UNDANG-UNDANG

DASAR 1945

1

UNDANG-UNDANG DASAR menurut sifat dan fungsinya adalah :

Suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tuga pokok

dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan

pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.

2

BADAN-BADAN PEMERINTAHAN/ LEMBAGA

NEGARA RI:

1. Presiden

2. MPR ( Majelis Permusyawaratan Rakyat)

3. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

4. DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

5. BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan)

6. MK ( Mahkamah Konstitusi)

3

Rumusan Pembukaan UUD 1945 merupakan hasil

karya para founding fathers yang telah

mengerahkan segenap pikiran dan tenaga untuk

menyumbangkan karya terbaik bagi bakal negara

dan bangsanya

.

4

MENURUT TEORI KETATANEGARAAN

Suatu sistem pemerintahan tergantung pada Staatsidee

atau cita hukum yang dijadikan dasar pemerintahan tsb.

CITA HUKUM ini sebagai hakekat yang paling dalam dari

negara, kekuatan yang membentuk negara

Cita hukum ialah konstruksi pikiran yang merupakan

keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita

yang diinginkan masyarakat.

CITA HUKUM ini terletak di luar atau di atas sistem

perundang-undangan suatu negara tetapi bersifat

regulatif dan konstitutif terhadap peraturan perundang-

undangan

.an

5

Pembukaan UUD 1945 dalam ilmu hukum

mempunyai kedudukan di atas pasal-pasal UUD

1945. Pembukaan UUD 1945 dengan pasal-

pasalnya dalam tertib hukum Indonesia memiliki

kedudukan hukum yang berlainan, namun

keduanya terjalin dalam hubungan kesatuan yang

kausal dan organis.

6

HAKEKAT PEMBUKAAN UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum tertinggi

Pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan UUD

1945 dijelmakan dalam pasal-pasal UUD 1945, maka dapat

disimpulkan bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai

sumber hukum positif Indonesia

Dalam realisasinya dijabarkan kembali dalam peraturan-

peraturan hukum positif di bawahnya seperti Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah dan Peraturan perundangan lainnya.

7

PEMBUKAAN UUD 1945 MEMENUHI SYARAT ADANYA

TERTIB HUKUM INDONESIA

Syarat-syarat tertib hukum sbb:

1. Adanya kesatuan subyek,

2. Adanya kesatuan azas kerokhanian

3. Adanya kesatuan daerah

4. Adanya kesatuan waktu

8

1. Adanya kesatuan subyek, yaitu penguasa yang

mengadakan peraturan hukum. Hal ini terpenuhi

dengan adanya suatu Pemerintahan Negara Republik

Indonesia

9

2. Adanya kesatuan asas kerokhanian

Yang merupakan suatu dasar dari keseluruhan

peraturan-peraturan hukum yang merupakan sumber

dari segala sumber hukum. Hal ini terpenuhi oleh

adanya dasar filsafat negara Pancasila

10

3. Adanya kesatuan daerah

Peraturan-peraturan hukum itu berlaku di seluruh tumpah

darah Indonesia.

4. Adanya kesatuan waktu

Dari mulai saat berdirinya negara RI yang disertai dengan

tertib hukum sampai seterusnya selama kelangsungan hidup

negara RI

11

PEMBUKAAN UUD 1945 SEBAGAI POKOK

KAIDAH NEGARA YANG FUNDAMENTAL

Menurut Hukum Tata Negara unsur mutlak Pokok

Kaidah Negara yang Fundamental sbb :

1.Dari segi terjadinya

2.Dari segi isinya

12

1.Dari segi terjadinya :

Ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam

suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak

pembentuk negara

13

2. Dari segi isinya :

Memuat dasar-dasar pokok negara sbb :

a. Dasar tujuan negara :

- Tujuan umum : ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan

keadilan sosial

- Tujuan khusus : memajukan kesejahteraan umum

mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,

14

b. Ketentuan diadakannya UUD 1945 :

Hal ini merupakan suatu ketentuan bahwa negara

Indonesia secara yuridis formal merupakan negara

yang berdasar atas hukum.

c. Bentuk negara :

Indonesia adalah negara republik yang berkedaulatan

rakyat.

d. Dasar filsafat negara : Pancasila

15

YANG TERKANDUNG DALAM PEMBUKAAN UUD 1945

1.Sumber kekuasaan

2.Hak Asasi Manusia

3. Faham Demokrasi

4. Faham Persatuan

16

a.SUMBER KEKUASAAN

Terdapat dua sumber kekuasaan yaitu yang bersumber pada

Tuhan dan yang bersumber pada rakyat.

b. Hak Asasi Manusia

kemerdekaan , perikemanusiaan dan keadilan merupakan

penjabaran dari kebebasan dan kesetaraan

c. Fahaml Demokrasi

Negara Indonesia menganut faham demokrasi berdasar pada Pancasila

yang mengakui kedaulatan di tangan rakyat.

d. Faham Persatuan

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia

17

NILAI-NILAIDASAR YANG TERKANDUNG DALAM

PANCASILA

1.Mendudukkan manusia sebagai makhluk ciptaan

Tuhan, yang wajib dan sepantasnya bersyukur atas

segala rakhmat Nya.

2.Manusia memandang manusia yang lain dalam

kesetaraan, didudukkan sesuai dengan kodrat, harkat

dan martabat sebagai ciptaan Tuhan. Diakui hak-

haknya, diakui adanya perbedaan individu , dalam

konteks bhinneka tunggal ika

18

3. Mempunyai jati diri

4. Dalam memecahkan persoalan bangsa Indonesia

memilih cara musyawarah untuk mencapai mufakat

5. Mengutamakan kesejahteraan , kemakmuran bersama

19