tinjauan hukum terhadap taksi gelap

7/18/2019 Tinjauan Hukum Terhadap Taksi Gelap

1/20

TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANGKUTAN TAKSI GELAP DI BANDARA

SEPINGGAN BALIKPAPAN

Abstrak

Rosinta, Nim 0810015062, Tinjauan Hukum Terhadap Angkutan TaksiGelap di Bandara Sepinggan Balikpapan. Dosen Pembimbing I Bapak DenySlamet Pribadi, S.H.,M.H dan Pembimbing II Ibu Erna Susanti, S.H.,M.H.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya hukum dalammencegah angkutan taksi gelap di Bandara Sepinggan Balikpapan dan Apa saja kendalayang dihadapi dalam menertibkan angkutan taksi gelap sehingga tidak merugikanangkutan taksi resmi lain di Bandara Sepinggan Balikpapan.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

yuridis empiris, jenis dan sumber data yang digunakan adalah dengan pengumpulan dataPrimer dan data Sekunde dan proses analisa yang dipergunakan adalah Deskritif Kualitatif.

Hasil penelitian pada kantor PT. Angkasa Pura 1, Dinas Perhubungan, dan PolriResor Balikpapan Sektor Kawasan Bandara Sepinggan adalah bahwa keberadaan angkutantaksi gelap di Bandara Sepinggan Balikpapan diketahui bahwa pemerintah dalam hal iniyaitu Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dan Polri Resor Balikpapan Sektor KawasanBandara Sepinggan telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah adanya angkutantaksi gelap dengan melakukan razia. Begitu juga dengan PT. Angkasa Pura 1 yang telahmemberlakukan peraturan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai larangan mengangkut penumpangdengan tujuan tertentu (taksi gelap). Namun ternyata upaya-upaya tersebut tidak berjalan

dengan efektif karena banyaknya berbagai kendala seperti kurangnya informasi dankomunikasi kepada masyarakat tentang pentingnya sistem perizinan angkutan umum,tidak diberlakukan secara tegas peraturan hukum yang meliputi Undang-Undang Nomor22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keputusan Menteri PerhubunganNomor : KM. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan DenganKendaraan Umum dan dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2000Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2000Tentang Izin Angkutan Umum. Dan kurang efektifnya kemampuan aparat penegak hukumdalam menindak tegas angkutan taksi gelap.

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah seharusnya di butuhkan suatuperaturan yang khusus untuk menertibkan angkutan taksi gelap yang berada di BandaraSepinggan balikpapan sehingga tidak adanya persaingan dalam mencari penumpang serta

agar tidak merugikan angkutan taksi resmi lain di Bandara Sepinggan Balikpapan.

Kata kunci : Tinjauan hukum, yuridis, angkutan.


2/20

Pendahuluan

Kata transportasi berasal dari kata latin yaitu transportare, di mana trans berartiseberang atau sebelah lain dan portare berarti mengangkut atau membawa. Jaditransportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau dari suatutempat ke tempat lainnya.1Transportasi seperti itu merupakan suatu jasa yang diberikanguna menolong barang dan orang untuk di bawa dari suatu tempat ke tempat lainnya.Dengan demikian transportasi itu dapat diberikan definisi sebagai usaha mengangkut ataumembawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Adapun kegiatan dari transportasi tersebut meliputi pemindahan barang danpenumpang dari satu tempat ke tempat lain maka dengan demikian pengangkutmenghasilkan jasa angkutan atau dengan kata lain produksi jasa bagi masyarakat yangmembutuhkan. Dalam perjalanannya pengangkutan darat dengan kendaraan bermotormulai dipergunakan untuk pelayanan umum selain digunakan untuk pribadi. Apabila sudahmemenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan makakendaraan bermotor tersebut layak di jadikan angkutan umum resmi dengan plat nomorkuning. Plat nomor kuning diberikan kepada kendaraan bermotor beroda empat yangberarti boleh dioperasionalkan sebagai angkutan umum. Selain itu, kendaraan bermotorplat nomor kuning sudah dilengkapi asuransi kendaraan maupun asuransi jiwa terhadapawak dan penumpang. Dalam hal ini kendaraan bermotor beroda empat yang digunakansebagai angkutan umum (taksi gelap) berupa mobil penumpang seperti Avanza, Xenia,Panther, Toyota Kijang innova dan sejenisnya.

Menurut Pasal 1 Angka 20 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umummenjelaskan bahwa mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi

sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi,baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. Tetapi dalamperjalanannya angkutan umum resmi banyak mengalami permasalahan transportasikhususnya persaingan dengan kendaraan bermotor pribadi dengan plat nomor hitam yangsering disebut taksi gelap. Kendaraan tersebut tidak seharusnya dipergunakan sebagaiangkutan umum akan tetapi sebagai angkutan pribadi sesuai dengan ketentuan dalamUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Banyaknya mobil pribadi sebagai angkutan umum dari hari ke hari mengakibatkanpersaingan tidak sehat dengan angkutan umum resmi. Di pihak angkutan umum resmi,kendaraan tersebut dianggap mengambil bagian rezeki atau penumpang yang seharusnyadidapat oleh angkutan umum resmi (penyerobotan). Selain itu mobil pribadi sebagaiangkutan umum dapat menerapkan tarif angkutan semaunya pada penumpang, karenatidak mengacu pada ketentuan tarif yang ditentukan dalam Undang-Undang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan. Mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum seringkali tidak

membayar retribusi, tidak masuk terminal dan tidak menggunakan jasa pelayanan ujikendaraan. Ditambah lagi daya jelajah kendaraan tersebut yang bisa masuk kota danpelosok yang tidak bisa dimasuki angkutan umum resmi. Hal itu yang menyebabkan paraangkutan taksi resmi di Bandara Sepinggan merasa tersaingi dengan adanya angkutantaksi gelap.

