MASALAH SABAH

Disusun oleh:

Ni’matul Azizah K4413045

S.Muhimatunnafingah K4413055

Tania Rosafina P. K4413065

Zaqi Fakhrur Hanafi K4413075

Tugas terstruktur ini Disusun untuk memenuhiPersyaratan Perkuliahan dan Kelulusan Mata Kuliah yang

Diampu oleh Musa Pelu,S.pd,M.pd.Semester II Program Studi Pendidikan Sejarah

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURURAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2013

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar belakang

Saat ini sabah merupakan negara bagian Malaysia dan berada di

ujung utara pulau Kalimantan sebelah timur. Antara tahun 1473 sampai

1658, daerah tersebut sebenarnya masih ada dibawah kekuasaan Sultan

Brunei Darussalam. Tapi oleh Sultan Brunei wilayah ini kemudian

diberikan pada Sultan Sulu. Pemberian daerah sabah oleh Sultan Brunei

ini adalah sebagi hadiah bagi Sultan Sulu, karena dianggap punya jasa

yang cukup besar. Sebelumnya Sultan Sulu berperan sebagai penengah

saat terjadi konflik keluarga dan perang saudara yang terjadi di kerajaan

Brunei.

Kemudian pada tahun 1761, Sultan Sulu mengadakan sebuah

perjanjian dengan British East India Company yang diawali oleh

pejabatnya bernama Alexander Darylympe. Dalam perjanjian itu

disebutkan British India Company menyewa wilayah Sabah dengan biaya

1.600 dollar per tahun. Oleh perusahaan terebut, daerah Sabah ini

dijadikan pos peniagaan.

Selanjutnya pada tahun 1846, pulau Labuan yang masih

merupakan bagian Sabah diserahkan kepada kerajaan Ingris dan

menguasainya pada tahun 1848. Beberapa tahun berikutnya, terjadi suatu

pengalihan hak sewa atas Sabah. Hak sewa itu lalu jatuh kepada seorang

pendiri British North Borneo Company, yaitu Alfred Dent.

Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun1885 antara Spanyol, Inggris,

dan Jerman membuat perjanjian lain yang dinamakan Protokol Madrid.

Dalam perjanjian itu disebutkan jika Spanyol punya hak dan kedaulatan

atas Kepulauan Sulu. Namun pada sisi yang lain Spanyol diharuskan

melepaskan tuntutannya atas Sabah yang saat itu dinamakan North

Borneo. Tiga tahun berikutnya, yaitu 1888 kerajaan Inggris menjadikan

Sabah sebagai daerah jajahan mereka.

Setelah era kolonialisme berakhir, Inggris meninggalkan Sabah.

Namun sebelum pemerintahan Inggris mengadakan referandum di daerah

tersebut. Hasil referandum tersebut mengatakan rakyat Sabah memilih

bergabung dengan negara Federasi Malaya serta tidak mau bersatu lagi

dibawah kekuasaan kesultanan Sulu. Bersama dengan Malaya, Singapura ,

dan Serawak, pada tanggal 16 September 1963 Sabah membentuk sebuah

negara yang dinamakan Federasi Malaysia. Pada sisi yang lain, mesti

sudah meproklamasikan kemerdekaan negara bagian Sabah, namun

pemerintah Malaysia tetap membayar kepada keluarga Sultan Sulu sebesar

5.300 ringgit melalui kedutaan mereka di Filipina. Pembayaran ini

dianggap sebagai bentuk balas jasa pada Sultan dan ganti rugi terhadap

penyerahan hak daerah Sabah pada Malaysia. Namun kesultanan Sulu

menganggap pembayaran yang dilakukan setiap tahun tersebut adalah

sebagai pembayaran sewa. Seiring dengan era yang terus berubah, Sultan

Sulu memandang pembayaran sebesar 5.300 ringgit tersebut termasuk

sangat kecil, jika dibandingkan dengan luas wilayah daerah tersebut. Luas

ukurannya mencapai 73.631 kilometer persegi. Apalagi daerah Sabah

punya sumber daya alam yang sangat melimpah. Atas dasar ini kemudian

pada tahun 2010 lalu, Sultan Sulu meminta pada pemerintah Malaysia agar

bersedia membayar dan memberi ongkos sewa sebesar satu milyar dollar.

