# layout feb 2014

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Analisis Hubungan AntarOrganisasi dalamPengembangan Investasidi Kawasan Perdagangandan Pelabuhan BebasBatam

Ady MuzwardiDosen Ilmu Hubungan InternasionalUniversitas Darussalam GontorEmail: [email protected]

Achmad NurmandiDosen Magister Ilmu Pemerintahan Uni-versitas Muhammadiyah YogyakartaEmail: [email protected]

http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2014.0002

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ABSTRACTInvestment is one source of state revenue. Until now the investment management in Indonesia can not be managedoptimally, because one of them by a system of investment management organization that is still weak. This study aimedto analyze the relationship between the organization (network governance) in organizing system in the developmentof investment in the Free Trade Zone and Free Port of Batam. The method used is the analysis of network coordina-tion with the study of the 5 aspects including governance structures, karaketristik service, operational interactionpar tner characteristics and network characteristics on a 3-level organization of provincial and district/city. The analy-sis finds that the coordination between the provincial and district organizations / cities still not optimal. coordinationhorizontally and vertically has not established optimally.Keyword: Inverstment, Network Governance, Coordination

ABSTRAKInvestasi merupakan salah satu sumber pemasukan negara. Sampai sekarang pengelolaan investasi di Indonesiabelum dapat dikelola secara optimal, disebabkan salah satunya oleh sistem pengorganisasian pengelolaan investasiyang masih lemah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antar organisasi (network governance) di dalamsistem pengorganisasian dalam pengembangan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis jejaring koordinasi dengan kajian terhadap 5 aspek yaitustruktur pemerintahan, karaketristik pelayanan, interaksi operasional karakteristik patner dan karakteristik jaringanpada 3 organisasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hasil analisis menemukan bahwa koordinasi antar organisasitingkat provinsi dan kabupaten/kota masih belum optimal. koordinasi secara horizontal maupun secara vertikal belumterjalin secara optimal.Keywords: Investasi, network governance, Koordinasi

PENDAHULUANMelihat persaingan dalam perebutan FDI (Foreign Direct Invest-

ment), pemerintah menyesuaikan fungsinya dengan perubahanlingkungan di dunia internasional dengan mengutamakan pelayananpublik. Paradigma pemerintah yang berorientasi pada pengem-bangan investasi di Indonesia mengacu pada Undang-Undang

28

JURNALILMU PEMERINTAHAN &

KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nomor 40 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Pelayananbidang investasi merupakan pelayanan strategis yang dilakukanpemerintah. Kedudukan pelayanan bidang investasi khususnyaperizinan dan non perizinan sangat strategis karena merupakankunci pengembangan pertumbuhan ekonomi. kegagalan dalampengelolaannya dapat berdampak pada kegagalan pengembanganinvestasi secara keseluruhan.

Salah satu instrument peningkatan penanaman modal adalahkebijakan free trade zone (FTZ), FTZ adalah pelayanan investasiuntuk menarik investor sebanyak-banyaknya melalui insentif freetax untuk impor. Namun faktual realita menunjukan pengelolaanpengembangan investasi di Indonesia belum optimal. problemapelayanan investasi dengan diterapkanya kebijakan Free Trade Zone(FTZ) di Kawasan Kota Batam, terkait pembagian wewenang antarlembaga/instansi. Berdasarkan pengamat empirik, penelitimenemukan fakta bahwa pelayanan investasi di Kota Batammengalami tumpang tindih kewenangan Pemko dan BP Batamsehinggal menghambat pengembangan investasi .

Dengan demikian substansi permasalahanya adalah berupa desainorganisasi dalam pengembangan investasi, yang meliputi aspek-aspekkebijakan pembagian kerja, koordinasi, serta pelimpahan wewenang(Perkep bakor5/2013). Selanjutnya dengan pendapat Prihartono(2012:208) desain organisasi sangat dipengaruhi oleh kompleksitasdan besarnya organisasi yang tergambarkan dalam struktur organisasiyang meliputi organisasi formal, hubungan vertikal dan horizontaldan penetapan bagan struktur organisasi, ketiga indikator tersebutakan sesuai dengan dengan aspek-aspek dalam desain organisasidalam pengembangan investasi. Aspek kebijakan pembagian kerjatermasuk dalam aspek organisasi formal. Aspek koordinasi termasukdalam aspek hubungan vertikal dan horizontal. Sedangkan aspekpelimpahan wewenang tercakup dalam aspek penetapan baganstruktur organisasi.

Vol. 1 No. 1Februari 2014

29

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KERANGKA TEORIKONSEP KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS (FREE TRADEZONE)

Konsep Free Trade Zone merupakan pengembangan dari Kawa-san Ekonomi Khusus /KEK, dipersiapkan untuk memaksimalkankegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yangmemiliki nilai ekonomi tinggi. adalah usaha pengembangan tatakelola pemerintahan dengan memanfaat semua potensi yang ada.Pengembangan Free Trade Zone (FTZ) bertujuan untuk memper-cepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengem-bangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri,pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapanganpekerjaan. FTZ merupakan konsep yang lahir dari tujuan negara-negara untuk mengejar kesuksesan melalui penggunaan kawasanbebas yang bersifat tetap dan terus menerus. Hasil yang ingin diraihmelalui konsep FTZ meliputi:· Membangun wilayah yang tidak merugikan· Membangkitkan pendapatan· Bursa tenaga kerja· Menarik investasi, terutama investasi asing (foreign direct invest-

ment/FDI)· Transfer tekonologi dan pengembangan SDM

Tujuan FTZ pada umumnya untuk memberikan kemudahan dikawasan bebas dengan menyiapkan keuntungan-keuntungan danpengelolaan perusahaan di dalam kawasan tersebut. (Torres A. Raul“ Free Zones and the World Trade Organization Agreement on Subsidiesand Countervailing Measures”( Global Trade and Customs Journal , 2007.).FTZ didesain oleh pemerintah pusat sebagai sebuah jendela untukmengamati trend global dalam ekonomi, teknologi, dan pemba-ngunan yang bersifat ilmu pengetahuan, sebagai landasan reformasieksperimental dan sebuah sekolah untuk pelatihan sumber dayamanusia (Ng and Tang, 195). FTZ memiliki fungsi untuk menyatu-

30


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

kan area domestic dengan area global sebagai langkah untuk memper-cepat kerjasama ekonomi, aliran teknologi dengan Negara-negaralain.

