Mekanisme Pelaksanaan Program PISEW 2016

Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)

Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Outline 1. Organisasi Pengelola 2. Tahap Pelaksanaan PISEW 3. Alur Kegiatan PISEW di Kabupaten dan

Kecamatan 4. Pelaksanaan Konstruksi 5. Pasca Pelaksanaan 6. Hal-hal Teknis

Organisasi Pengelola

Struktur Organisasi Kegiatan

Garis Pengendalian Garis Koordinasi Garis Pelaporan Garis Laporan Tembusan

Tim Pelaksana Kabupaten

Subdit PKP Perdesaan

(Koordinator)

Kementerian PUPR

Ditjen Cipta Karya

Direktorat PKP

Konsultan Manajemen Pusat

Tim Pelaksana Pusat

Pemerintah Provinsi

Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Kecamatan

Dinas PU Kabupaten

Pokja Kecamatan

Fasilitator Masyarakat

Pelaksana Konstruksi

Inspector Lapangan

Subdit PKP Perdesaan (Ketua Tim)

Satker/PPK Pusat

Tim Pelaksana Provinsi

Satker/PPK Provinsi

Ketua Tim Konsultan Manajemen Teknis

Tenaga Ahli Kabupaten

Chief Inspector

Melaksanakan tugas Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dalam Pelaksanaan Kegiatan

Mengkoordinasikan dan membina seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan program

Menyiapkan pedoman PISEW

Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan diseminasi pusat

Membangun kerjasama dengan seluruh pemangku program di tingkat provinsi dan kabupaten

Melakukan pengendalian penyelenggaraan program mulai tingkat nasional hingga kecamatan

Melaporkan semua progres penyelenggaraan kepada Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman

1

2

3

4

5

6

7

1) Menyusun kegiatan dan perencanaan anggaran serta kegiatan tahunan;

2) Mengadakan Konsultan Manajemen Pusat;

3) Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konsultan Manajemen Pusat dan konsep KAK Konsultan Manajemen Teknis dan Fasilitator Masyarakat;

4) Melakukan monitoring dan evaluasi program secara langsung maupun melalui laporan dari konsultan (pusat hingga kecamatan);

5) Melakukan kompilasi data dan pelaporan penyelenggaraan dari tingkat kabupaten melalui Satuan Kerja/PPK PKP 2 (Perdesaan) Provinsi yang dibantu oleh Konsultan Manajemen Teknis, termasuk pengumpulan SP2D;

6) Melaporkan progres triwulanan pra dan pasca pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pelaksana Pusat;

7) Melakukan pembinaan kepada Satker PKP Provinsi, Tim Pelaksana Provinsi, Tim Pelaksana Kabupaten dan Kelompok Kerja (Pokja) Kecamatan terkait dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur kegiatan;

8) Melaksanakan pengendalian dan pembinaan aspek teknis dalam pembangunan infrastruktur, mulai dari tahap perencanaan hingga pasca pelaksanaan

Pengarah Tim pelaksana (Kepala Dinas PU Provinsi)

Penanggung Jawab Pelaksana (Kasatker Pengembangan Kawasan Permukiman)

Ketua Tim Pelaksana (Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU (Dinas Infrastruktur Permukiman Terkait) Provinsi)

Wakil Ketua (PPK Pengembangan Kawasan Permukiman 2)

Anggota (Staf PPK dan Dinas PU (Dinas Infrastruktur Permukiman Terkait) Provinsi sejumlah 9 0rang)

4/14/2016

1) Mensosialisasikan program di tingkat provinsi dan kabupaten;

2) Memberikan arahan dalam pelaksanaan dan pengendalian program, serta memastikan bahwa proses kegiatan sesuai pedoman Program PISEW;

3) Mengkoordinasikan substansi dan pelaksanaan program di provinsi dan kabupaten;

4) Sinergisasi kegiatan pusat dan daerah

5) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program di tingkat provinsi dan kabupaten;

6) Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, monitoring, dan pelaporan dengan Tim Pelaksana di tingkat kabupaten;

