merupakan suatu proses koordinasi dalam pengembangan dan

pengelolaan sumberdaya air dan lahan serta sumberdaya lainnya dalam suatu

WS, untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan kesejahteraan sosial yang

seimbang tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem.

Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air perlu melibatkan seluas–

luasnya peran serta masyakat dan dunia usaha. Sejalan dengan prinsip

demokratis, masyarakat diberikan peran dalam penyusunan dan pembahasan

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS. Karena itu, perlu mengidentifikasi isu-

isu strategis, potensi sumber daya air, dan upaya penanganannya, melalui

Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) sebanyak 2 (dua) kali.

PKM 1 dan 2 telah dilaksanakan di ke-3 wilayah (3 Ci, 2 Ci, dan 1 Ci). Peserta

yang diundang terdiri dari pejabat struktural dari unsur pemerintah dan

masyarakat/organisasi/asosiasi yang berperan aktif di bidang sumber daya air,

termasuk para calon anggota TKPSDA WS 6 Ci.

halaman129

3.1.4.6 Analisis Perencanaan dan Penataan Ruang

1) Integrasi Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Rencana Tata Ruang

Sampai saat ini berdasarkan RTRW yang telah disusun, baik pada RTRW

Provinsi maupun pada RTRW Kabupaten/Kota yang telah ada, diperoleh

gambaran antara lain sebagai berikut:

a. Dalam rencana pola ruang pada RTRW yang telah disusun (RTRW Provinsi,

RTRW Kabupaten/Kota) yang seharusnya telah memuat/menampilkan

lokasi (zoning) seperti halnya antara lain: kawasan resapan air, kawasan

tangkapan air, kawasan retensi airyang termasuk dalam kawasan yang

memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (dapat dilihat

pada pedoman penyusunan RTRW), ternyata belum ada/belum tercantum

dalam RTRW.

Begitu pula halnya dengan dengan kawasan lindung setempat seperti

halnya: sempadan sungai, sempadan danau, kawasan sekitar danau,

kawasan sekitar mata air serta kawasan yang memberikan perlindungan

terhadap air tanah.

b. Dalam rencana struktur ruang pada RTRW yang telah disusun (RTRW

Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota) yang seharusnya sudah

menampilkan/mengemukakan gambaran mengenai rencana kawasan

tangkapan air (berupa waduk/reservoir) untuk setiap rencana lokasi waduk,

ternyata dalam RTRW yang telah disusun belum tercantum/belum ada.

Begitu pula halnya dengan sistem jaringan prasarana sumber daya air dan

sistem jaringan saluran primer dari intake (bendung) sampai ke lokasi

pasokan (Daerah Irigasi, instalasi pernjernihan air untuk perkotaan), serta

sistem jaringan sekundernya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa aspek sumber daya air belum

tercantum/terintegrasi secara jelas dalam RTRW yang telah disusun, bahkan

juga dalam RTRW yang telah ditetapkan sebagai Perda.

halaman130

2) Konflik Lintas Wilayah dan Lintas Sektor

a. Lintas Wilayah dan Lintas Sektoral

Dalam pemanfaatan lahan tersebut sering ditemui adanya konflik pemanfaatan

lahan pada kawasan perbatasan antara wilayah kota (wilayah administrasi kota)

dengan wilayah admistrasi kabupaten, terutama pada kawasan yang seharusnya

dialokasikan sebagai kawasan konservasi dijadikan sebagai kawasan budidaya.

Konflik seperti ini ditemui dalam perkebangan pemanfaatan lahan di Jabodetabek

Punjur dan Cekungan Bandung, antara lain dimanfaatkannya kawasan badan air

(daerah sumber mata air, resapan air dan bantaran sungai serta situ) sebagai

kawasan budidaya. Sebagai contoh pada kawasan Puncrut yang masuk dalam

wilayah kabupaten Bandung Barat yang berbatasan langsung dengan Kota

Bandung yang direncanakan sebagai kawasan konservasi telah dimanfaatkan

sebagai lahan usaha budidaya (permukiman dan pertanian holtikultura/sayuran).

Dikaitkan dengan lintas sektor, dari hasil ploting RTRW pada WS 6 Ci ditemui

adanya beberapa konflik baik dalam pemanfaatanlahan maupun dalam penyediaan

infrastruktur, antara lain lahan (kawasan) yang dalam RTRW dialokasikan sebagai

calon lokasi waduk Limo di wilayah Kota Depok, saat ini lokasi tersebut telah

berkembang menjadi kawasanbudidaya (pemukiman dan budidaya lainnya). Begitu

juga dengan rencana lokasi waduk Sodong di wilayah Kabupaten Bogor, saat ini

lokasinya telah berkembang menjadi kawasan perkotaan (Kota Kecamatan

Leuwiliang), dan waduk yang direncanakan tersebut juga akan merendam jalur

jalan nasional yang menghubungkan Bogor dengan Rangkasbitung. Rencana lokasi

waduk Genteng di wilayah kabupaten Bogor yang berbatasan dengan wilayah kota

Bogor, saat ini tumpang tindih dengan rencana jalan toll lingkar luar kota Bogor,

pengembangan permukiman perkotaan, serta budidaya lainnya.

Pada kawasan Cekungan Bandung lokasi yang direncanakan dalam penyusunan

Pola dan Rencana sumber daya air sebagai lokasi Waduk Ciwidey dikaitkan dengan

penggunaan lahan pada saat ini pada lokasi tersebut telah dimanfaatkan sebagai

lokasi permukiman dan kegiatan usaha lainnya. Sedangkan di dalam rencana (RTR

Kawasan Cekungan Bandung/Raperpres dan RTRW Kabupaten Bandung/Perda)

kawasan yang direncanakan sebagai lokasi Waduk Ciwidey ini telah direncanakan

sebagai lokasi pengembangan permukiman. Hal ini perlu dijadikan sebagai bahan

pertimbangan dalam penentuan lokasi Waduk Ciwidey ini dalam perencanaan dan

pelaksanaannya nanti.

halaman131

b. Alih Fungsi Lahan Sawah

Terjadinya alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis yang dalam rencana pola ruang

(RTRW Provinsi Banten dan RTRW Jawa Barat) telah direncanakan dan ditetapkan

peruntukannya sebagai lokasi pengembangan pertanian lahan basah (persawahan),

ternyata telah berkembang menjadi kawasan permukiman dan kegiatan usaha

lainnya. Hal ini ditemui antara lain pada kawasan sawah berigasi teknis di wilayah

kabupaten Serang (bagian Utara) ,kabupaten Tangerang (bagian Utara), kabupaten

Karawang (bagian Utara) dan Cekungan Bandung (terutama dibagian selatan Kota

Bandung). Apabila dikaitkan dengan kebijakan perlindungan lahan pertanian

pangan berkelanjutan dengan menggunakan dasar pertimbangan: kesesuain lahan,

ketersediaan infrastruktur, penggunaan lahan, potensi teknis lahan dan luasan

kesatuan hamparan lahan, maka kawasan pertanian lahan basah tersebut di atas

dapat dijadikan sebagai kawasan perlindungan lahan pertanian pangan

berkelanjutan (yang harus dilindungi).

halaman132


Gambar 3.37. Alih Fungsi Lahan Sawah di Indonesia (1994 – 2004)

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Cibungur

Cidanau

Cipaseh

Cibanten

Ciujung

Cimanedu

Cisadane

Ciliwung

Bekasi

Cikarang

Citarum Hilir

Citarum Tengah

Citarum Hulu

Hulu Waduk Jatiluhur

Sawah area by DAS as percentage of total DAS area

Loss of sawah 2000-2025 by DAS40% is lost!

2000

2025

halaman133

3.2 Skenario Kondisi Ekonomi, Politik dan Perubahan Iklim pada Wilayah

Sungai

3.2.1 Skenario

Berdasarkan asumsi di atas telah dibuat skenario yang mungkin, seperti

disajikan dalam Tabel 3.21 di bawah ini.

Tabel 3.21. Skenario Berdasarkan Tatakelola Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi

Rendah Sedang Tinggi

Tatakelola

pemerintahan

CT 1a 1 X

GG 2a 2 dan 3 4

Catatan : x = dapat diabaikan, CT = Current Trend, GG = Good Governance Skenario tersebut mengasumsikan bahwa pada tata kelola pemerintahan sesuai kecenderungan saat ini

(Current Trend) untuk kasus pertumbuhan ekonomi rendah dan tinggi tidak realistik. Oleh karena itu, kedua skenario tersebut (1a dan 2a) dapat diabaikan dan hanya digunakan untuk Sensitivity Analysis.

Asumsi untuk masing-masing parameter dirangkum dalam tabel berikut

Parameter Penjelasan

Tatakelola

Pemerintahan

(Perubahan Politik)

Current Trend (CT); Mengasumsikan bahwa situasi tatakelola

pemerintahan saat ini kurang lebih sama atau status quo.

Good Governance (GG); Tatakelola pemerintahan dan

pengelola PSDA WS 6 Ci mampu melaksanakan tatakelola

pemerintahan yang baik dan mampu meyakinkan semua

pemangku kepentingan untuk melaksanakan rencana yang

telah diberikan.

Pertumbuhan

ekonomi

Paling mungkin sekitar 5% – 6% (Medium), dengan

memperhatikan sensitivitas apakah pertumbuhan tersebut

RENDAH, atau apakah TINGGI

Perubahan iklim Bersiap untuk kondisi terburuk (kenaikan dan/atau

penurunan curah hujan ±0.3 mm/hari).

Pertumbuhan

penduduk

Diasumsikan pertumbuhan penduduk stabil pada kisaran 1%

per tahun dan menurun.

halaman134


Gambar 3.38. Strategi Struktural Neraca Air Pemenuhan Air Baku di WS 6 Ci Skenario 1

halaman135



halaman136



halaman137



halaman138

3.3 Alternatif Pilihan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air

Terhadap skenario dari kondisi WS 6 Ci telah dibuat beberapa alternatif strategi

untuk masing-masing skenario untuk mencapai tujuan dari pengelolaan

sumber daya air. Penyusunan konsep tersebut dibuat untuk masing-masing

aspek pengelolaan sumber daya air, dan mencakup strategi jangka pendek,

jangka menengah, dan jangka panjang. Hubungan antara asumsi, skenario, dan

strategi ditunjukkan dalam Tabel 3.22 di bawah ini.

Tabel 3.22. Hubungan Skenario, Asumsi dan Strategi

SK

EN

AR

IO

ASUMSI STRATEGI

Tatakelola

Pemerintahan

Perubahan

Iklim

Pertumbuhan

Ekonomi

Pertumbuhan

Penduduk

Identifier/

Judul Penjelasan

1 CT

Bers

iap u

ntu

k s

ken

ari

o t

erb

uru

k (ken

aik

an

dan

ata

u p

en

uru

nan

cu

rah

hu

jan

ku

ran

g lebih

0,3

mm

/h

ari

)

MEDIUM (5%)

Kir

a-k

ira 1

% d

an

men

uru

n

A. Current Trend Compliance

Hanya upaya minimum, termasuk air bersih RKI, dengan fokus pada kuantitas air.

1a CT RENDAH A. Current Trend

Compliance Hanya untuk Sensitivity Analysis.

2a GG RENDAH B. Proactive

Management Hanya untuk Sensitivity Analysis.

2

---- 3

GG

MEDIUM (5%)

B. Proactive Management

Seperti Strategi A, ditambah dengan kelembagaan yang kuat untuk PSDA terpadu.

C. Optimum Management

Proactive Management ditambah dengan perlindungan pertanian dan zonasi sumber daya air (water zoning)

4 GG TINGGI (7%) D. Maximum

Management

Upaya maksimum, dimaksudkan untuk meningkatkan semua upaya dari aspek PSDA dan berasumsi adanya cost recovery.


Di bawah ini dijelaskan fitur dari masing-masing strategi dan konteksnya dalam

perencanaan strategis (Pola) WS 6 Ci.

halaman139

a. Alternatif Strategi A: Current Trend Compliance

Tujuan dari strategi A adalah untuk memenuhi kebutuhan air pada masa datang

dengan biaya serendah mungkin. Upaya yang akan dilakukan pada strategi A ini

hanya berupa upaya minimum termasuk upaya pemenuhan air baku untuk

keperluan RKI secara terbatas tanpa melakukan upaya optimal terhadap

penanganan kualitas air, akibat dari terbatasnya dana. Ini berimplikasi bahwa opsi

kebijakan lain tidak akan digabungkan, seperti langkah-langkah yang lebih murah

yang dirancang untuk mendorong kesinambungan jangka panjang dari sistem

sumber daya air.

Strategi A mencakup langkah-langkah JWRMS untuk pengaliran air dari waduk

Jatiluhur ke wilayah Jabodetabek, Karawang dan Purwakarta, pengaliran air dari

Barat dan Selatan ke Tangerang, Serang/Cilegon dan Jabodetabek. Strategi A

berdampak tidak ada pengelolaan air tanah secara aktif, sehingga penurunan

tanah akan berlanjut pada tingkat yang membahayakan seperti sekarang ini, tapi

ketergantungan pada air permukaan di daerah Jakarta dan Bandung akan terbatas

selama periode air tanah masih tersedia. Ketika air tanah telah hampir habis

digunakan, keperluan beralih ke air permukaan dengan tingkat biaya yang

diperkirakan telah menjadi jauh lebih tinggi. Strategi A berdampak pada rendahnya

keterlibatan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi operasi sehingga

menghalangi pelaksanaaan upaya non-struktural yang pada jangka panjang

diperlukan untuk mengoptimalkan secara penuh potensi air bersih WS 6 Ci. Selain

itu, strategi A mengasumsikan bahwa tidak ada investasi besar terkait dengan

konservasi atau restorasi DAS, dan terkait dengan perbaikan kualitas air. Dilihat

dari perspektif jangka panjang, strategi ini tidak diinginkan dan di sini hanya

digunakan sebagai pembanding dengan strategi yang lainnya.

b. Alternatif Strategi B: Pro-active Management

Strategi B sama dengan Strategi A, dengan upaya tambahan dalam keseriusan

peningkatan kelembagaan untuk mengelola sumberdaya air secara proaktif, dan

dengan penegakan hukum yang lebih kuat dalam pengelolaan sumberdaya lahan

dan air. Namun, dalam strategi ini dana yang tersedia belum/tidak memadai untuk

memenuhi kebutuhan pengelolaan yang optimal, termasuk belum ada

pembangunan bendungan baru, tapi sudah ada sedikit upaya peningkatan kualitas

air.

halaman140

c. Alternatif Strategi C: Optimum Management

Strategi C bertumpu pada pemenuhan kebutuhan air, didasarkan pada IWRM yang

aktif dan berkelanjutan, termasuk pengelolaan air tanah, serta serangkaian upaya

dan kebijakan aktif yang dimaksudkan untuk pengendalian pencemaran, serta

konservasi dan restorasi DAS. Strategi C melakukan upaya optimum dalam

pengelolaan sumber daya air, melalui pelaksanaan “sebagian besar” upaya

penanganan secara bertahap termasuk penanganan konservasi sumber daya air,

pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, sistem informasi

sumber daya air serta pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan

dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air. Dengan demikian strategi ini

hanya akan mungkin dengan sumber dana yang memadai dan peningkatan

efisiensi. Strategi C menuntut otoritas untuk mengambil tindakan tepat untuk

menanggulangi dan secara bertahap menghentikan pengambilan air tanah di

kawasan pesisir Jakarta dan Cekungan Bandung. Setelah transisi ini, pengambilan

air tanah hanya diizinkan untuk air baku PDAM dan sumur penduduk.

d. Alternatif Strategi D: Maximum Management

Strategi D melaksanakan “semua” upaya pengelolaan sumber daya air secara

maksimum. Oleh karena itu strategi D ini mempunyai target yang sangat tinggi,

dengan konsekuensi semua upaya stuktural harus dilaksanakan segera (lebih awal

dibandingkan dengan strategi C) sementara dari segi finansial untuk pelaksanaan

upaya struktural ini kelihatannya sangat tinggi, kurang realistik. Selain kurangnya

kesiapan dari upaya struktural seperti segi studi kelayakan dan detail desainnya.

Strategi D mencakup opsi yang direkomendasikan kajian JWRMS untuk memasok

air Jabodetabek dari Timur dan Barat. Untuk hulu wilayah Saguling, serangkaian

upaya lebih lanjut dipadukan dengan komponen untuk memenuhi kebutuhan di

daerah tersebut (pasokan air ke Kota Bandung). Strategi ini menuntut pengelolaan

air tanah yang aktif, dimana pasokan air permukaan di Jakarta dan Bandung akan

ditingkatkan secara signifikan untuk menggantikan penggunaan air tanah dalam.

Akhirnya, Strategi D memuat upaya pengembangan sumber daya air, seperti

menaikkan bendungan Cirata sebesar 15 m (untuk meningkatkan volume

tampungannya) dan pengembangan pembangkit listrik tenaga air antara Saguling

dan Cirata (yaitu Rajamandala).

halaman141

4 BAB IV KEBIJAKAN OPERASIONAL

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Kebijakan operasional pengelolaan sumber daya air pada masing-masing wilayah (3 Ci,

2 Ci dan 1 Ci) mencakup 5 (lima) aspek, yakni:

Konservasi Sumber Daya Air

Pendayagunaan Sumber Daya Air

Pengendalian Daya Rusak Air

Sistem Informasi Sumber Daya Air

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha.

Selain kelima aspek tersebut, dalam pembahasannya dikaitkan pula dengan aspek

penataan ruang dan kelembagaan. Uraian lengkap kebijakan operasional pengelolaan

sumber daya air pada masing-masing wilayah disajikan pada:

Tabel 4.1. Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air WS 6 Ci (BBWS 3

Ci) pada Skenario 1,2,3,4





halaman142

Tabel 4.1. Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air WS 6 Ci (3 Ci) pada Skenario 1,2,3,4 1 KONSERVASI

1 2 3 4

A B C D

1.1 PERLINDUNGAN

DAN

PELESTARIAN

SUMBER DAYA

AIR

P P P P 1) Berkurangnya fungsi konservasi

kawasan hutan dan non hutan pada

lahan sangat kritis (1.024 ha) dan

kritis (25.124 ha) pada DAS di

wilayah Cidanau-Ciujung-Cidurian

Hulu

Terlaksananya konservasi lahan

sangat Kritis dan kritis pada

DAS di wilayah Cidanau-Ciujung-

Cidurian Hulu

Mensosialisasikan kepada masyarakat

tentang Rencana Teknis Rehabilitasi Hutan

dan Lahan (RTkRHL) = 2011-2013

melaksakan kegiatan RTkRHL pada lahan

sangat kritis 100% dan lahan kritis 10% area

(2014-2015)

Melaksakan kegiatan RTkRHL pada lahan

kritis 30% area, kumulatif menjadi 40%

serta memantau dan mempertahankan

kondisi yang sudah di rehabilitasi


kritis 60% area, kumulatif menjadi 100%


kondisi yang sudah di rehabilitasi

Melaksanakan RTkRHL di kawasan

prioritas pada hulu DAS dan hulu waduk/

rencana waduk, disertai insentif bagi

kelompok masyarakat yang

melaksanakannya

Dinas Kehutanan, Pertanian &

Perkebunan (di luar Kawasan Hutan),

PU/SDA Prov/Kab/Kota terkait, BPDAS,

BBWS, Kelompok Masyarakat, BB

Konservasi SD Alam (Hutan Konservasi),

Perum Perhutani (Hutan Lindung &

Produksi), PT. Bakti Usaha Menanam

Nusantara Hijau

P P P 2) Terancamnya lahan agak kritis pada


DAS di wilayah Cidanau-Ciujung-

Cidurian Hulu (94.101 ha)


agak kritis pada DAS di wilayah

Cidurian-Ciujung-Cidurian Hulu

Mensosialisasikan upaya konservasi dan

perlindungan lahan agak kritis pada seluruh

DAS dan melaksanakan RTkRHL 20% area

agak kritis


agak kritis 50% area, kumulatif menjadi

70% serta memantau dan

mempertahankan kondisi yang sudah di

rehabilitasi


potensial kritis 30% area, kumulatif

menjadi 100% serta memantau dan


rehabilitasi

Melaksanakan RTkRHL di kawasan

lahan agak kritis pada seluruh DAS

disertai insentif bagi kelompok

masyarakat yang melaksanakannya

P P 3) Terancamnya lahan potensial kritis

pada kawasan hutan dan non hutan

pada DAS di wilayah Cidanau-

Ciujung-Cidurian (219.849 ha)


potensial kritis pada DAS di

wilayah Cidanau-Ciujung-

Cidurian


perlindungan lahan potensial kritis pada

seluruh DAS di wilayah dan melaksanakan

RTkRHL 20% area





rehabilitasi





rehabilitasi

Menyadarkan masyarakat untuk

melindungi dan memperbaiki lahan

potensial kritis

P P P 4) Jumlah luas hutan belum memenuhi

kebutuhan standar lingkungan

Terwujudnya luas kawasan

hutan sebesar 30% di wilayah


Menambah luas hutan lindung dengan tidak

memperpanjang ijin hutan produksi yang

sudah habis masa ijin pengelolaannya, secara

selektif

Menambah luas hutan lindung dengan

tidak memperpanjang ijin hutan produksi

yang sudah habis masa ijin

pengelolaannya, secara selektif

Menambah luas hutan lindung dengan

tidak memperpanjang ijin hutan produksi

yang sudah habis masa ijin

pengelolaannya, secara selektif

Secara selektif tidak memperpanjang ijin

hutan produksi, merubah status menjadi

hutan lindung, sampai tercapai jumlah

30% wilayah 3 Ci

Bappeda, Dinas Kehutanan Prov, Perum

Perhutani, Kelompok Masyarakat

P P P 5) Terancamnyanya keaneka-ragaman

hayati

Terlindunginya keaneka-

ragaman hayati pada kawasan

lindung, a.l Cagar Alam Rawa

Danau

Identifikasi flora-fauna pada habitat kunci,

melaksanakan pelestarian keaneka-ragaman

hayati

Melaksanakan perlindungan dan

pelestarian keaneka-ragaman hayati pada

kawasan lindung, secara berkelanjutan

Melaksanakan perlindungan dan

pelestarian keaneka-ragaman hayati pada

kawasan lindung, secara berkelanjutan

Melestarikan keaneka-ragaman hayati

pada kawasan lindung, a.l Rawa Dano

BLHD Prov, KLH, Kelompok Masyarakat

P P P P 6) Belum optimalnya pelaksanaan

Gerhan dan GNKPA di dalam dan

di luar kawasan hutan pada DAS

hulu dan tengah wilayah Cidanau-

Ciujung-Cidurian

Terlaksananya Gerhan dan

GNKPA di dalam dan di luar

kawasan hutan pada DAS hulu

dan tengah wilayah Cidanau-

Ciujung-Cidurian

Melakukan evaluasi dan sinkronisasi terhadap

pelaksanaan Gerhan dan GNKPA, serta

melaksanakan Gerhan dan GNKPA pada

wilayah di Cidanau-Ciujung-Cidurian (25%)

Melakukan evaluasi ulang dan sinkronisasi

terhadap pelaksanaan Gerhan dan

GNKPA, serta melaksanakan Gerhan dan

GNKPA pada wilayah di Cidanau-Ciujung-

Cidurian (25%), kumulatif (50 %)

Melakukan evaluasi ulang dan sinkronisasi

terhadap pelaksanaan Gerhan dan

GNKPA, serta melaksanakan Gerhan dan

GNKPA pada wilayah di Cidanau-Ciujung-

Cidurian (50%), kumulatif (100%)

Melaksanakan sinkronisasi Gerhan dan

GNKPA pada wilayah di Cidanau-

Ciujung-Cidurian

Dinas Kehutanan, BBWS, Dinas/Badan

PU/SDA, BLHD, Bappeda, Perkebunan, dll

yang terkait di tk. Prov/Kab/Kota,

Kelompok Masyarakat

P P P 7) Kurang jelasnya batas di lapangan

kawasan milik Perum Perhutani,

BBKsumber daya air, PTPN dan

lahan masyarakat di hulu, sehingga

terjadi perambahan hutan

Terciptanya batas kawasan

hutan yang jelas antara Perum

Perhutani, BBKsumber daya air,

PTPN, dan lahan masyarakat

hulu

Melakukan pemetaan detail dan memasang

tanda batas yang jelas pada kawasan hutan.

Mengawasi dan mengendalikan pengunaan

lahan sesuai batas yang telah ditetapkan.

Mengawasi dan mengendalikan

pengunaan lahan sesuai batas yang telah

ditetapkan, serta menegakkan peraturan

yang berlaku, secara berkelanjutan

Mengawasi dan mengendalikan

pengunaan lahan sesuai batas yang telah

ditetapkan, serta menegakkan peraturan

yang berlaku, secara berkelanjutan

Memasang tanda batas kawasan hutan,

dan mengamankannya secara

berkelanjutan

Dinas Kehutanan Prov/Kab/Kota terkait,

BPDAS, BBKSDA, Perum Perhutani,

Kelompok Masyarakat

P P P 8) Budi daya pertanian di kawasan non

hutan yang tidak sesuai dengan

kaidah konservasi yang

menyebabkan banyaknya lahan

kritis

Terlaksananya PerMenTan No.

47/2006 tentang Pedoman

Umum Budidaya Pertanian pada

Lahan Pegunungan

Melaksanakan sosialisasi PerMenTan No.

47/2006, melaksanakan pelatihan dan

melaksanakan gerakan budidaya pertanian di

lahan pegunungan melalui pendekatan

sekolah lapang, (10% area)

Menerapkan PerMenTan No. 47/2006

tahap II (40% area), kumulatif (50% area),

memantau dan mengevaluasi

pelaksanaannya.


tahap III (50% area), kumulatif (100%

area), memantau dan mengevaluasi

pelaksanaannya.

Menyelenggarakan budidaya pertanian

lahan pegunungan yang sesuai dengan

kaidah konservasi berpedoman kepada

PerMenTan No. 47/2006

Dinas Perkebunan, Pertanian tk

Prov/Kab/Kota terkait, PT. BUMN-HL,

Kelompok Masyarakat

P P Terlaksananya penanaman

kawasan non hutan yang

berlereng dengan tanaman

jangka panjang bernilai ekonomi

tinggi, contoh kopi

Melaksanakan percontohan dan

pendampingan kepada masyarakat tani di

kawasan non hutan yang berlereng untuk

menanam tanaman jangka panjang, disertai

pemberdayaan pananaman sistem

tumpangsari untuk pendapatan sehari-hari,

target 15% area

Melaksanakan bimbingan kepada

masyarakat tani di kawasan non hutan

yang berlereng untuk menanam tanaman

jangka panjang, mulai dari pratanam

sampai pasca tanam, disertai penanaman

secara tumpang sari secara berkelanjutan,

target 25%, kumulatif 40%








Membimbing masyarakat di kawasan

berlereng dengan tanaman jangka

panjang bernilai ekonomi tinggi, dan

memberdayakan agar tetap mendapat

penghasilan untuk kehidupan hariannya

Dinas Perkebunan, Pertanian tk

Prov/Kab/Kota terkait, PT. BUMN-HL,

Kelompok Masyarakat

P 9) Masih terbatasnya Ruang Terbuka

Hijau (RTH) perkotaan

Tercapainya standar luas Ruang

Terbuka Hijau (RTH) perkotaan

sebesar 30% atau sesuai

dengan peraturan

Menyusun sistem pemberian Insentif bagi

yang menambah dan disinsentif bagi

pengembang yang mengurangi RTH,

dituangkan dalam Perda (2011-2013).

Menerapkan, memantau dan mengevaluasi

pelaksanaannya (2014-2015)

Menerapkan, memantau dan

mengevaluasi pelaksanaan sistem

pemberian Insentif/disinseftif secara

berkelanjutan




berkelanjutan

Menambah luas RTH sehingga tercapai

standar sesuai peraturan (30% luas)

Dinas Tata Ruang/ Tata Kota, PU,

Bappeda, DPRD, Developer dan

Kelompok Masyarakat

P P P 10) Masih adanya kawasan pemukiman

baru yang belum memenuhi daya

dukung lingkungan

Terwujudnya kawasan

pemukiman yang memenuhi

daya dukung lingkungan

Menyusun Perda tentang pembangunan

kawasan pemukiman baru yang

mensyaratkan untuk memenuhi daya dukung

lingkungan, mensosialisasikan,

menegakkannya, serta menerapkan

sanksinya.

Memantau secara berkelanjutan

pembangunan kawasan pemukiman untuk

memenuhi daya dukung lingkungan, serta

menerapkan sanksi pelanggarannya

Memantau secara berkelanjutan

pembangunan kawasan pemukiman untuk

memenuhi daya dukung lingkungan, serta

menerapkan sanksi pelanggarannya

Menyusun dan menerapkan Perda

tentang pembangunan kawasan

pemukiman baru yang mengikuti kaidah

konservasi

Dinas Perumahan/ Tata Kota, PU,

Bappeda, DPRD, BPN, Developer dan

Kelompok Masyarakat

P P P 11) Belum ada penetapan batas dan

pemanfaatan daerah sempadan

sungai dan situ/ waduk

Terwujudnya Perda tentang

sempadan pada sungai dan situ/

waduk

Menyusun Perda tentang perlindungan dan

fungsi situ serta mensosialisasikannya

Menerapkan Perda tentang sempadan

sungai dan situ/waduk

Menerapkan, mengawasi dan menindak

bagi pelanggar Perda tentang sempadan


Menyusun Perda, mensosialisasikan,

menegakkan dan menindak bagi

pelanggar Perda tentang sempadan dan

sungai situ/waduk

Dinas PU/SDA, BBWS, DPRD, BPN,

Satpol PP, Polri, Developer, Kelompok

Masyarakat

P P P P 12) Belum berkembangnya kerjasama

pengelolaan jasa lingkungan, selain

DAS Cidanau

Terlaksananya kerjasama


Menginvetarisasi dan mengkaji potensi obyek

dan subyek kerjasama pengelolan jasa

lingkungan dengan referensi DAS Cidanau

(2011-2013),menyusun dokumen kerjasama

dan melaksanakan uji coba (2014-2015)

Melaksanakan dan mengembangkan

kerjasama pengelolaan jasa lingkungan

serta monitoring dan evaluasi

pelaksanaannya




pelaksanaannya


kerjasama (pengelolaan jasa lingkungan)

BLHD Dinas Kehutanan, Perkebunan tk

Prov/kab/kota, BBWS, Dinas SDA Prov,

Sektor Swasta, Kelompok Masyarakat

iii + ii + iPermasalahan Berdasarkan AnalisisLembaga/Instansi/Kelompok

Masyarakat/Dunia Usaha TerkaitAspek/Sub Aspek

Jangka Pendek (2011-2015) Jangka Panjang (2011-2030)

Kebijakan operasionalSasaran/Target yang diinginkan

STRATEGI

i ii + iNo.

Jangka Menengah (2011-2020)

Catatan:

P = Menandakan Upaya tersebut telah termasuk kedalam strategi A, B, C atau D

halaman143

Tabel 4.1. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci (3 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4

dan1 KONSERVASI

1 2 3 4

A B C D

P P P 13) Belum optimalnya kerjasama hulu-

hilir dalam pelaksanaan konservasi

DAS

Terlaksananya konservasi DAS

dg prinsip kerjasama hulu-hilir,

antar Provinsi, antar Kab/Kota,

antara swasta-masyarakat

Menginvetarisasi potensi kerjasama hulu-hilir

pada masing-masing DAS. Menyiapkan MOU

dan melaksanakan uji coba kesepakatan

kerjasama hulu-hilir pada DAS Ciujung,

dengan referensi DAS Cidanau

Melaksanakan dan memantau

kesepakatan kerjasama hulu-hilir DAS

Ciujung.

Menyiapkan MOU dan melaksanakan uji

coba kesepakatan kerjasama hulu-hilir

untuk DAS Cidurian (antar kab./kota,



Cidurian (Prov. Jabar dan Banten) dan

DAS lainnya (antar kab./kota)

Mengembangkan, melaksanakan dan

memantau kerjasama hulu-hilir setiap

DAS dalam pelaksanaan konservasi

Bappeda, Dinas Kehutanan, Perkebunan,

PU/SDA, Prov/Kab/Kota terkait, BPDAS,

BBWS, BBKSDA, Perum Perhutani, PT.

BUMN-HL, Kelompok Masyarakat, Swasta

P P P P 14) Kurang terkendalinya penggunaan

lahan bekas sudetan sungai

Terlindunginya lahan bekas

sudetan sungai

Melaksanakan penyadaran masyarakat

tentang fungsi lahan bekas sudetan sungai.

Menertibkan dan mengembalikan fungsi lahan

bekas sudetan sebagai bagian dari daerah

milik sungai


tentang fungsi lahan bekas sudetan

sungai. Menertibkan dan mengembalikan

fungsi lahan bekas sudetan sebagai

bagian dari daerah milik sungai


tentang fungsi lahan bekas sudetan

sungai. Menertibkan dan mengembalikan

fungsi lahan bekas sudetan sebagai

bagian dari daerah milik sungai

Mengembalikan fungsi lahan bekas

sudetan sebagai bagian dari daerah milik

sungai

BBWS, Dinas PU/SDA, BPN, tk

Prov/Kab/Kota, masyarakat

P P P P 15) Terjadinya kerusakan dasar dan alur

sungai karena penambangan pasir

dan kerikil

Terlindunginya dasar dan alur

sungai terhadap kerusakan

akibat penambangan pasir dan

kerikil

Melakukan inventarisasi lokasi penambangan,

memberikan arahan lokasi yang sesuai untuk

penambangan, serta kaji ulang dan

pengaturan terhadap ijin penambangan,

dengan memperhatikan kelestarian

lingkungan secara berkelanjutan, disertai

penegakan hukum

Memberikan arahan lokasi yang sesuai

untuk penambangan, serta kaji ulang dan




penegakan hukum






penegakan hukum






penegakan hukum

Dinas Pertambangan/ ESDM, BLHD,

Dinas PU/SDA Kab./Kota/Prov, BBWS

P P P 16) Belum optimalnya perlindungan alur

dan tebing sungai di sungai-sungai

utama pada wilayah Cidanau-

Ciujung-Cidurian

Terwujudnya perlindungan yang

optimal pada alur dan tebing

sungai di sungai-sungai utama

pada wilayah Cidanau-Ciujung-

Cidurian

Merencanakan (2011-2013 = 100%) dan

melaksanakan (2014-2015 = 10%)

perlindungan alur dan tebing sungai di sungai-

sungai utama pada wilayah Cidanau-Ciujung-

Cidurian

Melaksanakan (2016-2020 = 25%,

kumulatif = 35%) perlindungan alur dan





tebing sungai di sungai-sungai utama

pada wilayah Cidanau-Ciujung-Cidurian

Melaksanakan perlindungan alur dan

tebing sungai yang optimal

BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota,

Kelompok Masyarakat

P P P 17) Terjadinya abrasi/ erosi muara dan

pantai

Terlindunginya kawasan muara

dan pantai khususnya di 30

lokasi erosi pantai

Menyusun perencanaan dan melaksanakan

pembangunan pengamanan muara dan erosi

pantai (10%)

Melaksanakan pembangunan

pengamanan muara dan erosi pantai

(30%), kumulatif (40%)

Melaksanakan perencanaan

pembangunan muara dan erosi pantai

(60%), kumulatif (100%)

Melindungi muara dan pantai dengan

struktur

Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, BBWS,

Kelompok Masyarakat





STRATEGI

i ii + iNo.


Catatan:


halaman144


1 KONSERVASI

1 2 3 4

A B C D

1.2 PENGAWETAN

AIR

P P P 1) Belum optimalnya pembangunan

dan pemeliharaan tampungan air

(masih banyak air terbuang pada

musim hujan)

Bertambah dan terpeliharanya

waduk, situ dan kolam retensi

Membangun waduk, situ dan kolam retensi

sesuai kebutuhan, melindungi yang sudah

ada, serta melaksanakan pemeliharaannya



ada, serta melaksanakan pemeliharaannya



ada, serta melaksanakan

pemeliharaannya

Menampung air hujan untuk mengurangi

aliran permukaan


Balai PSDA, Kelompok Masyarakat

P P P 2) Berkurangnya luas daerah resapan

di bagian hulu dan tengah wilayah


Terlindunginya dan

meningkatnya luas daerah

resapan di bagian hulu dan

tengah wilatyah Cidanau-

Ciujung-Cidurian

Melindungi dan meningkatkan luas daerah

resapan di bagian hulu dan tengah di seluruh

DAS secara berkelanjutan melalui kampanye

penyadaran masyarakat, peraturan standar

bangunan dan pengendalian IMB


resapan di bagian hulu dan tengah di

seluruh DAS secara berkelanjutan melalui

kampanye penyadaran masyarakat,

peraturan standar bangunan dan

pengendalian IMB


resapan di bagian hulu dan tengah di

seluruh DAS secara berkelanjutan melalui

kampanye penyadaran masyarakat,

peraturan standar bangunan dan

pengendalian IMB

Menyadarkan masyarakat untuk

meningkatkan fungsi daerah resapan

dan mengendalikan IMB

Dinas Tata Ruang, Permukiman, PU/SDA

, BLHD, Kehutanan Prov/Kab/Kota Terkait,

BBWS, BPDAS, Kelompok Masyarakat

P P P P 3) Belum memasyarakatnya

pembuatan sumur resapan dan

biopori oleh seluruh masyarakat

Terlaksananya pembuatan

sumur resapan dan biopori oleh

seluruh masyarakat

Melaksanakan sosialisasi pembuatan sumur

resapan dan biopori kepada masyarakat

(2011-2013) dan melaksanakan pembuatan

biopori oleh masyarakat (2011-2015) = 20%

area

Melaksanakan pembuatan sumur resapan

dan biopori kepada masyarakat (2016-

2020) = 30% area, kumulatif 50% area



2030) = 50 % area, kumulatif 100% area

Meningkatkan jumlah air yang meresap

dan menurunkan angka pengaliran

Dinas Permukiman/Tata Kota, PU/SDA ,

BLHD Prov/Kab./Kota Terkait, BBWS,

Kelompok Masyarakat

P P P P 4) Terjadinya kerusakan mata air di


Terlindunginya mata air di

wilayah Cidanau-Ciujung-

Cidurian secara berkelanjutan

Mensosialisasikan peraturan tentang

sempadan sumber air. Menetapkan dan

mematok sempadan sumber air di sekitar

mata air (jumlah 50%)

Menetapkan dan mematok sempadan

sumber air di sekitar mata air (jumlah 50%,

kumulatif 100%). Mengawasi dan

memelihara sempadan sumber air di

sekitar mata air

Mengawasi dan memelihara sempadan

sumber air di sekitar mata air

Melindungi keberadaan lingkungan

sumber air dengan memasang patok

batas sempadan yang jelas

BBWS, Balai PSDA, Dinas PU/SDA

Prov/Kab/Kota, Kelompok Masyarakat

P P P Melaksanakan inventarisasi kerusakan mata

air. Merehabilitasi dan OP mata air (25%)

Melaksanakan rehabilitasi dan OP mata air


Melaksanakan rehabilitasi dan OP mata air

(50%), kumulatif (100%)

Melakukan perbaikan dan pemeliharaan

mata air secara berkelanjutan



P P P P 5) Adanya kerusakan situ dan

prasarananya

Terlindunginya situ di wilayah


secara berkelanjutan

Mensosialisasikan peraturan tentang

sempadan situ. Menetapkan dan mematok

sempadan situ (jumlah 50%)

Menetapkan dan mematok sempadan situ

(jumlah 50%, kumulatif 100%). Mengawasi

dan memelihara sempadan situ

Mengawasi dan memelihara sempadan

situ

Melindungi keberadaan lingkungan situ

dengan memasang patok batas

sempadan secara jelas



P P P Terlaksananya rehabilitasi situ,

untuk mengembalikan kapasitas

dan fungsinya sesuai rencana

Menginventarisasi kerusakan situ dan

prasarananya.

Melaksanakan rehabilitasi situ melalui

perencanaan partisipatif masyarakat

setempat, pada Wilayah Cidanau-Ciujung-

Cidurian (15%)









Melindungi dan memulihkan kapasitas

dan fungsi situ di Wilayah Cidanau-

Ciujung-Cidurian

BBWS, Dinas PU/SDA Prov./Kab/Kota,

Kelompok Masyarakat

P P P P 6) Masih terjadinya alih fungsi situ

menjadi pemukiman atau tempat

usaha

Terlindunginya situ secara

berkelanjutan

Menyusun Perda tentang perlindungan dan


Menerapkan Perda tentang perlindungan

dan fungsi situ


bagi pelanggar Perda tentang

perlindungan dan fungsi situ



pelanggar Perda tentang perlindungan

dan fungsi situ

Dinas PU/SDA, DPRD, BPN

Prov/Kab/Kota, Satpol PP, Polri,

Developer, Kelompok Masyarakat

P P P 7) Kurangnya pemberdayaan

masyarakat sekitar mata air dan situ

berkaitan dengan pemeliharaan

sumber air

Terwujudnya pemberdayaan

masyarakat sekitar mata air dan

situ, untuk ikut memelihara

sumber air

Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di

sekitar mata air dan situ (jumlah 25%)

Melaksanakan pemberdayaan masyarakat

di sekitar mata air dan situ (jumlah 25%,

kumulatif 50%)


di sekitar mata air dan situ (jumlah 50%,

kumulatif (100%)

Melakukan pemberdayaan masyarakat di

sekitar mata air dan situ untuk ikut

berperan melindungi lingkungan sumber

air

Dinas PU/SDA, Kehutanan Prov/Kab/Kota

terkait, BPDAS, BBWS, BBKSDA, Perum

Perhutani, PT. BUMN-HL, Kelompok

Masyarakat

P P P 8) Terjadinya pengambilan air tanah

dalam yang melampaui batas dan

pemantauan yang lemah, pada CAT

Serang-Tangerang, berakibat

terjadinya penurunan muka air

tanah, muka tanah dan/ atau intrusi

air laut

Terlaksananya pengendalian

pengambilan air tanah

Melaksanakan pengendalian dan pemantauan

pengambilan air tanah, serta menindak

pengambilan yang melampaui ijin atau tidak

berijin, disertai penyediaan kebutuhan air

permukaan secara berkelanjutan

Melaksanakan pengendalian dan

pemantauan pengambilan air tanah, serta

menindak pengambilan yang melampaui

ijin atau tidak berijin, disertai penyediaan

kebutuhan air permukaan secara

berkelanjutan


pemantauan pengambilan air tanah, serta

menindak pengambilan yang melampaui

ijin atau tidak berijin, disertai penyediaan


berkelanjutan

Melaksanakan pemantauan dan

penertiban pengambilan air tanah,

disertai penyediaan kebutuhan air

permukaan, secara berkelanjutan

Dinas ESDM/Pertambangan, PU/CK/SDA,

BLHD, PDAM, Badan Regulator, BBWS,

Kelompok Masyarakat

P P P P 9) Tercapainya efisiensi

pemakaian air irigasi

lihat (5.5) Pemberdayaan dan Peningkatan

Peran Masyarakat dan Swasta, butir 3

P P P P Tercapainya efisiensi

pemakaian air rumah tangga

dan industri



P P Berkurangnya kebocoran

distribusi air minum

Mengganti pipa-pipa distribusi air minum yang

lama, mensosialisasikan, mengawasi dan

menindak terhadap pencurian air serta

menerapkan hemat air

Mengganti pipa-pipa distribusi air minum

yang lama, mensosialisasikan, mengawasi

dan menindak terhadap pencurian air serta




dan menindak terhadap pencurian air

serta menerapkan hemat air

Melaksanakan efisiensi dan hemat air

keperluan rumah tangga dan industri

PDAM, Badan Regulator, Dinas

PU/CK/SDA Kab/Kota, Kelompok

Masyarakat

iii + ii + iPermasalahan Berdasarkan Analisis

Masih rendahnya effisiensi

pemakaian air oleh berbagai

kepentingan

Lembaga/Instansi/Kelompok




STRATEGI

i ii + iNo.