1Rustika Kamaluddin, 1987, Ekonomi Transportasi, Ghalia Indonesia, Jakarta. Halaman 9


3/20

Hal tersebut akhirnya diatur oleh suatu Peraturan Hukum oleh Pemerintah dalambentuk dalam Peraturan Perundang-Undangan terbaru adalah Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan Undang-UndangNomor 14 Tahun 1992. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 telah dicabut dandinyatakan tidak berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2003Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum dan danPeraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Izin Angkutan Umum.

Yang mengatur tentang ijin trayek, ijin usaha angkutan, ijin operasional, kelayakanangkutan untuk umum beserta persyaratan lain yang ditentukan.

Pengertian Pengawasan

Adapun pengertian pengawasan menurut para ahli:2

1) George R Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapaiyaitu standar, apa yang sedang dilakukan , yaitu menilai pelaksanaan dan bilaperlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai denganrencana yaitu selaras dengan standar.

2) Sendang P. Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaanseluruh kegiatan organisasi untuk menjami agar semua pekerjaan yangdilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya.

Macam-macam pengawasan yaitu :3

a.

Pengawasan langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan caramendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat objek yang diawasi.b. Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan tanpa

tidak mendatangi tempat objek yang diawasi atau dengan kata lain dilakukandari jarak jauh.

Hukum Pengangkutan

Hukum pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal-balik, yang mana pihakpengangkut mengikat diri untuk untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/ atauorang ketempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim-penerima, pengirimatau penerima, penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentuuntuk pengangkutan tersebut.4 Sedangkan, Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan

dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutanbarang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan

2 http://www.negarahukum.com/hukum/teori-pengawasan.html, diakses 25 September 20123Sujamto, 1986, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan (edisi revisi), Ghalia Indonesia, Jakarta

Timur. Halaman 764http://mrhattasatria.blogspot.com/2011/07/hukum-pengangkutan-darat-melalui-kereta.html di akses

tanggal 25 September 2012 13.26


4/20

selamat, dan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biayapengangkutan.5

Dalam perjanjian pengangkutan ada beberapa hal yang bukan tanggung jawabpengangkut. Artinya apabila timbul kerugian, pengangkut bebas dari pembayaran gantikerugian. Beberapa hal itu adalah:6

a. Keadaan memaksa,b. Cacat pada barang atau penumpang itu sendiri,c. Kesalahan atau kelalaian pengirim atau penumpang itu sendiri.

Tujuan dari adanya pengaturan hukum pengangkutan untuk mengatur hubunganhukum-hukum yang tertib karena keperluan, pemindahan barang-barang dan/atau orang-

orang dari suatu tempat ke tempat lainnya untuk memenuhi pelaksanaan pengangkutanjuga memberikan pengaturan untuk mendapatkan pengangkutan (ekspeditur). Sedangkanteori hukum pengangkutan adalah serangkaian ketentuan Undang-undang atau perjanjianmengenai pengangkutan yang direkonstruksi sedemikian rupa sehingga menggambarkanproses kegiatan pengangkutan.

Perizinan Angkutan

Penggunaan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya untukmengatur, tetapi juga untuk menetapkan. Dalam hal pentapan yang ditujukan kepadaindividu, kewenangan pemerintah harus dilaksankan berdasarkan hukum yang jelassehingga dapat dipertanggungjawabkan. Salah satunya penetapan tentang angkutan taksi

gelap. Adapun pengertian dari Izin menurut para ahli antara lain:1) Mr. N.M. Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M. Ten Berger, Izin adalah suatu persetujuan

dari penguasaberdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untukdalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (Ijin dalam arti sempit).7

2)Van Der Pot, Izin adalah keputusan yang memperkenankan dilakukannyaperbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.8

Tujuan dari sistem perizinan itu sendiri yaitu adalah agar melalui izin, pemerintahterlibat dalam kegiatan warga melalui serangkaian penyelenggaraan. Dalam hal inipemerintah mengarahkan warganya melalui instrumen yuridis berupa ijin. Kadang kalakebijakan pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat, bahkan tidak berhentipada satu tahap melainkan melalui serangkaian kebijakan. Setelah izin diproses, masih

5 http://folorensus.blogspot.com/2008/07/hukum-tentang-perjanjian-pengangkutan.html di aksestanggal 25 September 2012 13 .40

6Ibid7N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berger,disunting Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan,

Penerbit Yuridika,Surabaya, hal 2-38Van Der Pot dalam Untrecht dan Moh.Saleh Djinang, 1985, Pengantar Hukum Administrasi Negara

Indonesia, Penerbit dan Balai buku ichtiar, Jakarta, hal 143


5/20

dilakukan pengawasan , pemegang izin diwajibkan menyampaikan laporan secara berkaladan sebagainya.9

Menurut Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota balikpapan Nomor 7 Tahun 2000Tentang Izin Angkutan Umum menyebutkan bahwa setiap kegiatan usaha angkutan orangdan atau angkutan barang dengan kendaraan umum yang dikeluarkan oleh Kepala Daerahatau pejabat yang ditunjuk sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan, izin usaha angkutan meliputi:

Kegiatan usaha angkutan orang dan atau angkutan barang dengan kendaraan umumdilakukan oleh :

1. Badan usaha milik Negara atau badan usaha milik Daerah;2. Badan usaha milik Swasta Nasional;3.

Koperasi;4. Perorangan warga negara Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil PenelitianKeberadaan angkutan taksi gelap di Bandara Sepinggan Balikpapan yangbertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan.

Adapun sumber data yang didapatkan dalam peneltian ini antara lain:1. Data Primer

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bandara Sepinggan Balikappantempat keberadaan angkutan taksi gelap untuk mencari penumpang. Banyaknyaangkutan taksi gelap tersebut dari tahun ke tahun, mengakibatkan adanya persaingantidak sehat dengan angkutan umum resmi. Menurut angkutan taksi resmi angkutantaksi gelap telah mengambil sebagian rezeki atau penumpang yang seharusnyadidapat oleh angkutan taksi resmi (penyobotan). Berikut daftar peninggatan angkutantaksi gelap di Bandara Sepinggan Balikapapan dari tahun ke tahun :

TABEL 1.1

Daftar Peningkatan Angkutan Taksi Gelap di Bandara SepingganBalikpapan.