7) Melakukan pembinaan kepada Tim Pelaksana Kabupaten terkait dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur kegiatan;

8) Membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, serta mengambil tindakan/sanksi yang diperlukan;

1) Mengadakan Konsultan Manajemen Teknis, Fasilitator Masyarakat, dan Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor);

2) Melakukan Pencairan Dan Pengelolaan Dana sesuai peruntukan dalam DIPA;

3) Mendokumentasikan SP2D dan Melaporkan kepada Tim Pelaksana Pusat;

4) Membuat Laporan dengan basis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan E-Monitoring;

5) Menyampaikan Laporan Kemajuan Keuangan dan Fisik serta semua progres penyelenggaraan, hasil audit, dan evaluasi kepada Tim Pelaksana Pusat tiap bulan.

Pengarah Tim pelaksana Kepala Dinas PU Kabupaten

Penanggung Jawab Pelaksana Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU (Dinas Infrastruktur Permukiman Terkait) Kabupaten

Ketua Tim Pelaksana Kasi Bidang Cipta Karya Dinas PU (Dinas Infrastruktur Permukiman Terkait) Kabupaten

Sekretaris Staf Dinas PU (Dinas Infrastruktur Permukiman Terkait) Kabupaten

Anggota Staf Dinas PU (Dinas Infrastruktur Permukiman Terkait) Kabupaten 2 (dua) orang, Kasi Pembangunan Kecamatan dan 1 (satu) orang staf

4/14/2016

Menyelenggarakan program di tingkat kabupaten dan kecamatan; Mengidentifikasi dan Menetapkan rencana kawasan PISEW yang difasilitasi

oleh Fasilitator; Melakukan koordinasi dengan Konsultan Manajemen Teknis dan Provinsi; Melakukan sosialisasi dan pengenalan (orientasi) program; Mensinergikan kegiatan pusat dan daerah; Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan, Detailed Engineering

Design (DED), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan infrastruktur yang akan dilaksanakan, dibantu oleh Konsultan Manajemen Teknis selaku penyusun DED dan RAB;

Melakukan verifikasi serta pengusulan DED dan RAB yang disampaikan kepada Satker PKP/PPK Pengembangan Kawasan Permukiman 2 (Perdesaan) Provinsi untuk disahkan dan dilaksanakan pekerjaan fisiknya;

Tugas Pemerintah Kecamatan adalah mengoordinasikan penyelenggaraan Program PISEW di wilayah kerjanya Membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Kecamatan yang terdiri atas Kasi

Pembangunan dan Staf Kecamatan, yang selanjutnya diusulkan sebagai anggota Tim Pelaksana Kabupaten

Melakukan penyusunan kawasan lokasi Program PISEW bersama Tim Pelaksana Kabupaten Menentukan Kawasan, berdasarkan potensi kawasan prioritas.

Tugas Pokja Kecamatan adalah:

Melakukan penyusunan kawasan lokasi Program PISEW bersama Tim Pelaksana Kabupaten;

Mengusulkan dan menyusun anggota Forum Kecamatan, yang terdiri atas perwakilan desa-desa penerima dan berasal dari organisasi masyarakat setempat;

Melaksanakan pertemuan kecamatan;

Memfasilitasi proses perencanaan dalam rangka penetapan kegiatan konstruksi yang akan dibangun;

Berpartisipasi dalam persiapan dan pengawasan pembangunan infrastruktur, terdiri atas:

(1) Rapat Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (RPPK);

(2) Supervisi pelaksanaan konstruksi.

