MAKALAH HUKUM DAN PEMBANGUNAN

“Sumber-Sumber Hukum dan Pengklasifikasiannya”

Kelompok 2

Pendahuluan

ISI

I. Sumber Hukum

A. Sistem Hukum

Sistem adalah sesuatu yang bersifat menyeluruh dan berstruktur. Menurut Sudikno

Mertokusumo “Sistem hukum adalah suatu kesatuan utuh yang terdiri dari unsur-unsur yang

satu sama lain saling berhubungan dan kait mengait secara erat”. Lawence M. Friedman,

menjelaskan bahwa suatu sistem hukum dapat dibagi ke dalam tiga komponen, yakni

1. Komponen Struktural

Pada komponen struktural akan dijelaskan tentang bagian-bagian sistem hukum yang

berfungsi dalam suatu mekanisme kelembagaan, yaitu lembagalembaga pembuat

undang-undang, pengadilan dan lembaga-lembaga lain yang memiliki wewenang sebagai

penegak dan penerap hukum. Hubungan antara lembaga tersebut terdapat pada UUD

1945 dan amandemennya.

2. Komponen Substansi

Komponen substansi berisikan hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil

nyata ini dapat berwujud in concerto (kaidah hukum individual) dan in abstraco (kaidah

hukum umum). Disebut kaidah hukum individual karena kaidah-kaidah tersebut

berlakunya hanya ditujukan pada pihak-pihak atau individu-individu tertentu saja,

contohnya: Putusan yang ditetapkan oleh pengadilan, misalnya seseorang diputuskan

dihukum selama 5 tahun karena telah melakukan pembunuhan. Pada kaidah hukum yang

in-abstraco, merupakan kaidah umum yang bersifat abstrak karena berlakunya kaidah

semacam itu tidak ditujukan kepada individu-individu tertentu tetapi kaidah ini ditujukan

kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaidah umum tersebut. Kaidah ini dapat

dibaca pada perumusan berbagai UU yang ada.

3. Komponen Budaya Hukum

Sikap-sikap publik atau para warga masyarakat beserta nilai–nilai yang dipegangnya

sangat berpengaruh terhadap pendayagunaan pengadilan sebagai tempat menyelesaikan

sengketa. Sikap-sikap dan nilai-nilai yang dipegang oleh warga masyarakat tersebut

disebut budaya hukum, sehingga budaya hukum diartikan sebagai keseluruhan nilai-nilai

sosial yang berhubungan dengan hukum beserta sikap-sikap yang mempengaruhi hukum.

Pembagian sistem hukum dalam tiga komponen yang dilakukan oleh Lawrence M.

Friedman ditujukan untuk menganalisa bekerjanya suatu sistem hukum dalam kajian hukum

dan masyarakat. Sistem hukum sering juga disebut sebagai tata hukum. Ketiga komponen

tersebut saling berhubungan dan saling tergantung. Sistem hukum berfungsi untuk

menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam sistem hukum terdiri dari 3

elemen:

1. Keseluruhan aturan, kaidah, asas-asas yang dirumuskan dalam sistem pengertian

2. Organ-organ, pranata, dan para pejabat pelaksana hukum merupakan elemen operasional

hukum

3. Keputusan-keputusan dan tindakan konkrit dari pejabat hukum maupun warga

masyarakat, tetapi hanya terbatas pada keputusan dan tindakan yang mempunyai

hubungan dengan sistem pengertian

Untuk mengukur hukum itu objektif, ada 8 asas dalam sistem hukum yang disebut

principle of legality (Lawrence M. Friedman)

1. Harus mengandung peraturan-peraturan, dan tidak boleh mengandung keputusan-

keputusan yang bersifat ad hoc (khusus)

