tinjauan yuridis kawasan ekonomi khusus (kek) …... · kerancuan serta memberikan kepastian hukum...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

1

TINJAUAN YURIDIS KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DALAM

SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32

TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh

Siti Rifqa Raihani

NIM. E0007216

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012


commit to user

2

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

TINJAUAN YURIDIS KAWASAN EKONOMI KHUSUS DALAM SISTEM

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004

TENTANG PEMERINTAHAN DAEARAH

Oleh

Siti Rifqa Raihani

NIM. E0007216

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 12 Januari 2012

Wasis Sugandha, S.H.,M.H.,M.H

NIP. 196502131990021001


commit to user

3

PENGESAHAN PENGUJI

TINJAUAN YURIDIS KAWASAN EKONOMI KHUSUS DALAM


INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN

2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Oleh

Siti Rifqa Raihani

NIM. E0007216

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Januari 2012

DEWAN PENGUJI

1 Waluyo, S.H.,M.Si : .............................

Ketua

2 Lego Karjoko, S.H.,M.H : .............................

Sekretaris

3 Wasis Sugandha, S.H.,M.H.,M.H : .............................

Anggota

Mengetahui

Dekan,

Prof. DR. Hartiwiningsih, S.H,M.H

NIP. 195702031985032001


commit to user

4

PERNYATAAN

Nama : Siti Rifqa Raihani

NIM : E0007216

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul

TINJAUAN YURIDIS KAWASAN EKONOMI KHUSUS DALAM


INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32

TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH adalah betul-

betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum

(skripsi) ini diberi tanda citasi dan di tunjukan dalam daftar pustaka. Apabila

kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia

menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan

gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.


yang membuat pernyataan

Siti Rifqa Raihani

NIM. E0007216


commit to user

5

ABSTRAK

Siti Rifqa Raihani, E0007216.2012.Tinjauan Yuridis Kawasan Ekonomi

Khusus dalam Sistem Administrasi Pemerintahan Negara Republik

Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah. Fakultas Hukum UNS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) secara administratif, kendala yang akan

dihadapi didalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta cara

mengatasi kendala tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat perskriptif.

Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Dalam

penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri peraturan

perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder bahan pustaka yang

didapat dari perpustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan

adalah studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan KEK dilakukan oleh

administrator dan badan usaha pengelola yang tugasnya sebagian ada pada

pemerintah daerah dengan membentuk Dewan Kawasan. Dalam melaksanakan

tugasnya Dewan Kawasan bertanggung jawab kepada Dewan Nasional yang

diketuai oleh menteri. Sejauhmana tangung jawab pemerintah daerah terhadap

pengelola KEK diatur oleh undang-undang. Selain itu, mekanisme kerja antara

pemerintah provinsi yaitu gubernur dan pemerintah kabupaten yaitu bupati harus

lebih di perjelas di dalam undang-undang pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus.

Undang-undang Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus harus sesuai dengan

undang-undang Pemerintahan Daerah. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan

kerancuan serta memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan Kawasan

Ekonomi Khusus. Jika undang-undang Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai

lagi dengan tujuan KEK itu sendiri sudah seharusnya diganti dengan undang-

undang yang baru, selain itu perlu adanya keseragaman istilah Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK).

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlu adanya

pembenahan dari peraturan perundang-undangan di dalam pengelolaan Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK) agar bisa diketahui sejauhmana peran pemerintah daerah

didalam pengeloaan KEK.

Kata kunci : Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)


commit to user

6

ABSTRACT

Siti Rifqa Raihani, E0007216.2012. Juridical Review of Special Economic

Zones in System Administration of the Republic of Indonesia Government

Based on Law Number 32 of 2004 About Regional Government. Faculty of

Law Sebelas Maret University.

This study aims to determine how management of Special Economic

Zones (SEZ) in administrative, obstacles will be faced in the management of

Special Economic Zones and how to overcome these obstacles.

This research is a normative legal research with prescriptive feature. Data

sources used were primary and secondary legal materials. In this study the

authors use primary legal materials which consist of legislation, while the

secondary legal materials are library materials obtained from the library.

Techniques of legal materials collection that be used is literature study.

Based on the research results of KEK management that be conducted by

administrators and business managers whose in part job on regional government

by establishing a Regions Council. In performing its duties, the Regional Council

is responsible to the National Council, chaired by the minister. The extent of

regional government responsibilities towards the KEK management regulated by

law. In addition, the mechanism of action between provincial governors and

district governments that the regents should be more in clarifying the law in the

management of Special Economic Zones. Special Economic Zone Management

Law shall must be accordance with Regional Government legislation. It aims not

to cause confusion and provide legal certainty for the implementation of Special

Economic Zones. If the Region Government legislation is no longer appropriate

for the KEK purpose should be replaced with new legislation, other than, there is

need for uniformity in terms of Special Economic Zones.

From the discussion results can be concluded that need for reform of

legislation on the management of Special Economic Zones (KEK) in order to

know the extent of the role of regional government in KEK management.

Key words: Management of Special Economic Zones (KEK)


commit to user

7

KATA PENGANTAR

Dengan kesungguhan hati dan segala usaha serta rahmat dan hidayah

Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis berhasil

menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul ”TINJAUAN YURIDIS

KAWASAN EKONOMI KHUSUS DALAM SISTEM ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH”.

Dalam penulisan hukum ini penulis melakukan penelitian tentang

pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berdasarkan administrasi

pemerintahan, kendala yang dihadapi serta upaya untuk mengatasi kendala

dipandang dari sistem adnimistrasi pemerintahan.

Tujuan pembuatan penulisan hukum ini adalah untuk memenuhi salah

satu persyaratan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa sejak awal sampai selesainya penulisan hukum ini

tidak lepas dari bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh

karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan

mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. DR. Hartiwiningsih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Wasis Sugandha, S.H,M.H,M.H selaku Dosen Pembimbing

Penulisan Hukum (Skripsi).

3. Bapak Pius Triwahyudi, S.H,M.Si, selaku ketua Bagian Hukum

Administrasi Negara.

4. Ibu TH. Kussunaryatun, S.H,M.H, selaku Pembimbing Akademis.

5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta, atas bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis

selama masa perkuliahan.

6. Ayahanda H. Muhidin S.H,M.Hum, dan Ibunda Hj. Hazriah, Spd.


commit to user

8

7. Kakek penulis Alm.H. Muhammad Yassin dan nenek Alm.Hj. Marhamah.

8. Kedua adik tersayang Siti Walidah .J. dan Ahmad Huzaimi .D.

9. Widita Dana Martanti, S.H., Hesti Indrayani, S.H., Indah Widiyanti, S.H.,

dan Maharto Prastowo, S.H.

10. Teman-teman magang mas didit, mas surya, destra, hanik dan tika.

11. Teman-teman Kost Purigarditari mbak nisa, novi, ello, grahita, lutfi, tya,

indah fisika, indah sejarah, essa, santi, amal, dan fanny.

12. Senior penulis mbak nunik, mbak wiwik, dan mbak mut.

13. Teman-teman Fakultas Hukum UNS.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan imbalan atas segala

bantuan dan amal baik atas bantuan dan amal baik yang telah dilakukan oleh

Bapak, Ibu, dan Saudara.

Penulis mengakui dan menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini

penulis telah berusaha dengan sungguh-sungguh, namun hasilnya masih jauh

dari sempurna dan masih banyak kekurangannya karena keterbatasan

kemampuan penulis, karena itu segala kritik dan saran yang menuju ke aras

perbaikan penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang

membutuhkannya.


Penulis


commit to user

9

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ............................................................................. i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ............................................ iii

HALAMAN PERNYATAAN ............................................................... iv

ABSTRAK ............................................................................................. v

ABSTRACT ........................................................................................... vi

KATA PENGANTAR ........................................................................... vii

DAFTAR ISI .......................................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1

A. Latar Belakang .......................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ..................................................................... 9

C. Tujuan Penelitian ...................................................................... 9

D. Manfaat Penelitian .................................................................... 10

E. Metode Penelitian ..................................................................... 11

F. Sistematika Penelitian Hukum .................................................... 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................... 17

A. Kerangka Teori ......................................................................... 17

1. Tinjauan Umum Mengenai Kawasan Ekonomi Khusus

berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009

tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus ..................... 17

2. Tinjauan Umum Sistem Administrasi Pemerintah ............... 21

a. Definisi Sistem ......................................................... 21

b. Hukum Administrasi Pemerintahan ......................... 21


commit to user

10

3. Tinjauan Umum Mengenai Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .......................... 27

a. Keterkaitan Pemerintahan Daerah dengan Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK) .......................................... 27

b. Keterkaitan Otonomi Daerah dengan Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK) .......................................... 32

B. Kerangka Berfikir ..................................................................... 37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................... 40

A. Bentuk Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Serta

Permasalahan yang dihadapi ....................................................... 40

1. Pengelolaaan Kawasan Ekonomi Khusus ............................ 40

2. Tinjauan Terhadap Kawasan Khusus berdasarkan

Perspektif UU Nomor 32 Tahun 2004 ................................. 46

B. Kendala serta upaya mengatasi kendala didalam pengelolaan

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).............................................. 54

BAB VI PENUTUP ............................................................................... 61

A. Kesimpulan ......................................................................... 61

B.Saran ..................................................................................... 65

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................ 66

LAMPIRAN ........................................................................................... 69


commit to user

11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Keterangan Penelitian dari Perpustakaan Mahkamah

Konstitusi


commit to user

12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan perwujudan dari suatu masyarakat yang memiliki

tujuan tertentu sesuai kesepakatan yang dicapai antara para pendirinya atau

komponen kenegaraan dimaksud. Tujuan bernegara pada dasarnya akan tertuang

dalam cita-cita luhur bersama dalam wujud konstitusi. Di antara tujuan luhur

bernegara adalah sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara RI Tahun 1945 pada alinea keempat antara lain memajukan kesejahteraan

umum yaitu masyarakat bangsa itu sendiri. Dengan demikian, pembentukan suatu

negara juga dibarengi dengan tanggung jawab sosial pada negara itu yakni untuk

dapat memberikan kesejahteraan dalam bentuk kehidupan yang lebih baik bagi

masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat merupakan hal mutlak yang harus

dipenuhi oleh negara dimana kesejahteraan tersebut harus tersirat secara langsung

dalam norma dan prinsip dari negara itu sendiri.

Luas dan intensitas keterlibatan negara dalam urusan kesejahteraan

masyarakatnya setidak-tidaknya akan dipengaruhi atau ditentukan oleh :

a. Kategori negara kesejahteraan yang bersangkutan dan

adaptibilitasnya terhadap perubahan sebagai dampak globalisasi,

b. Kecermatan dalam menentukan diskresi,

c. Peran pengadilan. ( I Dewa Gede Palguna , 2008:182)

Indonesia sebagi salah satu negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan

masyarakatnya ( welfare states) dimana sebagai salah satu perwujudan

kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada dasar negara Indonesia yang

menjunjung tinggi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Hal tersebut

dapat dilihat dari falsafah negara Indonesia sendiri yakni Pancasila pada sila ke- 5,

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula dalam hukum dasar

tertulis (basic law), konstitusi negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar

1945 alinea IV yang berbunyi,”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu


commit to user

13

pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah

kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar

negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia

yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, Ketuhanan Yang Maha Esa,

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta

dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dari

kedua dasar negara Indonesia tersebut dapat dinyatakan bahwa Negara Indonesia

baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki tanggung jawab sosial pada

masyarakatnya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik, salah satunya

dalam bidang perekonomian.

