EFEKTIFITAS DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK

(Studi Kejaksaan Negeri Praya)

JURNAL ILMIAH

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

untuk mencapai derajat S-1 pada

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

BR. Hidayat

D1A115055

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2019

HALAMAN PENGESAHAN

EFEKTIFITAS DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK

(Studi Kejaksaan Negeri Praya)

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

BR. Hidayat

D1A115055

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Abdul Hamid, SH., MH.

NIP. 195907311987031001

EFEKTIFITAS DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK

(Studi Kejaksaan Negeri Praya)

BR. HIDAYAT

D1A115055

FH UNRAM

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektiftas diversi dalam penyelesaian perkara

anak dan untuk mengetahui faktor kendala diversi dalam penyelesaian perkara anak di tingkat

Penuntutan. Metode penelitian yang digunakan adalah Empiris. Berdasarkan hasil penelitian

efektiftas diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan PER-006 A/J.A/04

Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi di Tingkat Penuntutan belum efektif pada

Kejaksaan Negeri Praya. Dalam proses Pelaksanaan Diversi para pihak yang berperkara tidak

mencapai kesepakatan sehingga proses dilanjutkan ke Tahap Pemeriksaan Perkara di

Pengadilan. Penuntut umum yang sudah berusaha melakukan upaya diversi akan tetapi para

pihak yang tidak setuju untuk dilakukan diversi serta perubahan yang terjadi pada sebagian

masyarakat yang taat hukum menjadi masyarakat yang anomie dan Normlessnes bahkan dilihat

dari jumlah perkara anak yang meningkat setiap tahun dan sedikitnya perkara yang mencapai

kesepakatan.

Kata kunci: Efektifitas, Kendala, Diversi

DIVERSION EFFECTIVENESS IN SETTLEMENT OF CHILDREN CASE

(Study at State Prosecutor In Praya)

Abstract

This research aims to find out the diversion effectiveness in settlement of children case and

obstacle factors of diversion in settlement of children case at the prosecution level. The method

of this research is empirical legal research. Based on the result of this research is that diversion

effectiveness base on the law Number 11 of 2012 and PER-006 A/J.A/04 of 2015 concerning

Guidelines for Implementing Diversion at the Prosecution Level is not effective yet at State

Prosecutor in Praya. In the process implementation of diversion, the litigant did not reach an

agreement so that the process continues to the Court examination phase. Public prosecutor

who has tried to conduct the diversion but the litigants do not agree with the diversion and the

change in the part of law-abiding society become anomie and normlessnes society as well as

seeing from the children case is increase every year and the cases that reach agreement are

few.

Key words: Effectiveness, Obstacle, Diversion

i

I. PENDAHULUAN

Dalam hal munculnya hukum berkaitan dengan suatu bentuk penyelesaian konflik yang

bersifat netral dan tidak memihak. Pelaksanaan hukum di Indonesia yang sering dilihat atau

dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Segala upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia,

untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memiliki kehidupan

masyarakat yang tentram dan tertib, agar tidak tertindas dan diperlakukan tidak adil hak-

haknya, maka diperlukan adanya penegakan hukum yang seadil-adilnya.1

Upaya perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana sesungguhnya didukung oleh

seperangkat landasan hukum, baik berupa konvensi yang dikeluarkan oleh Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) maupun produk hukum nasional dalam bentuk undang-undang seperti

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan lahirnya Undang-Undang

tersebut maka perkara anak lebih diarahkan kepada penyelesaian di luar proses peradilan anak

seperti perdamaian yang dalam bahasa hukumnya adalah diversi.

Sebagai contoh kasus pada beberapa bulan yang lalu terjadi suatu penganiyaan terhadap

Muhammad (korban) yang dilakukan oleh Okta Rizal Umammi, pada saat itu korban sedang

mengantar kotak amal kepada ketua RT (Ahnan) kemudian korban pulang kerumahnya dan

dijalan bertemu dengan saudara Okta Rizal Umami, yang mana pada saat itu saudara Okta

Rizal Umammi sedang membawa 1 ekor kuda miliknya dan menghalangi jalan yang dilalui

korban (Muhammad), kemudian korban menegur saudara Okta Rizal Umammi mengatakan

“kenapa kamu menghalangi jalan saya” kemudian saudara Rizal Okta Umammi mengatakan

kepada korban “suka-suka saya sundel” kemudian korban menutup mulut saudara Okta Rizal

1 Dr. Wiryono Prodjodikoro SH, Asas-asas hukum pidana di Indonesia, PT Refika Aditama, edisi ketiga hlm.

12

ii

Umammi dengan menggunakan tangan kanannya agar tidak mengeluarkan kata-kata kotor, lalu

pelaku berteriak memanggil Amaq (bapaknya) kemudian datang orang tua pelaku yaitu saudara