2. Peraturan-peraturan yang dibuat harus diumumkan

3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, pengecualian kasus HAM berat seperti

genosida

4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti baik dalam

sisi bahasa maupun pengertiannya

5. Suatu sistem hukum tidak boleh mengandung peraturan yang bertentangan satu sama

lain

6. Peraturan-peraturan itu tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi tuntutan

yang dapat dilakukan

7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering merubah peraturan

8. Harus ada kecocokan antara peraturan dengan pelaksanaan sehari-hari

Sistem Hukum yang ada di dunia

1. Sistem Hukum Civil Law (Eropa Kontinental)

Berlaku di Eropa Daratan (Belanda, Perancis) dan Indonesia. Ciri khas: Hukum tertulis,

kodifikasi, dan pemisahan jelas hukum publik dengan hukum privat

2. Sistem Hukum Common Law (Anglo Saxon)

Berkembang di Inggris, wilayah jajahan Inggris, dan Amerika Serikat. Ciri khas: Asas

preseden/yurisprudensi, didominasi hukum tidak tertulis, dan tidak ada pemisahan yang

tegas antara hukum publik dengan hukum privat

3. Sistem Hukum Islam (Islamic Law)

Dianut oleh orang yang beragama Islam, berdasarkan Al-Qur’an dan Al Hadist

4. Sistem Hukum Kanonik (Alkitab dan Putusan Paus)

Dibentuk di Roma untuk orang yang beragama katolik

5. Sistem Hukum Adat

Berlaku terutama pada hukum perdata dan kemasyarakatan berdasar dari kebiasaan-

kebiasaan

B. Sumber hukum dalam arti Material dan Formil

Menurut Jimly (2006 : 157) Sumber hukum terkadang digunakan dalam konteks sejarah, dalam konteks filsafat, atau terkadang dalam konteks sosial. Hal ini membuat bahwa pengertian sumber hukum itu sendiri dekat dengan pengertian yang lazim kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sumber hukum (sources of law) dapat dibedakan menjadi dua macam pengertian (Utrecht dalam jimly 2006:157) yaitu, sumber hukum dalam arti formal atau fomale zin (source of law in its formal sense) dan sumber hukum dalam arti substansial, material, atau inmateriele zin (source of law in its material sense). Lebih lanjut bahwa Utrecht (dalam jimly 2006:157) menjelaskan bahwa sumber hukum dalam arti formal adalah tempat format dalam bentuk tertulis dari mana suatu kaedah hukum diambil. Kemudian sumber hukum dalam arti material adalah tempat dari mana norma itu berasal, baik yang berbentuk tertulis ataupun yang tidak tertulis.

Sedangkan Dedi Soemardi (1986:5) mengartikan sumber hukum material yaitu faktor-faktor yang turut serta melakukan isi hukum. Pencapaian sumber hukum ini akan baik apabila ditinjau dari berbagai sudut pandang cabang ilmu hukum maupun disiplin lainnya seperti sosiologi hukum, filsafat hukum, sejarah hukum, psycologi dan ilmu pemerintahan. Sedangkan sumber hukum dalam arti formal merupakan suatu kenyataan-kenyataan yang menimbulkan hukum berlaku yang mengikat setiap orang (warga negara dan penduduk).

C. Macam-Macam Sumber Formal

Seperti yang dijabarkan diatas, salah satu pembagian sumber hukum yaitu sumber hukum formal. Sumber hukum formal ini dikenal dengan bentuk formalnya, sehingga mengharuskan mempunyai bentuk hukum tertentu yang bersifat mengikat secara hukum (jimly, 2006:158) yaitu :

1. Bentuk produk legislasi ataupun produk regulasi tertentu (regles),

2. Bentuk perjanjian tertentu yang mengikat antar pihak tertentu (contract,treaty):

3. Bentuk putusan hakim tertentu (Vonnis)

4. Bentuk-bentuk keputusan administrative (beschikking) tertentu dari pemegang kewenangan administrative negara.

Sumber hukum formal dalam ilmu tata negara (Jimly, 2006:159) pada umumnya terdiri dari:

1. Undang-undang Dasar dan peraturan perundang-undangan tertulis

2. Yurisprudensi peradilan

3. Konvensi ketatanegaraan atau Constitutional Conventions

4. Hukum Internasional tertentu, dan

5. Doktrin ilmu hukum tata negara.

Sedangkan menurut Harsanto (2007: 1.14) sumber hukum formal dibagi menjadi dua yaitu sumber hukum dalam arti formal yang tertulis yaitu : (i) Pancasila (ii) Undang-undang dasar 1945 dan Amandemen ke I Sampai dengan ke IV (iii) Traktat (iv) Putusan Hakim atau Yurisprudensi. Dan bagian kedua yaitu sumber hukum dalam arti formal yang tidak tertulis berupa hukum adat atau kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat dalam waktu yang sangat panjang sehingga menjadi suatu kebiasaan.

Klasifikasi Hukum

i. Menurut Sumber

a. Undang-Undang

Undang-undang merupakan hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam arti materil, undang-undang merupakan keputusan atau ketetapan dari penguasa/pemerintah yang dilihat dari isinya mempunyai kekuatan untuk mengikat setiap orang secara umum. Sedangkan undang-undang dalam arti

formil adalah keputusan penguasa/pemerintah yang dilihat dari cara terjadi atau bentuknya disebut undang-undang. Undang-undang berisi kaidah-kaidah hukum yang berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia dan juga bersifat mengikat setiap orang secara umum. Agar dapat diketahui oleh setiap individu, undang-undang harus diundangkan atau diumumkan dengan memuatnya dalam lembaran negara (LN) sehingga jika sudah dimuat dalan lembaran negara maka peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai kekuatan mengikat.

b. Kebiasaan

Kebiasaan atau tradisi merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat, atau pergaulan hidup tertentu. Kebiasaan adalah sumber hukum yang tertua. Perilaku yang tetap atau ajeg adalah perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang. Kebiasaan ini dapat terjadi di ruang lingkup yang sempit seperti penduduk desa, atau bahkan di ruang lingkup yang besar seperti pada masyarakat suatu negara yang berdaulat. Karena perilaku yang terus menerus diulang oleh orang banyak, maka orang lain akan terikat untuk melakukan hal yang sama karena menimbulkan keyakinan bahwa hal tersebut memang sudah seharusnya dilakukan.

c. Traktat

Traktat merupakan hukum yang dibentuk dalam perjanjian-perjanjian Internasional yang dilakukan antara dua negara atau lebih. Jika mengadakan perjanjian Internasional maka negara-negara yang bersangkutan akan terikat pada isi perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian tersebut biasanya meliputi bidang-bidang politik dan ekonomi.

d. Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan hukum yang berisikan keputusan-keputusan hakim terdahulu yang memiliki kekuatan hukum tetap dan sering diikuti serta dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim sesudahnya terkait dengan masalah yang sama. Yurisprudensi atau yang disebut juga putusan pengadilan hanya mengikat orang-orang tertentu saja dan tidak mengikat orang secara umum. Putusan pengadilan akan berfungsi mengikat hanya pada para pihak yang berperkara.

e. Perjanjian

Perjanjian merupakan hukum yang dibuat dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan apa yang mereka telah sepakati bersama. Perjanjian berisi kaidah tentang apa yang harus dilakukan kedua belah pihak seperti hak-hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dan jika hal tersebut dilanggar maka akan ada akibat hukumnya.

f. Doktrin (Hukum Ilmu)

Doktrin (Hukum Ilmu) merupakam hukum yang pada dasarnya berupa ilmu hukum yang terdapat dalam pandangan para ahli yang terkenal dan sangat berpengaruh. Doktrin merupakan sumber hukum dimana hakim dapat menemukan hukumnya. Namun ilmu hukum bukanlah hukum karena tidak mempunyai kekuatan untuk mengikat sebagai hukum seperti undang-undang.

ii. Menurut isi ketentuannya

a. Hukum Privat (hukum perdata)

Hukum Privat merupakan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara

orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan

perorangan. Hukum perdata biasanya mengatur hukum tentang individu, hukum

keluarga, hukum benda, hukum perikatan dan hukum waris.

b. Hukum Publik

Hukum Publik merupakan hukum yang mengatur antara negara dengan alat-

alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perorangan (warga negara).