Tapi permintaan ini diacuhkan oleh Malaysia. Dan disinilah kemudian

muncul pernyataan dari kedua belah pihak yang intinya saliing mengklaim

daerah tersebut dan berujung pada pertikaian serta bentrokan fisik.

b. Rumusan masalah

Dari pemaparan diawal tadi maka dapat ditarik beberapa rumusan

masalah antara lain :

1. Apa penyebab hilangnya kekuasaan dan kedaulatan Kesultanan

Sulu atas Sabah?

2. Apa penyebab pengembalian Sabah mengalami jalan buntu?

3. Mengapa Indonesia menolak Sabah menjadi milik Malaysia?

4. Mengapa Malaysia tetap memasukkan Sabah sebagai bagian dari

federasinya?

c. Tujuan

1. Mengetahui penyebab hilangnya kekuasaan dan kedaulatan

Kesultanan Sulu atas Sabah

2. Mengetahui penyebab pengembalian Sabah mengalami jalan buntu

3. Mengetahui alasan Indonesia menolak Sabah menjadi milik Malaysia

4. Mengetahui alasan Malaysia tetap memasukkan Sabah sebagai bagian

dari federasinya

BAB II

ISI

a. Landasan Historis

ASAL-USUL KEPEMILIKAN SABAH

Masalah sabah terjadi karena perebutan wilayah sabah iu sendiri antara philipina dan malaysia. Philipina menuntut malaysia . karena malaysia memasukkan sabah dalam federasi malaysia.tentu saja tindakan ini menimbulkan protes dari philipina. Menurut philipina, sabah adalah miliknya. Ada dua alasan yang membuat philipina yakin bahwa sabah adalah miliknya;

1. Secara geografis----gambar---

Sabah terletak berdampingan dengan wilayah philipina.

2. Secara historis

Sebelum kepada rangkaian historisnya harus kita ketahui bahwa Sultan Brunei merupakan Sultan negara Brunei Darussalam, Sultan Sulu merupakan Sultan dari Philipina.Berikut rangkaian histori dari kepemilikan sabah;

a. Sabah sebenarnya adalah milik sultan brunei.

Kepemilikan itu bersumber dari Rekod Sejarah Brunei (Brunei Annals)pada tahun 600 M.Tahun 1662 terjadi perang saudara untuk memperebutkan kekuasaan di kerajaan brunei yaitu antara sultan mohammad ali dan bendahara abdul mumin. Sultan brunei terpaksa meminta bantuan dari sultan sulu. Karena berhasil membantu peperangan sebagai imbalannya, Sultan Brunei memberikan Sabah kepada Sultan Sulu.

b. Tahun 1704 Sabah resmi milik Kesultanan Sulu atau Philipina

c. Tahun 1878 Sabah disewa oleh Inggris atas ijin Sultan Sulu

Sabah disewa oleh Inggris North Borneo Company (Sabah dahulu disebut Burneo Utara) untuk mendirikan perusahaan dagang selama sepuluh tahun. Dengan perjanjian bahwa Inggris harus membayar uang pajak senilai 1.600 dollar AS kepada Sultan Sulu.

Ini adalah surat perjanjian antara Inggris dan Kesultanan Sulu.

Perjanjian ini lah yang menjadi kontroversi Sabah hingga sekarang karena Sultan Sulu beranggapan, pihaknya hanya menyewakan Sabah (Borneo Utara) tersebut kepada Inggris dan status kepemilikan tidak berubah

Pihak Inggris menganggap uang yang dibayarkan ke Kesultanan Sulu sebagai uang untuk mengalihkan kepemilikan Sabah, walau pembayarannya masih terus berlangsung dan diwariskan ke pemerintah Malaysia. Karena waktu itu Malaysia dijajah Inggris maka pajak yang harus dibayar pertahun oleh Inggris kepada Sultan Sulu kemudian dibayar oleh Malaysia ketika Inggris meninggalkan Sabah. Tetapi status Sabah masih dianggap menyewa oleh Kesultanan Sulu.

