tpa supri yadi

1 ZAKAT KITA Zakat Terapan

ZAKAT KITA ZAKAT TERAPAN ( zakat yang direalisasikan )

I. PENGERTIAN ZAKAT

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan

shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan-Nya.

Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

( Al Baqarah 277)

a. Sebagai rukun Islam (unsur pokok hakikat Islam) ke-3

Dari Ibnu Umar r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda : Islam dibangun

atas lima sendi :

1. Mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah

Rasulullah

2. Menegakkan shalat.

3. Merealisasikan zakat.

4. Menunaikan ibadah haji.

5. Puasa di bulan Ramadhan.

( H.R. Bukhari )

b. Rukun Islam ada 5 (empat mutlak lima sempurna), seperti halnya empat

sehat lima sempurna dalam masalah gizi. Pemahamannya dalam rukun

Islam, zakat adalah ibarat berasnya yang merupakan sumber energy /

carbohydrate.

c. Menyikapi, menghayati dan mengamalkan Zakat mesti sama, serasi,

seimbang dengan shalat fardhu 5 waktu. Lebih dari 79 ayat al Qur’an yang

menyebutkan Shalat dan Zakat secara bersamaan / beruntun, semisal :


Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku‟lah bersama orang-

orang yang ruku‟.

( Al Baqarah 43 )

d. Untuk mengamalkan dan menggerakkan zakat, mesti kita isyharkan

Hayya „alaz zakaah sebagaimana akan mendirikan shalat fardhu pada adzan

Hayya „alash shalaah.

e. Zakat tidak sama dan harus dibedakan dengan infaq, shadaqah, hibbah,

waqaf, aneka pajak dan hadiah / promosi.

f. Pembangkang Zakat adalah murtad dan kafir. Itulah kebijakan strategis

Khalifah Abu Bakar ash Shiddiq r.a. yang sangat menentukan kegemilangan

sejarah Islam. Bila tak ada ketegasan demikian, mungkin sejarah Islam

berhenti dan habis sampai zaman Abu Bakar r.a.

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakara

dengannya dahi, lambung dan punggung mereka lalu dikatakan kepada mereka

: Inilah harga bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka

rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan-simpan itu”.

( At Taubah 35 )

Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat serta menunaikan zakat, maka

berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah maha

pengampun lagi maha penyayang.

( At Taubah 5 )

Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat ; maka mereka

itu adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu

bagi kaum yang mau mengerti.

( At Taubah 11 )


Katakanlah : “Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia biasa seperti kamu,

diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa,

maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun

kepada-Nya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang

mempersekutukan-Nya. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan

mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat”.

( Fushshilat 6-7 )

Dari Abu Hurairah r.a. telah mengabarkan, bahwa Sahabt Abu Bakar r.a. telah

berkata : “Demi Allah jika mereka menghalangiku dengan kekerasan

(membangkang untuk tidak mau membayar zakat) padahal dahulu mereka selalu

membayar zakatnya kepada Rasulullah SAW, sungguh saya akan memerangi

mereka lantaran menolak zakat”.

Umar r.a. telah berkata : “Maka tiadalah yang demikian itu melainkan menurut

pendapatku sungguh Allah telah membuka pemikiran Abu Bakar untuk

memerangi pembangkang zakat, maka saya yakin sungguh memerangi mereka

itu adalah wajib (haq)”.

( H.R. Bukhari )

g. Zakat mutlak untuk diamalkan sebagai alternatif tunggal. Yaitu realisasi

Zakat yang bertanggung jawab baik vertikal maupun horizontal. Maka

semua bentuk hambatan / gulma mesti disingkirkan.


II. TEMA SENTRAL ZAKAT

Pungutlah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo‟alah untuk mereka.

Sesungguhnya do‟a kamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

( At Taubah 103 )

a. Amwal kita : seluruh kekayaan / harta terpadu adalah rizki dari Allah SWT

untuk kita akui sebagai hak milik, dilindungi dan diambil manfaatnya. Pada

Amwal tersebut hakikatnya terdapat hak mutlak sosial, santunan untuk fakir

miskin dan dakwah fi sabilillah; yang harus dikeluarkan secara mutlak pula.

Bagian minimalnya adalah Zakat, sebagaimana hak mutlak ibadah kepada

Allah yang harus ditunaikan, minimalnya adalah shalat fardu.

b. Zakat dipungut dari aghniya‟ yaitu orang kaya berdasarkan realita, bukan

dianggap kaya, diberikan kepada fuqara’ / dhuafa’, yaitu orang fakir-miskin

berdasarkan fakta, bukan dianggap fakir-miskin serta untuk membiayai

dakwah fi sabilillah.

c. Zakat dipungut dari Amwal : seluruh kekayaan / harta terpadu, bukan hanya

harta kekayaan tertentu atau sebagian harta kekayaan atau harta yang

terkotak-kotak / sektoral.

d. Zakat sektoral / terkotak-kotak, seperti Zakat zuru’ : pertanian / tanam

tanaman, masyiyah : peternakan, naqdain : perhiasan, tijarah : perdagangan,

makdan : barang tambang dan rikas : barang temuan / harta karun, semuanya

merupakan bagian dari sumber kemacetan pengamalan atau realisasi Zakat.

Begitupun zakat profesi termasuk Zakat sektoral.

e. Realisasi Zakat bertujuan membersihkan, mensucikan atau memutihkan /

pemutihan harta kekayaan dan jiwa muslimin muzakkin, sekaligus

bermakna:

(1) Menyantuni, membimbing dan mengentaskan sosial ekonomi kaum

dhuafa’

(2) Ikut membiayai dakwah dan mengantisipasi ekspansi dakwah agama

lain.

(3) Membina serta memupuk kualitas ukhuwah Islamiyah yang tangguh.

f. Tasharruf dari hasil Zakat Amwal untuk 8 ashnaf (delapan jalur pemerataan)

yang intinya dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yakni :

(1) Kelompok dhuafa’.

(2) Kelompok sabilillah.


Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu‟allaf yang dibujuk

(dilunakan) hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang terlilit

hutang, untuk (perjuangan di) jalan Allah dan orang-orang yang sedang

dalam perjalanan (kehabisan bekal) ; sebagai sesuatu ketetapan yang

diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

( At Taubah 60 )

Dengan demikian perdamaian, kesejahteraan dan ukhuwah Islamiyah akan

dapat diwujudtegakkan.

g. Gerakan Zakat Muhammadiyah dengan Badan Pelaksana Urusan Zakat

Muhammadiyah, selanjutnya diakronimkan BAPELURZAM harus sukses

dan tak boleh gagal walaupun banyak kendala menghadang. Karena itu

seluruh perangkat, baik keras maupun lunak harus dipersiapkan dengan

matang.

h. Semua aturan Zakat yang berakibat kepada kegagalan dan kemacetan

realisasi zakat adalah batal walaupun dikatakan berdasar kepada ayat al

Qur’an dan as Sunnah. Sebab ayat al Qur’an dan as Sunnah yang diambil

pastilah tidak relevan dengan ketentuan BAPELURZAM. Itu dikarenakan

saah interpretasi dalam memahami al Qur’an dan as Sunnah tersebut.

i. Semua gulma / penghambat realisasi Zakat yang terdaftar pada caption

maupun tidak harus disingkirkan sejauh-jauhnya. Pengalaman mengajarkan

kesuksesan gerakan Zakat adalah keberhasilan menyingkirkan gulma Zakat.