Nomor Tahun Jumlah1. 2011 35

2. 2012 50

3. 2013 70

Sumber Data : Data diolah berdasarkan hasil wawancacara terhadap supir angkutantaksi gelap yang berada di Bandara Sepinggan Balikpapan

9N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berger, Loc. Cit. Hal 4


6/20

Selain itu angkutan taksi gelap dapat menerapkan angkutan menerapkan tarifangkutan semaunya kepada penumpang, karena tidak mengacu pada ketentuan tarif

yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Ketentuan tersebut hanya berlaku kepada angkutan taksi berplat kuning sepertiKalung Mas. Di tambah dengan tidak adanya jaminan keselamatan jiwa dariPemerintah atau supir angkutan taksi gelap itu sendiri. Karena angkutan taksi gelapitu sendiri tidak melalui perizinan yang resmi sesui dengan Undang-Undang Nomor 22Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keputusan MenteriPerhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan OrangDi Jalan Dengan Kendaraan Umum dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 35Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7Tahun 2000 Tentang Izin Angkutan Umum. Dan tidak adanya pembayaran retribusidari angkutan taksi gelap yang merugikan Pemerintah Kota Balikpapan.

2.

Data SekunderDan dari hasil dilapangan terdapat suatu peraturan yang telah ditetapkan oleh

pihak angkasa pura yang meliputi pemberlakuan Peraturan Perundang-Undanganterkait pasal 153 ayat (1) dan pasal 304 Undang-Undang Lalu Lintas dan AngkutanJalan yang menyebutkan bahwa :

Pasal 153 ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a. Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksuddalam pasal 151 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkanpenumpang disepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luarpelayanan angkutan orang dalam trayek.

Pasal 304 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan orangdengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkanpenumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakankendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluanlain sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat (1) dipidanadengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau dendapaling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

B.

Pembahasan1. Upaya Hukum dalam mencegah angkutan taksi gelap di BandaraSepinggan Balikpapan.

Sarana transportasi merupakan faktor penting dalam mewujudkan proseskelancaran dalam penyelenggaraan pengangkutan orang dengan angkutan umum.Pentingnya sarana transportasi tersebut dapat tercemin dari meningkatnya kebutuhanakan jasa angkutan umum. Apalagi di kota-kota besar. Kebutuhan akan angkutan jasaumum di darat seolah sudah menjadi bagian dari masyarakat kota yang tidak memilikikendaraan sendiri. Dalam perjalanannya pengangkutan darat dengan kendaraan


7/20

bermotor mulai di pergunakan untuk pelayanan umum selain digunakan untukpelayanan pribadi.

Menurut Pasal 1 Angka 20 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan KendaraanUmum menjelaskan bahwa mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yangdilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempatduduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.Pemilik kendaraan bermotor pribadi tersebut mengetahui bahwa tindakan itusebenarnya telah melanggar hukum khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 22Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kendaraan bermotor (taksi gelap) yang digunakan sebagai angkutan umumsebelumnya harus memenuhi persyaratan Undang-undang Lalu Lintas dan AngkutanJalan terlebih dahulu. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat jaminan pelayanan

kualitas angkutan umum harus diutamakan. Persyaratan-persyaratan tersebutmeliputi izin usaha, trayek, dan operasi angkutan umum, kelaikan jalan mobil yangdigunakan sebagai angkutan umum, asuransi kendaraan angkutan umum, sertaketentuan mobil yang harus dipenuhi sebagai angkutan umum menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun upaya hukum dalam mencegah angkutan taksi gelap di BandaraSepinggan Balikpapan yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu Dinas Perhubungan KotaBalikpapan, Polri resor Balikpapan Sektor Kawasan Bandara Sepinggan dan PT.

Angkasa Pura 1 selaku penanggung jawab Bandara Sepinggan yaitu antara lain :a. Yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.

Yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yaitu adanya suatuwacana tentang adanya kegiatan untuk berkerja sama dengan pihak Kepolisian

Kota Balikpapan untuk melakukan razia demi menertibkan angkutan taksigelap. Tetapi wacana tersebut belum dapat terealisasi karena banyaknya hal-hal yang perlu dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. MenurutKepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan bagian Kasi Angkutan keberadaanmobil angkutan taksi gelap di Bandara Sepinggan telah menjadi pembahasanbagi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan karena Dinas Perhubungan KotaBalikpapan sendiri tidak pernah mengerluarkan izin apapun untuk angkutantaksi gelap karena angkutan tersebut bukan tergolong angkutan taksi atau punangkot.

Karena semakin banyaknya kecelakaan di Kota Balikpapan yang terjadipada angkutan taksi gelap. Dinas Perhubungan Kota balikpapan pun Berjanji

akan segera menindak serta menertibkan para supir angkutan taksi gelapsesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan agar adanya penertiban dan kelancaran terhadap angkutanumum di Kota balikpapan serta agar tidak adanya persaingan dalam usahaangkutan.

Karena sudah seharusnya para supir memenuhi persyaratan-persyaratansesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 agak adanya

jaminan keselamatan jiwa penumpang ataupun supir dalam berpergian karenasupir telah memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan pemerintah.