Catatan:


halaman145


1 KONSERVASI

1 2 3 4

A B C D

1.3 P P P P 1) Menurunnya kualitas air

dibandingkan dengan standar baku/

kelas peruntukan sungai (tercemar


Peningkatan kualitas air sungai,

situ dan waduk (min. Kelas II

menurut PP no 82/2001)

Melaksanakan program kali bersih secara

terpadu (Prokasih, Superkasih) dan program

penilaian kinerja perusahaan (Proper), secara

rutin

Melakukan pemantauan, evaluasi

melaksanakan penegakan hukum

terhadap pelanggar yang melakukan

pencemaran

Melakukan pemantauan, evaluasi



pencemaran

Meningkatkan kualitas air sungai sesuai

atau lebih baik dari standar baku mutu

Dinas Kebersihan, BLHD, Dinas PU,

BBWS, Dinas Perindustrian, Kelompok

Masyarakat

P P P Merencanakan dan mengalokasi air

penggelontoran melalui kesepakatan dalam

TKPsumber daya air, serta melaksanakan

penggelontoran sungai

Melaksanakan alokasi air penggelontoran

sungai

Melaksanakan alokasi air penggelontoran

sungai

Mengalokasikan air untuk


BBWS, Dinas PU/SDA, Balai PSDA,

TKPSDA, Kelompok Masyarakat

P P P P Mendorong terbitnya penetapan kelas air

sungai dan waduk oleh Gubernur

Menegakkan peraturan tentang kelas air

sungai dan waduk

* Menegakkan peraturan tentang kelas air

sungai dan waduk

Menetapkan kelas air sungai dan waduk BLHD, BBWS, Bappeda, Dinas

Perindustrian, PU/SDA tk Prov/kab/kota,


P P P P Melaksanakan monitoring kualitas air,

terutama terhadap limbah industri secara

rutin. serta menegakkan peraturan.

Melaksanakan monitoring kualitas air,


rutin, serta menegakkan peraturan.



rutin, serta menegakkan peraturan

Melaksanakan peningkatan sistim

monitoring kualitas air sungai

BBWS, BLHD, Dinas PU/SDA,

Perindustrian, Bappeda Prov/ Kab/Kota,

Kelompok Masyarakat

P P Merencanakan sistem monitoring kualitas air

real time

Membangun dan mengoperasikan sistem

monitoring kualitas air real time

Mengoperasikan sistem monitoring

kualitas air real time

Membangun dan mengoperasikan sistem



Perindustrian Prov/ Kab/Kota, Kelompok

Masyarakat

P P P Meningkatkan SDM petugas monitoring,

pengawas dan penegak hukum (PPNS)

melalui fasilitasi training tentang pengelolaan

lingkungan (khususnya kualitas air)

Meningkatkan SDM petugas monitoring,


melalui fasilitasi training tentang

pengelolaan lingkungan (khususnya

kualitas air)





kualitas air)

Meningkatkan SDM petugas terkait


kualitas air)



Masyarakat

P P P P 2) Belum opmimalnya pengelolaan

limbah industri

Terwujudnya pengendalian

pencemaran dari limbah industri

Melaksanakan sosialisasi peraturan tentang

syarat kualitas air limbah (terutama logam

berat), dan kewajiban penggunaan IPAL

industri, serta mendorong pembangunan IPAL

Melaksanakan sosialisasi peraturan

tentang syarat kualitas air limbah

(terutama logam berat), dan kewajiban

penggunaan IPAL industri, serta

mendorong pembangunan IPAL

Melaksanakan sosialisasi peraturan

tentang syarat kualitas air limbah

(terutama logam berat), dan kewajiban


mendorong pembangunan IPAL

Memasyarakatkan Perda tentang

pengolahan limbah industri dan kualitas

limbah yang dapat dibuang ke perairan

umum, terutama berkaitan logam berat,


BPHD, Dinas Perindustrian, PU/SDA

Prov/kab/kota, BBWS, Kelompok

Masyarakat

P P P P Memberikan teguran dan penindakan

(penegakan hukum) bagi industri yang

membuang limbah tidak melalui IPAL

Memberikan teguran dan penindakan



Memberikan teguran dan penindakan



Melaksanakan pengawasan ketat

kualitas limbah industri sesuai baku mutu

limbah cair (terutama logam berat)

disertai penegakan hukum bagi

pelanggar;

BLHD, Dinas Perindustrian, PU/SDA

Prov/kab/kota, Kepolisian, PPNS, BBWS,

Kelompok Masyarakat

P P Menyusun perencanaan pembangunan IPAL

industri terpadu pada kawasan industri,

beserta penyiapan organisasi pengelolanya

Membangun IPAL industri terpadu pada

kawasan industri, dan mengoperasikannya

Mengembangkan IPAL industri terpadu

pada kawasan industri, dan

mengoperasikannya

Membangun IPAL industri terpadu pada

kawasan industri, dan

mengoperasikannya

Swasta, BLHD, Dinas Perindustrian, Dinas

PU Prov/kab/kota, BBWS, Kelompok

Masyarakat

P P P Melaksanakan evaluasi Perda terkait dengan

limbah industri dan lingkungan, bila perlu

memperbaharui Perda mengacu pada

peraturan pemerintah terbaru.

Melaksanakan evaluasi Perda terkait

dengan limbah industri dan lingkungan,

bila perlu memperbaharui Perda mengacu

pada peraturan pemerintah terbaru.







bila perlu memperbaharui Perda

mengacu pada peraturan pemerintah

terbaru.

BLHD, Dinas Perindustrian, Bappeda

PU/SDA Prov/kab/kota, BBWS, Kelompok

Masyarakat

P P P P Melaksanakan identifikasi, penyusunan,

updating data base: lokasi dan jenis industri,

potensi pencemar, IPAL, serta pemetaan

lokasi dan jenis industri di wilayah 3 Ci

Melaksanakan updating data base lokasi

dan jenis industri, potensi pencemar, IPAL,

serta updating peta lokasi dan jenis

industri di wilayah 3 Ci

Melaksanakan updating data base lokasi




Menyusun data base industri, serta

terintegrasi dalam sistim informasi

kualitas air

Dinas PU/SDA, BBWS, BLHD, Dinas

Perindustrian, Bappeda, instansi terkait di

Prov/Kab/kota, Kelompok Masyarakat

P P 3) Limbah cair domestik dan perkotaan

belum diolah sebagaimana mestinya


pencemaran dari limbah cair

domestik dan perkotaan;

Merencanakan dan membangun saluran

pembuangan air limbah perkotaan terpisah

dari saluran drainasi, secara bertahap (5%

area kota), terutama pada kawasan

pengembangan perumahan atau perkotaan

baru



dari saluran drainasi, secara bertahap

(10% area kota, kumulatif 15%), terutama

pada kawasan pengembangan perumahan

atau perkotaan baru






atau perkotaan baru

Merencanakan dan membangun sistem

sanitasi perkotaan dengan memisahkan

saluran pembuangan air limbah

perkotaan dari saluran drainasi kota,

secara bertahap

Dinas PU/CK, BLHD Prov/Kab/Kota,

BBWS, Kelompok Masyarakat

P P P P Melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan

masyarakat thd penggunaan pengolahan

limbah cair individu, perdesaan & komunal

(terutama daerah berpenduduk padat &

sekitar sumber air);

Melaksanakan sosialisasi dan

pemberdayaan masyarakat thd

penggunaan pengolahan limbah cair

individu, perdesaan & komunal (terutama

daerah berpenduduk padat & sekitar

sumber air);


pemberdayaan masyarakat thd

penggunaan pengolahan limbah cair

individu, perdesaan & komunal (terutama

daerah berpenduduk padat & sekitar

sumber air);

Melaksanakan pemberdayaan

masyarakat thd penggunaan pengolahan

limbah cair rumah tangga

BLHD, Dinas Kebersihan, Dinas

Kesehatan, Dinas PU/PSDA, Bappeda

Prov/kab/kota, Kelompok Masyarakat

P P P P 4) Masih adanya bahaya dari sisa

penggunaan pupuk dan obat-obatan

pertanian


limbah pertanian;

Melaksanakan sosialisasi penggunaan

pestisida dan pupuk secara benar dan sesuai

anjuran


pestisida dan pupuk secara benar dan

sesuai anjuran, serta monitoring

kepatuhan petani di lapangan


pestisida dan pupuk secara benar dan

sesuai anjuran, serta monitoring

kepatuhan petani di lapangan


tani tentang penggunaan pestisida dan

pupuk sesuai anjuran

BLHD, Dinas Pertanian, Dinas PU/SDA


P P P Melaksanakan monitoring kandungan

pestisida dan pupuk di saluran irigasi, sungai,

situ dan waduk.

Melaksanakan monitoring kandungan

pestisida dan pupuk di saluran irigasi,

sungai, situ dan waduk.

Melaksanakan monitoring kandungan



Melaksanakan monitoring kualitas air

saluran irigasi, sungai, situ dan waduk,

terhadap sisa/ limbah pestisida dan

pupuk

BLHD, BBWS, Dinas PU/SDA

Prov/kab/kota, Kelompok Masyarakat

P P P P 5) Limbah peternakan belum diolah



limbah peternakan;

Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan limbah

peternakan (untuk pupuk organik, biogas),

disertai percontohan dan pemberdayaan

peternak

Melaksanakan pemanfaatan limbah ternak

(pupuk organik, biogas), disertai

percontohan dan pemberdayaan petani

Melaksanakan pemanfaatan limbah ternak

(pupuk organik, biogas), disertai

percontohan dan pemberdayaan petani

Melaksanakan pemanfaatan limbah

ternak;

Dinas Peternakan, BLHD, Dinas PU/SDA

Prov/Kab/Kota, BBWS, Kelompok

Masyarakat, swasta

P P P Melaksanakan sosialisasi penggunaan IPAL

peternakan, disertai pembangunan IPAL

percontohan dan pemberdayaan peternak

Melaksanakan pembangunan IPAL

peternakan dan pemberdayaan peternak


peternakan dan pemberdayaan peternak


peternakan

iii + ii + i

PENGELOLAAN

KUALITAS AIR

DAN

PENGENDALIAN

PENCEMARAN

Permasalahan Berdasarkan AnalisisLembaga/Instansi/Kelompok




STRATEGI

i ii + iNo.


Catatan:


halaman146

Tabel 4.1. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci ( 3 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4

1 KONSERVASI

1 2 3 4

A B C D

P P P P 6) Pengelolaan limbah/sampah belum

optimal

Terwujudnya pengelolaan

limbah sampah

Meningkatkan layanan pengambilan sampah

perkotaan dan perdesaan dan penambahan

tempat pembuangan sampah sementara

maupun pembuangan akhir.

Meningkatkan layanan pengambilan

sampah perkotaan dan perdesaan dan

penambahan tempat pembuangan sampah

sementara maupun pembuangan akhir.

Meningkatkan layanan pengambilan

sampah perkotaan dan perdesaan dan

penambahan tempat pembuangan

sampah sementara maupun pembuangan

akhir.

Merencanakan dan melaksanakan

pengelolaan sampah perkotaan dan

pedesaan secara terpadu dan

berkelanjutan

Bappeda, Dinas Kebersihan, Dinas PU/CK

kab/kota, BLHD, Kelompok Masyarakat

P P P Melaksanakan pengelolaan sampah

perkotaan dan pedesaan secara terpadu

melalui sistem 3R (reduce, reuse, recycle),

dan berkelanjutan

Melaksanakan pengelolaan sampah



dan berkelanjutan




dan berkelanjutan


melalui sistem 3R (reduce, reuse,

recycle)

Bappeda, Dinas Kebersihan, PU/CK,

BLHDkab/kota, Kelompok Masyarakat

P P Memperkenalkan, sosialisasi dan percontohan

pengelolaan sampah melalui sistem daur

ulang dan bank sampah oleh Pemda

Mengembangkan pengelolaan sampah

melalui sistem daur ulang dan bank

sampah oleh swasta dan masyarakat,

dengan menerapkan insentif



sampah oleh swasta dan masyarakat


melalui sistem bank sampah oleh swasta

dan masyarakat, dengan menerapkan

insentif pada tahap awal

Bappeda, Dinas Kebersihan, PU/CK,

BLHD kab/kota, Kelompok Masyarakat,

swasta

P P P P Melaksanakan sosialisasi pelarangan

membuang sampah ke sungai/ badan air

lainnya disertai tindakan hukum bagi

pelanggarnya.

Melaksanakan sosialisasi pelarangan



pelanggarnya.

Melaksanakan sosialisasi pelarangan



pelanggarnya.

Melarang membuang sampah ke sungai/

badan air lainnya.

Dinas Kebersihan, Dinas PU/CK/SDA,

BLHD kab/kota, BBWS, Kelompok

Masyarakat





STRATEGI

i ii + iNo.


Catatan:


halaman147

Tabel 4.1. Kebijakan Operasional Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS 6 Ci ( 3 Ci) pada Skenario 1, 2, 3 dan 4

2 PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

1 2 3 4

A B C D

2.1 PENATAGUNAAN

SUMBER DAYA

AIR

P P P P 1) Belum adanya peraturan peruntukan

air pada sumber air pada ruas/

lokasi tertentu

Terbitnya Pergub peruntukan


lokasi tertentu, termasuk

penetapan kelas air sungai

Menyusun, merumuskan Pergub melalui

Dewan sumber daya air prov. dan

mensosialisasikan peruntukan air dari sumber

air (termasuk klas air sungai), secara

berkelanjutan

Mengkaji ulang dan merumuskan kembali,

Pergub peruntukan air dari sumber air

(termasuk klas air sungai), melalui Dewan

sumber daya air. Menerapkan Pergub

Mengkaji ulang dan merumuskan kembali


(termasuk klas air sungai), melalui Dewan

sumber daya air. Menerapkan Pergub

Menyusun, merumuskan, menetapkan,

mensosialisasikan dan menerapkan


termasuk klas air sungai

Dinas PU/SDA, Bappeda, BBWS, Dewan

SDA prov, Kelompok Masyarakat

P P P P 2) Belum adanya zona pemanfaatan

sumber air yg memperhatikan

berbagai macam pemanfaatan

Terbitnya penetapan zona

pemanfaatan sumber air dan

terintegrasinya pada peta

RTRW Prov. Banten

Menetapkan zona pemanfaatan sumber air

dan memadukan pada peta RTRW Prov dan

Kabupaten /Kota

Mengkaji ulang dan menetapkan kembali

zona pemanfaatan air dan memadukan

pada peta RTRW Prov dan kab/Kota

Memantau pelaksanaan zona

pemanfaatan air dan melakukan revisi jika

diperlukan

Mengkaji menetapkan zona pemanfaatan

air dan memadukan pada peta RTRW

Prov, kab/kota

Dinas Tata Ruang, Tata Kota, PU/SDA

Prov, BBWS, Kelompok masyarakat

2.2 PENYEDIAAN

SUMBER DAYA

AIR

P P P P 1) Adanya kekurangan air untuk

kebutuhan irigasi dan RKI, karena

kurangnya tampungan air/ waduk

Tercukupinya kebutuhan air

irgasi desa dan air rumahtangga

pedesaan

Membangun kolam-kolam tampungan air

setempat sesuai kebutuhan





Memanfaatkan panen air hujan/

tampungan lokal untuk kebutuhan

setempat

Dinas PU/SDA/CK Prov/Kab/Kota, BBWS,

Kelompok Masyarakat

P P P P Meningkatnya efisiensi

penggunaan air RKI utk

mengurangi kebutuhan air



Mengurangi pencurian air atau

pemborosan air RKI dan irigasi

Melaksanakan kampanye dan edukasi Hak

Guna Air. Melaksanakan pengawasan

pengambilan air baku RKI dan irigasi


Guna Air. Melaksanakan pengawasan dan

penindakan terhadap pelanggaran

pengambilan air




pengambilan air

Mengendalikan pengambilan air

pernukaan untuk RKI sesuai SIPA, dan

air irigasi sesuia kebutuhan, serta

melaksanakan penegakan hukum bagi

pelanggarnya

BBWS, Dinas Perindustrian, Dinas

PU/SDA Prov Jabar,Kepolisian, P3A,

Kelompok Masyarakat

P P P P Terlaksananya penyediaan

lahan untuk program

pembangunan waduk, saluran

pembawa, dan prasarana

sumber daya air lainnya melalui

pembebasan lahan yang adil

dan menguntungkan

masyarakat yang terkena

dampak

Mengkaji kembali kebijakan Resettlement

(dan ganti rugi, dalam rangka pembebasan

lahan sesuai dengan kondisi masyarakat dan

lingkungan setempat. Menerapkan hasil kajian

untuk pembebasan lahan selanjutnya --- ---

Melaksanakan pembebasan lahan untuk

keperluan program pembangunan

melalui resttlement dan ganti rugi kepada

masyarakat terdampak, secara adil dan

dapat bermanfaat untuk penghidupan

selanjutnya

Pemda, Bappeda, Dinas Sosial,

Pertanian/ Perkebunan, PU/SDA, BPN

Prov, Kab/Kota, Kemdagri, Ditjen SDA,


P P P P Terbangunnya waduk dan

tampungan air untuk

penyediaan air irigasi, air baku

RKI termasuk suplai air baku ke

ibukota Jakarta

Melaksanakan konstruksi bendungan Karian

(2014-2017), melaksanakan perencanaan

detail, pembebasan lahan untuk Saluran

Pembawa Karian Serpong Conveyance

System (2013-2014), membangun KSCS

tahap I dan WTP (2015-2017)

Melanjutkan pembangunan Bendungan

Karian dan KSCS. Mengoperasikan

Bendungan Karian (2018): air baku ke

Tangerang & Jakarta 9,1 m3/det melalui

KSCS, serta air baku dan irigasi ke Serang

5,5 m3/det melalui S.Ciberang

Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan

Bendungan Karian, serta saluran

pembawa KSCS

Menyimpan air pada waduk-waduk dan

long storage untuk memenuhi penyedian

air irigasi dan RKI wilayah 3 Ci, termasuk

untuk pengembangan Pelabuhan

Bojonegara dan suplai air baku ke

ibukota Jakarta

BBWS, Dinas PU/SDA Prov, kab./kota,

Ditjen SDA, Kelompok Masyarakat

P P P Melaksanakan pembebasan lahan lokasi

genangan waduk Sindang Heula (2015-2016)

Melaksanakan konstruksi bendungan

Sindang Heula, saluran pembawa dan

WTP (2018-2021)

Mengoperasikan Bendungan Sindang

Heula (2022): air baku Serang 0,8 m3/det,

serta air irigasi Cibanten 0,8 m3/det

P P Melaksanakan studi kelayakan Bendungan

Pasirkopo (2015).

Menyusun perencanaan detail Bendungan

Pasirkopo (2016-2017), dan pembebasan

lahan (2019-2020)

Melaksanakan konstruksi (2021-2024) dan

mengoperasikan Bendungan Pasirkopo

(2025), manfaat air irigasi dan air baku 7

m3/det

P P P Menyusun studi kelayakan dan perencanaan

detail Long Storage Ciujung Lama (2013-

2015)

Melaksanakan konstruksi termasuk WTP

(2016-2017) dan mengoperasikan Long

Storage Ciujung Lama (2018)

Mengoperasikan Long Storage Ciujung

Lama

P P P P Menyusun perencanaan detail Bendung Karet

Citawing (2013), serta melaksanakan

pembangunannya (2015-2017)

Melaksanakan pembangunan Bendung

Karet Citawing termasuk WTP (2015-

2017). Mengoperasikan (2018)

Mengoperasikan Bendung Karet Citawing

P P P P Menyusun perencanaan detail peningkatan

Bendungan Krenceng, Stasiun Pompa

Cidanau (2011-2013). Melaksanakan

konstruksi peningkatan Bendungan Krenceng

dan Sta.Pompa (2014-2015)

Mengoperasikan Bendungan Krenceng,

Stasiun Pompa Cidanau dan pipa

pembawa, secara berkelanjutan

Mengoperasikan Bendungan Krenceng,

Stasiun Pompa Cidanau dan pipa

pembawa, secara berkelanjutan

Menyimpan air pada waduk-waduk untuk

memenuhi penyedian air RKI kota dan

kawasan industri Cilegon

PT.KTI, BBWS, Kelompok Masyarakat

P P Menyusun studi kelayakan Bendungan

Cidanau (2013-2014), dan Perencanaan

Detail (2015)


Cidanau, dan pembebasan lahan (2016-

2018), serta konstruksi Bendungan

Cidanau (2019)

Melanjutkan pelaksanaan konstruksi, dan

mengoperasikan Bendungan Cidanau

(2022). Direncanakan tambahan debit 2

m3/det (total menjadi 4 m3/det) ke waduk

Krenceng


PT.KTI, Ditjen SDA, Kelompok Masyarakat

P 2) Antisipasi peningkatan jumlah

penduduk, serta kegiatan industri

dan ekonomi berkaitan dengan

rencana pembangunan Jembatan

Selat Sunda penghubung antara

P.Jawa dan P.Sumatera

Terlaksananya penyediaan air

irigasi dan air baku RKI,

mendukung pemenuhan

kebutuhan air sesuai

pertumbuhan jumlah penduduk,

kegiatan industri dan kegiatan

ekonomi yang tinggi

---

Melaksanakan studi kelayakan Bendungan

Tanjung dan Cilawang (2018-2020)


Tanjung atau Cilawang, dan pembebasan

lahan (2021-2025). Melaksanakan

pembangunan Bendungan Tanjung atau

Cilawang (2026-2030), manfaat 7 m3/det

air irigasi dan air baku RKI

Menyediakan air irigasi dan air baku RKI

untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah

penduduk, kegiatan industri dan kegiatan

ekonomi yang tinggi berkaitan dengan

rencana pembangunan Jembatan Selat

Sunda, serta mendukung kebutuhan air

baku Jakarta Barat


PT.KTI, Ditjen SDA, Kelompok Masyarakat

P P P P 3) Perlu tambahan penyediaan

pasokan air baku ke Jakarta dari

arah barat. Saat ini terdapat air

bersih 3 m3/det dari S.Cisadane ke

Jakarta

Penyediaan tambahan suplai air

baku/ air bersih ke Jakarta

Melaksanakan pembangunan Karian Serpong

Conveyance System (KSCS) tahap I, serta

Water Treatment Plan, debit rencana air

bersih ke Jakarta 3,2 m3/det

Mengoperasikan KSCS tahap I setelah

bendungan Karian terbangun, debit 3,2

m3/det ke Jakarta

Merencanakan dan membangun KSCS

tahap II setelah bendungan Pasirkopo/

Tanjung/ Cilawang terbangun

Menyediakan pasokan air ibukota

Jakarta dengan membangun waduk-

waduk di S.Ciujung dan S.Cidurian

BBWS, Dinas PU/SDA Prov DKI Jkt,

Banten, Kelompok Masyarakat

P P P 4) Keterbatasan layanan PDAM

Kab./Kota

Meningkatnya cakupan layanan

PAM Kab./Kota sesuai target

MDG's

Meningkatkan cakupan layanan PAM dengan

menambah sambungan rumah tangga

menjadi (50% jml penduduk)

Meningkatkan cakupan layanan PAM

dengan menambah sambungan rumah

tangga menjadi (60% jml penduduk)



tangga menjadi (70% jml penduduk)

Meningkatkan jumlah sambungan rumah

tangga mencapai 70% jml penduduk

PDAM Prov/Kab/Kota, Dinas PU/CK

Kab.Kota, Kelompok Masyarakat

No. Kebijakan operasional

Jangka Panjang (2011-2030)

Sasaran/Target yang diinginkan

STRATEGI

i ii + iLembaga/Instansi/Kelompok

Masyarakat/Dunia Usaha Terkaitiii + ii + i

Jangka Pendek (2011-2015)

Aspek/Sub Aspek


Permasalahan Berdasarkan Analisis

Catatan:


halaman148


2

1 2 3 4

A B C D

2.3 PENGGUNAAN

SUMBER DAYA

AIR

P P P P 1) Terganggunya fungsi irigasi karena

adanya pengambilan air baku RKI di

saluran induk irigasi Pamarayan

Barat & Timur, Cidurian, sehingga

terjadi konflik

Terwujudnya harmonisasi

penggunaan air irigasi dan air

baku di saluaran Induk

Pamarayan Barat dan Timur,

Cidurian

Mereview dan menyepakati alokasi air melalui

Komisi Irigasi, serta melaksanakan alokasi air

pada Saluran Induk Pamarayan Barat dan

Timur, Cidurian, sesuai kesepakatan

Melaksanakan alokasi air pada Saluran

Induk Pamarayan Barat dan Timur,

Cidurian, sesuai kesepakatan

Melaksanakan pemisahan saluran

pembawa air baku dari saluran induk

irigasi Pamarayan Barat, Timur, dan

Cidurian

Melaksanakan alokasi air baku RKI dan

air irigasi sesuai kebutuhan, untuk jangka

panjang melakukan pemisahan fungsi

saluran Irigasi dan saluran air baku RKI

P P P P 2) Kerusakan prasarana jaringan irigasi

mengakibatkan tidak efektif dan

tidak efisiennya distribusi air irigasi

Terlaksananya rehabilitasi

jaringan irigasi kewenangan

Pusat di wilayah 6 Ci, 31.592 ha

(DI.Cidurian, DI.Ciujung),

terutama yang rusak berat

Melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan

jaringan irigasi (DI Cidurian, DI Ciujung), serta

menambah bangunan/ alat pengukur debit,

seluas 30% area

Melaksanakan rehabilitasi dan

peningkatan jaringan irigasi (DI Cidurian,

DI.Ciujung), serta menambah bangunan/

alat pengukur debit, seluas 30% area,

kumulatif 60%


peningkatan jaringan irigasi (DI Cidurian,

DI.Ciujung), serta menambah bangunan/

alat pengukur debit, seluas 40% area,

kumulatif 100%


peningkatan jaringan irigasi mencapai

100%


jaringan irigasi kewenangan

Provinsi dan Kab/Kota, terutama

irigasi teknis dan semi teknis

Melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan

jaringan irigasi kewenangan Provinsi,

Kab/Kota, seluas 30% area


peningkatan jaringan irigasi kewenangan

Provinsi, Kab/Kota, seluas 30% area.

Kumulatif 60%


peningkatan jaringan irigasi kewenangan

Provinsi, Kab/Kota, seluas 40% area.

Kumulatif 100%

P P P P Mendukung pengembangan

irigasi Prov.Banten bagian

selatan, dengan melaksanakan

rehabilitasi dan peningkatan DI

kewenangan Pusat 9.711 ha

(DI.Ciliman dan DI.Cibaliung)

Melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan DI

kewenangan Pusat (DI.Ciliman dan

DI.Cibaliung), seluas 30% area


peningkatan DI kewenangan Pusat

(DI.Ciliman dan DI.Cibaliung), seluas 30%

area, kumulatif 60%


peningkatan DI kewenangan Pusat

(DI.Ciliman dan DI.Cibaliung), seluas 40%

area, kumulatif 100%

P P P P 3) OP prasarana sumber daya air

(Irigasi,sungai, situ, dll) belum

memadai, berakibat menurunnya

fungsi layanan

Terlaksananya OP prasarana

sungai sesuai standar

Melaksanaan OP prasarana sungai (Tingkat

Pelayanan 50%)

Melaksanaan OP prasarana sungai

(Tingkat Pelayanan 75%)

Melaksanaan OP prasarana sungai


Melaksanaan OP prasarana sungai untuk

mempertahahan tingkat layanan

P P P Melaksanakan OP Waduk/Situ

sesuai kebutuhan

Melaksanakan (50%) OP waduk/situ oleh

BBWS/Dinas PU/swasta sesuai

kewenangannya



kewenangannya, kumulatif (100%)

Melaksanakan OP waduk/situ oleh


kewenangannya secara berkelanjutan

Penganggaran OP sesuai kebutuhan

nyata pengelolaan situ-situ, baik secara

swakelola maupun kontraktual

P P P Meningkatnya efisiensi air irigasi lihat (5.5) Pemberdayaan dan Peningkatan


P P P 4) Belum adanya SOP tampungan/ situ

di Wilayah Cidanau-Ciujung-

Cidurian

Tersedianya SOP

tampungan/situ di Wilayah


Melaksanakan kajian SOP tampungan/situ di

Wilayah Cidanau-Ciujung-Cidurian (2011-

2013) memformulasikan dan mengujicoba

(2014-2015)

Melegalisasi dan mendesiminasikan SOP

tampungan/situ di Wilayah Cidanau-

Ciujung-Cidurian (2016-2020)


tampungan/situ di Wilayah Cidanau-

Ciujung-Cidurian (2021-2030)

Menyiapkan SOP tampungan/situ di

Wilayah Cidanau-Ciujung-Cidurian

P P P P 5) Belum mutakhirnya SOP waduk

Krenceng

Mutakhirnya SOP waduk

Krenceng sesuai peraturan, PP

37 tahun 2010 tentang

Bendungan

Melaksanakan kaji ulang (2012-2013) SOP

waduk Krenceng dan legalisasi (2014)

Melaksanakan SOP di waduk Krenceng


Melaksanakan SOP di waduk Krenceng


Memutakhirkan SOP waduk Krenceng

P P P P 6) Belum tersusunnya pedoman

Operasional penyusunan AKNOP

(analisa kebutuhan nyata operasi

dan pemeliharaan) Irigasi

Tersedianya pedoman

operasional AKNOP irigasi

Melakukan kajian AKNOP irigasi di Seluruh DI

3 Ci (2011-2013) dan menguji coba

pelaksanaan AKNOP irigasi di beberapa DI

(2013-2014). Melegalisasi AKNOP Irigasi

(2015)

Melaksanakan AKNOP irigasi di seluruh DI

wilayah 3 Ci (2016-2020) pada total area

50%


wilayah 3 Ci (2016-2020) pada total area

menjadi 100%

Mereview AKNOP Saluran Irigasi

dikaitkan dengan areal (Rp/Ha) dan

bangunan (rp/ha), serta bangunan utama

P P P P 7) Belum terlaksananya aset

manajemen irigasi (OP, Rehabilitasi)

Terlaksananya penerapan

Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)


Melaksanakan inventarisasi kondisi jaringan

dalam rangka aset manajemen irigasi (25%

area)

Melaksanakan inventarisasi kondisi

jaringan dalam rangka aset manajemen

irigasi (25% area, kumulatif 50%)

Melaksanakan inventarisasi kondisi

jaringan dalam rangka aset manajemen

irigasi (50% area, kumulatif 100%)

Menyusun prioritas OP dan rehab

jaringan dengan berdasarkan PAI.

P P P P 8) Kurangnya pembinaan masyarakat

petani dalam pelaksanaan irigasi

partisipatif

Terlaksananya irigasi partisipatif

dan peningkatan kemampuan

petani/ P3A dalam pengelolaan

jaringan irigasi tingkat tersier

Melaksanakan pemberdayaan petani/ P3A

dalam pengelolaan jaringan irigasi tingkat

tersier (30% area) dan pembinaan perannya

dalam irigasi partisipatif



tersier (60% area, kumulatif 60%) dan

pembinaan perannya dalam irigasi

partisipatif



tersier (40% area, kumulatif 100%) dan

pembinaan perannya dalam irigasi

partisipatif

Memberdayakan petani/ P3A dalam

pengelolan jaringan irigasi tingkat tersier

dan perannya dalam irigasi partisipatif

P P 9) Masih rendahnya Indeks

Pertanaman (IP)

Meningkatnya IP mencapai

280% pada 2030, seiring

dengan pelaksanaan rehabilitasi

jaringan irigasi, peningkatan

efisiensi dan penambahan

penyediaan air irigasi

Peningkatan IP dari 210% ke 250% Peningkatan IP dari 250% ke 265% Peningkatan IP dari 265% ke 280% Menaikkan IP dg pemberdayaan petani

(dari 210% ke 280%), seiring dengan

pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi,

peningkatan efisiensi dan peningkatan

penyediaan air irigasi

P P P P 10) Kondisi layanan jaringan pengairan

perikanan dan tambak rakyat di

pantai utara telah menurun.


jaringan perikanan dan tambak

rakyat, seluas 10.243 ha

Melaksanakan rehabilitasi jaringan perikanan

dan tambak rakyat (25% area)

Melaksanakan rehabilitasi jaringan

perikanan dan tambak rakyat (50% area,

kumulatif 75%)


perikanan dan tambak rakyat (25% area.

Kumulatif 100%)

Merehabilitasi jaringan pengairan

perikanan dan tambak rakyat.

iii + ii + iPermasalahan Berdasarkan AnalisisAspek/Sub Aspek

Jangka Pendek (2011-2015) Jangka Menengah (2011-2020) Jangka Panjang (2011-2030)


STRATEGI

i ii + iNo.

PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Catatan:


halaman149


2

1 2 3 4

A B C D

2.4 PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA AIR

P P P 1) Belum optimalnya pemanfaatan

potensi tenaga air

Terlaksananya pengembangan

potensi tenaga air

Melaksanakan inventarisasi potensi dan

perencanaan pemanfaatan tenaga air (2011-

2013), melaksanakan konstruksi mini-mikro

hydro power (2014-2015 = 30%)

Melaksanakan pembangunan pembangkit

tenaga listrik di bendungan Karian dan

mini-mikro hydropower 30% , kumulatif =

60%

Membangun pembangkit tenaga listrik

pada bendungan-bendungan dan mini-

mikro hydropower 40%, kumulatif = 100%

Membangun pembangkit listrik tenaga air

pada bendungan dan pengembangan

potensi mini dan mikro hydropower

ESDM, PLN, BBWS, Dinas PU/ SDA prov,

Kelompok Masyarakat

P P 2) Masih terbatasnya pengembangan

penerapan teknologi ultra filtrasi dan

desalinasi


penerapan teknologi ultra filtrasi

dan desalinasi, khususnya untuk

air industri di kawasan

perkotaan dan pantai utara

Melakukan kajian pengembangan penerapan

teknologi ultra filtrasi dan desalinasi dan

mendorong peran industri/ swasta untuk

menerapkannya

Mendorong pelaksanaan pengembangan

penerapan teknologi ultra filtrasi dan

desalinasi oleh industri/ swasta, dengan

pemberian insentif bagi yang mengurangi


Melaksanakan pengembangan penerapan

teknologi ultra filtrasi dan desalinasi oleh

industri/ swasta, terutama di perkotaan

dan pantai utara

Mendorong pengembangan penerapan

teknologi ultra filtrasi dan desalinasi oleh

industri/swasta, dengan pemberian

insentif bagi yang mengurangi


Pemda kab/kota Tanggerang, Serang,

Cilegon, PDAM, industri/ swasta,

Kelompok Masyarakat

2.5 PENGUSAHAAN P P P P 1) Masih terbatasnya pengusahaan air

oleh swasta di wilayah 3Ci


pengusahaan air oleh swasta,

contoh PT.KTI, air kemasan

Mendorong pihak swasta untuk investasi

dalam pelayanan air bersih untuk RKI,

terutama dengan air baku dari Waduk Karian,

serta meningkatkan kapasitas layanan PDAM


dalam pelayanan air bersih untuk RKI,

terutama dengan air baku dari Waduk

Karian, serta meningkatkan kapasitas

layanan PDAM


dalam pelayanan air bersih untuk RKI, dari

sumber air lainnya, serta meningkatkan

kapasitas layanan PDAM

Mendorong pihak swasta untuk

mengembangkan pengusahaan air baik

untuk air bersih maupun tenaga air

Pemda prov.Banten, BKPMD, Dinas

Perdagangan, Perindustrian, PU/SDA,


P P P Mendorong pihak swasta untuk investasi

dalam pengembangan pembangkit tenaga

listrik mini hidro



listrik mini hidro



listrik mini hidro



Jangka Pendek (2011-2015) Jangka Menengah (2011-2020) Jangka Panjang (2011-2030)


STRATEGI

i ii + iNo.

PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Catatan:


halaman150


3 PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

1 2 3 4

A B C D

3.1 PENCEGAHAN

BENCANA

P P P P 1) Belum adanya Master Plan Sistem

Pengendalian Banjir secara

menyeluruh pada S.Ciujung dan

Cidurian

Terlaksananya master plan

sistem pengendalian banjir

secara menyeluruh pada

S.Ciujung dan Cidurian

Menyusun master plan sistem pengendalian

banjir secara menyeluruh pada S.Ciujung dan

Cidurian, dengan banjir rencana untuk

kawasan: pertanian Q5, perkotaan Q25

Melaksanakan program-program prioritas

pada master plan sistem pengendalian

banjir pada S.Ciujung dan Cidurian,

dengan banjir rencana kawasan pertanian

Q5, kawasan perkotaan sementara

dengan Q10

Melaksanakan program berikutnya, dan

OP pada sistem pengendalian banjir pada

S.Ciujung dan Cidurian, dengan banjir

rencana kawasan pertanian Q5, perkotaan

ditingkatkan Q25

Mengurangi korban/ kerugian akibat

banjir dan mengurangi frekuensi kejadian

banjir dengan banjir rencana untuk

kawasan: pertanian Q5, perkotaan Q25

BBWS, Dinas PU/SDA prov., kab/kota,

BPSDA, Kelompok Masyarakat

P P P P 2) Menurunnya fungsi tanggul banjir di

sungai Ciujung dan Cidurian

Terlaksananya perbaikan,

rehabilitasi dan pemeliharaan

tanggul banjir pada sungai

Ciujung dan Cidurian

Melaksanakan perencanaan detail dan

pelaksanaan perbaikan, rehabilitasi dan

pemeliharaan tanggul banjir secara bertahap

Melaksanakan perbaikan, rehabilitasi dan

pemeliharaan tanggul banjir secara

berkelanjutan

Melaksanakan perbaikan, rehabilitasi dan

pemeliharaan tanggul banjir secara

berkelanjutan

Memelihara fungsi tanggul banjir secara

berkelanjutan

BBWS, Dinas PU/ SDA Provinsi, BPSDA,

Kelompok Masyarakat

P P 3) Tercapainya kapasitas aliran

sungai dan jaringan drainase

mampu menyalurkan banjir

dengan debit tertentu

Melaksanakan perencanaan normalisasi

sungai Ciujung dan Cidurian dengan Q25, dan

melaksanakannya secara bertahap (15%)

Melaksanakan normalisasi sungai Ciujung

dan Cidurian dengan Q25, secara

bertahap (25%), kumulatif (40%)

Melaksanakan normalisasi sungai Ciujung

dan Cidurian dengan Q25, secara

bertahap (60%), kumulatif (100%)

Meningkatkan kapasitas aliran sungaai

dan jaringan drainase untuk aliran Q25

BBWS, Dinas PU/ SDA Provinsi,

Kelompok Masyarakat

P P P Melaksanakan perbaikan dan rehabilitasi

Jaringan Drainase 25%

Melaksanakan perbaikan dan rehabilitasi

Jaringan Drainasi 25%, kumulatif (50%)


Jaringan Drainasi 50%, kumulatif (100%)


saluran drainasi secara berkelanjutan

P P P Melaksanakan OP Sungai dan saluran

drainase sepanjang tahun

Melaksanakan OP Sungai dan saluran





drainasi secara berkelanjutan

P P P P 4) Penggunaan daerah retensi/ dataran

banjir dan rawan banjir untuk

pemukiman dan tempat usaha selain

pertanian

Tercapainya penetapan dan

pemasangan patok batas

kawasan retensi banjir serta

melarang pembangunan di

daerah retensi

Menetapkan peruntukan dan melindungi

daerah retensi, untuk tampungan air



Relokasi penduduk Menerbitkan penetapan daerah retensi

dan perda mengenai daerah retensi

termasuk larangan membangun


BPSDA, BPDAS, Kelompok Masyarakat

P P P Terciptanya solusi dan

terlaksananya ketetapan upaya

bagi kawasan retensi yang telah

terbangun

Merencanakan solusi dan menerapkan

pengaturan bagi kawasan retensi yang telah

terbangun

Merencanakan solusi dan menerapkan

pengaturan bagi kawasan retensi yang

telah terbangun

__ Menetapkan pengaturan kawasan retensi

yang telah terbangun



P P P P Terwujudnya peta rawan banjir,

serta meningkatnya

pemahaman masyarakat

tentang risiko di daerah rawan

banjir

Menyusun peta rawan banjir,

mensosialisasikannya kepada masyarakat,

disertai penjelasan tentang risiko yang

dihadapi. Menyusun Perda yang membatasi

pembangunan di daerah rawan banjir

Mensosialisasikan risiko daerah rawan

banjir. Membatasi pembangunan di daerah

rawan banjir

Mensosialisasikan risiko daerah rawan

banjir. Membatasi pembangunan di daerah

rawan banjir

Mensosialisasikan resiko daerah rawan

banjir. Membatasi pembangunan di

daerah rawan banjir


Kelompok Masyarakat

P P P P 5) Kurang teridentifikasinya potensi

daerah retensi

Teridentifikasinya potensi

daerah retensi di wilayah


Mengidentifikasi potensi daerah retensi di

wilayah Cidanau-Ciujung-Cidurian (2011-

2013) dan membuat perencanaan daerah

retensi (2014-2015)

Melaksanakan konsolidasi kepemilikan

lahan dan pembangunan daerah retensi di

wilayah Cidanau-Ciujung-Cidurian (30%

area)


lahan dan pembangunan daerah retensi di

wilayah Cidanau-Ciujung-Cidurian (70%

area), kumulatif menjadi 100%

Mengidentifikasi potensi, merencanakan

dan membuat daerah/kolam retensi

Dinas Tata Ruang/Tata Kota, PU/SDA ,

BPLHD/BLHD, Dinas TanHutBun

Kab./Kota Terkait, BBWS, Dinas/Badan

Terkait di Tk. Prov., Kelompok Masyarakat

P P P P 6) Penggunaan bantaran sungai untuk

pemukiman dan tempat usaha

Terwujudnya bantaran sungai

bersih dari bangunan, timbunan

material galian (pasir, kerikil)

dan tanaman keras yang

menghambat arus banjir

Menerbitkan perda sempadan sungai dan

memasang patok batas, serta sosialisasi

Perda

Menerapkan perda sempadan sungai dan

melaksanakan pengawasannya

Melaksanakan pengawasan dan

penegakan hukum

Menertibkan sempadan sungai dan

mencegah terhadap penggunaan yang

dapat menghambat aliran banjir, diserati

pemasangan patok batas yang jelas


BPSDA, kelompok masyarakat

P P P Mengawasi dan menertibkan hunian dan

usaha lainnya di bantaran sungai

Mengawasi dan menertibkan hunian dan





usaha lainnya di bantaran sungai secara

berkelanjutan

Dinas PU/SDA, BBWS, DPRD, BPN,

Satpol PP, Polri, Kelompok Masyarakat

P P P P 7) Pembuangan sampah ke saluran

drainasi dan alur sungai

menghambat aliran, mengakibatkan

banjir

Terwujudnya sungai dan saluran

drainase bersih dari sampah

Melaksanakan sosialisasi ke masyarakat

secara berkelanjutan untuk tidak membuang

sampah ke sungai


secara berkelanjutan untuk tidak

membuang sampah ke sungai


untuk tidak membuang sampah ke

sungai, serta pemberian sanksi bagi

pelanggar



sungai



P P P P 8) Belum adanya Perda pembatasan

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

dan pembuatan kolam detensi pada

komplek perumahan

Terbitnya Perda pembatasan

KDB dan pembuatan kolam

detensi pada komplek

perumahan

Menyusun Perda pembatasan KDB dan

pembuatan kolam detensi pada komplek

perumahan, serta sosialisasi kepada para

pengembang dan masyarakat

Menerapkan dan mengawasi pelaksanaan

Perda pembatasan KDB dan pembuatan

kolam detensi pada komplek perumahan

Menerapkan dan mengawasi pelaksanaan



Membatasi KDB dan pembuatan kolam

detensi pada pembangunan komplek

perumahan untuk mengurangi aliran

permukaan akibat hujan

Dinas PU/SDA, BBWS, DPRD, Badan

Perijinan, Satpol PP, Polri, Kelompok

Masyarakat

P P P P 9) Belum tersedia peta jalur dan tempat

evakuasi bencana banjir

Tersedianya peta jalur evakuasi

dan tempat pengungsian

Merencanakan dan menetapkan jalur

evakuasi dan tempat pengungsian

Melaksanakan sosialisasi jalur evakuasi


__ Menetapkan lokasi pengungsian oleh

Pemda


BPSDA, kelompok masyarakat/swasta

P P 10) Belum terpasangnya sistem

peringatan dini banjir pada sungai

utama

Terpasangnya sistem

peringatan dini di semua sungai

utama

Merencanakan pengembangan dan

pemasangan sistem peringatan dini di semua

sungai

Melaksanakan pemasangan dan

operasional sistem peringatan dini di

semua sungai

Melaksanakan operasional sistem


Melaksanakan pemasangan sistem

peringatan dini


BPSDA, BMKG, kelompok

masyarakat/swasta

P P 11) Kurangnya tertatanya (sistem dan

kapasitas drainase mikro) di

perkotaan menyebabkan genangan

di jalan

Terwujudnya sistem dan

kapasitas aliran saluran

drainase mikro yang memadai di

perkotaan

Melaksanakan perencanaan sistem drainase

dan kapasitasnya di perkotaan (2011-2013),

melaksanakan penataan sistem dan

menormalisasi drainase mikro di perkotaan

(2014-2015)

Melaksanakan penataan sistem dan




menormalisasi drainase mikro di

perkotaan secara berkelanjutan

Menata dan membangun sistem jaringan

drainasi mikro perkotaan yang terhubung

dengan sistem drainasi utama/ sungai

BBWS, Dinas PU/ SDA/CK Provinsi,

Kab./Kota, BPSDA, Kelompok Masyarakat

P P 12) Meningkatnya ancaman luapan air

pasang laut

Teratasinya ancaman luapan air

pasang laut

Merencanakan dan membangun tanggul laut

untuk melindungi water front city / kota Banten

Lama

Memelihara tanggul laut untuk melindungi

water front city/ kota Banten Lama

Memelihara tanggul laut untuk melindungi

water front city/ kota Banten Lama, serta

melakukan rehabilitasi jika diperlukan

Melindungi water front city/ kota Banten

Lama dari ancaman pasang air laut

Dinas PU/SDA provinsi, BBWS, Kelompok

Masyarakat

P P P P 13) Adanya pembangunan struktur

pantai yang tidak berijin, dan

menyebabkan terjadinya erosi pantai

di lokasi sekitarnya

Stabilnya garis pantai,

terlindungi terhadap erosi akibat

gangguan oleh bangunan/

struktur di pantai

Menyusun, menetapkan dan

memasyarakatkan Perda tentang aturan

pembangunan struktur di pantai dan

kewajiban menyusun AMDAL/ KLHS

Memasyarakatkan, melaksanakan dan

mengawasi Perda tentang aturan


kewajiban menyusun AMDAL/ KLHS, serta

menerapkan sanksi bagi pelanggarnya

Memasyarakatkan, melaksanakan dan

mengawasi Perda tentang aturan


kewajiban menyusun AMDAL/ KLHS, serta

menerapkan sanksi bagi pelanggarnya

Mensyaratkan adanya Amdal/ KLHS

dalam pembangunan struktur pantai,

untuk mencegah kerusakan pantai

BLHD, Dinas PU-SDA Provinsi, Kab./Kota,

BBWS, BPSDA, kelompok masyarakat

Berkurangnya kapasitas aliran

sungai dan jaringan drainase

(penyempitan sungai, pendangkalan

alur, serta hambatan oleh bangunan

sumber daya air)

No.

Jangka Menengah (2011-2020) Jangka Panjang (2011-2030)


STRATEGI

i ii + i iii + ii + iPermasalahan Berdasarkan AnalisisLembaga/Instansi/Kelompok



Catatan:


halaman151



1 2 3 4

A B C D

P P P P 14) Belum tersosialisasinya peta jalur

evakuasi dan lokasi pengungsian

bencana tsunami akibat aktivitas G.

Krakatau

Melaksanakan review dan penetapan peta

jalur dan tempat evakuasi bencana tsunami

akibat aktivitas G.Krakatau, serta sosialisasi

ke masyarakat tentang jalur evakuasi

Membangun jalur evakuasi dan penyiapan

lokasi pengungsian bencana tsunami

akibat aktivitas G.Krakatau, disertai

sosialisasi ke masyarakat dan

pemasangan papan petunjuk

Memelihara jalur evakuasi dan lokasi

pengungsian bencana tsunami akibat

aktivitas G.Krakatau, disertai sosialisasi

berkala ke masyarakat dan pemeliharaan

papan petunjuk

Mengantisipasi bencana tsunami akibat

aktivitas G.Krakatau, disertai sosialisasi

ke masyarakat tentang jalur evakuasi

Dinas Sosial, PU/SDA prov., kab/kota,


P P P P Pendidikan kepada masyarakat terkena

dampak tentang tindak darurat terhadap

bahaya tsunami

Sosialisasi berkala tentang tindak darurat

terhadap bahaya tsunami

Sosialisasi berkala tentang tindak darurat


Pendidikan kepada masyarakat dan

sosialisasi berkala tettang tindak darurat


Dinas Sosial, Kominfo kab/kota, Kelompok

Masyarakat

P P P P 15) Berkurangnya kerugian akibat

longsoran

Melakukan inventarisasi dan pemetaan

daerah rawan longsor di tingkat Kab/Kota

Melaksanakan sosialisasi peta rawan

longsor

__ Melakukan inventarisasi dan pemetaan


BBWS, PJT II, Dinas PU/SDA,

Pertambangan Prov/Kab/Kota, Kelompok

Masyarakat

P P P P Melaksanakan penyadaran publik terhadap

bahaya tanah longsor

Melaksanakan penyadaran publik terhadap


Melaksanakan penyadaran publik

terhadap bahaya tanah longsor



BBWS, Dinas PU/SDA, Pertambangan


P P P P Menerapkan perijinan bangunan (IMB) dan

building code di daerah rawan longsor

Menerapkan perijinan bangunan (IMB) dan




Menerapkan perijinan bangunan (IMB)

dan building code di daerah rawan

longsor

Dinas P2B, Dinas Taru, Kelompok

Masyarakat

P P Melaksanakan upaya perkuatan daerah kritis

(vegetatif & sipil teknis).

Melaksanakan upaya perkuatan daerah

kritis (vegetatif & sipil teknis)





BBWS, Dinas Kehutanan, Pertanian

Prov/Kab, BP DAS, Kelompok Masyarakat

P P P 16) Kekurangan air irigasi pada DI

Ciujung dan Cidurian

Tercukupinya kebutuhan air

irigasi

Membina petani tentang budidaya padi sistem

SRI, dan himbauan untuk mentaati peraturan

tentang pola tanam, secara berkelanjurtan

Membina petani tentang budidaya padi

sistem SRI, dan himbauan untuk mentaati

peraturan tentang pola tanam, secara

berkelanjurtan

Membina petani tentang budidaya padi

sistem SRI, dan himbauan untuk mentaati

peraturan tentang pola tanam, secara

berkelanjurtan

Mengurangi kebutuhan air irigasi dengan

cara budidaya sistem SRI, serta

mematuhi pola tanam

Dinas Petanian, PU/SDA Prov, Dinas

TanHutBun, PU/SDA Kab/Kota, BBWS,

Kelompok Masyarakat

3.2 PENANGGUL-

ANGAN

P P P P 1) Meluapnya air sungai Cidurian atau

Ciujung menggenangi daerah

sekitarnya

Teratasinya luapan air sungai Menyediakan bahan banjiran setiap tahun dan

dana operasional secara berkelanjutan

Menyediakan bahan banjiran setiap tahun

dan dana operasional secara

berkelanjutan



berkelanjutan

Meminimalisasi luapan air banjir yang

menggenangi daerah sekitarnya

P P P P Melaksanakan pemantapan organisasi,

penyediaan peralatan dan pelatihan SDM

dalam rangka tanggap darurat banjir

Melaksanakan penyiagaan peralatan dan

pelatihan SDM dalam rangka tanggap

darurat banjir secara berkelanjutan

Melaksanakan penyiagaan peralatan dan

pelatihan SDM dalam rangka tanggap

darurat banjir secara berkelanjutan

Meningktakan kesiagaan peralatan dan

SDM dalam rangka tanggap darurat

banjir di daerah rawan banjir

P P P P Terlaksananya evakuasi korban

pada saat kejadian banjir

Menyiapkan rencana tindak evakuasi, dapur

umum, tenda, perahu karet, MCK, P3K pada

daerah rawan banjir secara berkelanjutan

Menyiapkan rencana tindak evakuasi,

dapur umum, tenda, perahu karet, MCK,

P3K pada daerah rawan banjir secara

berkelanjutan

Menyiapkan rencana tindak evakuasi,

dapur umum, tenda, perahu karet, MCK,

P3K pada daerah rawan banjir secara

berkelanjutan

Mengantisipasi penanggulangan darurat

berupa evakuasi korban dan dana

operasionalnya

BBWS, Dinas PU prov/kab/kota, BPBD,

BNPB, PMI, kelompok masyarakat

3.3 PEMULIHAN

AKIBAT

BENCANA

P P P P 1) Belum optimalnya pemulihan kondisi

rumah masyarakat yang menjadi

korban setelah terjadinya bencana

banjir dan longsor

Tercapainya pemulihan kondisi

rumah masyarakat

Menyediakan cadangan dana bantuan

pemulihan tahunan (APBN/APBD) dan

menggalang dana dari swasta







Memulihkan kondisi rumah korban pasca

bencana dengan penyedian cadangan

dana dari pemerintah, dan swasta serta

melibatkan masyarakat

Dinas PU/Permukiman, BBWS, Dinas

PU/CK kab/kota, BPBD, BNPB, PMI,

Swasta, kelompok masyarakat

P P P 2) Terjadinya kerusakan prasarana

sumber daya air setelah terjadinya

bencana banjir dan longsor

Terwujudnya perbaikan

prasarana sumber daya air yang

rusak, memulihkan fungsinya

Menyediakan dana tahunan untuk cadangan

perbaikan prasarana sumber daya air yang

rusak akibat banjir dan longsor

Menyediakan dana tahunan untuk

cadangan perbaikan prasarana sumber

daya air yang rusak akibat banjir dan

longsor




longsor

Memulihkan kondisi dan fungsi

prasarana sumber daya air pasca banjir

dan longsor

BBWS, Dinas PU/SDA Prov.,kab/kota,

swasta, kelompok masyarakat

P P P 3) Belum maksimalnya penyediaan

dana untuk pelaksanaan pemulihan

kondisi prasarana dan sarana umum

setelah terjadinya bencana banjir

dan longsor

Tersedianya dana yang

memadai untuk pemulihan

kondisi dan fungsi prasarana

dan sarana umum

Menyediakan cadangan dana pemulihan

tahunan (APBN/APBD) dengan melibatkan

peran masyarakat dan swasta







Memulihkan kondisi prasarana dan

sarana umum pasca bencana dengan

penyedian dana dari pemerintah serta

melibatkan peran masyarakat dan

swasta

Dinas PU/Bina Marga, Bappeda

Prov.,kab/kota, kelompok masyarakat

BBWS, Dinas PU Prov/kab/kota, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD), Badan Nasional Penanggulangan

Bencana (BNPB), PMI, kelompok

masyarakat





STRATEGI

i ii + i

Pemahaman masyarakat

tentang peta jalur evakuasi dan

lokasi pengungsian, serta tindak

darurat manakala ada ancaman

bencana tsunami akibat aktivitas

G.Krakatau

No.

Terjadinya kerugian akibat bencana

longsor di beberapa tempat


Catatan:


halaman152


4 SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

1 2 3 4

A B C D

P P P P 1) Kurang handalnya database sumber

daya air (Hidrologi, Hidrogeologi &

Hidrometeorologi, Kebijakan sumber

daya air, Prasarana sumber daya

air, Teknologi sumber daya air,

Lingkungan pada sumber daya air,

Kegiatan SoSekBud)

Terwujudnya database sumber

daya air yang lengkap dan

terpercaya

Mengevaluasi tingkat kehandalan data saat

ini. Melaksanakan langkah-langkah perbaikan

dalam rangka pengumpulan, pengolahan dan

penyajian data sumber daya air secara

handal, terpadu dan berkelanjutan

Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan

data sumber daya air secara handal,

terpadu dan berkelanjutan




Meningkatkan kualitas data dan tingkat

kehandalan database sumber daya air

secara terpadu dan berkelanjutan


BPSDA, Bappeda prov., Dinas ESDM

prov., BMKG prov., Dipertan prov., Dinas

TanHutBun kab/kota, Ditjen SDA,

Kelompok Masyarakat

P P P 2) Belum memadainya SDM yang

menangani SISDA

Tersedianya SDM yang

menangani SISDA secara

memadai

Melaksanakan pengadaan pegawai dan

meningkatkan kapasitasnya sesuai kebutuhan

Mengembangkan SDM secara

berkelanjutan


berkelanjutan

Menyediakan SDM yang profesional

untuk menangani SISDA

Ditjen SDA, Biro Kepeg & Ortala, BBWS,

Dinas PU/SDA prov., kab/kota, BPSDA,

Bappeda prov., Dinas ESDM prov., BMKG

prov., Dipertan prov., Dinas TanHutBun

kab/kota, Kelompok Masyarakat

P P 3) Belum lengkapnya peralatan

(perangkat keras dan lunak) untuk

yang menunjang SISDA

Tersedianya peralatan yang

memadai untuk menunjang

SISDA terpadu

Menginventarisasi peralatan, mengevaluasi

jaringan, melaksanakan rasionalisasi

peralatan dan pengadaan peralatan baru

untuk menunjang SISDA terpadu

Mengoperasikan dan memelihara

peralatan yang menunjang SISDA secara

berkelanjutan



berkelanjutan

Melaksanakan evaluasi, rasionalisasi,

penyediaan, operasi dan pemeliharaan

peralatan yang memadai untuk

menunjang SISDA

Ditjen SDA, BBWS, Dinas PU/SDA prov.,

kab/kota, BPSDA, Bappeda prov., Dinas

ESDM prov., BMKG prov., Dipertan prov.,

Dinas TanHutBun kab/kota, Kelompok

Masyarakat

P P P 4) Belum tersedianya dana yang

memadai untuk melaksanakan

SISDA terpadu

Terwujudnya komitmen

penyediaan dana untuk SISDA

terpadu

Menyediakan dana SISDA terpadu untuk

operasional, perbaikan peralatan dan

peningkatan SDM


operasional, pemeliharaan dan pengadaan

peralatan serta pengembangan SDM dan

koordinasi secara berkelanjutan





Menyediakan dana SISDA terpadu yang

memadai

Bappenas, Ditjen SDA, BBWS, Bappeda

prov., Dinas PU/SDA prov., kab/kota,

BPSDA, Dinas ESDM prov., BMKG prov.,

Dipertan prov., Dinas TanHutBun


P P P P 5) Belum adanya pedoman tentang

pengelolaan SISDA yang sistematis

dan komprehensif

Tersedianya pedoman tentang

pengelolaan SISDA yang

sistematis dan komprehensif

Menyediakan pedoman tentang pengelolaan

SISDA yang sistematis dan komprehensif

Mengkaji ulang pedoman tentang

pengelolaan SISDA yang sistematis dan

komprehensif



komprehensif

Menerbitkan pedoman tentang


komprehensif

Ditjen SDA, Dinas PU/SDA prov., Bappeda

prov., Dinas ESDM prov., BMKG prov.,

Dipertan prov., dan instansi lain sesuai

kebutuhan, Kelompok Masyarakat

P P P 6) Belum adanya unit SISDA yang

mengintegrasikan data sumber daya

air yang berasal dari instansi-

instansi terkait

Terintegrasinya data SISDA


Mengkoordinasikan data sumber daya air

yang berasal dari instansi-instansi terkait dan

menerbitkan buku data tahunan serta

menyediakan data berbasis web yang mudah

diakses secara berkelanjutan


yang berasal dari instansi-instansi terkait

dan menerbitkan buku data tahunan serta

menyediakan data berbasis web yang

mudah diakses secara berkelanjutan






Mengintegrasikan data SISDA yang



BPSDA, Ditjen SDA, Bappeda

prov.kab/kota, Dinas ESDM prov., BMKG



P P P Menyeragamkan peta dasar dan data spatial,

antar berbagai instansi terkait

Menyeragamkan peta dasar dan data

spatial, antar berbagai instansi terkait

Menyeragamkan peta dasar dan data

spatial, antar berbagai instansi terkait

No.



STRATEGI




Catatan:


halaman153


5 PEMBERDAYAAN & PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN PEMERINTAH

1 2 3 4

A B C D

5.1 LEMBAGA

PENGELOLAAN

SUMBER DAYA

AIR

P P P P 1) Belum efektifnya pembagian peran

yang jelas antar unit pengelola

sumber daya air, al.: kewenangan

terhadap situ, anak sungai

Terbitnya peraturan, pedoman

atau MOU antar unit/ instansi

tentang pembagian perannya

dalam pengelola sumber daya

air

Menyusun, membahas dan menyepakati

pembagian peran dan wewenang antar

institusi terkait bidang sumber daya air dalam

bentuk pedoman, atau MOU kerjasama

pengelolaan antar instansi

Memantau dan mengawasi penerapan

pedoman atau MOU tentang pembagian

peran dan kerjasama dalam pengelolaan

sumber daya air secara berkelanjutan





Menerbitkan pedoman atau MOU tentang

pembagian peran dan kerjasama antar

instansi dalam pengelolaan sumber daya

air

Ditjen SDA, BBWS, Dinas PU/SDA Prov.,


P P P 2) Belum efektifnya pelaksanaan tugas


dengan pengelolaan sumber daya

air

Efektifnya pelaksanaan tugas

dan fungsi unit kerja


Meningkatkan kapasitas masing-masing unit

kerja Psumber daya air dengan menggunakan

pengukuran kinerja (Performance

Benchmarking = 14 indikator) secara

berkelanjutan

Meningkatkan kapasitas masing-masing

unit kerja Psumber daya air dengan

menggunakan pengukuran kinerja

(Performance Benchmarking = 14

indikator) secara berkelanjutan







unit kerja Psumber daya air secara

berkelanjutan


BPSDA, Ditjen SDA, Kelompok

Masyarakat

P P P 3) Belum memadai jumlah dan

kapasitas pegawai

Terpenuhinya jumlah pegawai

dan peningkatan kapasitasnya,

sesuai dengan kompetensinya

Menambah jumlah pegawai sesuai analisis

beban kerja (50% kekurangan terpenuhi)

Menambah jumlah pegawai sesuai analisis


Menjaga kesesuaian antara jumlah yang

purna tugas dengan pengadaan pegawai

baru sesuai analisis beban kerja

Memenuhi kebutuhan jumlah dan

kapasitas pegawai sesuai analisis beban

kerja

Ditjen SDA, Biro Kepeg. Dan Ortala,

BBWS, Dinas PU/SDA Prov., kab/kota,

Kelompok Masyarakat

P P P Menempatkan pegawai sesuai dengan

kompetensinya (50%)

Menempatkan pegawai sesuai dengan

kompetensinya (50%), kumulatif 100%

Menjaga kesesusaian penempatan

pegawai sesuai kompetensinya

Memperbaiki pelaksanaan menejemen

kepegawaian

Ditjen SDA, Biro Kepeg. Dan Ortala,

BBWS, Dinas PU/SDA Prov., kab/kota

P P P P 4) Belum diterapkannya manajemen

aset dalam penyusunan anggaran

rehabilitasi dan OP sumber daya air

Terbitnya pedoman manajemen

aset dalam pengelolaan sumber

daya air

Menyusun dan menetapkan pedoman

menajemen aset dalam pengelolaan sumber

daya air

Melaksanakan monitoring dan

pengawasan dalam penerapan pedoman

menajemen aset pengelolaan sumber

daya air secara berkelanjutan



menajemen aset pengelolaan sumber


Menyusun, menetapkan dan

menerapkan pedoman manajemen asset

dalam pengelolaan sumber daya air

Ditjen SDA, BBWS, Dinas PU/SDA

Prov/Kab/Kota, BPSDA

5.2 PENDANAAN P P P 1) Belum adanya komitmen setiap

instansi dalam pembiayaan


terpadu

Terwujudnya keterpaduan

dalam penyusunan program dan

anggaran pengelolaan sumber

daya air

Membangun komitmen di antara instansi

terkait bidang sumber daya air dalam

pengalokasian anggaran pengelolaan sumber

daya air melalui TKPsumber daya air WS 6 Ci




pengalokasian anggaran pengelolaan

sumber daya air melalui TKPsumber daya

air WS 6 Ci secara berkelanjutan






Meningkatkan komunikasi dan koordinasi


terpadu melalui TKPsumber daya air WS

6 Ci

Bappeda, Bappenas, TKPSDA WS 6 Ci,

BBWS, Dinas/SDA Prov, kab/kota

P P P 2) Belum diterapkannya pungutan jasa


wilayah layanan PJT

Terwujudnya pungutan jasa


Melakukan kajian dan penetapan pungutan

jasa pengelolaan sumber daya air

Menerapkan pungutan jasa pengelolaan




Mengkaji, menetapkan dan menerapkan

pungutan jasa pengelolaan sumber daya

air

BLU, Ditjen SDA, BBWS, Dinas PU/SDA

Prov, kab/kota, Dit BLU, MenKeu, Men PU

P P Terbentuknya BLU Pengelolaan

sumber daya air sebagai

pemungut jasa pengelolaan

sumber daya air

Melakukan kajian, pembahasan dan

penetapan BLU Pengelolaan sumber daya air

Mengoperasikan, memantau dan

mengawasi pelaksanaan BLU Pengelolaan


Memantau dan mengawasi operasional

BLU Pengelolaan sumber daya air secara

berkelanjutan

Menetapkan BLU Pengelolaan sumber

daya air dan memantau operasionalnya


Ditjen SDA, BBWS, Dinas PU/SDA Prov,

kab/kota, Dit BLU, MenKeu, Men PU

5.3 PENGATURAN

PENGELOAAN

SUMBER DAYA

AIR

P P P 1) Belum maksimalnya pengawasan


Terkendalinya pengambilan air

tanah dalam

Melaksanakan inventarisasi seluruh sumur

pengambilan air tanah dalam, dan

membangun sumur pantau pada lokasi yang

rawan

Memantau, mengawasi dan melakukan

penindakan terhadap para pelanggar

penggunaan air tanah dalam secara

berkelanjutan (pengambilan tidak berijin,

atau melebihi volume ijin)






Melaksanakan inventarisasi, dan

memantau pengambilan air tanah dalam

sesuai ijin yang telah diberikan

BPLHD prov., kab/kota, Dinas ESDM

Prov., Dinas SDA dan Pertambangan

Kab/Kota, BBWS, Satpol PP, Polri

P P P P 2) Kurangnya kesadaran



berlebihan

Meningkatnya kesadaran

masyarakat/ swasta dalam


Melaksanakan sosialisasi dan penyadaran

publik tentang bahaya pengambilan air tanah

dalam yang melampaui batas aman, secara

berkelanjutan


publik tentang bahaya pengambilan air

tanah dalam yang melampaui batas aman,







penyadaran publik tentang pengambilan

air tanah dalam

BPLHD prov., kab/kota, Dinas ESDM

Prov., Dinas SDA dan Pertambangan

Kab/Kota, BBWS

P P P 3) Belum adanya pendelegasian

perijinan penggunaan dan

pengusahaan air permukaan dari

Menteri PU ke Gubernur

Terbitnya dokumen

pendelegasian perijinan

penggunaan dan pengusahaan

air permukaan

Menyusun dan menerbitkan dokumen

pendelegasian perijinan penggunaan dan

pengusahaan air permukaan

Melaksanakan pengaturan perijinan


permukaan



permukaan

Melaksanakan pendelegasian perizinan


permukaan dari Men. PU kapada

Gubernur

Menteri PU, gubernur, Dinas PSDA prov.,

BBWS, BPSDA

P P P 4) Belum adanya kebijakan yang jelas

mengenai kesepakatan pasokan air

antar wilayah (S. Ciujung/ S.Cidurian

ke Jakarta)

Terwujudnya kebijakan yang

jelas mengenai suplai air antar

wilayah provinsi

Menetapkan kebijakan tentang pasokan air

antar wilayah

Memantau dan mengawasi pelaksanaan

kebijakan tentang pasokan air antar

wilayah secara berkelanjutan


kebijakan tentang pasokan air antar


Menetapkan kebijakan tentang suplai air

antar wilayah provinsi

Menteri PU, Ditjen SDA, gubernur,

TKPSDA WS 6 Ci, Pemda Banten, DKI

Jakarta

5.4 P P P P 1) Belum optimalnya kinerja Komisi

Irigasi Provinsi, Kabupate/Kota

Optimalnya kinerja Komisi Irigasi

Provinsi, Kabupate/Kota yang

aktif

Membentuk dan Mengaktifkan Komisi Irigasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

Mengaktifkan Komisi Irigasi Provinsi,

Kabupaten/Kota


Kabupaten/Kota

Membentuk, mengaktifkan dan

memfasilitasi Komisi Irigasi Provinsi,

Kabupate/Kota yang aktif

Dinas PU/SDA, Bappeda, Dinas Pertanian

Prov./Kab./Kota & BBWS, BPSDA

P P P 2) Belum Optimalnya Koordinasi antar

Instansi terkait pengelolaan Irigasi

DI Ciujung, DI Cidurian

Meningkatnya Koordinasi antar

Instansi terkait pengelolaan

Irigasi DI Ciujung, DI Cidurian

Melaksanakan koordinasi antar instansi terkait


Melaksanakan koordinasi antar instansi

terkait DI Ciujung, DI Cidurian



Meningkatkan Koordinasi antar Instansi


Cidurian

BBWS,Balai PSDA,Dinas Pertanian

Kabupaten

P P P P 3) Belum aktifnya Dewan Sumber Daya

Air Provinsi di wilayah 3Ci

Optimalnya kinerja Dewan

Sumber Daya Air Provinsi di

wilayah 3Ci

Mengaktifkan Dewan sumber daya air Provinsi

di wilayah 3Ci secara berkelanjutan

Mengoptimalkan Dewan sumber daya air

Provinsi di wilayah 3Ci secara

berkelanjutan



berkelanjutan

Mengoptimalkan kinerja Dewan Sumber

Daya Air Provinsi di wilayah 3Ci

Dinas PU/SDA prov, Bappeda prov, Sek.

Dewan SDA Prov.

P P P 4) Belum terbentuknya Dewan sumber


Terbentuknya Dewan sumber

daya air Kabupaten/Kota sesuai

kebutuhan

Membentuk dan Mengaktifkan Dewan sumber

daya air Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan

Mengaktifkan Dewan sumber daya air

Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan secara

berkelanjutan



berkelanjutan

Membentuk dan Mengaktifkan Dewan

sumber daya air Kabupaten/Kota sesuai

kebutuhan

Dinas PU/SDA kab/kota, Bappeda

kab/kota, Sek. Dewan SDA Kab./Kota

P P P P 5) Belum optimalnya kinerja Sekretariat

TKPsumber daya air 6 Ci (2 Ci, 3 Ci,

1 Ci)

Optimalnya kinerja Sekretariat

TKPsumber daya air 6 Ci (2 Ci,

3 Ci, 1 Ci)

Mengaktifkan Sekretariat TKPsumber daya air

6 Ci (2 Ci, 3 Ci & 1 Ci) secara berkelanjutan

Mengaktifkan Sekretariat TKPsumber daya

air 6 Ci (2 Ci, 3 Ci & 1 Ci) secara

berkelanjutan

Mengaktifkan Sekretariat TKPsumber

daya air 6 Ci (2 Ci, 3 Ci & 1 Ci) secara

berkelanjutan


daya air 6 Ci (2 Ci, 3 Ci & 1 Ci)

BBWS, Bappeda, Sek. TKPSDA WS 6 Ci,

Dinas PU DKI

P P P 6) Belum maksimalnya forum

komunikasi DAS di wilayah 3Ci

Peningkatan kinerja forum

komunikasi DAS

Membentuk forum komunikasi DAS dan

mengaktifkan forum yang sudah ada

Mengaktifkan forum komunikasi DAS



secara berkelanjutan dalam rangka

menjaga kelestarian fungsi konservasi

Membentuk dan mengaktifkan forum

DAS

BP DAS, Dinas TanHutBun Kab/Kota,

Bappeda, BBWS

P P P 7) Belum optimalnya koordinasi

penanggulangan bencana akibat

daya rusak air

Optimalnya koordinasi dalam


banjir, bencana akibat daya

rusak air lainnya, dan pemulihan

prasarana yang rusak oleh

Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Melaksanakan kerja sama dan koordinasi

dalam penanggulangan bencana banjir dan

bencana akibat daya rusak air lainnya

(termasuk tanah longsor)


dalam penanggulangan bencana banjir

dan bencana akibat daya rusak air lainnya



dalam penanggulangan bencana banjir

dan bencana akibat daya rusak air lainnya


Meningkatkanerja sama dan koordinasi

dalam penanggulangan akibat daya

rusak air

Bappeda prov, Dinas PU DKI, BBWS,

BPPD, Kecamatan, Kelurahan, kelompok

masyarakat

FORUM

KOORDINASI

PENGELOLAAN

SUMBER DAYA

AIR

No.



STRATEGI




Catatan:


halaman154



1 2 3 4

A B C D

5.5 P P P P 1) Lemahnya pembinaan dan



Meningkatnya kesadaran dan

kemampuan masyarakat dalam


Melaksanakan sosialisasi, penyadaran

masyarakat dalam pengelolan sumber daya

air secara berkelanjutan. Menambahkan

pendidikan Pengelolaan sumber daya air

dalam muatan lokal tingkat

PAUD,SD,SMP,SMU


masyarakat dalam pengelolan sumber

daya air secara berkelanjutan.

Menambahkan pendidikan Pengelolaan

sumber daya air dalam muatan lokal

tingkat PAUD,SD,SMP,SMU


masyarakat dalam pengelolan sumber

daya air secara berkelanjutan.




Melaksanakan pembinaan masyarakat,

sehingga meningkatkan kesadaran

dalam pengelolan sumber daya air

TKPSDA, Forum DAS, BP DAS, BBWS,

Dinas PU/SDA, pemuka agama, tokoh

masyarakat dan kelompok masyarakat

P P P P Melaksanakan pemberdayaan petani/ P3A

dalam irigasi partisipatif, termasuk

pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi

tersier (30% area)



pemeliharaan dan peningkatan jaringan

irigasi tersier (20% area, total menjadi

50%)





100%)

Meningkatkan pembinaan kesadaran dan

kemampuan petani/ P3A dalam

pengelolaan jaringan irigasi tersier

P P P Memberdayakan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat DAS hulu, sekitar

hutan dan sekitar sumber air (mata air, situ,

waduk, sungai), sehingga aktif berperan ikut

menjaga kelestarian hutan dan sumber air


Memberdayakan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat DAS hulu,

sekitar hutan dan sekitar sumber air (mata

air, situ, waduk, sungai), sehingga aktif

berperan ikut menjaga kelestarian hutan

dan sumber air secara berkelanjutan



sekitar hutan dan sekitar sumber air (mata

air, situ, waduk, sungai), sehingga aktif

berperan ikut menjaga kelestarian hutan


Meningkatkan kondisi sosial-ekonomi

masyarakat DAS hulu, sekitar hutan dan

sekitar sumber air, melalui pembinaan

dan pendampingan

Bapedda, Dinas Sosial, Dinas TanHutBun

Kab../Kota, Kelompok Masyarakat, Swasta

P P P Terwujudnya insentif kepada

kelompok masyarakat yang

telah mulai menyelenggarakan

kegiatan secara swadaya

Memberikan bantuan pemberdayaan dan

percontohan dengan diutamakan kepada

kelompok masyarakat yang telah merintis

kegiatan pengelolaan sumber daya air secara

swadaya




kegiatan pengelolaan sumber daya air

secara swadaya




kegiatan pengelolaan sumber daya air

secara swadaya

Melaksanakan prinsip insentif dan

desinsentif dalam pemberdayaan

masyarakat

P P P P 2) Lunturnya budaya/ tradisi

masyarakat setempat dalam

menjaga kelestarian kawasan hutan,

lingkungan dan sumber daya air

Terlindungnya/ terjaganya

budaya/ tradisi masyarakat

setempat dalam menjaga

kelestarian kawasan hutan,


Melakukan inventarisasi kelompok

masyarakat yang mempunyai budaya/ tradisi


lingkungan dan sumber daya air, serta

memberikan bimbingan dan pemberdayaan

dalam melestarikan budaya/ tradisi tersebut,



masyarakat yang mempunyai budaya/

tradisi menjaga kelestarian kawasan

hutan, lingkungan, dan sumber daya air,

serta memberikan bimbingan dan

pemberdayaan dalam melestarikan

budaya/ tradisi tersebut, secara

berkelanjutan


masyarakat yang mempunyai budaya/

tradisi menjaga kelestarian kawasan

hutan, lingkungan dan sumber daya air,

serta memberikan bimbingan dan

pemberdayaan dalam melestarikan

budaya/ tradisi tersebut, secara

berkelanjutan

Melaksanakan bimbingan dan

pemberdayaan masyarakat untuk

melestarikan budaya/ tradisi setempat

dalam menjaga kelestarian hutan,


Dinas Sosial, Kehutanan, Pertanian,

BPLHD Kab/Kota, Prov., Dinas Pu/SDA,


P P P 3) Belum maksimalnya pembinaan

masyarakat dalam melaksanakan

hemat air

Meningkatnya kesadaran petani

dalam pelaksanaan hemat air

irigasi

Mensosialisasikan dan melaksanakan

penyuluhan serta bimbingan tentang hemat

air irigasi, efisiensi menjadi 58%


penyuluhan serta bimbingan tentang

hemat air irigasi, efisiensi menjadi 61%


penyuluhan serta bimbingan tentang

hemat air irigasi, efisiensi menjadi 65%

Meningkatkan pmbinaan petani utk

hemat air irigasi.

Dinas Pertanian, PU/SDA Kab/Kota,

BBWS, IP3A/GP3A/P3A, petani

P P P Terlaksananya pembinaan

petani berhemat air irigasi

dengan sistem SRI atau metoda

lainnya

Melaksanakan sosialisasi hemat air irigasi,

dengan demplot sistem SRI atau metoda

lainnya secara berkelanjutan








pelaksanaan hemat air melalui demplot

sistem SRI atau metoda lainnya

Dinas TanHutBun kab/kota, Dinas PU/SDA

kab/kota, P3A/GP3A/IP3A, kelompok tani

P P P Membina petani melaksanakan sistem SRI

(5% area)

Membina petani melaksanakan sistem SRI

(5% area), kumulatif (10%)



P P P P Meningkatnya kesadaran

masyarakat dalam hemat air

untuk kebutuhan rumah tangga

dan perkotaan

Melaksanakan sosialisasi dan edukasi hemat

air untuk kebutuhan rumah tangga dan

perkotaan, secara berkelanjutan

Melaksanakan sosialisasi dan edukasi

hemat air untuk kebutuhan rumah tangga

dan perkotaan secara berkelanjutan

Melaksanakan sosialisasi dan edukasi

hemat air untuk kebutuhan rumah tangga

dan perkotaan secara berkelanjutan

Melaksanakan sosialisasi hemat air

untuk kebutuhan rumah tangga dan

perkotaan

Dinas PU/SDA kab/kota, kelompok

masyarakat perkotaan

P P P Terlaksananya penerapan

hemat air industri melalui

Reduce-Reuse-Recycle

Melaksanakan sosialisasi hemat air industri

melalui 3R

Menerapkan hemat air industri melalui 3R





menerapkan hemat air industri melalui


Kadinda, Dinas Perindustrian kab/kota,

dinas PU/SDA kab/kota,

Asosiasi/masyarakat Industri

P P Terlaksananya pengembangan

dan Penerapan Teknologi

desalinisasi air laut atau ultra

filtrasi, untuk industri

Lihat (2.4) Pengembangan sumber daya air

butir 2

P P P 4) Kurangnya pemahaman masyarakat


Meningkatnya kesiapan

masyarakat menghadapi banjir

Melaksanakan sosialisasi tentang

pengurangan resiko akibat banjir secara

berkelanjutan



berkelanjutan



berkelanjutan


pengurangan resiko akibat banjir



P P P P 5) Kurangnya peran masyarakat dlm

pengelolaan sampah

Meningkatnya kesadaran

masyarakat dlm pengendalian

sampah di saluran, sungai

Lihat (1.3) Pengelolaan Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran butir 6

P P P 6) Terlaksananya peningkatan

pengembangan dan penerapan

dana CSR dan IJL untuk


lingkungan

Mendorong terwujudnya komitmen

penyediaan dana CSR dan IJL untuk

konservasi sumber daya air dan lingkungan





lingkungan secara berkelanjutan




lingkungan secara berkelanjutan

Meningkatkan peran swasta dalam


lingkungan melalui dana CSR dan IJL

Swasta, BBWS, Dinas PU/SDA prov.,

kab/kota, BPSDA, BPDAS, kelompok

masyarakat, Kadinda

P P P Terlaksananya peningkatan

pemberdayaan masyarakat

tentang sanitasi lingkungan,

termasuk MCK, dengan

memanfaatkan CSR


tentang sanitasi lingkungan sumber air secara

berkelanjutan, dengan memanfaatkan CSR


tentang sanitasi lingkungan sumber air

secara berkelanjutan, dengan

memanfaatkan CSR




memanfaatkan CSR

Meningkatkan kesadaran masyarakat

tentang kebersihan lingkungan dan

penggunaan MCK

Dinas CK, Dinas PerKim prov., kab/kota,

BPLHD/BLHD, Dinas PU/SDA prov.,

kab/kota, BBWS, BPSDA, swasta dan

kelompok masyarakat

P P P P 7) Masih terbatasnya peran serta

perempuan dalam kegiatan

masyarakat di bidang pengelolaan

sumber daya air, pertanian dan

keterlibatan dalam organisasi

kelompok masyarakat

Terlaksananya peningkatan

peran serta perempuan dalam

bidang pengelolaan sumber

daya air, pertanian dan

keterlibatan dalam organisasi

kelompok masyarakat

Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan

peningkatan peran serta perempuan dalam

pengelolaan sumber daya air secara

berkelanjutan, termasuk kegiatan konservasi

sumber daya air (a.l penanaman pohon,

mencegah pencemaran air, MCK,

pengelolaan sampah), pendaya-g




berkelanjutan


peningkatan peran serta perempuan



Melaksanakan pemberdayaan dan

peningkatan peran serta perempuan


secara berkelanjutan, termasuk kegiatan

konservasi sumber daya air, pendaya-

gunaan sumber daya air, pengendalian

daya rusak air, penyebar-luasan

informasi, s

Dinas Sosial Prop/Kab/Kota, Badan

Pemberdayaan Masyarakat

Prov/Kab/Kota, Bappeda Prop/Kab/Kota,

Dinas Pertanian Prop/Kab/Kota, Kelompok

Masyarakat

Masih terbatasnya penggunaan

dana Corporate Social Responsibility

(CSR), Pembayaran Jasa

Lingkungan (IJL), untuk konservasi

sumber daya air dan lingkungan

PEMBERDAYAAN

& PENINGKATAN

PERAN

MASYARAKAT

DAN SWASTA





STRATEGI

i ii + iNo.