III. STRATEGI ZAKAT

a. Harta yang dizakati adalah seluruh kekayaan terpadu. Tak ada harta

kekayaan yang dapat terbebas dari pensucian atau pemutihan oleh Zakat.

b. Diperlakukan alokasi waktu / haul : tahunan / setahun sekali sesuai dengan

juklak dari PP Muhammadiyah Majlis Wakaf dan Kehartabendaan, serta

mengesampingkan Zakat Panenan serta ta’jil Zakat.

c. Muzzakin memang memenuhi syarat fardhu Zakat, yakni antara lain seorang

muslim dan kepala keluarga yang memang kenyataannya aghniya’ atau

mampu yaitu pemilik nishab.

d. Dibuatkan peraturan Penetapan Nishab berdasarkan kehati-hatian atau

ihtiyath dan bebas dari akal-ukil / akal bulus.

e. Peraturan Nishab : Zakat yang dikeluarkan adalah :


Rumus :

k – h = + (kekayaan terpadu – hutang terpadu = sisa plus)

k – h = 0 (kekayaan terpadu – hutang terpadu = tidak memiliki kekayaan

atau belum sampai nishab)

k – h = - (fakir-miskin / dhuafa’)

f. Peraturan nishab konvensional merupakan sumber terpenting kemacetan

realisasi Zakat. Karena itu harus dihindari, kecuali prinsip 2,5 % atau 1/40

dari kekayaan yang harus dikeluarkan sebagai Zakat normatif.

g. Mengukuhkan eksistensi mutlak amil (BAPELURZAM) sebagai pelaksana

tunggal masalah Zakat dalam Muhammadiyah. Tidak dibenarkan untuk

memusyriki (menandingi) dengan alasan apapun.

h. Penegasan Zakat hanya sah sebagai Zakat apabila dipungut dan dikelola

oleh BAPELURZAM termasuk didalamnya Zakat fitrah disetiap ranting dan

amal usaha. Pengeluaran harta untuk ibadah yang tidak diserahkan melalui

amil berarti bukan Zakat.

i. Penegasan istilah (khusus dalam BAPELURZAM)

(1) Zakat : pengeluaran dana / harta sebagai realisasi rukun Islam ke – 3.

Hukumnya : fardhu (bila diingkari, Islamnya rusak / hangus)

(2) Infaq : pengeluaran dana / harta untuk pembiayaan dakwah khusus.

Hukumnya :

Wajib, bila untuk proyek kesejahteraan Islam dan umatnya (bila

ditinggal berdosa besar tetapi tidak sampai menghanguskan

Islamnya)

Sunnah Muakkad bila bukan untuk proyek kesejahteraan Islam

dan umatnya.

Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari

bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu

nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya

melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.

Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

( Al Baqarah 267 )

(3) Shadaqah : Pengeluaran dana / harta untuk pelaksanaan ibadah murni

yang didominasi oleh keikhlasan, selera dan cara sendiri.

(4) Hibbah : Pengeluaran dana / harta yang didominasi oleh kepuasan

pemberinya.

Hukumnya : mubah, kecuali yang negative atua untuk kejahatan.

(5) Hadiah : Pengeluaran dana / harta dengan maksud promosi.

Hukumnya : bisa mubah atau makruh bahkan haram.


(6) Wakaf : Pengeluaran harta secara umum yang bersifat tetap, khususnya

tanah. Dari perseorangan untuk suatu lemabga : Masjid, sekolah, panti

asuhan, RS, persyarikatan dll untuk dimanfaatkan / syiar Islam.

Hukumnya : sunnah.

Catatan :

Shadaqah : A. Menurut istilah kebahasaan berarti ibadah dengan

pengeluaran dana / harta mencakup point (1) s.d (6) yang

bersifat umum. Pada beberapa ayat Qur’an, shadaqah dapat

dimaknakan zakat, inklusif nomor (1).

B. Menurut istilah khusus, seperti tercantum pada point (3).

j. Amilin / BAPELURZAM harus berdedikasi tinggi dan bonafide. Mereka

cukup ilmu dan ketrampilan tentang Zakat, kerja keras, jujur, cermat, tak

mudah tertipu dan berwawasan ke depan.

k. Zakat ada 2 macam, yaitu :

1. Zakat fitrah (untuk kembali kepada kondisi fitrah).

2. Zakat Amwal (untuk pensucian jiwa dan pemutihan kekayaan tahunan)

l. Ditetapkan : - Zakat fitrah sebanyak 2,5 kg bahan makanan pokok harian

atau uang sejumlah harga bahan makanan pokok tersebut

setiap 1 (satu) jiwa / seorang.

- Zakat Amwal sebanyak 2,5 % dari kekayaan murni

muzakkin.

IV. AMILIN / BAPELURZAM DAN TUGASNYA

a. Pimpinan Daerah / Cabang pada bulan Rajab menerbitkan Surat Tugas atau

Surat Perintah kepada anggota Persyarikatan yang mampu, mau,

bersemangat dan terpercaya untuk membentuk / memimpin amilin

(BAPELURZAM) dengan tugas khusus mensukseskan realisasi gerakan

Zakat tahun bersangkutan. Masa bakti mulai bulan Rajab sampai dengan

akhir Dzulhijjah tahun tersebut (lihat Petunjuk Pelaksana PP

Muhammadiyah Majlis Wakaf dan Kehartabendaan tahun 1979 dan 1980).

b. Pimpinan Daerah / Cabang menyerahkan pedoman tentang BAPELURZAM

kepada personalia BAPELURZAM dan mereka-mereka yang terkait serta

berminat. Untuk dijadikan panduan secara disiplin. Bukan untuk mengambil

kebijaksanaan yang menyimpang, kecuali sudah mendapat izin dari

Pimpinan Daerah Muhammadiyah.

c. Sebagai realisasi dan pengembangan Surat Tugas atau Surat Perintah, maka

Pimpinan Daerah / Cabang segera membentuk BAPELURZAM di

tingkatnya. BAPELURZAM pada tiap tingkat harap merekrut atau

memasukkan tokoh Pimpinan Persyarikatan, Majlis / Bagian, Lembaga,

Badan, Ortom dan kekuatan-kekuatan lain yang ada dalam Persyarikatan

sebagai personalia BAPELURZAM. Hal ini dikarenakan BAPELURZAM

adalah gerakan terpadu yang harus didukung dan disukseskan oleh seluruh

kekuatan yang ada. Karena itu tidak boleh ada amilin tandingan terhadap

BAPELURZAM dengan alasan apapun.


d. BAPELURZAM Daerah / Cabang membuat program kerja sesuai dengan

tuntunan, serta melaksanakan program kerja dengan sebaik-baiknya sesuai

alokasi waktu yang ditetapkan.

e. BAPELURZAM bekerja dengan ekstra giat, antara lain dalam :

(1) Menyelenggarakan penataran, penyuluhan dan pengajian khusus

tentang Zakat bagi personalia amilin, kepada warga dan simpatisan

Muhammadiyah, terutam akepada calon muzakkin.