Pembangunan dalam bidang perekonomian mutlak dilaksanakan guna

tercapainya kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pembangunan

perekonomian Indonesia, pemerintah melaksanakan kerjasama ekonomi dengan

negara lain. Terutama dengan negara-negara tertentu yang memilki tingkat

kemampuan ekonomi dan teknologi maju.Pada dasarnya negara dengan tingkat

teknologi maju adalah negara tingkat ekonomi maju pula. Melalui perkembangan

teknologi dan informasi secara global menjadikan hubungan antar negara sebagai

salah satu keperluan atau kebutuhan dari negara itu sendiri, termasuk dalam hal ini

Indonesia. Selain itu, ditunjang dengan posisi geografis dari Negara Indonesia

yang unik sehingga menjadikannya sebagai Negara dengan letak geografis yang

strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua

samudera dan dua benua sekaligus memiliki perairan yang menjadi salah satu urat

nadi perdagangan internasional. Letak geografis menempatkan Indonesia di posisi

silang, sehingga Indonesia berada pada jalur transportasi perdagangan yang ramai,

ditunjang dengan kekayaan alam yang melimpah. Sudah seharusnya kondisi

semacam ini daapt dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Bumi dan air


commit to user

14

dan kekayaan Indonesia yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam Indonesia sesuai

dengan pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, dirasakan adanya beberapa

hambatan dari pelaksanaannya, dimana beberapa di antaranya yakni lemahnya

sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia, kurangnya modaldan

manajemen serta IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dan lain sebagainya.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah agar bisa mengolah sumber daya alam

yaitu dengan menarik investor asing. Menjalin kerjasama dibidang perekonomian

agar investor asing tertarik menanamkan modalnya di Indonesia.Globalisasi

ekonomi telah membawa persaingan dalam menarik investasi dan persaingan

merebut pasar, baik lokal maupun luar negeri, semakin ketat. Indonesia sekarang

tidak hanya bersaing dengan Malaysia, Thailand, dan Filipina, tetapi juga

Vietnam, dan mungkin akan menyusul Kamboja. Dulu Cina yang tidak banyak

diperhitungkan masyarakat ekonomi dunia, kini telah menjadi salah satu kekuatan

ekonomi baru yang mampu membuat kekuatan ekonomi Amerika dan sekutunya

di Eropa terkapar.Melihat kondisi tersebut, Indonesia semestinya telah menjadi

kekuatan ekonomi lain di belahan Asia seandainya krisis multi dimensional tidak

menimpa Indonesia.Hal tersebut dinyatakan oleh Sebastian Heilmann dalam

tulisannya yaitu“China’s experience attests tothe potency of experimentation in

bringing about transformative change, even in a rigidauthoritarian, bureaucratic

environment, and regardless of strong political opposition”( Sebastian Heilman

2008:9).

Alhasil dengan kondisi seperti sekarang ini Indonesia semestinya telah

memiliki konsep tepat untuk memulihkan perekonomiannya antara lain dengan

lebih aktif dalam menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk itu,

Pemerintah Pusat telah mengeluarkan paket kebijakan investasi berupa deregulasi

dalam lima bidang, yakni masalah umum (termasuk memperkuat kelembagaan

pelayanan investasi dan sinkronisasi peraturan daerah dan pusat), kepabeanan dan

cukai, perpajakan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil, menengah, dan koperasi.


commit to user

15

Bahwa pembangunan bidang ekonomi yang artinya adalah suatu proses

kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan

adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam

struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu

negara.

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi

(economic growth), dimana pembangunan ekonomi mendorong

pertumbuhan ekonomi itu sendiri, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi

memperlancar proses pembangunan ekonomi. Suatu negara dikatakan

mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan Gross

National Product (GNP) riil di negara tersebut.Adanya pertumbuhan

ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Dampak positif dari adanya pembangunan Ekonomi adalah:

a. Melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian

akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses

pertumbuhan ekonomi.

b. Adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan

pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian akan

mengurangi pengangguran.

c. Terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan

ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan

nasional.

d. Melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan

struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi

struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang

dilaksanakan oleh negara akan semakin beragam dan dinamis.

e. Pembangunan ekonomi menuntut peningkatan kualitas Sumber Daya

Manusia (SDM) sehingga dalam hal ini, dimungkinkan ilmu

pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan pesat. Dengan

demikian, akan makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat

(id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi diakses tanggal 10

oktober 2011 pukul 09.00 WIB).

Hubungan kerja sama antarnegara di bidang ekonomi dapat

dilakukan dalam berbagai bentuk. Bentuk kerja samanya ditentukan

berdasarkan negara yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan jumlah

negara yang mengadakan, kerja sama ekonomi dapat dibedakan menjadi

dua macam, yaitu kerja sama ekonomi bilateral dan kerja sama ekonomi


commit to user

16

multilateral. Kerja Sama Ekonomi Bilateral adalah Kerja sama ekonomi

bilateral adalah kerja sama ekonomi antara satu negara dengan negara

tertentu. Kerja sama tersebut hanya melibatkan dua negara.

Contoh:perjanjian antara Indonesia dengan Singapura mengenai Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK). Kerja Sama Ekonomi Multilateral adalah kerja

sama yang dilakukan oleh banyak negara. Kerja sama multilateral

dibedakan menjadi dua macam, yaitu kerja sama regional dan kerja sama

internasional.

a. Kerja sama regional

Kerja sama regional adalah kerja sama antara beberapa negara dalam

satu kawasan. Contoh: ASEAN, MEE, dan lain-lain.

b. Kerja sama internasional

Kerja sama internasional adalah kerja sama antara negara-negara di

dunia dan tidak terbatas dalam satu kawasan. Contoh: IMF, ILO, OPEC,

dan lain-lain.

Sebagai bentuk kerjasama ekonomi bilateral yaitu pada tanggal 25

Juni 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri

Singapura, Lee Hsien Loong di Turi Beach Resort melakukan pertemuan

yang membahas mengenai Special Economic Zone atau Kawasan Ekonomi

Khusus (SEZ/KEK). Salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan

pembangunan ekonomi yaitu dengan melakukan kerjasama Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK) yaitu kawasan tertentu dalam suatu negara yang

punya payung hukum ekonomi liberal. Tujuan utamanya meningkatkan

investasi asing. ”Alasan pemerintah Indonesia melakukan kerjasama KEK

adalah didasarkan pada pemikiran yang mencontoh kepada negara lain

pada saat Wakil presiden (Wapres) Jusuf Kalla melakukan kunjungan

ekonomi ke daerah Negara Cina. Jusuf Kalla sebagai pelaku

usaha/pengusaha yang secara kebetulan telah berstatus sebagai Wapres

melihat KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yang diterapkan di Cina


commit to user

17

tersebut baik adanya dan mendukung kepada sistem

ekonominegaratersebut”.(http://www.harianbatampos.com/index.php?opti

on=com_content&task=view&idItemid=75 diakses tanggal 10 november

pukul 08:00 WIB). Salah satu faktor yang mempengaruhi ekonomi Cina

berkembang dengan pesat adalah karena menjalankan politik pintu terbuka

dimana John ren-chen dalam tulisannya mengatakan:

Briefly, the main contents of the economic transition in China consist of

thefollowing issues:

1. Communes were dissolved and a new system of local rural authority

and a reform in the agricultural sector were implemented in 1978,

2. Market-oriented decision competence was delegated to the local

authority, who represents the owner of the CCOE,

3. Open-door policy means liberalization of international economic activi-

ties

4. The economic system was changed from socialist planning with a cen-

tralized decision system to a market-oriented decentralized decision

systemby delegating competences from the central planning office to the

managers of SOE and CCOE.

5. Economic activities were deregulated. Chinese and private institutions

are allowed to set up privately owned profit-oriented enterprises.

6. SOE were re-formed and reorganized but not privatized: privatization

of SOE has been very limited since the beginning of transition.

Reorganization means in most cases integration of several SOE to a

bigger SOE to realize positive effect of scale economies (John ren-chen,

2005:317)

Agar KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) bisa dilaksanakan di

Indonesia perlu adanya dasar hukum.Dasar hukum KEK (Kawasan

Ekonomi Khusus) yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Selain KEK

(Kawasan Ekonomi Khusus) dan terdapat juga perjanjian lainnya yaitu

FTZ (Free Trade Zone-Perdagangan Bebas) yaitu, kawasan yang terisolasi

dan berlokasi dekat dengan pelabuhan laut dan bandara, dimana barang

impor akan dipindahkan, disimpan, dikemas ulang atau proses lainnya

bebas dari pengenaan bea masuk PPN,PPnBM, dan cukai. Dasar hukum

FTZ (Free Trade Zone-Perdagangan Bebas) yaitu Undang-undang Nomor

37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

http://www.harianbatampos.com/index.php?option=com_content&task=view&idItemid=75




commit to user

18

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-undang.

Ada beberapa hubungan antara KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)

dengan FTZ ( Perdagangan Bebas-Free Trade Zone). Pertama, keduanya

merupakan bentuk kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan

investasi asing dan menambah devisa negara. Di dalam pelaksanaannya

pemerintah Indonesia harus hati-hati agar perjanjian yang dijalin tidak

merugikan negara. Investor asing yang menanamkan modalnya di

Indonesia harus membagi keuntungan yang diperoleh dengan

seimbang.“Karena dikhawatirkan akan menjadi perangkap bagi negara-

negara berkembang dan terbelakang menjadi sasaran eksploitasi ekonomi

negara-negara maju, bahkan lebih jauh negara-negara berkembang dan

terbelakang akan kehilangan kedaulatan di negaranya sendiri” (Hasim

Purba 2006:126). Lalu yang kedua, wilayah KEK ( Kawasan Ekonomi

Khusus) sama dengan FTZ (Perdagangan Bebas- Free Trade Zone) yaitu

Batam, dikhawatirkan pelaksanaannya dan pengelolaannya karena akan

membingungkan investor asing mengenai peraturan mana yang akan

dipakai Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi

Khusus atau Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 37 Tahun

2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

Bebas Sabang menjadi Undang-undang.

Selain itu juga dilihat tentang tata cara pendirian KEK (Kawasan

Ekonomi Khusus) yang tertuang dalam Pasal 5 angka (1) Undang-undang

Nomor 39 tahun 2009 yaitu pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan

Nasional oleh Badan Usaha, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Pemerintah

Provinsi. Hal ini juga tertuang pada Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 4 angka (2) syarat administratif

adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan

Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi induk dan

Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Tentu saja antara


commit to user

19

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

harus ada hubungan yang sinkron dengan Undang-undang Nomor 39

Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus mengingat pelaksanaan

KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) diserahkan oleh Dewan Kawasan yang

bertanggung jawab kepada Dewan Nasional. Dewan Nasional adalah

dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK

(Kawasan Ekonomi Khusus) diketuai oleh menteri yang menangani urusan

pemerintahan di bidang perekonomian dan beranggotakan menteri dan

kepala lembaga pemerintah nonkementrian. Sedangkan Dewan Kawasan

terdiri atas Gubernur, Bupati/walikota, dan anggota. Dewan Kawasan

disebut juga sebagai pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia. Terkait dengan pelaksanaan dan pengelolaan KEK

(Kawasan Ekonomi Khusus) yang dilakukan oleh pemerintah daerah

menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya tidaklah sesuai, dikarenakan

masih ada batasan sejauh mana pemerintah daerah memiliki kewenangan

dan tanggung jawab terhadap KEK (Kawasan Ekonomi khusus).

Pemantauan, evaluasi serta rekomendasi langkah tindak lanjut hasil

evaluasi tetap ada pada Kewenangan Pemerintah pusat.

Sebagai dasar hukum dari pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tidak boleh bertentangan

dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah, karena terdapat heirarki dalam sistem perundang-undangan di

Indonesia, dalam kedua Undang-undang tersebut juga tidak boleh

bertentangan dengan dasar hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar

1945.


commit to user

20

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah diuraikan

sebelumnya di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan

penulisan hukum dengan judul “TINJAUAN YURIDIS KAWASAN

EKONOMI KHUSUS DALAM SISTEM ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka

penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Adapun beberapa

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dari aspek

administrasi pemerintahan ?

2. Apakah kendala dalam pengelolaan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)

serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala secara administrasi

pemerintahan ?

C . Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam

suatu penelitian sebagai suatu solusi atas masalah yang dihadapi (tujuan

objektif), maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan

subjektif). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui pengelolaan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)

di Indonesia.

b. Untuk mengetahui kendala didalam pengelolaan KEK (Kawasan

Ekonomi Khusus) serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi

kendala tersebut.


commit to user

21

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar

kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

b. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta pengalaman

penulis untuk mengetahui perundang undangan yang berlaku di

Indonesia.

c. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis

peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri serta bagi

masyarakat pada umumnya.

D . Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang

berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut. Adapun

manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada

umumnya dan bidang Hukum Administrasi Negara pada khususnya.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi literature dalam

dunia kepustakaan tentang kajian mengenai perlindungan hukum

terhadap pengelolaan, pelaksanaan, serta payung hukum KEK

(Kawasan Ekonomi Khusus).

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian

untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan bagi

peneliti akan permasalahan yang diteliti, dan dapat dipergunakan

sebagai bahan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak


commit to user

22

yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak

yang berminat pada masalah yang sama.

b. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab

isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan

argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan

masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35). Sedangkan menurut

Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan

dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis dan konsisten

(Soerjono Soekanto, 1986: 42).

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam rangka proses

penyelesaian permasalahan yang diteliti dalam penelitian hukum. Dalam

penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah

penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.Penelitian

hukum menurut Johny Ibrahim adalah suatu prosedur ilmiah untuk

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi

normatifnya (Johny Ibrahim, 2006: 57). Pendapat ini kemudian dipertegas

oleh pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa disiplin

ilmiah dan cara kerja ilmu hukum normatif adalah pada obyeknya, obyek

tersebut adalah hukum yang terutama terdiri atas kumpulan peraturan-

peraturan hukum yang bercampur aduk merupakan chaos: tidak terbilang

banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan setiap

tahunnya. Ilmu hukum (normatif) tidak melihat hukum sebagai sesuatu

chaos atau mass of rules tetapi melihatnya sebagai suatu structured whole

of system (Johny Ibrahim, 2006: 57).


commit to user

23

b. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat perskriptif dan terapan. Ilmu yang

bersifat perskriptif yaitu ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum,

nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan

norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005 :22). Ilmu hukum

sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan dalam penelitian hukum

harus dapat dan mungkin untuk diterapkan.Preskripsi yang diberikan

bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan atau yang sudah ada.

Hasil penelitian hukum bukan asas hukum yang baru atau teori

yang baru tapi dapat berupa argumentasi yang baru (Peter Mahmud

Marzuki, 2005 :206)

c. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan di

dalam penelitian ilmu hukum adalah pendekatan undang-undang (statute

approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis

(historical approach), pendekatan komaparatif (comparative approach),

pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki,

2005: 93).

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini

adalah pendekatan undang undang (statute approach). Pendekatan undang

undang dilakukan dengan menelaah perundang undangan yang bersangkut

paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam metode pendekatan

perundang- undangan penelitian perlu memahami hierarki, dan asas-asas

dalam peraturan perundang undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93).

d. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini

adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Dalam

buku Penelitian Hukum karangan Peter Mahmud Marzuki, menyatakan

bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data,

sehingga yang digunakan adalah sumber-sumber penelitian berupa bahan


commit to user

24

hukum yang dalam hal ini bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.Bahan hukum primer terdiri

dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.Sedangkan bahan

hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan

merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks,

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan

pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer

yang terdiri dari Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,Undang-undang Nomor 12 tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi

Khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Sedangkan bahan hukum

sekunder sebagai pendukung dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks

yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet sumber

lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.Selain itu,

data sekunder yang digunakan oleh penulis bahan pustaka yang didapat

dari perpustakaan. Perpustakaan yang digunakan oleh penulis adalah

perpustakaan khusus yaitu perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia (MKRI).

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam

penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum

dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-

dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan


commit to user

25

permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum yang

dikumpulkan.Dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan

dirumuskan sebagai bahan hukum penunjang di dalam penelitian ini.

f. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan

logika deduksi.Menurut Jhony Ibrahim yang mengutip pendapat Bernard

Arief Sidharta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik

kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat

individual (Jhony Ibrahim, 2006: 249-250).

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dalam penulisan

hukum ini selanjutnya dianalisa dengan metode silogisme dan

interpretasi.Dalam hal ini analisa dilakukan dengan menyusun argumentasi

berdasar pendekatan penelitian guna mendapatkan jawaban atas rumusan

masalah yang telah ditentukan.

Interpretasi atau penafsiran merupakan metode penemuan hukum

yang memberi penjelasan yang gamblang terkait teks undang-undang agar

ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa

tertentu. Silogisme yang penulis gunakan adalah silogisme pendekatan

deduktif yaitu proses penalaran yang bermula dari keadaan umum ke

keadaan khusus kemudian ditarik kesimpulan sebagai pernyataan akhir

yang mengandung kebenaran.

F . Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai

sistematika penulisan hukum serta untuk mempermudah pemahaman

mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka penulis menyajikan

sistematika penulisan hukum ini menjadi 4 (empat) Bab. Adapun

sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:


commit to user

26

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar

belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan

metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan

penulisan hukum ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai teori yang

menjadi landasan atau memberikan penjelasan secara

teoritik berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan

dengan penulisan hukum ini.

A. Kerangka Teori

2. Tinjauan Umum Tentang Kawasan Ekonomi

Khusus

3. Tinjauan Umum Tentang Sistem Administrasi

Pemerintahan

B. Tinjauan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah Kerangka Pemikiran

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai

pembahasan hasil yang diperoleh dari penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, terdapat dua

pokok masalah yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu :


commit to user

27

A. Bentuk pengelolaan kawasan ekonomi khusus

secara administrasi pemerintahan

B. Kendala yang di hadapi didalam pengelolaan

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta upaya

untuk mengatasi kendala tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan

yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan

dan proses meneliti, serta saran-saran yang dapat penulis

kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan

bahasan penulisan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

28

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Mengenai Kawasan Ekonomi Khusus

berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang

Kawasan Ekonomi Khusus dan Peraturan Pemerintah Nomor

2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi

Khusus

Kawasan Ekonomi Khusus dalam Pasal 1 angka (1)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan

Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan

memperoleh fasilitas tertentu. Menurut Pasal 2 Undang-undang

Nomor 39 Tahun 2009 Fungsi Kawasan Ekonomi Khusus adalah

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki

keunggulan geoekonomi dan geostrategic dan berfungsi untuk

menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan

ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing

internasional. Tujuan dibentuknya Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK) yaitu untuk menarik investor asing agar menanamkan

modalnya di Indonesia sehingga meningkatkan pendapatan negara

yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang merupakan

bagian utama tujuan nasional. Untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat dibutuhkan hukum yang adil.

“Menurut pendapat Gustav Radbruch seorang ahli hukum

Jerman mengatakan, “Hukum adalah kehendak untuk

bersikap adil.” (Recht ist Wille zur Gerechtigkeit). Hukum

positif ada untuk mempromosikan nilai-nilai moral,


commit to user

29

khususnya keadilan.Menurut teori etis, hukum semata-

mata bertujuan keadilan.Isi hukum ditentukan oleh

keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak. Oleh

karena itu hukum betujuan untuk merealisir atau

mewujudkan keadilan. Hukum itu diciptakan bukanlah

semata-mata untuk mengatur, tetapi lebih dari itu, untuk

mencapai tujuan luhur, yakni keadilan, kebahagiaan dan

kesejahteraan rakyat.Keadilan adalah tujuan tertinggi”.

(www.djpp.depkumham.go.id diakses tanggal 12 Januari

2011 pukul 00.00 WIB)

Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, kriteria yang

harus dipenuhi agar suatu daerah dapat ditetapkan sebagai KEK

adalah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, tidak berpotensi

mengganggu kawasan hutan lindung, adanya dukungan dari

pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota dalam pengelolaan KEK,

terletak pada posisi startegis atau mempunyai potensi sumber

daya unggulan di bidang kelautan dan perikanan, perkebunan,

pertambangan, dan pariwisata, serta mempunyai batas yang jelas,

baik batas alam maupun batas buatan. Pasal 2 Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 menyebutkan Penyelenggaraan

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terdiri dari:

a. Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus diusulkan oleh

Dewan Nasional, yang terdiri dari:

1) Badan Usaha, usulan disampaikan melalui pemerintah

provinsi setelah memperoleh persetujuan pemerintah

kabupaten/kota.

2) Pemerintah Kabupaten/kota, usulan disampaikan setelah

mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota.

3) Pemerintah provinsi, usulan disampaikan setelah mendapat

persetujuan pemerintah kabupaten/kota.

http://www.djpp.depkumham.go.id/


commit to user

30

4) Kementrian/ Lembaga Non Kementrian menyampaikan

usulan kepada Dewan Nasional secara tertulis

ditandatangani oleh menteri/ kepala pemerintahan non

kementrian.

b. Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Dilakukan oleh Dewan Nasional, yang dimaksud dengan

Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat

nasional untuk menyelenggarakan Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK). Bertugas melakukan kajian terhadap usulan

pembentukan KEK dalam waktu paling lama 45 hari (empat

puluh lima hari) sejak diterimanya dokumen usulan secara

lengkap.

c. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Pembangunan KEK meliputi kegiatan :

1) Pembebasan Tanah untuk lokasi KEK dilakukan oleh :

a) Badan usaha dalam hal KEK diusulkan oleh badan

usaha

b) Pemerintah provinsi dalam hal KEK diusulkan oleh

pemerintah provinsi

c) Pemerintah kabupaten/kota dalam hal KEK

diusulkan oleh pemerintahan kabupaten/kota

2) Pelaksanaan pembangunan fisik KEK

Berdasarkan penetapan KEK, pemerintah provinsi,

pemerintah kabupaten/kota, atau kementrian/lembaga

pemerintah non kementrian menetapkan Badan Usaha

untuk melakukan Pembanguna KEK.


commit to user

31

d. Pengelolaan KEK

Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus dilakukan oleh:

1) Administrator yang bertugas memberikan izin usaha dan

izin lain yang diperlukan bagi pelaku usaha untuk

mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha

KEK, melakukan pengawasan dan pengendalian

operasionalisasi KEK yang dilakukan oleh Badan Usaha

Pengelola KEK, menyampaikan laporan operasinalisasi

KEK secara berkala dan insidental kepada Dewan

Kawasan.

2) Badan Usaha Pengelola

Badan usaha pengelola KEK bertugas menyelenggarakan

kegiatan usaha KEK. Yang dimaksud badan usaha

pengelola yaitu berbentuk BUMN (Badan Usaha Milik

Negara)/ BUMD (Badan Usaha Milik Daerah, Badan

Usaha Koperasi, Badan usaha swasta, atau Badan usaha

patungan antara swasta dan/atau koperasi dengan

pemerintah, pemerintah provinsi, dan/ atau pemerintah

kabupaten/kota.

e. Evaluasi

Dilakukan oleh dewan Kawasan disampaikan kepada

Administrator dan Dewan Nasional

Ketentuan dalam hal pengawasan, peraturan tentang larangan

KEK, seperti halnya daerah lain di Indonesia. Namun, untuk

ketentuan pembatasan, diberikan kemudahan dalam sisten dan

prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tetap

menguramakan pengawasan terhadap kemungkinan


commit to user

32

penyalahgunaan atau pemanfaatan KEK sebagai tempat melakukan

tindak pidana ekonomi.

2. Tinjauan Umum Mengenai Sistem Administrasi Pemerintah

c. Definisi Sistem

Pengertian dan definisi sistem adalah suatu kesatuan yang

terdiri atas komponen atau elemen yang saling berinteraksi,

saling terkait, atau saling bergantung membentuk keseluruhan

yang komplek. Kesatuan gagasan yang terorganisir dan saling

terikat satu sama lain. Kumpulan dari objek atau fenomena

yang disatukan bersama untuk tujuan klasifikasi atau analisis.

Adanya suatu kondisi harmonis dan interaksi yang teratur.

Dalam definisi yang paling umum, sebuah sistem adalah

sekumpulan objek/benda yang memiliki hubungan diantara

mereka.(ariebrain.wordpress.com/2010/03/06/sistem/diakses

tanggal 03 oktober 2011 pukul 09.00 WIB).

Suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu yaitu terdiri dari

komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan serta

memiliki ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang

teratur serta terintegrasi. Peraturan-peraturan hukum itu tidak

berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubungan satu sama lain,

sebagai konsekuensi adanya keterkaitan antara aspek-aspek

kehidupan dalam masyarakat. Malahan keseluruhan peraturan

hukum dalam setiap masyarakat merupakan suatu sistem

hukum. (Titik Triwulan 2006:88).