8/20

b. Yang dilakukan Polri resor Balikpapan Sektor Kawasan Bandara Sepinggan.Dalam penjelasannya upaya hukum yang dilakukan Polri resor

Balikpapan Sektor Kawasan Bandara Sepinggan terhadap angkutan taksi gelaptelah dilakukan penertiban berupa razia. Razia, dalam hal ini pernah dilakukanbaik secara khusus maupun secara umum. Dan banyak dari angkutan taksigelap terkena razia tetapi mereka hanya perlu membayar denda sesuai denganketentuan pasal 304 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi Setiap orang yang mengemudikankendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan ataumenurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakankendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lainsebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat (1) dipidana dengan pidanakurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).Dan Polri resor Balikpapan Sektor Kawasan Bandara Sepinggan jugakerap berkeliling di Seputar Bandara Sepinggan Balikpapan meliputi 2 hingga 3orang anggota kepolisian. Tetapi tetap saja penertiban razia itu kurang efektibkarena angkutan taksi gelap berupa mobil pribadi dan susah untuk mengetahuiyang mana angkutan taksi gelap dan yang mana mobil pribadi.

c. Yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura 1.Pihak PT. Angkasa Pura 1 lebih menyerahkan kasus seputar angkutan

taksi gelap ini kepada pihak yang lebih berwenang yaitu Dinas Perbungan danKepolisian Balikpapan. Karena PT. Angkasa pura lebih bertanggung jawabterhadap Bandara Sepinggan Balikpapan oleh karena itu PT. Angksa Pura 1membantu dengan menertibkan berupa peraturan hukum berupa

pemberitahuan dalam bentuk spanduk yang terletak di Bandara SepingganBalikpapan. Agar mewujudkan kenyamanan bagi orang-orang yang hendakberpergian dengan menggunakan taksi resmi di seputar Bandara Sepinggan.Serta pihak penumpang taksi resmi pun dapat merasakan kenyamanan dengan

jaminan keselamatan karena taksi resmi telah memenuhi peraturan sesuaidengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan.Selain upaya razia yang dilakukan dalam mencegah angkutan taksi gelap

di Bandara Sepinggan Balikpapan. Adapun tindakan-tindakan hukum yangdilakukan pihak PT. Angkasa Pura seperti yang disebutkan di atas yaituperberlakuan peraturan-peraturan yang berpedoman pada Undang-Undang

Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Ada beberapa upaya yaitu melaluipemberlakuan Peraturan Perundang-Undangan terkait pasal 153 ayat (1) danpasal 304 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkanbahwa :Pasal 153 ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksuddalam pasal 151 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkanpenumpang disepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luarpelayanan angkutan orang dalam trayek.


9/20


Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan orangdengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkanpenumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakankendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluanlain sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat (1) dipidanadengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau dendapaling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dan apabila di dalam penertiban angkutan taksi gelap tersebut terdapatoknum supir yang melanggar peraturan yang berada di Bandara SepingganBalikpapan maka supir tersebut akan diserahkan kepada pihak kepolisiankawasan Bandara Sepinggan Balikpapan untuk di proses sesuai dengan

peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Angkasa Pura.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menertibkan angkutan taksi gelapsehingga tidak merugikan angkutan taksi resmi lain di Bandara SepingganBalikpapan.

Semakin banyaknya angkutan taksi gelap di kota Balikpapan khususnya dikawasan Bandara Sepinggan Balikpapan mengindikasikan bahwa upaya-upaya yangtelah dilakukan oleh pemerintah tidak berhasil. Terlihat jelas melalui peningkatanterhadap angkutan taksi gelap yang berada di Bandara Sepinggan Balikpapan yangdilakukan secara observasi terhadap para supir angkutan taksi gelap yang sedangberada di Bandara Sepinggan Balikpapan.

TABEL 1.2Daftar Peningkatan Angkutan Taksi Gelap di Bandara Sepinggan

Balikpapan.

Nomor Tahun Jumlah

1. 2011 35

2. 2012 50

3. 2013 70

Sumber Data : Data diolah berdasarkan hasil wawancacara terhadap supir angkutantaksi gelap yang berada di Bandara Sepinggan Balikpapan

Karena dari gagalnya usaha pemerintah dalam manertibkan angkutan taksigelap di kota Balikpapan khususnya di wilayah Bandara Sepinggan Balikpapan sangatmerugikan pihak pengusaha angkutan taksi resmi karena menurut supir angkutantaksi resmi, angkutan taksi gelap tersebut telah merebut penumpang di BandaraSepinggan Balikpapan serta membuat pendapatan supir taksi resmi berkurang.Menurut supir angkutan taksi gelap sebenarnya mereka tidak boleh lagi untukmangkal di Bandara Sepinggan Balikpapan karena larangan dari pihak BandaraSepinggan Balikpapan. Karena supir angkutan taksi gelap mengaku mereka hanyamengantar penumpang atau menjemput penumpang di Bandara Sepinggan.


10/20

Karena supir angkutan taksi gelap sekarang menggunakan sistem langgananjadi apabila pelanggan membutuhkan jasa angkutan taksi gelap penumpang dapat

menelpon supir angkutan taksi gelap. Tetapi terkadang apabila sedang mengantarpenumpang ke Bandara Sepinggan Balikpapan para Supir angkutan taksi gelapmencari penumpang dengan bantuan calo dari pada pulang dengan tidak membawauang tambahan. Tetapi supir angkutan taksi gelap mengaku bahwa para supirangkutan taksi gelap tidak dapat berlama-lama dan menawarkan jasa angkutan taksigelap secara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan oleh pihak Bandara SepingganBalikapan. Bila para supir angkutan taksi gelap merasa sudah merasa lama berada diBandara Sepinggan Balikpapan tetapi apabila para supir tidak mendapatkanpenumpang para supir angkutan taksi gelap pun pulang karena supir angkutan taksigelap takut ketahuan oleh pihak Bandara Sepinggan Balikpapan.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi angkutan taksi gelap banyak digunakan

sebagai angkutan umum tetapi juga dilarang karena kurangnya jaminankeselamatan jiwa :

a) Faktor EkonomiDalam kehidupan sehari-hari seseorang harus memenuhi kebutuhan

hidupnya serta keluarganya untuk memperoleh kehidupan yang layak,bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Banyak cara untuk memenuhikebutuhan hidupnya sehari-hari atau memperoleh kehidupan yang layak.Diantaranya bekerja menjadi Dokter, pengusaha, pelayan sampai tukangbecak. Begitu juga para awak angkutan yang terdiri dari sopir dan kernetmaupun pemilik atau pengusaha angkutan taksi gelap. Para supirbekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarga untuk

menuju penghidupan yang lebih baik. Bagi supir, hampir seharian penuhbekerja untuk mengejar setoran yang telah ditetapkan oleh pemilik/pengusaha angkutan tersebut.