Catatan:


halaman155


PENATAAN RUANG

1 2 3 4

A B C D

P P P P 1) Melaksanakan sosialisasi peraturan per

undang-undangan terkait dengan penataan

ruang

Melaksanakan sosialisasi peraturan per

undang-undangan terkait dengan

penataan ruang



penataan ruang

Dinas Tata Ruang, PU/CK/SDA, Bappeda


Masyarakat

P P P Melaksanakan pemantauan dan pengawasan

pelaksanaan per undang-undangan terkait

dengan penataan ruang secara berkelanjutan

(2014-2015)


pengawasan pelaksanaan per undang-

undangan terkait dengan penataan ruang






P P P Melaksanakan penindakan terhadap

pelanggar penataan ruang secara

berkelanjutan (2014-2015)

Melaksanakan penindakan terhadap


berkelanjutan



berkelanjutan

Dinas Tata Ruang , Tata Kota,

PU/CK/SDA, Bappeda Prov/Kab/Kota ,

BBWS, PPNS, Polisi, Kelompok

Masyarakat

P P P Menetapkan zonasi pemanfaatan sumber air

termasuk kawasan resapan, tangkapan air,

sumber air, ke dalam RTRW Prov/Kab/Kota

Mengendalikan pembangunan sesuai

RTRW, dengan pengendalian perijinan

Dinas Tata Ruang, PU/PSDA, Bappeda,

Badan Perijinan tk Prov/Kab/Kota, BBWS,

Kelompok Masyarakat

P P P P Menetapkan zona daerah rawan bencana

tsunami, rawan banjir, rawan longsor, ke

dalam RTRW Prov/Kab/Kota

P P P P Menetapkan kawasan yang harus diproteksi

dari pembangunan perumahan/ perkotaan,

antara lain lokasi calon genangan waduk/

tampungan air, kawasan retensi banjir, ke

dalam RTRW Prov/Kab/Kota, serta

melaksanakan konsolidasi kepemilikan

lahannya

P P P P Mencantumkan struktur bangunan utama

sumber daya air dalam RDTR Kab/Kota

P P P Mencantumkan kawasan rehabilitasi hutan

dan lahan sesuai RTkRHL dalam RTRW

Kab/Kota

P P P Terwujudnya insentif dan

disinsentif terhadap kondisi

pengelolaan lahan yang berbeda

(tanah terlantar/produktif, tanah

produktif tanpa/dengan

konservasi)

Menyusun Perda, mensosialisasikan dan

menerapkan insentif dan disinsentif (tarif PBB

yang berbeda untuk tanah terlantar/produktif,

tanah produktif tanpa/dengan konservasi)

Mensosialisasikan dan menerapkan

insentive dan disinsentive (PBB tanah

terlantar/produktif, tanah produktif

tanpa/dengan konservasi)





Menerapkan insentive dan disinsentive,

pembedaan tarif PBB (tanah



Dispenda, Dinas Pertanian, Perkebunan,

BPN Kab/Kota, Kelompok Masyarakat

P P P P 2) Terjadinya alih fungsi lahan

pertanian tanaman pangan (sawah)

Terlaksananya UU 41/2009 ttg

Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan PP 1 tahun 2011

Menetapkan kawasan pertanian pangan

berkelanjutan dalam RTRW untuk

mendapatkan perlindungan khusus sesuai

peraturan berkelanjutan (2011-2013)

Memonitor dan mengawasi pelaksanaan

perlindungan lahan pertanian pangan,







mendapatkan perlindungan khusus

sesuai peraturan

Dinas Pertanian, PU/SDA, Bappeda


Masyarakat

P P P P Mensosialisasikan kawasan pertanian pangan


P P P Memonitor dan mengawasi pelaksanaan

secara berkelanjutan (2014-2015) melalui ijin

lokasi dan IMB

Mengendalikan ijin lokasi dan ijin

bangunan, secara berkelanjutan

Mengendalikan ijin lokasi dan ijin

bangunan, secara berkelanjutan

Mencegah terjadinya alih fungsi lahan

pertanian tanaman pangan, melalui

pengendalian perijinan bangunan

Badan Perijinan, Dinas Pertanian,

Bappeda Prov/Kab/Kota, BBWS, Dinas

PU/SDA, Kelompok Masyarakat

P P P Menerapkan sanksi terhadap pelanggaran

pelaksanaan alih fungsi lahan secara


Menerapkan sanksi terhadap pelanggaran


berkelanjutan



berkelanjutan

Penegakan hulum pelaksanaan UU

41/2009

Badan Perijinan, Dinas Pertanian

Prov/Kab/Kota, PPNS, Polisi, BBWS,

Dinas PU/SDA, Kelompok Masyarakat

P 3) Antisipasi rencana pembangunan

Jembatan Selat Sunda

Terlaksananya pembangunan

permukiman, perkotaan,

kawasan industri, dengan tetap

melindungi zona konservasi

sumber daya air, daerah

resapan air, dan lahan pertanian

tanaman pangan berkelanjutan

---

Mereview RTRW Prov, Kab/Kota berkaitan

dengan rencana pembangunan Jembatan

Selat Sunda, dengan tetap memperhatikan

perlindungan zona konservasi sumber

daya air, daerah resapan air, dan lahan

pertanian tanaman pangan berkelanjutan


penegakan hukum terhadap penerapan

RTRW

Mendukung pembangunan wilayah

berkaitan dengan rencana pembangunan

Jembatan Selat Sunda dengan tetap

melindungi zona konservasi sumber daya

air, daerah resapan air, dan lahan

pertanian tanaman pangan berkelanjutan

Dinas Tata Ruang, PU/CK/SDA, Bappeda


Masyarakat

No.



STRATEGI




Mensosialisasikan, memantau,

mengawasi dan melakukan penindakan

terhadap pelanggaran peraturan Per-UU-

an tentang penataan ruang dan RTRW

Prov, Kab/Kota

Terlaksananya UU 26/2007

tentang Penataan Ruang dan

PP 26 Thn 2008, tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional

Adanya pelanggaran pemanfaatan

ruang yang tidak sesuai dengan

rencana peruntukan

Membatasi peruntukan kawasan melalui

pembatasan ijin lokasi, IMB, building code,


lahan yang terkena genangan,

melaksanakan pemantauan dan

mengawasi pelaksanaan RTRW

Terlaksananya UU No. 32/2009

tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Membatasi peruntukan kawasan melalui

pembatasan ijin lokasi, IMB, building code,

melaksanakan yang terkena genagan,

kepemilikan lahan melaksanakan

pemantauan dan mengawasi pelaksanaan

RTRW

Catatan:


halaman156


1 2 3 4

A B C D

1.1 PERLINDUNGAN

DAN

PELESTARIAN

SUMBER DAYA

AIR

P P P P 1) Berkurangnya fungsi konservasi


lahan sangat kritis( 802 ha) dan

kritis (17.219 ha) pada di wilayah

Ciliwung - Cisadane Hulu

Terlaksananya konservasi DAS sangat

kritis ( 802 ha) dan kritis (17.219 ha) pada

wilayah Ciliwung - Cisadane Hulu

Mensosialisasikan kepada masyarakat

tentang Rencana Teknis Rehabilitasi

Hutan dan Lahan (RTkRHL) = 2011-2013,


sangat kritis 40% dan lahan kritis 25%

area (2014-2015)

* Melaksakan kegiatan RTkRHL pada

lahan sangat kritis 60% area, kumulatif

menjadi 100%, dan lahan kritis 50%

area, kumulatif menjadi 75%. Serta

memantau dan mempertahankan kondisi

hutan yang sudah di rehabilitasi

* Melaksakan kegiatan RTkRHL pada lahan

kritis 50% area, kumulatif menjadi 100%,


kondisi hutan yang sudah di rehabilitasi

Melaksanakan rekomendasi RTkRHL di

kawasan prioritas DAS sangat Kritis dan

kritis di hulu waduk/rencana waduk (18.021

ha)

Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan

(TanHutBun) di luar Kawasan Hutan, PU/SDA,

Kab/Kota terkait, BPDAS, BBWS, Kelompok

Masyarakat, Dinas Kehutanan Prov., BB


Perum Perhutani (Hutan Lindung dan

Produksi), PT. Bakt

P P P 2) Berkurangnya fungsi kawasan hutan

dan non hutan DAS agak kritis

(81.407 ha) pada wilayah Ciliwung -

Cisadane

Terlaksananya konservasi DAS agak kritis

(81.407 ha) pada wilayah Ciliwung -

Cisadane Hulu


perlindungan lahan agak kritis pada DAS

di wilayah wilayah Ciliwung - Cisadane,

dan melaksanakan RTkRHL 20% area


lahan agak kritis 50% area, kumulatif

menjadi 70%. Serta memantau

danmempertahankan kondisi hutan yang

sudah di rehabilitasi



100%, serta memantau dan

mempertahankan kondisi hutan yang


* Melaksanakan RTkRHL di kawasan lahan

agak kritis pada DAS di wilayah wilayah

Ciliwung - Cisadane


(TanHutBun) di luar Kawasan Hutan, PU/SDA,

Kab/Kota terkait, BPDAS, BBWS, Kelompok

Masyarakat, Dinas Kehutanan Prov., BB


Perum Perhutani (Hutan Lindung dan

Produksi), PT. Bakt

P P 3) Terancamnya kawasan hutan dan

non hutan DAS potensial Kritis pada


(244.504 ha)

Terlaksananya konservasi DAS potensial

Kritis pada wilayah Ciliwung - Cisadane

Hulu (244.504 ha)



DAS di wilayah Ciliwung - Cisadane Hulu

dan melaksanakan RTkRHL 25% area


lahan potensial kritis 40% area, kumulatif

menjadi 65%,serta memantau dan





menjadi 100%, serta memantau dan



Mengajak masyarakat memperbaiki DAS

potensial kritis menjadi tidak kritis (244.504

ha)

Dinas TanHutBun, PU/SDA, Kab/Kota terkait,

BPDAS, BBWS, BBKSDA, Dinas Kehutanan

Prov. Perum Perhutani, PT. BUMN-HL,

Kelompok Masyarakat

P P P P 4) Belum optimalnya pelaksanaan

Gerhan dan GNKPA di dalam dan

di luar kawasan hutan pada DAS

hulu dan tengah wilayah Ciliwung -

Cisadane

Terlaksananya Gerhan dan GNKPA di

dalam dan di luar kawasan hutan pada

DAS hulu dan tengah wilayah Ciliwung -

Cisadane

Melaksanakan Gerhan dan GNKPA di



Cisadane (25%)




Cisadane (25%), kumulatif 50%




Cisadane (50%), kumulatif 100%


dalam dan di luar kawasan hutan


BPLHD/BLHD, Kehutanan Kab./Kota Terkait,

BBWS, Dinas/Badan Terkait di Tk. Prov.

Kelompok Masyarakat

P P P 5) Belum optimalnya perlindungan alur

dan tebing sungai di sungai-sungai

utama pada wilayah Ciliwung -

Cisadane

Terwujudnya perlindungan yang optimal

alur dan tebing sungai di sungai-sungai

utama pada wilayah Ciliwung - Cisadane



perlindungan alur dan tebing sungai di

sungai-sungai utama pada wilayah

Ciliwung - Cisadane




pada wilayah Ciliwung - Cisadane




pada wilayah Ciliwung - Cisadane

Melaksanakan perlindungan alur dan



Kelompok Masyarakat

* Melakukan inventarisasi untuk cagar alam

dan budaya melalui pembuatan

perlindungan alam , membangun

laborotarium geologi (geo park) di lokasi-

lokasi sungai Cisadane

* Membangun laborotarium geologi (geo

park) di lokasi-lokasi sungai Cisadane

dan melakukan operasi dan

pemeliharaan laboratorium yang

terbangun secara berkelanjutan


park) di lokasi-lokasi sungai Cisadane dan

melakukan operasi dan pemeliharaan

laboratorium yang terbangun secara

berkelanjutan

* Melaksanakan inventarisasi untuk cagar

alam dan budaya melalui pembuatan



lokasi sungai Cisadane

Dinas ESDM, BPLHD, Bappeda, BBWS dan

Dinas PU/PSDA, Kelompok Masyarakat

P P P 6) Budi daya pertanian di kawasan non

hutan yang tidak sesuai dengan

kaidah konservasi yang

menyebabkan banyaknya lahan

kritis

Terlaksananya PerMenTan No. 47/2006

tentang Pedoman Umum Budidaya

Pertanian pada Lahan Pegunungan

Melaksanakan sosialisasi PerMenTan No.

47/2006, melaksanakan pelatihan dan

melaksanakan gerakan budidaya pertanian

di lahan pegunungan melalui pendekatan

sekolah lapang, (10% area)


tahap II (40% area), kumulatif (50%


pelaksanaannya.


tahap III (50% area), kumulatif (100%


pelaksanaannya

Menyelenggarakan budidaya pertanian

lahan pegunungan yang sesuai dengan

kaidah konservasi berpedoman kepada

PerMenTan No. 47/2006


BPDAS, BBWS, Dinas Pertanian Prov., PT.

BUMN-HL, Kelompok Masyarakat

P P Terlaksananya penanaman kawasan non

hutan yang berlereng dengan tanaman

jangka panjang bernilai ekonomi tinggi,

contoh kopi

Melaksanakan percontohan dan

pendampingan kepada masyarakat tani di


menanam tanaman jangka panjang,

disertai pemberdayaan pananaman sistem

tumpangsari untuk pendapatan sehari-hari,

target 15% area





sampai pasca tanam, disertai

penanaman secara tumpang sari secara

berkelanjutan, target 25%, kumulatif 40%








Membimbing masyarakat di kawasan

berlereng dengan tanaman jangka panjang

bernilai ekonomi tinggi, dan

memberdayakan agar tetap mendapat

penghasilan untuk kehidupan hariannya

Dinas TanHutBun, Kab/Kota terkait, Dinas

Pertanian Prov., Kelompok Masyarakat

P P 7) Belum adanya insentif dan dis-

intensif pada lahan terlantar dan

lahan produktif

Terwujudnya insentive dan disinsentive

(PBB tanah terlantar/produktif, tanah

produktif tanpa/dengan konservasi)

Menyusun Perda, mensosialisasikan dan

menerapkan insentive dan disinsentive











Menerapkan insentive dan disinsentive



Dispenda, Dinas TanHutBun Kab/Kota, BPN

Kab/Kota, Kelompok Masyarakat

P P P 8) Terjadinya abrasi/ erosi muara dan

pantai

*Terlindunginya kawasan muara dan pantai * Menyusun perencanaan bangunan

pengamanan muara dan erosi pantai, dan

melaksanakan pembangunan


(100%)

* Melaksanakan pembangunan


(30%), kumulatif 40%

* Melaksanakan pembangunan


(60%), kumulatif (100%)

* Melindungi muara dan pantai dengan

struktur

Dinas PU/SDA Kab/Kota dan Prov, BBWS,

Kelompok Masyarakat

P P P *Terlindungnya kawasan pantai secara

alami dengan hutan bakau

* Merehabiltasi hutan bakau sepanjang

pantai secara berkelanjutan (25%)


pantai secara berkelanjutan (25%),

kumulatif (50%)


pantai secara berkelanjutan (50%),

kumulatif (100%)

* Melindungi muara dan pantai secara

vegetatif

Dinas PU/SDA Prov, Kab/Kota, BBWS, Dinas

Kehutanan Prov, Dinas TanHutBun kab/kota ,

Kelompok Masyarakat

P P P 9) Adanya sedimentasi di sungai, situ

dan muara

Melaksanakan OP Situ sesuai kebutuhan Melaksanakan 60% OP waduk/situ oleh

Dinas PU DKI (waduk/situ yang telah di

kelola daerah)

Melaksanakan 80% OP waduk/situ oleh

Dinas PU DKI (waduk/situ yang telah di

kelola daerah)


Dinas PU DKI (waduk dan situ yang telah

di kelola daerah)

Penganggaran OP sesuai kebutuhan nyata

pengelolaan situ-situ, baik secara


Dinas PU DKI, BBWS, Kelompok Masyarakat

P P P Melaksanakan 60% OP waduk/situ oleh

BBWS (bagi waduk/situ yang masih di

kelola oleh pusat)


BBWS (bagi waduk/situ yang masih di

kelola oleh pusat)


BBWS (bagi waduk dan situ yang masih di

kelola oleh pusat)

Penganggaran OP sesuai kebutuhan nyata

pengelolaan situ-situ, baik secara


BBWS, Dinas PU DKI, Balai PSDA, Kelompok

Masyarakat

ii + i iii + ii + i



Masyakat/Swasta TerkaitPermasalahan Berdasarkan Analisis Sasaran/Target yang diinginkan iNo. Aspek/Sub Aspek


Kebijakan operasional

STRATEGI


Catatan:


halaman157


1 KONSERVASI

1 2 3 4

A B C D

P P 11) Terjadinya alih fungsi lahan di

JABODETABEK

Perubahan tata guna lahan di

JABODETABEK mengikuti ketentuan yang

berlaku

Menyusun PERDA dan menerapkan

pengendalian alih fungsi lahan secara

berkelanjutan di Jabodetabek

Mengendalikan dan mengawasi alih

fungsi lahan secara berkelanjutan di

Jabodetabek

Mengendalikan dan mengawasi alih fungsi

lahan secara berkelanjutan di

Jabodetabek

Menyusun dan menerapkan Perda tentang

pengendalian alih fungsi lahan di

Jabodetabek

Bappeda, Dinas PU DKI, Dinas Tata Ruang

dan Tata Kota, BPN, Kelompok Masyarakat

P P Penerapan aturan Insentif bagi

Pengembang yang menambah RTH

Menyusun Perda pemberian Insentif bagi


Menerapkan dan memantau

pelaksanaan pemberian Insentif bagi


Menerapkan dan memantau pelaksanaan

pemberian Insentif bagi Pengembang

yang menambah RTH

Menyusun dan menerapkan Perda

pemberian Insentif bagi Pengembang yang

menambah RTH

Dinas PU DKI, Bappeda, Dinas Tata Ruang

dan Tata Kota, DPRD, Developer dan

Kelompok Masyarakat

P P P 12) Masih adanya kawasan pemukiman

baru belum mengikuti kaidah

konservasi

Terwujudnya kawasan pemukiman baru

yang mengikuti kaidah konservasi

Menyusun Perda tentang pembangunan

kawasan pemukiman baru yang mengikuti

kaidah konservasi


pembangunan kawasan pemukiman

baru yang mengikuti kaidah konservasi


pembangunan kawasan pemukiman baru





Dinas Perumahan, Dinas PU DKI, Bappeda,

Dinas Tata Ruang dan Tata Kota, DPRD, BPN,

Developer dan Kelompok Masyarakat

P 13) Masih terbatasnya Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

Tercapainya standar luas Ruang Terbuka

Hijau (RTH) sesuai dengan peraturan

Menyusun sistem pemberian Insentif bagi

yang mengembangkan dan disinsentif bagi

pengembang yang mengurangi RTH,

dituangkan dalam Perda (2011-2013).


mengevaluasi pelaksanaannya (2014-

2015)




berkelanjutan




berkelanjutan

Menambah luas RTH sehingga tercapai



dan Tata Kota, DPRD, Developer dan

Kelompok Masyarakat

P P P 14) Belum optimalnya pelaksanaan

PERDA tentang adanya penetapan

batas dan pemanfaatan daerah

sempadan sungai dan situ/waduk

Terwujudnya Perda tentang sempadan


Menyusun Perda tentang perlindungan

dan fungsi situ serta mensosialisasikannya

Menerapkan Perda tentang sempadan



bagi pelanggar Perda tentang sempadan



menegakkan dan menindak bagi pelanggar

Perda tentang sempadan dan sungai

situ/waduk

Dinas PU DKI, BBWS, DPRD, BPN, Satpol PP,

Polri, Developer dan kelompok masyarakat

Terlaksananya pelaksanaan PERDA

tentang penetapan batas dan

pemanfaatan daerah sempadan sungai

dan situ/waduk

* Menyusun Pergub tentang penetapan

batas dan pemanfaatan daerah sempadan

sungai dan situ/waduk sebagai turunan

dari Perda, dan melaksanakan,

memantau serta menerapkan sanksi

terhadap pelanggaran pelaksanaan

Pergub tentang penetapan batas dan

pemanfaata

* Memantau serta menerapkan sanksi




dan situ/waduk secara berkelanjutan





dan situ/waduk secara berkelanjutan

* Menyusun Pergub, mensosialisasikan,


Pergub tentang sempadan dan sungai

situ/waduk

Gubernur Prov. Jabar dan DKI Jakarta, Dinas

PU Prov., BBWS, DPRD, BPN, Satpol PP,

Polri, Developer dan kelompok masyarakat

P P P 15) terjadinya kerusakan dasar dan alur

sungai karena penambangan pasir

dan krikil

*Terlindungnya dasar dan alur sungai

terhadap kerusakan akibat penambangan

pasir dan krikil

* Meninventarisasi lokasi penambangan,

memberikan arahan lokasi yang sesuai,

mengkaji ulang terhadap ijin yang sudah

dikeluarkan serta pengaturan ijin dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan

secara berkelanjutan disertai penegakan

hukum.

* Monitoring dan sangsi * Monitoring dan sangsi * Memberikan arahan lokasi yang sesuai

untuk penambangan pasir dan krikil,





hukum.

Dinas ESDM/Pertambangan, BPLHD, Dinas

PU/PSDA Prov./Kab/kota, BBWS, Kelompok

Masyarakat

P P 16) Kurang jelasnya batas pemilikan

lahan di hulu antara milik PERUM

PERHUTANI, PTPN dan

Masyarakat

*Terciptanya batas pemilikan lahan yang

jelas di hulu antara milik PERUM

PERHUTANI, PTPN dan Masyarakat

* Menginvenatrisasi pemilikan lahan Perum

Perhutani, PTPN dan Nasyarakat,

melakukan pemetaan detail dan

pemasangan tanda batas yang jelas

antara lahan milik Perum Perhutani, PTPN

dan masyarakat

* Pengawasan terhadap penggunaan

lahan sesuai dengan batas yang telah

ditetapkan secara berkelanjutan

* Pengawasan terhadap penggunaan lahan

sesuai dengan batas yang telah ditetapkan


* Melakukan pemetaan detail dan

pemasangan tanda batas yang jelas antara

lahan milik Perum Perhutani, PTPN dan

masyarakat serta pengawasan terhadap

penggunaan lahan sesuai dengan batas

yang telah ditetapkan secara berkelanjutan

Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional,

Perum Perhutani, PTPN dan Masyarakat

P P 17) Adanya lahan bekas sodetan sungai

Ciliwung,S. Angke dan S.

Pesanggrahan serta anak

sungainya yang dimanfaatkan oleh

masyarakat

*Terlindunginya lahan bekas sudetan

sungai Ciliwung, S. Angke dan S.

Pesanggrahan dan anak-anak sungainya

* Mengembalikan fungsi lahan bekas

sudetan sungai Ciliwung, S. Angke dan S.


sebagai bagian dari daerah milik sungai

melalui kegiatan sosialisasi, penertiban

dan pemantauan secara berkelanjutan


sudetan sungai Ciliwung, S. Angke dan

S. Pesanggrahan dan anak-anak

sungainya sebagai bagian dari daerah

milik sungai melalui kegiatan sosialisasi,

penertiban dan pemantauan secara

berkelanjutan



Pesanggrahandan anak-anak sungainya


melalui kegiatan sosialisasi, penertiban

dan pemantauan secara berkelanjutan





BBWS, Dinas PU/PSDA Prop./Kab/Kota dan

Masyarakat

P 18) Berkurangnya keanekaragaman

hayati di wilayah Ciliwung -

Cisadane

*Terlindunginya keanekaragaman hayati

pada kawasan lindung

* Mengidentifikasi flora dan fauna penting

pada habitat kunci di kawasan lindung,

mengidentifikasi kebutuhan restorasi

habitat untuk mengoptimalkan fungsi

ekologis zona riparian wilayah Ciliwung -

Cisadane, mengembangkan flora dan

fauna sesuai kebutuhan


terhadap pelanggaran terhadap

kelestarian keanekaragaman hayati



terhadap pelanggaran terhadap

kelestarian keanekaragaman hayati


Melakukan perlindungan terhadap

kekelestarian keanekaragaman hayati di


Dinas Kehutanan, KLH, dan Kelompok

masyarakat


STRATEGI


iNo. Aspek/Sub Aspek


ii + i iii + ii + i



Masyakat/Swasta TerkaitPermasalahan Berdasarkan Analisis Sasaran/Target yang diinginkan

Catatan:


halaman158


1 KONSERVASI

1 2 3 4

A B C D

1.2 PENGAWETAN

AIR

P P 1) Belum optimalnya pembangunan

tampungan air (masih banyak air

terbuang pada musim hujan)

Bertambahnya waduk, situ dan kolam

retensi


sesuai kebutuhan

Membangun waduk, situ dan kolam

retensi sesuai kebutuhan


sesuai kebutuhan


sesuai kebutuhan jangka panjang

BBWS, Dinas PU DKI, Balai PSDA, Kelompok

Masyarakat

P P P 2) Masih kurangnya badan air(wd

retensi,situ dan lain-lain) di

JABODETABEK

Terlaksananya Rehabilitasi Situ,sumur

resapan ,biopori

Melaksanakan perencanaan / DED untuk

Revitalisasi situ, sumur resapan, DAM

Parit dan Penghijauan di bagian tengah

dan hulu DAS Ciliwung.

Melaksanakan revitalisasi situ, sumur

resapan, DAM Parit dan Penghijauan di

bagian tengah dan hulu DAS Ciliwung



bagian tengah dan hulu DAS Ciliwung.



bagian tengah dan hulu DAS Ciliwung.

BBWS Ciliwung - Cisadane, Dinas PU/SDA

Prov. DKI Jakarta, Kelompok Masyarakat

P P P P 3) Terjadinya pengambilan air tanah

dalam yang melampaui batas dan

pemantauan yang lemah

Terlaksananya pengendalian pengambilan

air tanah


pemantauan pengambilan air tanah

(menyediakan kebutuhan air permukaan

secara berkelanjutan)













BPLHD, PDAM, Badan Regulator, Bappeda,

Dinas PU DKI, BBWS, Kelompok Masyarakat

P P P 4) Masih rendahnya effisiensi

pemakaian air oleh berbagai

kepentingan

Tercapainya effisiensi pemakaian air irigasi Mensosialisasikan dan menerapkan

effisiensi pemakaian air di setiap DI dan

melaksanakan metode SRI

Melaksanakan effisiensi pemakaian air

di setiap DI dan melaksanakan metode

SRI berkelanjutan

Melaksanakan effisiensi pemakaian air di

setiap DI dan melaksanakan metode SRI

berkelanjutan

Melaksanakan effisiensi pemakaian air di


berkelanjutan

Dinas TanHutBun, PU/SDA kab/kota, BBWS,

Balai PSDA, Kelompok Masyarakat

P P Tercapainya efisiensi pemakaian air rumah

tangga dan industri


effisiensi pemakaian air rumah tangga

dan industri


rumah tangga dan industri secara

berkelanjutan



berkelanjutan

Melaksanakan sosialisasi dan menerapkan

effisiensi pemakaian air rumah tangga dan

industri

Dinas Perindustrian, PDAM, Dinas PU/SDA

prov., kab/kota, BBWS, Balai PSDA, Kelompok

Masyarakat

P P P P Berkurangnya kebocoran distribusi air

minum






yang lama, mensosialisasikan,

mengawasi dan menindak terhadap

pencurian air serta menerapkan hemat

air



dan menindak terhadap pencurian air

serta menerapkan hemat air

Melaksanakan efisiensi dan hemat air


PDAM, Badan Regulator, Dinas PU DKI, Dinas

PSDA kab/kota, Kelompok Masyarakat

P P P 5) Masih adanya alih fungsi Situ

menjadi pemukiman atau tempat

usaha

Terlindunginya situ secara berkelanjutan Menyusun Perda tentang perlindungan

dan fungsi situ serta mensosialisasikannya

Menerapkan Perda tentang perlindungan

dan fungsi situ


bagi pelanggar Perda tentang

perlindungan dan fungsi situ



Perda tentang perlindungan dan fungsi situ


Polri, Developer, Kelompok Masyarakat

P P P P 6) Belum dilaksanakannya pembuatan

sumur resapan dan biopori oleh

seluruh masyarakat

Terlaksananya pembuatan sumur resapan

dan biopori oleh seluruh masyarakat

Melaksanakan sosialisasi pembuatan

sumur resapan dan biopori kepada

masyarakat (2011-2013) dan

melaksanakan pembuatan biopori oleh

masyarakat (2011-2015) = 20% area

Melaksanakan pembuatan sumur


(2016-2020) = 30% area, kumulatif 50%

area



2030) = 50 % area, kumulatif 100% area


dan biopori




Kelompok Masyarakat

P P P 7) Berkurangnya daerah resapan di

bagian hulu dan tengah wilayah

Ciliwung - Cisadane

Terlindunginya daerah resapan di bagian

hulu dan tengah wilayah Ciliwung -

Cisadane

Melindungi dan mempertahankan daerah

resapan di bagian hulu dan tengah wilayah

Ciliwung - Cisadane


resapan di bagian hulu dan tengah




Ciliwung - Cisadane

Melindungi dan meningkatkan daerah

resapan



BBWS, Dinas/Badan Terkait di Tk. Prov.,

Kelompok Masyarakat

P P P P 8) Belum teridentifikasinya potensi

daerah retensi

Teridentifikasinya potensi daerah retensi di


Mengidentifikasi potensi daerah retensi di

wilayah Ciliwung - Cisadane (2011-2013)

dan merencanakan (2014-2015)


lahan daerah retensi dan pembangunan

daerah retensi di wilayah Ciliwung -

Cisadane (30% area)



daerah retensi di wilayah Ciliwung -

Cisadane (70% area), kumulatif 100%

area

Mengidentifikasi potensi daerah/kolam

retensi dan konsolidasi kepemilikan lahan

daerah retensi


BPLHD/BLHD, Dinas TanHutBun Kab./Kota

Terkait, BBWS, Dinas/Badan Terkait di Tk.

Prov., Kelompok Masyarakat

P P P P 9) Terjadinya kerusakan sumber air

(127 mata air) di wilayah Ciliwung -

Cisadane

Terlindunginya sumber air (127 mata air) di

wilayah Ciliwung - Cisadane secara

berkelanjutan


sumber air di sekitar 27 mata air


sumber air di sekitar 43 mata air,

kumulatif 70 mata air


sumber air di sekitar 57 mata air, kumulatif

127 mata air

Melakukan sosialisasi peraturan per-

Undang-Undangan tentang sempadan

sumber air bersama masyarakat

menetapkan dan mematok sempadan

sumber air



Melaksanakan rehabilitasi dan OP 27 mata

air

Melaksanakan rehabilitasi dan OP 43

mata air, kumulatif 70 mata air

Melaksanakan rehabilitasi dan OP 57 mata

air, kumulatif 127 mata air

Melakukan rehabilitasi dan OP secara

berkelanjutan




di 27 mata air pada wilayah Ciliwung-

Cisadane


masyarakat di 43 mata air pada wilayah

Ciliwung-Cisadane


di 127mata air pada wilayah Ciliwung-

Cisadane

Melakukan pemberdayaan masyarakat di

127 mata air pada wilayah Ciliwung-

Cisadane




Kelompok Masyarakat



Masyakat/Swasta TerkaitPermasalahan Berdasarkan Analisis Sasaran/Target yang diinginkanNo. Aspek/Sub Aspek


ii + i iii + ii + i Kebijakan operasional

STRATEGI


i

Catatan:


halaman159


1 KONSERVASI1 2 3 4

A B C D

1.3 P P P P 1) Menurunnya kualitas air

dibandingkan dengan standar baku/

kelas peruntukan sungai (tercemar


*Peningkatan kualitas air sungai, situ dan

waduk (min. Kelas II PP no 82/2001)

* Melaksanakan gerakan Sungai bersih

secara terpadu (Prokasih), secara rutin

* Melakukan pemantauan, evaluasi



pencemaran




pencemaran

* Meningkatkan kualitas air sungai sesuai


Dinas Kebersihan, BPLHD, Dinas PU, BBWS,

Dinas Perindustrian, Kelompok Masyarakat

P P P P

*

Merencanakan dan mengalokasi air

penggelontoran melalui kesepakatan

dalam TKPsumber daya air, serta

melaksanakan penggelontoran sungai

* Melaksanakan alokasi air


* Melaksanakan alokasi air penggelontoran

sungai

* Mengalokasikan air untuk penggelontoran

sungai

BBWS, Dinas PU/SDA, Balai PSDA, TKPSDA,

Kelompok Masyarakat

P P P

*

Mendorong terbitnya penetapan kelas

sungai oleh Gubernur

* Menegakkan peraturan tentang kelas

sungai

* Menegakkan peraturan tentang kelas

sungai

* Menetapkan kelas air sungai BPLHD, BBWS, Bappeda, Dinas Perindustrian

Prov/kab/kota, Dinas PU, TKPSDA, Kelompok

Masyarakat

P P P

*




* Melaksanakan monitoring kualitas air,






* Melaksanakan peningkatan sistim


BBWS, BPLHD, Dinas PU/SDA, Dinas


Kelompok Masyarakat

P P

*

Merencanakan sistem monitoring kualitas

air real time

* Membangun dan mengoperasikan

sistem monitoring kualitas air real time

* Mengoperasikan sistem monitoring

kualitas air real time

* Membangun dan mengoperasikan sistem




Masyarakat

P P P

*





kualitas air)

* Meningkatkan SDM petugas monitoring,




kualitas air)





kualitas air)

* Meningkatkan SDM petugas terkait


kualitas air)



Masyarakat

P P P 2) Belum Optimalnya pengelolaan

limbah industri

*Terwujudnya pengendalian pencemaran

dari limbah industri

* Melaksanakan sosialisasi peraturan

tentang syarat kualitas air limbah, dan

kewajiban penggunaan IPAL industri



kewajiban penggunaan IPAL industri,

serta mendorong pembangunan IPAL

dan penegakan hukum bagi pelanggar



kewajiban penggunaan IPAL industri, serta

mendorong pembangunan IPAL dan

penegakan hukum bagi pelanggar

* Menegakkan Perda tentang pengolahan

limbah industri dan melaksanakan

pengawasan kualitas limbah, terutama

logam berat, secara berkelanjutan

BPLHD, Dinas Perindustrian Prov/kab/kota,

Kepolisian, PPNS, BBWS, Dinas PU,

Kelompok Masyarakat

P P Mendorong pembangunan IPAL Industri Mendorong pembangunan IPAL dan


Mendorong pembangunan IPAL dan


Mendorong pembangunan IPAL Industri BPLHD, Dinas Perindustrian Prov/kab/kota,


Kelompok Masyarakat

P P P * Memberikan teguran dan penindakan bagi

industri yang tidak mengoperasikan IPAL

miliknya

* Melaksanakan pengawasan dan

penindakan bagi industri yang tidak

mengoperasikan IPAL miliknya









Kelompok Masyarakat

P P * Menyusun perencanaan pembangunan

IPAL industri terpadu pada kawasan

industri, beserta penyiapan organisasi

pengelolanya

* Membangun IPAL industri terpadu pada

kawasan industri, dan

mengoperasikannya

* Mengembangkan IPAL industri terpadu

pada kawasan industri, dan

mengoperasikannya



Swasta, BPLHD, Dinas Perindustrian, Dinas


Masyarakat

P P P * Melaksanakan evaluasi Perda terkait




* Melaksanakan evaluasi Perda terkait


bila perlu memperbaharui Perda

mengacu pada peraturan pemerintah

terbaru.





* Melaksanakan pengawasan ketat kualitas

limbah industri sesuai baku mutu limbah

cair (terutama logam berat) disertai

penegakan hukum bagi pelanggar;



Kelompok Masyarakat

P P P P * Melaksanakan identifikasi/updating data

base lokasi dan jenis industri, potensi

pencemar, IPAL, serta pemetaan lokasi

dan jenis industri di wilayah Ciliwung -

Cisadane

* Melaksanakan updating data base lokasi

dan jenis industri, potensi pencemar,

IPAL, serta updating peta lokasi dan

jenis industri di wilayah 2 Ci





* Menyusun data base industri, serta

terintegrasi dalam sistim informasi kualitas

air

Dinas PU/SDA, BBWS, BPLHD, Dinas

Perindustrian, Bappeda, instansi terkait

diKab/kota, Kelompok Masyarakat

P P 3) Limbah cair domestik dan Perkotaan

belum diolah sebagaimana mestinya

*Terwujudnya pengendalian pencemaran

dari limbah domestik dan perkotaan;

* Peningkatan kapasitas IPAL Setiabudi dan

Perencanaan IPAL dilokasi lain di Jakarta

* Pembangunan sistim sanitasi perkotaan

dan perdesaan dan pembangunan IPAL

dilokasi lain di Jakarta


dan perdesaan dan pembangunan IPAL

dilokasi lain di Jakarta

* Peningkatan kapasitas IPAL Setiabudi dan

pembangunan IPAL dilokasi lain di Jakarta

dan pembangunan sistim sanitasi

perkotaan dan perdesaan

BPLHD, Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan,

Dinas PU/PSDA Prov., Bappeda, Dewan SDA

Prov., Dinas PU/SDA kab/kota., Kelompok

Masyarakat

P P Merencanakan dan membangun saluran


dari saluran drainasi, secara bertahap (5%


pengembangan perumahan atau

perkotaan baru

* Merencanakan dan membangun saluran

pembuangan air limbah perkotaan

terpisah dari saluran drainasi, secara

bertahap (10% area kota, kumulatif

15%), terutama pada kawasan

pengembangan perumahan atau

perkotaan baru






atau perkotaan baru


sanitasi perkotaan dengan memisahkan

saluran pembuangan air limbah perkotaan

dari saluran drainasi kota, secara bertahap

Dinas CK, BPLHD, BBWS, Kelompok

Masyarakat

P P P Melaksanakan sosialisasi dan

pemberdayaan masyarakat terhadap

penggunaan sanitasi individu, perdesaan

dan komunal (terutama daerah

berpenduduk padat dan sekitar sumber

air)

* Melaksanakan sosialisasi dan





air)






air)


terhadap penggunaan sanitasi lingkungan



Prov., Dinas PU/SDA kab/kota, Kelompok

Masyarakat

P P P P 4) Masih adanya bahaya dari sisa


pertanian

*Terwujudnya pengendalian limbah

pertanian


pestisida dan pupuk sesuai dosis

* Melaksanakan sosialisasi penggunaan

pestisida dan pupuk sesuai dosis, dan

monitoring kepatuhan petani di lapangan



monitoring di lapangan



BPLHD, Dinas Pertanian, Dinas PU Prov.,

Kelompok Masyarakat

P P P Melaksanakan monitoring kandungan



* Melaksanakan monitoring kandungan



* Melaksanakan monitoring kandungan


sungai, situ dan waduk

Melaksanakan monitoring kualitas air

saluran irigasi, sungai, situ dan waduk,

terhadap sisa/ limbah pestisida dan pupuk

BPLHD/BLHD, BBWS, Dinas Pertanian, Dinas

PU/SDA Prov./kab/kota, Kelompok Masyarakat


STRATEGI




ii + i iii + ii + i



Masyakat/Swasta Terkait

PENGELOLAAN

KUALITAS AIR

DAN

PENGENDALIAN

PENCEMARAN

Permasalahan Berdasarkan Analisis Sasaran/Target yang diinginkan

Catatan:


halaman160


1 KONSERVASI1 2 3 4

A B C D

P P P 5) Limbah peternakan belum diolah


*Terwujudnya pengendalian limbah

peternakan

Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan

limbah ternak dan kewajiban

menggunakan IPAL peternakan, disertai

pembangunan IPAL percontohan dan

pemberdayaan peternak

* Melaksanakan pembangunan IPAL

peternakan dan pemanfaatan limbah

ternak (mis. biogas, kompos dsb.)



ternak (mis. biogas, kompos dsb.)



ternak

BPLHD, BBWS, Dinas Peternakan, Dinas PU

Prov., Kelompok Masyarakat, swasta

P P P 6) Pongolahan limbah sampah belum

potimal

*Terwujudnya pengelolaan limbah sampah Melaksanakan pengelolaan sampah



dan berkelanjutan

* Melaksanakan pengelolaan sampah


melalui sistem 3R (reduce, reuse,

recycle), dan berkelanjutan




dan berkelanjutan


melalui sistem 3R (reduce, reuse, recycle)

Bappeda, BBWS, Dinas Kebersihan, Dinas PU

kab/kota, BPLHD, Kelompok Masyarakat


membuang sampah ke sungai/badan air


pelanggarnya

* Melaksanakan sosialisasi pelarangan



pelanggarnya




pelanggarnya

Melarang membuang sampah ke

sungai/badan air lainnya

Bappeda, BBWS, Dinas Kebersihan, Dinas PU

kab/kota, BPLHD, Kelompok Masyarakat

P P P Memperkenalkan, sosialisasi dan

percontohan pengelolaan sampah melalui

sistem daur ulang dan bank sampah oleh

Pemda

* Mengembangkan pengelolaan sampah


sampah oleh swasta dan masyarakat,

dengan menerapkan insentif

* Mengembangkan pengelolaan sampah


sampah oleh swasta dan masyarakat


melalui sistem bank sampah oleh swasta

dan masyarakat, dengan menerapkan

insentif pada tahap awal

Bappeda, Dinas Kebersihan, Dinas PU

kab/kota, BPLHD, Kelompok Masyarakat,

swasta


STRATEGI




ii + i iii + ii + i




Catatan:


halaman161


2 PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR1 2 3 4

A B C D

2.1 PENATAGUNAAN

SUMBER DAYA

AIR

P P P 1) Belum adanya peraturan peruntukan


lokasi tertentu

Terbitnya Pergub peruntukan air pada

sumber air pada ruas/ lokasi tertentu

Menyusun, merumuskan Pergub melalui


mensosialisasikan peruntukan air dari

sumber air secara berkelanjutan

Mengkaji ulang dan merumuskan

kembali melalui Dewan sumber daya air

peruntukan air dari sumber air secara

berkelanjutan

Mengkaji ulang dan merumuskan kembali

melalui Dewan sumber daya air

peruntukan air dari sumber air secara

berkelanjutan

Menyusun, merumuskan, menetapkan,



Dinas PU DKI, Bappeda, BBWS, Dewan SDA

prov, Kelompok Masyarakat

P P P 2) Belum adanya Zona Pemanfaatan

sumber air yg memperhatikan

berbagai macam pemanfaatan

Terbitnya Penetapan Zona Pemanfaatan

Sumber air pada peta TARU Prov DKI

Jakarta dan BODETABEK

Menetapkan Zona pemanfaatan sumber

daya air pada peta TARU wilayah

Kabupaten/Kota di WS tertentu secara

berkelanjutan


Zona pemanfaatan sumber daya air

pada peta TARU wilayah kab/kota di WS

tertentu secara berkelanjutan


Zona pemanfaatan sumber daya air pada

peta TARU wilayah kab/kota di WS

tertentu secara berkelanjutan


Zona pemanfaatan sumber daya air pada

peta TARU wilayah kab/kota di WS setiap

5 tahun

Dinas Tata Ruang dan Tata Kota, Dinas PU

DKI, BBWS, Kelompok Masyarakat

2.2 PENYEDIAAN

SUMBER DAYA

AIR

P P 1) Kekurangan Air untuk kebutuhan


Meningkatnya ketersediaan air irgasi dan

RKI







Melaksanakan panen air hujan/ tampungan

lokal

Dinas PU/SDA/CK Prov/Kab/Kota, BBWS,

Kelompok Masyarakat

* Mengurangi pencurian air atau





Melaksanakan kampanye dan edukasi

Hak Guna Air. Melaksanakan

pengawasan dan penindakan terhadap

pelanggaran pengambilan air




pengambilan air

* Mengendalikan pengambilan air pernukaan

untuk RKI sesuai SIPA, dan air irigasi

sesuia kebutuhan, serta melaksanakan

penegakan hukum bagi pelanggarnya

BBWS, Dinas Perindustrian, Dinas PU/SDA

Prov Jabar,Kepolisian, P3A, Kelompok

Masyarakat

P P P Tercapainya efisiensi penggunaan air Melaksanakan kampanye dan edukasi

hemat air RKI dan efisiensi air irigasi (3R)


hemat air RKI dan efisiensi air irigasi

(3R)



Melaksanakan hemat air/ efisiensi air RKI

(190l/or/hr ---> 150l/or/hr) dan irigasi (3R)

Pengguna Air di Prov Banten, DKI Jkt, Jabar

dan BBWS, Kelompok Masyarakat

P P P 2) Keterbatasan layanan air bersih di

Jakarta

Meningkatnya ketersediaan air baku di

Jakarta :

P P P P Tersedianya tambahan air minum 9

m3/detik dari Jatiluhur yang dialirkan

dengan pipa melalui tanggul kanan Tarum

barat ke Jakarta

Merencanakan instalasi Penjernihan

kapasitas 9 m3/det di Curug dan

perencanaan trase jalur pipa dari Curug

ke Jakarta serta pelaksanaan produksi air

minum 4 m3/det dikirim ke Jakarta.