Berdasarkan kedua definisi diatas yang dimaksud dengan

sistem adalah suatu komponen yang mempunyai kaitan satu sama

lain dan tidak dapat dipisahkan, saling terikat sehingga

mempunyai tujuan tertentu.

d. Hukum Administrasi Pemerintahan

Hukum administrasi negara adalah hukum yang

mengendalikan disiplin dan operasi daripada Adiministrasi

Negara, yang meliputi Tata Pemerintahan, Tata Usaha Negara,

Tata Oraganisasi dan Manajemen Rumah Tangga Negara, Tata

Ppembangunan Negara, dan Administrasi Lingkungan (Prajudi

1994:63). Dibawah ini pendapat Para Ahli mengenai definisi

Hukum Administrasi Negara :


commit to user

33

1) Logemann : Hukum yang mengatur bagaimana cara

Pemerintah ,ikut berperan di dalam kehidupan sosial .

2) Prof . Dr.Prayudi Atmosudirdjo : Hukum Administrasi

adalah hukum mengenai seluk beluk administrasi negara .

3) Gerando : Hukum Administrasi adalah hukum yang

mengatur hubungan timbal balik antara Pemerintah dan

Yang diperintah .

4) Van Vollen Hoven : di dalam memberikan definisi

mendasarkan pada Hukum Tata Negara , dimana Hukum

Administrasi diartikan sebagai rangkaian dan peraturan

yang mengatur organ tertinggi dan organ rendah setelah

organ tersebut melakukan kewenangannya .Sedangkan

yang dimaksud dengan Hukum Tata Negara adalah

merupakan suatu rangkaian hukum yang mempelajari

struktur organisasi dan kewenangan yang melekat di

dalamnya .

5) De Hann : Hukum Administrasi merupakan instrument

yuridis bagi Pemerintah / Penguasa untuk secara aktif

mengendalikan kehidupan masyarakat dimana

pengendalian tersebut masyarakat ikut berperan serta di

dalamnya .

Sistem administrasi negara Indonesia haruslah

diterjemahkan sebagai bagian integral dari sistem nasional.

Landasan, tujuan, dan asas sistem administrasi negara

adalah sama dengan landasan, tujuan, dan asas sistem

nasional, yang tertera dalam Pancasila, Undang-Undang

Dasar 1945, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem administrasi

negara diarahkan untuk memperkuat kapasitas administrasi.

Kegiatan ini merupakan satu proses rasionalisasi terhadap

sistem administrasi, agar dapat memenuhi fungsinya

sebagai instrumen pembangunan dan sebagai alat untuk

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Selama Orde

Baru telah dilakukan usaha-usaha yang konsisten untuk

memperbaikisistemadministrasinegara.(http://www.creative


commit to user

34

brain.web.id/media.php?action=readnews&id=84/diakses

tanggal 03 oktober 2011 pukul 10.00 WIB).

Hukum administrasi negara erat kaitannya dengan hukum

administrasi pemerintahan akan tetapi terdapat perbedaan diantara

keduanya yaitu “Administrasi Negara adalah bagian daripada

proses politik, dimana administrasi dalam pemerintahan

berhubungan dengan kehendak golongan/partai-partai politik dan

dengan program-program politiknya, dan ikut serta menentukan

metode-metodenya bagaimana kebijaksanaan negara dapat

diselenggarakan” (Dimock, Dimock Koening, 1960 :1).

Administrasi negara mencakup kegiatan-kegiatan badan-badan

eksekutif, legislative dan yudikatif, sedangkan Administrasi

pemerintahan adalah kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk

kegiatan-kegiatan badan legislative dan badan yudikatif.

Secara filosofi administrasi berarti kerjasama antara

sekelompok orang atau lebih dengan dalam mencapai tujuan

yang telah ditentukan sebelumnya.Dari sekelompok orang

inilah maka lahilah yang namanya Organisasi dan Manajemen.

Secara kosa kata administrasi berasal dari bahasa yunani yang

terdiri dari kata Ad yang merupakan kata yang bermakna

intensif dan Ministrated yang berarti pelayanan .Jadi

Administrasi berarti ilmu yang mempelajari tentang pelayanan

yang seharusnya dilakukan secara Intensif.Pemerintahan

menurut etimologi (Kebahasaan) berasal dari kata "Perintah",

yang kita ketahui berarti suatu individu yang memiliki tugas

sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah

suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang

mengatur suatu negara yang meliliki cara dan sistem yang

berbeda-beda dengan tujuan agar negara tersebut dapat tertata

dengan baik. Menurut kosa kata , kata pemerintah berasal dari

kata to govern, governeren, bestuuren. Semuanya berarti

mengatur. dalam terminologi ini, pemerintah dapat mengatur

karena mereka memiliki legitimasi dari rakyat berupa amanat

konstitusi. semua negara memiliki konstitusi, mau mereka itu

komunis ataupun liberal. yang jelas pemerintah itu adalah

mereka yang menjalankan konstitusi itu dengan cara

mengalokasikan sumber-sumber daya yang ada, termasuk di

dalamnya ada kewenangan mengatur. Pemerintahan bisa

berarti dua hal. Pertama, bisa jadi merujuk pada


commit to user

35

kepemimpinan seseorang dalam pemerintah.Kedua, bisa juga

berarti fungsi yang dijalankan pemerintah. Fungsi yang

dijalankan pemerintah sendiri pada dasarnya adalah

konkretisasi dari fungsi negara yaitu beschikking (mengurus),

regelling (mengatur), dan politie (polisi / keamanan

ketertiban). Jadi Definisi dari Administrasi Pemerintahan

adalah keseluruhan dari bentuk penyelenggaraan pelayanan

Pemerintah daerah secara intensif kepada masyarakat baik itu

pemerintahan tingkat I maupun pemerintahan tingkat II dengan

memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan

sumber-sumber daya yang ada supaya tujuan negara dapat

tertata dengan baik (www.bappenas.go.id/get-file-

server/node/7069/ diakses tanggal 7 Desember 2011 pukul

11:00 WIB).

Pendapat Herbet A. Simon yang membedakan Administrasi

Pemerintah dan non Administrasi Pemerintah (Government and

non government Administration), dapat dikemukakan ciri-ciri

Administrasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

a) Administrasi Pemerintah dalam kegiatannya berdasarkan atas

hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksudnya adalah Negara termasuk di dalamnya Pemerintah dan

Lembaga-lembaga Negara yang lain dalam melaksanakan

kegiatannya harus dilandasi oleh hukum atau harus dipertanggung

jawabkan oleh hukum. Dengan landasan ini, maka setiap tindakan

Negara/Pemerintah harus mempertimbangkan dua kepentingan

atau landasan, kegunaannya ialah (doelmatigheid) dan landasan

hukumnya (rechtmatigheid).

b) Administrasi Pemerintah dalam kegiatannya berdasarkan atas

keputusan politik yang dibuat oleh Badan yang berwenang, dalam

menjalankan wewenangnya Administrasi Pemerintahan Republik

Indonesia berdasarkan atas Ketetapan-ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyatnya, yang bersidang sekurang-kurangnya

sekali dalam jangka waktu lima tahun.

http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/7069/

http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/7069/


commit to user

36

c) Administrasi Pemerintah dalam pengaturan organisasinya bersifat

birokratis. Di negara kita pengaturan organisasi pemerintah

didasarkan atas struktur birokratis, yang mengatur segala kegiatan

pemerintah baik ke dalam maupun ke luar, dan tata cara

pengambilan keputusan yang kompleks.

d) Administrasi Pemerintah dalam menjalankan kegiatannya

mendasarkan atas prosedur kerja yang diatur dengan ketentuan-

ketentuan yang berlaku (red tape): Misalnya peraturan perizinan,

peraturan pemborongan pekerjaan pemerintah, peraturan

pemborongan pekerjaan pemerintah, peraturan ekspor dan impor,

dan lain-lain.

Penyempurnaan Administrasi Pemerintah ditujukan agar

penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan

pembangunan dilakukan secara berhasilguna dan berdaya

guna (efektif dan efisien). Penyelenggaraan tugas-tugas

tersebut yang dilakukan secara berhasil guna (efektif),

apabila sasaran-sasaran yang dicapai itu sesuai dengan

kebijaksanaan, rencana dan program yang telah ditentukan.

Sedangkan tugas-tugas tersebut yang dilakukan secara

berdaya guna (efisien), apabila segala sarana dan fasilitas

kerja (input) yang diperlukan bagi proses pencapaian tujuan

nilainya relative kecil dibandingkan dengan besarnya

sasaran/ hasil yang dicapai (output). Dalam usaha

penyempurnaan Administarsi Pemerintah diusahakan agar

tidak terjadi adanya duplikasi, perjumbuhan (overlapping)

dan kekaburan dalam menjalankan tugas. Untuk itu dalam

pembentukan lembaga-lembaga (organisasi) pemerintah

diusahakan agar adanya kejelasan dalam menentukan tugas

pokok dan fungsinya. Demikian pula dalam pengunaan

sarana dan fasilitas kerja diusahakan agar tidak terjadi

adanya pemborosan-pemborosan, yaitu :pemborosan tenaga

kerja, biaya, peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan

lainnya. Penyempurnaan itu juga meliputi usaha-usaha

penyderhanaan prosedur kerja, hubungan kerja yang serasi,

tata cara penyelesaian kerja. Demikian juga penyalah

gunaan wewenang, penyelewengan, korupsi, dan lain-lain

harus dihindarkan (Soewarno Handayaningrat,1991:8).


commit to user

37

Disini terdapat perbedaaan antara administrasi pemerintah

dengan administrasi pemerintahan. Pengertian administrasi

pemerintah menurut E.Utrecht adalah gabungan jabatan

administrasi yang berada di bawah pimpinan Pemerintah

melaksanakan tugas yang tidak ditugaskan kepada badan-badan

Pengadilan dan Legislatif, tugas yang dilakukan meliputi

kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah

menjalankan pemerintahan melalui pengambilan keputusan

pemerintah (regeringsbesluit)yang bersifat strategi, policy, atau

ketentuan-ketentuan umum(algemen bepalingen), dan melalui

tindakan-tindakan pemerintah (regeringsmaatregelen)yang bersifat

menegakkan ketertiban umum, hukum, wibawa negara, dan

kekuasaan negara.

“Pemerintahan” dijalankan oleh Penguasa Eksekutif

(yaitu”pemerintah”) beserta, sedangkan “administrasi” dijalankan

oleh Penguasa Administratif beserta aparaturnya. Seorang pejabat

berkedudukan sebagai Pemerintah bilamana mempunyai

wewenang pemerintahan dan sedang menjalankan fungsi

pemerintahan. Fungsi pemerintahan adalah fungsi politik, dan

pemerintahan berarti sama dengan penegakkan (handhaving)

dan/atau penggunaan (aanweding) daripada (gezag) dan atau

kekuasaan (macht) negara. Pemerintahan dijalankan melalui :

a) Pengaturan perundangan, menetapkan peraturan yang berlaku

umum dan memepunyai kekuatan undang-undang;

b) Pembinaan masyarakat umum, dapat melakukan pemanggilan,

pengumuman, penerangan, dan sebagainya yang tidak dapat

dilawan;

c) Kepolisian, artinya: dapat secara langsung bertindak terhadap

setiap pelanggar undang-undang; dan


commit to user

38

d) Peradilan, artinya: menyelesaikan atau mendamaikan

persengketaan di luar pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis mencoba melakukan

analisis atau tinjauan bagiamana aspek hukum hubungan antara suatu

kawasan ekonomi khusus dengan pemerintahan setempat beradasarkan

proses lahirnya kawasan dimaksud.

3. Tinjauan Umum Mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah

a. Keterkaitan Pemerintahan Daerah dengan Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK)

Sebelum adanya istilah KEK (Kawasan Ekonomi Khusus),

istilah lain yang terlebih dahulu ada yaitu Kawasan Khusus yang

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah yaitu bagian wilayah dalam provinsi dan/ asas

kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh pemerintah untuk

menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahanyang bersifat khusus

bagi kepentingan nasional. Terdapat istilah yang berbeda tetapi

mempunyai makna yang sama.

Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilakukan oleh:

1) Administrator, dan

Administrator adalah bagian dari dewan kawasan yang

dibentuk untuk setiap KEK guna membantu dewan kawasan

dalam penyelenggaraan KEK. Sedangkan dewan kawasan

adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk

membantu dewan nasional dalam penyelenggaraaan KEK. Yang

berwenang di tingkat provinsi adalah pemerintah provinsi, yaitu


commit to user

39

gubernur. Tugas gubernur terdapat dalam Pasal 38 Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu :

1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah kabupaten/kota;

2) Koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di

daerah provinsi kabupaten/kota;

3) Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.


Yang termasuk didalam Badan Usaha Pengelola

berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 39 tahun 2009

yaitu Badan usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah,

Badan Usaha Koperasi, Badan Usaha Swasta, atau Badan

Usaha patungan antara swasta dan/atau pemerintah provinsi,

dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 5 angka (1) Undang-undang Nomor 39

Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),

pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional oleh:

1) Badan usaha;

2) Pemerintah kabupaten/kota; atau

3) Pemerintah provinsi

Yang dimaksud dengan pemerintah provinsi adalah

gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur pemerintahan

daerah provinsi. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota adalah

bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur


commit to user

40

pemerintahan daerah kabupaten/kota. Baik pemerintah provinsi

maupun pemerintah kabupaten/kota, keduanya adalah

pemerintahan daerah dimana didalam menyelenggarakan

urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah

dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Urusan wajib yang

menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan

urusan dalam skala provinsi yang meliputi :

1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat;

4) Penyediaan sarana dan prasarana umum;

5) Penanganan bidang kesehatan;

6) Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya

manusia yang potensial;

7) Penanggulangan masalah sosial dan lintas

kabupaten/kota;

8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;

9) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan

menengah termasuk lintas kabupaten/kota;

10) Pengendalian lingkungan hidup;

11) Pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten/kota;

12) Pelayanan pendudukan, dan catatan sipil;


commit to user

41

13) Pelayanan administrasi urusan pemerintah;

14) Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk

lintas kabupaten/kota;

15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum

dapat dilaksananakn oleh kabupaten/kota;

16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan

perundang-undangan.

Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang

menjadi urusan wajib kewenangan pemerintahan daerah

untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala

kabupaten/kota meliputi:

1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat;

4) Penyediaan sarana dan prasarana umum;

5) Penanganan bidang kesehatan;

6) Penyelenggaraan pendidikan;

7) Penanggulangan masalah sosial;

8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan;

9) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan

menengah;

10) Pengendalian lingkungan hidup;

11) Pelayanan pertanahan;

12) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

13) Pelayanan administrasi penanaman modal;

14) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan


commit to user

42

15) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan

perundang-undangan.

Terdapat perbedaaan antara pemerintah daerah dengan

pemerintahan daerah, Pasal 1 angkat (2) undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah

Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Yang termasuk didalam

Pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah. Asas-asas pemerintahan yang baik dalam Pasal 20

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 :

a) Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,

kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan

penyelenggaraan Negara

b) Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi

landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam

pengendalian penyelenggaraan Negara

c) Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan

kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif,

dan selektif

d) Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan

tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan

tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,

golongan dan rahasia Negara


commit to user

43

e) Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan

keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara

f) Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian

yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku

g) Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara

harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau

rakyau sebagai pemegang kedaulatan tinggi Negara

h) Asas efisiensi dan efektivitas adalah asas yang menentukan

bahwa untuk memperoleh efisiensi dilaksanakan desentralisasi,

yaitu pemberian otonomi yang luas supaya lebih efisien

(berdaya guna) dalam penggunaan waktu dan tenaga. adapun

untuk mencapai efektivitas (hasil guna) di lakukan

dekonentrasi untuk keperluan ekonomi dan politik.

b. Keterkaitan Otonomi Daerah dengan Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mendefinisikan otonomi

daerah sebagai hak,wewenang, kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Bahwa tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan menciptakan rasa aman bagi seluruh rakyat

indonesia dengan jalan melindungi segenap bangsa indonesia

merupakan sesuatu yang mendesak, maka otonomi daerah tidak bisa

dihindari. Otonomi sebagai sebuah alternatif pemerintahan merupakan

sebuah cara yang diambil demi melaksanakan tujuan-tujuan tersebut


commit to user

44

(id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah diakses tanggal 10 oktober

2011).

Menurut Pendapat Sarundajang didalam Soewarno

Handayaningkat dalam bukunya yang berjudul hukum administrasi

pemerintahan. Pada dasarnya tujuan otonomi adalah untuk

memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat berkembang

sesuai potensi yang dimiliki menuju kearah kehidupan masyarakat

yang lebih baik. Tujuan pemberian otonomi daerah setidaknya

dapat meliputi 4 (empat) aspek, yaitu :

1) Segi politik adalah untuk mengikutsertakan dan menyalurkan

aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri

maupun untuk mendukung kebijakan nasional melalui proses

demokrasi di lapisan bawah.

2) Segi manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan

daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan

terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat

sesuai dengan kebutuhan mereka.

3) Segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan

program pembangunan menuju tercapainya kesejahteraan

rakyat (Soewarno Handayaningrat 2005:82).

Prinsip Otonomi Daerah menurut Undang-undang Nomor 32 tahun

2004 :

1) Otonomi seluas-luasnya

Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan

pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan

dalam undang-undang.Daerah memilki kewenangan membuat

kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta,

prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada

peningkatan kesejahteraan rakyat.

2) Otonomi nyata

Suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan

dilaksanakan berdasarkan tugas,wewenang, dan kewajiban yang

senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan

berkembang, sesuai dengan potensi kekhasan daerah.

3) Otonomi bertanggung jawab

Otonomi yang dalam penyelenggraannya harus benar-benar sejalan

dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya


commit to user

45

untuk memberdayakan daerah tremasuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat yang merupakan bagian dari tujuan nasioana.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan

efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan

hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah,

potensi dan keanekaragaman daerah.Aspek hubungan wewenang

memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembagian kekuasaan secara

vertikal melahirkan garis hubungan antara pusat dan daerah dalam

sistem :

a) Desentralisasi

Pasal 1 Butir 7 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

“Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

b) Dekonsentrasi


“Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada

Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal

di wilayah tertentu.”

Asas Dekonsentrasi ini mengandung pengertian pelimpahan

wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai

wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Jadi gubernur adalah sebagai mandatris pemerintah pusat untuk

melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang diberikan. Sehingga

kekuasaan memberikan dan mencabut tugas dan fungsi tetap berada

dipemerintah pusat. Akan tetapi kemudian asas ini menjadi tidak

berfungsi karena terjadinya pembagian urusan yang diatur kemudian

dalam UU No 32 tahun 2004.


commit to user

46

Pembagian urusan tersebut bisa dilihat dari bab III pasal 10 UU No

32 tahun 2004. klausa yang ada dalam pasal 1 tersebut mengatakan

bahwa Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh

Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Kemudian

pada pasal selanjutnya Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan.

c) Medebewind/ Tugas Pembantuan


“Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari

pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari

pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-

tugas tertentu”.

Asas ini dalam UU 32 tahun 2004 ditempatkan pada pasal 10 ayat

5 poin c, dalam sebuah klausul “menugaskan sebagian urusan kepada

pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas

tugas pembantuan”.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah disesuaikan dengan amanat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu

pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat,

serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu

daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk


commit to user

47

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusannya,

Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan

sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau

wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada

pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa. Penyelenggaraan

urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan

antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan

kota atau antarpemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung,

dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh

Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan

Pemerintah.Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 meliputi:

a) politik luar negeri;

b) pertahanan;

c) keamanan;

d) yustisi;

e) moneter dan fiskal nasional; dan

f) Agama.

Untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah

di luar urusan pemerintahan, Pemerintah dapat menyelenggarakan

sendiri sebagian urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian urusan

pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah atau

menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau

pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hanya negara yang menganut sistem otonomi daerah yang bisa

menyelenggarakan Kawasan Ekonomi Khusus di negaranya, karena

pemerintah pusat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada

pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah yang disebut

dengan sistem desentralisasi.Pemerintahan daerah bisa menjalankan


commit to user

48

wewenangnya untuk mengatur daerahnya berdasarkan pembagian

secara vertical yang disebut sistem dekonsentrasi.

B. Kerangka Berfikir

Negara Indonesia

berdasarkan Hukum

UUD 1945

UU No.32 Tahun 2004

UU No.39 Tahun 2009

Pelaksanaan Administrasi

Pemerintah

Kesejahteraan

UU No. 25 Tahun 2007


commit to user

49

Penjelasan:

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 desebutkan bahwa

Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat), bukan negara yang berdasarkan

atas kekuasaan belaka (machtstaat), sebagai negara hukum Indonesia

menerima hukum sebagai ideology untuk menciptakan ketertiban, keamanan,

keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Disebutkan bahwa dengan

adanya hukum dimaksudkan agar setiap anggota masyarakat merasa aman dan

tenteram.

Dasar hukum dari adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 adalah Pasal

33 Undang-Undang Dasar 1945, dimana dalam pasal tersebut berbunyi

perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi

Khusus adalah Undang-Undang lahir berdasarkan perintahan Undang-Undang

Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Aturan lebuh lanjut terkait

KEK adalah sebagaiman tertuang dalam Peraturan pemrintah Nomor 2tahun

2009 tentang Penyelenggaranan Kawasan Ekonomi Khusus Keberadaan

undang-undang dimaksud mengatur terkait proses pembentukan, pengeloaan

kawasan ekonomi khusus serta hubungannya dengan pemerintah. Undang-

Undang ini tentunya memiliki hubungan pula dengan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang

penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai amanat Undang-undang Dasar

Negara RI Tahun 1945 termasuk penyelenggkraan administrasi pemerintahan

daerah. Berdasarkan kedua undang-undang ini ini diharapkan bisa menjawab


commit to user

50

berbagai permaslahan terkait pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),

kendala yang akan dihadapi, dan upaya mengatasi kendala dalam pengelolaan

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)cdikaitkan dengan penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Semua hal itu harus harus menjunjung tinggi

kesejahteraan rakyat yang karus dipenuhi oleh negara. Karena hal itu

merupakan bentuk konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum.,Berbekal

pengalaman lalu bahwa dalam praktek pemerintahan terdapat berbagai

kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan manakala pemerintah

menetapkan adanya kawasan investasi khusus yang memiliki beberapa

keistimewaan seperti Free Trade Zone (kawasan perdagangan bebas), Bended

Zone Plus sebagaimana yang sudah dipraktekkan di Pulau Batam.

Permasalahan hubungan administrasi pemerintahan seperti hal itulah yang

hendaka penulis jadikan objek penelitian.

Permasalahan lain yang menjadi perhatian penulis adalah keberadaan UU

nomor yang membuka peluang keberadaan kawasan investasi khusus yang

keberdaan pengaturannya tentu tidak seperti yang dalam UU Nomor 39 Tahun

2009 karena UU Nomor 32 Tahun 2004 mendahului undang-undang yang

dimaksud.


commit to user

51

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Serta Permasalahan yang

Dihadapi

1.Pengelolaaan Kawasan Ekonomi Khusus

Keberhasilan tujuan penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus akan

sangat ditentukan pada saat KEK yang telah ditetapkan dibangun dan

kemudian selanjutnya dikelola. Dalam hal Penyelenggaraan dan

operasionalisasi KEK, Undang-Undang 39 Tahun 2009 mengatur terkait

kelembagaan KEK dengan membentuk Dewan Nasional serta Dewan

Kawasan.

a) Kelembagaan KEK yaitu:

1) Dewan Nasional terdiri atas menteri dan kepala lembaga

pemerintah nonkementerian.

2) Dewan Kawasan terdiri atas wakil Pemerintah dan wakil

pemerintah daerah serta administrator dengan tugas dan fungsi

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu pemberian

izin, pengawasan dan pengendalian, penyampaian laporan

secara berkala maupun insidental kepada Dewan Kawasan.