PERBANDINGAN FTZ ANTAR NEGARATujuan kebijakan FTZ tiap Negara ditentukan oleh kepentingan

pembangunan di masing-masing Negara. Pemerintah berperanpenuh dalam kesuksesan dari kebijakan ekonomi menurut teoriwidely shared terjadi perbedaan dalam setengah abad terakhir. PeranNegara lebih banyak memainkan instrument tradisional yaituperpajakan dan pengeluaran publik. Secara jelas Negara jugaberperan sangat penting dalam ekonomi (Vito Tanzi, 2009). Pembuatkebijakan yaitu Negara memiliki tugas penting salah satunya untukmeningkatkan gross domestic product (GDP) yang berdampak padakesejahteraan masyarakat melalui peningkatan investasi dan padaakhirnya mampu menyerap tenaga kerja. Peran Negara untukmewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui program-program yangmendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengidentifikasiankebutuhan masyarakat dan pasar. Program-program tersebutdilegislasikan menjadi undang-undang yang melahirkan produkhukum. Menurut Erik S. Reinert dalam jurnal ekonomi tahun 1997negara memiliki 3 peranan besar dalam ekonomi yaitu:· Negara sebagai penyedia institusi, dalam artian luas membangun

peraturan/“dan wilayah yang menjadi pelaksanaan peraturan.· Negara menyiapkan distribusi pendapatan dan sebagai asuransi

bagi perusahaan· Negara sebagai promotor pertumbuhan ekonomi (menciptakan

kesejahteraan masyarakat).

NETWORK GOVERNANCE : HUBUNGAN ANTARORGANISASI PEMERINTAH

Berbagai program dan persoalan yang semakin kompleks


31

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

membuat pemerintah membangun kolaborasi antar department danstakeholder. Membangun kolaborasi tersebut melalui sistem part-nership diantara pemerintah lokal, agen-agen pemerintah pusat,perusahaan-perusahaan swasta, dan NGO dengan tujuan untukmeningkatkan community economy dan living environment. (Agranoff,2012) menyatakan:

“These have all become important mechanisms for undertaking jointprograms in developing communities. All of these types of effort are gen-erally named “network” or “network governace”. Network are oftenreffered to as the only governance form that can deal with the complexand wicked social problems of the current times.”Menurut Park & Feiock (2007) keuntungan network governance

termasuk saling berbagi informasi dan pengetahuan, menggunakansumber daya secara efisien, learning enhancement, dan membangunkepercayaan. network governance diharapkan bisa meningkatkanpotensi berbagai keuntungan dengan mengurangi biaya negosiasi,monitoring, dan penegakan hukum

Salah satu instrumen untuk membangun network governancedengan cross-sectoral governance untuk menyatukan antarakarakteristik lembaga dan kefektivitasan partnership.

METODE PENELITIANPenelitian ini dilakukan terhadap organisasi-organisasi di tingkat

Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam, pengumpulan datadilaksanakan pada bulan Juni 2014 sampai dengan 13 Februari 2015.Hasil identifikasi mendapati sebanyak 3 organisasi yang terlibatdalam pengembangan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas (KPBPB) Batam dari semua tingkatan.Pengambilan contoh dilakukan secara purposive dimana respondenyang terpilih dari pejabat di tingkat eselon IV sampai dengan IIyang sering ditugasi atau tugasnya berkaitan dengan bidang investasidan pelayanan yang berkaitan dengan perdagangan bebas dan

32


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

pelabuhan bebas. Jumlah responden adalah 5 orang yang mewakiliorganisasi masing-masing.

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan sekunder.Data primer berupa pendapat responden yang dapat menunjukanpersepsi organisasi/instansi mengenai hubungan antar organisasidengan organisasi lain. Pertanyaan dalam penelitian ini meliputi:(1) kewenangan masing-masing instansi; (2) pembagian tugas masing-masing instansi; (3) hubungan administrasi dan perencanaan.

Data sekunder diperoleh dari tiap organisasi yang diamati berupadokumen kerjasama dan profil organisasi yang berkenaan denganhubungan dan kerjasama organisasi tersebut dengan organisasi laindan keterlibatan dalam bidang investasi dan pelayanan yangberkaitan dengan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Analisis data menggunakan prosedur yang diadopsi dari Cross-Sectoral and Performance in Service Delivery (Graddy, Elizabeth2009) sebagai berikut:· Struktur Pemerintahan. Analisis ini menggunakan kombinasi

jawaban responden atas pertanyaan apakah organisasinya (a)memiliki tugas dan wewenang yang jelas; (b) memiliki perananyang jelas dalam pengembangan KPBPB Batam. analisis ini untukmemperoleh dari struktur pemerintah yang tepat dan ideal.

· Karaketristik pelayanan. Analisis ini menggunakan jawaban ataspertanyaan apakah organisasi (a) sudah memberi pelayanan sesuaidengan tupoksinya; (b) saling bekerjasama dengan organisasilainya dalam pemberian pelayanan. Analisis ini untukmemperoleh gambaran pelayanan dan kerjasama dalampemberian pelayanan.

- Interaksi operasional. Analisis ini menggunakan jawaban ataspertanyaan apakah organisasi (a) mengkomunikasikan ide-idebaru/inovasi kepada organisasi lain; (b) melakukan rapatkoordinasi dengan organisasi lainnya. Analisis ini untuk


33

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

memperoleh gambaran interaksi antar organisasi.· Karakteristik patner. Analisis ini menggunakan jawaban atas

pertanyaan apakah organisasi (a) memiliki tingkat kepercayaanyang tinggi dengan organisasi lain; (b) melibatkan organisasi laindalam perencanaan. Analisis ini untuk menggambarkankepercayaan dan perencanaan,

· Karakteristik jaringan. Analisis ini menggunakan jawaban ataspertanyaan apakah (a) lead agency sudah efektif dalammenjalankan tugasnya; (b) organisasi-organisasi yang terlibatsudah membentuk jaringan kerja yang efektif. Analisis ini untukmelihat gambaran dari peranan lead agency dan kefektivitasanjaringan kerjasama.

PEMBAHASANSTRUKTUR PEMERINTAHAN

Hasil analisis menunjukan bahwa struktur pemerintah dalampembagian wewenang dalam pengembangan investasi di KPBPBBatam memiliki pola hubungan melalui sistem kemitraan antaraBP Batam dan Pemko Batam. Menurut Undang-Undang Nomor53 Tahun 1999 Pasal 21 Ayat (1) tentang Pembentukan Kota Batammenyebutkan bahwa dengan terbentuknya Kota Batam sebagaidaerah Otonom, Pemko Batam dalam penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan di daerahnya mengikutsertakanBP Batam. Maka sebagai konsekuensinya perlu diatur hubungankerja antara Pemko Batam dengan BP Batam melalui peraturanpemerintah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalampenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Batam.