Semakin bertambahnya jumlah angkutan umum dari hari ke hari,menandakan bahwa semakin banyak orang yang berkecimpung di usahatransportasi karena mempunyai potensi untuk dikembangkan mengingatangkutan umum semakin banyak dibutuhkan masyarakat untukmelakukan perjalanan. Dari tahun ke tahun orang yang mencari nafkahhidup dan berkecimpung di usaha transportasi, khususnya angkutanumum semakin banyak. Sementara angkutan umum resmi berplatkuning yang diizinkan dan diakui oleh Pemerintah, jumlahnya dibatasimemicu beroperasinya mobil pribadi berplat hitam yang yang seringdisebut dengan angkutan taksi gelap.

Hal ini dapat mengakibatkan perebutan penumpang diantara

angkutan resmi dengan angkutan taksi gelap. Angkutan umum resmimenganggap bahwa awak angkutan umum plat hitam telah menyerobotpenumpang yang seharusnya menjadi haknya. Akhirnya menimbulkanrawan pertengkaran antara awak angkutan umum resmi dengan awakangkutan umum tidak resmi plat hitam, serta sama-sama berdalihmencari nafkah di bidang angkutan umum. Selain itu apabila terjadipenindakan terhadap angkutan umum tidak resmi plat hitam oleh aparatyang berwenang di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, awak dan


11/20

pemilik angkutan tersebut tidak mau langsung dipersalahkan. Para supirangkutan taksi gelap berusaha membenarkan usaha angkutan mereka

dengan dalih faktor ekonomi yang tidak memungkinkan untuk mengurusijin dan memberi uang damai agar mereka bisa beroperasi lagi.

b)Faktor banyaknya jumlah Pengguna jasa angkutan umum yang tidakdapat tertampung oleh angkutan umum resmi

Semakin bertambah banyaknya jumlah pengguna jasa angkutanumum ditambah mobilitas yang tinggi dari pengguna jasa itu sendiri daritahun ke tahun menimbulkan permasalah baru di bidang angkutanumum. Hal ini mengingat jumlah angkutan resmi sendiri terbatas dalamkenyataannya untuk menampung keseluruhan jumlah pengguna jasaangkutan umum yang selalu bertambah. Akibatnya hal tersebut dapatmengakibatkan pengguna jasa angkutan umum yang tidak tertampung

oleh armada angkutan umum resmi beralih ke armada angkutan umumtaksi gelap untuk melayaninya.Dalam hal ini pengguna jasa angkutan umum tersebut dihadapkan

pada suatu dilema, mengingat angkutan tersebut tidak memberikanjaminan asuransi dan ganti kerugian apabila terjadi musibah yang timbuldari angkutan itu. pengguna jasa angkutan itu terpaksa harus menerimaresiko apabila menggunakan jasa angkutan umum tidak resmi tersebut.Semakin banyak angkutan umum resmi yang beroperasi, semakinbanyak juga angkutan umum resmi yang dapat menimbulkan persaingantidak sehat antar awak angkutan resmi sendiri dalam mencari nafkahhidup. Akibatnya semakin sedikit peluang mendapatkan penumpangsebanyak-banyaknya bagi seseorang.

Mengingat jumlah angkutan umum resmi yang harus dibatasi,membuat pengguna jasa angkutan umum beralih dan terpaksamemanfaatkan angkutan mobil pribadi sebagai angkutan taksi gelap.Pengguna jasa angkutan umum terpaksa menanggung resiko yangterjadi terhadap musibah dan tindakan sewenang-wenang terhadaptindakan para supir angkutan taksi gelap tersebut menganai tarif dantata cara pengangkutan penumpang. Dimana pengguana jasa angkutantidak memperoleh jaminan asuransi dan ganti kerugian.

c) Faktor Administrasi Mengenai Izin Angkutan UmumIzin bagi angkutan umum mutlak diperlukan. Suatu kendaraan

bermotor (mobil) yang mendapatkan ijin tersebut keberadaannya

menjadi sah dan diakui oleh Pemerintah sebagai angkutan umum resmidengan memakai plat nomor kuning. Disamping mobil tersebut telahmemenuhi persyaratan teknis dan layak jalan sebagai angkutan umummenurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun1992, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2003Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan KendaraanUmum dan dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor


12/20

7 Tahun 2000 Tentang Izin Angkutan Umum. Izin tersebut meliputi ijinusaha angkutan, ijin trayek dan operasi.

Tetapi untuk memperoleh izin angkutan umum pemilik ataupengusaha yang memiliki mobil pribadi untuk dijadikan angkutan umumdiharuskan mengurus administrasi sebelumnya. Diantaranya memenuhipersyaratan-persyaratan dalam izin usaha, trayek dan operasi,membayar sumbangan wajib dan dana asuransi Jasa Raharja sertapengutan-pungutan lainnya. Yang mana biaya pengurusannya jauh lebihbesar daripada biaya pengurusan mobil pribadi. Ditambah pula biayaperawatan dan operasional angkutan umum resmi tiap tahun sangatbesar disamping perpanjangan izin angkutan umum tiap tahunnya.Sehingga secara keseluruhan pemilik atau pengusaha angkutanangkutan umum menanggung biaya yang jauh lebih besar daripada

biaya untuk mobil pribadi.Karena itu banyak pengusaha angkutan taksi gelap tidak maumengurus perizinan angkutan umum, karena mengoperasikan mobilpribadi sebagai angkutan umum sudah mengeluarkan banyak biaya tiaptahunnya. Sehingga para supir angkutan taksi gelap memilih untuk tidakmengurus izin karena hal-hal tersebut di atas, disamping menghidariprosedur perizinan yang menurut pengusaha angkutan taksi gelap dirasaberbelit-belit serta menyita waktu sehingga bagi para supir lebih baikmenghindari hal tersebut.

d)Faktor tidak adanya jaminan asuransi jiwa kepada para penumpangapabila terjadi suatu kecelakaan.