(2) Kunjungan door to door (ke rumah-rumah) anggota dan simpatisan.

Amilin harus aktif dalam tugasnya sebagai amilin, artinya amilin tidak

boleh hanya berpangku tangan menunggu penyerahan Zakat dari

muzakkin, di belakagn meja. Amilin yang tidak aktif tidak berhak

menerima haknya sebagai amilin, dan tergolong amilin yang tidak

bertanggung jawab serta tidak amanah.

(3) Menjelaskan semua informasi tentang Zakat, BAPELURZAM, system

kerjanya dan sifat tajdid pemikiran serta operasionalnya. Pada tahap

perintisan, sebaiknya mendayagunakan tenaga senior Persyarikatan dan

tokoh yang berwibawa.

(4) Memungut Zakat secara sungguh-sungguh, cermat, sopan santun dan

mendo’akan muzakkin.

(5) Pimpinan atau Ketua BAPELURZAM harus memantau secara cermat

kegiatan kerabat kerjanya dan segera mengambil langkah-langkah

perbaikan bila terjadi penyimpangan.

f. Jadwal penarikan Zakat :

(1) Zakat Fitrah tanggal 21 s.d 28 Ramadhan.

(2) Zakat Amwal tanggal 21 Ramadhan s.d 30 Syawal.

Catatan :

Karena situasi dan kondisi, penarikan Zakat Amwal dapat dilakukan sampai

akhir bulan Dzulqoidah.

g. Pimpinan BAPELURZAM dan petugas luar / operasional harus member

tuntunan sejelas-jelasnya tentang cara menghitung zakat agar mendapat hasil

yang tepat.

h. Mengadakan control penarikan Zakat, yakni membuat rekap terinci hasil

penarikan Zakat seluruhnya dan menyelesaikan kasus dengan baik, bila ada

kasus.

i. Hak kelola bagi Amilin Atasan (15 % untuk PP, PW dan PDM) harus

diambilkan / disisihkan terlebih dahulu sebelum hasil penarikan Zakat

dibagikan kepada mustahiqin local : Cabang dan Ranting.

j. Pada saat membagi hasil penarikan Zakat, harus diadakan rapat /

musyawarah gabungan atau pleno yang terdiri dari tiga unsur :

(1) Personalia BAPELURZAM

(2) Pimpinan Persyarikatan

(3) Ulama / tokoh masyarakat

Hal ini ditempuh untuk menghindari fitnah.

k. Amilin BAPELURZAM harus berpendirian kokoh konsepsional. Namun

pada situasi dan kondisi khusus dapat melakukan kebijakan fleksibel untuk

tujuan realisasi Zakat pada masa berikutnya.

l. Amilin BAPELURZAM harus sukses dalam menunaikan tugasnya. Dengan

alasan apapun tidak boleh terjadi kecurangan dalam masalah Zakat ini.


m. Amilin BAPELURZAM melaporkan secara rinci hasil penarikan dan

pendistribusian Zakat kepada Pimpinan Persyarikatan dan Muzakkin dengan

tuntas secara tertulis.

CATATAN :

Haruslah difahami bahwasanya pelaksanaan fardhu zakat tidak mungkin

sekaligus sempurna seperti apa yang dikehendaki syara’, melainkan berproses

dan memerlukan waktu.

Sedangkan pengucapan ikrar syahadatain-pun mula-mula sekedar ikut-ikutan

sebisanya, lama-kelamaan akan diikuti dengan pendalaman dan penghayatan

makna. Sebagaimana pengamalan syari’at shalat, tidak otomatis benar dan

khusyu’, tetapi dimulai dari rubuh-rubuh gedang. Bahkan untuk puasa

Ramadhan, pasti melalui pendidikan puasa bedug atau puasa ashar lebih dahulu,

baru kemudian meningkat menuju kesempurnaan.

Demikianpun ibadah haji, niscaya diawali dengan manasik secara intensif.

Walhasil, pelaksanaan Rukun Islam dan pengamalan Syari’at Islam pastilah

bertahap, berjenjang dan berproses.

V. ZAKAT FITRAH

Dari Ibnu Abbas r.a. berkata, Rasulullah SAW telah memfardhukan zakat fitrah

sebagai pembersih / pensucian bagi orang yang berpuasa dari sia-sia dan

kotoran-kotoran serta sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Barang

siapa mengeluarkannya sebelum Shalat „Id, maka itu adalah zakat yang

diterima ; dan barang siapa mengeluarkannya sesudah shalat „Id, maka ialah

shadaqah dari beberapa shadaqah (bukan tergolong zakat).

( HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah )

a. Pengelolaan terendah Zakat Fitrah adalah BAPELURZAM RANTING /

SUB RANTING dan pengelola tertinggi adalah BAPELURZAM DAERAH.

b. BAPELURZAM Otonom di Perguruan Muhammadiyah ( termasuk

Perguruan Tinggi ) berstatus Sub Ranting.

c. Zakat Fitrah bagi setiap orang (termasuk bayi) sebanyak 2,5 kg bahan

makanan pokok Muzakkin atua uang seharga bahan makanan pokok

tersebut.


d. Yang mengeluarkan Zakat Fitrah adalah orang yang Zakat sendiri atau

Kepala Keluarganya, bila diperkirakan sampai dengan Idul Fitri masih cukup

untuk dikonsumsi dan ada kelebihan yang bisa untuk membayar Zakat

Fitrah.

e. Penarikan Zakat Fitrah tanggal 21 s.d 28 Ramadhan. Bila ada keperluan

yang layak, dapat dibayarkan mulai tanggai 1 Ramadhan. Membagi Zakat

Fitrah kepada Mustahiqin (Fakir Miskin Fitri) pada tanggal 29 Ramadhan

(bisa dibagi tanggal 30 Ramadhan, bila telah jelas bahwa shiyamnya istikmal

30 hari).

f. Pembagian hasil penarikan Zakat Fitrah harus berdasarkan keputusan rapat

pleno gabungan yang terdiri dari tiga unsur :

1) Pernoalia BAPELURZAM / Amilin

2) Pimpinan Ranting Muhammadiyah

3) Ulama / tokoh masyarakat

g. Zakat Fitrah 100 % untuk Fakir Miskin Fitri. Jangan diberikan kepada orang/

keluarga yang mampu membayar Zakat Fitrah.

h. Tiap mustahiq Zakat Fitrah maksimal menerima satu porsi (2,5 kg bahan

makanan pokok muzzaki atau uang seharga bahan makanan pokok tersebut).

i. Karena kemakmuran dibidang ekonomi semakin meningkat, kemungkinan

sisa Zakat Fitrah setealhd itasharrufkan akan terjadi, maka sisa tersebut

ditasharrufkan menurut pola zakat Amwal (untuk ashnafus tsamaniyah

sesuai Surat at Taubah ayat 60).

j. Dari sisa Zakat Fitrah itu, untuk BAPELURZAM atasan adalah 25% (15%

untuk BAPELURZAM Cabang dan 10 % untuk BAPELURZAM Daerah).