Disamping itu dalam hal penyelenggaraan kegiatan usaha di

KEK dipastikan adanya Badan Usaha Pengelola KEK.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Kawasan Ekonomi Khusus merupakan ketentuan dasar hukum lebih lanjut dari


commit to user

52

UU 39 Tahun 2009 dalam hal penyelenggaraan KEK. Bab V Pasal 42

ketentuan dimaksud menegaskan terkait pengelolaan KEK sebagai berikut:

b) Pengelolaan KEK dilakukan oleh

1) Administrator

Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang

dibentuk untuk membantu Dewan Kawasan dalam

penyelenggaraan KEK. Administrator sebagaimana dimaksud harus

sudah dibentuk paling lambat sebelum KEK dinyatakan siap

beroperasi. Adapun dalam hal tugas ataupun kewenangan

Administrator sebagai pengelola KEK adalah:

a) memberikan izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi

pelaku usaha yang mendirikan, menjalankan, dan

mengembangkan usaha di KEK;

b) melakukan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi

KEK; dan

c) menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala

dan insidental kepada Dewan Kawasan.

Di dalam hal pelaksanaan pemberian izin oleh administrator

sebagaimana dimaksud, mekanisme pemberian izin kepada para pelaku

usaha dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP adalah kegiatan

penyelenggaraan suatu perizinan, fasilitas, dan kemudahan yang

mendapat pendelegasian wewenang dari lembaga atau instansi yang

memiliki kewenangan perizinan, fasilitas, dan kemudahan yang proses

pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap

terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Administrator sebagai penyelenggara PTSP di dalam KEK,

memperoleh pendelagasian wewenang yang ditetapkan melalui

Peraturan Menteri /Kepala Lembaga Pemerintah nonKementerian,

Gubernur, atau Bupati/Walikota, dengan mekanisme yang ditempuh

sebagai berikut:


commit to user

53

a) Administrator mendapat pendelegasian wewenang dari menteri

/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau

Bupati/Walikota yang memilki kewenangan perizinan,

fasilitas, dan kemudahan; dan

b) Menteri /kepala lembaga pemerintah non kementerian,

gubernur, atau Bupati/Walikota yang memilki kewenangan

perizinan, fasilitas dan kemudahan di KEK dapat menunjuk

penghubung dengan administrator.

Pendelegasian yang dimaksudkan dimiliki oleh administrator

sebagaimana dimaksud adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan

pertanggungjawaban perizinan, fasilitas, dan kemudahan, termasuk

penandatanganannya atas nama pemberi wewenang, oleh

menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur atau

bupati/walikota kepada Administrator yang ditetapkan dengan uraian

yang jelas, sesuai peraturan perundang-undangan.

Di dalam melakukan pengawasan dan pengendalian

operasionalisasi KEK, administrator berwenang memberikan:

a) arahan kepada Badan Usaha pengelola KEK untuk perbaikan

operasionalisasi KEK; dan

b) teguran kepada Badan Usaha pengelola KEK dalam hal terjadi

penyimpangan dalam pengoperasian KEK.

Laporan operasionalisasi KEK disampaikan oleh Administrator

secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Disamping itu administrator

menyampaikan Laporan operasionalisasi KEK secara insidental dalam

hal Dewan Nasional atau Dewan Kawasan membutuhkan perkembangan

operasionalisasi KEK atau Administrator menilai terdapat kondisi yang

harus dilaporkan segera. Berdasarkan Laporan dari Administrator

sebagaimana dimaksud, Dewan Kawasan melakukan evaluasi

pengelolaan KEK, yang hasil evaluasi sebagaimana tersebut

disampaikan kepada:


commit to user

54

a) Administrator; dan

b) Dewan Nasional.

Selanjutnya Administrator menggunakan hasil evaluasi Dewan

Kawasan sebagaimana dimaksud untuk melakukan pengendalian

operasionalisasi KEK. Hasil evaluasi Dewan Kawasan juga digunakan

oleh Dewan Nasional unutk melakukan penilaian terhadap operasionalisasi

KEK, dengan hasil penilaian tersebut Dewan Nsional dapat melakukan

tindak lanjut berupa:

a) pemberian arahan kepada Dewan Kawasan untuk peningkatan

kinerja operasionalisasi KEK;

b) pemantauan terhadap operasionalisasi KEK; dan/atau

c) memberikan rekomendasi mengenai langkah tindak lanjut

operasionalisasi KEK berupa pemutusan perjanjian pengelolaan

KEK atau pengusulan pencabutan penetapan KEK.

Rekomendasi pemutusan perjanjian pengelolaan KEK disampaikan

oleh Dewan Nasional kepada Dewan Kawasan, apabila Badan Usaha

pengelola:

a) tidak memenuhi standar kinerja pelayanan;

b) dinyatakan pailit;

c) melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin usaha dan izin lain

yang diberikan; dan/atau

d) mengajukan permohonan pemberhentian sebagai Badan Usaha

pengelola KEK.

Rekomendasi pencabutan penetapan KEK disampaikan oleh

Dewan Nasional kepada Presiden apabila dalam pengoperasian KEK:

a) tidak dilakukan perbaikan kinerja setelah dilakukan

langkah-langkah sesuai ketentuan.

b) terjadi dampak negatif skala luas terhadap lingkungan di sekitarnya;

c) menimbulkan gejolak sosial ekonomi bagi masyaraka di sekitarnya;

dan/atau

d) terjadi pelanggaran hukum di KEK.


commit to user

55


Badan Usaha pengelola KEK bertugas menyelenggarakan kegiatan usaha

KEK. Badan Usaha pengelola KEK sebagai pengelola dapat berbentuk:

a) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;

b) Badan Usaha koperasi;

c) Badan Usaha swasta; atau

d) Badan Usaha patungan antara swasta dan/atau koperasi dengan

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Badan Usaha pengelola KEK sebagaimana dimaksud ditetapkan pada

masa pelaksanaan pembangunan KEK dan paling lambat sebelum KEK

dinyatakan siap beroperasi oleh Dewan Nasional.

Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan Badan Usaha, Badan

Usaha pengusul ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola oleh:

a) pemerintah provinsi dalam hal lokasi KEK berada pada lintas wilayah

kabupaten/kota; atau

b) pemerintah kabupaten/kota dalam hal lokasi KEK berada dalam satu

wilayah kabupaten/kota.

Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pengelola bertanggung jawab

atas pembiayaan pengelolaan KEK. Selanjutnya dalam hal KEK yang

ditetapkan merupakan usulan pemerintah kabupaten/kota, penetapan Badan

Usaha pengelola dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan:

a) ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan

barang milik daerah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; atau

b) ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan

Pemerintah ini dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama

pemerintah kabupaten/kota dengan Badan Usaha.

Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan pemerintah provinsi,

penetapan Badan Usaha pengelola dilakukan oleh pemerintah provinsi sesuai

dengan:


commit to user

56


barang milik daerah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; atau


Pemerintah ini dalam hal pembangunanKEK dibiayai dari kerjasama

pemerintah provinsidengan Badan Usaha.

Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan

kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian, penetapan Badan

Usaha pengelola dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non

kementerian sesuai dengan:


barang milik negara dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; atau


Pemerintah ini dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama

Pemerintah dengan Badan Usaha.

Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pengelola KEKmelaksanakan

pengelolaan KEK berdasarkan perjanjian pengelolaan KEK yang ditandatangani

bersama antara Badan Usaha dengan pemerintah kabupaten/kota pemerintah

provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan

kewenangannya. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat:

a) Lingkup pekerjaan;

b) Jangka waktu;

c) Standar kinerja pelayanan;

d) Sanksi;

e) Pelaksanaan pelayanan KEK dalam hal terjadi sengketa;

f) Pemutusan perjanjian oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah

provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian

dalam hal tertentu;

g) Pengakhiran perjanjian;


commit to user

57

h) Pertanggungjawaban terhadap barang milik negara/daerah;

i) Serah terima aset atau infrastruktur oleh BadanUsaha pengelola

kepada kementerian/lembaga, pemerintah provinsi atau pemerintah

kabupaten/kota setelah kerjasama pengelolaan berakhir; dan

j) Kesanggupan penyediaan ruang kantor untuk kegiatan pelayanan

kepabeanan dan cukai.

Dalam hal tanah yang digunakan sebagai lokasi KEK merupakan milik

Badan Usaha, selain harus memuat ketentuan tersebut di atas, perjanjian harus

memuat pula ketentuan mengenai larangan mengalihkan sebagian atau seluruh

tanah lokasi KEK kepada pihak lain.

2.Tinjauan Terhadap Kawasan Khusus berdasarkan Perspektif UU Nomor 32

Tahun 2004

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui

otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan

kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan

pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka

pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti

kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan

pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan

keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu


commit to user

58

dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan

diberikannya otonomi daerah.

Seiring dengan itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu

memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Terkait hal tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagiamana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas telah membuka

peluang dibentuknya Kawasan Khusus yang pengaturannya ditegaskan

sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-undang 32 Tahun 2004 tersebut

sebagai berikut:

a) Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat

khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan

kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten kota.

b) Fungsi pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud adalah dalam

rangka penyelenggaraan perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas

dan ditetapkan dengan undang-undang.

c) Fungsi pemerintahan tertentu selain sebagaimana dimaksud diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di daerah otonom untuk

menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus

dan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya dalam bentuk

kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis,

pengembangan teknologi tinggi seperti pengembangan tenaga nuklir,

peluncuran peluru kendali, pengembangan prasarana komunikasi,

telekomunikasi, transportasi, pelabuhan dan daerah perdagangan bebas,

pangkalan militer, serta wilayah eksploitasi, konservasi bahan galian strategis,

penelitian dan pengembangan sumber daya nasional, laboratorium sosial,

lembaga pemasyarakatan spesifik. Pemerintah wajib mengikutsertakan

pemerintah daerah dalam pembentukan kawasan khusus tersebut


commit to user

59

Bahwa dalam rangka membentuk kawasan khusus sebagaimana

dimaksud, Pemerintah mengikutsertakan pemerintah daerah yang

bersangkutan dalam berbagai kapasitas. Posisi daerah dalam rangka

pembentukan KEK antara lain bahwa Pemerintah Daerah berperanan penting

sebagai pengusul pembentukan kawasan khusus sebagaimana dimaksud. Tata

cara penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (1), ayat

(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Terdapat beberapa persfektif pemikiran yang harus dicermati terkait

Kawasan Khusus berdasarkan konsep UU 32 Tahun 2004 jika dibandingkan

dengan UU Nomor 39 Tahun 2009 terkait Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam

UU Nomor 39 Tahun 2009 secara tegas menyebut Kawasan Ekonomi Khusus

sedangkan UU Nomor 32 Tahun 2004 menyebutnya dengan Kawasan

Khusus. Penyebutan dalam UU 32 demikian dimungkinkan karena di dalam

penyelenggaraan kawasan khusus tersebut terdapat urusan yang lebih luas

disamping urusan perdagangan bebas/pelabuhan bebas.

Kawasan khusus dalam Undang-undang 32 Tahun 2004adalah

kawasan strategis yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak

dari sudut politik, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan dan keamanan.

Dalam kawasan khusus diselenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu

sesuai kepentingan nasional. Kawasan khusus dapat berupa kawasan otorita,

kawasan perdagangan bebas, dan kegiatan industri dan sebagainya.

Di dalam perspektif Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang

Kawasan Ekonomi Khusus, yang disebut KEK, adalah kawasan dengan batas

tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh

fasilitas tertentu.

Fasilitas tersebut yaitu perpajakan, bea, dan cukai yang terdapat di dalam

Pasal 30 Undang-undang 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus:

(1) Setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK diberikan

fasilitas Pajak Penghasilan (PPh)

(2) Selain fasilitas PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

diberikan tambahan fasilitas PPh sebagaimana dimaksud pada ayat


commit to user

60

(1), dapat diberikan tambahan fasilitas PPh sesuai dengan karakteristik

Zona.