Adakalanya pengangkutan dalam menjalankan kewajiban yaitu,

menyelenggarakan jasa angkutan umum bagi pengguna jasa denganselamat sampai di tempat tujuan tidak dapat terlaksana dengan baik.Dan dalam hal ini para penumpang dalam angkutan tidak disertaidengan asuransi jiwa bagi para penumpang apabila terjadi suatukesalahan dalam pengangkutan yang mengakibatkan kecelakan. Haltersebut dapat terjadi apabila dalam melakukan pengangkutanmelakukan kesalahan dalam memberikan pelayanan bagi penumpang.

Adanya tindakan pengangkutan yang tidak memperhatikan keselamatandan kenyamanan bagi penumpang (dalam hal ini dilakukan oleh sipengemudi) pada saat mengemudikan angkutan taksi gelap tidakberhati-hati dan mengemudikan secara tidak wajar. Hal tersebut tentu

saja tidak sesuai dengan kewajiban pengangkut yang seharusnya dapatmengemudikan dan melaksanakan pengangkutan dengan baik.Adanya tindakan pengangkutan taksi gelap yang sering terjadi

adalah pemuatan penumpang melebihi kafasitas maksimum mobilangkutan. Dalam hal ini pengangkut tidak memperhatikan keselamatandan kenyamanan bagi penumpang. Pengangkutan yang akibatkesalahannya mengakibatkan ketidaknyamanan dan lebih jauh lagimenimbulkan luka berat bahkan meninggal dunia dalampenyelenggaraan angkutan. Dalam Pasal 310 Undang-Undang LaluLintas dan Angkutan Jalan menekankan bahwa apa yang dilakukan oleh


13/20

pengemudi merupakan suatu kealpaan atau kelalaian sedangkan padapasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menekankan

bahwa apa yang dilakukan oleh pengemudi merupakan suatukesengajaan.

Adapun bunyi pasal 310 dan 311 Undang-Undang Lalu Lintas danAngkutan Jalan adalah :Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yangkarena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengankerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara palinglama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyakRp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang

karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengankorban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana denganpidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda palingbanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yangkarena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengankorban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat(4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahundan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah).4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang

mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana denganpidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda palingbanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).


1. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan KendaraanBermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan baginyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta

rupiah).2.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakanKendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat jutarupiah).

3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringandan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud


14/20

dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjarapaling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak

Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka beratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidanadengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dendapaling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidanadengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun ataudenda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat jutarupiah).

Pasal-pasal tersebut dapat dikenakan bagi pengangkut apabila dalammenyelenggarakan pengangkutan tidak memperhatkan cara mengemudidengan benar dan karena tindakan tersebut mengakibatkan penumpangmerasa tidak nyaman dan pelanggaran tersebut sering menyebabkanterjadinya kecelakaan.

b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menertibkan angkutan taksi gelapsehingga tidak merugikan angkutan taksi resmi lain di Bandara SepingganBalikpapan.

Dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi untuk menertibkanangkutan taksi gelap di Bandara Sepinggan Balikpapan, pihak DinasPerhubungan mengalami kendala-kendala antara lain seperti kurangnyainformasi dan komuniskasi kepada masyarakat mengenai angkutan taksi gelapmengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992,Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2003 TentangPenyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum dan danPeraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2000 Tentang IzinAngkutan Umum.

a) Kurangnya informasi dan komunikasi kepada masyarakat.Makin menjamurnya mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan

umum yang beroperasi di jalan raya oleh pemilik angkutan tersebut, bisa

jadi oleh karena kurang gencarnya sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintasdan Aangkutan Jalan. Sosialisasi tersebut berupa komunikasi daninformasi mengenai ketentuan-ketentuan angkutan umum berdasarkanUndang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh pihak DinasPerhubungan kepada pengusaha angkutan umum. Akibat kuranggencarnya sosialisasi tersebut maka banyak pemilik mobil pribadi yangmenjalankan usaha angkutan taksi gelap sebagai angkutan umum. Parasupir angkutan taksi gelap belum mengerti dan memahami mengenaiketentuan dan persyaratan angkutan umum resmi beserta tindak pidana


15/20

bagi yang melanggarnya menurut Undang-Undang Lalu Lintas danAngkutan Jalan.

Sehingga sopir angkutan taksi gelap bersikap masa bodoh tetapmengoperasikan angkutannya, karena dengan alasan belum mendengarsosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenaiangkutan umum. Disamping itu bagi pemilik angkutan taksi gelap untukmengurus perijinan angkutan umum resmi biayanya tergolong mahal.Menurut Bapak Rizal selaku supir angkutan resmi, untuk satu izin trayekangkutan taksi resmi di perusahaan taksi mawar saja bisa mencapai RP.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke atas untuk satu ijin trayekangkutan resmi.

Belum lagi untuk untuk pembayaran ijin trayek perangkutan, setiappengangkutan penumpang di kenakan izin trayek Rp. 20.000,00 (dua

puluh ribu rupiah) perpenumpang hingga sampai tujuan. Oleh karena itu,untuk pengeluaran pengoprasiaan supir taksi gelap saja sudahmengeluarkan biaya banyak dalam menjalankan usaha angkutannya.Supir taksi gelap juga merasa prosedur perijinan dan administrasiberbelit-belit atau tidak mengerti harus kemana para supir harusmengurusnya. Oleh karena itu perlu ada keharusan untuk DinasPerhubungan untuk mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan mengenai angkutan umum kepada pemilik angkutantaksi gelap sebagai angkutan umum untuk menghentikan kegiatannya.Disamping itu menyarankan untuk para supir angkutan taksi gelapmengurus perijinan angkutan umum yang sah menurut Undang-UndangLalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada pihak Dinas Perhubungan kota

Balikpapan.Dalam sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

mengenai angkutan umum pihak Dinas Perhubungan dapat bekerjasama dan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untukmensosialisasikan kepada pemilik angkutan taksi gelap bakan hanyasekedar menertibkan dengan melakukan razia. Dengan adanya sosialisasiUndang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang gencar dan terusmenerus mengenai angkutan umum oleh aparat yang berwenangdibidang angkutan jalan kepada pemilik angkutan taksi gelap agarmenjadi paham dan mengerti serta mematuhi dan melaksanakannya.Supir taksi gelap tidak bisa mencari alasan-alasan lagi mengenai

pelanggaran angkutan tersebut, karena sudah dianggap paham danmengerti mengenai ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan AngkutanJalan mengenai angkutan umum yang resmi beserta prosedurperijinannya.