Hukum publik juga merupakan keseluruhan pengaturan yang merupakan dasar negara

dan mengatur pula bagaimana caranya negara melaksanakan tugas-tugasnya.

iii. Menurut Fungsi

a. Hukum materiil,

Yaitu segala kaidah yang menjadi patokan manusia dalam bersikap, misalnya

tidak boleh membunuh, harus melunasi hutang dan lain sebagainya. Contoh hukum

materiil: Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Perdata

(KUHPerdata), UU No. 1 Tahun 1974.

b. Hukum formil (hukum acara),

yaitu aturan main penegakkan hukum materiil tersebut. Dengan bahasa lain hukum formil

merupakan berisi kaidah-kaidah yang mengatur cara-cara mempertahankan atau cara

menjalankan hukum materiil, misalnya dalam mengajukan gugatan seorang penggugat

(orang yang menggugat) harus mengajukan surat gugatan ke pengadilan tempat kediaman

tergugat (orang yang digugat) sesuai asas actor sequitur forum rei, atau dalam

menanggapi surat gugatan penggugat tergugat harus membuat surat jawaban dan lain

sebagainya. Contoh hukum formil : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP), Hukum Acara Perdata (dalam HIR), Hukum Acara Tata Usaha Negara, dll.

iv. Menurut luas

Klasifikasi hukum menurut luas terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Hukum Umum (ius generale)

Hukum umum (ius generale) merupakan peraturan hukum yang berlaku

umum atau yang berlaku kepada setiap orang dalam masyarakat. Contoh dari hukum

umum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Hukum Khusus

Hukum khusus merupakan peraturan hukum yang berlaku untuk golongan

tertentu saja. Hukum khusus dibedakan menjadi dua, yaitu hukum khusus yang

berlakunya khusus untuk suatu tempat tertentu, jadi kekhususannya bertalian tempat

atau ius particulare, dan hukum khusus yang berlakunya khusus untuk hal-hal tertentu

saja atau yang bertalian dengan segi tertentu dari kehidupan masyarakat atau ius

speciale. Yang termasuk ke dalam hukum khusus ius particulare adalah Hukum

Pidana Militer, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Narkotika, dan lain

sebagainya. Sedangkan yang termasuk ke dalam hukum khusus ius speciale adalah

hukum perdata bagi golongan rakyat-rakyat tertentu, misalnya hukum perdata bagi

golongan Eropa (keturunannya); hukum perdata bagi golongan Timur Asing Cina

(keturunannya); hukum perdata bagi golongan Timur Asing bukan Cina

(keturunannya); dan hukum perdata bagi golongan Bumi Putera.

v. Menurut Bentuk

Klasifikasi hukum menurut bentuk dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Hukum Tertulis

Hukum tertulis adalah hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan

perundang-undangan. Hukum tertulis juga dapat dibedakan menjadi dua macam,

yaitu hukum tertulis yang telah dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak

dikodifikasikan. Dikodifikasikan artinya hukum tersebut dibukukan dalam lembaran

negara dan diundangkan atau diumumkan.

Hukum tertulis yang telah dikodifikasikan adalah pembukuan jenis-jenis

hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Contoh

hukum di Indonesia yang telah dikodifikasikan diantaranya Hukum Pidana yang telah

dikodifikasikan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 1918,

Hukum Sipil yang telah dikodifikasikan dalam kitab Undang-Undang Hukum Sipil

(KUHS) pada tahun 1848, Hukum Dagang yang telah dikodifikasikan dalam kitab

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada tahun 1848, dan Hukum Acara