Hirzan alias Regoh dan langsung memukul korban sebanyak 3 kali dan saudara Okta Rizal

Umammi memukul dengan cambuk di bagian punggung korban saat korban terjatuh. Kasus ini

kemudian dilaporkan ke kantor polisi dan pada tahap penyidikan diupayakan suatu diversi akan

tetapi belum dapat diselesaikan sehingga dilimpahkan ke kejaksaan dan kembali dilakukan

diversi dengan menghadirkan para pihak termasuk pendamping dari dinas sosial dan di

kejaksaan proses diversinya berhasil yang selanjutnya jaksa meminta penetapan ke pengadilan,

dan selanjutnya kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan dan tidak dapat dilimpahkan ke

pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip

perlindungan anak yang terkandung dalam perundang-undangan, belum terimplementasi

dengan baik dan efektif. Hal itulah yang memberikan motivasi untuk melakukan penelitian

secara sistematis.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan

dibahas adalah: 1. Bagaimanakah efektifitas diversi dalam penyelesaian perkara anak? 2.

Faktor apakah yang menjadi kendala diversi dalam penyelesaian perkara anak?

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini antara lain : 1. Untuk memahami dan

menganalisis mengenai efektifitas diversi dalam penyelesaian perkara anak. 2. Untuk

memahami dan menganalisis faktor yang menjadi kendala diversi dalam penyelesaian perkara

anak.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 1. Manfaat teoritis penelitian

ini diharapkan dapat memberikan masukan guna pengembangan teori-teori dalam khasanah

ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana yang berkaitan dengan Diversi. 2. Manfaat praktis

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi semua pihak, yaitu bagi

iii

masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya dalam proses pelaksanaan diversi

untuk penyelesaian perkara anak.

Di dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain: 1. Jenis penelitian

hukum empiris. 2. Metode Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan

(statue Approach), pendekatan konseptual (case Approach). 3. Sumber dan jenis bahan hukum

yaitu bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. 4. Analisis bahan hukum yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu secara yuridis.

iv

II. PEMBAHASAN

Efektifitas diversi dalam penyelesaian perkara anak di Kejaksaan Praya

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau

sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefiniskan

efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pada

dasarnya efektifitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektifitas

adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya.

Dalam mencapai tujuan dari Diversi, Kejaksaan Negeri Praya menggunakan

Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/04/2015 tentang

Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan yakni merumuskan 9 Tahapan

diversi sebagai berikut: 1.Upaya Diversi 2.Koordinasi 3.Upaya Diversi 4.Musyawarah

Diversi 5.Kesepakatan Diversi 6.Pelaksanaan Kesepakatan Diversi 7. Pengawasan dan

Pelaporan Pelaksanaan Kesepakatan Diversi 8. Penerbitan Surat Ketetapan Pelaksanaan

Kesepakatan Diversi 9. Registrasi Diversi

Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan

berdasarkan surat penunjukkan yang diberikan oleh kepala Kejaksaan Negeri Praya yang

sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: Perm-006

A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Tingkat Penuntut Umum. Penuntut

Umum yang melakukan penuntutan terhadap perkara anak juga mempunyai syarat untuk

dapat bertindak sebagai Penuntut Umum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal

41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 meliput :

a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum

b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, memahami masalah anak, dan

c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

v

Dari data yang diperoleh penyusun di Kejaksaan Negeri Praya tahun 2017-2018

data perkara anak yang ditangani Kejaksaan Praya adalah sebagai berikut:

Tabel Jumlah Perkara Anak Yang ditangani Di Kejaksaan Negeri Praya

Tahun Jumlah Berhasil

2017 7 0

2018 15 1

Total 22 1

Sumber data: Kejaksaan Negeri Praya 2019

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa implementasi pelaksanaan diversi

pada Kejaksaan Negeri Praya belum sepenuhnya terlaksana. Jumlah perkara anak yang

ditangani Kejaksaan Negeri Praya diketahui bahwa terdapat sebanyak 7 kasus perkara anak

pada tahun 2017 dan sebanyak 15 kasus perkara anak pada tahun 2018. Dari ke 22 kasus

perkara anak yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Praya, hanya ada 1 kasus perkara

anak yang bersedia untuk dilakukan Diversi. Penuntutan anak di Kejaksaan Negeri Praya

belum berjalan secara optimal, mengingat bahwa penuntut umum yang telah mengikuti

pelatihan tentang masalah anak tidak ada.