Sedangkan dalam surat yang di tulis dalam bahasa arab menyatakan SULU MENYERAHKAN BORNEO UTARA kepada Inggris.

d. Tahun 1936 terjadi kekosongan kekuasaan di Kesultanan Sulu.

Kekosongan kekuasaan ini terjadi selama 26 tahun akibat meninggalnya Sultan Sulu. Kemudian masalah semakin rumit ketika Inggris memberi kemerdekaan kepada Malaysia. Tentu saja Malaysia menganggap bahwa semua daerah kekuasaan Inggris yang menjadi milik Malaysia, karena Malaysia sudah merdeka. Termasuk Sabah yang awalnya dianggap Malaysia sebagai milik Inggris setelah merdeka menjadi milik Malaysia.

e. Tahun 1962 Sultan Ismail Kiran menyerahkan Sabah kepada Philipina

Setelah Malaysia mengakui Sabah menjad miliknya, Philipina melakukan tuntutan kepada Malaysia bahwa sebenarnya Sabah adalah milik Philipina. Disisi lain di Philipina terpilih Sultan baru yang ternyata masih mempunyai garis keturunan dengan Sultan Sulu, yaitu Sultan Ismail Kiran. Dimana Sultan tersebut ingin merebut kembali wilayah Sabah yang merupakan daerah kekuasaan moyang nya dahulu.Maka pada tanggal 29 April 1962 Sultan Ismail Kiran menyerahkan hak eksekutifnya atas Sabah kepada Philipina. Sehingga dengan yakin, Philipina mengemumkan kepada dunia bahwa Sabah adalah milik Philipina.

f. Tahun 1963 pihak Malaysia memasukkan Sabah ke dalam Federasi Malaysia

Meskipun telah dituntut oleh Philipina tetapi Malaysia tetap bersikukuh memasukkan Sabah ke dalam Federasinya. Tepat tanggal 16 September 1963 Malaysia mengumumkan Sabah secara resmi masuk ke dalam Federasi Malaysia. Protes dan ketidaksetujuan langsung muncul dari Philipina. Philipina tidak mengakui bahwa Sabah adalah daerah Federasi Malaysia. Selain potes dan tuntutan, Philipina juga memutus hubungan diplomatik dengan Malaysia dengan menarik Duta Besarnya yang ada di Malaysia. Dan Malaysia pun menarik Duta Besarnya yang ada di Philipina.

g. Tahun 1968 Presiden Philipina menyatakan Sabah adalah hak Philipina

Pernyataan yang dilakukan oleh Presiden Philipina, Ferdinand Marcos tanggap 10 September 1968 yang menyatakan Sabah adalah hak Philipina membuat hubungan negara Philipina-Malaysia semakin panas. Banyak sekali protes-protes yang bermunculan yang dilontarkan kedua negara tersebut.

h. Malaysia tetap bersikeras bahwa Sabah adalah miliknya

Menurut Malaysia, penyerahan Sabah dari Inggris ke pada Malaysia adalah sah, karena Inggris merupakan penguasa tunggal yang sah atas wilayah Sabah. Ditambah, rakyat Sabah lebih memilih menjadi bagian dari Malaysia daripada Philipina. Selain itu dukungan internasional

yang berpihak kepada Malaysia membuat Malaysia semakin tak tergoyahkan.

i. Tahun 1969 tuntutan Philipina terhadap masalah Sabah mereda

Masalah sabah mereda semenjak Presiden Ferdinand Marcos terpilih kedua kalinya. Dengan begitu sampai sekarang Sabah menjadi bagian dari Federasi Malaysia.

b. Implikasi

1. Penyebab hilangnya kekuasaan dan kedaulatan Kesultanan Sulu atas

Sabah

Klaim atas wilayah Sabah oleh orang-orang Sulu dilatari liku-liku sejarah

yang rumit. Banyak kalangan menganggap klaim Kesultanan Sulu atas Sabah

sudah sejak lama gugur. Pertama, ketika mereka menandatangani kesepakatan

dengan Amerika Serikat (AS) pascakemenangannya melawan Spanyol, yang

terlebih dahulu menjajah wilayah Filipina. Pada tahun 1899, Sultan Jamalul

Kiram II—kakak dari kakek Jamalul Kiram III, dan Jenderal John C Bates,

komandan pasukan AS di Filipina, menandatangani sebuah perjanjian.