Pidana yang telah dikodifikasikan dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAT) pada tahun 1981. Sedangkan Hukum Tertulis yang tidak dikodifikasikan

adalah hukum yang tertulis tetapi tidak tersusun secara sistematis dalam suatu kitab

tertentu. Contoh hukum yang tidak dikodifikasikan diantaranya, Peraturan tentang

Hak Merk Perdagangan, Peraturan tentang Hak Oktroi (Hak Menemukan di bidang

Industri), Peraturan tentang Hak Cipta (Auteursrecht), dan lain sebagainya.

b. Hukum Tidak Tertulis

Hukum tidak tertulis adalah hukum yang berasal dari kebiasaan yang ada di dalam

masyarakat. Pembuat hukum kebiasaan adalah individu yang ada di dalam

masyarakat. Yang termasuk ke dalam hukum tidak tertulis adalah hukum kebiasaan

atau hukum adat, hukum perjanjian, hukum doktrin, dan lain sebagainya.

c. Hukum Tercatat

Hukum tercatat adalah hukum tidak tertulis yang dicatat atau dituangkan dalam

bentuk tulisan, baik oleh pejabat formal maupun informal. Hukum tercatat juga dapat

diartikan sebagai hukum yang ditulis oleh pihak ketiga. Yang termasuk ke dalam

hukum tercatat adalah keputusan pengadilan, hasil penelitian para ahli.

vi. Menurut tempat berlakunya

a. Hukum nasional

Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara.Jadi, hokum

yang berlaku dalam Negara ini lebih mengikat pada warga yang bertempat tinggal di

Negara tersebut dan wajib hukumnya mentaati peraturan yang telah diterapkan

pemerintah tersebut tanpa tiada kecualinya. Siapa yang melanggra akan dikenai sanksi.

b. Hukum internasional

Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hokum dalam dunia

internasional. Hukum ini mengikat buykan pada individu melainkan lebih mengikat pada

suatu Negara karena cakupannya adalah dunia internasional. Sebagai contoh dari

peraturan internasional adalah kebijakan PBB dalam memberikan sanksi pada negarea

yang masih mengeksploitasi uranium untuk dijadikan bahan dari persenjataan nuklir.

c. Hukum asing

Hukum asing adalah hukum yang berlaku dalam negara lain. Hukum asing akan

berlaku apabila dalam suatu Negara belum terdapt ketentuan-ketentuan yang mengatur

suatu hal, maka Negara tersebut akan menggunakan/ memberlakukan hukum asing untuk

referensi. Biasanya hukum asing lebih condong kepada masalah yang sifatnya

internasional. Misalnya Hukum Internasional, Hukum Perdata Internasional dan lain-

lain.Hukum-hukum yang mengatur badan hukum asing di Indonesia contohnya yaitu

hukum bisnis.

vii. Menurut waktu berlakunya

a. Ius Constitutum dan ius constituendum

Pada ensiklopedi umum dijelaskan bahwa ius constitutum merupakan hukum yang berlaku dalam suatu negara pada suatu saat. Ius consitutum juga merupakan hukum positif dari suatu negara. Sedangkan ius constituendum, adalah hukum yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan negara, tetapi belum menjadi kaidah dalam bentuk undang-undang atau peristiwa lain.

Sudiman Kartohadiprodjo berpendapat bahwa hukum positif disebut dengan nama asing ius constitutum, sedangkan ius constituendum merupakan lawannya, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang kita cita-citakan supaya memberi akibat peristiwa-peristiwa dalam suatu pergaulan hidup yang tertentu.

Perbedaan antara ius constitutum dan ius constituendum terletak pada faktor ruang waktu, yaitu masa kini dan masa yang akan datang. Dalam hal ini, hukum diartikan sebagai tata hukum yang diidentikkan dengan istilahhukum positif, karena setelah diundangkan maka ius constituendum menjadi ius constitutum.

Dengan demikian, ius constitutum kini, pada masa lampaunya merupakan suatu ius cosntituendum. Apabila pada saat ini suatu ius constitutum memiliki kekuatan hukum, maka sebagai ius constituendum mempunyai nilai sejarah. Proses perubahan tersebut dapat terjadi dengan berbagai cara, yaitu:

1) Digantinya suatu undang-undang dengan undang-undang baru (undang undang baru pada mulanya sebagai rancangan merupakan ius constituendum).