Produksi air minum tambahan 5 m3/det

dikirim ke Jakarta,total volume air minum

9 m3/det.OP instalasi air air minum dan

pipa

OP instalasi air air minum dan pipa

kapasitas 9 m3/det




ke Jakarta serta pelaksanaannya

PJT II, PJB, BBWS, Dinas PU/SDA Prov.,

PDAM, Bappeda, Investor, Kelompok

Masyarakat

Tersedianya tambahan air Baku 15

m3/detik dari Jatiluhur ke Jakarta,yang

dialirkan melalui Tarum barat dengan

kapasitas semula 16m3/det menjadi 31

m3/det

Perencanaan dan pelaksanaan

Rehabilitasi Tarum Barat dari kapasitas

semula 16m3/det menjadi 31 m3/det

Pelaksanaan Rehabilitasi Tarum Barat

dari kapasitas semula 16m3/det

menjadi 31 m3/det

Operasi dan Pemeliharaan Tarum Barat

kapasitas 31 m3/det

Merencanaan dan Melaksanaan

Rehabilitasi Tarum Barat dari kapasitas

semula 16m3/det menjadi 31 m3/det



Masyarakat

P P Tersedianya saluran/pipa air baku Kanal 2

dari waduk Jatiluhur ke Jakarta setelah

peninggian waduk Cirata (bagian dari

kaskade waduk)

__ Melaksanakan studi kelayakan

perencanaan jalur pipa Kanal 2 dari

Jatiluhur ke Jakarta dan diameter pipa

Melaksanakan pembangunan jalur pipa

Kanal 2 dari Jatiluhur ke Jakarta dan

diameter pipa

Melaksanakan studi kelayakan

perencanaan dan pelaksanaan jalur pipa

Kanal 2 dari Jatiluhur ke Jakarta dan

diameter pipa

BBWS, PJT II, PDAM, PU/SDA prov., kab/kota,

Bappeda, Kelompok Masyarakat

P P Tersedianya tambahan air baku melalui

kanal 2 sebesar 19 m3/detik dari

bendungan Jatiluhur/Cirata untuk Depok

dan Bogor,dan Industri Cikarang

__ Melaksanakan studi kelayakan dan detail

desain Peninggian Bendungan Cirata (15

m) di Sungai Citarum

Melaksanakan peninggian Bendungan

Cirata (15 m) di Sungai Citarum

Melaksanakan studi kelayakan, detail

desain, pelaksanaan konstruksi

Peninggian Bendungan Cirata (15 m) di

Sungai Citarum


PDAM, Bappeda, Kelompok Masyarakat

P P P Tersedianya air baku 5 m3/detik dari

bendungan Long Storage untuk Jakarta

Merencanakan Long Storage BKB dan

BKT dan Cengkareng drain (DKI

Jakarta).Sosialisasi ke masyarakat untuk

tidak memguang sampah dan limbah ke

sungai

Melaksanakan Long Storage BKB dan




sungai

Melaksanakan OP Long Storage BKB dan




sungai

Merencanakan, melaksanakan dan OP

Long Storage BKB dan BKT dan

Cengkareng Drain(DKI Jakarta)

BBWS, Dinas PU/SDA Prov DKI Jkt, Kelompok

Masyarakat

P P P P Terlaksananya kepastian pengiriman air

baku 16 m3/det di ruas saluran Tarum

barat dari Bekasi sampai Jakarta

Melaksanakan Rehabilitasi Saluran Tarum

barat di ruas Bekasi sampai Jakarta,di 17

titik lokasi yang rawan bocor dan longsor.

__ __ Terlaksananya kepastian pengiriman air

baku 16 m3/det di ruas saluran Tarum

barat dari Bekasi sampai Jakarta,dangan

rehabilitasi di 17 lokasi

BBWS, PJT II,Dinas PU/SDA Prov DKI

Jkt,PDAM, Kelompok Masyarakat

P P P 3) Keterbatasan layanan dan jaringan

PAM

Meningkatnya layanan jaringan PAM Meningkatkan jumlah sambungan rumah

tangga 50% (MDGS)

Meningkatkan tkt layanan PAM mjd 75%

standar metropolitan

Meningkatkan tkt layanan PAM menjadi

100% standar metropolitan

Membangun pipa Kanal 2-Jakarta paralel

waduk Cirata dinaikkan.

PLN, PJT II, Dinas PU/SDA Prov Jabar, DKI

Jkt, BBWS Citarum, BBWS Cil-Cis, Kelompok

Masyarakat

Menyusun Perencanaan pasokan dan

perbaikan kualitas air dari long storage

BKB+BKT dan Cengkareng Drain

Melaksanakan perbaikan kualitas air dari

long storage BKB+BKT dan Cengkareng

Drain

Memanfaatkan pasokan air dari long

storage BKB+BKT dan Cengkareng

Drain

Menambah pasokan dari long storage

BKB+BKT dan Cengkareng Drain

BBWS, PDAM, Dinas PU DKI, BPLHD/BLHD

Terlaksananya penggantian Pemakaian

Kebutuhan Industri dari air tanah ke air

permukaan (100%)

Melaksanakan penggantian Pemakaian


permukaan (10%)



permukaan (25%)



permukaan (65%)

Membangun pipa Kanal 2 ke Jakarta,

paralel waduk Cirata dinaikkan.

PLN, PJT II, Dinas PU/SDA Prov Jabar, DKI

Jkt, BBWS Citarum, BBWS Cil-Cis, Kelompok

Masyarakat

P P 4) Perimbangan pasokan air baku

Jakarta dari arah Timur (Citarum)

dan dari Barat (Cisadane)

Meningkatnya perimbangan suplai air di

wilayah Ciliwung-Cisadane dari barat

(Banten)

Merencanakan Karian Serpong

Conveyance System (KSCS) tahap I

Merencanakan dan Membangun KSCS

tahap I setelah bendungan Karian

terbangun

Merencanakan dan Membangun KSCS

tahap II

Menambah pasokan dari Cisadane dan

Banten.

BBWS 3C, BBWS Cil-Cis, Dinas PU/SDA Prov

DKI Jkt, Banten, Kelompok Masyarakat

Merencanakan alokasi pasokan air dari

long storage BKB+BKT+Cascade Depok





Menambah pasokan dari long storage

BKB+BKT+Cascade Depok.

BBWS Cil-Cis, Dinas PU Prov DKI Jakarta,

Kelompok Masyarakat


STRATEGI




ii + i iii + ii + i




Catatan:


halaman162



1 2 3 4

A B C D

P P 5) Keterbatasan layanan air bersih di

Kota lain (BODETABEK)

Meningkatnya penyediaan air baku Kota-

kota lainnya (BODETABEK)

Menyusun Perencanaan pasokan dari long

storage Cascade Depok dan review

alokasi air irigasi bendung katulampa dan

bendung empang yang areanya berkurang

Melaksanakan penggunaan pasokan air

dari long storage Cascade Depok dan

review alokasi air irigasi bendung

katulampa dan bendung empang yang

areanya berkurang

Melaksanakan penggunaan pasokan air

dari long storage Cascade Depok dan

review alokasi air irigasi bendung

katulampa dan bendung empang yang

areanya berkurang

Menyediakan air baku Kota-kota lainnya

(BODETABEK)

BBWS, Dinas PU/SDA prov., kab/kota, PDAM,

Bappeda, BPLHD/BLHD, Kelompok

Masyarakat

P P Tersedianya air baku 2 m3/detik dari Salak

Contour Canal untuk daerah Kota Bogor

Mengkaji ulang perencanaan Salak

Contour Canal (2011-2012) dan

membangun Tahap I (2013-2015) = 50%

Membangun Salak Contour Canal Tahap

II = 50%, kumulatif 100%

Melaksanakan operasional dan

pemeliharaan di Salak Contour Canal

Melaksanakan pembangunan, operasi dan

pemeliharaan Salak Contour Canal

BBWS, Dinas PU/SDA Prov Jabar, Bappeda,

Kelompok Masyarakat

P Tersedianya air baku 0,5 m3/detik dari

waduk Pondok Benda untuk daerah

Pamulang

Melaksanakan studi kelayakan dan detail

desain Waduk Pondok Benda, Sungai

Angke di Pamulang

Melaksanakan pembangunan Waduk

Waduk Pondok Benda dan membangun

jaringan distribusi air baku

Menyusun SOP dan melaksanakan OP

Waduk Waduk Pondok Benda dan

jaringan distribusinya

Bendungan lain di Limo-C (Pesanggrahan),

Pondok Benda (Angke), Narogong

(Citeureup)

BBWS, Dinas PU/SDA Prov. Kab/kota,

Bappeda prov., kab/kota, Dinas Tata Ruang

dan Tata Kota, Kelompok Masyarakat

P Tersedianya air baku 0,5 m3/detik dari

waduk Limo untuk Kota Depok


desain Waduk Limo, Sungai

Pesanggrahan di Cinere Depok


Limo dan membangun jaringan distribusi

air baku


Waduk Limo dan jaringan distribusinya

Bendungan lain di Limo-C (Pesanggrahan),

Pondok Benda (Angke), Narogong

(Citeureup)




P Tersedianya air baku 2 m3/detik dari

waduk Genteng untuk Kota dan Kab.

Bogor


desain Waduk Genteng di Sungai

Cisadane, Rancamaya Bogor


Genteng dan membangun jaringan

distribusi air baku


Waduk Genteng dan jaringan distribusinya


desain, pelaksanaan konstruksi dan OP

Waduk Genteng di Sungai Cisadane,

Rancamaya Bogor




P Tersedianya air baku 1 m3/detik dari

waduk Narogong untuk Bekasi dan Jakarta


desain Waduk Narogong di Sungai

Citeureup/Cileungsi-Cibinong


Narogong dan membangun jaringan

distribusi air baku


Waduk Narogong dan jaringan

distribusinya


desain, pelaksanaan konstruksi dan OP

Waduk Narogong di Sungai

Citeureup/Cileungsi-Cibinong




P P Tersedianya air baku 4 m3/detik untuk

daerah Depok dan Bogor

Melaksanakan studi pemanfaatan sisa air

irigasi bendung Katulampa dan bendung

Empang (2011-2013) dan mengalokasikan

air ke saluran PDAM untuk kepentingan air

baku Depok dan Bogor (2014)

PDAM membangun kolam penjernihan

dan saluran distribusi

PDAM mengoperasikan dan menjaga

kualitas penyaluran air minum ke

konsumen

Memanfaatkan sisa air irigasi bendung

Katulampa dan bendung Empang

BBWS, Dinas PU/SDA Prov Jabar, BPSDA,

Kelompok Masyarakat

P P Tersedianya air baku 1 m3/detik untuk

daerah Depok

Merencanakan Kaskade Sungai Ciliwung

di Depok

Melaksanakan Kaskade Sungai Ciliwung

di Depok

Melaksanakan dan mengoperasikan

Kaskade Sungai Ciliwung di Depok

Merencanakan, melaksanakan,

mengoperasikan dan memelihara Kaskade

Sungai Ciliwung di Depok

BBWS, Balai PSDA, Dinas PU/SDA Prov./


P P 6) Keterbatasan layanan PDAM di

BODETABEK

Tercapainya cakupan layanan PAM

BODETABEK


BODETABEK (50%)


BODETABEK (75%)


BODETABEK (100%)


BODETABEK

PDAM Prov/Kab/Kota, BBWS, Kelompok

Masyarakat

P 7) Menurunnya luas lahan pertanian


Terkendalinya alih fungsi lahan pertanian

tanaman pangan

Menetapkan Lahan pertanian tanaman

pangan berkelanjutan

Mengawasi Lahan pertanian tanaman


Mengawasi Lahan pertanian tanaman


Melindungi Lahan pertanian tanaman


Dinas Pertanian, PU/SDA Kab/Kota di seluruh

Wil 6 Ci, BBWS, Kelompok Masyarakat


STRATEGI




ii + i iii + ii + i




Catatan:


halaman163



1 2 3 4

A B C D

2.3 PENGGUNAAN

SUMBER DAYA

AIR

P P P 1) Konflik penggunaan air irigasi dan

air baku di sungai Cisadane

Terwujudnya harmonisasi penggunaan air

irigasi dan air baku di sungai Cisadane

Mereview dan melaksanakan alokasi air

sungai Cisadane sesuai kesepakatan

Melaksanakan alokasi air sungai

Cisadane sesuai kesepakatan secara

berkelanjutan

Melaksanakan alokasi air sungai Cisadane

sesuai kesepakatan secara berkelanjutan

Melaksanakan alokasi air sungai Cisadane

sesuai prinsip-prinsip penggunaan sumber

daya air

TKPSDA, BBWS, Dinas PU/SDA

Prov./kab/kota, BPSDA, Kelompok Masyarakat

P P 2) Kerusakan prasarana jaringan

irigasi mengakibatkan tidak efektif

dan tidak efisiennya distribusi air

irigasi

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

terutama yang rusak berat

Merehabilitasi jaringan dan peningkatan

irigasi mencapai 50%

Merehabilitasi jaringan dan peningkatan

irigasi mencapai 100%

Melaksanakan OP jaringan irigasi Melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan

jaringan irigasi mencapai 100%


Kelompok Masyarakat

P P P 3) OP prasarana sumber daya air

(Irigasi,sungai, situ, dan lain-lain)

belum memadai, berakibat

menurunnya fungsi layanan

Terlaksananya OP prasarana sumber daya

air sesuai standar

Melaksanaan OP prasarana sumber daya

air (Tingkat Pelayanan 50%)

Melaksanaan OP prasarana sumber

daya air (Tingkat Pelayanan 75%)




air untuk mempertahahan tingkat layanan


Kelompok Masyarakat

P P P 4) Belum tersedianya SOP

waduk/tampungan/situ di WS 6 Ci

Tersedianya SOP waduk/tampungan/situ

di WS 6 Ci

Melaksanakan kajian SOP waduk/

tampungan/situ di WS 6 Ci (2011-2013)

memformulasikan dan mengujicoba (2014-

2015)

Melegalisasi dan mendesiminasikan

SOP waduk/tampungan/situ di WS 6 Ci

(2016-2020)


waduk/tampungan/situ di WS 6 Ci (2021-

2030)

Menyiapkan SOP waduk/tampungan/situ di

WS 6 Ci

BBWS, Dinas PU/SDA Prov., Ditjen SDA,

Kelompok Masyarakat

Meningkatnya kinerja irigasi dlm rangka

ketahanan pangan

Melaksanakan Peningkatan Kinerja Irigasi

(keandalan 50%)

Melaksanakan Peningkatan Kinerja

Irigasi (keandalan 75%)

Melaksanakan Peningkatan Kinerja Irigasi

(keandalan 100%)

Meningkatkan dan mempertahankan

keandalan irigasi maksimal


Kelompok Masyarakat

P P P 5) Belum terlaksananya aset

manajemen irigasi (OP, Rehabilitasi)

Terlaksananya penerapan Pengelolaan

Aset Irigasi (PAI) secara berkelanjutan

Melaksanakan aset manajemen irigasi

(50% area)


(75% area)


(100% area)

Menyusun prioritas OP, rehab jaringan dg

berdasarkan PAI.

Dinas PU/SDA Prov/Kab, BBWS, Kelompok

Masyarakat

P P 6) Kondisi layanan jaringan pengairan

perikanan dan tambak rakyat telah

menurun

Terlaksananya rehabilitasi jaringan

perikanan dan tambak rakyat


perikanan dan tambak rakyat (50% area)





Merehabilitasi jaringan pengairan



Masyarakat

P P 7) Belum terpisahnya fungsi saluran air

baku dan air irigasi di Saluran Induk

Tarum Barat, mengakibatkan

kesulitan pelaksanaan OP irigasi.

Terwujudnya pemisahaan fungsi saluran

air baku dan air irigasi di Saluran Induk

Tarum Barat


pemisahaan fungsi saluran air baku dan air

irigasi di Saluran Induk Tarum Barat

(Cantek 100% dalam 2 thn, Pelaksanaan

30% dalam 3 thn)

Melaksanakan pemisahaan fungsi

saluran air baku dan air irigasi di Saluran

Induk Tarum Barat (Pelaksanaan 50%

dalam 5 thn, kumulatif pelaksanaan

80%)

Melaksanakan pemisahaan fungsi saluran


Tarum Barat (Pelaksanaan 20% dalam 2

thn, kumulatif pelaksanaan 100%)

Memisahkan fungsi sal.air baku dan irigasi PJT II, PDAM prov/Kota Jakarta, BBWS

Citarum, BBWS Cil-Cis, Kelompok Masyarakat

P P P 8) Belum sadarnya masyarakat dalam

pelaksanaan hemat air

Meningkatnya kesadaran masyarakat

dalam pelaksanaan hemat air


penyuluhan serta penyadaran publik

tentang hemat air (50% area)







Membina petani utk hemat air irigasi. Dinas Pertanian, PU/SDA Kab/Kota di seluruh


P P P 9) Masih rendahnya Indeks

Pertanaman (IP) dgn pemberdayaan

petani.

Meningkatnya IP secara maksimal Peningkatan IP dari 214% ke 250% Peningkatan IP dari 250% ke 265% Peningkatan IP dari 265% ke 280% Menaikkan IP dg pemberdayaan petani

(dari 214% ke 280%)



P P 10) Belum tersusunya pedoman

Operasional penyusunan AKNOP

(analisa kebutuhan nyata operasi

dan pemeliharaan) Irigasi

Tersedianya pedoman operasional AKNOP

irigasi

Melakukan kajian AKNOP irigasi di

Seluruh DI Cilicis (2011-2013) dan menguji

coba pelaksanaan AKNOP irigasi di

beberapa DI (2013-2014)

Melaksanakan AKNOP irigasi di seluruh

DI wilayah Cilicis (2016-2020) pada area

50%


wilayah Cilicis (2016-2020) pada area

100%

Mereview AKNOP (analisa kebutuhan



bangunandikaitkan dengan areal(rp/ha)

dan bangunan utama (bh) utama (Bh).



Memformulasi dan melegalisasi AKNOP

Irigasi (2015)

__ __

2.4 PENGEMBANG-

AN SUMBER

DAYA AIR

P P 1) Belum di tingkatkan Irigasi

sederhana ke irigasi teknis DI.

Sibanteng pada S. Citempuandi Ds.

Sibanteng, Kec. Leuwisadeng, Kab

Bogor

Terlaksananya peningkatan Klasifikasi

Irigasi sederhana ke irigasi teknis DI.


Sibanteng, Kec. Leuwisadeng,Kab Bogor.


Melaksanakan (2014-2015 = 50%) Irigasi

sederhana ke irigasi teknis DI. Sibanteng

pada S. Citempuandi Ds. Sibanteng, Kec.

Leuwisadeng,Kab Bogor.

Melaksanakan (2016-2020 = 100%)

Irigasi sederhana ke irigasi teknis DI.


Sibanteng, Kec. Leuwisadeng,Kab

Bogor.

Melaksanakan OP irigasi DI Sibanteng


Meningkatkan Irigasi sederhana ke irigasi

teknis DI. Sibanteng pada S. Citempuandi

Ds. Sibanteng, Kec. Leuwisadeng,Kab

Bogor.

BBWS,Balai PSDA Prov.Jabar,Dinas PU

Pengairan Kab. Bogor, Dinas Pertanian

Kab.Bogor, Kelompok Masyarakat

P 2) Belum optimalnya pemanfaatan

potensi tenaga air

Terlaksananya pengembangan Potensi

tenaga air di Katulampa/Sungai Baru

Timur dan Bendung Masyono/Sungai

Angke

Merencanakan (2011-2013 = 100%)

pemanfaatan tenaga air, melaksanakan

(2014-2015 = 40%)

Melaksanakan (2016-2020 = 60%)

pemanfaatan tenaga air , kumulatif =

100%

Mengoperasikan tenaga air di Katulampa

dan Bendung Masyono

Membangun Microhydro di Sungai Baru

Timur dan Sungai Angke (Bendung

Masyono).

ESDM, PLN, PJT II, BBWS Citarum, Kelompok

Masyarakat

3) Belum ada jaringan irigasi di

Cimanceuri dan bendung

Cimanceuri.


irigasi Cimanceuri dan terbangunnya

bendung Cimanceuri

Melakukan studi dan detail desain irigasi

Cimanceuri dan bendung Cimanceuri

Melaksanakan pembangunan jaringan

irigasi Cimanceuri dan bendung

Cimanceuri

_ Melaksanakan studi/detail desain

pembangunan jaringan irigasi Cimanceuri

dan bendung Cimanceuri

BBWS 2 C , Pemda kab Tanggerang,

Kelompok Masyarakat

4) Belum ada jaringan irigasi

diCikarang hilir


irigasi Cikarang hilir

Melakukan studi dan detail desain irigasi

Cikarang hilir

Melaksanakan pembangunan jaringan

irigasi Ckarang hilir

_ Melaksanakan stud,detail desain dan

pembangunan irigasi Cikarang hilir

BBWS 2 C, , Pemda Kab Bekasi, Kelompok

Masyarakat


penerapan teknologi desalinasi dan

ultra filtrasi

Terbatasnya pengembangan penerapan

teknologi desalinasi dan ultra filtrasi

Melakukan kajian pengembangan

penerapan teknologi desalinasi dan ultra

filtrasi, serta mendorong peran

industri/swasta untuk menerapkannya

Melaksanakan pengembangan


filtrasi oleh industri/swasta

Melaksanakan pengembangan penerapan

teknologi desalinasi dan ultra filtrasi oleh

industri/swasta

Melakukan kajian pengembangan dan

mendorong peran industri/swasta dalam

penerapan desalinasi

Pemda DKI, Pemda kab/kota Tanggerang,

Pemda Kab/kota Bekasi, PDAM, Kelompok

Masyarakat, industri/swasta

2.5 PENGUSAHAAN

SUMBER DAYA

AIR

P P P 1) Kurang terkontrolnya Pengusahaan

air isi ulang di wilayah Bogor

Terkontrolnya Pengusahaan air isi ulang Menginventarisasi potensi dan mengkaji

permasalahan pengambilan air tanah

dalam oleh pengusaha air isi ulang (2011-

2012) serta menata ulang pengambilan air

tanah

Mengawasi dan melakukan penegakkan

hukum berdasarkan azas keadilan dan

keseimbangan

Mengawasi dan melakukan penegakkan

hukum berdasarkan azas keadilan dan

keseimbangan

Menata ulang dan menertibkan

pengambilan air tanah dalam oleh

pengusaha air minum isi ulang

BPLHD, Dinas SDA dan Pertambangan

Kab/kota, Balai PSDA, BBWS, Kelompok

Masyarakat

P P P 2) Masih terbatasnya pengusahaan air

minum dari Jatiluhur oleh

Pemerintah atau swasta

Terjadinya pengembangan usaha air

minum berdasarkan kerjasama Pemda

DKI Jakarta, Pemda Jabar, PJT II dan

investor/swasta

Melakukan studi dan pelaksanaan

pengusahaan air minum 4 m3/detik

berdasarkan kerjasama Pemda DKI

Jakarta, Pemda Jabar, PJT II dan

investor/swasta





investor/swasta

PDAM melaksanakan menejemen

distribusi air minum dengan menjaga

kualitas dan keberlanjutannya sebesar 9

m3/detik





investor/swasta

Pemda DKI, Pemda Jabar, PJT II, PDAM,

BBWS, Kelompok Masyarakat, Investor/swasta


STRATEGI




ii + i iii + ii + i




Catatan:


halaman164


3 PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR1 2 3 4

A B C D

3.1 PENCEGAHAN

BENCANA

P P P P 1) Master Plan Sistem Pengendalian

Banjir (1996) secara menyeluruh di

wilayah Ciliwung - Cisadane sudah

tidak memadai

Tersusunnya review master plan sistem

pengendalian banjir secara menyeluruh di


Menyusun Master Plan Sistem

Pengendalian Banjir secara menyeluruh di

wilayah Ciliwung - Cisadane selesai tahun

2015,,debit banjir rencana Sungai utama

1:100, 1:50 sungai dalam kota 1:25,

saluran Drainasi 1:5


desain sistem pengendalian bajir di


Melaksanakan sistem pengendalian banjir

di wilayah Ciliwung - Cisadane

Menyusun Master Plan Sistem

Pengendalian Banjir secara menyeluruh di

wilayah Ciliwung - Cisadane, debit banjir

rencana Sungai utama 1:100, 1:50 sungai

dalam kota 1:25, saluran Drainasi 1:5

BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, BPSDA,

Kelompok Masyarakat

P P P 2) Penggunaan daerah retensi/dataran

banjir dan rawan banjir untuk

pemukiman

Tercapainya penetapan dan pemasangan

patok batas kawasan retensi banjir serta

melarang pembangunan didaerah retensi





Relokasi Penduduk Menerbitkan penetapan daerah retensi dan

Perwa/Perbup mengenai daerah retensi



BPDAS, Kelompok Masyarakat

P P P Terlaksananya ketetapan kawasan retensi

yang telah terbangun termasuk upaya dan

solusinya

Menetapkan pengaturan kawasan retensi


Menetapkan pengaturan kawasan retensi


__ Menetapkan pengaturan kawasan retensi



Kelompok Masyarakat

P P 3) Penggunaan bantaran sungai untuk

pemukiman liar

Terwujudnya bantaran sungai bersih dari

bangunan permanen dan tanaman keras

yang menghambat arus banjir

Menetapkan perda sempadan sungai dan

memasang patok batas dan

pengawasannya

Menetapkan perda sempadan sungai

dan memasang patok batas dan

pengawasannya


penegakan hukum

Menetapkan perda sempadan sungai dan

memasang patok batas dan

pengawasannya


kelompok masyarakat, Kelompok Masyarakat

P P P P 4) Pembuangan sampah ke saluran

drainasi dan alur sungai

menghambat aliran, mengakibatkan

banjir

Terwujudnya sungai dan saluran drainase

bersih dari sampah


untuk tidak membuang sampah ke sungai

dan membuat TPS untuk di olah



sungai






kelompok masyarakat, Kelompok Masyarakat

P P P P 5) Belum ada peta rawan genangan

yang Mutahir

Tersedianya review peta rawan genangan Melaksanakan review peta rawan

genangan dan sosialisasi ke masyarakat

Melaksanakan review peta rawan







Kelompok Masyarakat

P P P 6) Belum adanya Pergub pembuatan

detensi di gedung-gedung bertingkat

dan komplek Perumahan

Tersusunnya Pergub pengaturan

pembuatan detensi di gedung-gedung

bertingkat dan komplek Perumahan

Menyusun Pergub dan mensosialisasikan

pengaturan pembuatan detensi di gedung-

gedung bertingkat dan komplek

Perumahan

Menerapkan dan mengawasi Pergub

pengaturan pembuatan detensi di

gedung-gedung bertingkat dan komplek

Perumahan

Menerapkan dan mengawasi Pergub



Perumahan

Menerbitkan dan menerapkan Pergub



Perumahan

Dinas PU DKI, BBWS, DPRD, Dinas P2B,

Satpol PP, Polri, Kelompok Masyarakat

P P P P 7) Belum ada peta jalur dan tempat

Evakuasi bencana

Tersedianya jalur evakuasi dan tempat

pengungsian

Merencanakan dan menetapkan jalur


Melaksanakan sosialisasi jalur evakuasi


Merview dan mensosialisasikan peta jalur

evakuasi bencanca banjir

Menetapkan lokasi pengungsian oleh

Pemda DKI Jakarta


Kelompok Masyarakat, swasta

P P 8) Belum semua sungai telah dipasang

sistem peringatan dini banjir

Terpasangnya sistem peringatan dini di

semua sungai

Merencanakan pengembangan dan

pemasangan sistem peringatan dini di

semua sungai

Melaksanakan pemasangan dan

operasional sistem peringatan dini di

semua sungai

Melaksanakan operasional sistem


Melaksanakan pemasangan sistem

peringatan dini


BMKG, Kelompok Masyarakat, swasta

P P P 9) kurangnya pemeliharaan, terjadinya

pendangkalan, sedimentasi di alur

sungai serta jaringan drainasi dan

longsoran tebing

Terwujudnya alur sungai dan jaringan

drainasi aman dan terpelihara

Merencanakan dan melaksanakan OP

Sungai dan saluran Drainasi


Drainasi sepanjang tahun





P P P P 10) Meningkatnya ancaman banjir dari

air pasang laut

Teratasinya ancaman bencana dari laut Merencanakan dan Membangun tanggul

laut di Cilincing, Pluit, Pasar Ikan, Kamal

muara dan Marunda

Membangun tanggul laut di Cilincing,

Pluit, Pasar Ikan, Kamal muara dan

Marunda

Melakukan pengamanan terhadap

kerusakan pantai dan memelihara tanggul

laut di Cilincing, Pluit, Pasar Ikan, Kamal

muara dan Marunda

Membangun tanggul laut di cilincing, Pluit

dan pasar ikan

Dinas PU/SDA, Pertambangan Prov DKI

Jakarta, BBWS Cil-Cis, Kelompok Masyarakat

P P Menghentikan pengambilan air tanah

dalam yang menyebabkan penurunan

tanah, khususnya di lokasi Jakarta Utara,

dengan menggantikan pemakaian Air

Tanah dengan Air Permukaan

Menghentikan pengambilan air tanah

dalam yang menyebabkan penurunan

tanah,Jakarta Utara dengan

menggantikan pemakaian Air Tanah

dengan Air Permukaan

Menghentikan pengambilan air tanah

yang menyebabkan penurunan tanah,

khususnya di lokasi Jakarta Utara dengan

menggantikan pemakaian Air Tanah

dengan Air Permukaan

Menghentikan penurunan tanah Jakarta

Utara dengan menggantikan penggunaan

Air Tanah dengan Air Permukaan

BPLHD/BLHD, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota,

Badan Regulator, BBWS, Kelompok

Masyarakat

P P Merencanakan dan Meningkatkan tanggul

laut di pantai Tangerang dan Bekasi

Meningkatkan tanggul laut di pantai

Tangerang dan Bekasi

Melakukan pengamanan terhadap

kerusakan pantai dan memelihara tanggul

laut di pantai Tangerang dan Bekasi

Meningkatkan tanggul laut di pantai


Dinas PU/SDA Prov DKI Jakarta, BBWS Cil-

Cis, Kelompok Masyarakat

P P Melaksanakan FS dan Perencanaan

JCDS/Jakarta Coastal Defence Strategy

Melaksanakan DED JCDS/Jakarta

Coastal Defence Strategy

Melaksanakan JCDS/Jakarta Coastal

Defence Strategy

Melaksanakan JCDS/Jakarta Coastal

Defence Strategy

Dinas PU/SDA Prov DKI Jakarta, BBWS Cil-

Cis, Kelompok Masyarakat

Penanaman mangrove di pantai wilayah

Bekasi (Pantura Jawa Barat) dan

Tangerang (Pantura Banten)

Penanaman mangrove di pantai wilayah

Bekasi (Pantura Jawa Barat) dan


Pelaksanaan OP mangrove di pantai

wilayah Bekasi (Pantura Jawa Barat) dan


Membangun hutan tanaman pesisir,

Melindungi water front city dari ancaman

pasang air laut

P P P P 11) Kurangnya kapasitas aliran sungai

(penyempitan sungaidan

pendangkalan serta hambatan oleh

bangunan silang)

Tercapainya kapasitas aliran sungai

mampu menyalurkan banjir/genangan

dengan debit tertentu

Melaksanakan penyelesaian

pembangunan Banjir Kanal Timur (23.5

km)

__ __ Menyelesaikan pembangunan BKT BBWS Ciliwung - Cisadane, Dinas PU/SDA


P P P P Melaksanakan normalisasi Sungai

Pesanggrahan, Angke, Sunter (PAS)

Konstruksi untuk normalisasi Sungai

Pesanggrahan, Angke, Sunter (PAS)



P P P P Melaksanakan untuk penataan Sungai

Ciliwung :

P P P P - Melaksanakan normalisasi Sungai

Ciliwung dari TB. Simatupang sampai

dengan Manggarai

Melaksanakan normalisasi Sungai Ciliwung

dari Kalibata sampai dengan Manggarai



P P - Melaksanakan pelaksanaan sodetan

Sungai Ciliwung di llokasi Kalibata dan

Kebun Baru

__ __ Melakukan sodetan di Sungai Ciliwung -

BKT.



P P P P - Melaksanakan penambahan 1 Pintu Air

Manggarai dan penambahan 1 Pintu Air

Karet

__ __ Melaksanakan penambahan 1 Pintu Air

Manggarai dan1 Pintu Air Karet




STRATEGI




ii + i iii + ii + i




Catatan:


halaman165



1 2 3 4

A B C D

P P - Melaksanakan Revitalisasi Pintu Air

Ciliwung Lama

__ __ Melaksanakan Revitalisasi Pintu Air

Ciliwung Lama



P P - Melaksanakan perencanaan dan

normalisasi Sungai Ciliwung Lama.

__ __ Melaksanakan normalisasi Sungai Ciliwung

Lama


Prov. DKI Jakarta

P

P P P Melaksanakan Pengerukan 13 Sungai dan

5 Waduk di Jakarta,Program JEDI (Jakarta

Emergency Dredging Initiative)

__ __ Melaksanakan pengerukan sungai dan

Waduk di Jakarta



P P Melaksanakan normalisasi sungai

diperkotaan (sungai Cimanceuri, Cirarap,

Cisadane, Cengkareng Drain, Kali Sabi

dan Kali Dadap, Grogol, Krukut, Banjir

Kanal Barat, Mampang, Cideng, Cipinang,

Buaran, Jatikramat dan Cakung, Kali

Blencong, Bekasi, Cikeas, C

Melaksanakan normalisasi sungai




Kanal Barat, Mampang, Cideng,

Cipinang, Buaran, Jatikramat dan

Cakung, Kali Blencong, Bekasi, Cikeas,

C

Melaksanakan normalisasi sungai






Blencong, Bekasi, Cikeas, C

Melaksanakan Perencanaan normalisasi

sungai diperkotaan (sungai Cimanceuri,

Cirarap, Cisadane, Cengkareng Drain, Kali

Sabi dan Kali Dadap, Grogol, Krukut, Banjir



Blencong, Bekas

BBWS, Dinas PU/ SDA Provinsi, Kelompok

Masyarakat

P P Melaksanakan perencanaan Cengkareng

Flood way II

Melaksanakan Perencanaan

Cengkareng Flood way II

Melaksanakan Konstrusi Cengkareng

Flood way II

Perencanaan dan pelaksanaan

penambahan Flood way Cengkareng

Flood way II di Jakarta barat


Masyarakat

P P P P 12) Masih kurangnya polder di Jakarta Terbangunnya Polder-polder di Jakrta Melaksanakan Perencanaan dan

Pelaksanaan 30 polder-polder antara lain

Sunter timur 2, Marunda, dan lain-lain.

Melaksanakan Perencanaan dan

Pelaksanaan 30 polder-polder antara lain

Sunter timur 2, Marunda, dan lain-lain.

Melaksanakan pembangunan 30 polder-

polder antara lain Sunter timur 2, Marunda,

dan lain-lain.

Melaksanakan pembangunan 30 polder-

polder antara lain Sunter timur 2, Marunda,

dan lain-lain.


Masyarakat

P P P P 13) Menurunnya fungsi tanggul banjir di

sungai-sungai JABODETABEK

Terlaksananya rehabilitasi dan

pembangunan tanggul banjir pada sungai-

sungai di JABODETABEK


rehabilitasi tanggul banjir secara

berkelanjutan

Melaksanakan rehabilitasi tanggul banjir


Melaksanakan rehabilitasi tanggul banjir


Melaksanakan perencanaan dan

pelaksanaan rehabilitasi tanggul banjir



Kelompok Masyarakat

P P P P 14) Kurangnya tertatanya (sistem dan

kapasitas drainase mikro) di

JABODETABEK menyebabkan

genangan di permukiman dan di

jalan

Tercapainya sistem dan kapasitas aliran

saluran drainase mikro yang memadai di

JABODETABEK

Melaksanakan perencanaan sistem

drainase dan kapasitasnya di

JABODETABEK (2011-2013),

melaksanakan penataan sistem dan


JABODETABEK (2014-2015) dan

berkelanjutan



JABODETABEK secara berkelanjutan



JABODETABEK secara berkelanjutan

Melaksanakan perencanaan normalisasi

saluran drainase di perkotaan

JABODETABEK dan pelaksanaannya

untuk mengurangi genangan utamanya di

jalan jalan Jakarta


Kelompok Masyarakat

P P P P 15) Berkurangnya kerugian akibat longsoran Melakukan inventarisasi dan pemetaan


Melaksanakan sosialisasi peta rawan

longsor

__

Melaksanakan penyadaran publik terhadap








Menerapkan perijinan bangunan (IMB)

dan building code di daerah rawan

longsor



Dinas P2B, Dinas Tarung, Kelompok

Masyarakat


kritis (vegetatif dan sipil teknis).


kritis (vegetatif dan sipil teknis)



BBWS, Dinas Kehutanan, Pertanian Prov/Kab,

BP DAS, Kelompok Masyarakat

P P P 16) Penurunan muka tanah di Jakarta

telah menaikkan tingkat resiko banjir

Pengaturan bangunan (rumah panggung),

pembangunan polder dan tanggul

Menerbitkan Perda pengurangan

pengambilan air tanah dalam dan

penerapan rumah panggung

Penerbitan Perda pengurangan

pengambilanair tanah dalam dan

penerapan rumah panggung

Penerbitan Perda pengurangan air tanah

dalam dan penerapan rumah panggung

Mengurangi penurunan muka tanah dg

mengendalikan pengambilan air tanah (non-

domestik).

Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, Kelompok

Masyarakat

P Melaksanakan perencanaan pengelolaan

sistem polder dengan sistem biaya

pemulihan

Melaksanakan uji coba sistem

pengelolaan polder dengan biaya

pemulihan

Mengembangkan sistem pengelolaan

polder dengan biaya pemulihan untuk

polder lainnya

Melaksanakan pengelolaan polder dengan

menerapkan sistem biaya pemulihan kota

Jakarta, Bandung)

Dinas PU DKI Jakarta, Dinas PSDA Prov

Jabar, Kelompok Masyarakat

P P P P 17) Meluasnya perambahan daerah

retensi dan bantaran sungai

Terlindunginya daerah retensi dan

bantaran sungai terhadap perambahan

masyarakar

Mengurangi luas perambahan daerah

retensi dan bantaran sungai (30%)


retensi dan bantaran sungai (30%),

kumulatif menjadi 60%


retensi dan bantaran sungai (40%),

kumulatif menjadi 100%

Mengurangi perambahan daerah retensi,

bantaran sungai





P P 18) Kekurangan air kebutuhan rumah

tangga di wilayah Jakarta Utara,


Terpenuhinya kebutuhan air rumah tangga

di wilayah Jakarta Utara, Tangerang dan

Bekasi

Menyediakan kebutuhan air rumah tangga

menggunakan mobil tangki untuk Jakarta

Utara, Tangerang dan Bekasi

Menyediakan kebutuhan air rumah

tangga menggunakan mobil tangki untuk

Tangerang dan Bekasi dan menambah

supply kebutuhan air rumah tangga

untuk wilayah Jakarta Utara dari PDAM

Menambah supply kebutuhan air rumah

tangga untuk wilayah Jakarta Utara,

Tangerang dan Bekasi dari PDAM

Memenuhi kebutuhan air rumah tangga di

Jakarta Utara, Tangerang dan Bekasi

Dinas PU/SDA Prov, Dinas PU/SDA Kab/Kota,

BBWS, PDAM, Kelompok Masyarakat

P P 19) Masih terjadinya pembangunan

pemukiman di daerah parkir

air/dataran banjir

Terwujudnya daerah parkir air/dataran

banjir bebas dari pemukiman dan usaha

lain.

Menyusun Perda tentang daerah parkir

air/dataran banjir bebas dari pemukiman

dan usaha lain.


pelaksanaan daerah parkir air/dataran

banjir bebas dari pemukiman dan usaha

lain.

Menerapkan dan memantau pelaksanaan

daerah parkir air/dataran banjir bebas dari

pemukiman dan usaha lain.


daerah parkir air/dataran banjir bebas dari

pemukiman dan usaha lain.


dan Tata Kota, DPRD, BPN, Developer dan

Kelompok Masyarakat

P P P 20) Masih adanya hunian dan usaha

lain di bantaran sungai

Terlindunginya Bantaran sungai dari

hunian dan usaha lainnya








usaha lainnya di bantaran sungai secara

berkelanjutan


Polri, Kelompok Masyarakat


STRATEGI




Terjadinya kerugian akibat bencana

longsor di beberapa tempat

ii + i iii + ii + i

BBWS, PJT II, Dinas PU/SDA, Pertambangan




Masyakat/Swasta TerkaitPermasalahan Berdasarkan Analisis

Mengurangi kerugian akibat longsor dan

memperkuat daerah rawan longsor dengan

vegetatif dan sipil teknis

Sasaran/Target yang diinginkan

Catatan:


halaman166



1 2 3 4

A B C D

3.2 PENANGGUL-

ANGAN

P P P P 1) Meluapnya air sungai di wilayah

Ciliwung-Cisadane

Berkurangnya luapan air sungai Menyediakan bahan banjiran setiap tahun


berkelanjutan

Menyediakan bahan banjiran setiap

tahun dan dana operasional secara

berkelanjutan



berkelanjutan

Meminimalisasi kerugian akibat banjir Dinas PU DKI, BBWS, Dinas PU kab/kota,

BPBD, BNPB, PMI, Kelompok Masyarakat

P P P P Pelaksanaan evakuasi korban pada saat

kejadian banjir

Menyiapkan rencana evakuasi, dapur

umum, tenda, perahu karet, MCK, P3K








Menyiapkan rencana evakuasi dan dana

operasionalnya

Dinas PU DKI, BBWS, Dinas PU kab/kota,

BPBD, BNPB, PMI, Kelompok Masyarakat

3.3 PEMULIHAN

AKIBAT

BENCANA


rumah masyarakat setiap terjadinya

bencana banjir

Tercapainya pemulihan kondisi rumah

masyarakat

Menyediakan dana bantuan pemulihan

tahunan (APBN/APBD) dan menggalang

dana dari swasta



dana dari swasta



dana dari swasta

Memulihkan kondisi rumah masrakat pasca

bencana dengan penyedian dana dari

pemerintah dan swasta serta melibatkan

masyarakat

Dinas PU/Permukiman DKI, BBWS, Dinas

PU/CK kab/kota, BPBD, BNPB, PMI, Kelompok

Masyarakat, Swasta

P P P P 2) Terjadinya kerusakan prasarana

sumber daya air setiap terjadinya

bencana banjir

Terjadinya kerusakan prasarana sumber

daya air setelah terjadinya bencana banjir

dan longsor



rusak


perbaikan prasarana sumber daya air

yang rusak



rusak

Memulihkan kondisi prasarana sumber

daya air

BBWS, Dinas PU/SDA Prov/kab/kota,

Kelompok Masyarakat

P P P 3) Belum maksimalnya penyediaan

dana untuk pelaksanaan pemulihan

kondisi prasarana dan sarana umum

setiap terjadinya bencana banjir

Belum maksimalnya penyediaan dana

untuk pelaksanaan pemulihan kondisi

prasarana dan sarana umum setelah

terjadinya bencana banjir dan longsor

Menyediakan dana pemulihan tahunan

(APBN/APBD) dengan melibatkan

masyarakat dan swasta







Menyediakan dana pemulihan kondisi

prasarana dan sarana umum pasca

bencana dengan penyedian dana dari

pemerintah serta melibatkan masyarakat

dan swasta

Dinas PU DKI, BBWS, Dinas PU kab/kota,

BPBD, BNPB, PMI, Kelompok Masyarakat,

swasta



Masyakat/Swasta TerkaitPermasalahan Berdasarkan Analisis Sasaran/Target yang diinginkanNo. Aspek/Sub Aspek


ii + i iii + ii + i Kebijakan operasional

STRATEGI


i

Catatan:


halaman167


4 SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR1 2 3 4

A B C D

P P P P 1) Kurang optimalnya database

sumber daya air yang reliable

(Hidrologi, Hidrogeologi dan

Hidrometeorologi, Kebijakan sumber

daya air, Prasarana sumber daya

air, Teknologi sumber daya air,

Lingkungan pada sumber daya air,

Kegiatan SoSekBud)

Terwujudnya database sumber daya air

yang lengkap dan akurat


data sumber daya air secara terpadu dan

berkelanjutan

Mengumpulkan, mengolah dan

menyajikan data sumber daya air secara



data sumber daya air secara terpadu dan

berkelanjutan

Menyediakan database sumber daya air

yang lengkap dan akurat secara

berkelanjutan


BPSDA, Bappeda prov., Dinas ESDM prov.,

BMKG prov., Dipertan prov., Dinas TanHutBun

kab/kota, PJT II, Ditjen SDA, Kelompok

Masyarakat

P P P P 2) Belum memadainya SDM yang

menangani SISDA

Tersedianya SDM yang menangani SISDA

secara memadai

Melaksanakan pengadaan pegawai dan

meningkatkan kapasitasnya sesuai

kebutuhan


berkelanjutan


berkelanjutan

Menyediakan SDM yang profesional untuk

menangani SISDA

Ditjen SDA, Biro Kepeg dan Ortala, BBWS,

Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, BPSDA,



kab/kota, PJT II

P P P 3) Belum lengkapnya peralatan

(perangkat keras dan lunak) untuk

yang menunjang SISDA

Tersedianya peralatan yang memadai


Menginventarisasi kebutuhan dan

melaksanakan pengadaan peralatan untuk

menunjang SISDA terpadu


peralatan yang menunjang SISDA




berkelanjutan

Menyediakan, mengoperasikan dan

memelihara peralatan yang memadai untuk

menunjang SISDA


Prov/Kab/Kota, BPSDA, Bappeda prov., Dinas


Dinas TanHutBun kab/kota, PJT II, Kelompok

Masyarakat

P P P 4) Belum adanya unit SISDA yang

mengintegrasikan data sumber daya

air yang berasal dari instansi-

instansi terkait

Terintegrasinya data SISDA secara

berkelanjutan

* Mengkoordinasikan data sumber daya air







dan menerbitkan buku data tahunan

serta menyediakan data berbasis web

yang mudah diakses secara

berkelanjutan






Mengintegrasikan data SISDA yang mudah



BPSDA, Ditjen SDA, Bappeda prov., Dinas


Dinas TanHutBun kab/kota, PJT II, Kelompok

Masyarakat

P P P P 5) Belum adanya pedoman tentang


dan komprehensif

Tersedianya pedoman tentang


komprehensif

Menyediakan pedoman tentang


komprehensif



komprehensif



komprehensif

Menerbitkan pedoman tentang pengelolaan

SISDA yang sistematis dan komprehensif


Prov., Dinas ESDM prov., BMKG Prov.,

Dipertan Prov., dan instansi lain sesuai

kebutuhan, Kelompok Masyarakat

P P P 6) Belum tersedianya dana yang

memadai untuk melaksanakan

SISDA terpadu

Terwujudnya komitmen penyediaan dana

untuk SISDA terpadu


operasional, perbaikan peralatan dan

peningkatan SDM


operasional, pemeliharaan dan

pengadaan peralatan serta

pengembangan SDM dan koordinasi






Menyediakan dana SISDA terpadu yang

memadai

Bappenas, Ditjen SDA, BBWS, Bappeda prov.,

Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota, BPSDA,

Dinas ESDM prov., BMKG prov., Dipertan

prov., Dinas TanHutBun kab/kota, PJT II,

Kelompok Masyarakat


STRATEGI




ii + i iii + ii + i




Catatan:


halaman168


5 PEMBERDAYAAN dan PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT, SWASTA DAN PEMERINTAH1 2 3 4

A B C D

5.1 LEMBAGA

PENGELOLAAN

SUMBER DAYA

AIR

P P P P 1) Belum efektifnya pembagian peran

yang jelas antar unit pengelola

sumber daya air, al.: kewenangan

terhadap situ, anak sungai

Terbitnya peraturan, pedoman atau MOU

antar unit/ instansi tentang pembagian

perannya dalam pengelola sumber daya

air

Menyusun, membahas dan menyepakati


institusi terkait bidang sumber daya air

dalam bentuk pedoman, atau MOU

kerjasama pengelolaan antar instansi









Menerbitkan pedoman atau MOU tentang

pembagian peran dan kerjasama antar

instansi dalam pengelolaan sumber daya

air


Prov/Kab/Kota, Kelompok Masyarakat,

Kelompok Masyarakat

P P P 2) Belum efektifnya pelaksanaan tugas


dengan pengelolaan sumber daya

air

Efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi

unit kerja pengelolaan sumber daya air


















berkelanjutan


Ditjen SDA, Kelompok Masyarakat

P P P 3) Belum memadai jumlah dan

kapasitas pegawai

Terpenuhinya jumlah pegawai dan

peningkatan kapasitasnya, sesuai dengan

kompetensinya

Menambah jumlah pegawai sesuai analis


Menambah jumlah pegawai sesuai analis


Menjaga kesesuaian antara jumlah yang

purna tugas dengan pengadaan pegawai

baru sesuai analisis beban kerja

Memenuhi kebutuhan jumlah dan kapasitas

pegawai sesuai analisis beban kerja

Ditjen SDA, Biro Kepeg. Dan Ortala, BBWS,


Masyarakat

P P P Menempatkan pegawai sesuai dengan

kompetensinya (50%)

Menempatkan pegawai sesuai dengan


Menjaga kesesusaian penempatan

pegawai sesuai kompetensinya

Memperbaiki pelaksanaan menejemen

kepegawaian



Masyarakat

P P P P 4) Belum diterapkannya manajemen

aset dalam penyusunan anggaran

rehabilitasi dan OP sumber daya air

Terbitnya pedoman manajemen aset


Menyusun dan menetapkan pedoman

menejemen aset dalam pengelolaan

sumber daya air



menejemen aset pengelolaan sumber




menejemen aset pengelolaan sumber


Menyusun, menetapkan dan menerapkan

pedoman manajemen asset dalam



Prov/Kab/Kota, BPSDA, Kelompok Masyarakat

5.2 PENDANAAN P P P 1) Belum adanya komitmen setiap

instansi dalam pembiayaan


terpadu

Terwujudnya keterpaduan dalam

penyusunan program dan anggaran


Membangun komitmen diantara instansi








sumber daya air melalui TKPsumber

daya air WS 6 Ci secara berkelanjutan






Meningkatkan komunikasi dan koordinasi


terpadu melalui TKPsumber daya air WS 6

Ci


BBWS, Dinas/SDA Prov, kab/kota, Kelompok

Masyarakat

P P P 2) Belum diterapkannya pungutan jasa


wilayah layanan PJT

Terwujudnya pungutan jasa pengelolaan

sumber daya air

Melakukan kajian dan penetapan pungutan






Mengkaji, menetapkan dan menerapkan


air

BLU, Ditjen SDA, BBWS, Dinas PU/SDA Prov,

kab/kota, Dit BLU, MenKeu, Men PU,

Kelompok Masyarakat

P P P Terbentuknya BLU Pengelolaan sumber

daya air sebagai pemungut jasa


Melakukan kajian, pembahasan dan

penetapan BLU Pengelolaan sumber daya

air

Mengoperasikan, memantau dan

mengawasi pelaksanaan BLU

Pengelolaan sumber daya air secara

berkelanjutan

Memantau dan mengawasi operasional

BLU Pengelolaan sumber daya air secara

berkelanjutan

Menetapkan BLU Pengelolaan sumber

daya air dan memantau operasionalnya




Kelompok Masyarakat

5.3 PENGATURAN

PENGELOLAAN

SUMBER DAYA

AIR

P P P P 1) Belum maksimalnya pengawasan


Terkendalinya pengambilan air tanah

dalam

Melaksanakan inventarisasi seluruh sumur


membangun sumur pantau pada lokasi

yang rawan











Melaksanakan inventarisasi, dan



BPLHD Prov/Kab/Kota, Dinas ESDM Prov.,

Dinas SDA dan Pertambangan Kab/Kota,

BBWS, Satpol PP, Polri, Kelompok

Masyarakat

P P P P 2) Kurangnya kesadaran



berlebihan

Meningkatnya kesadaran masyarakat/

swasta dalam pengambilan air tanah

dalam






penyadaran publik tentang bahaya

pengambilan air tanah dalam yang

melampaui batas aman, secara

berkelanjutan






publik tentang pengambilan air tanah

dalam

BPLHD Prov/Kab/Kota, Dinas ESDM Prov.,



P P P 3) Belum adanya pendelegasian


pengusahaan air permukaan dari

Menteri PU ke Gubernur Prov.

Banten

Terbitnya dokumen pendelegasian

perijinan penggunaan dan pengusahaan

air permukaan

Menyusun dan menerbitkan dokumen





permukaan



permukaan

Melaksanakan pendelegasian perizinan


permukaan dari Men. PU kapada Gub.

Banten


BBWS, BPSDA, Kelompok Masyarakat

P P P 4) Belum adanya kebijakan yang jelas

mengenai kesepakatan transfer air

antar wilayah (S. Ciujung/

S.Cidurian ke Jakarta)

Terwujudnya kebijakan yang jelas

mengenai transfer air antar wilayah

provinsi

Menetapkan kebijakan tentang transfer air

antar wilayah


kebijakan tentang transfer air antar



kebijakan tentang transfer air antar


Menetapkan kebijakan tentang transfer air


Menteri PU, Ditjen SDA, gubernur, TKPSDA

WS 6 Ci, Pemda Banten, DKI Jakarta,

Kelompok Masyarakat

5.4 P P P P 1) Belum optimalnya kinerja Komisi

Irigasi Provinsi, Kabupate/Kota

Optimalnya kinerja Komisi Irigasi Provinsi,


Membentuk dan Mengaktifkan Komisi

Irigasi Provinsi, Kabupaten/Kota


Kabupaten/Kota


Kabupaten/Kota

Membentuk, mengaktifkan dan




Prov./Kab./Kota dan BBWS, BPSDA,

Kelompok Masyarakat

P P P P 2) Belum aktifnya Dewan Sumber


Optimalnya kinerja Dewan Sumber Daya

Air Provinsi di wilayah 2Ci



berkelanjutan



berkelanjutan



berkelanjutan

Mengoptimalkan kinerja Dewan Sumber



Dewan SDA Prov., Kelompok Masyarakat

P P P 3) Belum terbentuknya Dewan sumber


Terbentuknya Dewan sumber daya air

Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan



kebutuhan






berkelanjutan



kebutuhan

Dinas PU/SDA kab/kota, Bappeda kab/kota,

Sek. Dewan SDA Kab./Kota, Kelompok

Masyarakat

P P P P 4) Belum optimalnya kinerja Sekretariat

TKPsumber daya air 6 Ci (3 Ci, 2 Ci

dan 1 Ci)

Optimalnya kinerja Sekretariat TKPsumber

daya air 6 Ci (3 Ci, 2 Ci dan 1 Ci)


air 6 Ci (3 Ci, 2 Ci dan 1 Ci) secara

berkelanjutan


daya air 6 Ci (3 Ci, 2 Ci dan 1 Ci) secara

berkelanjutan


daya air 6 Ci (3 Ci, 2 Ci dan 1 Ci) secara

berkelanjutan


air 6 Ci (3 Ci, 2 Ci dan 1 Ci)


Dinas PU DKI, Kelompok Masyarakat

P P P 5) Belum maksimalnya forum

komunikasi DAS di wilayah 2Ci

Peningkatan kinerja forum komunikasi

DAS

Membentuk forum komunikasi DAS dan

mengaktifkan forum




secara berkelanjutan dalam rangka

menjaga kelestarian fungsi konservasi

Membentuk dan mengaktifkan forum DAS BP DAS, Dinas TanHutBun Kab/Kota,

Bappeda, BBWS, Kelompok Masyarakat


Instansi terkait pengelolaan Irigasi


Meningkatnya Koordinasi antar Instansi


Cidurian







Meningkatkan Koordinasi antar Instansi


Cidurian


Kabupaten, Kelompok Masyarakat

P P P 7) Belum optimalnya koordinasi


Optimalnya koordinasi dalam

penanggulangan bencana banjir

penanggulangan bencana, dan pemulihan

prasarana yang rusak oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah


dalam penanggulangan banjir

Melaksanakan kerja sama dan

koordinasi dalam penanggulangan banjir



Meningkatkanerja sama dan koordinasi


Bappeda prov, Dinas PU DKI, BBWS, BPPD,

Kecamatan, Keluraha, Kelompok Masyarakat


STRATEGI




ii + i

FORUM

KOORDINASI

PENGELOLAAN

SUMBER DAYA

AIR

iii + ii + i




Catatan:


halaman169


5 PEMBERDAYAAN & PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN PEMERINTAH1 2 3 4

A B C D

5.5 P P P P 1) Lemahnya pembinaan dan


pengelelolaan sumber daya air

Meningkatnya kesadaran dan kemampuan

masyarakat dalam pengelolaan sumber

daya air

* Melaksanakan sosialisasi, penyadaran

masyarakat dalam Pengelolan sumber

daya air secara berkelanjutan,




* Melaksanakan penyadaran masyarakat

dalam Pengelolan sumber daya air

secara berkelanjutan. Menambahkan



PAUD,SD,SMP,SMU


dalam Pengelolan sumber daya air secara

berkelanjutan. Menambahkan pendidikan

Pengelolaan sumber daya air dalam

muatan lokal tingkat PAUD,SD,SMP,SMU

Melaksanakan pembinaan masyarakat,

sehingga meningkatkan kesadaran dalam

pengelolan sumber daya air

TKPSDA, Forum DAS, BP DAS, BBWS, Dinas

PU/SDA, pemuka agama, tokoh masyarakat ,

Kelompok Masyarakat

P P P P Melaksanakan pemberdayaan petani/ P3A



irigasi tersier (30% area)

Melaksanakan pemberdayaan petani/

P3A dalam irigasi partisipatif, termasuk



50%)





100%)


kemampuan petani/ P3A dalam



kab/kota, BBWS, P3A/GP3A/IP3A, kelompok

tani, Kelompok Masyarakat

P P P Memberdayakan dan meningkatkan


sekitar hutan dan sekitar sumber air,

sehingga aktif berperan ikut menjaga

kelestarian hutan dan sumber air secara

berkelanjutan






berkelanjutan






berkelanjutan

Meningkatkan kondisi sosial-ekonomi

masyarakat DAS hulu, sekitar hutan dan

sekitar sumber air, melalui pembinaan dan

pendampingan

Bapedda, Dinas Sosial, Dinas TanHutBun

Kab../Kota, Kelompok Masyarakat, Kelompok

Masyarakat, Swasta

P P P Terwujudnya insentif kepada kelompok

masyarakat telah mulai menyelenggarakan

kegiatan secara swadaya




kegiatan pengelolaab sumber daya air

secara swadaya



kelompok masyarakat yang telah

merintis kegiatan pengelolaab sumber

daya air secara swadaya




kegiatan pengelolaab sumber daya air

secara swadaya

P P P 2) Lunturnya budaya/tradisi

masyarakat setempat dalam



*Terlindungnya/terjaganya budaya/tradisi

masyarakat dalam menjaga kelestarian

kawasan hutan, lingkungan dan sumber

daya air

* Menginvenatrisasi kelompok masyarakat

yang mempunyai budaya dalam menjaga

kelestarian kawasan hutan, lingkungan,

dan sumber daya air, serta memberikan

bimbingan, arahan dan pemberdayaan

untuk menjaga kelestariannya secara

berkelanjutan







berkelanjutan







berkelanjutan







berkelanjutan

Dinas Sosial, Kehutanan, Pertanian, BPLHD

Kab/Kota, Prov., Dinas Pu/SDA, BBWS,

Kelompok Masyarakat

P P P P 3) Belum maksimalnya pembinaan

masyarakat dalam melaksanakan

hemat air

Meningkatnya kesadaran petani dalam




tentang hemat air irigasi (50% area)







Meningkatkan pmbinaan petani utk hemat

air irigasi.

Dinas Pertanian, PU/SDA Kab/Kota, BBWS,

IP3A/GP3A/P3A, petani, Kelompok Masyarakat

P P P Terlaksananya pembinaan petani

berhemat air irigasi dengan sistem SRI


dengan demplot sistem SRI secara

berkelanjutan


irigasi, dengan demplot sistem SRI




berkelanjutan

Melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan

hemat air melalui demplot


kab/kota, P3A/GP3A/IP3A, kelompok tani,

Kelompok Masyarakat

P P P Membina petani melaksanakan sistem SRI

(5% area)

Membina petani melaksanakan sistem

SRI (5% area), kumulatif (10%)



P P P P Meningkatnya kesadaran masyarakat

dalam hemat air untuk kebutuhan

perkotaan

Melaksanakan sosialisasi hemat air untuk

kebutuhan perkotaan dan rumah tangga



untuk kebutuhan perkotaan dan rumah

tangga secara berkelanjutan






Dinas PU/SDA kab/kota, kelompok masyarakat

perkotaan

P P Terlaksananya penerapan hemat air

industri melalui Reduce-Reuse-Recycle


industri melalui 3R

Menerapkan hemat air industri melalui

3R secara berkelanjutan



Melaksanakan sosialisasi dan menerapkan

hemat air industri melalui Reduce-Reuse-

Recycle

Kadinda, Dinas Perindustrian kab/kota, dinas

PU/SDA kab/kota, Asosiasi/masyarakat

Industri, Kelompok Masyarakat

P P Terlaksananya pengembangan dan

Penerapan Teknologi ultra filtrasi dan

desalinisasi air laut untuk industri

* Mendorong kelompok industri mengolah

air kotor dan air laut menjadi air

bersih/tawar secara berkelanjutan







* Mengembangkan dan menerapkan

teknologi ultra filtrasi dan desalinisasi air

laut menjadi air bersih/tawar untuk industri

Dinas Perindustrian prov., PDAM, Dinas

PU/SDA prov., BPLHD/BLHD, Kelompok

Masyarakat



Meningkatnya kesiapan masyarakat

menghadapi banjir



berkelanjutan



berkelanjutan



berkelanjutan




Kelompok Masyarakat

P P P 5) Kurangnya peran masyarakat dlm

pengelolaan sampah

Meningkatnya kesadaran masyarakat dlm

pengelolaan sampah (di saluran, sungai)


dlm pengelolaan sampah (di saluran,

sungai) secara berkelanjutan


masyarakat dlm pengelolaan sampah (di

saluran, sungai) secara berkelanjutan






sungai)

Dinas Kebersihan Prov./Kab/Kota, Dinas

PU/SDA Prov./Kab/ Kota, BBWS, Kelompok

Masyarakat

P P P 6) Terlaksananya peningkatan

pengembangan dan penerapan Dana CSR

untuk konservasi sumber daya air dan

lingkungan


penyediaan dana CSR untuk konservasi

sumber daya air dan lingkungan secara

berkelanjutan




berkelanjutan




berkelanjutan

Meningkatkan peran swasta dalam


lingkungan melalui dana CSR

Swasta, BBWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota,

BPSDA, BPDAS, kelompok masyarakat,

Kadinda

P P P Terlaksananya peningkatan

pemberdayaan masyarakat tentang

kebersihan lingkungan, termasuk MCK




memanfaatkan CSR


masyarakat tentang sanitasi lingkungan

sumber air secara berkelanjutan, dengan

memanfaatkan CSR




memanfaatkan CSR

Meningkatkan kesadaran masyarakat


penggunaan MCK

Dinas CK, Dinas PerKim Prov/Kab/Kota,

BPLHD/BLHD, Dinas PU/SDA Prov/Kab/Kota,

BBWS, BPSDA, Kelompok Masyarakat, swasta

Masih terbatasnya penggunaan

dana Corporate Social

Responsibility (CSR), Payment

Enviroment Service (PES), untuk


lingkungan

PEMBERDAYAAN

DAN

PENINGKATAN

PERAN

MASYARAKAT

DAN SWASTA


STRATEGI




ii + i iii + ii + i




Catatan:


halaman170



1 2 3 4

A B C D

P P 7) Belum berkembangnya kerja sama


Terlaksananya kerjasama pengelolaan

jasa lingkungan

Melaksanakan kajian (2011-

2012),menyusun dokumen kerjasama dan

melaksanakan uji coba (2013-2015)

Melaksanakan kajian (2011-

2012),menyusun dokumen kerjasama


Melaksanakan kerjasama Jasa

lingkungan



BBWS,BPLHD Prov/kab/kota, Sektor Swasta,

Kelompok Masyarakat

P P P 8) Belum optimalnya kerjasama

hulu_hilir dalam pelaksanaan

Konservasi DAS

Terlaksananya konservasi DAS dengan

prinsip hubungan hulu-hilir

Menyiapkan MOU and melaksanakan uji


pada DAS Ciliwung



Ciliwung



Ciliwung dan mengembangkan ke DAS

lain



Ciliwung dan DAS lainnya (dalam bentuk

bantuan dana dan lain-lain)




Kelompok Masyarakat, PPNS, Polri, Satpol PP,

Kelompok Masyarakat

9) Belum optimalnya peran serta

perempuan dalam pengelolaan

Sumber Daya Air

*Optmalnya peran serta perempuan dalam

pengelolaan Sumber Daya Air termasuk

dalam kegiatan konservasi,

pendayagunaan dan daya rusak air,

penyebarluasan informasi dan keterlibatan

dalam organisasi kemasyarakatan.

* Membentuk kelompok gerakan peduli air ,

peduli sampah. Melaksanakan pembinaan,

bimbingan dan peningkatan peran serta

perempuan dalam pengelolaan sumber


* Membentuk kelompok gerakan peduli air

, peduli sampah. Melaksanakan

pembinaan, bimbingan dan peningkatan

peran serta perempuan dalam


berkelanjutan

* Membentuk kelompok gerakan peduli air ,

peduli sampah. Melaksanakan pembinaan,

bimbingan dan peningkatan peran serta

perempuan dalam pengelolaan sumber


* Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan



berkelanjutan

Dinas Sosial Prop/Kab/Kota, Badan

Pemberdayaan Masyarakat Prov/Kab/Kota,

Bappeda Prop/Kab/Kota, Dinas Pertanian

Prop/Kab/Kota, Kelompok Masyarakat


STRATEGI




ii + i iii + ii + i




Catatan:


halaman171


PENATAAN RUANG

1 2 3 4

A B C D

P P P 1) Adanya pelanggaran pemanfaatan

ruang yang tidak sesuai dengan

rencana peruntukan

Terlaksananya :



penataan ruang (2011-2013)

___ ___ Mensosialisasikan, memantau, mengawasi

dan melakukan penindakan terhadap

pelanggaran peraturan Per-UU-an tentang

penataan ruang

Dinas Tarung Prov/ Kab/Kota, Dinas PU/PSDA

Prov./Kab/Kota, Bappeda Prov/Kab/Kota,


P P P UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan

PP 26 Thn 2008, tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional




secara berkelanjutan (2014-2015)



undangan terkait dengan penataan

ruang secara berkelanjutan





Menetapkan zonasi sumber air termasuk

kawasan resapan, tangkapan air, sumber

air kedalam RTRW Prov/Kab/Kota

Dinas Tarung Prov/ Kab/Kota, Dinas PU/PSDA

Prov./Kab/Kota, Bappeda Prov/Kab/Kota,


P P P PERPRES 54/08,Tentang Penataan

Ruang JABODETABEKPUNJUR






berkelanjutan



berkelanjutan

Menetapkan zonasi sumber air termasuk

kawasan resapan, tangkapan air, sumber

air kedalam RTRW Prov/Kab/Kota

Dinas Tata Ruang dan Tata Kota prov.,

Bappeda prov , Dinas PU/SDA prov, kab/kota,


P P P Perda Jabar No. 22/2010 tentang RTRW

Prov. Jawa Barat


RTRW

Dinas Tarung Prov/ Kab/Kota, Bappeda

Prov/Kab/Kota, BBWS, Kelompok Masyarakat

P P P UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan


Menerapkan sanksi pelanggaran Dinas Tarung Prov/ Kab/Kota, Bappeda


P P P 2) Terjadinya alih fungsi lahan

pertanian tanaman pangan (sawah)

Terlaksananya UU 41/2009 ttg Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan PP 1

tahun 2011












peraturan

Dinas Pertanian Prov/Kab/Kota, Bappeda


P P Mensosialisasikan kawasan pertanian

pangan berkelanjutan (2011-2013)

Menerapkan sanksi terhadap

pelanggaran pelaksanaan alih fungsi

lahan secara berkelanjutan



berkelanjutan

Mensosialisasikan, memonitor, mengawasi

dan melakukan penindakan terhadap

pelanggaran alih fungsi lahan pertanian

tanaman pangan



P P Memonitor dan mengawasi pelaksanaan

secara berkelanjutan (2014-2015) melalui

ijin lokasi dan IMB


Prov/Kab/Kota, BBWS, Dinas Tata Ruang,

Kelompok Masyarakat

P P Menerapkan sanksi terhadap pelanggaran




Prov/Kab/Kota, Polda/Polres, BBWS,

Kelompok Masyarakat


STRATEGI




ii + i iii + ii + i




Catatan:


halaman172


1 2 3 4

A B C D

1.1 PERLINDUNGAN

DAN

PELESTARIAN

SUMBER DAYA AIR

P P P P 1) Berkurangnya fungsi konservasi kawasan

hutan dan non hutan pada lahan sangat

kritis (26.437 ha) dan kritis (115.988 ha)

pada DAS di wilayah Citarum

* Terlaksananya konservasi lahan

sangat Kritis dan kritis pada DAS di

wilayah Citarum

* Mensosialisasikan kepada masyarakat

tentang Rencana Teknis Rehabilitasi Hutan

dan Lahan (RTkRHL) = 2011-2013,


sangat kritis 40% dan lahan kritis 15% area

(2014-2015)


sangat kritis 60% area, kumulatif menjadi

100%, dan lahan kritis 35% area, kumulatif

menjadi 50%.


kritis 50% area, kumulatif menjadi 100%,



* Melaksanakan RTkRHL di kawasan

prioritas pada hulu DAS dan hulu waduk/

rencana waduk


(TanHutBun) di luar Kawasan Hutan,

PU/SDA, Kab/Kota terkait, BPDAS, BBWS,

Kelompok Masyarakat, Dinas Kehutanan

Prov., BB Konservasi SD Alam (Hutan

Konservasi), Perum Perhutani (Hutan Lindung

dan Produksi), PT. Bakt

P P P 2) Terancamnya lahan agak kritis pada

kawasan hutan dan non hutan pada DAS

di wilayah Citarum (273.880 ha)

* Terlaksananya konservasi lahan agak

kritis pada DAS di wilayah Citarum

* Mensosialisasikan upaya konservasi dan

perlindungan lahan agak kritis pada DAS di

wilayah Citarum, dan melaksanakan

RTkRHL 20% area



70%



100%, serta memantau dan mempertahankan


* Melaksanakan RTkRHL di kawasan lahan

agak kritis pada DAS di wilayah Citarum


(TanHutBun) di luar Kawasan Hutan,

PU/SDA, Kab/Kota terkait, BPDAS, BBWS,

Kelompok Masyarakat, Dinas Kehutanan

Prov., BB Konservasi SD Alam (Hutan

Konservasi), Perum Perhutani (Hutan Lindung

dan Produksi), PT. Bakt

P P 3) Terancamnya lahan potensial kritis pada

kawasan hutan dan non hutan pada DAS

di wilayah Citarum (468.255 ha)

* Terlaksananya konservasi lahan

potensial kritis pada DAS di wilayah

Citarum

* Mensosialisasikan upaya konservasi dan


DAS di wilayah Citarum dan melaksanakan

RTkRHL 25% area


potensial kritis 40% area, kumulatif menjadi

65%


potensial kritis 35% area, kumulatif menjadi

100%, serta memantau dan mempertahankan


* Menyadarkan masyarakat untuk

melindungi dan memperbaiki lahan

potensial kritis




Kelompok Masyarakat

P P P P 4) Belum optimalnya pelaksanaan Gerhan

dan GNKPA di dalam dan di luar kawasan

hutan pada DAS hulu dan tengah wilayah

Citarum

* Terlaksananya Gerhan dan GNKPA di


DAS hulu dan tengah wilayah Citarum

* Melakukan evaluasi dan sinkronisasi

terhadap pelaksanaan Gerhan dan GNKPA,

serta melaksanakan Gerhan dan GNKPA di

wilayah Citarum (25%)

* Melakukan evaluasi ulang dan sinkronisasi


serta melaksanakan Gerhan dan GNKPA

di wilayah Citarum (25%), kumulatif (50 %)

* Melakukan evaluasi ulang dan sinkronisasi


serta melaksanakan Gerhan dan GNKPA di

wilayah Citarum (50%), kumulatif (100%)

* Melaksanakan sinkronisasi Gerhan dan

GNKPA di wilayah Citarum

Dinas Kimrum/Tata Kota, PU/SDA ,



Kelompok Masyarakat

P P P 5) Belum optimalnya perlindungan alur dan


wilayah Citarum

* Terwujudnya perlindungan yang

optimal pada alur dan tebing sungai di

sungai-sungai utama pada wilayah

Citarum

* Merencanakan (2011-2013 = 100%) dan


perlindungan alur dan tebing sungai di

sungai-sungai utama pada wilayah Citarum

* Melaksanakan (2016-2020 = 25%, kumulatif

= 35%) perlindungan alur dan tebing sungai

di sungai-sungai utama pada wilayah

Citarum

* Melaksanakan (2021-2030 = 65%, kumulatif =

100%) perlindungan alur dan tebing sungai di

sungai-sungai utama pada wilayah Citarum

* Melaksanakan perlindungan alur dan



Kelompok Masyarakat

* Melakukan inventarisasi untuk cagar alam

dan budaya melalui pembuatan



lokasi sungai Citarum


park) di lokasi-lokasi sungai Citarum dan



berkelanjutan

* Membangun laborotarium geologi (geo park)

di lokasi-lokasi sungai Citarum dan



berkelanjutan

* Melaksanakan inventarisasi untuk cagar

alam dan budaya melalui pembuatan



lokasi sungai Citarum

Dinas ESDM, BPLHD, Bappeda, BBWS dan

Dinas PU/PSDA, Kelompok Masyarakat

P P P 6) Budi daya pertanian yang tidak sesuai

dengan kaidah konservasi yang


* Terlaksananya PerMenTan No.

47/PerMenTan/OT.140/10/2006

tentang Pedoman Umum Budi daya

Pertanian pada lahan Pegunungan

* Melaksanakan sosialisasi PerMenTan No.

47/PerMenTan/OT.140/10/2006,

melaksanakan pelatihan bagi Good

Agriculture Practice (GAP), melaksanakan

gerakan budidaya sayuran/buah berbasis

GAP melalui pendekatan sekolah lapang,

dan menerapkan PerMenTan No. 48/Per

* Menerapkan PerMenTan No.

48/PerMenTan/OT.140/10/2009 tahap II

(40% area), kumulatif (50% area),


pelaksanaannya.

* Menerapkan PerMenTan No.

48/PerMenTan/OT.140/10/2009 tahap III

(50% area), kumulatif (100% area),


pelaksanaannya.

* Menyelenggarakan budidaya pertanian

yang sesuai dengan kaidah konservasi

berpedoman kepada PerMenTan No.

48/PerMenTan/OT.140/10/2009


BPDAS, BBWS, Dinas Pertanian Prov., PT.

BUMN-HL, Kelompok Masyarakat

P P * Terlaksananaya penanaman kawasan

non hutan yang berlereng dengan

tanaman jangka panjang bernilai

ekonomi tinggi (contoh tanaman kopi)

* Melaksanakan percontohan, pendampingan

dan bimbingan kepada masyarakat tani di


menanam tananam jangka panjang, disertai

pemberdayaan melalui penanaman sistim

tumpang sari secara berkelanjutan (target

15% area)

* Melaksanakan bimbingan kepada

masyarakat tani di kawasan non hutan yang

berlereng untuk menanam tananam jangka

panjang, disertai pemberdayaan melalui

penanaman sistim tumpang sari secara

berkelanjutan (target 25% area, kumulatif

40%)

* Melaksanakan bimbingan kepada masyarakat

tani di kawasan non hutan yang berlereng

untuk menanam tananam jangka panjang,

disertai pemberdayaan melalui penanaman

sistim tumpang sari secara berkelanjutan

(target 60% area, kumulatif 100%)

* Melaksanakan percontohan,

pendampingan dan bimbingan kepada


yang berlereng untuk menanam tananam

jangka panjang, disertai pemberdayaan

melalui penanaman sistim tumpang sari



(TanHutBun) serta kelompok masyarakat

P 7) Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

* Tercapainya standar luas Ruang

Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan

peraturan

* Menyusun sistem pemberian insentif bagi

pengembang yang menambah dan

disinsentif bagi pengembang yang

mengurangi RTH, dituangkan dalam Perda

(2011-2013). Menerapkan, memantau dan

mengevaluasi pelaksanaannya (2014-2015)

* Menerapkan, memantau dan mengevaluasi

pelaksanaan sistem pemberian

Insentif/disinseftif secara berkelanjutan

* Menerapkan, memantau dan mengevaluasi

pelaksanaan sistem pemberian

Insentif/disinseftif secara berkelanjutan

* Menambah luas RTH sehingga tercapai


Dinas PU Prov, Bappeda, Dinas Kimrum,

DPRD, Developer dan Kelompok Masyarakat

P P P 8) Masih adanya Kawasan pemukiman baru

yang belum memenuhi daya dukung

lingkungan

* Terwujudnya kawasan pemukiman

baru yang memenuhi daya dukung

lingkungan

* Menyusun Perda tentang pembangunan


kaidah konservasi

* Menerapkan dan memantau pembangunan


kaidah konservasi

* Menerapkan dan memantau pembangunan


kaidah konservasi

* Menyusun dan menerapkan Perda tentang



Dinas Kimrum, Dinas PU Prov, Bappeda,

DPRD, BPN, Developer, Kelompok

Masyarakat

P P P 9) Masih adanya alih fungsi Situ menjadi


* Terlindunginya situ secara

berkelanjutan

* Menyusun Perda tentang perlindungan dan


* Menerapkan Perda tentang perlindungan

dan fungsi situ

* Menerapkan, mengawasi dan menindak bagi

pelanggar Perda tentang perlindungan dan

fungsi situ

* Menyusun Perda, mensosialisasikan,


pelanggar Perda tentang perlindungan dan

fungsi situ

Dinas PU Pov., BBWS, DPRD, BPN, Satpol

PP, Polri, Developer, Kelompok Masyarakat

P P P 10) Terjadinya abrasi/ erosi muara dan pantai * Terlindunginya kawasan muara dan

pantai

* Menyusun perencanaan bangunan

pengamanan muara dan erosi pantai, dan

melaksanakan pembangunan pengamanan

muara dan erosi pantai (100%)

* Melaksanakan pembangunan pengamanan

muara dan erosi pantai (30%), kumulatif

40%

* Melaksanakan pembangunan pengamanan

muara dan erosi pantai (60%), kumulatif

(100%)

* Melindungi muara dan pantai dengan

struktur

Dinas PU/SDA Kab/Kota dan Prov, BBWS,

Kelompok Masyarakat

i ii + i iii + ii + iSasaran/Target yang diinginkanNo. Lembaga/Instansi TerkaitAspek/Sub Aspek


STRATEGI


Kebijakan operasionalPermasalahan Berdasarkan Analisis


Catatan:


halaman173


1 KONSERVASI

1 2 3 4

A B C D

P P P P 11) terjadinya kerusakan dasar dan alur sungai

karena penambangan pasir dan kerikil

* Terlindungnya dasar dan alur sungai

terhadap kerusakan akibat

penambangan pasir dan krikil

* Meninventarisasi lokasi penambangan,

memberikan arahan lokasi yang sesuai,





hukum.