Perjanjian yang dikenal dengan Traktat Bates itu pada praktiknya melucuti

kekuasaan Kesultanan Sulu di wilayah kekuasaannya sendiri. Pada awal

berdirinya, Kesultanan Sulu menguasai wilayah kepulauan yang sangat luas

dan kaya dengan berbagai kekayaan alam. Beberapa kepulauan utama itu

antara lain Tawi-Tawi, Sanga Sanga, Sibutu, Siasi, dan Cagayan Sulu

ditambah wilayah Sabah (Borneo Utara), yang sebelumnya dihadiahkan oleh

Kesultanan Brunei atas bantuan Sulu melawan pemberontakan di Brunei.

Menurut catatan sejarah, Kesultanan Sulu didirikan pada pertengahan abad

ke-15, oleh seorang petualang berdarah Arab kelahiran Johor, Shari’ful

Hashem Syed Abu Bakr, yang menikahi seorang putri kerajaan setempat,

Paramisuli.

Fakta sejarah lain yang dinilai menjadi penyebab hilangnya kekuasaan dan

kedaulatan Kesultanan Sulu atas wilayah Sabah terjadi ketika pemimpinnya

menandatangani kesepakatan dengan Pemerintah Filipina. Pada 12 September

1962, Sultan Sulu ketika itu, Sultan Mohammad Esmail Kiram, bertemu

dengan Wakil Presiden sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Emmanuel

Pelaez. Sultan sepakat menyerahkan kekuasaan dan kedaulatan atas Sabah

kepada Pemerintah Filipina. Kesepakatan serupa juga ditandatangani tahun

1969. Dengan penyerahan itu, Kesultanan Sulu menginginkan Pemerintah

Filipina yang kemudian secara resmi memperjuangkan kembalinya Sabah

dari Malaysia. Akan tetapi, Pemerintah Filipina kemudian dinilai gagal

memperjuangkan keinginan Kesultanan Sulu itu. Akibatnya, keinginan

mewujudkan daerah otonomi bagi etnis mayoritas di Sulu, Tausug, masih

menjadi sebuah mimpi panjang.

2. Penyebab penyebab pengembalian Sabah mengalami jalan buntu

Tidak ada bukti Kesultanan Sulu berusaha memisahkan diri dari Filipina

dengan berbagai cara; perundingan dan perjuangan bersenjata. Di sisi lain,

negeri-negeri rumpun Melayu di sekelilingnya masih dalam cengkeraman

penjajahan Inggris. Muncul asumsi, Kesultanan Sulu tidak ada lagi. Yang ada

adalah Republik Filipina. Sebagai negara yang diwariskan wilayah

Kesultanan Sulu, Filipina menuntut pengembalikan Sabah sejak pekan

pertama kemerdekaannya. Upaya itu menemui jalan buntu karena dua hal.

Pertama, naskah perjanjian antara Sultan Sulu dengan Von Overbeck dan

Dent sarat kontroversi. Perjanjian ditulis dalam aksara Arab, tapi berbahasa

Tausug. Sebelum ditandatangani, surat perjanjian diterjemahkan ke dalam

bahasa Inggris. Kata kunci pada surat perjanjian itu adalah ‘padjak’. Dalam

bahasa Tausug, kata ini berarti sewa, gadai, dan hipotek. Namun, ketika

perjanjian itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ‘padjak’ menjadi ‘cede’

(menyerahkan atau memberikan).

Kedua, akibat kesalahan penerjemahan itu, surat perjanjian sama sekali

tidak mencantumkan batas waktu. Von Overbeck dan Dent seolah berhak

mengelola Sabah sampai kapan pun mereka suka dan membayar uang ‘sewa’

seperti disebutkan dalam perjanjian. Masalah lainnya, ketika Sergio Osmeña

(presiden pertama Filipina pasca pemberian kemerdekaan oleh AS) menuntut

pengembalian Sabah, Manila terbentur pada fakta bahwa keluarga Kesultanan

Sulu masih menikmati uang sewa. Pemerintah Inggris, sebagai pewaris

kedaulatan Sabah, mengabaikan pendekatan Manila. Presiden Filipina

berikutnya, Manuel Roxas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, dan Carlos P