Tahapan Pelaksanaan

Pengadaan Jasa Konstruksi

Pelaporan Monitoring

Pengendalian dan

Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi

Rapat Koordinasi Bulanan

Pelatihan Fasilitator

Pengadaan Asisten PISEW, FM dan KMT

Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Penyerapan

Sosialisasi Tingkat Provinsi

Pelaporan

Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten

Sosialisasi Tingkat Kabupaten

Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Penyerapan

Penyusunan Kawasan PISEW

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi

Monitoring

1) Pembentukan Pokja Kecamatan sekaligus sebagai anggota Tim Pelaksana Kabupaten

2) Penyusunan Kawasan PISEW

3) Penetapan Kawasan PISEW

4) Pembentukan Forum Kecamatan

5) Pertemuan Kecamatan I, II dan III

6) Penyusunan Dokumen Rencana Program PISEW

7) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi

8) Monitoring

9) Pelaporan

Alur Kegiatan PISEW di Kabupaten dan Kecamatan

6 MINGGU 8 MINGGU 21 MINGGU 3 MINGGU

Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Pemerintah Provinsi Pemerintah ProvinsiKecamatan Kecamatan Pemeritah Kabupaten Pemerintah PusatKonsultan Konsultan Penyedia barang dan jasaMasyarakat Masyarakat Konsultan

PELAKU

Infrastruktur PISEW telah terbangun

Terlaksana dan Terselesaikannya Program PISEW TA. 2016

PENDEKATAN Partisipatif Partisipatif & teknokratis Teknokratis Birokratis

TAHAPAN

WAKTU

KEGIATAN

OUT PUT Kawasan sasaran PISEW telah disepakati

Dokumen DED dan RAB telah tersedia

PERSIAPAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PASCA

IDENTIFIKASI PUSAT KAWASAN

IDENTIFIKASI PENYANGGA KAWASAN

PENENTUAN KAWASAN PRIORITAS

PEMBENTUKAN FORUM KECAMATAN

SOSIALISASI PROGRAM TINGKAT KABUPATEN

KAJIAN DAN INVENTARISASI PROGRAM DESA PENYANGGA KAWASAN

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA

PENYAMPAIAN LAPORAN AKHIR KEGIATAN PISEW TA. 2016 DARI TPPr KEPADA TPP

KAJIAN DAN INVENTARISASI PROGRAM TINGKAT KECAMATAN

TANDA TANGAN KONTRAKK ANTARA SATKER/PPK PKP PROVINSI DENGAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

SURVAI KAWASAN SASARAN PISEW

SINKRONISASI HASIL KAJIAN, INVENTARISASI DAN SKS (PERTEMUAN KECAMATAN 1)

RAPAT PELAKSANAAN

PENENTUAN INFRASTRUKTUR TERBANGUN (PERTEMUAN KECAMATAN 2)

SURVEY KESIAPAN LOKASI

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH

SOSIALISASI HASIL PENETAPAN INFRASTRUKTUR (pERTEMUAN kEC. 3)

FINALISASI DED DAN RAB

PEMERIKSAAN HASIL AKHIR PEKERJAAN

SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Data-data pendukung untuk penentuan kawasan dengan mempertimbangkan, antara lain: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail

Tata Ruang (RDTR); Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa

Membangun (IDM); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Kabupaten; Rencana Pengembangan Investasi Infrastruktur Jangka

Menengah (RPI2JM); Dokumen kecamatan dalam angka dan dokumen desa

dalam angka; Dokumen-dokumen yang terkait dengan pembangunan

kawasan.

PENGKAJIAN DOKUMEN

Pengumpulan dokumen-dokumen

Pembangunan

KESEPAHAMAN DEFINISI DESA PUSAT KAWASAN DAN DESA

PENYANGGA KAWASAN

• CIRI-CIRI • KRITERIA

IDENTIFIKASI PUSAT KAWASAN DAN PENYANGGA

KAWASAN

TERPILIH PUSAT KAWASAN DAN

PENYANGGA KAWASAN

PENETAPAN PUSAT KAWASAN DAN

PENYANGGA KAWASAN

PEMBUATAN DELINIASI KAWASAN

PENETAPAN KAWASAN PRIORITAS

Pers

iapa

n Pe

renc

anaa

n

Kawasan Prioritas PISEW

Pertemuan Kecamatan III

Pertemuan Kecamatan II

Pertemuan Kecamatan I

Tujuan dan Sasaran PISEW

Pst. Kwsn Penyangga Kwsn Penyangga Kwsn Penyangga Kwsn

Pleno Sinkronisasi Kajian dan Inventarisasi Program di Kecamatan dan Desa

Survei Kawasan PISEW

Penentuan Infrastruktur PISEW

Dokumen Rencana Program PISEW

Dokumen DED dan RAB

Sosialisasi Dokumen Rencana Program PISEW

Hasil Kajian dan Inventarisasi Dokumen Kab. Kec dan Desa

Memperhatikan RTRW, RPJM dan RPI2JM Kab.