Masih menurut UU No.53 Tahun 1999 Peraturan Pemerintahmengenai hubungan kerja antara Pemko Batam dan BP Batamseharusnya dibuat selambat-lambatnya satu tahun atau 12 (dua belas)bulan sejak diresmikannya Kota Batam sebagai daerah otonom.Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Pusat berjanji akan

34


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

membuat peraturan khusus untuk mengatur pembagian wewenangantara BP Batam dan Pemko Batam. Namun peraturan pemerintahyang dijanjikan tidak pernah terbit, padahal peraturan pembagianwewenang antara BP Batam dan Kota Batam sangat diperlukanuntuk mengatasi permasalahan yang muncul antara kedua lembagapemerintan tersebut.

GAMBAR .1. STRUKTUR KELEMBAGAAN KPBPB BATAM

DEWAN KAWASAN

PEMKO BATAM BP.BATAM

SEKRETARIAT DEWAN

KAWASAN

BPMBEA & CUKAI

Kantor Pelabuhan

Laut

Sumber: Kepres Nomor 18 tahun 2013

Pengaturan pola penyelenggaraan pemerintahan di kota Batamsebagai KPBPB dipegang oleh Dewan Kawasan yang dibentuk olehPemerintah Pusat yang memiliki tugas sebagai berikut: menetapkankebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengoordinasikankegiatan Badan Pengusahaan di KPBPB Batam dan melaksanakankebijakan umum KPBPB Batam. Berikut ini adalah tabel pembagiantugas antar lembaga di KPBPB Batam

Permasalahan-permasalah tersebut di atas secara langsungberdampak negatif pada investasi di KPBPB Batam. Sebagai langkahpenyelesaian sekaligus untuk mendorong peningkatan perdagangandan kapasitas pelabuhan Batam maka revitalisasi di bidangperencanaan dan pengembangan KPBPB Batam menjadi kebutuhanpokok. Pelaksanaan revitalisasi kelembagaan BP Batam dan Pemko


35

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Batam dalam pengelolaan KPBPB membutuhkan peran DewanKawasan Batam untuk membuat desain kerjasama antar lembaga.Dewan Kawasan Batam memiliki fungsi revitalisasi dalamkelembagaan KPBPB Batam.

TABEL 1. PEMBAGIAN TUGAS ANTAR LEMBAGA DI KPBPB BATAM

NO LEMBAGA FUNGSI TUGAS

1 Dewan Kawasan Batam

Menkoordinasikan Badan Pengusahaan Batam dengan lembaga lainnya terkait implementasi FTZ (Koordinator kebijakan FTZ di Batam, dibawah Presiden)

a. memberikan bimbingan teknis dan monitoring serta supervisi terhadap Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam sebagai pelaksana kebijakan Free Trade Zone.

b. Melaksanakan kebijakan umum Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

c. memilih Ketua BP.Batam beserta Wakil dan Deputinya. Hak memilih tersebut bersifat Kolektif Kolegial dari seluruh anggota Dewan Kawasan.

2 Badan Pengusahaan Batam (BP.Batam)

Pengelola kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BLU)

a. Meningkatkan infrastruktur b. Meningkatkan Pelayanan Perizinan c. Melayani Penanaman Modal Asing (PMA)

3 Pemerintah Kota Batam (Pemko Batam)

Pengelola Kota Batam (SKPD) a. Meningkatkan infrastruktur b. Pelayanan Perizinan c. Melayani Penanaman Modal Dalam

Negeri (PMDN) 4 Bea & Cukai Tipe B

Batam Pengawas kepabeanan (dibawah Menteri Keuangan)

a. Mengawasai Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KPBPB melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean diberikan pembebasan bea masuk, PPN, PPnBM, dan Cukai.

Sumber: diolah dari berbagai sumber

PELAYANAN PERIZINAN

Pelayanan merupakan sebuah aktivitas interaksi antara penyediajasa dengan konsumen/publik, dimana penyedia jasa harusmemberikan pelayanan yang optimal sebagai solusi ataspermasalahan-permasalahan konsumen/publik (Edvardsson, 2005).

36


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pelayanan di KPBPB Batam merupakan interaksi antara BP Batam,Pemko Batam dalam memberikan pelayanan sesuai dengankarakteristik masing-masing lembaga terhadap konsumen/publik.

Dalam pelayanan perizinan instansi-instansi yang mendapat tugaspelayanan membentuk Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) dimana pelaksana PTSP tersebut adalah Pemerintah,Pemerintah Daerah, BP Batam, dan Administrator KawasanEkonomi Khusus (Perpres No 97 Tahun 2014).

Fungsi BP Batam sebagai instansi yang mendapat tugasmenyelenggarakan PTSP dibidang perindustrian skala besar danskala kecil serta layanan perizinan dibidang perdagangan dalam danluar negeri. Pelayanan tersebut meliputi perizinan terhadappersetujuan Visa Tinggal Terbatas, Visa Kunjungan Usaha, VisaKunjungan Usaha beberapa kali Perjalanan (VKUBP), VisaKunjungan Sosial Budaya & Visa Terbatas untuk lanjut usia (VITASLANSIA).

Fungsi Pemko Batam sebagai instansi yang mendapat tugasmenyelenggarakan PTSP dalam pelayanan perijinan yang terkaitinvestasi dalam negeri meliputi pendaftaran penanaman modal, izinprinsip penanaman modal, izin prinsip perluasan penanaman modalizin prinsip perubahan penanaman modal, izin usaha penanamanmodal dan izin usaha perubahan penanaman modal. Adanya PerpresNo 97 Tahun 2014 tentang PTSP membuat BP Batam memilikikewenangan lebih besar di bidang perizinan. Jika selama ini BPBatam berbagi sedikit kewenangan dengan Pemko Batam dimanaBP Batam menangani penanaman modal asing (PMA) dan PemkoBatam menangani penanaman modal dalam negeri (PMDN), makadengan adanya Perpres No 97 Tahun 2014 tentang PTSP membuatperizinan di KPBPB Batam didelegasikan ke BP Batam,

Dengan adanya Perpres tersebut maka perizinan yang merupakankewenangan kementerian mengenai perizinan semuanya akandilimpahkan kepada BP Batam, sementara kewenangan daerah akan


37

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

tetap berada di Pemko Batam. Meskipun dalam PTSP investasiperizinan usaha berada di satu gedung namun ada pemisahan dalamproses pengurusan izin usaha di BP Batam dan Pemko Batam. Halini membuat biaya pengurusan izin menjadi tinggi. Dengan demikianbisa dikatakan bahwa pembentukan PTSP masih belum optimalkarena meskipun PTSP berada dalam satu gedung tetapi adapemisahan pintu masuk dalam pengajuan izin usaha. BP Batammemiliki PTSP sendiri yang melayani bidang pertanahan, fatwaplanologi, dan imigrasi, sementara itu pelayanan izin mendirikanbangunan (IMB) menjadi tanggung jawab PTSP Pemko Batam.