Garcia, kesulitan melanjutkan upaya ini. Di sisi lain, keluarga Sultan Sulu

(yang relatif tidak lagi memiliki eksistensi politik) masih terus menikmati

uang sewa. Perubahan terjadi pada September 1962. Sultan Muhammad

Esmail E Kiram I, pewaris takhta Kesultanan Sulu, menyerahkan masalah

wilayah Sabah kepada Pemerintah Filipina. Penyerahan ini secara efektif

memberikan kewenangan penuh kepada Presiden Diosdado Macapagal untuk

memperjuangkan klaim Manila atas Sabah di mahkamah internasional.

Manila yakin akan menang di mahkamah internasional. Inggris menyadari

posisinya sangat lemah dan menolak ajakan Manila. Inggris juga tetap

membayar uang sewa atas Sabah kepada keluarga Sultan Sulu, bukan ke

Pemerintah Filipina. Keluarga Sultan Sulu tidak pernah menyerahkan uang

sewa yang diterimanya kepada Pemerintah Filipina, tapi menikmatinya

sendiri. Terdapat kesan, keluarga Sultan Sulu menyerahkan persoalan klaim

atas Sabah kepada Filipina, tapi enggan memberikan uang sewanya. Keluarga

Sultan Sulu seakan setengah hati menyerahkan masalah Sabah kepada

Pemerintah Filipina. Pewaris takhta Kesultanan Sulu melihat pembayaran

uang sewa kepada dirinya sebagai pengakuan atas eksistensi politik mereka.

Namun, ada hal lain yang juga harus dipahami. Keluarga Kesultanan Sulu

tetap memelihara semangat tidak pernah sudi bergabung dengan Republik

Filipina. Bagi mereka, Filipina adalah bentukan penjajah Spanyol yang

berpotensi mengancam eksitensi Islam sebagai agama resmi Kesultanan Sulu.

Bagi orang Tausug, Sabah adalah satu-satunya wilayah Kesultanan Sulu yang

masih berdaulat. Setelah pembentukan Federasi Malaysia, dengan Sabah

menjadi bagiannya, Kuala Lumpur tetap membayar uang sewa kepada

Keluarga Sultan Sulu. Malaysia tidak punya cara lain, selain mengikuti

politik tuan penjajahnya karena sangat diuntungkan. Setiap tahun, Kedubes

Malaysia di Manila mengirim 77.442,36 peso, atau 1.500 dolar AS, atau Rp

14.250.000 (jika kurs 1 dolar = Rp 9.500), sama dengan gaji pegawai negeri

rendahan di Kuala Lumpur. Luas Sabah adalah 73.711 kilometer persegi.

Jadi, harga sewa Sabah per kilometer persegi yang dibayarkan Malaysia ke

keluarga Sultan Sabah adalah 0,02 dolar AS, atau Rp 193 rupiah. Sedangkan,

gross domestic product Malaysia di Sabah diperkirakan mencapai 100 miliar

dolar AS per tahun. Pengusaha properti di belahan dunia mana pun akan

sangat iri dengan Malaysia, yang hanya membayar sedemikian kecil untuk

‘merasa’ berdaulat di atas tanah sewa.

3. Indonesia menolak Sabah menjadi milik Malaysia

Perang antara Indonesia dan Malaysia berawal di tahun 1961 saat

Malaysia berkeinginan untuk menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak

dengan Persekutuan Tanah Melayu kedalam Federasi Malaysia yang tidak

sesuai dengan perjanjian Manila. Oleh karena itu Keinginan tersebut

ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi

Malaysia yang sekarang dikenal sebagai Malaysia sebagai “boneka Inggris”

merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru serta dukungan

terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di

Indonesia. Pada 1961, Kalimantan dibagi menjadi empat administrasi.