* Memantau, menerapkan dan melaksanakan

penegakan hukum terhadap pelanggaran

penambangan pasir dan krikil secara

berkelanjutan

* Memantau, menerapkan dan melaksanakan

penegakan hukum terhadap pelanggaran

penambangan pasir dan krikil secara

berkelanjutan

* Memberikan arahan lokasi yang sesuai

untuk penambangan pasir dan krikil,




secara berkelanjutan disertai pemantauan

dan penegakan hukum.

Dinas ESDM/Pertambangan, BPLHD, Dinas

PU/PSDA Prov./Kab/kota, BBWS, Kelompok

Masyarakat

P P P 12) Kurang jelasnya batas pemilikan lahan di

hulu antara milik PERUM PERHUTANI,

PTPN dan Masyarakat

* Terciptanya batas pemilikan lahan

yang jelas di hulu antara milik PERUM

PERHUTANI, PTPN dan Masyarakat

* Menginventarisir pemilikan lahan Perum

Perhutani, PTPN dan masyarakat,

melakukan pemetaan detail dan

pemasangan tanda batas yang jelas antara

lahan milik Perum Perhutani, PTPN dan

masyarakat







* Melakukan pemetaan detail dan

pemasangan tanda batas yang jelas

antara lahan milik Perum Perhutani, PTPN

dan masyarakat serta pengawasan

terhadap penggunaan lahan sesuai

dengan batas yang telah ditetapkan


Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan

Nasional, Perum Perhutani, PTPN, Kelompok

Masyarakat

P P P P 13) Kurang terkendalinya penggunaan lahan

bekas sudetan sungai

* Terlindunginya lahan bekas sudetan

sungai Citarum dan anak-anak

sungainya

* Mengembalikan fungsi lahan bekas sudetan

sungai Citarum dan anak-anak sungainya


melalui kegiatan sosialisasi, penertiban dan

pemantauan secara berkelanjutan












sudetan sungai Citarum dan anak-anak

sungainya sebagai bagian dari daerah

milik sungai

BBWS, Dinas PU/PSDA Prop./Kab/Kota,

Kelompok Masyarakat


No. Lembaga/Instansi TerkaitAspek/Sub Aspek


STRATEGI


Kebijakan operasionalPermasalahan Berdasarkan Analisis Sasaran/Target yang diinginkan i ii + i iii + ii + i

Catatan:


halaman174


1 KONSERVASI

1 2 3 4

A B C D

1.2 PENGAWETAN AIR P P 1) Belum optimalnya pembangunan

tampungan air (masih banyak air terbuang

pada musim hujan)

* Bertambahnya waduk, situ dan kolam

retensi

* Membangun waduk, situ dan kolam retensi

sesuai kebutuhan


sesuai kebutuhan


sesuai kebutuhan

* Membangun waduk, situ dan kolam

retensi sesuai kebutuhan jangka panjang

BBWS, Dinas PU/PSDA Prov., Balai PSDA

P P P 2) Terjadinya pengambilan air tanah dalam

yang melampaui batas dan pemantauan

yang lemah, pada CAT Bandung-Soreang,

Batujajar, Subang dan Bekasi Karawang

sehingga terjadi penurunan muka air

tanah, penurunan tanah dan/atau instrusi

air laut

* Terlaksananya pengendalian


* Melaksanakan pengendalian dan

pemantauan pengambilan air tanah baik

yang mempunyai ijin maupun yang tidak

mempunyai ijin, disertai penyediaan


berkelanjutan


pemantauan pengambilan air tanah baik

yang mempunyai ijin maupun yang tidak



berkelanjutan


pemantauan pengambilan air tanah baik yang

mempunyai ijin maupun yang tidak



berkelanjutan





BPLHD, PDAM, Badan Regulator, Bappeda,

Dinas PU/PSDA Prov., BBWS, Kelompok

Masyarakat

P P P 3) Masih rendahnya effisiensi pemakaian air

oleh berbagai kepentingan

* Tercapainya effisiensi pemakaian air

irigasi

* Mensosialisasikan dan menerapkan

effisiensi pemakaian air di setiap DI dan

melaksanakan metode SRI

* Melaksanakan effisiensi pemakaian air di









Dinas TanHutBun, PU/PSDA kab/kota,

BBWS, Balai PSDA, Kelompok Masyarakat

P P P P * Tercapainya efisiensi pemakaian air

rumah tangga dan industri


effisiensi pemakaian air rumah tangga dan

industri

* Melaksanakan effisiensi pemakaian air


berkelanjutan

* Melaksanakan effisiensi pemakaian air


berkelanjutan


menerapkan effisiensi pemakaian air

rumah tangga dan industri

Dinas Perindustrian, PDAM, Dinas PU/PSDA

prov., kab/kota, BBWS, Balai PSDA,

Kelompok MasyarakatP P * Berkurangnya kebocoran distribusi air

minum

* Mengganti pipa-pipa distribusi air minum




* Mengganti pipa-pipa distribusi air minum




* Mengganti pipa-pipa distribusi air minum yang

lama, mensosialisasikan, mengawasi dan

menindak terhadap pencurian air serta


* Melaksanakan efisiensi dan hemat air


PDAM, Badan Regulator, Dinas PU/PSDA

Prov., Dinas PSDA kab/kota, Kelompok

Masyarakat

P P P 4) Berkurangnya daerah resapan di bagian

hulu dan tengah wilayah Citarum

* Terlindunginya dan meningkatnya luas

daerah resapan di bagian hulu dan

tengah wilatyah Citarum

* Melindungi dan mempertahankan luas

daerah resapan di bagian hulu dan tengah

wilayah Citarum secara berkelanjutan

melalui pengendalian IMB

* Melindungi dan mempertahankan luas

daerah resapan di bagian hulu dan tengah

wilayah Citarum secara berkelanjutan

melalui pengendalian IMB

* Melindungi dan meningkatkan luas daerah


Citarum secara berkelanjutan melalui

pengendalian IMB

* Melindungi dan meningkatkan daerah

resapan



BBWS, Dinas/Badan Terkait di Tk. Prov.,

Kelompok Masyarakat

P P P 5) Meluasnya perambahan daerah retensi

dan bantaran sungai untuk hunian dan

usaha selain pertanian

* Terlindunginya daerah retensi dan

bantaran sungai terhadap perambahan

oleh masyarakat

* Mengurangi laju perambahan daerah retensi

dan bantaran sungai (menjadi 70% nya)

* Mengurangi laju perambahan daerah

retensi dan bantaran sungai kumulatif

menjadi 40%

* Mengurangi laju perambahan daerah retensi

dan bantaran sungai kumulatif menjadi 0%

* Mengendalikan perambahan daerah

retensi dan bantaran sungai





P P P P 6) Kurang teridentifikasinya potensi daerah

retensi

* Teridentifikasinya potensi daerah

retensi di wilayah Citarum

* Mengidentifikasi potensi daerah retensi di

wilayah Citarum (2011-2013) dan membuat

perencanaan daerah retensi (2014-2015)

* Melaksanakan konsolidasi kepemilikan


daerah retensi di wilayah Citarum (30%

area)

* Melaksanakan konsolidasi kepemilikan lahan

dan pembangunan daerah retensi di wilayah

Citarum (70% area), kumulatif menjadi 100%

* Mengidentifikasi potensi, merencanakan,


lahannya, dan membuat daerah/kolam

retensi



Terkait, BBWS, BPN, Dinas/Badan Terkait di

Tk. Prov., Kelompok Masyarakat

P P P P 7) Belum memasyarakatnya pembuatan

sumur resapan dan biopori oleh seluruh

masyarakat

* Terlaksananya pembuatan sumur

resapan dan biopori oleh seluruh

masyarakat

* Melaksanakan sosialisasi pembuatan sumur


(2011-2013) dan melaksanakan pembuatan

biopori oleh masyarakat (2011-2015) = 20%

area

* Melaksanakan pembuatan sumur resapan


2020) = 30% area, kumulatif 50% area

* Melaksanakan pembuatan sumur resapan

dan biopori kepada masyarakat (2021-2030)

= 50 % area, kumulatif 100% area

* Meningkatkan jumlah air yang meresap

dan menurunkan angka pengaliran




Kelompok Masyarakat

P P P P 8) Terjadinya kerusakan mata air di wilayah

Citarum

* Terlindunginya mata air di wilayah

Citarum secara berkelanjutan

* Mensosialisasikan peraturan tentang

sempadan sumber air. Menetapkan dan

mematok sempadan sumber air di sekitar

mata air (jumlah 50%)

* Menetapkan dan mematok sempadan

sumber air di sekitar mata air (jumlah 50%),

kumulatif (100%)

* Mengawasi dan memelihara sempadan

sumber air di sekitar mata air

* Melindungi keberadaan lingkungan

sumber air dengan memasang patok

batas sempadan yang jelas



P P P * Melaksanakan inventarisasi kerusakan

mata air.

Merehabilitasi dan OP mata air (25%)

* Melaksanakan rehabilitasi dan OP mata air


* Melaksanakan rehabilitasi dan OP mata air

(50%), kumulatif (100%)

* Melakukan perbaikan dan pemeliharaan

mata air secara berkelanjutan


Prov/Kab/Kota dan kelompok masyarakat




STRATEGI



Catatan:


halaman175


1 KONSERVASI

1 2 3 4

A B C D

1.3 P P P P 1) Menurunnya kualitas air dibandingkan

dengan standar baku/ kelas peruntukan

sungai (tercemar ringan sampai sedang)

* Peningkatan kualitas air sungai, situ

dan waduk (min. Kelas II PP no

82/2001)

* Melaksanakan program kali bersih

(Prokasih) secara terpadu , Program

Penilaian Kinerja Perusahaan (Proper) dan

Surat Pernyataan Kali Bersih (Super Kasih)


melaksanakan penegakan hukum terhadap

pelanggar yang melakukan pencemaran


melaksanakan penegakan hukum terhadap

pelanggar yang melakukan pencemaran

* Meningkatkan kualitas air sungai sesuai


Dinas Kebersihan, BPLHD, Dinas PU, BBWS,

Dinas Perindustrian, Kelompok Masyarakat

P P P P * Merencanakan dan mengalokasi air

penggelontoran melalui kesepakatan dalam

TKPsumber daya air, serta melaksanakan



sungai


sungai

* Mengalokasikan air untuk penggelontoran

sungai

BBWS, Dinas PU/SDA, Balai PSDA,


P P P * Mendorong terbitnya penetapan kelas air

sungai dan waduk oleh Gubernur


sungai dan waduk


sungai dan waduk

* Menetapkan kelas air sungai dan waduk BPLHD, BBWS, Bappeda, Dinas

Perindustrian Prov/kab/kota, Dinas PU,

TKPSDA, Kelompok MasyarakatP P P * Melaksanakan monitoring kualitas air,









* Melaksanakan peningkatan sistim




Kelompok Masyarakat

P P * Merencanakan sistem monitoring kualitas

air real time



* Mengoperasikan sistem monitoring kualitas

air real time





MasyarakatP P P * Meningkatkan SDM petugas monitoring,



pengelolaan lingkungan (khususnya kualitas

air)





kualitas air)



melalui fasilitasi training tentang pengelolaan

lingkungan (khususnya kualitas air)

* Meningkatkan SDM petugas terkait


kualitas air)



Masyarakat

P P P 2) Belum optimalnya pengelolaan limbah

Industri

* Terwujudnya pengendalian

pencemaran dari limbah industri

* Melaksanakan sosialisasi peraturan tentang

syarat kualitas air limbah, dan kewajiban

penggunaan IPAL industri,




mendorong pembangunan IPAL dan




penggunaan IPAL industri, serta mendorong

pembangunan IPAL dan penegakan hukum

bagi pelanggar

* Menegakkan Perda tentang pengolahan

limbah industri dan melaksanakan

pengawasan kualitas limbah, terutama

logam berat, secara berkelanjutan



Kelompok Masyarakat

P P * Mendorong pembangunan IPAL * Mendorong pembangunan IPAL dan


* Mendorong pembangunan IPAL dan

penegakan hukum bagi pelanggarP P P * Memberikan teguran dan penindakan bagi

industri yang tidak mengoperasikan IPAL

miliknya




* Melaksanakan pengawasan dan penindakan

bagi industri yang tidak mengoperasikan IPAL

miliknya






Kelompok MasyarakatP P * Menyusun perencanaan pembangunan

IPAL industri terpadu pada kawasan

industri, beserta penyiapan organisasi

pengelolanya



* Mengembangkan IPAL industri terpadu pada




Swasta, BPLHD, Dinas Perindustrian, Dinas


Masyarakat

P P P * Melaksanakan evaluasi Perda terkait

dengan limbah industri dan lingkungan, bila

perlu memperbaharui Perda mengacu pada



dengan limbah industri dan lingkungan, bila

perlu memperbaharui Perda mengacu


* Melaksanakan evaluasi Perda terkait dengan

limbah industri dan lingkungan, bila perlu

memperbaharui Perda mengacu pada


* Melaksanakan pengawasan ketat kualitas

limbah industri sesuai baku mutu limbah

cair (terutama logam berat) disertai

penegakan hukum bagi pelanggar;



Kelompok Masyarakat

P P P P * Melaksanakan identifikasi/ updating data

base lokasi dan jenis industri, potensi

pencemar, IPAL, serta pemetaan lokasi dan

jenis industri di wilayah Citarum



serta updating peta lokasi dan jenis industri

di wilayah Wilayah Citarum

* Melaksanakan updating data base lokasi dan

jenis industri, potensi pencemar, IPAL, serta

updating peta lokasi dan jenis industri di

wilayah Wilayah Citarum

* Menyusun data base industri, serta

terintegrasi dalam sistim informasi kualitas

air

Dinas PU/SDA, BBWS, BPLHD, Dinas



P P * Melaksanakan perencanaan dan

pelaksanaan rehabilitasi/optimalisasi IPAL

terpadu Cisirung

* Melaksanakan rehabilitasi/optimalisasi,

pengoperasian dan pemeliharaan IPAL

terpadu Cisirung serta melakukan

pengawasan operasional IPAL dan kualitas

limbah (khususnya logam berat) secara

ketat sesuai baku mutu limbah

* Melaksanakan pengoperasian dan

pemeliharaan IPAL terpadu Cisirung serta

melakukan pengawasan operasional IPAL

dan kualitas limbah (khususnya logam berat)

secara ketat sesuai baku mutu limbah

* Melaksanakan rehabilitasi/optimalisasi,

pengoperasian dan pemeliharaan IPAL

terpadu Cisirung serta melakukan

pengawasan operasional IPAL dan

kualitas limbah

BPLHD, Dinas PU/SDA, BBWS, Dinas



P P 3) Limbah cair domestik dan perkotaan belum


* Terwujudnya pengendalian

pencemaran dari limbah domestik dan

perkotaan;

* Peningkatan kapasitas /penyelesaian

pembangunan IPAL Bojongsoang;


dan perdesaan;

* Melanjutkan pembangunan sistim sanitasi

perkotaan dan perdesaan;

* Peningkatan kapasitas /penyelesaian

pembangunan IPAL Bojongsoang dan

perencanaan dan pembangunan sistem

sanitasi perkotaan dan perdesaan;




Masyarakat

P P Merencanakan dan membangun saluran


dari saluran drainase, secara bertahap (5%


pengembangan perumahan atau perkotaan

baru



dari saluran drainase, secara bertahap



atau perkotaan baru



dari saluran drainase, secara bertahap (35%

area kota, kumulatif 50%), terutama pada

kawasan pengembangan perumahan atau

perkotaan baru


sanitase perkotaan dengan memisahkan

saluran pembuangan air limbah perkotaan

dari saluran drainase kota, secara

bertahap

Dinas CK, BPLHD, BBWS, Kelompok

Masyarakat

P P P Melaksanakan sosialisasi dan

pemberdayaan masyarakat thd penggunaan

sanitasi individu, perdesaan dan komunal

(terutama daerah berpenduduk padat dan



pemberdayaan masyarakat thd penggunaan

sanitasi individu, perdesaan dan komunal

(terutama daerah berpenduduk padat dan


* Melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan

masyarakat thd penggunaan sanitasi individu,

perdesaan dan komunal (terutama daerah

berpenduduk padat dan sekitar sumber air);


thd penggunaan sanitasi lingkungan




Masyarakat

P P P 4) Masih adanya bahaya dari sisa


pertanian

* Terwujudnya pengendalian limbah

pertanian;





monitoring kepatuhan petani di lapangan



monitoring di lapangan



BPLHD, Dinas Pertanian, Dinas PU Prov.,

Kelompok Masyarakat




STRATEGI


Kebijakan operasionalPermasalahan Berdasarkan Analisis Sasaran/Target yang diinginkan

PENGELOLAAN

KUALITAS AIR DAN

PENGENDALIAN

PENCEMARAN

i ii + i iii + ii + i

Catatan:


halaman176


1 KONSERVASI

1 2 3 4

A B C D

P P P 5) Limbah peternakan belum diolah


* Terwujudnya pengendalian limbah

peternakan;

Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan

limbah ternak dan kewajiban menggunakan

IPAL peternakan, disertai pembangunan

IPAL percontohan dan pemberdayaan

peternak


peternakan dan pemanfaatan limbah ternak

(mis. biogas, kompos dsb.);


peternakan dan pemanfaatan limbah ternak

(mis. biogas, kompos dsb.);



ternak;

BPLHD, BBWS, Dinas Peternakan, Dinas PU

Prov., Kelompok Masyarakat, swasta

P P P 6) Pengelolaan limbah sampah belum

optimal

* Terwujudnya pengelolaan limbah

sampah




dan berkelanjutan




dan berkelanjutan




dan berkelanjutan


melalui sistem 3R (reduce, reuse, recycle)

Bappeda, BBWS, Dinas Kebersihan, Dinas

PU kab/kota, BPLHD, Kelompok Masyarakat




pelanggarnya.




pelanggarnya.




pelanggarnya.

Melarang membuang sampah ke sungai/

badan air lainnya.

Bappeda, BBWS, Dinas Kebersihan, Dinas

PU kab/kota, BPLHD, Kelompok Masyarakat




STRATEGI



Catatan:


halaman177



A B C D

2.1 PENATAGUNAAN

SUMBER DAYA AIR

P P P 1) Belum adanya peraturan peruntukan air

pada sumber air pada ruas/ lokasi tertentu

* Terbitnya Pergub peruntukan air pada

sumber air pada ruas/ lokasi tertentu,

termasuk penetapan klas air sungai

* Menyusun, merumuskan Pergub melalui


mensosialisasikan peruntukan air dari


* Mengkaji ulang dan merumuskan kembali

melalui Dewan sumber daya air peruntukan

air dari sumber air secara berkelanjutan

* Mengkaji ulang dan merumuskan kembali

melalui Dewan sumber daya air peruntukan

air dari sumber air secara berkelanjutan

* Menyusun, merumuskan, menetapkan,



Dinas PU/PSDA Prov., Bappeda, BBWS,

Dewan SDA Prov, Kelompok Masyarakat

P P P 2) Belum adanya zona pemanfaatan sumber

air yg memperhatikan berbagai macam

pemanfaatan

* Terbitnya penetapan zona

pemanfaatan sumber air dan

terintegrasinya pada peta RTRW Prov.

Jawa Barat

* Menetapkan zona pemanfaatan sumber air

dan memadukan pada peta RTRW Prov

dan Kabupaten /Kota

* Mengkaji ulang dan menetapkan kembali

zona pemanfaatan air dan memadukan

pada peta RTRW Prov dan kab/Kota

* Memantau pelaksanaan zona pemanfaatan

air dan melakukan revisi jika diperlukan

* Mengkaji menetapkan zona pemanfaatan

air dan memadukan pada peta RTRW

Prov, kab/kota

Bappeda, Dinas Kimrum, Dinas PU/PSDA

Prov., BBWS, Kelompok Masyarakat

2.2 PENYEDIAAN

SUMBER DAYA AIR

P P P P 1) Adanya kekurangan air untuk kebutuhan


* Meningkatnya efisiensi penggunaan air * Melaksanakan kampanye dan edukasi


* Melaksanakan kampanye dan edukasi


* Melaksanakan kampanye dan edukasi hemat

air RKI dan efisiensi air irigasi (3R)

* Mengurangi kebutuhan air melalui

penghematan air RKI dan efisiensi air

irigasi

Dinas PU/PSDA dan Kimrum Prov/Kota/Kab,

Pengguna Air di Prov Jabar dan DKI Jakarta,


* Mengurangi pencurian air atau








pengambilan air




pengambilan air

* Mengendalikan pengambilan air

pernukaan untuk RKI sesuai SIPA, dan air

irigasi sesuia kebutuhan, serta

melaksanakan penegakan hukum bagi

pelanggarnya

BBWS, Dinas Perindustrian, Dinas PU/SDA

Prov Jabar,Kepolisian, P3A, Kelompok

Masyarakat

P P P * Bertambahnya debit sungai Cisangkuy

2 m3/detik dari waduk Santosa

* Mengkaji ulang Studi Kelayakan

Pembangunan waduk Sukawana di Cimahi

dan Sudetan Cibantarua di Kab. Garut dan

Bandung (2011-2013), dan melaksanakan

perencanaan detail pembangunan waduk

Santosa (2014-2015)

* Melaksanakan pembangunan waduk

Santosa, dan melaksanakan operasi serta

pemeliharaan waduk Santosa

* Melaksanakan operasi serta pemeliharaan

waduk Santosa

* Melaksanakan kaji ulang Studi Kelayakan,

perencanaan detail, persiapan

pembangunan, pembangunan, dan

melaksanakan operasi serta pemeliharaan

waduk Santosa

BBWS, Dinas PU/SDA Prov Jabar, Kelompok

Masyarakat

P P P * Tersedianya air untuk keperluan air

bersih/minum kota Bandung dari

Waduk Saguling sekitar 4 m3/detik (/)

* Melaksanakan studi kelayakan

pembangunan sistem jaringan air minum

dari waduk Saguling (2012-2013) dan

melaksanakan perencanaan detail

pembangunan sistem jaringan air minum

dari waduk saguling (2014-2015)

* Melaksanakan pembangunan sistem

jaringan air minum dari waduk Saguling

tahap I (1,3 m3/detik) dan tahap II (1,3

m3/detik)

* Melaksanakan pembangunan sistem jaringan

air minum dari waduk Saguling tahap III (1,4

m3/detik), dan melaksanakan operasi dan

pemeliharaan sistem jaringan air minum dari

waduk Saguling

* Melaksanakan studi kelayakan,

perencanaan detail, pembangunan sistem

jaringan air minum dan operasi serta

pemeliharaan sistem jaringan air minum

waduk Saguling

Dinas PU/SDA/Kimrum Prov/Kab/Kota,


P P P * Tersedianya air bersih/minum untuk

Kota Bandung (dan juga mengairi

lahan irigasi di bagian hilir waduk)

sebesar 1,23 m3/detik dari Waduk

Cikapundung (termasuk

wadukCikukang Ciawiruka, Cipanegah

1, Cipanegah 2 dan Cipanegah 3)

* Mengkaji ulang Perencanaan waduk

Cikapundung di Kab. Bandung (2011-2013),

dan melaksanakan persiapan

pembangunan waduknya (2014-2015)

* Melaksanakan persiapan dan

melaksanakan pembangunan waduk

Cikapundung tahap I

* Melaksanakan pembangunan waduk tahap II,

dan melaksanakan operasi serta

pemeliharaan waduk Cikapundung

* Melaksanakan kaji ulang Perencanaan,

persiapan pembangunan, pembangunan,


pemeliharaan waduk Cikapundung


Masyarakat

P P * Tersedianya air bersih/minum utk

Jatinangor dan Rancaekek 0,5

m3/detik dari waduk Citarik

* Mengkaji ulang Perencanaan waduk Citarik

(2011-2013), dan melaksanakan persiapan

pembangunan waduknya (2014-2015)


melaksanakan pembangunan waduk Citarik

tahap I



pemeliharaan waduk Citarik




pemeliharaan waduk Citarik


Masyarakat

P P P * Tersedianya air bersih/minum untuk

Kota Cimahi 0.60 m3/detik (dan juga

mengairi lahan irigasi seluas 1.717 ha

di sekitar lokasi) serta produksi listrik

1.630 MWh dari waduk Sukawana

* Mengkaji ulang Perencanaan desain waduk

Sukawana (2011-2013), dan melaksanakan

persiapan pembangunan waduknya (2014-

2015)



Sukawana tahap I



pemeliharaan waduk Sukawana




pemeliharaan waduk Sukawana


Masyarakat

P P * Tersedianya air bersih/minum untuk

Kota Padalarang 0,45 m3/detik (dan

mengairi lahan irigasi seluas 825 ha di

sekitar lokasi) dari waduk Cimeta

* Mengkaji ulang Perencanaan detail waduk

Cimeta (2011-2013), dan melaksanakan

persiapan pembangunan waduknya (2014-

2015)



Cimeta tahap I



pemeliharaan waduk Cimeta




pemeliharaan waduk Cimeta


Masyarakat

P P

* Meningkatnya ketersediaan air dari

peninggian waduk Cirata (15 m) untuk

keperluan air minum (Jakarta, Depok

dan Bogor) dan meningkatnya

produksi listrik

___ * Melaksanakan studi kelayakan dan detail

desain Peninggian Bendungan Cirata (15

m) di Kali Citarum

* Melaksanakan peninggian Bendungan Cirata

(15 m) di Kali Citarum

* Melaksanakan studi kelayakan, detail

desain, pelaksanaan konstruksi

Peninggian Bendungan Cirata (15 m) di

Kali Citarum

BBWS, Dinas PU/SDA Prov., Kelompok

Masyarakat

2) Adanya potensi waduk-waduk kecil yang

perlu dikaji lebih lanjut :

Citarum Hulu :

P P * Tersedianya air bersih/minum

(Kab.Bandung, Kota Bandung dan

Cimahi) 1,15 m3/detik dari waduk

Ciwidey

___ * Mengkaji ulang Perencanaan waduk

Ciwidey (2011-2013), dan melaksanakan

persiapan pembangunan waduknya apabila

layak untuk dibangun (2014-2015)

* Melaksanakan persiapan dan melaksanakan

pembangunan waduk Ciwidey tahap I

(apabila layak untuk dibangun)




pemeliharaan waduk Ciwidey (apabila

layak untuk dibangun)


Masyarakat


Citarum Tengah/Hilir :



STRATEGI

Terbangunnya waduk dan tampungan air



Citarum Hulu :

Diperolehnya tingkat kelayakan (layak

atau tidaknya) potensi waduk-waduk


Catatan:


halaman178



1 2 3 4

A B C D

P P * Tersedianya air untuk keperluan air

bersih/minum dan irigasi dari potensi

waduk yang ada di Citarum Hilir

(waduk Sadawarna, Cilame, Cibeber,

Pasiranji, Nameng, Pangkalan, Maya,

Telagaherang, dan waduk Kandung)

* Melaksanakan studi kelayakan untuk waduk

Sadawarna, Cilame, Cibeber, Pasiranji,

Nameng, Pangkalan, Maya, Telagaherang,

dan waduk Kandung

* Melaksanakan perencanaan detail untuk

waduk Sadawarna, Cilame, Cibeber,


Telagaherang, dan waduk Kandung

* Melaksanakan persiapan dan pembangunan

waduk Sadawarna, Cilame, Cibeber,



* Melaksanakan Studi Kelayakan,

perencanaan detail, persiapan

pembangunan dan pembangunan waduk

Sadawarna, Cilame, Cibeber, Pasiranji,

Nameng, Pangkalan, Maya,



Masyarakat

P P P P 3) Keterbatasan air permukaan (dari potensi

waduk kecil yang ada) untuk penyediaan

air bersih di Cekungan Bandung

* Tersedianya air tanah khususnya

untuk air bersih rumah tangga dengan

memperhatikan keseimbangan antara

potensi dan kebutuhan

* Melaksanakan kajian terhadap pemakaian

air tanah di Cekungan Bandung saat ini,

merencanakan dan melaksanakan

pengembangan air tanah untuk kebutuhan

air bersih rumah tangga sesuai kebutuhan

dan potensi yang ada.

* Melaksanakan pengembangan air tanah

untuk kebutuhan air bersih rumah tangga

sesuai kebutuhan, dan melakukan

pemantauan serta evaluasi penggunaan

(sesuai perencanaan)

* Melaksanakan pengembangan air tanah

untuk kebutuhan air bersih rumah tangga

sesuai kebutuhan, dan melakukan

pemantauan serta evaluasi penggunaan

(sesuai perencanaan)

* Melaksanakan kajian terhadap pemakaian

air tanah di Cekungan Bandung,

merencanakan dan melaksanakan

pengembangan air tanah untuk kebutuhan

air bersih rumah tangga sesuai kebutuhan

dan potensi yang ada.

Dinas ESDM, Dinas PU/SDA/Kimrum

Prov/Kab/Kota, PDAM, BBWS, Kelompok

Masyarakat

P P P 4) Keterbatasan layanan PDAM di Cekungan

Bandung dan Kota/Kabupaten lainnya

* Meningkatnya cakupan layanan PAM

Cekungan Bandung dan Kab./Kota

lainnya sesuai target MDG's

* Meningkatkan cakupan layanan PAM


tangga menjadi 50%

* Meningkatkan cakupan layanan PAM


tangga menjadi 60%

* Meningkatkan cakupan layanan PAM dengan

menambah sambungan rumah tangga

menjadi 70%

* Meningkatkan jumlah sambungan rumah

tangga mencapai 70% penduduk

PDAM Prov/Kab/Kota, Dinas Kimrum, BBWS,

Kelompok Masyarakat

P P P P 5) Adanya kekurangan air baku untuk

kebutuhan DKI Jakarta

* Meningkatnya penyediaan air dari

Citarum ke Jakarta dari 16 m3/dtk

menjadi 31 m3/dtk (melalui normalisasi

Saluran Tarum Barat)

* Melaksanakan perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan normalisasi Saluran

Tarum Barat

Melaksanaan kegiatan normalisasi Saluran

Tarum Barat dan pemeliharaan secara

berkelanjutan

Melaksanaan pemeliharaan Saluran Tarum

Barat secara berkelanjutan

Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan

dan pemeliharaan Saluran Tarum Barat


BBWS, Dinas PU/SDA Prov Jabar, PJT 2,

Pemda DKI Jakarta, PDAM, Kelompok

Masyarakat

P P P Tersedianya tambahan air minum 9

m3/detik dari Jatiluhur yang dialirkan

dengan pipa melalui tanggul kanan

Tarum barat ke Jakarta



perencanaan trase jalur pipa dari Curug ke

Jakarta serta pelaksanaan produksi air

minum 4 m3/det dikirim ke Jakarta.

Pelaksanaan produksi air minum tambahan

5 m3/det dikirim ke Jakarta (total volume air

minum 9 m3/det), OP instalasi air air minum

dan pipa

OP instalasi air air minum dan pipa kapasitas

9 m3/det




ke Jakarta serta pelaksanaannya



Masyarakat




STRATEGI



Citarum Tengah/Hilir :


Catatan:


halaman179



A B C D

2.3 PENGGUNAAN

SUMBER DAYA AIR

P P P P 1) Konflik penggunaan air irigasi dan air baku

di wilayah Citarum

* Harmonisasi penggunaan air irigasi

dan air baku di wilayah Citarum

* Mereview dan melaksanakan alokasi air

sesuai kesepakatan

* Melaksanakan alokasi air sesuai

kesepakatan secara berkelanjutan

* Melaksanakan alokasi air sesuai kesepakatan


* Melaksanakan alokasi air sesuai prinsip-

prinsip penggunaan sumber daya air

TKPSDA, BBWS, Dinas PU/SDA prov.,

kab/kota, BPSDA, PJT II, Kelompok

Masyarakat

P P 2) Kerusakan prasarana jaringan irigasi



* Pelaksanaan rehabilitasi jaringan

irigasi terutama yang rusak berat

* Merehabilitasi jaringan irigasi mencapai

50%

* Merehabilitasi jaringan irigasi mencapai

100%

* Melaksanakan OP jaringan irigasi * Merehabilitasi jaringan irigasi mencapai

100%


Kelompok Masyarakat

P P P 3) OP prasarana sumber daya air

(Irigasi,sungai, situ, dll) belum memadai,

berakibat menurunnya fungsi layanan

* Terlaksananya OP prasarana sumber

daya air sesuai standar

* Melaksanaan OP prasarana sumber daya




* Melaksanaan OP prasarana sumber daya air



air untuk mempertahahan tingkat layanan

BBWS, Dinas PU/PSDA prov., kab/kota,

Kelompok Masyarakat

* Melaksanakan OP Waduk/Situ sesuai

kebutuhan



kewenangannya



kewenangannya (kumulatif 100%)

Melaksanakan OP waduk/situ oleh



Penganggaran OP sesuai kebutuhan



Dinas PU/PSDA, BBWS, Balai PSDA,

Kelompok Masyarakat, Swasta

* Meningkatnya efisiensi air irigasi * Melaksanakan peningkatan efisiensi air

Irigasi menjadi 60%

* Melaksanakan peningkatan efisiensi air

Irigasi menjadi 63%

* Melaksanakan peningkatan efisiensi air Irigasi

menjadi 65%

* Meningkatkan efisiensi penggunaan air

irigasi dalam rangka mengurangi debit

puncak kebutuhan irigasi


Dinas TanHutBun Kab./Kota, Kelompok

MasyarakatP P P 4) Belum adanya SOP tampungan/situ di

Wilayah Citarum

* Tersedianya SOP tampungan/situ di

Wilayah Citarum

* Melaksanakan kajian SOP tampungan/situ

di Wilayah Citarum (2011-2013)

memformulasikan dan mengujicoba (2014-

2015)

* Melegalisasi dan mendesiminasikan SOP

tampungan/situ di Wilayah Citarum (2016-

2020)

* Melegalisasi dan mendesiminasikan SOP

tampungan/situ di Wilayah Citarum (2021-

2030)

* Menyiapkan SOP tampungan/situ di

Wilayah Citarum

BBWS, Dinas PU/SDA Prov., Ditjen SDA,

Kelompok Masyarakat

P P P 5) Tidak/Belum Optimalnya Kinerja

Prasarana Irigasi

* Peningkatan irigasi dlm rangka

ketahanan pangan

* Melaksanakan kajian terhadap kinerja dan

fungsi daerah irigasi yang ada di wilayah

Citarum , Melaksanakan Peningkatan Irigasi

(keandalan 50%)

* Melaksanakan Peningkatan Irigasi

(keandalan 75%)

* Melaksanakan Peningkatan Irigasi

(keandalan 100%)

* Mempertahanakan keandalan irigasi

maksimal

BBWS, Dinas PU/SDA prov., kab/kota, PJT II,

Kelompok Masyarakat

P P P P 6) Belum optimalnya integrasi SOP Kaskade

3 Waduk Citarum (Saguling, Cirata dan

Jatiluhur)

Optimalnya integrasi SOP Kaskade 3

Waduk Citarum (Saguling, Cirata dan

Jatiluhur)

Melakukan kaji ulang SOP Kaskade 3

Waduk di Citarum, mengintegrasikan dan

menetapkan SOP waduk termasuk untuk

kondisi ekstrim

Melaksanakan SOP Kaskade 3 waduk,

memonitor dan mengevaluasi secara

berkelanjutan

Melaksanakan SOP Kaskade 3 waduk,

memonitor dan mengevaluasi secara

berkelanjutan

Melakukan kaji ulang, mengintegrasikan,

menetapkan, melaksanakan, memonitor

dan mengevaluasi SOP Kaskade 3 waduk

di Sungai Citarum.

BBWS, PJT II, Indo Power, Pembangkit Jawa

Bali, Dinas PSDA Propinsi, Bappeda Prop

dan Gubernur, Kelompok Masyarakat

P P P 7) Belum terlaksananya aset manajemen

irigasi (OP, Rehabilitasi)

* Terlaksananya penerapan

Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) secara

berkelanjutan

* Melaksanakan aset manajemen irigasi (50%

area)

* Melaksanakan aset manajemen irigasi

(75% area)

* Melaksanakan aset manajemen irigasi (100%

area)

* Menyusun prioritas OP, rehab jaringan dg

berdasarkan PAI.

Dinas PU/PSDA Prov/Kab, BBWS, Kelompok

Masyarakat

P P 8) Kondisi layanan jaringan pengairan

perikanan dan tambak rakyat telah

menurun.

* Terlaksananya rehabilitasi jaringan

perikanan dan tambak rakyat

* Melaksanakan rehabilitasi jaringan


* Melaksanakan rehabilitasi jaringan


* Melaksanakan rehabilitasi jaringan perikanan

dan tambak rakyat (100% area)

* Merehabilitasi jaringan pengairan



Masyarakat

P P 9) Belum terpisahnya fungsi saluran air baku

dan air irigasi di Saluran Induk Tarum

Barat

* Terwujudnya pemisahaan fungsi

saluran air baku dan air irigasi di

Saluran Induk Tarum Barat

* Merencanakan dan melaksanakan

pemisahaan fungsi saluran air baku dan air

irigasi di Saluran Induk Tarum Barat

(Cantek 100% dalam 2 thn, Pelaksanaan

30% dalam 3 thn).

* Melaksanakan pemisahaan fungsi saluran


Tarum Barat (Pelaksanaan 50% dalam 5

thn, kumulatif pelaksanaan 80%).

* Melaksanakan pemisahaan fungsi saluran air

baku dan air irigasi di Saluran Induk Tarum

Barat (Pelaksanaan 20% dalam 2 thn,

kumulatif pelaksanaan 100%).

* Memisahkan fungsi sal.air baku dan

irigasi.

PJT II, PDAM prov/Kota Jakarta, BBWS

Citarum, BBWS Cil-Cis, Kelompok

Masyarakat

P P P 10) Belum sadarnya masyarakat petani dalam


* Meningkatnya kesadaran petani dalam


* Mensosialisasikan dan melaksanakan







penyuluhan serta penyadaran publik tentang

hemat air irigasi (100% area)

* Membina petani utk hemat air irigasi. Dinas Pertanian, PU/PSDA Kab/Kota, BBWS,

Kelompok Masyarakat

P P P 11) Masih rendahnya Indeks Pertanaman

(IP)/intensitas tanam dgn pemberdayaan

petani.