Yang 75 % di BAPELURZAM RANTING ditasharrufkan untuk kelompok

Dhuafa’ dan Sbailillah tingkat Ranting.

k. Amilin BAPELURZAM Ranting sebagai pengelola Zakat Fitrah

memberikan laporan pertanggungjawaban tertulis secara tuntas dan rinci

pada bulan syawal paling lambat bulan Dzulqaidah kepada pimpinan

Ranting dengan tembusan kepada Pimpinan Cabang setempat dan Pimpinan

Daerah, juga kepada yang dianggap perlu (Kepala Desa / Kelurahan, Ketua

LKMD, LMD atau tokoh masyarakat setempat).

VI. ZAKAT AMWAL

a. Pengelola Zakat Amwal terendah adalah BAPELURZAM Cabang yang

dibentuk berdasarkan Surat Tugas atau Surat Perintah Pimpinan Cabang

Muhammadiyah, lengkap dengan petunjuk pelaksanaannya. Amilin

BAPELURZAM tertinggi adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis

Wakaf dan Kehartabendaan di Jakarta.

b. Tidak boleh ada Amilin Zakat Muhammadiyah tandingan selain

BAPELURZAM. Pada tingkat Wilayah dapat ditangani langsung oleh

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Majlis Wakaf dan Kehartabendaan atau

BAPELURZAM Wilayah, untuk efektifitas Gerakan Zakat Muhammadiyah

se Wilayah.

c. Personalia Pimpinan Muhammadiyah di semua tingkat harus menjadi

pelopor pembayar Zakat Amwal. Karena realisasi Gerakan Zakat


Muhammadiyah akan terwujud apabila Ketua dan Anggota Pimpinan

Muhammadiyah di semua tingkat aktif membayar Zakat Amwalnya, untuk

menjadi tauladan. Ironi agaknya, apabila anggota dan warga Persyarikatan,

apalagi simpatisan disuruh membayar Zakat, sedangkan Pimpinan sendiri

enggan membayar Zakat.

d. Zakat Amwal dipungut dari kekayaan murni (benar-benar milik sendiri)

yang harus dizakati. Zakatnya 2,5 % dari kekayaan murni tersebut yang

seluruhnya (100 %) diserahkan kepada BAPELURZAM dalam batas waktu

yang telah ditetapkan. Jangan memberikan langsung kepada Mustahiqin

menurut selera sendiri, sebab hal demikian namanya bukan Zakat tetapi

shadaqah atau lainnya, bisa saja namanya promosi.

e. Kewajiban Zakat adalah ditujukan kepada pribadi atau perseorangan, tidak

kepada lembaga seperti : Koperasi, PT, CV, NV, Firma dan Badan Usaha

lainnya.

f. Cara menghitung kekayaan untuk Zakat Amwal sebagai berikut :

Kekayaan baru / belum pernah dizakati tahun yang lalu, dihitung 100 %.

Kekayaan yang selalu berubah / beredar, seperti barang dagangan, bahan

maupun hasil produksi dll, dinilai sebagai kekayaan baru.

Kekayaan lama adalah kekayaan yang sudah pernah dizakati dan tidak

berubah, yang dihitung hanya nilai atau harga jasanya semacam sewa

saja.

Rumah hasil rehabilitasi, yang dihitung adalah nilai sewa ditambah biaya

rehab. Dianjurkan, harta lama yang harganya cukup tinggi dinilai jasa

sewanya ditambah sedikit sebagai ihtiyath / kehati-hatian.

Penghasilan baru seperti gaji atau honor yang sebagian besar habis untuk

kebutuhan hidup harian yang wajar, dihitung kenyataan sisanya yang

menjadi kekayaan. Walaupun tidak berwujud uang lagi, tetapi mungkin

berupa meubeler, kendaraan, perhiasan, biaya rehab baru dan lain-lain.

g. Aturan Nishab atas dasar garis semu batas kaya atau mampu dengan miskin

yang dijiwai ihtiyath (hati-hati) dan terhindar dari akal bulus adalah sebagai

berikut :

Kekayaan terpadu – hutang terpadu = minus, adalah pranishab, yaitu

masih miskin dan tidak wajib zakat, bahkan berhak menerima santunan /

dana bimbingan ekonomi.

Kekayaan terpadu – hutang terpadu = nol, adalah tidak sampai nishab.

Tidak wajib zakat, bila perlu dapat diberi zakat sebagai peringkat kedua,

setelah pranishab cukup tersantuni.

Kekayaan terpadu – hutang terpadu = plus, maka mencapai nishab atau

aghniya’ dan mampu. Wajib mengeluarkan Zakat Amwal 2,5 %

walaupun mungkin plusnya hanya Rp. 1.000,-

h. Zakat Amwal dipungut oleh BAPELURZAM Cabang sejak 21 Ramadhan

s.d 30 Syawal. Pada hari-hari tersebut diharapkan muzakkin menghitung

kekayaan murni yang akan dikeluarkan sekaligus jumlah Zakatnya sambil

menunggu datangnya petugas Amilin BAPELURZAM.

i. Hasil pemungutan / penarikan Zakat Amwal dan pendistribusiannya harus

direkap secara lengkap dan terinci. Hasil rekap lengkap dengan rincian

tersebut dikirimkan kepada Pimpinan Persyarikatan dengan tembusan

kepada muzakkin dan lainnya yang berkepentingan sebagai alat control yang


akurat. Masyarakat menilai laporan tersebut dan langsung memberitahukan

kepada Amilin BAPELURZAM, bila terdapat kesalahan untuk dibetulkan.

j. Pada musyawarah tasharruf pembagian hasil pemungutan Zakat Amwal

harus merupakan Rapat Paripurna (Pleno) Gabungan yang terdiri dari :

(1) Pimpinan dan Anggota Pleno BAPELURZAM Cabang.

(2) Pimpinan Cabang (dapat diwakili oleh beberapa Anggota Pimpinan).

(3) Ulama dan tokoh masyarakat tingkat Cabang.

Sangat diharapkan, supaya mengundang BAPELURZAM Daerah.

k. BAPELURZAM Cabang memberikan laporan pertanggung jawaban tertulis

secara rinci dan tuntas kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan

BAPELURZAM Daerah selambat-lambatnya 15 Dzulhijjah.

BAPELURZAM Daerah menyampaikan Progress Report tertulis kepada

Pimpinan Daerah Muhammadiyah paling lambat 30 Dzulhijjah.

VII. TASHARRUF ZAKAT AMWAL

a. Hak pengelola hasil penarikan Zakat oleh Amilin atasan (PDM, PW dan PP)

adalah 15 % dari seluruh hasil penarikan nyata dalam satu Cabang dan harus

dikirim ke BAPELURZAM Daerah. Selanjutnya BAPELURZAM Daerah

membagi : 10 % untuk Daerah, 3 % untuk Wilayah dan 2 % untuk Pusat.