TUJUAN KEGIATAN:

Mendapatkan usulan program yang merupakan irisan program kecamatan dan desa yang berada dalam Kawasan Sasaran Program PISEW

- RTRW - RPJM - RPI2JM Kabupaten sehingga dalam pelaksanaan survei kawasan akan lebih terarah serta terpadu.

Antara lain dengan memperhatikan hasil kajian dokumen:

Arah rencana Program PISEW

Kegiatan ini menghasilkan

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN Di Kecamatan

PENANGGUNG JAWAB

Camat

Menghadirkan: 1. Nara Sumber Tim Pelaksana Kabupaten 2. Tenaga Ahli Kabupaten.

Peserta pertemuan: 1. UPTD terkait 2. Kepala Desa/Aparat Desa terkait

Pelaksana Kegiatan Forum Kecamatan

Pendamping Fasilitator Masyarakat setelah proses sinkronisasi hasil kajian dan inventarisasi program kecamatan dan desa penyangga kawasan

Proses survei Ditempuh dengan melihat langsung rencana lokasi usulan-usulan hasil sinkronisasi

Melalui pemetaan serta pengumpulan data dan informasi mengenai 1. Kondisi kawasan 2. Kondisi kependudukan 3. Kondisi pelayanan dasar prasarana perdesaan dalam

kawasan 4. Permasalahan yang dihadapi

Menjadi bahan

Dokumen Rencana Program PISEW

UMUM

HASIL PEMETAAN :

a. Peta Batas Tapak

b. Peta dan Profil Masalah dan Potensi Sarana dan Prasarana

c. Profil Masalah dan Potensi Ekonomi Masyarakat

d. Profil Kelembagaan di Kawasan

e. Profil Kebutuhan Masyarakat

f. Program yang sudah dilaksanakan dan rencana program

g. Peta dan Profil Keluarga Miskin

Maksud:

Menghasilkan daftar usulan kegiatan infrastruktur kecamatan melalui sinkronisasi antar usulan kegiatan infrastruktur hasil pengecekan di lapangan.

Forum diskusi yang merupakan kelanjutan dari survei kawasan yang dilakukan Forum

Kecamatan.

MUSYAWARAH

Proses diskusi Menggunakan Analisis Jaring Keterkaitan. Kegiatan ini merupakan Penyusunan Prioritas Usulan Kegiatan untuk menetapkan usulan kegiatan infrastruktur yang diusulkan.

Pelaksana kegiatan Pokja Kecamatan dibantu Fasilitator Masyarakat.

Untuk melihat keterkaitan dari: 1. Aspek lokasi (L) 2. Manfaat (M) 3. Kelompok Pengguna (K)

HASIL KEGIATAN Penetapan prioritas kegiatan infrastruktur kawasan yang akan dilaksanakan dengan dana kegiatan Program PISEW.

Menghadirkan: 1. Nara Sumber Tim Pelaksana

Kabupaten 2. Tenaga Ahli Kabupaten.