Dari 22 kasus tersebut merupakan tindak pidana yang dibawah 7 tahun seperti

pencurian, pengeroyokan, dan pencabulan. Selanjutnya untuk perkara anak tersebut

memang tidak dapat dilakukannya diversi karena dari pihak korban tidak menyetujui untuk

dilakukan diversi, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pun mengatakan tindak

pidana yang bisa dilakukan tanpa persetujuan dari para pihak adalah tindak pidana yang

merupakan suatu pelanggaran.

Efektif tidaknya suatu diversi tergantung pada hasil akhir dari proses penyelesaian

perkara anak dengan menggunakan diversi. Asusmsinya adalah semakin tinggi jumlah

kesepakatan pada hasil akhir dari diversi berarti semakin tinggi pula efektifitas diversi

vi

yang diterapkan. Selain itu efektifitas suatu diversi juga dapat dilihat dari data jumlah

perkara anak yang mendapatkan penetapan pengadilan.2

Selanjutnya mengenai efektifitas diversi, seperti yang diketahui bahwa

menurut Lawrence M. Friedman suatu aturan hukum baru dapat dikatakan efektif apabila

telah memenuhi tiga unsur, yaitu:

Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial

yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga

berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang

mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang

ada di dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai Negara yang masih

menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian

peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem

atau Anglo Sexon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis

sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum, sistem

ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Struktur Hukum/Pranata Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural

yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur

hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mulai dari Kepolisian,

Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan

lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan

2 Ricard M. Steers, Efektifitas Organisasi, PT Refika Aditama, hal 17

vii

pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat

justitia et pereat mundus” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang

kredibilitas, kompeten dan independen.

Kultur Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap

hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur

hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan

bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Budaya hukum erat

kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum

3masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola

pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan

masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Sejalan dengan konsep efektifitas hukum yang telah dijelaskan sebelumnya,

apabila dikaitkan dengan data yang diperoleh, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan

Diversi di Kejaksaan Negeri Praya tidak dapat dikatakan efektif. Adapun hal yang menjadi

alasan penyusun mengatakan pelaksanaan Diversi di Kejaksaan Negeri Praya tidak efektif,

karena :1.Dilihat dari Substansi hukumnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur sedemikian rupa tentang Keadilan

Restoratif “yaitu penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan para pihak

untuk dapat mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada

keadaan semula” 2.Dilihat dari aparat penagak hukumnya, bahwa pihak Kejaksaan Negeri

3 Robby Aneuknangroe, Teori Penegakan Hukum, (https://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-

penegakan-hukum/, Diakses Pada 26 Maret 2019)

viii

Praya telah berusaha untuk melakukan upaya Diversi, akan tetapi para pihak yang

berperkara khususnya dalam hal ini pihak korban dan pihak pelaku tidak bersedia untuk

dilakukan Diversi. 3.Dilihat dari kultur masyarakatnya, bahwa masyarakat Indonesia pada

umumya merupakan masyarakat yang hidup dengan mengedepankan nilai-nilai yang

hidup dan berkembang dalam masyarakat. Akan tetapi dalam banyak kasus anak yang

terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Praya, pada tahun 2017 sampai dengan tahun

2018 membuktikan bahwa perkembangan sebagian masyarakat di Kabupaten Lombok

Tengah telah mengalami perubahan, dari masyrakat yang taat hukum menjadi masyarakat

yang Anomie atau Normlessnes

Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Dilakukannya Diversi di Kejaksaan Praya

Berdasarkan hasil wawancara penyusun yang dilakukan dengan Bapak Daedy SH.

MH selaku Seksi Pidum Kejaksaan Praya yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan

Diversi di kejaksaan Praya terdapat 2 faktor yang menjadi kendala, yakni :

Faktor Internal

Faktor Belum Meratanya Pelatihan Untuk Melaksanakan UU SPPA Terhadap

Penuntut Umum Anak

Penuntut Umum Anak Kejaksaan merupakan bagian penting dalam

pelaksanaan proses Diversi. Kejaksaan Praya mempunyai 12 orang jaksa dan

diantaranya tidak ada satupun orang jaksa yang sudah memiliki sertifikat diklat anak

sebagaimana yang menjadi syarat untuk ditetapkan sebagai penuntut umum Anak.

