i

POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2013 TENTANG

ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERHADAP HAK BERSERIKAT

DAN BERKUMPUL

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

OLEH:

KASYFUL QULUB

NIM : 201010110311219

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2014

ii

POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2013 TENTANG

ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERHADAP HAK BERSERIKAT

DAN BERKUMPUL

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi

salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan

dalam bidang hukum

OLEH:

KASYFUL QULUB

NIM : 201010110311219

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2014

iii

iv

v

vi

Motto

“Bagiku bukan besarnya tindakan yang menjamin keberhasilan,

tapi besarnya kesungguhan untuk bekerja dalam kesederhanaan

yang jujur”

“Sukses tidaklah secara ajain jatuh dari langit, sukses selalu

merupakan hasil tindakan konkret dan sikap mental positif”

“bila kegagalan adalah hujan dan keberhasilan adalah matahari,

maka butuh keduanya untuk dapat melihat dan menikmati

indahnya pelangi”

“impian indah untuk mewujudkan revolusi tanpa penindasan

manusia atas manusia lain, revolusi tanpa penindasan bangsa atas

bangsa lain”

vii

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah hirabbil alamin, puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang

memberikan rahmat dan karunianya yang tidak terhingga kepada hambanya

sehingga penulisan tugas akhir ini terselesaikan. Dan tidak lupa shalawat dan

salam kepada Nabi menyempurna agama dan akhlaq manusia Rasullulah

Muhammad SAW sebagai yang telah memberikan pencerahan kepada ummat

manusia dengan risalah yang tidak tertandingi nilainya.

Dengan terselesaikannya skripsi ini merupakan sebuah proses yang cukup

berharga bagi penulis karena banyak pelajaran yang didapatkan dari seluruh

aktivitas penyelesaiannya. Dan tentunya skripsi ini memungkinkan terdapat

kelemahan dan perdebatan, maka penulis menyampaikan harapan untuk kritik dan

saran untuk membangun khazanah serta pengembangan akademik.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada

pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Pada

civitas akademis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH-

UMM) yang telah memberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal

dan informal bagi penulis dalam pengembangan diri. Khususnya :

1. Ayahanda Drs Bustanuddin Jamal M.hum dan Ibunda Dra Sukmayeti,

kakanda Taqiyul Mubarak, Adinda Quwatul Mudrikatizzakiyah dan

ayunda Zurrahmah arif serta keluarga besar saya yang saya sayangi dan

saya banggakan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang tidak pernah

terputus curahan kasih saying dan doanya dalam setiap detiknya, serta

dengan tulus memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis

viii

yang tidak ternilai harganya, yang menjadi cambuk penyemangat bagi

penulis dalam menuntut ilmu, dan sejujurnya dari lubuk hati yang paling

dalam penulis masih belum bisa untuk membalas itu semua, kecuali

secirca doa “jazaakumullah biahsan il-jaza’ “amin….!!!

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Dr. Muhadjir Efendy.MAP

selaku motivator dan inspirator dalam penyelsaian tugas akhir ini.

3. Bapak Dr. Sulardi, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang dan Dosen pembimbing II yang telah mendorong

penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir dan banyak memberikan

bantuan dalam kelancaran penulisan tugas akhir ini serta dengan

kesabarannya membimbing dan memberi solusi serta sebagai sumber

inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir.

4. Ibu Catur Wido Haruni, S.H., M.Si.,M.Hum. Selaku dosen pembimbing I

yang telah memberikan bimbingan dan saran-saran konstruktif serta

membuka wawasan pemikiran bagi penulis.

5. Seluruh dosen, pejabat laboratorium dan para staff Tata usaha Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak pernah lelah

membakar api semangat dan sedikit banyak telah membantu kelancaran

serta selalu mendoakan agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini

dengan baik.