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN Di Kecamatan

PENANGGUNG JAWAB Camat

Peserta pertemuan: 1. UPTD terkait 2. Kepala Desa/Aparat Desa

terkait 3. Wakil Masyarakat terkait

(BPD, Tokoh Masyarakat, PKK, Kelompok Tani, Kelompok Industri Kecil, dll)

Gambaran rencana pengembangan kawasan selama periode tahun 2016 – 2019 yang mencakup: 1. Gambaran Umum Kecamatan 2. Identifikasi dan Penentuan Kawasan

PISEW 3. Potensi dan Masalah Kawasan PISEW 4. Analisis Penanganan Kawasan PISEW 5. Rencana Penanganan Program PISEW

tahun 2016 – 2019

Kegiatan infrastruktur yang ditetapkan

1. Teknis pelaksanaan konstruksi 2. Dampak lingkungan yang mungkin timbul

akibat pembangunan infrastruktur

Mempertimbangkan

Dokumen Rencana Program Pengembangan Infrastruktur Sosial

Ekonomi wilayah

Selanjutnya disusun

Dokumen Pra DED dan RAB

Fasilitator Kecamatan, didampingi Tenaga Ahli Kabupaten.

Pelaksana Kegiatan

Dokumen Rencana Program PISEW

Diserahkan dan Disahkan PPK PKP 2 (Perdesaan) pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi sebagai dasar pelelangan/pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi pelaksana pembangunan infrastruktur.

Penyusunan DED dan RAB Infrastruktur

Pelaksana

Tenaga Ahli Kabupaten(TAK)

Berdasarkan

Pra-DED dan RAB yang sudah disusun bersama oleh FM dan Pokja Kecamatan.

Diverifikasi

Oleh Tim Pelaksana Kabupaten

Selanjutnya

Difinalisasi

Oleh KMT

TUJUAN

Mensosialisasikan hasil penetapan usulan kegiatan infrastruktur kawasan prioritas berdasarkan potensi yang akan didanai oleh Kegiatan Program PISEW.

Menghadirkan: 1. Nara Sumber Tim Pelaksana

Kabupaten 2. Tenaga Ahli Kabupaten.

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN Di Kecamatan

PENANGGUNG JAWAB

Camat

Peserta pertemuan: 1. UPTD terkait 2. Kepala Desa/Aparat Desa terkait 3. Wakil Masyarakat terkait (BPD,

Tokoh Masyarakat, PKK, Kelompok Tani, Kelompok Industri Kecil, dll)

Pokja Kecamatan dibantu Fasilitator Masyarakat

PELAKSANA KEGIATAN

Penyusunan DED/RAB Oleh

Tenaga Ahli Kabupaten

Difasilitasi serta diverifikasi Oleh

Tim Pelaksana Kabupaten

Daftar usulan kegiatan kecamatan yang telah ditetapkan dalam bentuk pra-DED/RAB

Ditindaklanjuti dengan

Tahap Pelaksanaan Konstruksi

1. Proses Pengadaan Jasa Konstruksi 2. Tanda Tangan Kontrak antara PPK PKP 2 (Perdesaan) dengan

Penyedia Jasa Konstruksi 3. Rapat Pra-Pelaksanaan 4. Survei Kesiapan Lokasi 5. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur 6. Pemeriksaan Hasil Akhir Pekerjaan 7. Serah Terima Hasil Pekerjaan antara Penyedia Jasa Konstruksi

dengan PPK PKP 2 (Perdesaan)

Pemilihan dan penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi

Proses Pengadaan Jasa Konstruksi

Pengadaan penyedia jasa konstruksi

dilaksanakan oleh PPK Pengembangan Kawasan Permukiman 2 (Perdesaan)

Berdasarkan peraturan perundangan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah

Menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, serta Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Seluruh proses pengadaan penyedia jasa konstruksi dan pelaksanaan akan dituangkan dalam satu dokumen pengadaan, antara lain Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

Mengacu pada

a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 10/PRT/M/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan dan Pengalihan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

SERAH TERIMA PEKERJAAN

Penyedia jasa konstruksi dengan

PPK PKP 2 (Perdesan) Provinsi

SERAH TERIMA ASET INFRASTRUKTUR TERBANGUN

Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan Kawasan Permukiman (KPA PKP) Provinsi

dengan Pemerintah Kabupaten

(sebagai pemanfaat dan pemelihara terhadap infrastruktur terbangun)

TERIMA KASIH