Model PTSP yang terpisah-pisah mengakibatkan pelayanan yangtidak efektif dan efisien. Sebagai contohnya pelayanan lalu lintasbarang dilayani oleh PTSP yang hanya berlokasi di KantorPelabuhan, sedangkan pelayanan tanah dan imigrasi berada di PTSPBP Batam dan pelayanan IMB berada di PTSP Pemko Batam. Halini menyebabkan kesulitan-kesulitan bagi pelaku usaha yangseharusnya bisa dihindari.

Selanjutnya, permasalahan-permasalahan dalam pelayanan yangterjadi di KPBPB Batam juga dikarenakan belum jelasnya joint con-tracting yaitu MOU antara BP Batam dan Pemko Batam. Pelayananyang seharusnya terpadu/satu pintu menjadi banyak pintu. BPBatam yang membawahi Kantor Pelabuhan, Bea dan Cukai sertabeberapa kewenangan dalam pertanahan menjadikannya suatupermsalahan tersendiri ketika instansi tersebut tidak mempunyaikeinganan untuk berbagi kewenangan dengan Pemko Batam.

Permasalahan dalam pelayanan di KPBPB Batam seharusnya bisadiselesaikan dengan kontrak bersama melalui MOU PTSP yangmembagi tugas pelayanan yang memberikan posisi sejajar kepadasemua instansi terkait dalam pelayanan. Gambar V.3memperlihatkan pola kemitraan dalam pelayanan investasi yangmembutuhkan peran DPRD kota Batam sebagai pengawas danpenengah dari hubungan BP Batam dan Pemko Batam. Dengan

38


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

pola tersebut maka diharapkan ketiga lembaga yaitu BP Batam,DPRD kota Batam dan Pemko Batam dapat menjalin kerjasamadalam melayani investor.

Perizinan yang selama ini dipegang oleh Pemko Batam adalahperizinan yang cakupannya tidak dalam skala besar. Perizinan yangmerupakan kewenangan kementerian semuanya dilimpahkan ke BPBatam, sementara kewenangan daerah tetap berada di Pemko Batamsebagaimana uraian di Tabel 2.

TABEL 2. PELAYANAN PERIZINAN PEMKO BATAM DAN BP.BATAM

NO PEMKO BATAM BP.BATAM

1 Dinas Pemukiman & Prasarana Biro Perencanaan Tata Cara Pengurusan IMB Dan Proses IMB, Jasa Konstruksi

Fatwa planologi

2 Dinas Perindustrian & Perdagangan DIREKTORAT PTSP

SIUP, TDP,TDG Izin pematangan lahan

3 Dinas Perhubungan

Izin Penetapan Lokasi, Pembangunan, Dan Pengoperasian Pelabuhan / Dermaga Khusus (izin usaha pelayaran rakyat, surat izin operasi angkutan laut khusus,

izin titik konstruksi reklame

4 Dinas Pendapatan Daerah Izin usaha

Izin Baru/ Perpanjang Penyelenggaraan Reklame

5 Badan Pengendalian dan Dampak Lingkungan Izin importir terbatas produk tertentu

izin Kelayakan Lingkungan

6 Dinas Kesehatan Izin importir produsen cakram

Izin Mendirikan Balai Pengobatan

7 Dinas Tenaga Kerja Izin importir produsen plastik

Surat Izin Operasional Penyedia Jasa Pekerja

Izin importir terdaftar untuk minuman beralkohol

Impor barang modal bukan baru

Sumber: diolah dari berbagai sumber

PTSP di KPBPB Batam belum maksmimal, hal ini disebabkanpengurusan izin yang belum terpadu sehingga mengakibatkan


39

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

timbulnya perizinan yang belum maksimal, kesalahan itu(ketidakpaduan) dikarenakan kurangnya kepastian hukum dalammengatur PTSP tersebut (kesalahan produk hukumnya, orangnya/SDMProses pelayanan perizinan lebih vital berada di PTSP BP Batamkarena izin awal harus mendapatkan pengesahan dari BP Batamyaitu fatwa planologi dan izin pematangan lahan sebagaimana yangada pada gambar 3.

Fungsi BP Batam dalam PTSP dengan memberikan pelayan dibidang pertanahan, imigrasi dan tata laksana ekspor-impor,sedangkan fungsi Pemko Batam memberikan pelayanan di bidangusaha dan perpajakan. Proses awal registrasi pelayanan perizinan diPTSP di KPBPB Batam melalui pengurusan principal permit dan landrights di PTSP BP Batam, sedangkan untuk pengurusan izinmembangun (IMB) dan ijin operasional berada di PTSP PemkoBatam. Keluar masuk barang (impor dan ekspor) melalui PTSP BPBatam. Pembentukan PTSP sebagai komitmen Batam sebagaikawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagai carameningkatkan minat investor ke Batam dengan fokus padapelayanan dibidang investasi, keuangan dan perbankan, perpajakan,kepabeanan, cukai, imigrasi dan tenaga kerja.

INTERAKSI OPERASIONAL (OPERATIONAL INTERACTIONS)

Dalam pengembangan investasi di Batam tentu harus adakoordinasi sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat di Kota Batam sebagai kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas, maka dalam kerjasama penyelenggaraannya,dipandang perlu untuk memperhatikan dan menindaklanjutikoordinasi antar organisasi. Pola koordinasi sudah ada sejak rabu07 Desember 2005 yang membahas tentang permasalahan lintaskoordinasi investasi meliputi:1. Pengawasan terhadap PMA dan kawasan industry masih tumpang

tindih

40


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2. Membuat kajian dan rekomendasi one stop service penanamanmodal.Dengan hasil rekomendasi lintas organisasi tersebut menjelaskan