* Meningkatnya IP secara maksimal * Peningkatan IP dari 215% ke 250% * Peningkatan IP dari 250% ke 265% * Peningkatan IP dari 265% ke 280% * Menaikkan IP dg pemberdayaan petani

(dari 215% ke 280%)

Dinas Pertanian, PU/PSDA Kab/Kota, BBWS,

Kelompok Masyarakat

P P P P 12) Belum tersusunya pedoman Operasional

penyusunan AKNOP (analisa kebutuhan


* Tersedianya pedoman operasional

AKNOP irigasi

* Melakukan kajian AKNOP irigasi di Seluruh

DI di wilayah Citarum (2011-2013) dan

menguji coba pelaksanaan AKNOP irigasi di

beberapa DI (2013-2014)

* Melaksanakan AKNOP irigasi di seluruh DI

di wilayah Citarum (2016-2020) pada area

50%

* Melaksanakan AKNOP irigasi di seluruh DI di

wilayah Citarum (2016-2020) pada area 100%

*

* Memformulasi dan melegalisasi AKNOP

Irigasi (2015)

__ __

2.4 PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA AIR

P P P 1) Belum optimalnya pemanfaatan potensi

tenaga air

* Terlaksananya pengembangan potensi

tenaga air

* Melaksanakan inventarisasi potensi dan

perencanaan pemanfaatan tenaga air (2011-

2013), melaksanakan konstruksi mini-mikro

hydro power (2014-2015 = 20%)

* Melaksanakan pembangunan pembangkit

tenaga listrik dan mini-mikro hydropower

30% , kumulatif = 60%

* Membangun pembangkit tenaga listrik pada

bendungan dan mini-mikro hydropower 40%,

kumulatif = 100%

* Membangun pembangkit listrik tenaga air

pada bendungan dan pengembangan

potensi mini dan mikro hydropower

ESDM, PLN, BBWS, Dinas PU/ PSDA prov,

Kelompok Masyarakat, PJT II



filtrasi

* Terlaksananya pengembangan

penerapan teknologi desalinasi dan

ultra filtrasi, khususnya untuk air

industri di kawasan pantai utara dan

Bandung

* Melakukan kajian pengembangan


filtrasi, serta mendorong peran industri/

swasta untuk menerapkannya

* Mendorong pelaksanaan pengembangan


filtrasi oleh industri/ swasta, dengan

pemberian insentif bagi yang mengurangi


* Melaksanakan pengembangan penerapan


industri/ swasta

* Mendorong pengembangan penerapan


industri/swasta, dengan pemberian insentif

bagi yang mengurangi pengambilan air

tanah

Pemda Prov., Pemda kab/kota Bekasi,

Karawang, Subang dan Indramayu, PDAM,

Industri/Swasta, Kelompok Masyarakat


Mereview AKNOP (analisa kebutuhan



bangunan dikaitkan dengan areal (rp/ha)

dan bangunan utama



STRATEGI



Dinas Pertanian, PU/SDA Kab/Kota, BBWS,

Kelompok Masyarakat

Sasaran/Target yang diinginkan i ii + i iii + ii + i

Catatan:


halaman180


3 PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR1 2 3 4

A B C D

3.1 PENCEGAHAN

BENCANA

P P P P 1) Belum adanya Master Plan Sistem

Pengendalian Banjir secara menyeluruh

pada S.Citarum

* Tersusunnya master plan sistem

pengendalian banjir secara

menyeluruh pada S.Citarum

* Menyusun master plan sistem pengendalian

banjir secara menyeluruh pada S.Citarum

* Melaksanakan program-program pada

master plan sistem pengendalian banjir

secara menyeluruh pada S.Citarum

* Melaksanakan program dan OP pada sistem

pengendalian banjir menyeluruh pada Sungai

Citarum

* Mengurangi korban/ kerugian akibat banjir

dan mengurangi frekuensi kejadian banjir

dengan banjir rencana untuk kawasan

pertanian Q5, perkotaan Q25



P P P P 2) Menurunnya fungsi prasarana pengendali

banjir di sungai Citarum

* Terlaksananya perbaikan, rehabilitasi

dan pemeliharaan prasarana

pengendali banjir pada sungai Citarum

* Melaksanakan pemeliharaan prasarana

pengendali banjir secara berkelanjutan

* Melaksanakan perbaikan, rehabilitasi dan

pemeliharaan prasarana pengendali banjir


* Memelihara fungsi prasarana pengendali

banjir secara berkelanjutan


Kelompok Masyarakat

P P P * Melaksanakan OP Sungai dan saluran


* Melaksanakan OP Sungai dan saluran





drainase secara berkelanjutanBBWS, Dinas PU/ PSDA Provinsi, Kelompok

Masyarakat

P P P * Melaksanakan perbaikan dan rehabilitasi

Jaringan drainase 25%

* Melaksanakan perbaikan dan rehabilitasi

Jaringan drainase 25%, kumulatif (50%)

* Melaksanakan perbaikan dan rehabilitasi

Jaringan drainase 50%, kumulatif (100%)

P P P * Melaksanakan perencanaan normalisasi

sungai Citarum beserta anak sungainya

dengan Q25, dan melaksanakannya secara

bertahap (35%), serta melaksanakan

pemeliharaan secara berkelanjutan

* Melaksanakan normalisasi sungai Citarum

bersama anak sungainya dengan Q25,

secara bertahap (40%), kumulatif (75%),

dan melaksanakan pemeliharaan secara

berkelanjutan

* Melaksanakan normalisasi sungai Citarum

beserta anak sungainya dengan Q25, secara

bertahap (25%), kumulatif (100%), dan

melaksanakan pemeliharaan secara

berkelanjutan

* Meningkatkan kapasitas aliran sungaai

dan jaringan drainase untuk aliran Q25

BBWS, Dinas PU/ PSDA Provinsi, Kelompok

Masyarakat

P P P 4) Penggunaan daerah retensi/ dataran banjir

dan rawan banjir untuk pemukiman

* Tercapainya penetapan dan

pemasangan patok batas kawasan

retensi banjir serta melarang

pembangunan di daerah retensi

(Cieunteng dan Cikapundung)

* Menetapkan peruntukan dan melindungi


* Menetapkan peruntukan dan melindungi


Relokasi pendududk * Menerbitkan penetapan daerah retensi

dan perda mengenai daerah retensi



BPSDA, BPDAS, Kelompok Masyarakat

P P P * Terlaksananya ketetapan kawasan

retensi yang telah terbangun termasuk

upaya dan solusinya

* Menetapkan pengaturan kawasan retensi


* Menetapkan pengaturan kawasan retensi


__ * Menetapkan pengaturan kawasan retensi




P P P 5) Penggunaan bantaran sungai untuk

pemukiman dan usaha

* Terwujudnya bantaran sungai bersih

dari bangunan, timbunan material

galian (pasir, kerikil) dan tanaman

keras yang menghambat arus banjir

* Sosialisasi perda No 8 thn 2005 sempadan

sungai dan memasang patok batas

* Menerapkan perda sempadan sungai dan

melaksanakan pengawasannya

* Melaksanakan pengawasan dan penegakan

hukum

* Menertibkan sempadan sungai dan

mencegah terhadap penggunaan yang

dapat menghambat aliran banjir, diserati

pemasangan patok batas yang jelas



P P P P 6) Pembuangan sampah ke saluran drainase

dan alur sungai menghambat aliran,

mengakibatkan banjir

* Terwujudnya sungai dan saluran

drainase bersih dari sampah

* Melaksanakan sosialisasi ke masyarakat


secara berkelanjutan dan membuat TPS

untuk di olah

* Melaksanakan sosialisasi ke masyarakat




untuk tidak membuang sampah ke sungai,

serta pemberian sanksi bagi pelanggar





P P P P 7) Belum adanya Perda pembatasan KDB

(Koefisien Dasar Bangunan) dan


perumahan

* Terbitnya Perda pembatasan KDB dan

pembuatan kolam detensi pada

komplek perumahan

* Menyusun Perda pembatasan KDB dan


perumahan, serta sosialisasi kepada para

pengembang dan masyarakat

* Menerapkan dan mengawasi pelaksanaan



* Menerapkan dan mengawasi pelaksanaan



* Membatasi KDB dan pembuatan kolam

detensi pada pembangunan komplek

perumahan untuk mengurangi aliran

permukaan akibat hujan

Dinas PU/PSDA Prov., BBWS, DPRD, Dinas

P2B, Satpol PP, Polri, Kelompok Masyarakat

P P P P 8) Belum tersedia peta jalur dan tempat

evakuasi bencana banjir

* Tersedianya jalur evakuasi dan tempat

pengungsian

* Merencanakan dan menetapkan jalur


* Melaksanakan sosialisasi jalur evakuasi


* Merview dan mensosialisasikan peta jalur

evakuasi bencanca banjir

* Menetapkan lokasi pengungsian oleh

Pemda Jabar


BPSDA, Kelompok Masyarakat, swastaP P P P 9) Belum terpasangnya sistem peringatan

dini banjir dan kearifan lokal pada sungai

utama

* Terpasangnya sistem peringatan dini

di semua sungai utama

* Merencanakan pengembangan dan

pemasangan sistem peringatan dini di

semua sungai

* Melaksanakan pemasangan dan

operasional sistem peringatan dini di semua

sungai

* __ * Melaksanakan pemasangan sistem

peringatan dini


BPSDA, BMKG, Kelompok Masyarakat,

swastaP P P 10) Kurangnya tertatanya (sistem dan

kapasitas drainase mikro) di perkotaan

menyebabkan genangan di jalan

* Terwujudnya sistem dan kapasitas

aliran saluran drainase mikro yang

memadai di perkotaan

* Melaksanakan perencanaan sistem

drainase dan kapasitasnya di perkotaan

(2011-2013), melaksanakan penataan

sistem dan menormalisasi drainase mikro di

perkotaan (2014-2015)

* Melaksanakan penataan sistem dan



* Melaksanakan penataan sistem dan



* Menata dan membangun sistem jaringan

drainase mikro perkotaan yang terhubung

dengan sistem drainase utama/ sungai

BBWS, Dinas PU/ PSDA/Kimrum Provinsi,

Kab./Kota, BPSDA, Kelompok Masyarakat

P P 11) Meningkatnya ancaman luapan air pasang

laut

* Teratasinya ancaman luapan air

pasang laut

* Tanggul tanah dan penanaman mangrove * Penanaman mangrove dan merawat * Penanaman mangrove dan merawat * Membangun hutan tanaman pesisir,

Melindungi water front city dari ancaman

pasang air laut

Dinas PU/PSDA provinsi, BBWS, Kelompok

Masyarakat

P P P P 12) Banyak terjadinya bencana longsor di

beberapa tempat

* Berkurangnya kerugian akibat

longsoran

* Melakukan inventarisasi dan pemetaan


* Melaksanakan sosialisasi peta rawan

longsor

__ * Melakukan inventarisasi dan pemetaan


BBWS, PJT II, Dinas PU/PSDA,

Pertambangan Prov/Kab/Kota, Kelompok

MasyarakatP P P P * Melaksanakan penyadaran publik terhadap


* Melaksanakan penyadaran publik terhadap


* Melaksanakan penyadaran publik terhadap


* Melaksanakan penyadaran publik


BBWS, Dinas PU/PSDA, Pertambangan

Prov/Kab/Kota, Kelompok MasyarakatP P P P * Menerapkan perijinan bangunan (IMB) dan


* Menerapkan perijinan bangunan (IMB) dan






Dinas P2B, Dinas Kimrum, Kelompok

Masyarakat

P P * Melaksanakan upaya perkuatan daerah

kritis (vegetatif dan sipil teknis).

* Melaksanakan upaya perkuatan daerah


* Melaksanakan upaya perkuatan daerah kritis

(vegetatif dan sipil teknis)

* Melaksanakan upaya perkuatan daerah


BBWS, Dinas Kehutanan, Pertanian

Prov/Kab, BP DAS, Kelompok Masyarakat

P P P 13) Adanya kerusakan situ dan prasarananya * Terlaksananya rehabilitasi situ, untuk

mengembalikan kapasitas dan

fungsinya sesuai rencana

* Menginventarisasi kerusakan situ dan

prasarananya.

Melaksanakan rehabilitasi situ pada

Wilayah Citarum (15%)

* Melaksanakan rehabilitasi situ pada

Wilayah Citarum (25%), kumulatif 40%

* Melaksanakan rehabilitasi situ pada Wilayah

Citarum (60%), kumulatif (100%)

* Melindungi dan memulihkan kapasitas dan

fungsi situ di Wilayah Citarum

BBWS, Dinas PU/SDA Prov./Kab/Kota,

Kelompok Masyarakat

* Melaksanakan OP Waduk/Situ sesuai

kebutuhan

* Melaksanakan (50%) OP waduk/situ oleh


kewenangannya

* Melaksanakan (50%) OP waduk/situ oleh


kewenangannya, kumulatif (100%)

* Melaksanakan OP waduk/situ oleh



* Penganggaran OP sesuai kebutuhan



Dinas PU ProvI, BBWS, Balai PSDA, Swasta,

Kelompok Masyarakat


3)

Merencanakan dan melaksanakan perbaikan

tanggul bobol sepanjang 965 m dan tanggul

kritis sepanjang 16.600 m di Citarum hilir

(penanganan darurat), dan rehabilitasi tanggul



STRATEGI



Berkurangnya kapasitas aliran sungai dan

jaringan drainase (penyempitan sungai,

pendangkalan alur, serta hambatan oleh

bangunan sumber daya air)

Tercapainya kapasitas aliran sungai

dan jaringan drainase mampu

menyalurkan banjir dengan debit

tertentu

*


Catatan:


halaman181



1 2 3 4

A B C D

3.2 PENANGGUL-

ANGAN

P P P P 1) Penanggulangan darurat akibat bencana

banjir

* Kerugian akibat banjir dapat

diminimalisasikan

* Menyediakan bahan banjiran setiap tahun

dan dana operasional secara berkelanjutan





* Meminimalisasi kerugian akibat banjir BPBD (Badan Penanggulangan Bencana

Daerah) , BNPB (Badan Nasional

Penanggulangan Bencana), Dinas PU/PSDA

Prov., BBWS, Dinas PU/PSDA kab/kota, PMI,

Kelompok Masyarakat

P P P P * Terlaksananya evakuasi korban pada

saat kejadian banjir

* Menyiapkan rencana tindak evakuasi, dapur


pada daerah rawan banjir secara

berkelanjutan



pada daerah rawan banjir secara

berkelanjutan


umum, tenda, perahu karet, MCK, P3K pada

daerah rawan banjir secara berkelanjutan

* Mengantisipasi penanggulangan darurat

berupa evakuasi korban dan dana

operasionalnya

BPBD, BNPB,Dinas PU/PSDA Prov., BBWS,

Dinas PU/PSDA kab/kota, PMI, Kelompok

Masyarakat

3.3 PEMULIHAN

AKIBAT BENCANA


rumah masyarakat yang menjadi korban

setelah terjadinya bencana banjir dan

longsor

* Tercapainya pemulihan kondisi rumah

masyarakat

* Menyediakan cadangan dana bantuan









* Memulihkan kondisi rumah korban pasca

bencana dengan penyedian cadangan

dana dari pemerintah, dan swasta serta

melibatkan masyarakat

Dinas PU/Kimrum Prov., BBWS, Dinas

PU/Kimrum kab/kota, BPBD, BNPB, PMI,

Swasta, Kelompok Masyarakat

P P P 2) Terjadinya kerusakan prasarana sumber

daya air setelah terjadinya bencana banjir

dan longsor

* Terwujudnya perbaikan prasarana

sumber daya air yang rusak,

memulihkan fungsinya

* Menyediakan dana tahunan untuk



longsor

* Menyediakan dana tahunan untuk



longsor

* Menyediakan dana tahunan untuk cadangan


rusak akibat banjir dan longsor

* Memulihkan kondisi dan fungsi prasarana

sumber daya air pasca bencana

BBWS, Dinas PU/PSDA Prov.,kab/kota,

Kelompok Masyarakat




STRATEGI



Catatan:


halaman182


4 SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR1 2 3 4

A B C D

P P P P 1) * Terwujudnya database sumber daya

air yang lengkap dan terpercaya

* Mengevaluasi tingkat kehandalan data saat

ini. Melaksanakan langkah-langkah

perbaikan dalam rangka pengumpulan,

pengolahan dan penyajian data sumber

daya air secara handal, terpadu dan

berkelanjutan

* Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan



* Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan

data sumber daya air secara handal, terpadu

dan berkelanjutan

* Meningkatkan kualitas data dan tingkat

kehandalan database sumber daya air

secara terpadu dan berkelanjutan


BPSDA, Bappeda prov., Dinas ESDM prov.,

BMKG prov., Dipertan prov., Dinas

TanHutBun kab/kota, Ditjen SDA, Kelompok

Masyarakat

P P P P * Tersedianya SDM yang menangani

SISDA secara memadai

* Melaksanakan pengadaan pegawai dan

meningkatkan kapasitasnya sesuai

kebutuhan

* Mengembangkan SDM secara

berkelanjutan

* Mengembangkan SDM secara berkelanjutan * Menyediakan SDM yang profesional untuk

menangani SISDA

Ditjen SDA, Biro Kepeg dan Ortala, BBWS,

Dinas PU/SDA prov., kab/kota, BPSDA,




P P P * Tersedianya peralatan yang memadai


* Menginventarisasi peralatan, mengevaluasi

jaringan, melaksanakan rasionalisasi

peralatan dan pengadaan peralatan baru


* Mengoperasikan dan memelihara peralatan

yang menunjang SISDA secara

berkelanjutan

* Mengoperasikan dan memelihara peralatan

yang menunjang SISDA secara berkelanjutan

* Melaksanakan evaluasi, rasionalisasi,

penyediaan, operasi dan pemeliharaan

peralatan yang memadai untuk menunjang

SISDA

Ditjen SDA, BBWS, Dinas PU/SDA prov.,

kab/kota, BPSDA, PJT II, Bappeda

prov.kab/kota, Dinas ESDM prov., BMKG


kab/kota, Kelompok MasyarakatP P P P * Terintegrasinya data SISDA secara

berkelanjutan












yang berasal dari instansi-instansi terkait dan

menerbitkan buku data tahunan serta

menyediakan data berbasis web yang mudah


* Mengintegrasikan data SISDA yang



BPSDA, Ditjen SDA, PJT II, Bappeda

prov.,kab/kota, Dinas ESDM prov., BMKG



P P P P * Tersedianya pedoman tentang


dan komprehensif

* Menyediakan pedoman tentang


komprehensif

* Mengkaji ulang pedoman tentang


komprehensif

* Mengkaji ulang pedoman tentang


komprehensif

* Menerbitkan pedoman tentang


komprehensif


prov., Dinas ESDM prov., BMKG prov.,

Dipertan prov., Kelompok Masyarakat




STRATEGI



Kurang handalnya database sumber daya

air (Hidrologi, Hidrogeologi dan

Hidrometeorologi, Kebijakan sumber daya

air, Prasarana sumber daya air, Teknologi

sumber daya air, Lingkungan sumber daya

air, Kegiatan SoSekBud) karena database

belum lengkap, SDM dan


Catatan:


halaman183


5 PEMBERDAYAAN dan PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT, SWASTA DAN PEMERINTAH1 2 3 4

A B C D

5.1 LEMBAGA

PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR

P P P 1) * * Meningkatkan kapasitas masing-masing



(Performance Benchmarking = 14 indikator)


* Meningkatkan kapasitas masing-masing





* Meningkatkan kapasitas masing-masing unit

kerja Psumber daya air dengan




* Meningkatkan kapasitas masing-masing


berkelanjutan


BPSDA, Ditjen SDA, Kelompok Masyarakat

P P P * Meningkatkan kerjasama antar unit kerja

Psumber daya air melalui MoU secara

berkelanjutan

* Meningkatkan kerjasama antar unit kerja


berkelanjutan



berkelanjutan



berkelanjutan


BPSDA, Ditjen SDA, Kelompok Masyarakat

P P P * Terpenuhinya jumlah pegawai dan

peningkatan kapasitasnya

* Menambah jumlah pegawai sesuai analis


* Menambah jumlah pegawai sesuai analis


* Menjaga kesesuaian antara jumlah yang

purna tugas dengan pengadaan pegawai baru

sesuai analisis beban kerja

* Memenuhi kebutuhan jumlah dan

kapasitas pegawai sesuai analisis beban

kerja


Dinas PU/SDA Prov., kab/kota, Kelompok

Masyarakat

P P P * Menempatkan pegawai sesuai dengan

kompetensinya (50%)

* Menempatkan pegawai sesuai dengan


* Menjaga kesesusaian penempatan pegawai

sesuai kompetensinya

* Memperbaiki pelaksanaan menejemen

kepegawaian


Dinas PU/SDA Prov., kab/kota, Kelompok

MasyarakatP P P P * Terbitnya pedoman atau MoU tentang

pembagian peran antar unit pengelola

sumber daya air antara lain

kewenangan terhadap situ dan anak

sungai

* Menyusun, membahas dan menyepakati


institusi terkait bidang sumber daya air

dalam bentuk pedoman atau MoU

pengelolaan antara lain kewenangan

terhadap situ dan anak sungai

* Memantau dan mengawasi penerapan

pedoman pembagian peran dalam


berkelanjutan

* Memantau dan mengawasi penerapan

pedoman pembagian peran dalam


berkelanjutan

* Menerbitkan pedoman pembagian peran


Ditjen SDA, BBWS, Dinas PU/SDA Prov.,


P P P P * Terbitnya pedoman manajemen aset


* Menyusun dan menetapkan pedoman

menejemen aset dalam pengelolaan

sumber daya air

* Melaksanakan monitoring dan pengawasan

dalam penerapan pedoman menejemen

aset pengelolaan sumber daya air secara

berkelanjutan

* Melaksanakan monitoring dan pengawasan

dalam penerapan pedoman menejemen aset


berkelanjutan

* Menyusun, menetapkan dan menerapkan

pedoman manajemen asset dalam



Prov/Kab/Kota, BPSDA, Kelompok

Masyarakat

5.2 PENDANAAN P P P P 1) * Terwujudnya keterpaduan dalam

penyusunan program dan anggaran


* Membangun komitmen diantara instansi












pengalokasian anggaran pengelolaan sumber

daya air melalui TKPsumber daya air WS 6 Ci


* Meningkatkan komunikasi dan koordinasi


terpadu melalui TKPsumber daya air WS 6

Ci


BBWS, Dinas/SDA Prov, kab/kota, Kelompok

Masyarakat

P P P * Terwujudnya pungutan jasa


* Melakukan kajian dan penetapan pungutan


* Menerapkan pungutan jasa pengelolaan


* Menerapkan pungutan jasa pengelolaan


* Mengkaji, menetapkan dan menerapkan


air

BLU, Ditjen SDA, BBWS, Dinas PU/SDA

Prov, kab/kota, Dit BLU, MenKeu, Men PU,

Kelompok Masyarakat P P * Terbentuknya BLU Pengelolaan

sumber daya air

* Melakukan kajian, pembahasan dan

penetapan BLU Pengelolaan sumber daya

air

* Mengoperasikan, memantau dan

mengawasi pelaksanaan BLU Pengelolaan


* Mengoperasikan, memantau dan mengawasi

pelaksanaan BLU Pengelolaan sumber daya

air secara berkelanjutan

* Mengkaji, menetapkan, mengoperasikan

dan memantau penetapan BLU

Pengelolaan sumber daya air



Kelompok Masyarakat

5.3 PENGATURAN

PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR

P P P P 1) Belum maksimalnya upaya pengawasan

pemerintah terhadap pengambilan air

tanah dalam yang dilakukan oleh pihak

swasta/perusahaan/industri

* Terkendalinya pengambilan air tanah

dalam

* Melaksanakan inventarisasi seluruh sumur


membangun sumur pantau pada lokasi

yang rawan

* Memantau, mengawasi dan melakukan





* Memantau, mengawasi dan melakukan



berkelanjutan (pengambilan tidak berijin, atau

melebihi volume ijin)

* Melaksanakan inventarisasi, dan



BPLHD prov., kab/kota, Dinas ESDM Prov.,


BBWS, Satpol PP, Polri, Kelompok

Masyarakat

P P P * Meningkatnya kesadaran

swasta/perusahaan/industri dalam


* Melaksanakan sosialisasi dan penyadaran









publik tentang bahaya pengambilan air tanah

dalam yang melampaui batas aman, secara

berkelanjutan


publik tentang pengambilan air tanah

dalam

BPLHD prov., kab/kota, Dinas ESDM Prov.,



P P P 2) Belum adanya pendelegasian perijinan


permukaan dari Menteri PU ke Gubernur

* Terbitnya dokumen pendelegasian



* Menyusun dan menerbitkan dokumen



* Melaksanakan pengaturan perijinan


permukaan

* Melaksanakan pengaturan perijinan


permukaan

* Melaksanakan pendelegasian perizinan


permukaan dari Men. PU kapada

Gubernur


BBWS, BPSDA, Kelompok Masyarakat

P P P P 3) Adanya tumpang tindih pelaksanaan OP di

Jargasi Jatiluhur

* Terbitnya dokumen pembagian peran

kegiatan OP di Jargasi Jatiluhur

* Menerbitkan aturan pelaksanaan PP 7

tahun 2010 secara jelas (yang belum jelas

di PP 7, diatur kembali/diperjelas melalui

peraturan tingkat Menteri)

* Melaksanakan pendelegasian kegiatan OP

jargasi Jatiluhur kepada Provinsi

* Melaksanakan pendelegasian kegiatan OP

jargasi Jatiluhur kepada Provinsi

* Terbitnya dokumen pembagian peran

kegiatan OP di Jargasi Jatiluhur


PJT, BBWS, BPSDA, Kelompok Masyarakat

* Mengatur pendelegasian kegiatan OP

jaringan Jatiluhur kepada ProvinsiP P P P 4) Belum adanya kebijakan yang jelas

mengenai kesepakatan transfer air antar

wilayah (Sungai Citarum ke Jakarta/antar

Propinsi, S. Cibantarua ke S.

Cisangkuy/antar Wilayah Sungai dll.)

* Terwujudnya kebijakan yang jelas

mengenai transfer air antar wilayah

provinsi

* Menetapkan kebijakan tentang transfer air

antar wilayah

* Memantau dan mengawasi pelaksanaan

kebijakan tentang transfer air antar wilayah


* Memantau dan mengawasi pelaksanaan

kebijakan tentang transfer air antar wilayah


* Menetapkan kebijakan tentang transfer air


Menteri PU, Ditjen SDA, gubernur, TKPSDA

WS 6 Ci, Pemda Banten, DKI Jakarta,

Kelompok Masyarakat

5.4 FORUM

KOORDINASI

PENGELOLAAN

P P P P 1) Belum optimalnya kinerja Komisi Irigasi


* Optimalnya kinerja Komisi Irigasi

Provinsi, Kabupate/Kota yang aktif

* Membentuk dan Mengaktifkan Komisi Irigasi

Provinsi, Kabupaten/Kota

* Mengaktifkan Komisi Irigasi Provinsi,

Kabupaten/Kota

* Mengaktifkan Komisi Irigasi Provinsi,

Kabupaten/Kota

* Membentuk, mengaktifkan dan




Prov./Kab./Kota dan BBWS, BPSDA,

Kelompok Masyarakat P P P P 2) Belum optimalnya Dewan Sumber Daya

Air Provinsi di wilayah 6 Ci

* Optimalnya kinerja Dewan Sumber

Daya Air Provinsi di wilayah 6 Ci

* Mengaktifkan/mengoptimalkan Dewan

sumber daya air Provinsi di wilayah 6 Ci








* Mengoptimalkan kinerja Dewan Sumber

Daya Air Provinsi di wilayah 6 Ci


Dewan SDA Prov., Kelompok Masyarakat

P P P 3) Belum terbentuknya Dewan sumber daya

air Kabupaten/Kota

* Terbentuknya Dewan sumber daya air


* - * - * Mengaktifkan Dewan sumber daya air


berkelanjutan

* Membentuk dan Mengaktifkan Dewan


kebutuhan

Dinas PU/SDA kab/kota, Bappeda kab/kota,

Sek. Dewan SDA Kab./Kota, Kelompok

MasyarakatP P P P 4) Belum optimalnya kinerja Sekretariat

TKPsumber daya air 6 Ci (2 Ci, 3 Ci, 1 Ci)

* Optimalnya kinerja Sekretariat

TKPsumber daya air 6 Ci (2 Ci, 3 Ci, 1

Ci)

* Mengaktifkan Sekretariat TKPsumber daya


berkelanjutan



berkelanjutan



berkelanjutan

* Mengaktifkan Sekretariat TKPsumber

daya air 6 Ci (2 Ci, 3 Ci dan 1 Ci)


Dinas PU DKI, Kelompok Masyarakat

P P P 5) Belum maksimalnya forum komunikasi

DAS di WS 6 Ci

* Peningkatan kinerja forum komunikasi

DAS

* Membentuk forum komunikasi DAS dan

mengaktifkan forum

* Mengaktifkan forum komunikasi DAS


* Mengaktifkan forum komunikasi DAS secara

berkelanjutan dalam rangka menjaga

kelestarian fungsi konservasi

* Membentuk dan mengaktifkan forum DAS BP DAS, Dinas TanHutBun Kab/Kota,

Bappeda, BBWS, Kelompok Masyarakat


Instansi terkait pengelolaan Irigasi di

wilayah Citarum

* Meningkatnya Koordinasi antar

Instansi terkait pengelolaan Irigasi di

wilayah Citarum

* Melaksanakan koordinasi antar instansi

terkait secara berkelanjutan





* Meningkatkan Koordinasi antar Instansi

terkait pengelolaan Irigasi


Kabupaten, Kelompok Masyarakat


Belum efektifnya pelaksanaan tugas dan


pengelolaan sumber daya air karena

belum memadainya SDM (kuantitas dan

kualitas), belum optimalnya pembagian

tugas, dan belum menggunakan PAI

(Pembiayaan Aset Irigasi) secara o



STRATEGI



Efektifnya pelaksanaan tugas dan

fungsi unit kerja pengelolaan sumber

daya air

Kurangnya pendanaan karena komitmen pembiayaan pengelolaan sumber daya air masih terbatas/belum ada, terbatasnya sumber dana dan belum adanya struktur utk mengatur cost recovery dari pengguna (air)


Catatan:


halaman184


5 PEMBERDAYAAN & PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN PEMERINTAH1 2 3 4

A B C D

5.5 P P P P 1) Lemahnya pembinaan dan pemberdayaan

masyarakat dlm pengelelolaan sumber

daya air

* Meningkatnya kesadaran dan

kemampuan masyarakat dalam

Psumber daya air


masyarakat dalam Pengelolan sumber daya

air secara berkelanjutan, Menambahkan



PAUD,SD,SMP,SMU




Pengelolaan sumber daya air dalam

muatan lokal tingkat PAUD,SD,SMP,SMU




Pengelolaan sumber daya air dalam muatan

lokal tingkat PAUD,SD,SMP,SMU


masyarakat dalam Pengelolan sumber

daya air

TKPSDA, Forum DAS, BP DAS, BBWS,

Dinas PU/SDA dan Pemuka agama/tokoh

masyarakat, Kelompok Masyarakat,Diknas

P P P P * Melaksanakan pemberdayaan

petani/P3A/GP3A dalam irigasi partisipatif,

termasuk pemeliharaan dan peningkatan

jaringan tersier (30% area)

* Melaksanakan pemberdayaan



jaringan tersier (20% area, kumulatif 50%

area)

* Melaksanakan pemberdayaan



jaringan tersier (50% area, kumulatif 100%

area)


kemampuan petani/P3A dalam


Dinas Pertanian, BBWS, Dinas PU/PSDA,

P3A, GP3A, IP3A dan Kelompok Tani,

Kelompok Masyarakat

P P P * Memberdayakan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat DAS hulu sekitar

hutan dan sekitar sumber air, sehingga aktif

berpperan ikut menjaga kelestarian hutan


* Memberdayakan dan meningkatkan



berpperan ikut menjaga kelestarian hutan





berpperan ikut menjaga kelestarian hutan dan


Meningkatkan kondisi sosial ekonomi

masyarakat DAS hulu sekitar hutan dan

sekitar sumber air melalui pembinaan dan

pendampingan

Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pertanian,

Kelompok Masyarakat dan swasta, Kelompok

Masyarakat

P P P P 2) Lunturnya budaya/tradisi masyarakat

setempat dalam menjaga kelestarian

kawasan hutan, lingkungan dan sumber

daya air

* Terlindungnya/terjaganya

budaya/tradisi masyarakat dalam





kelestarian kawasan hutan, lingkungan, dan

sumber daya air, serta memberikan



berkelanjutan







berkelanjutan





bimbingan, arahan dan pemberdayaan untuk

menjaga kelestariannya secara berkelanjutan







berkelanjutan

Dinas Sosial, Dinas Kehutanan, BPLHD,

Dinas PU/PSDA, Dinas Pertanian, BBWS,

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam,

Kelompok Masyarakat

P P P P 3) Belum maksimalnya masyarakat dalam

melaksanakan hemat air

* Terlaksananya pemasyarakatan hemat

air untuk kebutuhan perkotaan

* Melaksanakan sosialisasi hemat air untuk











Dinas PU/SDA kab/kota, kelompok

masyarakat perkotaan

P P P * Terlaksananya pembinaan petani

berhemat air irigasi dengan sistem SRI

* Melaksanakan sosialisasi hemat air irigasi,


berkelanjutan



berkelanjutan



berkelanjutan


pelaksanaan hemat air melalui demplot


kab/kota, P3A/GP3A/IP3A, kelompok tani,

Kelompok MasyarakatP P P * Membina petani melaksanakan sistem SRI

(5% area)

* Membina petani melaksanakan sistem SRI


* Membina petani melaksanakan sistem SRI

(10% area), kumulatif (20%)P P * Terlaksananya penerapan hemat air

industri melalui Reduce-Reuse-

Recycle

* Melaksanakan sosialisasi hemat air industri

melalui 3R

* Menerapkan hemat air industri melalui 3R


* Menerapkan hemat air industri melalui 3R



menerapkan hemat air industri melalui


Kadinda, Dinas Perindustrian kab/kota, dinas

PU/SDA kab/kota, Asosiasi/masyarakat

Industri, Kelompok Masyarakat

P P * Terlaksananya pengembangan dan

Penerapan Teknologi ultra filtrasi dan

desalinisasi air laut untuk industri

* Mendorong kelompok industri mengolah air

kotor dan air laut menjadi air bersih/tawar








* Mengembangkan dan menerapkan

teknologi ultra filtrasi dan desalinisasi air

laut menjadi air bersih/tawar untuk industri

Dinas Perindustrian prov., PDAM, Dinas

PU/SDA prov., BPLHD/BLHD , Kelompok

Masyarakat



* Meningkatnya kesiapan masyarakat

menghadapi banjir

* Melaksanakan sosialisasi tentang


berkelanjutan



berkelanjutan



berkelanjutan





P P P P 5) Kurangnya peran masyarakat dlm

pengelolaan sampah

* Meningkatnya kesadaran masyarakat


sungai)

* Melaksanakan pemberdayaan masyarakat







dlm pengelolaan sampah (di saluran, sungai)




sungai)

Dinas Kebersihan Prov./Kab/Kota, Dinas

PU/SDA Prov./Kab/ Kota, BBWS, Kelompok

Masyarakat

P P P 6) Masih terbatasnya penggunaan dana


Payment Enviroment Service (PES), untuk


lingkungan

* Terlaksananya peningkatan

pengembangan dan penerapan Dana

CSR untuk konservasi sumber daya air

dan lingkungan

* Mendorong terwujudnya komitmen



berkelanjutan




berkelanjutan




berkelanjutan

* Meningkatkan peran swasta dalam


lingkungan melalui dana CSR

Swasta, BBWS, Dinas PU/SDA prov.,

kab/kota, BPSDA, BPDAS, kelompok

masyarakat, Kadinda

P P P * Terlaksananya peningkatan

pemberdayaan masyarakat tentang

kebersihan lingkungan, termasuk

jamban keluarga




memanfaatkan CSR




memanfaatkan CSR


tentang sanitasi lingkungan sumber air secara

berkelanjutan, dengan memanfaatkan CSR

* Meningkatkan kesadaran masyarakat


penggunaan jamban keluarga

Dinas CK, Dinas PerKim prov., kab/kota,

BPLHD/BLHD, Dinas PU/SDA prov.,

kab/kota, BBWS, BPSDA, swasta dan

kelompok masyarakat

P P P 7) Belum optimalnya kerjasama hulu_hilir

dalam pelaksanaan konservasi DAS

* Terlaksananya konservasi DAS dg

prinsip kerjasama hulu-hilir

* Menginvetarisasi potensi kerjasama hulu-

hilir pada masing-masing DAS. Menyiapkan

MOU dan melaksanakan uji coba

kesepakatan kerjasama hulu-hilir pada

DAS Citarum (Prov. Jabar dan DKI Jakarta)

* Melaksanakan dan memantau kesepakatan

kerjasama hulu-hilir DAS Citarum.

Menyiapkan MOU dan melaksanakan uji


untuk DAS lainnya (antar kab./kota)

* Melaksanakan dan memantau kesepakatan

kerjasama hulu-hilir DAS Citarum (Prov.

Jabar dan DKI Jakarta) dan DAS lainnya

(antar kab./kota)

* Mengembangkan, melaksanakan dan

memantau kerjasama hulu-hilir setiap DAS

dalam pelaksanaan konservasi




Kelompok Masyarakat

P P P P 8) Belum berkembangnya kerjasama


* Terlaksananya kerjasama


* Menginvetarisasi dan mengkaji potensi

obyek dan subyek kerjasama pengelolan

jasa lingkungan dengan referensi DAS

Cikapundung (Desa Cikole dan Suntenjaya

(2011-2013),menyusun dokumen kerjasama


* Melaksanakan dan mengembangkan



pelaksanaannya


kerjasama pengelolaan jasa lingkungan serta

monitoring dan evaluasi pelaksanaannya



BPLHD Prov/kab/kota, BBWS, Dinas PSDA

Prov.Sektor Swasta, Kelompok Masyarakat,

Dinas TanHutBun kab/kota




STRATEGI



PEMBERDAYAAN

dan PENINGKATAN

PERAN

MASYARAKAT DAN

SWASTA


Catatan:


halaman185


PENATAAN RUANG1 2 3 4

A B C D

P P P P 1) Adanya pelanggaran pemanfaatan ruang

yang tidak sesuai dengan rencana

peruntukan

* Terlaksananya UU Nomor 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang dan PP

Nomor 26 Tahun 2008, tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional

* Melaksanakan sosialisasi peraturan per


ruang



ruang



ruang

* Mensosialisasikan, memantau,

mengawasi dan melakukan penindakan

terhadap pelanggaran peraturan Per-UU-

an tentang penataan ruang dan RTRW

Prov, Kab/Kota

Dinas Tata Ruang Prov/ Kab/Kota, Dinas

PU/PSDA Prov./Kab/Kota, Bappeda


P P P P * Melaksanakan pemantauan dan



secara berkelanjutan (2014-2015)

* Melaksanakan pemantauan dan




* Melaksanakan pemantauan dan pengawasan

pelaksanaan per undang-undangan terkait

dengan penataan ruang secara berkelanjutan

Dinas Kimrum Prov/ Kab/Kota, Dinas



P P P Melaksanakan penindakan terhadap



* Melaksanakan penindakan terhadap


berkelanjutan

* Melaksanakan penindakan terhadap


berkelanjutan

Dinas Kimrum prov., Bappeda prov , Dinas

PU/SDA prov, kab/kota, BBWS, Kelompok

MasyarakatP P P P * Terlaksananya UU Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan


* Menetapkan zonasi pemanfaatan sumber

air termasuk kawasan resapan, tangkapan

air, sumber air, ke dalam RTRW

Prov/Kab/Kota

* Melaksanakan pemantauan dan mengawasi

pelaksanaan RTRW, membatasi

peruntukan kawasan melalui pembatasan

ijin lokasi, IMB, building code, serta

konsolidasi kepemilikan lahan retensi banjir

* Melaksanakan pemantauan dan mengawasi

pelaksanaan RTRW, membatasi peruntukan

kawasan melalui pembatasan ijin lokasi, IMB,

building code, serta konsolidasi kepemilikan

lahan retensi banjir

Dinas Kimrum Prov/ Kab/Kota, Dinas


Prov/Kab/Kota, BPN, BBWS, Kelompok

Masyarakat

P P P P * Menetapkan zona daerah rawan bencana

tsunami, rawan banjir, rawan longsor, ke


P P P P * Menetapkan kawasan yang harus diproteksi

dari pembangunan perumahan/ perkotaan,

antara lain lokasi calon genangan waduk/

tampungan air, kawasan retensi banjir, ke


P P P P * Mencantumkan struktur bangunan utama

sumber daya air dalam RDTR Kab/Kota

P P P P * Mencantumkan kawasan rehabilitasi hutan

dan lahan sesuai RTkRHL dalam RTRW

Kab/KotaP P P * Terwujudnya insentive dan

disinsentive (tanah terlantar/produktif,

tanah produktif tanpa/dengan

konservasi)

* Menyusun Perda, mensosialisasikan dan

menerapkan insentive dan disinsentive







* Mensosialisasikan dan menerapkan insentive

dan disinsentive (PBB tanah



* Menerapkan insentive dan disinsentive



Dispenda, Dinas TanHutBun Kab/Kota, BPN

Kab/Kota, Kelompok Masyarakat

P P P P 2) Terjadinya alih fungsi lahan pertanian


* Terlaksananya UU Nomor 41 Tahun

2009 tentang Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan PP Nomor 1 Ttahun

2011

* Menetapkan kawasan pertanian pangan




* Memonitor dan mengawasi pelaksanaan



* Memonitor dan mengawasi pelaksanaan

perlindungan lahan pertanian pangan, secara

berkelanjutan

* Menetapkan kawasan pertanian pangan



peraturan



P P P P * Mensosialisasikan kawasan pertanian

pangan berkelanjutan (2011-2013)

* * *

P P P P * Memonitor dan mengawasi pelaksanaan

secara berkelanjutan (2014-2015) melalui

ijin lokasi dan IMBP P P * Menerapkan sanksi terhadap pelanggaran



Catatan :

1). Strategi A dan B = 16 m3/dtk (sama seperti kondisi saat ini).

2). Strategi C = 30 m3/dtk {(kondisi saat ini = 16 m3/dtk + 5 m3/dtk (normalisasi Tarum Barat/BBWSC) + 9 m3/dtk(studi Mot Mac Donal, 2010.

i ii + i iii + ii + iSasaran/Target yang diinginkanNo. Lembaga/Instansi TerkaitAspek/Sub Aspek


STRATEGI




Prov/Kab/Kota, BBWS, Dinas Tata Ruang,

PPNS, Polres/Polda, BBWS, Dinas PU/SDA,

Kelompok Masyarakat

Mencegah terjadinya alih fungsi lahan

pertanian tanaman pangan


Mengendalikan ijin lokasi dan ijin bangunan,

serta menerapkan sanksi terhadap

pelanggaran pelaksanaan alih fungsi lahan


Mengendalikan ijin lokasi dan ijin bangunan,

serta menerapkan sanksi terhadap

pelanggaran pelaksanaan alih fungsi lahan



Peta Tematik Pengelolaan Sumber Daya Air WS 6 Ci

halaman186

PETA TEMATIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS 6 CI PADA SKENARIO 4 ASPEK KONSERVASI SUMBER DAYA AIR (SUB ASPEK PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA AIR)

halaman187

PETA TEMATIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS 6 CI PADA SKENARIO 4 ASPEK KONSERVASI SUMBER DAYA AIR (SUB ASPEK PENGAWETAN AIR)

halaman188

PETA TEMATIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS 6 CI PADA SKENARIO 4 ASPEK KONSERVASI SUMBER DAYA AIR (SUB ASPEK PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN)

halaman189

PETA TEMATIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS 6 CI PADA SKENARIO 4 ASPEK PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR (SUB ASPEK PENATAGUNAAN SUMBER DAYA AIR & PENYEDIAAN SUMBER DAYA AIR)

halaman190

PETA TEMATIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS 6 CI PADA SKENARIO 4 ASPEK PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR (SUB ASPEK PEYEDIAAN SUMBER DAYA AIR)

halaman191

PETA TEMATIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS 6 CI PADA SKENARIO 4 ASPEK PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR (SUB ASPEK PENGUNAAN SUMBER DAYA AIR)

halaman192

PETA TEMATIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS 6 CI PADA SKENARIO 4 ASPEK PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR (SUB ASPEK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR)

halaman193

PETA TEMATIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS 6 CI PADA SKENARIO 4 ASPEK PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR (SUB ASPEK PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR)

halaman194

PETA TEMATIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS 6 CI PADA SKENARIO 4 ASPEK PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR (SUB ASPEK PENCEGAHAN BENCANA)

halaman195

PETA TEMATIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS 6 CI PADA SKENARIO 4 ASPEK PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR (SUB ASPEK PENCEGAHAN BENCANA DI BBWS 2 CI)

halaman196

PETA TEMATIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS 6 CI PADA SKENARIO 4 ASPEK PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR (SUB ASPEK PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN AKIBAT BENCANA)

halaman197

PETA TEMATIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS 6 CI PADA SKENARIO 4 ASPEK SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

halaman198

PETA TEMATIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS 6 CI PADA SKENARIO 4 ASPEK PEMBERDAYAAN/PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT, SWASTA & PEMERINTAH

(SUB ASPEK LEMBAGA PSUMBER DAYA AIR DAN PENDANAAN)

halaman199


(SUB ASPEK PENGATURAN)

halaman200


(SUB ASPEK FORUM KOORDINASI PSUMBER DAYA AIR)

halaman201

PETA TEMATIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS 6 CI PADA SKENARIO 4 ASPEK PEMBERDAYAAN/PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT, SWASTA & PEMERINTAH (SUB ASPEK PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA)

02 pola ws 6ci cov letterdg

Documents