Ketentuan tersebut tidak dapat dirubah oleh kemufakatan musyawarah Pleno

Gabungan tingkat Cabang.

b. Hak kelola yang dimiliki BAPELURZAM Cabang adalah 85 % dari seluruh

hasil penarikan Zakat Amwal se Cabang. Untuk memudahkan tasharrufnya,

yang 85 % tersebut dibulatkan menjadi 100 % lagi. Selanjutnya dibagikan

menurut pola yang telah ditetapkan.

c. Hasil kelola yang dimiliki BAPELURZAM Cabang yang telah dijadikan 100

% tersebut harus ditasharrufkan kepada 8 kelompok (al ashnafus tsamaniyah,

at Taubah 60).

Untuk memudahkan tasharruf dijadikan 2 kelompok besar :

(1) Kelompok Dhuafa’

(1.1) Fuqara’ : fakir

(1.2) Masakin : miskin

(1.3) Gharimin : orang-orang yang terlilit hutang

(1.4) Riqab : untuk (memerdekakan) budak

(1.5) Ibnu sabil : orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan

kehabisan bekal.

(2) Kelompok Sabilillah

(2.1) Amilin : pengurus zakat

(2.2) Mu’allafah qulubuhum : mu’allaf yang dibujuk hatinya.

(2.3) Fi sabilillah : untuk jalan Allah

d. Dalam situasi dan kondisi social ekonomi masyarakat muslimin normal,

kedua kelompok besar tersebut diwawas seimbang, sama-sama penting, tak

ada yang lebih atau kurang penting untuk diurusi, disantuni dan dibina.

Karena itu bagi kelompok dhuafa’ dijatah 50 % dan kelompok sabilillah juga

dijatah 50%.


Bila kondisi darurat dapat diambil kebijaksanaan khusus, contohnya bila

kena musibah bencana alam besar, untuk dhuafa’ 90 % dan sabilillah 10 %.

Sebaliknya, bila untuk menyelamatkan tanah menghadapi Salibiyah

misalnya, maka sabilillah 80 % dan dhuafa’ 20 %.

e. Jatah kelompok Sabilillah 50% itu, sebagai perkiraan atau ancar-ancar untuk

amilin 10 % (operasional BAPELURZAM Cabang bidang administrasi,

akomodasi, konsumsi, sewa ongkos / upah, honorarium Amilin dan lain-lain

yang rasional), boleh dirubah kearah yang positif. Sisa 40 % untuk

Sabilillah, seluruhnya dikelola oleh Pimpinan Cabang sebagai pemegang

dakwah di semua aspek.

f. Jatah kelompok dhuafa’, sesuai tujuan pemerataan kesejahteraan social

ekonomi masyarakat dan mengentaskan ekonomi mereka, maka tasharrufnya

diatur dan diarahkan demikian :

Bila kondisi social ekonomi normal, maka dhuafa’ konsumtif 30 % dan

untuk dhuafa’ produktif 70 %.

Bila keadaan darurat, untuk dhuafa’ konsumtif 70 % dan untuk dhuafa’

produktif 30 %.

Dalam kondisi normal dan mungkin karena tuntutan muzakkin, untuk

dhuafa’ konsumtif maksimal 50 %.

Penetapan ini berdasarkan wawasan masa depan.

g. Tasharruf bagi dhuafa’ konsumtif yang diberikan langsung kepada fakir-

miskin konsumtif adalah uang atau bahan makanan. Alangkah baiknya kalau

dibuat klasifikasi, umpamanya, Kelas A Rp. 5.000,-, kelas B Rp. 7.500,- dan

seterusnya.

h. Tasharruf bagi dhuafa’ produktif yang diberikan kepada fakir-miskin

produktif adalah uang modal kerja atau alat produksi sesuai dengan

keahliannya.

Tasharruf bagi dhuafa’ produktif ini bukan diberikan zakat, kemudian

terlepas, tapi diberikan pinjaman tanpa bunga. Misalnya : seorang dhuafa‟

produktif diberikan pinjaman modal kerja Rp. 1.000.000,-, maka dhuafa‟ itu

harus mengembalikan pinjaman tersebut sebanyak 10 kali dimulai pada

bulan ketiga. Banyaknya angsuran setiap bulan Rp. 10.000,-, berarti

dhuafa‟ tersebut mengembalikan atau mengangsur pinjaman dalam jangka

waktu satu tahun. Demikian pula halnya dengan dhuafa‟ yang mendapat

pinjaman alat produksi umpamanya mesin jahit, maka jumlah harga dibagi

dan diangsur sebanyak 10 kali. Setelah angsuran pertama kembali, maka

Muhammadiyah dapat memberi pinjaman kepada dhuafa‟ produktif yang

lain. Dengan system demikian, dalam jangka 10 s.d 25 tahun, modal kerja

dhuafa‟ produktif ini menjadi cukup besar.

i. Setelah BAPELURZAM Cabang menyerahkan mandatnya kepada Pimpinan

Cabang pada 15 Dzulhijjah atau 30 Dzulhijjah (karena situasi dan kondisi

tertentu), maka pengelolaan angsuran dan kebijaksanaan terhadap dhuafa’

produktif oleh Pimpinan Cabang diserahkan kepada Pimpinan Cabang

Muhammadiyah Bagian Ekonomi agar diteruskan dengan sebaik-baiknya

untuk lebih efektif dan efisien dalam program pengentasan social ekonomi

kaum dhuafa’.


j. Pemberian pinjaman produktif itu terutama lebih merupakan bimbingan

social ekonomi mandiri dan mantap. Setelah 2-5 tahun diharapkan pada

dhuafa’ produktif ini sudah mentas ekonomi, bahkan ikut menjadi muzakki.

Catatan :

Pada dasarnya dan pada umumnya, orang menjadi fakir / miskin disebabkan

oleh :

(1) Malas

(2) Boros

(3) Suka menipu / ingkar janji, sehingga hilang kepercayaan orang

(4) Ingin cepat kaya dengan jalan pintas (mencuri, berjudi dsb)

(5) Karena musibah, ini termasuk langka dan jarang terjadi.

k. Contoh pembagian Zakat Amwal

BAPELURZAM Cabang yang mengelola Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

atua lebih, pembagian kepada kelompok dhuafa’ dan kelompok sabilillah

agar dikembangkan, yaitu ada porsi khusus bagi kelompok dhuafa’

sabilillah. Yakni memberi bea siswa bagi siswa dan mahasiswa berbakat

dalam rangka kaderisasi dalam Persyarikatan untuk masa mendatang.

Perkiraan pembagian :

Dhuafa’ ................................................. 35 % atau 45 %

Dhuafa’ sabilillah : bea siswa ............... 15 % atau 10 %

Sabilillah ............................................... 50 % atau 45 %

Selanjutnya untuk dhuafa’ setelah dibulatkan menjadi 100 % lagi maka

pembagiannya :

Dhuafa’ konsumtif ................................ 30 %

Dhuafa’ produktif .................................. 70 %

Untuk sabilillah :

Amilin .................................................. 10 % - 20 %

Sabilillah terpadu ................................. 90 % - 80 %

l. Administrasi BAPELURZAM harus transparan dan open manajemen.

m. BAPELURZAM di semua tingkatan harus memberikan laporan pertanggung

jawaban tertulis menyeluruh kepada Pimpinan Persyarikatan yagn memberi

mandate sesuai alokasi waktu yang telah ditetapkan.