bahwa DPRD, Pemko Batam dan BP.Batam sepakat secara bersama-sama untuk memecahkan permasalahan yang timbul di Kota Batammenyangkut lahan infrastrukur, pendapatan, sosial ekonomi dankeamanan. Setelah Rapat Kerja DPRD Kota Batam, Pemko Batamdan BP. Batam Rabu 07 desember 2005 yang membahas tentangpermasalahan lintas koordinasi dibuatlah MOU Nota Kesepakatanantara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, PemerintahKota Batam dan Otorita Pengembangan Daerah Industry KotaBatam pada tanggal 14 September 2006 dengan landasan Dalamrangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kotabatam pemerintah kota batam mengikusertakan otorita batamdengan tujuan Memantapkan hubungan kerja yang harmonis dalamrangka mewujudkan visi kota batam dan mengarahkanPembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dansenantiasa berorientasi kepada visi dan pencapaian visi sertabertumpu pada nilai sebagaimana tercantum pada pasal 33 ayat (1)undang-undang dasar 1945 dan pasal 7 undang-undang nomor 5tahun 1960 tentang pokok agrarian. MOU yang berkaitan denganketerpaduan dalam ekonomi/investasi meliputi Keterpaduan Pusatpelayanan perizinan terpadu Kota Batam:a. Melaksanakan kajian dalam menyusun format kelembagaan

pengelolaan pusat pelayanan perizinan terpadu.b. Membuat integrasi sistem pelayanan online.c. Membuat database pelayanan terpadu

Memantapkan standar operasional prosedur (SOP)Untuk merumuskan permasalahan yang membutuhkan

kerjasama teknis lebih lanjut diatur dengan MOU antara pemkobatam dan BOB

hal-hal sebagai berikut :


41

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1. Optimalisasi kedudukan Walikota Batam sebagai Wakil KetuaDewan Kawasan dalam koordinasi, pelaksanaan dan pengawasanpenyelenggaraan pembangunan Batam sebagai KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

2. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Kota Batam danBadan Pengusahaan Batam dengan mempertimbangkan aspekpelaksanaan Otonomi Daerah dan peningkatan daya saing daerahdalam rangka menjamin integrasi dan harmonisasi pelaksanaanpembangunan yang diselenggarakan oleh Pemko Batam danBadan Pengusahaan Batam dengan mempedomani RTRW KotaBatam dan RPJMD Kota Batam.

3. Menindaklanjuti semua Nota Kesepakatan yang sudah dibuatoleh Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batamserta hasil Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh DPRDKota Batam bersama Pemerintah Kota Batam dan BP Batam ataumasih Otorita Batam dalam menyikapi penyelenggaraanpembangunan di Kota Batam sebagai Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas.

4. Komitmen bersama dalam sharing Pendapatan dari hasil UWTOdi kawasan Rempang dan Galang, reklamasi pantai, air baku sertadukungan pelaksanaan donasi sumbangan pihak ketiga daripelabuhan ferry Internasional dan Domestik serta Bandar Udara.Dalam pelaksanaanya harus selalu mempedomani peraturanperundang-undangan yang berlaku.

5. Menuntaskan permasalahan lahan terutama penyelesaian lahanyang berfungsi sebagai kepentingan umum seperti Daerah MilikJalan, Fasilitas Umum Peningkatan kerjasama Pemerintah KotaBatam dan BP Batam serta Pemerintah Pusat dalam penangananRumah Bermasalah (Ruli) dilakukan melalui penertiban dengandiberikan solusi berupa penyediaan lahan untuk pembangunanRusunawa dan Rusunami.

42


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Satu Pintu tetapdiselenggarakan di Gedung Sumatera Promotion Center (SPC)dengan dilakukan penguatan dibidang IT, ketersediaan SumberDaya Manusia (SDM) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM).Secara kelembagaan sebelum ditetapkanya UU FTZ tugas

mensinkronisasi instansi-instansi pemerintah menjadi tugasnyaBadan Pengawasa Daerah Industri Pulau Batam. Berdasarkan Pasal3 ayat (1) Kepres No.41 tahun 1973. Seiring dengan terbitnyaKeputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) nomor 7 tahun1984 (7/1984) tentang hubungan kerja antara Kotamadya Batamdengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

KARAKTERISTIK PATNER (PARTNER CHARACTERISTICS)Sistem partnership tidak terpisahkan dari usaha yang beresiko.

Sistem patnership karakteristik yang terintegrasi dari keadaan yangsaling ketergantungan dan saling menguntungkan satu sama lain,dan saling ketergantungan tersebut secara tidak langsung membuatkelemahan tersendiri terhadap perilaku salah satu patner (Das andTeng, 2001) . Partner characteristics dapat dilihat dari tingkat keperca-yaan antar patner satu sama lain. Partner characteristics dilihat darisistem perencanaan bersama terhadap tujuan yang disusun bersama-sama.

Suatu perencanaan yang jelas dan lengkap adalah suatu penda-huluan yang diperlukan untuk semua aktivitas. Karena organisasiadalah suatu alat untuk mengurus usaha, tujuan dari usaha itu harusdirumuskan dengan jelas sebelum organisasi belum berjalan(Sutarto, 2012).

Hasil analisa terhadap aspek perencanaan (planning/agenda)dalam pengembangan investasi di Batam menunjukan bahwa ditingkat Provinsi dan Kota seluruh organisasi yang diamati (BPMD,BPM, DK dan BP. Batam), pejabat/pimpinannya sudah salingmengenal. Hal ini berarti aspek perencanaan gagasan, penetapan


43

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

perencanaan/program telah terjadi hubungan yang relatif baik.Hubungan antar organisasi dalam pengembangan investasi di

Kota Batam dimana hubungan dalam perencanaan di koordinasidengan baik setelah adanya Dewan Kawasan. Dewan Kawasan diisioleh orang-orang dari Pemprov (Gubernur), Badan PenanamanModal, Pemko Batam (Walikota Batam). keberadaan orang-orangdari pemerintah daerah diharapkan mampu mengendalikan BadanPengusahaan secara lebih terarah dan terencana sesuai keinginanpemerintah daerah. Salah satu langkah penting untuk menyatukanvisi dan misi Pemerintah Daerah dengan BP.Batam adalah denganmemasukan mantan Kepala BPMD Provinsi Kepri sebagai WakilKepala BP. Batam.

Untuk mendukung perencaaan investasi yang baik diperlukanperencanaan anggaran sebagai langkah awal dari pengembanganinvestasi. Kota Batam sebagai Kawasan Bebas memiliki perbedaandengan Kawasan Bebas lainnya, dimana Kawasan Bebas Batammendapat APBN untuk infrastruktur. Bentuk Perhatian pemerintahpusat lebih meperhatikan kota Batam dibanding kawan bebaslainnya, termasuk pembiayaan disisi lain Pemko Batam mendapatkandana transfer dari pemerintah provinsi disisi lain BP.Batam jugamendapatkan dana dari pemerintah pusat melalui APBN. Untukproyek infrastrukur pemerintah pusat memberi perhatian khususmelalui kementrian terkait dan Pemko Batam hanya bertugas sebagaipembantu BP.Batam.