6. Pada saudara-saudaraku di rumah ide 47 yang telah memberikan banyak

pengalaman dan tempat di mana saya di tempa bagaikan gatot kaca di

kawah candradimukanya, Untuk saudara hapip malik sang aktifis kuat

tetapi masalah percintaan lemah bisa di bilang aktivis berhati hello kitty

ix

juga, Hasan iskandar yang pesonanya terhambur di mana-mana, Balian

Sofian Sauri dua orang yang sudah bergabung menjadi satu, Bang Ryan

yang bapaknya Komisariat, Harvad Kurniawan yang telah mendapatkan

tulang rusuknya katanya sih (piss), Fahmi sebagai Ketua Jamaah, Indra

yang katanya Anggun (anak Gunung), Hanif yang gerakannya lewat

bawah tanah broo, Hasan noy yang pesona yang terhambur dimana-mana,

Buat Trio Rusuh Tasya, Rizqi, Nadya plus pawangnnya Gerry saya juga

bingung kontribusinya apa tapi ya bolehlah di masukkan. Dan yang

lainnya yang tak mungkin saya sebutkan semua di sini yang Telah

memberikan saya banyak Motivasi selama berproses bersama Himpunan

Mahasiswa Islam Cabang Malang Komisariat Hukum UMM.

7. Kepada teman-teman angkatan 2010, harmawan hatta, fadel Muhammad,

eka mozaldi, risky wiyardi, wahyu bakti, muharto, mujadihidin agung,

fany, danang dan lainna yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu.

8. Kepada teman seperjuangan saya dari awal penulis di malang sampai saat

di selesaikannya skripsi ini antara lain, Ammar, Fauzan, syauqi mubarok,

lukman syafitrah, lukman ari, sofyan hasan ode, inu fadlulghani dan

lainnya yang tak cukup beberapa halaman saja untuk menyebutkan

namanya.

9. Mbak mifta choirin nisa sebagai lawan berdiskusi, teman berlomba-lomba

dalam mencari kebenaran, yang terus memotivasi saya hingga selesainya

tugas akhir ini.

10. dan semua pihak yang telah memberikan informasi dan masukan dalam

penulisan skripsi

x

semoga tulisan ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua dan atas

segala kekhilafan dan kesalahan yang penulisan saya mohon maaf.

Billahitaufiq wal hidayah.

Wa Billahi Fosabilil Haq Fastabihul Khairaat.

Malang 10 Novermber 2014

Penulis

Kasyful Qulub

xi

DAFTAR ISI

Cover ............................................................................................................. i

Lembar Pengesahan ..................................................................................... ii

Surat Pernyataan Bukan Plagiat .................................................................. iii

Motto ........................................................................................................... iv

Abstraksi ......................................................................................................... v

Abstract .......................................................................................................... vi

Kata Pengantar .............................................................................................. vii

Daftar Isi .......................................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .............................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................` 8

C. Tujuan Penelitian ........................................................................... 9

D. Manfaat Penelitian ......................................................................... 9

E. Kegunaan ....................................................................................... 10

F. Metode Penelitian .......................................................................... 10

G. Sistematika Penulisan .................................................................... 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Negara Hukum ............................................................................... 19

B. Tinjauan Umum Politik Hukum ..................................................... 24

C. Aspek Politik Hukum Pengambilan Kebijakan Hukum ................. 27

D.Organisasi Kemasyarakatan ............................................................ 31

D.1. Pengerian Organisasi ............................................................... 31

D.2. Hakikat Organisasi Kemasyarakatan ...................................... 31

E.Tinajuan Umum Hak Asasi Manusia ............................................... 35

E.1. Konsep dasar Hak Asasi Manusia ........................................... 35

xii

E.2. Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul ............................... 37

E.3. Pembatasan Kebebasan Berkumpul dan Berserikat ................ 37

E.4.Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945

................................................................................................................ 40

BAB III PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang

Organisasi Kemasyarakatan ......................................................................... 47

A.1. Kepentingan Pengaturan Organisasi Masyarakat Dalam Sebuah

Undang-Undang ....................................................................................... 47

1. Kajian Filosofis atas Kepentingan pengaturan Organisasi

Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang ........................................ 55

2. Landasan Sosiologis Kepentingan pengaturan Organisasi

Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang ........................................ 61