VIII. BAPELURZAM DAERAH

a. Pada bulan Rajab, PDM menerbitkan Surat Tugas kepada salah satu anggota

pimpinan ; yang dipandang mampu, mau, bersemangat dan bertanggung

jawab untuk membentuk BAPELURZAM Daerah. Pelaksanaan Gerakan

Zakat Muhammadiyah sesuai aturan, dengan masa kerja sejak awal Rajab s.d

akhir Dzulhijjah.

b. Sebelum Ramadhan, BAPELURZAM Daerah sebagai pemegang kebijakan

zakat yang strategis, membuat pedoman kerja yang praktis dan dinamis

dengan memperkecil semua hambatan ; untuk disebarluaskan kepada

Pimpinan Cabang dan staf BAPELURZAM.

c. Harus giat melaksanakan dakwah gerakan Zakat Muhammadiyah berupa

penataran, penyuluhan dan pengajian intensif masalah zakat ; kepada


petugas, ummat Muhammadiyah, ummat Islam dan khususnya calon

muzakkin.

Catatan :

Gerakan Zakat Muhammadiyah akan sukses dengan cemerlang apabila

digerakkan secara sinkron dan terpadu antara Pimpinan Persyarikatan,

BAPELURZAM dan calon muzakkin. Kendatipun BAPELURZAM-nya hebat,

namun ummatnya beku dan apatis, apalagi menentang secara diam-diam,

maka yakinlah bahwa Gerakan Zakat akan gagal.

d. Aktif mengumpulkan dan menagih laporan dari BAPELURZAM Cabang

termasuk hak kelola bagi amilin atasan. Sering terjadi BAPELURZAM

Cabang berhasil baik dalam pengumpulan zakat, tetapi malas untuk memberi

laporan termasuk hak kelola hasil pengumpulan dan penarikan zakat bagi

amilin atasan. Sikap indisipliner yang negative ini tidak boleh berlangsung

apalagi berkembang.

e. Membagi dan mentasharrufkan hak amilin atasan yang 15 % itu, yakni 10 %

BAPELURZAM Daerah, 3 % dikirim ke PWM dan 2 % ke PP.

BAPELURZAM Daerah juga menerima 10 % sisa zakat fitrah dari Ranting,

bila di Ranting ada sisa.

Catatan :

Amilin atasan berstatus BAPELURZAM juga. Maka dalam mentasharrufkan

semestinya dibagi 8 ashnaf (dua kelompok besar : dhuafa‟ dan sabilillah),

tentu saja bagian sabilillah lebih dominan.

f. BAPELURZAM Daerah dalam mentasharrufkan hak kelolanya juga

mengadakan Rapat Pleno gabungan tingkat Daerah, yakni :

Personalia BAPELURZAM Daerah

Pimpinan Daerah Muhammadiyah

Ulama / tokoh masyarakat tingkat Daerah.

g. BAPELURZAM Daerah memberi laporan Progress Report tertulis rinci dan

tuntas kepada Pimpinan Daerah yang memberi mandate. Tembusannya

disampaikan kepada PCM se Daerah, PWM dan PP, beserta uang hak

kelolanya.

IX. BAPELURZAM CABANG

a. BAPELURZAM Cabang dibentuk paling lambat pada bulan Sya’ban. Dapat

dibentuk langsung oleh PCM dan lebih praktis bila memberi Surat Tugas

kepada salah satu staf pimpinan yang mampu untuk membentuk

BAPELURZAM Cabang dan memimpin realisasi zakat dengan baik dan

penuh tanggung jawab.

b. Bila BAPELURZAM Daerah sebagai pemegang kebijakan zakat yang

Strategis, maka BAPELURZAM Cabang adalah Pemegang Operasional

Zakat yang Monopolis. Bila BAPELURZAM Cabang buku dan macet, maka

yakinlah Gerakan Zakat Muhammadiyah akan gagal total.

Bila kegagalan ini terjadi, maka Pimpinan Cabang dan BAPELURZAM-nya

memberi andil yang cukup besar untuk menggagalkan dakwah dan syari‟ah

Islam.


c. Membuat program kerja dengan tuntunan dari Pimpinan / BAPELURZAM

atasan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dicabangnya.

d. Membuat pembagian tugas yang sinkron sesuai kemampuan personal

masing-masing dengan melibatkan dan menggerakkan semua unsur dan

potensi umat Muhammadiyah yang ada pada cabangnya. Sehingga

BAPELURZAM didukung dan dilaksanakan oleh seluruh potensi yang ada

dan tidak memungkinkan adanya amilin zakat tandingan / sempalan atau

hambatan-hambatan yang lain.

e. Aktif berdakwah untuk kesuksesan misi BAPELURZAM berupa penataran

amilin dan pengajian khusus zakat dalam berbagai kesempatan. Sehingga

masyarakat muzakkin berpengetahuan dan sadar tentang fardhu zakat.

BAPELURZAM mendapat kepercayaan penuh dan muzakkin sadar bahwa

zakat itu syah hanya bila dipungut oleh amilin / BAPELURZAM.

f. Membuat rekapitulasi lengkap terinci seluruh hasil penarikan dan

pendistribusian zakat ; dikirim kepada masyarakat muzakkin serta siapa saja

yang dipandang perlu, sebagai alat kontrol yang efektif. Sekaligus sebagai

alat menegakkan kepercayaan umat terhadap Muhammadiyah. Rekap juga

dikirimkan kepada atasan : PDM sebagai laporan.

g. Mentasharrufkan hasil pemungutan zakat dengan benar, yakni 15 % dikirim

kepada BAPELURZAM Daerah dan 85 % dikelola BAPELURZAM Cabang

yang harus dibagikan kepada kelompok dhuafa’ murni, kelompok sabilillah

dan dhuafa’ sabilillah berupa bea siswa bagi anak-anak yang orang tuanya

tidak mampu secara ekonomi. Hal ini sekaligus sebagai kaderisasi dalam

persyarikatan.

h. Dalam mentasharrufkan hasil zakat, benar-benar harus dihindari

penyelewengan, termasuk memberi jatah khusus kepada famili, mban cinde

mban siladan, kata orang Jawa.

i. Dalam membuat prosentase pembagian untuk kelompok dhuafa’, harus

memprioritaskan kelompok dhuafa’ produktif. Karena arah pembinaan

dengan zakat adalah untuk mentas sosial ekonomi dhuafa’, bukan

membiasakan kelompok dhuafa’ untuk menerima pemberian orang.

j. Dalam memutuskan pembagian hasil pemungutan zakat dengan alasan

apapun harus menghadirkan 3 unsur, yakni :

Personalia BAPELURZAM Cabang.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah.

Ulama/tokoh masyarakat tingkat Cabang.

k. BAPELURZAM Cabang membuat Progress Report lengkap dan terinci

kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah paling lambat 15 Dzulqaidah.