Dari sisi perencanaan berdasarkan MOU pada hari rabu 07Desember 2005 menjelaskan proses perencanaan anggaranpengembangan Batam diadakan rapat perencanaan anggaransesudah musrenbangda dan sebelum pengajuan nota keuanganranperda APBD oleh walikota serta sebelum Badan Otorita Batammengajukan usulan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) danDaftar Usulan Rencana Kegaiatan (DURK) kepada pemerintahpusat.Rapat perencanaan anggaran menjadi bagian terpenting dari

44


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

penyusunan program pengembangan investasi di Batam.Perencanaan keuangan dibagi berdasarkan tugas masing-masing

instansi. BP.Batam yang bertugas membangun fasilitas infrastrukturseperti perluasan pelabuhan, perluasan bandara, pembangunan jalandan jembatan. Sedangkan Pemko Batam lebih banyak bertugasmembangun fasilitas umum dan sosial seperti membangun fasilitaspendidikan. Sumber pendapatan BP.Batam berasal dari PendapatanNegara Bukan Pajak tidak mengalami peningkatan signifikan setelahditerapkannya FTZ.

Target jangka panjang KPBPB Batam tidak hanya menarik lebihbanyak penanaman modal asing tetapi juga meratakan pembangu-nan secara progresif ke pulau-pulau sekitar yang masuk kedalamadministratif wilayah KPBPB Batam. Untuk menjangkau pulau-pulau tersebut Dewan Kawasan melalui BP.Batam dan Pemko Batamberencana untuk membuat lebih banyak jembatan dan fasilitasumum dan sosial di pulau-pulau tersebut.

Untuk menjangkau pulau-pulau tersebut KPBPB Batam akanmembangun beberapa jembatan penghubung seperti proyek Batam-Tanjung Sauh. Beberapa proyek lintas pulau merupakan saran untukmengembangkan pulau-pulau tersebut melalui proyek pengemba-ngan investor khusus proyek galangan kapal (shipyard) denganmelihat perkembangan investasi luar negeri.

Untuk melaksanakan proyek pengembangan invsetasi perlupembiayaan infrastruktur yang besar. Pembangunan infrastrukturdi KPBPB Batam dianggarkan secara rutin melalu Anggaran Penda-patan dan Belanja Negara (APBN). Pembiayaan pembangun infra-struktur meliputi pembangunan bandara, jalan dan pelabuhan.Pembanguan infrastruktur tersebut bisa menarik investasi semaksi-mal mungkin sesuai dengan target.

Perencanaan anggaran dihubungkan dengan kemampuan tiapinstansi dalam menyediakan layanan publik, termasuk pelayanandalam bidang investasi. Berbagai pendapatan dari BP.Batam salah


45

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

satunya dari pelabuhan kargo berupa pelayanan labuh, Tambat, ,imbalan B/M, kebersihan, air, tumpuk, jasa alat, sewa alat,throughtput fee, sanksi, sharring kso. Sebagian akan digunakanuntuk membayar gaji pegawai BP.Batam dan sebagaian lagi di storke pusat sebagai pendapatan negara, dan akan kembali menjadi danapembangunan infrastruktur.

GAMBAR 4 HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI DALAM PERENCANAAN INVESTASI

BPMD

DK BBK

PRO

VIN

SIKO

TA

PEMKO BATAM

BPM

BP. BATAM

BEA & CUKAI

KANTOR PELABUHAN

BATAM

NA

SIO

NA

L

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN KEMENTERIAN PU

DK NASIONAL

MENKO PEREKONOMIAN

Sumber: MOU 7/12/2005 & wawancara dengan Wakil Sekretaris DK BBK 20 Juli 2014

Untuk Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Kota Batamdan Badan Pengusahaan Batam dalam perencanaan anggaran untukpengembangan investasi dan peningkatan daya saing Kota Batamdiperlukan integrasi dan harmonisasi dalam penyiapanan anggaranuntuk pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh PemkoBatam dan Badan Pengusahaan Batam dengan mempedomaniRTRW Kota Batam dan RPJMD Kota Batam.

Perencaanan anggaran BP.Batam berkoordinasi dengan MenteriKeuangan untuk perencaanan anggaran infrastruktur dan PemkoBatam berkoordinasi dengan DPRD untuk perencaan fasilitaspenunjang infrastruktur. Sebagai contoh BP.Batam membangun

46


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

jalan dan Pemko Batam melengkapi jalan dengan CCTV. Tapi secarakeseluruhan BP.Batam dan Pemko Batam harus berkoordinasiterlebih dahulu dengan Dewan Kawasan

KARAKTERISTIK JARINGAN (NETWORK CHARACTERIS-TICS)

Karakteristik jaringan memiliki dampak terhadap poses pelaksa-naan tata kelola (governance) dan kefektifan kelompok. Banyakpeneliti sistem jaringan yang berpendapat besarnya jaringan mempe-ngaruhi dan berdampak terhadap kinerja (Provan and Kennis,2008). Jaringan yang besar memiliki koordinasi dan biaya yang tinggi.Kapasitas lead agency sangat penting sekali untuk mengaturkeuangan dan sumber dayanya.

Kapasitas lead agency (Dewan Kawasan) memiliki fungsi untukmemperbaiki hubungan kedua lembaga Pemko Batam dan BPBatam. Dalam hal ini diperlukan kebijakan khusus dari lembagalead agency untuk menyinergikan hubungan kedua lembagatersebut. Dewan Kawasan secara regulasi diisi oleh orang-orang yangmenduduki jabatan kepala daerah/kepala pemerintahan yaituGubernur sebagai Ketua Dewan Kawasan dana Walikota Batamsebagai Wakil Ketua Dewan Kawasan. Sementera di tingkat sekretarisumumnya di pegang oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah.Banyaknya posisi penting yang dipegang oleh unsur pemerintahberdampak pada peran BP. Batam. Kekuatan Pemerintah di DewanKawasan mampu mempengaruhi posisi kepengurusan dalammanajemen BP.Batam. hal tersebut tidak lepas dari wewenangDewan Kawasan yang berhak untuk menentukan Ketua dan DeputiBP.Batam.