3.Landasan Yuridis atas Undang Kepentingan pengaturan Organisasi

Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang. ....................................... 63

A.2. Pengaturan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan

Undang-Undang No 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

dan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi

Kemasyarakatan ....................................................................................... 66

A.2. Politik Hukum Undang-Undang No 17 Tahun 2013: Ideologi

Organisasi Kemasyarakatan, Legalitas Organisasi Kemasyarakatan,

Pendanaan Organisasi Kemasyarakatan, Penjatuhan sanksi, Pembekuan

atau Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan ......................................... 70

1. Ideologi Organisasi Kemasyarakatan ........................................... 70

2. Legalitas Organisasi kemasyarakatan .......................................... 75

3. Pendanaan Organisasi Kemasyarakatan ....................................... 79

4.Penjatuhan sanksi, Pembekuan atau Pembubaran Organisasi

Kemasyarakatan ............................................................................ 83

B. Implikasi Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang

Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Hak Kebebasan Berserikat dan

Berkumpul .................................................................................................... 85

xiii

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan .................................................................................................. 97

Saran ............................................................................................................. 99

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 103

xiv

DAFTAR LAMIRAN

1. Surat Tugas

2. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir

3. Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

xv

DAFTAR PUSTAKA

Literature Buku

A.Mukhtie Fadjar, 2003, Reformasi Konstitusi dalam masa transisi

paradigmatik, intrans, Malang

Amiroeddin Syarif, 1997, Perundang-undangan Dasar, jenis dan Thnik

Membuatnya, Rineka Cipta, Jakarta

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manulang, 2007, Pengantar Ke

Filsafat Hukum, Cet I, Jakarta, Kencana Prenada Media,

Alexis de Tocqueville, 2005, Tentang Revolusi, Demokrasi, dan Masyarakat,

disunting oleh John Stone dan Sthepen Mennel, Yayasan Obor

Indonesia, Jakarta:

Arbi Sanit. Ormas dan Politik. 1995, Cet.I. Jakarta: Lembaga Studi Informasi

Pembangunan,

Bagir Manan, 1995, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, LPPM,

Bandung: Unisba,.

Bambang Sutiyoso dan Sri Puspitasari, 2005, “Aspek-aspek perkembangan

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia,” UII press

Dahlan Thaib dkk, 2003. dalam Teori dan Hukum Konstitusi, Rajawali Press,

Jakarta ,

.G.F. Sunaryati Hartono, 1991, Politik hukum, menuju Satu Sistem Hukum

Nasional, Alumni, Bandung,

Henry Simarmata, 2007 Kovenan HAM Internasional: Pandangan Umum

mengenai Signifikasi dan Perkembangan, Jurnal HAM2007 (Jakarta:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,

Hessel Nogi S Tangkilisan, 2005, Manajemen publik, jakarta: PT Grasindo,

Hestu Cipto Handoyo,2002, Hukum Tata Negara, penerbit Universitas

atmaja, Yogyakarta

Imam syaukani,2004, dasar-dasar politik hukum,jakarta,

Inu Kencana syafiie , 2004 Birokrasi Pemerintah Indonesia , CV. Mandar

Maju, Bandung,

Jack Donnely,2003, universal human right in theory and practice, Cornell

University press,ithaca and London,

xvi

Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca

Reformasi, Gramedia, Jakarta,.

_______2006, konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press,

jakarta.

_______, 1998Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi,

Jakarta: Balai Pustaka,

K.C.Wheare, konstitusi-konstitusi Modern, London Oxford University press,

London

Komisi hukum nasional (KHN),2012, arah pembangunan Hukum nasional,

dalam kajian legislasi & opini, jakarta.