Tentunya dengan tidak adanya penuntut umum anak sangat tidak sesuai dengan

jumlah perkara yang cukup tinggi di Kejaksaan Praya.

ix

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan secara rinci mengenai

Penuntut Umum Anak yang menangani perkara anak untuk proses diversi, terutama

disebutkan dalam Pasal 41 ayat 2 syarat sebagai Penuntut Umum Anak, yaitu :

1) Telah berpengalaman sebagai penuntut umum

2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan

3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Faktor Para Pihak Yang Sulit Mencapai Kesepakatan

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya

hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat selama ini. Secara

sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu

indikator berfungsinya hukum. Sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh

Bapak Daedy selaku seksi Pidum Kejaksaan Praya mengemukakan :

“faktor utama tidak terlaksananya Diversi pada berbagai tingkatan tahap

pelaksanaan Diversi adalah korban dan keluarganya bersikeras menuntut pelaku

anak untuk di proses melalui peradilan pidana, ditangkap, ditahan,, dan akhirnya

dipenjara. Kalaupun korban atau keluarganya bersedia untuk menyelesaikan

perkara pidana anak melalui Diversi, dalam musyawarah diversi mereka

menuntut ganti kerugian yang sangat besar, bahkan terkesan melakukan

pemerasan terhadap pelaku dan keluarganya”4

Dalam wawancara dengan penyusun, Penuntut Umum Anak Kejaksaan Negeri

Praya menyatakan, di lihat dari sisi korban dan keluarganya Kejaksaan Negeri Praya

yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. semua didasarkan pada

pertimbangan konvensional atas kerugian material dan immaterial korban. Jika

4 Wawancara dengan Bapak I Made Daedy SH., MH., Selaku seksi Pidum Kejaksaan Negeri Praya di Kantor

Kejaksaan Negeri Praya

x

konvensasi yang di berikan oleh pelaku Anak dan keluarganya kepada korban

dengan kerugian yang diderita oleh korban akibat dari tindak pidana yang dilakukan

oleh anak, maka diversi terlaksana.

Faktor Eksternal

Ruang Khusus Anak Yang Belum Ada

Sarana yang belum ada juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam

proses penyelesaian perkara anak. Permasalahan yang terjadi di Kejaksaan Negeri

Praya yaitu tidak adanya ruangan diversi yang dikhususkan untuk anak, Menurut

hasil wawancara penyusun dengan Bapak Daedy, seksi Pidum Kejaksaan Praya

mengatakan bahwa:

“Disini terdapat 21 ruangan, namun dalam pengurusan perkara anak untuk

diselesaikan dalam pengupayaan diversi, pihak Kejaksaan menggunakan

ruangan Sidang melati, yang berada disebelah kanan Sidang utama”5

Ruang sidang melati merupakan ruang sidang biasa untuk digunakan dalam

penyelesaian perkara orang dewasa, terkendalanya tidak ada ruang khusus untuk

diversi Kejaksaan menggunakan ruang tersebut sebagai alternatif dalam

penyelesaian perkara anak, namun jika memungkinkan perkara anak dapat pula

diselesaikan di rumah pihak yang berperkara baik pelaku maupun korban, sejalan

dengan yang dikemukakan oleh Bapak Daedy selaku seksi pidum Kejaksaan Praya

yakni :

“Di Kejaksaan Negeri Praya dalam hal sarana prasarana untuk penyelesaian

perkara anak pihak Kejaksaan Praya menggunakan ruangan yang biasa

5 Wawancara dengan Bapak I Made Daedy SH., MH., Selaku seksi Pidum Kejaksaan Negeri Praya di Kantor

Kejaksaan Negeri Praya

xi

digunakan untuk perkara dewasa, akan tetapi jika memungkinkan

penyelesaian perkara anak dilakukan dirumah para pihak korban atau

pelaku”6

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah mengatur mengenai

standar minimalnya, dalam Peraturan tersebut disebutkan Ruang Diversi berukuran

panjang 4 m2 x 5 m2, selanjutnya bila memungkinkan meja berbentuk oval dengan

jumlah kursi 8 unit yang melibatkan semua unsur yaitu Fasilisator, Penuntut Umum,

PK, BAPAS, Anak, Penasihat Hukum, korban/orang tua, Pekerja sosial, Perwakilan

masyarakat.

Pemahaman yang Berbeda dalam Penanganan Anak yang Berkonflik dengan

Hukum

Pemahaman yang berbeda-beda mengenai penanganan anak yang berkonflik

dengan hukum maksudnya adalah diantara para penegak hukum dalam menafsirkan

mengenai isi beberapa Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan berbeda

segingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam penanganannya, akan tetapi

penelitian yang dilakukan oleh penyusun di Kejaksaan Praya dengan wawancara

dengan bapak Edi Tanto Putra selaku Seksi Barang bukti mengatakan:

“Di Kejaksaan Praya tidak hanya perkara yang dibawah 7 tahun dilakukan

suatu diversi, akan tetapi untuk pekara yang diancam 7 tahun penjara pun

akan tetap dilakukan suatu diversi hal ini demi menjamin anak dapat

kembali ke dalam keluarganya”7

6 Wawancara dengan Bapak I Made Daedy SH., MH., Selaku seksi Pidum Kejaksaan Negeri Praya di Kantor

Kejaksaan Negeri Praya 7 Wawancara dengan Bapak Edi Tanto Putra SH., MH., Selaku seksi barang bukti Kejaksaan Negeri Praya

di Kantor Kejaksaan Negeri Praya

xii

Dari penjelasan yang diberikan oleh para Informen yang sempat diwawancarain

oleh penyusun, terkait dengan faktor yang menjadi kendala dilakukannya Diversi di

Kejaksaan Negeri Praya sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soerjono

Soekanto tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan Penegakan hukum yaitu:

1.Faktor hukumnya sendiri; 2.Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang

membentuk maupun yang menerapkan hukum 3.Faktor sarana atau fasilitas yang

mendukung penegakan hukum; 4.Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana

hukum tersebut berlaku atau diterapkan; 5.Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil

karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.8

Jika mengacu pada uraian tersebut dan melihat teori efektivitas bahwa

efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang

ditetapkan. Dan teori efektivitas hukum bahwa Efektivitas suatu peraturan harus

terintegrasinya ketiga elemen hukum baik penegak hukum, subtansi hukum, maupun

budaya hukum masyarakat, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara das solen dan

das sein. Maka pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Praya belum efektif atau

sepenuhnya belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan Undang-Undang

No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga hal ini

dibutuhkan peran semua pihak baik pemerintah dalam menyediakan sarana dan

prasarana, penuntut umum anak, pihak yang berperkara dan juga kerjasama

masyarakat.

8 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2018,

hlm. 4

xiii

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan maka dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut: 1.Efektifitas Diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum

belum efektif, hal itu dibuktikan dengan jumlah kasus yang berhasil mencapai kesepakatan,

penuntut umum yang sudah berusaha melakukan upaya diversi akan tetapi para pihak yang

tidak setuju untuk dilakukan diversi serta perubahan yang terjadi pada sebagian masyarakat

yang yang taat hukum menjadi masyarakat yang anomie dan Normlessnes bahkan dilihat dari

jumlah perkara anak yang meningkat setiap tahun dan sedikitnya perkara yang mencapai

kesepakatan. 2.Faktor-faktor yang menjadi kendala diversi dalam penyelesaian perkara anak

di wilayah hukum Lombok tengah disebabkan oleh faktor penghambat, baik yang berasal dari

internal maupun eksternal. Fasilisator di kejaksaan (Penuntut Umum Anak) yang berwenang

melaksanakannya dalam tahap ini belum memiliki sertifikat, sarana dan prasarana terkait ruang

diversi yang belum ada, dan kesadaran hukum dari masyarkat itu sendiri. Serta perbedaan

penafsiran Undang-Undang yang berbeda dari para Penuntut Umum

Saran

Berdasarkan apa yang penulis simpulkan, maka penulis memberikan saran sebagai

berikut: 1. Seharusnya dalam pelaksanaan proses diversi di Kejaksaan Negeri Praya pemerintah

menjadikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

sebagai acuan dalam proses penyelesaiannya. Sehingga tujuan yang diharapkan dengan

melakukan penyelesaian perkara diluar peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan

yaitu mencapai perdaimaian antara korban dan anak dan kembali pada keadaan semula.

2.Untuk dapat mengatasi faktor Kendala dalam proses diversi tersebut seharusnya Kejaksaan

yang bertanggungjawab lebih memfasilitasi Kejaksaan Negeri Praya dalam pelaksanaan

xiv

tugasnya, mulai dari melengkapi sarana dan prasarana yang kurang agar dapat mempermudah

dalam hal musyawarah terhadap perkara anak, memeberikan pemahaman kepada para pihak

terkait apa itu diversi, serta menyiapkan jaksa yang telah berpengalaman terhadap peradilan

anak agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda untuk Undang-Undangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Steers M. Ricard, 2004., Efektifitas Organisasi, Erlangga, hal 17

Soekanto, Soerjono 2018 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali

Press, hlm. 4

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, hlm 12.

Wahyono, Agung dan Rahyu, Siti, 1993. Peradilan Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (LNRI

No. 153 Tahun 2012 TLNRI No. 5332)

Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. PER-006 A/J.A/04 Tahun 2015

tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Tingkat Penuntutan

Internet

RobbyAneuknangroe,TeoriPenegakanHukum,(https://masalahukum.wordpress.com/2013/10/

05/teori-penegakan-hukum/, Diakses Pada 26 Maret 2019)