Sumber daya yang memungkinkan organisasi lebih efektif dalammencapai tujuannya (Bolland and Wilson 1994, dilihat dari ErlySukrismanto, 2011). Hasil analisis pada aspek administratifmenunjukan seberapa jauh organisasi-organisasi yang terlibat dalam


47

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

pengembangan investasi saling membantu dalam pencapaian tujuan.Di tingkat daerah dari 6 organisasi yang diamati (Dewan Kawasan,BPMD Provinsi , BPM Kota Batam, Bea & Cukai, Kantor PelabuhanBatam). terdapat hubungan yang baik untuk Dewan Kawasan denganBP.Batam (Bea & Cukai, Kantor Pelabuhan) dan Pemko Batam,sedangkan BP.Batam tidak memiliki hubungan administratif denganPemko Batam (BPM). Sehingga Pemko Batam kesulitan untukmenyatukan pelayanan investasi.

TABEL 5 MATRIKS HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI DALAM LAYANAN INVESTASI

No Nama Organisasi 1 2 3 4 5 6

1 Dewan Kawasan 1 1 1 1 1 2 BKPM 1 1 1 1 1 3 BPMD 1 1 1 0 0 4 BP. Batam 1 1 1 1 1 5 Bea Cukai 1 1 0 1 1 6 Kantor Pelabuhan Batam 1 0 0 1 1

Matriks hubungan antar organisasi dalam pelayanan investasi di KPBPB BatamKeterangan (Remarks): Angka 1 = hubungan terkonfirmasi (confirmed relation), 0 = hubungan tidak

terkonfirmasiSumber: penelitian lapangan

Hubungan Dewan Kawasan terhadap semua instansi terkonfir-masi dengan baik, hal ini dikarenakan Dewan Kawasan memilikikewenangan dalam menentukan kebijakan pengembangan investasi.Instansi-instansi lain bertugas memberi masukan ke Dewan Kawa-san, dan Dewan Kawasan yang berhak menentukan. Pemko Batammemiliki hubungan terkonfirmasi dengan BPMD provinsi karenasecara hirakri dibawah BPMD Provinsi, tetapi Pemko Batam tidakmemiliki hubungan langsung yang terkonfirmasi dengan Bea &Cukai serta Kantor Pelabuhan karena kedua organisasi tersebut seca-ra hirakri hanya dapat diperintah oleh BP.Batam. dalam pelayananinvestasi secara teknis Pemko Batam dan BP.Batam dibawah BKPMkarena kewenangan pemerintah pusat ke Kawasan Batam melaluiBKPM, hal ini menempatkan BKPM sebagai koordinator lapangandalam pelayanan investasi.

48


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hasil identifikasi mendapati pola kerjasama antara Pemko Batamdan BP.Batam menunjukan bahwa hubungan kedua instansi masihbelum menyatu, masih banyak pola kerjasama yang belumterkonfirmasi dengan baik. Dalam hal tersebut Dewan Kawasanmemegang peranan penting sebagai koordinator (lead agency) dalampengembangan investasi di Batam.

KESIMPULANAdapun kesimpulan dari hubungan antar organisasi (Network-

ing Governance) dalam pengembangan investasi di KawasanPerdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai berikut:1. Struktur Pemerintahan, struktur kelembagaan FTZ Batam secara

umum sudah mencerminkan hubungan yang jelas dan terpadudari lembaga tingkat nasional, provinsi dan pemerintah kota.dalam contract governance MOUs yang dibuat belum mengaturpembagian tugas yang jelas dalam pengelolaan Kawasan Bebas& Perdagangan Bebas Batam. BP.Batam dalam pelaksanaanTupoksinya masih berlandasan Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri PulauBatam dimana secara kelembagaan diselenggarakan oleh OtoritasPengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Sedangkan PemkoBatam Tupoksinya berlandasan pada Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerahbahwa otonomi daerah hal tersebut menimbulkan dualismekewenangan yang membuat hubungan antar lembaga seringmenghadapi benturan dan perebutan kewenangan sampaisekarang, yang berdampak pada hubungan kerja antar lembaga.Hal yang terlihat dari belum maksimalnya pembagian kerja yaitu:a) BP.Batam belum menyerahkan kewenangan Pemko Batam

sesuai dengan UU otonomi daerah.b) Belum ada pembagian jelas dalam pembagian tugas terkait


49

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PMA & PMDN.2. Karaketristik Pelayanan,

Hasil analisa terhadap Dalam karakteristik pelayanan khususnyaperizinan investasi, perizinan usaha berada di satu gedung, prosespengurusan izin usaha di BP. Batam dan Pemko Batam, tetapterpisah-pisah dan hal tersebut membuat biaya pengurusan izinmenjadi tinggi. Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) masih belum optimal karena PTSP masih beda pintuwalaupun satu gedung.bidang pelayanan Pelayanan Terpadu SatuPintu belum sepenuhnya efektif melalui peraturan DewanKawasan. Dengan aturan pembentukan struktur yang bertahapmembuktikan struktur kelembagaan FTZ memiliki desainorganisasi yang harmonis dan terencana. Infrastruktur menjadibagian penting dari kerjasama antar organisasi. Hasil analisaterhadap menunjukan Pembangunan Jalan dan Jembatan BandarUdara dan Pelabuhan serta Fasilitas & Insentif Investasi PMA& PMDN di Kota Batam merupakan hasil kerjasama antarorganisasi. Dimana BP.Batam dengan dana APBN membanguninfrastruktur dasar dan Pemko Batam melengkapi fasilitasnyadengan APBD.

3. Interaksi operasional,secara interaksi opersional, koordinasi hubungan antar

organisasi harmonis secara vertikal tetapi kurang harmonis secarahorisontal. Rapat koordinasi dijadwalkan hanya apabila adamasalah lintas instansi atau ada perencanaan dari pemerintahpusat membuat koordinasi tidak maksimal. BP.Batam lebihbanyak bekerja sendiri termasuk dalam pembangunan RTRWtanpa banyak melibatkan Pemko Batam. Hasil analisa operationainteraction terhadap aspek perencanaan (planning/agenda) dalampengembangan investasi di Batam menunjukan bahwa di tingkatProvinsi dan Kota seluruh organisasi yang diamati (BPMD, BPM,

50


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

DK dan BP. Batam), pejabat/pimpinannya sudah salingmengenal. Hal ini berarti aspek perencanaan gagasan, penetapanperencanaan/program telah terjadi hubungan yang relatif baiktetapi analisas dilapangan terutama di tingkat kota menunjukankedua instansi (BP.batam dan Pemko Batam) kurang komunikasi.

