ALUR PEMBUATAN VISUM et REPERTUMPADA KORBAN HIDUP

Chandra Maria D.I. L. Manehat (1008012024)Jeanyanty Y. Djaranjoera (1008012016)Lina M. F. Fone Naitkakin (0908012853) 

PEMBIMBINGdr. Tjiang Sari Lestari

SUPERVISORdr. Muh. Husni Cangara, Ph.D, DFM, SpPA

Kesimpulan

Syarat Pembuatan VeR Korban

Hidup

Dasar Hukum

VeR

Definisi VeR

Alur Pembuatan

VeR

Keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang

mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian dari

tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah untuk kepentingan

peradilan.

Definisi Visum et Repertum

Ilmu Kedokteran Forensik. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 1994. p. 8-9

BACK

Dalam Kitab Hukum Acara Pidana

(KUHAP) pasal 187 butir C

KUHAP pasal 184 ayat 1

KUHAP pasal 186 KUHAP pasal 133

DASAR HUKUM VeR

BACK

Syarat-Syarat PembuAtan VeR pada korban hidup

1. Harus tertulis, tidak boleh secara lisan (SPV)2. Langsung menyerahkannya kepada dokter,

tidak boleh dititip melalui korban atau keluarganya, serta tidak boleh melalui jasa pos

3. Bukan kejadian yang sudah lewat sebab termasuk rahasia jabatan dokter

4. Ada alasan mengapa korban dibawa kepada dokter

5. Ada identitas korban6. Ada identitas pemintanya7. Mencantumkan tanggal permintaannya8. Korban diantar oleh polisi atau jaksa

Sujadi. Visumet Repertum pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan [Internet]. [cited 2015 July 14]. p. 1-3

BACK

BACK

BILA MEMBAWA SPV

BILA TIDAK MEMBAWA SPV (MENYUSUL)

ALUR PEMBUATAN VER KORBAN

HIDUP

Kesimpulan

Visum et Repertum adalah keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah untuk kepentingan peradilan

Alur pembuatan Visum et Repertum pada korban hidup yakni : penerimaan korban yang dikirim oleh penyidik, penerimaan surat permintaan keterangan ahli/visum et repertum, pemeriksaan korban secara medis, pengetikan surat keterangan ahli/Visum et Repertum, penandatanganan surat keterangan ahli / Visum et Repertum, penyerahan benda bukti yang telah selesai diperiksa dan penyerahan surat keterangan ahli/Visum et Repertum.

Daftar Pustaka

 1. Sujadi. Visumet Repertum pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana

Pemerkosaan [Internet]. [cited 2015 July 14]. p. 1-32. Afandi Dedi. Visumet Repertum Perlukaan: Aspek Medikolegal dan Penentuan Derajat

Luka [Internet]. [cited 2015 July 14]. p. 189. Available from: http://indonesia.digitaljournals.org/index.php/idnmed/article

3. Ilmu Kedokteran Forensik. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 1994. p. 8-9 

4. Idries AM. Pedoman Ilmu kedokteran Forensik. Jakarta: Binarupa Aksara; 1997. p. 2-4 5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Prosedur Standar Operasional, Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia; 2011

6. Afandi Dedi. Visum et Repertum pada Korban Hidup [Internet]. [cited 2015 July 14]. p. 189. Available from: http://docslide.us/documents/visum-et-repertum-pada-korban-hidup

Kewajiban dokter untuk membantu peradilan yaitu dalam bantuk : keterangan ahli, pendapat orang ahli, ahli kedokteran kehakiman, dokter dan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

BACK

Yang dimaksudkan dengan alat bukti yang sah yakni : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

BACK

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

BACK

1.Dalam hal penyidik untuk kepentigan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.

2.Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

3.Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebutdan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari atau bagian lain badan mayat. BACK