Kalimantan, sebuah provinsi di Indonesia, terletak di selatan Kalimantan. Di

utara adalah Kerajaan Brunei dan dua koloni Inggris; Sarawak dan Borneo

Utara, kemudian dinamakan Sabah. Sebagai bagian dari penarikannya dari

koloninya di Asia Tenggara, Inggris mencoba menggabungkan koloninya di

Kalimantan dengan Semenanjung Malaya, Federasi Malaya dengan

membentuk Federasi Malaysia. Rencana ini ditentang oleh Pemerintahan

Indonesia; Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya sebuah

boneka Inggris, dan konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol

Inggris di kawasan ini, sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia.

Filipina juga membuat klaim atas Sabah, dengan alasan daerah itu memiliki

hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu. Sejak

demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, ketika para demonstran

menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang

negara Garuda Pancasila ke hadapan Perdana Menteri Malaysia dan

memaksanya untuk menginjak Garuda, amarah Soekarno terhadap Malaysia

pun meledak. Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan

demonstrasi anti-Indonesian yang menginjak-injak lambang negara Indonesia

dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang

terkenal dengan nama Ganyang Malaysia.

Dwi Komando Rakyat, merupakan komando Presiden Soekarno dalam

melancarkan konfrontasi bersenjata terhadap Malaysia untuk menghalangi

berdirinya negara Malaysia. Komando ini dikeluarkan dalam pidato Presiden

di muka apel besar sukarelawan di Jakarta tanggal 3 Mei 1964, yang berisi

dua hal:(I) perhebat ketahanan revolusi Indonesia, dan (2) bantu perjuangan

revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei.

Lahirnya Dwikora tidak lepas dari peranan PKI dalam pemerintahan, yang

pengaruhnya membelokkan politik bebas aktif masuk ke arah pengaruh RRC,

yang memunculkan apa yang disebut Poros Jakarta-Beijing. Sabah bukanklah

bagian Malaysia. Sejarah integrasi Sabah dimulai pada 1963 ketika para

pemimpin masyarakat Sabah yakni, Tun Mustapha mewakili masyaralat

muslim, Tun Fuad Stephen mewakili masyarakat suku asli non-Muslim, dan

Khoo Siak Chew mewakili masyarakat China akan menyetujui pembentukan

Federasi Malaysia. Perjanjian ditandatangani oleh Tunku Abdul Rahman,

Harold McMillan, Perdana Menteri Inggris, dan William Goode, Gubernur

Borneo Utara terakhir atas nama wilayah tersebut pada tanggal 1 Agustus

1962 yang menyetujui perjanjian untuk pembentukan kesatuan

Malaysia.Indonesia dan Filipina menolak pembentukan negara boneka

Malaysia yang menyertakan Sabah dan Sarawak. Filipina masih meng-klaim

Sabah sebagai bagian dari wilayahnya atas dasar hubungan tradisional

Kesultanan Sulu yang memeroleh Sabah sebagai hadiah dari Kerajaan Brunei

Raya yang menyerahkan Sabah sebagai wilayah Kesultanan Sulu. Sedangkan

Indonesia masih menganggap Sabah dan Sarawak adalah wilayah bekas

kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, sehingga suatu saat harus kembali ke

pangkuan Ibu Pertiwi, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Kini,

kerusuhan telah dimulai di wilayah Sabah yang disengketakan oleh Malaysia,

Filipina dan Indonesia. Sabah diintegrasikan ke dalam wilayah Malaysia

hanya berdasarkan perjanjian para pengelana seperti Tun Mustapha, Tun

Fuad Stephens dan Khoo Siak Chew. Pada tahun 1980-an Datuk Pairin

Kitingan pernah memertanyakan legalitas Malaysia atas Sabah. Sabah sejak

bergabung dengan Malaysia selalu diperintah oleh Barisan Nasional keculai

antara tahun 1985-1994 di bawah Datuk Pairin Kitingan yang mematahkan

kekuasaan Barisan Nasional sebagai pemegang kekuasaan di seluruh

Malaysia.

4. Malaysia tetap memasukkan Sabah sebagai bagian dari federasinya

Meski Indonesia dan Philipina menyatakan bermusuhan dengan Malaysia,

tidak membuat Malaysia mengurungkan niatnya dalam mengkalim Sabah atas

miliknya. Malaysia tetap berani mengklaim Sabah atas miliknya karena

rakyat di Sabah menginginkan bergabung dengan Malaysia. Selain itu, ada

beberapa alasan yang membuat Malaysia semakin yakin mengkalim Sabah.