Tembusannya dikirim kepada :

(1) Muzakkin

(2) PRM se Cabang

(3) BAPELURZAM Daerah

(4) PDM

(5) LPPKM – PDM

(6) Arsip.


X. PENUTUP

Kita sudah merencanakan sebaik, secermat dan selengkap mungkin.

Kemudian melaksanakan Gerakan Zakat Muhammadiyah melalui

BAPELURZAM dengan ikhtiar yang maksimal – optimal. Mengerahkan segala

kepandaian, kebijakan, kesabaran dan daya upaya untuk mensukseskan tugas

mulia, yaitu merintis realisasi zakat. Disertai do’a yang tulus agar Allah SWT

tetap membimbing dan memberi anugrah kebijakan terbaik dan akhirnya hanya

kepada Allah SWT kita bertawakkal.

Habunallahu wa nikmal wakiil, ni’mal maulaa wa nikman nashiir.

Aamiin yaa mujiibas saailiin.


XI. HARAPAN

Dalam obsesi kami, gerakan “Zakat Kita” kiranya dapatlah berkembang

menjadi Gerakan Muhammadiyah di tingkat Wilayah dan meningkat lagi ke

tingkat PP, sehingga merata di seluruh Nusantara.

Betapa akan dahsyat persyarikatan kita dari segi pendanaan. Melihat

realita bahwa suatu cabang kecil saja, misalnya Kecamatan Weleri di Jawa

Tengah ; Statistik Zakat Amwal senantiasa naik semenjak tahun 1979 sampai

sekarang. Sehingga untuk tahun 1999 jumlah zakat amwal terkumpul Rp.

92.750.000,- dengan muzakkin hanya 587 orang.

Berapa ratus Daerah, berapa ribu Cabang, berapa juta calon Muzakkin

akan menghasilkan berapa triliun rupiah ?.

Sungguh sangat fantastis.

Masyarakat Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan terwujud,

karena manusia-manusianya istiqomah dan tawadhu’ dalam melaksanakan

syari’at Zakat dan rukun Islam lainnya. Insya Allah :

Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebahagian

dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu, sebelum datang hari yang pada

waktu itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab

serta tidak ada lagi syafa‟at. Dan orang-orang yang kafir itulah orang-orang

yang dzalim.

( Al Baqarah 254 )

Do’a untuk Muzakki :

“Semoga Allah mengkaruniai pahala kepadamu, atas apa yang telah kau

berikan dan menjadikannya penyuci dosa bagimu, serta memberkahi untukmu

atas apa yang masih ditanganmu”


DAKWAH KEPADA KELOMPOK DHUAFA’

OLEH PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH

DI KENDAL

Dakwah kepada kelompok dhuafa’ sangat strategis bagi semua kelompok

muslim maupun perorangan. Lebih-lebih bagi persyarikatan Muhammadiyah yang

kelahirannya memang untuk berdakwah.

Dakwah Muhammadiyah selain dengan ceramah, pendidikan dan pengajian

(dakwah bil lisan), juga dakwah bil hal kepada kelompok dhuafa’. Sudah menjadi

dambaan realisasinya oleh pendiri Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan Rahimahullah.

Terbukti dengan keprihatinan beliau tentang murid / umat beliau yang sulit memahami

dengan benar surat al Ma’un dan realisasinya yang memadai, yakni memperhatikan dan

menyantuni para yatim dan fakir miskin.

Sekarang dakwah bil hal liddhuafa’ menjadi lebih penting setelah melihat

kenyataan bahwa kelompok non Muslim termasuk berbagai aliran kepercayaan sangat

sibuk, gencar dan tidak putus-putusnya melakukan ajakan dan bujukan untuk memeluk

agama syirik dan atau Nativisme mereka. Dengan tersedia materi yang cukup bahkan

sangat melimpah menurut ukuran muslimin. Alasan resmi mereka adalah sebagai

bantuan kemanusiaan beasiswa anak cemerlang yang orang tuanya tidak mampu, beras

simpatik dan kerukunan, meningkatkan kualitas manusia, memanusiakan manusia

seutuhnya dan sebagainya.

Umat Islam terutama Persyarikatan Muhammadiyah cukup menyadari kenyataan

tersebut. Karena itu Muhammadiyah berminat dan bertekad membentuk ketahanan diri

dan melakukan antisipasi yang sebenarnya cukup mudah. Namun masalah dana menjadi

masalah serius yang harus dicari jalan keluarnya.

Kehidupan sosial ekonomi ummat Islam disamping sangat lemah juga sangat

semrawut. Riba yang merajalela, justru diharamkan oleh kalangan muslimin sendiri.

Kabupaten Kendal selanjutnya disebut Kendal, adalah wilayah kecil dan agak

terkebelakang bila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Kendal menjadi

semakin kerdil setelah 2 Kecamatan : Tugu dan Mijen, menjadi wilayah Kotamadya

Semarang yang dimekarkan.

Muhammadiyah baik pimpinan maupun anggotanya sangat memprihatinkan,

terutama sebelum Muktamar Muhammadiyah ke 41 di Surakarta tahun 1985. Melihat

umat Islam yang lemah dan dicabik-cabik oleh pihak lain, lebih memprihatinkan lagi.

Namun apa daya, dalam kenyataannya tidak mampu berbuat yang cukup berarti.

Pada tahun 1979, Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor

01/PP/1979, dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari Tanfidz dan pelaksanaan keputusan

Muktamar ke 40 di Surabaya tahun 1978 tentang Gerakan Zakat Muhammadiyah.

Pimpinan Muhammadiyah Daerah Kendal (saat itu masih bernama PMD) tahun

1979 itu juga memulai secara resmi Gerakan Zakat Muhammadiyah dengan bentuk

BAPELURZAM (Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah) dan bekerja dengan

segala keterbatasannya. Hasil penarikan / pemungutan zakat Rp. 250.000,- (Cabang

Weleri Rp. 240.000,- dan Cabang Boja Rp. 10.000,- sedangkan yang lain belum

berjalan).


Situasi seperti itu berlangsung sampai dengan tahun 1984. Walaupun Cabang

selain Weleri dan Boja sudah mulai ada yang merintis jalan. Pada tahun 1985, hasil

penarikan zakat sudah mencapai Rp. 3.450.000,- Realisasi zakat rupanya memerlukan

regenerasi kepemimpinan Muhammadiyah Kendal.

Pada tahun 1986, hasil penarikan zakat mencapai Rp. 4.950.000,- tahun 1987

menjadi Rp. 7.500.000,- dan tahun 1989 Rp. 13.100.000,-. Untuk tahun 1990 meningkat

menjadi Rp. 34.916.850,-.

Konsep dan petunjuk pelaksana BAPELURZAM sejak dulu sampai sekarang tak

ada perubahan yang berarti. Ketua dan Anggota Pimpinan Persyarikatan semua

tingkatan di Kendal mempelopori menunaikan zakat. Ini yang mengakibatkan sukses

BAPELURZAM di Kendal.