(3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas PPh sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009

Fasilitas yang diberikan pada KEK ditujukan untuk meningkatkan daya

saing agar lebih diminati oleh penanam modal. Fasilitas tersebut terdiri

atas fasilitas fiskal (pajak, bea,cukai, pajak daerah dan retribusi daerah)

dan nonfiskal (pertanahan, perizinan, keimigrasian, investasi dan

ketenagakerjaan) yang dapat diberikan pada Zona di dalam KEK, yang

akan diatur oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Fasilitas dapat berupa pengurangan atau pembebasan pajak dan

cukai serta penangguhan bea. Hal ini terdapat dalam Pasal 31 undang-

undang Nomor 39 Tahun 2009 “Fasilitas perpajakan juga dapat diberikan

dalam waktu tertentu kepada penenem modal berupa pengurangan Pajak

Bumi dan Bangunanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pembebasan pajak dan penangguhan bea masuk terdapat pada

Pasal 32

(1) Impor barang KEK dapat diberikan fasilitas berupa :

a. Penangguhan bea masuk;

b. Pembebasan cukai, sepanjng barang tersebut merupakan

bahan baku atau bahan penolong produksi;

c. Tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah (PPnBM) untuk barang kena pajak; dan

(2) Penyerahan barang kena pajak dari tempat lain di dalam

daerah pabean ke KEK dapat diberikan fasilitas tidak

dipungut PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Penyerahan barang kena pajak dari KEK ke tempat lain di

dalam daerah pabean sepanjang tidak ditujukan kepada

pihak yang mendapatkan fasilista PPN dikenakan PPN atau

PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.


commit to user

61

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas

sebagaimna dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33 undang-undang Nomor 39 Tahun 2009

(1) Barang asal impor yang dikeluarkan dari KEK dengan

tujuan diimpor untuk dipakai, sepanjang pengeluaran

tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh

fasilitas pembebasan atau pengangguhn bea masuk, cukai,

atau pajak dalam rangka impor;

a. Dipungut bea masuk;

b. Dilunasi cukainya untuk barang kena cukai; dan

c. Dikenakan PPN, atau PPN dan PPnBM, serta PPh

impor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan

ketentuan impor berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah yang terdapat dalam

Pasal 35 undang-undang Nomor 39 Tahun 2009

(1) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan

intensif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah

dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Selain intensif pajak daerah dan retribusi daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah

dapat memberikan kemudahan lain.

Fasilitas lain yang diberikan dalam bidang nonfiskal adalah

kemudahan untuk memperoleh hak atas tanah, kemudahan dan

keringanan dibidang perizinan usaha, mengatur ketentuan

bidang usaha yang terbuka dibidang peneneman modal, izin

memperkerjakan tenaga kerja asing, serta membentuk Lembaga

Kerjasama Tripartit untuk memudahkan penyelesaian masalah

dalam hal ketenagakerjaan.

Pasal 36 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 “Di KEK

diberikan kemudahan untuk memperoleh hak atas tanah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kemudahan dalam hal perizinan terdapat dalam Pasal 38

Undang-undang Nomor 39 tahun 2009


commit to user

62

(1) Di KEK diberikan kemudahan dan keringanan di bidang

perizinan usaha, kegiatan usaha, perindustrian,

perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang

asing pelaku bisnis, serta diberikan fasilitas keamanan

(2) Kemudahan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

Kemudahan dibidang investasi terdapat dalam Pasal 39 undang-

undang Nomor 39 Tahun 2009 “Di KEK tidak diberlakukan

ketentuan yang mengatur bidang usaha yang terbuka dengan

persyaratan di bidang penanaman modal, kecuali yang

dicadangkan untuk UMKM dan koperasi”

Kemudahan dibidang imigrasi terdapat dalam Pasal 41 undang-

undang Nomor 39 Tahun 2009 “ Izin memperkerjakan tenaga

kerja asing (TKA) yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau

komisaris diberikan sekali dan berlaku selama TKA yang

bersangkutan menjadi direksi atau komisaris”.

Pasal 43 undang-undang Nomor 39 tahun 2009 mengatur

tentang kemudahan dalam bidang ketenagakerjaan

(1) Di KEK dibentuk Lembaga Kerjasama Tripartit Khusus

oleh gubernur yang mempunyai tugas :

a. Melakukan komunikasi dan konsultasi menganai

berbagai masalah ketenagakerjaan;

b. Melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan

timbulnya permasalahan ketenagakerjaan; dan

c. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah

penyelesaian permasalahan.

(2) Keanggotaan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas unsur pemerintah, unsure pemerintah daerah,

unsur serikat pekerja/serikat buruh, dan unsure asosiasi

pengusaha.

(3) Di dalam melakukan tugas dan fungsinya, lembaga

sebagaiman dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan

lembaga lain.

Aspek lain yang jelas merupakan perbedaan adalah dalam hal

partisipasi Pemda dalam pembentukan KEK. Pemda merupakan

salah satu pihak yang menjadi pengusul akan keberadaan KEK.

Dalam sebuah kawasan dimungkin terdapat kawasan KEK yamg

merupakan lintas kabupaten sehingga pihak yang menjadi pengusul

adalah Pemerintah provinsi.


commit to user

63

Terkait dengan kondisi yang dialami oleh beberapa kawasan khusus

yang diatur dalam UU 32 tahun 2004 sebagaimana tersebut, terdapat

anatara lain 2 (dua) aspek krusial yang menjadi issue, dan merupakan hal-

hal yang perlu dicermati sehubungan penyelenggaraan Kawasan Khusus

dengan membandingkan beberapa kawasan khusus sebagai daerah otonom

sekaligus kawasan perdagangan bebas ataupun Daerah Otorita, dengan

cakupan aspek-aspek berikut.

a) Aspek Penyelenggaraan kewenangan, yang kalau dicermati secara

seksama di dalamnya terdapat dua aspek penting yang harus mendapat

perhatian secara hati-hati, yaitu.

(1) Kewenangan Pemerintah dengan segala kapasitasnya dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan.

(2) Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom dengan

segala kapasitasnya dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan skala provinsi.

(3) Kewenangan kawasan khusus/Otorita/perdagangan bebas dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu. Fungsi

pemerintahan tertentu dalam ketentuan ini antara lain, pertahanan

negara, pendayagunaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau

tertentu/terluar, lembaga pemasyarakatan, pelestarian warisan

budaya dan cagar alam, pelestarian lingkungan hidup, riset dan

teknologi.

b) Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah tidak dijelaskan sejauhmana peran pemerintah

daerah terhadap pengelolaan KEK, sehingga menimbulkan kerancuan

sejauhmana peran pemerintah daerah serta tugas dan wewenangnya.

Demikian dibutuhkan lebih lanjut terkait dengan implementasi

pelaksanaan urusan, yang dapat mencerminkan hubungan antara

lembaga pemerintahan daerah, pada akhirnya akan menentukan

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembentukan kawasan

khusus. Pengaturan lebih spesifik terhadap KEK ada di undang-undang


commit to user

64

Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Kawasan Ekonomi Khusus untuk menghindarkan ketidakharmonisan

antara undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang

Nomor 39 Tahun 2009 diperlukan harmonisasi perundang-undangan.

Hubungan penyelenggaran Pemerintahan di Daerah “Special

Economic Zone” merupakan salah satu issue strategik yang perlu

mendapat perhatian secara lebih serius. Hal ini dimaksudkan dalam

rangka optimalisasi, penyelenggaraan kawasan khusus yang

mengemban misi nasional tidak saja untuk pembangunan daerah tetapi

juga bagi kepentingan nasional.

Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

diperuntukkan bagi kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu yang dimaksud

adalah melakukan dan mengembangkan usaha dibidang perdagangan,

jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritime dan

perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, dan bidang lain. Untuk

menyelenggarakan KEK, dibentuk lembaga penyelenggara KEK

dengan tujuan untuk mengawasi pengelolaan KEK. Lembaga tersebut

terdiri atas Dewan Nasional ditingkat pusat yang diketuai oleh menteri

dan Dewan Kawasan ditingkat provinsi diketuai oleh Kepala Daerah

(Gubernur atau Bupati) .Dewan Kawasan membentuk Administrator

KEK di setiap KEK untuk melaksanakan pelayanan, pengawasan, dan

pengendalian operasionalisasi KEK.Kegiatan usaha di KEK dilakukan

oleh badan usaha dan pelaku usaha. Badan Usaha adalah perusahaan

berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha

Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk

menyelenggarakan kegiatan usaha KEK. Sedangkan yang dimaksu

dengan Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum,

tidak berbadan hukum atau usaha orang perseorangan yang melakukan

kegiatan usaha di KEK.


commit to user

65

B. Kendala serta upaya mengatasi kendala didalam pengelolaan Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis didalam pengelolaan

Kawasan Ekonomi Khusus, kendala serta upaya untuk mengatasi kendala

tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kelembagaan, seperti diketahui sebelumnya bahwa kelembagaan KEK

adalah bersifat nasional dengan tetap menempatkan pemerintah daerah

sebagai pemegang posisi penting sejak KEK diusulkan, ditetapkan,

dibangun, dam dikelola. Kelembagaan KEK sebagaimana dimaksud

adalah sebagai berikut.

(1) Dewan Nasional.

Dewan Nasional terdiri atas menteri dan kepala lembaga

pemerintah nonkementerian. Dewan Nasional KEK dibentuk

dengan Keputusan Presiden yang bertanggung jawab kepada

Presiden. Dewan nasional diketuai oleh menteri yang menangani

urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan beranggotakan

menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Saat ini

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Dewan Nasional kawasan Ekonomi Khusus, Menteri Koordinatoor

Bidang Perekonomian ditetapkan sebagai Ketua Dewan Nasional

Kawasan Ekonomi Khusus. Sebagai pendukung pelaksanaan

Dewan Nasional, Ketua Dewan telah menetapkan Organisasi dan

Tata kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

yang bersifat nasional. Dewan Nasional bertugas:

(1) menyusun Rencana Induk Nasional KEK;

(2) menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk

mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK;

(3) menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal

dalam KEK;


commit to user

66

(4) melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk

dijadikan KEK;

(5) memberikan rekomendasi pembentukan KEK;

(6) mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan

di wilayah yang potensinya belum berkembang;

(7) menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan,

pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan

(8) memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta

merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi

kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status

KEK.

(2) Dewan kawasan

Dewan Kawasan terdiri atas ketua yaitu gubernur, wakil ketua,

yaitu bupati/walikota, dan anggota, yaitu unsur Pemerintah di

provinsi, dan unsur pemerintah kabupaten/kota. Dewan Kawasan

dibentuk pada setiap provinsi yang sebagian wilayahnya

ditetapkan sebagai KEK. Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud

diusulkan oleh Dewan Nasional kepada Presiden untuk ditetapkan

dengan Keputusan Presiden. Dewan Kawasan sebagaimana

dimaksud bertanggung jawab kepada Dewan Nasional. Dewan

Kawasan bertugas:

(1) melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh

Dewan Nasional untuk mengelola dan mengembangkan

KEK di wilayah kerjanya;

(2) membentuk Administrator KEK di setiap KEK;

(3) mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan

mengoordinasikanpelaksanaan tugas Administrator KEK

dalam penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu

dan operasionalisasi KEK;

(4) menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan

dalam pelaksanaan kegiatan KEK di wilayah kerjanya;


commit to user

67

(5) menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan

Nasional setiap akhir tahun; dan

(6) menyampaikan laporan insidental dalam hal

terdapatpermasalahanstrategis kepada Dewan Nasional.

a) Administrator Kawasan Ekonomi Khusus

Administrator KEK bertugas:

(1) melaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain

yangdiperlukan bagi Pelaku Usaha yang mendirikan,

menjalankan, danmengembangkan usaha di KEK;

(2) melakukan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi

KEK; dan

(3) menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan

insidental kepada Dewan Kawasan.

Terhadap kelembagaan KEK sebagaimana dimaksud yang

menjadi perhatian terkait dengan kelembagaan KEK adalah peran

kepala daerah pada saat KEK dalam proses pengusulan dan pada saat

KEK sudah ditetapkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa usulan KEK

dapat berasal dari pemerintah daerah ( Prov/kabupaten/kota) yang

kemudian unsur-unsur dimaksud selanjutnya akan berkedudukan dalam

Dewan Kawasan.

Faktor lain adalah dalam hal komposisi atau jumlah personalia

Dewan Kawasan, bagaimana struktur serta berapa jumlah anggota Dewan

Kawasan yang ideal. Disamping itu dalam hal KEK itu diusulkan oleh

Gubernur atau Badan usaha yang lokasi mencakup lintas kabupaten/kota,

tentunya faktor-faktor tersebut harus juga menjadi bahan perhatian.

Masih dari faktor kelembagaan adalah terkait dengan lembaga

Administrator Kawasan, strukturnya seperti apa bagaimana

persyaratannya untuk menjadi administrator tersebut.