4. Karakteristik PatnerHasil analisa terhadap karakteristik patner menunjukan tingginyatingkat kepercayaan Dewan Kawasan terhadap organisasi yangdikoordinirnya. Perencanaan pengembangan investasi sudahsesuai dengan tujuan awal dikembangkanya kawasan bebas/FTZ.Berbeda dengan tingkat kepercayaan BP.Batam dengan PemkoBatam dan kebalikanya. Kedua institusi ini masih kurangmempercayai masing-masing lembaga karena masih kuatnyaegoisme sektoral dimasing-masing lembaga.

5. Karakteristik JaringanHasil analisa karakteristik jaringan terhadap menunjukan leadagency /Dewan Kawasan diisi oleh orang-orang yang mendudukijabatan kepala daerah/kepala pemerintahan yaitu Gubernursebagai Ketua Dewan Kawasan dana Walikota Batam sebagaiWakil Ketua Dewan Kawasan. Sementera di tingkat sekretarisumumnya di pegang oleh Kepala Badan Penanaman ModalDaerah. Banyaknya posisi penting yang dipegang oleh unsurpemerintah berdampak pada hubungan antar organisasi.Walaupun di lapangan menunjukan bahwa hubungan keduainstansi (BP.Batam dan Pemko Batam) masih belum menyatu/terpadu.

DAFTAR PUSTAKABurhanuddin, S. 2013. Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai. Yogyakarta: Pustaka

YustisiaDenhardt, Janet V. and, Robert B. Denhardt 2007. The New Public Service:Serving, not

Steering. New York: M.E.Sharpe.


51

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Reilly, Frank., dan Brown, Keith. 2003. Investment Analysis and Portfolio Management.7th, Thomson South Western: Cincinnati, OH.

Sekaran, U. 2006. Research Methods for Business Buku2. Edisi 4. Jakarta:. SalembaEmpat.

Sirojuzilam..2011. Problematika Wilayah Kota dan Daerah, Medan, Penerbit USU Press,Sumadi Suryabrata, 1983.Metodologi Penelitian. Jakarta:Raja Grafindo Persada.Sutarto.2012 Dasar-Dasar Organisasi. Gadjah Mada University Press.

ARTIKEL, JURNAL, MAJALAH, KORANAgranoff ,Robert.(2012) Collaborating to Manage: A Primer for the Public Sector ::

Georgetown University Press. USA.Akmal (2006) Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Pembangunan di

Daerah: Vol.1. DEMOKRASIBadan Penanaman Modal Kota Batam (2013) Perkembangan Kegiatan Bidang

Pengawasan dan Pengendalian: Perkembangan Rencana Investasi di Kota BatamBatam Indonesia Free Trade Zone Authority (2013) Batam Industrial Estate ProfileBatam Indonesia Free Trade Zone Authority (2013) Infrastructure Investment Opportu-

nities In BatamBatam Indonesia Free Trade Zone Authority (2013) Batam ReportBatam Indonesia Free Trade Zone Authority (2013) Investment Opportunities And Pros-

pects In The Batam Free Trade Zone-IndonesiaBatam Investment Board and Integrated Service Unit (2013) General View on Invest-

ment Development and Opportunites in BatamBatam Investment Board and Integrated Service Unit (2013) Map of BatamBIFZA, “Infrastructure Investment Opportunities In Batam” 2014Edvardsson (2005) Service portraits in service research: a critical review : Vol. 16 .Inter-

national Journal of Service Industry ManagementGraddy, Elizabeth (2009) Cross-Sectoral and Performance in Service Delivery.

Vo.13.International Review of Public Administration.Investment Board and One Stop Service of Kepulauan Riau Province (2014) Investment

Profile of Kepulauan Riau ProvinceJoined-Up-Government, (2013) Reform Challenges, Experiences And Accountability

Relations. Vo.9. COCOPS Working PaperIskandar Regional Development Act 2007 (IRDA 2007)Manasan, G.Rosario (2013) Export processing zones, special economic zones: Do we

really need to have more of them? Vol.15.Philippine Institute for Development StudiesMcMaster Institue for Transportation & Logistic (2013) Maximing the Potential

oftheForeign Trade Zone Concep in CanadaNG, Tang (2004) the role of planning in the development of shenzhen, china:retoric

and realities, vol.45.eurasian geography and economic.V.H.Winston & Son.Inc.Park & Park.(2009) Types Of Network Governance And Network Performance: Commu-

nity Development Project Case Vol. 13. International Review of Public Administra-


KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

52 tionPratikno. (2007). Kerjasama Antar Daerah: Kompleksitas dan Tawaran Format

Kelembagaan. Yogyakarta: JIP Fisipol UGM dan Program S2 Politik Lokal dan OtonomiDaerah UGM.

Per Lægreid (2013) The Governance of Social Cohesion: Innovative Coordination Prac-tices in Public Managemente Vol. 5. Cocops public Management

Pilot Free Trade Zone Series . (2013) Administrative regulation and other supportingrules for China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone: Vol.74, KPMG International Coop-erative

Raul A. Torres (2007) Free Zones and the World Trade Organization Agreement onSubsidies and Countervailing Measures: Vol. 2;Global Trade and Customs JournalUnited Kingdom

Reinert, S. Erik. (1997) The Role of the State in Economic Growth. Working Paper Vol. 5,Centre for Development and the Environment, University of Oslo

Rustriningsih (2002) Strategi Fasilitasi Pemerintah Dalam Pembiayaan dan Investasi diDaerah.

Sekretariat Nasional ASEAN Deplu, 1996Sukrismanto Erly (2011) hubungan antar organisasi dalam sistem pengorganisasian

pengendalian kebakaran hutan/lahan di indonesia: Vol.8 No.3, Jurnal Penelitian HutanTanaman

The Role of Planning in the Development of Shenzhen, China:Retoric and realities, 2011

INTERNEThttp://www.menpan.go.id/berita-terkini/1055-pelayanan-ptsp-kota-batam-seperti-bankhttp://batampos.co.id/18-11-2014/bp-batam-pegang-semua-perizinan-ftz-pemko-

keberatan/http://www.bpbatam.go.id/ini/aboutBida/greetings.jspwww.kppod.org/datapdf/news/ed022003http://skpd.batamkota.go.idhthttp://skpd.batamkota.go.id/penanamanmodal/perizinan/jenis-dan-persyaratan-

perizinan/http://informasipelayanan.bpbatam.go.id/index.php/2012-05-24-09-53-30/2012-05-24-

1 1 - 0 5 - 5 0 / t u g a s - p o k o k - d a n - f u n g s i t p : / / b a t a m k o t a . g o . i d /pemerintahan_baru.php?sub_module=46&klp_jenis=312

http://www.haluankepri.com/batam/18072-sinergi-pemko-dan-bp-batam-turun.html

# layout feb 2014

Documents