2) Perubahan undang-undang dengan memasukkan unsur-unsur baru (unsur-unsur baru tersebut pada mulanya merupakan ius constituendum).

3) Penafsiran peraturan perundang-undangan. Penafsiran yang terjadi pada masa kini mungkin tidak sama dengan penafsiran pada masa lampau. Penafsiran yang ada pada masa kini, dulunya merupakan suatu penafsiran yang ius constituendum.

4) Perkembangan doktrin atau pendapat-pendapat kalangan hukum yang terkemuka di bidang teori hukum.

Perbedaan antara ius constitutum dan ius constutuendum merupakan suatu abstraksi dari fakta, bahwa sesungguhnya segala sesuatu merupakan suatu proses perkembangan artinya suatu gejala yang ada sekarang akan hilang pada masa mendatang karena digantikan (atau dilanjutkan) oleh gejala yang semula dicita-citakan.

b. Hukum Alam

Sejarah perkembangan ajaran hukum alam berintikan pada usaha atau kegiatan manusia untuk mencari keadilan yang mutlak. Selama lebih kurang 2500 tahun, ajaran hukum alam timbul dan tenggelam sebagai suatu usaha ideal yang lebih tinggi tingkatannya dari hukum

positif. Berbagai kepentingan telah menggunakan hukum alam untuk tujuan masing-masing. Beberapa di antaranya adalah:

1) Ajaran hukum alam telah dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah sistem hukum Romawi kuno, menjadi sistem hukum kosmopolitan.

2) Ajaran hukum alam telah dipergunakan sebagai sarana, dalam pertentangan antara pihak Gereja dengan kaisar-kaisar Jerman pada abad menengah.

3) Validitas hukum internasional telah ditanamkan, atas dasar ajaran hokum alam.

4) Ajaran hukum alam telah dipergunakan dalam memperjuangkan kebebasan individu dalam perlawanannya terhadap absolutisme.

5) Ajaran hukum alam telah dipergunakan oleh hakim-hakim Amerika Serikat, menahan usaha-usaha lembaga legislatif untuk mengubah dan memperketat kebebasan individu, dengan cara menafsirkan konstitusi.

Dalam perkembangannya, hukum alam menjadi bagian yang esensial dari hierarki nilai-nilai hukum. Perwujudannya nampak:

1) Sebagai dasar tertib internasional, ajaran-ajaran hukum alam telah mempunyai ilmu hukum dan filsafat Romawi, tertib hukum masyarakat Barat pada abad menengah, dan juga sistem hukum internasional dari Grotius.

2) Melalui teori-teori yang dikembangkan oleh Locke dan Paine, ajaran hukum alam menjadi dasar falsafah individu dari Konstitusi Amerika Serikat dan negara-negara lainnya.

Usaha-usaha mempengaruhi praktik peradilan dengan ajaran-ajaran hukum alam tidaklah terlalu berhasil. Tetapi pengaruh hukum alam menjadi lebih berpengaruh secara tidak langsung terhadap para hakim dan pembentuk hukum, yang ternyata cukup besar. Ajaran hukum alam ternyata membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan hukum internasional. Selain itu, hukum alam juga berpengaruh pada perubahan hukum publik ke arah yang lebih demokratis dan terhadap persamaan kedudukan di dalam hukum.

Maka dapat disimpulkan, Menurut waktu berlakunya, hokum dibagi dalam:

1) Ius Constitutum (Hukum positif) :Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Contohnya UUD 1945.

2) Ius Constituendum :Hukum yang diharapkan dapat berlaku di masa yang akan datang (hukum yang dicita-citakan). Contohnya Aturan Peralihan Pasal 1 UUD 1945.

3) Ius Naturale/Hukum Asasi (Hukum alam) :Hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu

melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapa pun juga di seluruh tempat. Contohnya keadilan.