Leon E. Irish, Robert kushen and karla W.Simon, , 2004, Guidelines for laws

affecting civic organization. Open society Institute, internasional

center for Not-for- profit law, new york

Moh mahfud M.D,2011, membangun poltik hukum menegakkan konstitusi,

jakarta

_______, 2001, politik Hukum Di Indonesia, pustaka LP3ES Indonesia.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar

Bakti, Jakarta

Mohammad Charis Zubair, 2002, Dimensi Etis dan Estetik Ilmu

Pengetahuan, LESFI, Yogyakarta

Muhammad Tahir Azhary, 1992. Negara Hukum : Suatu Studi tentang

Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi

pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Bulan

Bintang,

Musdah Mulia, 2001, Negara Islam Pemikiran Politik Husayn Haykal,

Jakarta: Paramadina,.

Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, kencana prenada media

group , Jakarta

Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia,

Surabaya: PT. Bina Ilmu,

Rhona K.M.Smith (et.al.,).2008, hukum hak asasi manusia, PUSHAM UII ,

yogyakarta.

xvii

Robert A. Dahl, 1989, Democracy and Its Critics, New Haven & London:

Yale University Press, ,

Satya Arinanto. Hak Asasi Manusia dalam Transaksi Politik di Indonesia.

Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, cetakan ketiga, 2008.

Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum¸Cet V, Citra Aditya Bhakti, Bandung,

Soerjono Soekanto,1977, Sosiologi Suatu Pengantar, Yayasan Penerbit

Universitas Indonesia, Jakarta,

Sondang P. siagian, 2006, filsafat administrasi , jakarta, gunung mulia

Sri soemartri,2000, perubahan pertama UUD 1945 dah hak asasi manusia,

dalam kumpulan makalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia

; jakarta : mahkamah agung RI,

_______,

Sudargo Gautama, 1983, Pengertian Tentang Negara Hukum, (Bandung:

Penerbit Alumni,

Hartono Sunaryati, 1976, Apakah The Rule of Law, Alumni: Bandung, ,

_________ , 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional,

Alumni: Bandung,

Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana

Padmo Wahyono, 1986, “Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum”,

Cet.II, Ghalia Indonesia, jakarta.

Triwulan , 2006, “Pengantar Ilmu Hukum,” Prestasi Pustaka, Jakarta

Jurnal , Makalah, Internet, dan Surat Kabar.

Bagus taruno Legowo, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia : Dasar Negara Republik Indonesia, di

sampaikan pada latihan kader 2 Himpunan mahasiswa Islam di

cabang ponorogo, pada 16 maret 2014.

Hendardi, Prospek dan Tantangan Implementasi ICCPR, Jurnal HAM 2007,

(Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Vol. 4, 2007),

Jimly Asshiddiqie, hak konstitusional perempuan dan tantangan

penegakannya, Disampaikan pada acara Dialog Publik dan

Konsultasi Nasional Komnas

xviii

James A. Donald, “Natural Law and Natural Rights”,

http://jim.com/rights.html, diunduh tanggal 2 februari 2014

Perempuan “Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan

dan Penyikapan Bersama”. Jakarta, 27 Nopember 2007.

satjipto raharjo dalam tulisan lain negara hukum,lain Negara Peraturan, di

pembaruan daily

DPR R.I ., Naskah akademis Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi

kemasyarakatan tahun 2011, Bab I pendahuluan

Zulkarmedi Siregar,”Pro kontra RUU organisasi kemasyarakatan”, suatu

tulisan yang terdapat didalam majalah forum keadilan Edisi No.33

tahun XX/19-25 desember 2011

Syamsuddin Haris (Profesor Riset LIPI) dalam tulisan “ urgensi Undang-

undang Organisasi kemasyarakatan, kompas 13 Maret 2013.

Sri Soemantri, Negara Kekeluargaan Dalam Pandangan Pancasila, makalah

SESKOAD ABRI, tanpa tahun 1976,

Sri Utari. “Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul. Suatu Kajian terhadap

Pengaturan tentang Partai Politik diIndonesia).” Disertasi Doktor

Universitas Indonesia, 2004.

Padmo Wahyono,” Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-

undangan,” dalam forum Keadilan, Nomor 29, april 1991,

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945

UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majlis permusyawaratan rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran negara republik indonesia

tahun 2009 nomor 123)

Undang-Undang No 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi kemasyarakatan

Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi kemasyarakatan

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang yayasan