b) Kemampuan Aparat Penegak Hukum Dalam Melaksanakan TugasUntuk menanggulangi dan mencegah mobil pribadi yang dijadikan

sebagai angkutan umum, dibutuhkan aparat penegak hukum yangberwenang dibidang angkutan jalan. Aparat tersebut adalah pihakKepolisian untuk menindak tegas pelanggaran tersebut karena tidaksesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tetapi


16/20

pelanggaran tersebut tetap berlangsung bahkan semakin banyak sajasetiap tahun, seolah-olah pihak Kepolisian tidak berdaya untuk

mengatasinya. Masih banyaknya pelanggaran tersebut ini merupakanbukti bahwa kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakantugas masih kurang.

Keterbatasan jumlah personel yang berwenang dalam pengawasandan penindakan terhadap angkutan taksi gelap menjadi kendala.Penegakan hukum yang tidak tegas dan tidak konsisten juga turutmengurangi kemampuan aparat penegak hukum yang berwenangdibidang angkutan jalan dalam melaksanakan tugas. Seperti raziaoperasi terhadap angkutan umum tersebut hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja oleh aparat. Dimana tidak semua angkutan taksigelap yang beroperasi terjaring razia oleh aparat. Walaupun angkutan

tersebut terjaring razia operasi, sebagian dari supir angkutan taksi gelapyang tertangkap sudah kembali beroperasi.Seharusnya aparat yang berwenang lebih banyak membentuk pos

pengawasan di setiap titik wilayah kota Balikpapan yang sering dilaluioleh angkutan umum taksi gelap khususnya di kawasan BandaraSepinggan Balikpapan. Disamping itu aparat yang berwenangseharusnya menyebarkan intel dalam mengawasi dan menindakangkutan umum tersebut pada tiap-tiap jalur yang sering dilalui olehnya.Selain itu oknum aparat memberikan toleransi kepada angkutan tersebutdengan menarik pungutan-pungutan liar di tempat tertentu sehinggamengurangi kemampuan aparat yang berwenang dalam melaksanakantugas penegakan hukum.

Pungutan liar termasuk perbuatan yang memperkaya diri sendiritanpa hak atau tidak halal, yang dapat diklasifikasikan sebagai korupsi.Kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasmenindak pelanggaran tersebut harus benar-benar dimaksimalkan danditingkatkan lagi. Dituntut lebih pintar, profesional, serta tangguh dalammelaksanakan tugasnya memberantas dan menertibkan angkutan taksigelap di bandara Sepinggan Balikpapan.

c) Tidak diberlakukan secara tegas peraturan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perundang-undangan adalah hukumnya sendiri dari semuaperaturan yang seharusnya telah di berlakukan untuk menertibkan

angkutan taksi gelap di Bandara Sepinggan. Dalam hal ini semua orangdilapangan yang meliputi kepolisian serta supir angkutan taksi gelap tahubahwa peraturan yang ada dalam Undang-Undang tidak menyebutkansecara tegas bahwa angkutan taksi gelap tidak boleh mengangkut orangsecara umum di kawasan Bandara Sepinggan Balikpapan. Dan haltersebut tidak dapat dijadikan suatu alasan untuk menindak angkutantaksi gelap di Kota Balikpapan.

Karena angkutan taksi gelap itu sendiri tidak memiliki perizinanyang berkaitan dengan izin usaha angkutan umum yang dapat dikenakantindak pidana sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Balikpapan


17/20

Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KotaBalikpapan Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Izin Angkutan Umum serta

Pasal 101 Keputusan Menteri Perhubungan : KM. 35 Tahun 2003Tentang Penyelengagaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan KendaraanUmum dan pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Meskipun angkutan taksi gelap tidak memiliki izin baik itu izin usaha atauizin trayek tetapi mereka memungut bayaran layaknya angkutan umum.Ini tidak sesuai dengan dengan definisi kendaraan bermotor pasal 1angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan yang menyebutkan kendaraan bermotor umumadalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barangdan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Berdasarkan acuan Peraturan-Peraturan di atas hanya

menyebutkan bahwa angkutan taksi gelap telah memungut bayaranyang dapat disamakan dengan angkutan umum resmi pada umumnya.Oleh karena itu angkutan taksi gelap dapat disebut dengan suatupelanggaran yang dapat ditindak. Meskipun telah memiliki teori lengkaptentang teori pelanggarannya tetapi pelaksanaan untuk menertibkannyatidak mudah. Karena dasar hukum ini sendiri lemah apabila di terapkandilapangan karena tidak ada pasal yang menyebutkan dengan pastibahwa angkutan taksi gelap tidak boleh mengangkut orang secaraumum. Di butuhkan suatu peraturan yang khusus untuk menertibkanangkutan taksi gelap agar tidak merugikan angkutan taksi resmi lain diBandara Sepinggan Balikpapan.

PENUTUPBerdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun kesimpulan akhir

yaitu Upaya Hukum yang telah dilakukan oleh PT. Angkasa Pura 1 dalam mencegahangkutan taksi gelap di Bandara Sepinggan Balikpapan adalah dengan melakukanrazia yang dilakukan oleh kepolisian kawasan bandara sepinggan. Upaya hukum yangdilakukan PT. Angkasa Pura selaku penanggung jawab Bandara Sepinggan Balikpapanyaitu dengan memberikan peraturan resmi untuk angkutan taksi gelap secara terbukayaitu dengan membuat pemberitahuan tertulis yang berlandaskan pada pasal 153ayat (1) dan pasal 304 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa mengemudikan kendaraan angkutan

orang dengan tujuan tertentu (taksi gelap) dipidana dengan kurungan 1 (satu) bulanatau denda Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).Adapun kendala-kendala yang hadapi dalam menertibkan angkutan taksi gelap

yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi angkutan taksi gelapbanyak digunakan sebagai angkutan tetapi juga dilarang karena tidak adanya asuransi

jiwa yaitu meliputi faktor ekonomi, banyaknya jumlah penumpang yang tidak dapattertampung oleh angkutan taksi resmi, faktor administrasi dan tidak adanyanyaasuransi jiwa kepada penumpang. Sehingga memunculkan kendala-kendala sepertikurangnya informasi dan komunikasi kepada masyarakat,kemampuan aparat penegakhukum dalam melaksanakan tugas dan tidak diberlakukan secara tegas peraturan


18/20

hukum terkait angkutan taksi gelap. Dari kendala-kendala tersebut sehinggapenertiban angkutan taksi gelap kurang efisien sehingga memunculkan semakin

banyaknya angkutan taksi gelap.Adapun saran untuk menertibkan dan mencegah angkutan taksi gelap agar

Pemilik angkutan taksi gelap hendaknya segera menghentikan dan menyadaripengoperasian angkutan taksi gelap tersebut bisa berdampak merugikan masyarakatdan negara khusunya angkutan taksi resmi lain yang mencari nafkah di bandaraSepingga Balikpapan. Seharusnya Di butuhkan suatu peraturan yang khusus tidakhanya berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan terkait pasal 153 ayat (1)dan pasal 304 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan untuk menertibkan angkutan taksi gelap, tetapi adanya suatuperaturan yang betul-betul mengatur tentang larangan mengenai adanya angkutantaksi gelap agar tidak merugikan angkutan taksi resmi lain di Bandara Sepinggan

Balikpapan. Dan Seharusnya Dinas Perhubungan lebih menertibkan sertamempermudah sistem perizinan menyangkut angkutan umum karena menurut supirangkutan resmi merasa beratnya biaya untuk memperoleh izin angkutan umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. LiteraturAtmosudirdjo, Prajudi. 1983, Hukum Administrasi Negara, Penerbit Ghalia

Indonesia, Jakarta.Djatmiko, R. 1996, Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang,

Angkasa, Bandung.J.B.J.M. Ten Berger dan Mr. N.M. Spelt, disunting Dr. Philipus M. Hadjon, S.H.,

1993, Pengantar Hukum Perizinan, Penerbit Yuridika, Surabaya.Kamaluddin, Rustika. 1987, Ekonomi Transportasi, Ghalia Indonesia, Jakarta.________, 2003, Ekonomi Transportasi Karakteristik,Teori, dan Kebijakan,

Ghalia Indonesia, Jakarta.Moh. Saleh Djinang dan Van Der Pot dalam Untrecht, 1985, Pengantar Hukum

Administrasi Negara Indonesia, Penerbit dan Balai buku ichtiar,Jakarta.

Muhammad, Abdul Kadir. 1991, Hukum Pengangkutan Darat , Laut, danUdara, Citra Aditya Bakti, Bandung.

________, 1998, Hukum Pengangkutan Niaga, Penerbit Citra Aditya Bhakti:Bandung.

________, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Penerbit Citra Aditya Bhakti:Bandung.

Miro, Fidel. 2005, Perencanaan Transportasi Untuk Mahasiswa, Perencanaandan Praktisi, Erlangga, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010, Penelitian Hukum, PenerbitKencana PrenadaMedia Group: Jakarta.

Pandji Anoraga, 2000, Manajemen Bisnis, Pt. Rineka Cipta, Jakarta.Purwosutjipto, H.M.N. 2003, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia

(Hukum Pengangkutan), Djambatan, Jakarta.Sujamto, 1986, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan (Edisi Revisi),

Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.


19/20

Soekanto, Soejono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia,Jakarta.

________, 2005. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri,

Ghalia Indonesia: Jakarta.Soejono & Abdurrahman, 1999, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta,

Jakarta.Soeroso, R. 2004, Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan keenam, Sinar Grafika

Offset, Jakarta.Tjakranegara, Soegijatna , 1995, Hukum Pengangkutan Barang dan

Penumpang, Rineka Cipta, Jakarta.Warpani, Suwardjoko. 1990, Merencanakan System Perangkutan, ITB,

Bandung.

Zainuddin Ali, 2006, Sosiologi Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undanganUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan

Jalan.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 Tentang

Angkutan JalanKeputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.35 Tahun 2003 Tentang

Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan KendaraanUmum

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2000Tentang Izin Angkutan Umum

C.Artikel jurnal, Artikel Koran, Internet, dan lain-lainArtikel berjudul Analisis Tentang Tujuan Hukum,

http://www.blogster.com/stainmanado/analisis-tentang-tujuan ,diakses tanggal 25 september 2012. Pukul 12.22

Artikel berjudul Teori Pengawasan,http://rindyriantika.blogspot.com/2011/02/tujuan-hukum.html ,diakses 25 september 2012. Pukul 12.31

Artikel berjudul Teori Pengawasan,http://www.negarahukum.com/hukum/teori-pengawasan.html ,

Diakses 25 september 2012 Pukul 12.33Artikel Berjudul Pengertian dan Tujuan Hukum,http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek_hukum_dalam

_bisnis bab1-pengertian_dan_tujuan_hukum.pdf,Diakses 25 september 2012 Pukul 12.42

Artikel Berjudul Pengertian Pengangkutanhttp://mrhattasatria.blogspot.com/2011/07/hukum-pengangkutan-darat-melalui-kereta.html Di akses tanggal 25 september 2012 Pukul 13.62

Artikel Berjudul Hukum Pengangkutan


20/20

http://folorensus.blogspot.com/2008/07/hukum-tentang-perjanjian-pengangkutan.html

Di akses tanggal 25 September 2012 Pukul 13 .40Artikel Berjudul Kasus Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum

http://www.poskotakaltim.com/berita/read/7216-tak-serius-tangani-taxi-gelap-sebaiknya-dilegalkan.html .Di akses tanggal 6 November 2012 Pukul 12.01

tinjauan hukum terhadap taksi gelap

Documents