Di antara Cabang yang terbaik dalam merealisasikan zakat sampai dengan tahun

1990 hampir dalam seluruh aspek, adalah Cabang Weleri. Tahun 1990 hasil penaikan

zakat amwal di Cabang Weleri mencapai Rp. 18.554.100,-. Dikelola oleh :

Amilin atasan :

Daerah : 10 % ( Rp. 1.855.410,00 )

Wilayah : 3 % ( Rp. 556.623,00 )

Pusat : 2 % ( Rp. 371.082,00 )

Cabang Weleri sendiri : 85 % ( Rp. 15.770.985,00 )

85% tersebut dibagi sesuai dengan pedoman BAPELURZAM untuk Sabilillah,

dhuafa’ dan dhuafa’ sabilillah.

Sebagai suatu kasus, di Cabang Weleri, pembagian untuk dhuafa’ konsumtif dan

produktif belum dapat diterapkan 30 % berbanding 70 %, tetapi 50 % untuk dhuafa’

produktif dan 50 % untuk dhuafa’ konsumtif. Hal ini dikarenakan muzakkin pada saat

membayar, menyertakan daftar mustahiqin melebihi ketentuan amilin BAPELURZAM,

akibatnya terjadi pembengkakan mustahiqin.

Hasil zakat yang 50 % dipinjamkan kepada 423 orang dhuafa’ produktif untuk

modal usaha. Pinjaman untuk mereka bervariasi (sesuai dengan besar kecilnya usaha),

dimulai dari Rp. 12.000,- s.d Rp. 100.000,-.

Pinjaman tanpa bunga seperti itu terus berlanjut dan berkembang, sebab pada

bulan ketiga sudah ada angsuran masuk dan dapat dipinjamkan kepada peminjam yang

lain.

Uang zakat bagi dhuafa’ produktif diharapkan setiap tahun terus bertambah dan

berkembang. Dengan demikian, dalam jangka waktu 10 s.d 25 tahun mendatang dapat

berkembang menjadi pinjaman modal untuk industri menengah yang dikelola kaum

dhuafa’ (industri milik kaum dhuafa’).

Yang sangat penting, setelah zakat dapat direalisasikan di Cabang Weleri dan

Koperasi Simpan Pinjam pada sebagian besar Ranting dapat berjalan, maka ekspansi

iming-iming dari kaun Kristiani (lan tardha) dapat diantisipasi bahkan dapat menarik

kembali muslimin lemah yang pernah lepas. Namun harus diingat bahwa kelompok

sabilillah tersebut tidak akan pernah berhenti dari aktifitas permurtadan kaum muslimin.

Mereka akan terus mencari tempat dan daerah yang umat Islamnya lemah dalam bidang

ekonomi. Walaupun yang sangat terpikat dengan rayuan dan langkah-langkah kelompok

Salibiyah itu bukan keluarga atau simpatisan Muhammadiyah. Namun karena sasaran

utama mereka adalah kaum muslimin, maka tanggung jawab moral Muhammadiyah tak

dapat dibiarkan begitu saja.


Kita harus ingat, bahwa kaum muslimin non Muhammadiyah sangat peka

dengan dakwah Muhammadiyah dan mereka siap untuk menolaknya. Tetapi mereka tak

peka terhadap upaya dan usaha kaum Nasrani yang bercita-cita memurtadkan mereka

dari agama Islam. Sebaliknya, mereka (kaum muslimin non Muhammadiyah) tidak

pernah memberi reaksi penolakan terhadap aktifitas permurtadan oleh kaum Nasrani,

malah kebanyakan dari mereka bekerja sama dengan kaum Salibiyah tersebut.

Sebagai akhir dari uneg-uneg ini, tak ada yang dapat menyelamatkan kaum

muslimin yang sengsara dinegeri ini selain Muhammadiyah. Ini kenyataan yang dapat

kita lihat. Karena itu kepedulian terhadap kaum muslimin yang masih lemah dalam

segala aspek kehidupan menjadi tanggung jawab kita.

Semoga Allah SWT selalu menuntun kita mendapatkan jalan terbaik untuk

membela kepentingan agama yang diridhai-Nya ini. Amin.


BUKU - I

PEDOMAN PRAKTIS BADAN PELAKSANA URUSAN ZAKAT MUHAMMADIYAH

( BAPELURZAM )

DAERAH KABUPATEN KENDAL

REVISI

2011


GULMA / HAMBATAN REALISASI ZAKAT

Ditutup rapat2

Ditutup rapat2

Zakat mutlak harus diamalkan / direalisasikan.

Dibuat SHIROTHOL MUSTAQIM = JALAN TOL SATU JURUSAN bebas segala

hambatan menuju REALISASI ZAKAT (masyarakat Utama, Adil Makmur yang diridhai

Allah Subhanahu wa Ta’ala).

Dibuatlah PEDOMAN PRAKTIS BAPELURZAM DAERAH Th. 1979 dst.

Inkarus Zakat

Hedonisme / Abdul Fulus

Bakhil / Humazah Lumazah

Konsumtif / Abdul Buthun

Hillah / Akal Bulus

Jahil / Buta Syari’at Zakat

Salah persepsi ttg Zakat

Terjebak khilafiyah

Taqlid Madzahib

Taqlid Kitab Kuning

Kultus Perseorangan

Adat Negatif

Kaslan, masa bodoh

Ta’jil bahas Zakat Profesi

Taqlid Keputusan Maj. Tarjih

Promosi disebut Zakat

Zakat, ONH, dll

SUMBER HUKUM ZAKAT

Ayat2 AL QUR’AN (Totalitas /

Kulliyyat, jam’iyyat)

AS SUNNAH (Klasifikasi

wawasan Strategis-Taktis)

KITAB ZAKAT, Kumpulan Qoror

Mj. Tarjih Pst (direnovasi)

KEPUTUSAN2 Sidang TARJIH Baru

Wil & Pst. (dimodivikasikan)

KEPUTUSAN/PROKER MUKTAMAR 40

Tentang Gerakan Zakat

SK PPM No. 02/PP/1979

Ttg. Realisasi Gerakan Zakat Muh.

JUKLAK BPUZ PPM Mj. WAKAF KB

No. J-4/039/1979

JUKLAK LPUZM PPM Mj. WAKAF,

KB. No. J-3/118/1980

PEDOMAN PRAKTIS BAPELURZAM

PDM Kendal 1979 dst.

Aturan2 Teknis oleh BAPELURZAM

masing2 Cabang dlm. PDM Kdl.

PEDOMAN PRAKTIS

BAPELURZAM DAERAH

KABUPATEN KENDAL

TAHUN ZAKAT 1399 H/1979 M

DAN SETERUSNYA

I. PENGERTIAN ZAKAT

II. THEMA SENTRAL ZAKAT

III. STRATEGI ZAKAT

IV. AMILIN/BAPELURZAM

DAN TUGAS2NYA

V. ZAKAT FITRAH

VI. ZAKAT AMWAL

VII. TASHARRUF ZAKAT

VIII. BAPELURZAM DAERAH

IX. BAPELURZAM CABANG

X. PENUTUP

XI. HARAPAN

tpa supri yadi

Documents