Alasan tersebut antara lain:

a. Pemilihan Dewan Distrik, Desember 1962, tersedia 111 kursi untuk

Dewan Legislatif Sabah. Setelah bersidang, 96 setuju Sabah menjadi

negara yang berpemerintahan sendiri dalam lingkungan federasi

Malaysia. Beberapa ingin merdeka penuh, tetapi tidak seorangpun

ingin memasukkan Sabah ke dalam Republik Philipina.

b. Dalam perjanjian Manila 1963, Malaysia, Indonesia, dan Philipina

setuju meminta sekretaris jendral PBB (U Thant) untuk meneliti

apakah pemilihan Dewan Distrik yang diadakan pada bulan Desember

1962 di Sabah berjalan secara bebas. Hasilnya diumumkan pada 13

September 1963 bahwa pemilihan tersebut diragukan.

c. Mayoritas mutlak opini dunia kecuali Indonesia dan Philipina

mengakui Sabah sebagai bagian dari Federasi Malaysia.

d. Bulan April 1967, dilangsungkan pemilihan di Sabah, Indonesia dan

Philipina diminta mengirim peninjau, Indonesia mengirim utusan

sedangkan Philipina tidak. Ternyata rakyat tetap menghendaki

bergabung dalam federasi Malaysia.

BAB III

PENUTUP

a. Simpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari makalah ini adalah

sabah sebenarnya adalah milik Sultan Brunei, namun karena Sultan Sulu

berhasil membantu peperangan akhirnya Sabah diberikan kepada Sultan

Sulu sebagai hadiah. Tahun 1704 Sabah resmi milik Kesulatanan Sulu atau

Filiphina. Kemudian tahun 1878 Sabah disewa oleh Inggris atas ijin Sultan

Sulu. Perjanjian inilah yang nantinya menjadi kontroversi sampai sekarang

karena Sultan Sulu menganggap Sabah hanya disewakan kepada Inggris

dengan catatan bahwa Inggris membayar sejumlah uang sewa. Sampai saat

ini pembayaran masih berlangsung diteruskan oleh Malaysia. Ketika

terjadi perdebatan mengenai perjanjian tersebut, masing-masing dari

pembuat perjanjian tersebut mengklaim bahwa Sabah adalah miliknya.

Karena isi dari perjanjian itu sendiri mempunya makna yang berbeda

menurut masing-masing pihak. Hal ini menjadi sulit, karena perjanjian

itulah yang merupakan titik awal dari perdebatan menganai wilayah Sabah

sampai sekarang ini antara Malaysia dan Filiphina.

b. Saran

Untuk kejelasan wilayah Sabah sebaiknya perjanjian antara Kesultanan

Sulu dengan Inggris lebih diperjelas, sebaiknya dilakukan berbagai

penyelidikan terhadap perjanjian tersebut agar supaya tidak menjadi

konflik berkepanjangan .

c. Kata penutup

Demikian makalah yang bisa kami paparkan, demi untuk perbaikan dari

makalah kami mohon kritik dan sarannya. Pastinya masih banyak

kekurangan pada makalah ini maka dari itu kami mohon maklumnya.

Terimakasih

d. Daftar referensi

propagandis.blog.com/2013/03/05/sabah-dan-indonesia/

internasional.kompas.com/read/2013/03/06/08064895/

likuliku.sejarah.klaim.sabah

m.republika.co.id/berita/internasional/asean/13/03/11/mjhcno-kontroversi

—malaysia-soal-sabah

Pelu, Musa. 2014. Sejarah Asia Tenggara 2. Jakarta

www.bimbie.com/sejarah-perebutan-sabah-di-filipina.htm

http://id.wikipedia.org/wiki/Konfrontasi_Indonesia-Malaysia

http://internasional.kompas.com/read/2013/03/06/08064895/twitter.com

http://edisicetak.joglosemar.co/berita/di-balik-konflik-sabah-124704.html

http://fh.unpad.ac.id/repo/2014/02/status-wilayah-sabah-dalam-sengketa-malaysia-dan-kesultanan-sulu-berdasarkan-hukum-internasional-2/