2) Mekanisme kerja dalam kelembagaan KEK;

Peran operasional sehari-sehari dalam pengelolaan KEK ada pada

tangan Badan Usaha Pengelola. Adapun bagaimana Badan Usaha


commit to user

68

Pengelola melaksanakan tugas serta seberapa patuh dan tepat BUP

melaksanakan kewajibannya sepenuhnya ada di tangan Administrator

Pengelola yang merupakan bagian dari Dewan Kawasan. Karena itu

perlu ada pengawasan intensif dan komprehensip terhadap kinerja

administrator mengingat di tangan administratorlah berbagai

kewenangan dimiliki.

3) Eksistensi kawasan khusus berdasarkan UU lama dengan keberadaan

beberapa kawasan perdagangan bebas/FTZ/Otorita antara lain Batam,

Bintan, dan Karimun. Bahwa kawasan tersebut masih diakui

keberadaannya sampai dengan berakhirnya perjanjian. Untuk

selanjutnya kawasan dimaksud dapat diusulkan menjadi Kawasan

Ekonomi Khusus.

4) Dalam hal keberadaan kawasan ekonomi khusus merupakan lintas

kabupaten atau kota maka kompleksitas permasalahan akan semakin

kompleks baik terkait kelembagaan KEK, meknisme kerja, serta

koordinasi kerja.

5) Dengan masih berlakunya ketentuan pengaturan UU Nomor 32 Tahun

2004 yang menegaskan keberadaan KEK, setidaknya secara ekspresis

verbis ada dua model pengaturan yang segera harus diseleraskan.

Meskipun pada dasarnya bahwa pengaturan yang kemudian dapat

menggantikan pengaturan sebelumnya, “Lex Posterior Derogat Legi

Priori”

Meskipun ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang

Kawasan Ekonomi Khusus telah sangat optimal mengantisipasi berbagai

kemungkinan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Kawasan

Ekonomi Khusus, bahkan lebih spesifik telah secara detail pengaturannya

dalam ketentuan lebih lanjut baik dalam Peraturan Pemerintah maupun

Peraturan Presiden setidaknya dalam aspek implemetasi kita akan

menjumpai berbagai permasalahan penting di antaranya yang sudah

penulis kemukakan sebelumnya yaitu:


commit to user

69

1. Aspek Kelembagaan, kalau dicermati secara seksama di dalamnya

terdapat aspek penting lainnya yang harus mendapat perhatian secara

hati-hati, yaitu:

a. Kewenangan Pemerintah dengan segala kapasitasnya dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan.

b. Kewenangan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota sebagai

daerah otonom dengan segala kapasitasnya dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan skala Provinsi atau

Kabupaten/Kota.

c. Kewenangan Penyelenggara Kawasan Ekonomi Khusus dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu, khususnya

bidang kewenangan sebagaimana dimaksud.

Peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kawasan khusus

sangat strategis bila dilihat dari pengaturan berdasarkan ketentuan

dimaksud. Permasalahan yang harus diperhatikan adalah dalam hal

implementasi pelaksanaan urusan, yang dapat mencerminkan hubungan

antara lembaga penyelenggara KEK tersebut. Karena itu, koordinasi antara

masing-masinglah yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan

pencapaian tujuan dan sasaran pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus.

Selanjutnya perlu dibuatkan aturan lebih jelas dan rinci mengenai tata

cara pembentukan masing-masing lembaga penyelenggara KEK di tingkat

daerah, meskipun ketentuan untuk Dewan Kawasan ada di tangan Dewan

Nasional. Hal yang paling pokok lagi adalah pembentukan Administrator

Kawasan yang memerlukan pengaturan lebih jelas dan rinci.

2. Mekanisme Kerja dalam Kelembagaan KEK:

Terhadap kelembagaan KEK yang telah terbentuk memerlukan pengaturan

mekanisme kerja yang jelas dan lengkap. Pengaturan mekanisme kerja

sebagaimana dimaksud, antara lain terhadap administrator yang memiliki

kewenangan pemebrian izin, monitoring dan pengendalian serta pelaporan.

Di samping itu perlu juga diatur mengenai hubungan kelembagaan internal

penyelenggara KEK maupun eksternal antara administrator dan institusi di


commit to user

70

luar penyelenggara KEK. Pengaturan ini sangat penting untuk dapat

memantau serta mengendalikan operasionaliasi KEK;

3. Eksistensi kawasan khusus berdasarkan undang-undang lama dengan

keberadaan beberapa kawasan perdagangan bebas/FTZ/Otorita antara

lain Batam, Bintan dan Karimun.

Saat ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang lama,

beberapa kawasan khusus telah terbentuk dan masih diakui

keberadaaannya sampai dengan berakhirnya perjanjian berdasarkan

ketentuan peralihan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang

Kawasan Ekonomi Khusus.

Ketentuan tersebut antara lain menyatakan:

a. “Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas, yaitu Batam, Bintan, dan Karimun,

yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000

tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775), sebelum atau

sesudah jangka waktu yang ditetapkan berakhir, dapat diusulkan


commit to user

71

menjadi KEK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan

ketentuan peraturan perundang-undangan lain.”

b. Dalam hal Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diusulkan menjadi

KEK, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berakhir

sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.Untuk


Ekonomi Khusus.

4. Harmonisasi Perundang-Undangan perlu dilakukan terhadap beberapa

ketentuan perundang-undangan khususnya UU Pemerintahan Daerah,

ketentuan yang harus diselaraskan dalam harmonisasi dimaksud adalah

terkait penegasan peran pemerintahan daerah dalam rangka

penyelenggaraan KEK. Saat ini tengah dilakukan upya revisi / perubahan

terhadap UU Pemerintahan Daerah, diharapkan revisi terhadap UU

dimaksud secara komprehensif juga mencakup penyelarasan terhadap

peran pememrintah daerah dalam rangka penyelenggaraan KEK.


commit to user

72

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan

Ekonomi Khusus dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011

tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Pengelolaan

Kawasan Ekonomi Khusus dilakukan oleh :

a. Administrator,

Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk

untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam

penyelenggaraan KEK.Administrator merupakan bagian dari

Dewan Kawasan.

Tugas Administrator adalah:

a) Memberikan izin usaha dan izin lain yang diperlukan

bagi Pelaku usaha untuk mendirikan, menjalankan, dan

mengembangkan usaha di KEK;

b) Melakukan pengawasan dan pengendalian

operasionalisasi KEK yang dilakukan oleh Badan Usaha

Pengelola KEK, dan

c) Menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara

berkala dan idental kepada Dewan Kawasan.

b. Badan usaha pengelola

Yang termasuk didalam badan usaha pengelola adalah Badan

Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan usaha

koperasi, Badan usaha swasta, atau Badan usaha patungan antara

swasta dan/atau koperasi dengan pemerintah, pemerintah

provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Tugas Badan

Usaha pengeloa adalah menyelenggarakan kegiatan usaha di

KEK.


commit to user

73

2. Kendala serta upaya mengatasi kendala di dalam pengelolaan Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK)

a. Kelembagaan, seperti diketahui sebelumnya bahwa kelembagaan

KEK adalah bersifat nasional dengan tetap menempatkan pemerintah

daerah sebagai pemegang posisi penting sejak KEK diusulkan,

ditetapkan, dibangun, dam dikelola. Dalam hal komposisi atau jumlah

personalia Dewan Kawasan, bagaimana struktur serta berapa jumlah

anggota Dewan Kawasan yang ideal. Disamping itu dalam hal KEK

itu diusulkan oleh Gubernur atau Badan usaha yang lokasi mencakup

lintas kabupaten/kota, tentunya faktor-faktor tersebut harus juga

menjadi bahan perhatian. Masih dari faktor kelembagaan adalah

terkait dengan lembaga Administrator Kawasan, strukturnya seperti

apa bagaimana persyaratannya untuk menjadi administrator tersebut.

Selanjutnya perlu dibuatkan aturan lebih jelas dan rinci mengenai

tata cara pembentukan masing-masing lembaga penyelenggara KEK

di tingkat daerah, meskipun ketentuan untuk Dewan Kawasan ada di

tangan Dewan Nasional. Hal yang paling pokok lagi adalah

pembentukan Administrator Kawasan yang memerlukan pengaturan

lebih jelas dan rinci.

b. Mekanisme kerja dalam kelembagaan KEK;

Peran operasional sehari-sehari dalam pengelolaan KEK

ada pada tangan Badan Usaha Pengelola. Adapun bagaimana

Badan Usaha Pengelola melaksanakan tugas serta seberapa

patuh dan tepat BUP melaksanakan kewajibannya sepenuhnya

ada di tangan Administrator Pengelola yang merupakan bagian

dari Dewan Kawasan. Karena itu perlu ada pengawasan intensif

dan komprehensip terhadap kinerja administrator mengingat di

tangan administratorlah berbagai kewenangan dimiliki.

Terhadap kelembagaan KEK yang telah terbentuk

memerlukan pengaturan mekanisme kerja yang jelas dan


commit to user

74

lengkap. Pengaturan mekanisme kerja sebagaimana dimaksud,

antara lain terhadap administrator yang memiliki kewenangan

pemebrian izin, monitoring dan pengendalian serta pelaporan.

Di samping itu perlu juga diatur mengenai hubungan

kelembagaan internal penyelenggara KEK maupun eksternal

antara administrator dan institusi di luar penyelenggara KEK.

Pengaturan ini sangat penting untuk dapat memantau serta

mengendalikan operasionaliasi KEK;

c. Eksistensi kawasan khusus berdasarkan UU lama dengan

keberadaan beberapa kawasan perdagangan bebas/FTZ/Otorita antara

lain Batam, Bintan, dan Karimun. Bahwa kawasan tersebut masih

diakui keberadaannya sampai dengan berakhirnya perjanjian. Untuk


Ekonomi Khusus.

Saat ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang

lama, beberapa kawasan khusus telah terbentuk dan masih

diakui keberadaaannya sampai dengan berakhirnya perjanjian

berdasarkan ketentuan peralihan Undang-undang Nomor 39

Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Ketentuan tersebut antara lain menyatakan:

“Pada saat Undang-Undang ini berlaku,

KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yaitu

Batam, Bintan, dan Karimun, yang dibentuk berdasarkan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1

Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan


commit to user

75

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4775), sebelum atau sesudah jangka waktu yang

ditetapkan berakhir, dapat diusulkan menjadi KEK sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan

peraturan perundang-undangan lain.”

Dalam hal Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak diusulkan menjadi KEK, Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas berakhir sesuai dengan jangka

waktu yang telah ditetapkan.Untuk selanjutnya kawasan

dimaksud dapat diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi

Khusus.

d. Dengan masih berlakunya ketentuan pengaturan UU Nomor 32

Tahun 2004 yang menegaskan keberadaan KEK, setidaknya secara

ekspresis verbis ada dua model pengaturan yang segera harus

diseleraskan. Meskipun pada dasarnya bahwa pengaturan yang

kemudian dapat menggantikan pengaturan sebelumnya, “Lex

Posterior Derogat Legi Priori”.

Harmonisasi Perundang-Undangan perlu dilakukan

terhadap beberapa ketentuan perundang-undangan khususnya

UU Pemerintahan Daerah, ketentuan yang harus diselaraskan

dalam harmonisasi dimaksud adalah terkait penegasan peran

pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan KEK.

Saat ini tengah dilakukan upya revisi / perubahan terhadap UU


commit to user

76

Pemerintahan Daerah, diharapkan revisi terhadap UU

dimaksud secara komprehensif juga mencakup penyelarasan

terhadap peran pememrintah daerah dalam rangka

penyelenggaraan KEK.

B. Saran

1. Mengingat Undang-undang yang mengatur tentang Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK) tidak sinkron, sudah seharusnya Pemerintah Pusat serta

DPR mengharmonisasikan undang-undang KEK yang terkait yaitu

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi

Khusus serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Hal ini dimaksudkan agar

memudahkan di dalam pengelolaan KEK.

2. Mengganti Undang-undang yang sudah tidak sesuai dengan tujuan

Kawasan Ekonomi Khusus itu sendiri (KEK), menyeragamkan istilah

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang mempunyai berbagai macam

nama diantaranya Kawasan Khusus yang terdapat di dalam Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan

Perdagangan Bebas.

tinjauan yuridis kawasan ekonomi khusus (kek) …... · kerancuan serta memberikan kepastian hukum...

Documents